PANCASILA SEBAGAI IDIOLOGI NEGARA
STIMIK AMIKOM YOGYAKARTA
DISUSUN OLEH :
NAMA : GASPRI SELVIANO NIM : 11.01.2834 KELOMPOK : B KELAS : 11-D3TI-01 DOSEN : IRTON, SE.,M.Si
PANCASILA SEBAGAI IDIOLOGI NEGARA Abstraksi Suatu ideologi pada suatu bangsa pada hakikatnya memiliki ciri khas serta karaktereristik masing-masing sesuai dengan sifat dan ciri khas bangsa itu sendiri. Namun dapat juga terjadi bahwa idiologi pada suatu bangsa datang dari luar dan dipaksakan
keberlakuaannya
pada
bangsa
tersebut
sehingga
tidak
mencerminkankeperibadian dan karakteristik bangsa tersebut. Idiologi Pancasila sebagai Idiologi Bangsa dan Negara Indonesia berkembang melaluisuatu proses yang begitu panjang. Pada awalnya secara kausalitas bersmber dari nilai-nilai yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia yaitu dalam adat istiadat, serta dalam agamaagama bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup. Oleh karena itu nilai-nilai Pancasila sebagai dari nilai-nilai pandangan hidup bangsa telah diyakini kebenarannya kemudian diangkat oleh Bangsa Indonesia sebagai dasar filsafat Negara dan kemudian menjadi Idiologi bangsa dan Negara. Oleh krena itu Idielogi Pancasila ada pada kehidupan bangsa dan terletak pada kelangsugan hidup bangsa dalam rangka masyarakat, Negara dan bangsa.
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Sejarah telah mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik, di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Bahwasanya Pancasila yang telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa, yang telah diuji kebenaran, kemampuan dan kesaktiannya, sehingga tak ada satu kekuatan manapun juga yang mampu memisahkan Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia. Menyadari bahwa untuk kelestarian kemampuan dan kesaktian Pancasila itu, perlu diusahakan secara nyata dan terus menerus penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya oleh setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di pusat maupun di daerah. Nilai nilai pancasila secara intrinsik bersifat filosofis, dan di dalam kehidupan masyarakat indonesia nilai pancasila secara praktis merupakan filsafat hidup (pandangan hidup). Nilai pancasila dianggap sebagai nilai dasar dan puncak (sari-sari) budaya bangsa, karenanya nilai ini diyakini sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. sebagai ajaran filsafat, pancasila mencerminkan nilai dan pandangan mendasar dan hakiki rakyat indonesia dalam hubungannya dengan sumber kesemestaan.
B. Rumusan Masalah 1. Apakah pengertian pancasila? 2. Bagaimana penjabaran pancasila sebagai idioligi negara? 3. Bagaimana penjabaran tiap-tiap sila dari Pancasila? 4. Adakah pelanggaran terhadap sila-sila pancasila?
C. Pendekatan Secara Historis Pembahasan historis dibatasi pada tinjauan terhadap perkembangan pancasila sejak 29 mei 1945 sampai keluarnya intruksi presiden RI No.12 Tahun 1968. Pembatasan didasarkan pada dua pengandaian, yaitu: 1. Tentang dasar indonesia merdeka baru dimulai pada tanggal 19 mei 1945 , saat dilaksanakan oleh bidang penyelidikan usaha-usaha persiapan kemerdekaan indonesia (BPUPKI). 2. Sesudah inrtruksi presiden No.12 Tahun 1968 terdapat tentang rumusan pancasila dianggap tidak ada lagi. Permasalahan
pancasila
yang masih
mengganjal adalah
tentang
penghayatan dan pengamalannya. Hal tersebut tampaknya belum terselesaikan oleh peraturan operasional. Dalam hal ini pencabutan ketetapan oleh MPR No.II/MPR/1978 (Ekaprasetia Pancakarsa) tampaknya juga belum diikuti secara lebih „alamiah‟. Tinjauan historis pancasila dalam kurun wakru tersebut kiranya cukup untuk memperoleh gambaran tentang proses dan dinamika pancasila hingga menjadi pancasila otentik.
BAB II PAMBAHASAN A. Pengertian Pancasila Pancasila artinya lima dasar atau lima asas yaitu nama dari dasar negara Republik Indonesia. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad XIV yang terdapat dalam buku Nagara Kertagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Tantular. Sedangkan menurut Muh Yamin, dalam bahasa sansekerta memiliki dua macam arti secara leksikal yaitu: panca yang artinya lima, syila yang artinya vokal i pendek, yang artinya batu sendi, alas, atau dasar. Syiila vokal i panjang artinya peraturan tingkah laku yang baik atau penting. Kata-kata tersebut kemudian dalam bahasa indonesia terutama bahasa jawa diartikan “susila” yang memiliki hubungan dengan moralitas. Oleh karena itu secara etimologi kata “pancasila” yang dimaksud adalah istilah “pancasyila” dengan vokal i yang memiliki makna leksikal “berbatu sendi lima” atau secara harfiah “dasar yang memiliki lima unsur” yaitu: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradap 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Kelima sila tersebut sebagai satu kesatuan nilai kehidupan masyarakat Indonesia oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dijadikan Dasar Negara Indonesia.
B. Penjabaran Pancasila sebagai idioligi negara Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebagai dasar negara maka nilai-nilai kehidupan bernegara dan pemerintahan sejak saat itu haruslah berdasarkan pada Pancasila, namun berdasrkan kenyataan, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila tersebut telah dipraktikan oleh nenek moyang bangsa Indonesia dan kita teruskan sampai sekarang. Dalam hal ini Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan atau penyenggaraan negara. Hal ini sesuai dengan bunyi pembukaan UUD 1945, yang dengan jelas menyatakan “maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu udang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suat susunan negara Republik
Indonesia
yang
berkedaulatan
rakyat
dengan
berdasar
kepada”
Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara Indonesia mempunyai beberapa fungsi pokok yaitu: 1.
Pancsila dasar negara sesuai dengan pembukaan UUD 1945 dan yang pada hakikatnya adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum. Hal ini tentang tertuang dalam ketetapan MRP No. XX/MPRS/1966 dan ketetapan MPR No. V/MP/1973 serta ketetapan No. IX/MPR/1978. merupakan pengertian yuridis ketatanegaraan
2.
Pancasila sebagai pengatur hidup kemasyarakatan pada umumnya (merupakan pengertian Pancasila yang bersifat sosiologis)
Pancasila sebagai pengatur tingkah laku pribadi dan cara-cara dalam mencari kebenaran (merupakan pengertian Pancasila yang bersifat etis dan filosofis).
C. Penjabaran tiap-tiap sila dari Pancasila
1. Ketuhanan Yang Maha Esa Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan oleh karenanya manuasia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya tidak memaksa warga negara untuk beragama dan bertoleransi dalam beragama, dalam hal ini toleransi ditekankan dalam beribadah menurut agamanya masing-masing. Negara memberi fasilitator bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara dan mediator ketika terjadi konflik agama. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradap Kemanusiaan yang adil dan beradab menunjang tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan –kegiatan kemanusiaan, dan berani membela kebenaran dan keadilan. Sadar bahwa manusia adalah sederajat, maka bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkanlah sikap hormat dan bekerja sama dengan bangsa – bangsa lain, menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa dan mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. 3. Persatuan Indonesia Dengan sila persatuan Indonesia, manusia Indonesia menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan. Persatuan dikembangkan atas dasar Bhineka Tunggal Ika, dengan memajukan pergaulan demi kesatuan dan persatuan bangsa serta menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan dan perbedaan warna kulit dan Menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Manusia Indonesia menghayati dan menjungjung tinggi setiap hasil keputusan musyawarah, karena itu semua pihak yang bersangkutan harus menerimannya dan melaksanakannya dengan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab. Disini kepentingan bersamalah yang diutamakan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Pembicaraan dalam musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan-keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjungjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam melaksanakan permusyawaratan, kepercayaan diberikan kepada wakil-wakil yang dipercayanya. 5. Keadilan sosial bagi seluru rakyat Indonesia Dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam rangka ini dikembangkan perbuatannya yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Untuk itu dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga kesinambungan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain. Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan meningkat. Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya.
D. Pelanggaran terhadap sila-sila pancasila 1. Pelanggaran terhadap sila Ketuhanan Yang Maha Esa Serangkaian kerusuhan yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah yang melibatkan kelompok Muslim dan Kristen. Kerusuhan ini dibagi menjadi tiga bagian, kerusuhan Poso I (25 - 29 Desember 1998), Poso II ( 17-21 April 2000), dan Poso III (16 Mei - 15 Juni 2000). Pada 20 Desember 2001 Keputusan Malino ditandatangani antara kedua belah pihak yang bertikai dan diinisiasi oleh Jusuf Kalla dan Susilo Bambang Yudhoyono. 2. Pelanggaran terhadap sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
Tiga belas tahun lalu atau 12 Mei 1998, situasi Indonesia khususnya Ibu Kota Jakarta sedang genting. Demonstrasi mahasiswa untuk menuntut reformasi dan
pengunduran
diri
Presiden
Soeharto
kian
membesar
tiap
hari.
Salah satu momentum penting yang menjadi titik balik perjuangan mahasiswa adalah peristiwa yang menewaskan empat mahasiswa Universitas Trisakti, Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendrawan Sie. Mereka ditembak aparat keamanan saat melakukan aksi damai dan mimbar bebas di kampus A Universitas Trisakti, Jalan Kyai Tapa Grogol, Jakarta Barat. Kejadian itu menimbulkan aksi solidaritas seluruh kampus di Indonesia. Keempat mahasiswa itu menjadi martir dan diberi gelar pahlawan reformasi. Puncak dari perjuangan itu adalah ketika Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden
3. Pelanggaran terhadap sila Persatuan Indonesia
Gerakan Aceh Merdeka (GAM). GAM pertama kali di deklarasi pada 4 Desember 1976. Gerakan ini mengusung nasionalisme Aceh secara jelas. Nasionalisme yang dibangun sebagai pembeda dengan nasionalisme Indonesia yang sebelumnya telah ada. Selain GAM masih ada Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan lepasnya Timor Leste dari NKRI.
4. Pelanggaran terhadap sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan / Perwakilan
Bukti adanya pelanggaran yaitu ulah memalukan para wakil rakyat kita yang harusnya berjuang untuk rakyat
sering kali para wakil rakyat
mempertontonkan perilaku yg mencemaskan rakyat ketika menyelesaikan suatu masalah untuk kepentingan rakyat, perang mulut sampai adu jotos itu diperagakan di depan kamera, itu jelas-jelas menyimpang dari amanat rakyat.sama halnya dengan anggota DPR dan MPR yang rapat di senayan dalam pembentukan undang-undang
ataupun
rapat
tahunan
selalu
banyak
yang
tidur.
5. Pelanggaran terhadap sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh rakyat Indonesia
Kemiskinan Indonesia adalah sebuah negara yang penuh paradoks. Negara ini subur dan kekayaan alamnya melimpah, namun sebagian cukup besar rakyat tergolong miskin, ketimpangan dalam pendidikan, banyak anak usia sekolah harus putus sekolah karena biaya.
KESIMPULAN Dari penjabaran dan pemahaman terhadap Pancasila ditinjau dari segi idiologi negara dapat di tarik kesimpulan bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila juga merupakan sumber kejiwaan masyarakat dan negara Republik Indonesia. Maka manusia Indonesia menjadikan pengamalan Pancasila sebagai perjuangan utama dalam kehidupan kemasyarakatan dan kehidupan kengaraan. Pancasila merupakan nilai dari cita bangsa Indonesia yang tidak bisa dipaksakan dari luar, melaikan diambil dan digali dari kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakat kita sendiri. Selaim itu Pancasila juga sebagai ideologi terbuka dan penjelasannya pun sudah tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945, keterbukaan ideologi Pancasila biasa ditunjukan dalam penerapan yang berbentuk pola pikir yang dinamis dan konseptual dalam dunia modern. Dan sebagai ajaran filsafat, pancasila mencerminkan nilai dan pandangan mendasar dan hakiki rakyat indonesia dalam hubungannya dengan sumber kesemestaan. SARAN Berdasarkan uraian di atas kiranya kita dapat menyadari bahwa Pancasila merupakan falsafah negara kita republik Indonesia, maka kita harus menjungjung tinggi dan mengamalkan sila-sila dari Pancasila tersebut dengan setulus hati dan penuh rasa tanggung jawab.
REFERENSI
Rukiyati. 2008. Pendidikan pancasila. Yogyakarta: UNY Press. So Suna dkk. 2008. Pendidikan kewarganegaraan. Yogyakarta: UNY Press. Srijanto Djarot, Drs., Waspodo Eling, BA, Mulyadi Drs. 1994 Tata Negara. Sekolah Menngah Umum. Surakarta: PT. Pabelan. Pangeran Alhaj S.T.S Drs., Surya Partia Usman Drs., 1995. Materi Pokok Pendekatan Pancasila. Jakarta: Universitas Terbuka Depdikbud. http://makalahkumakalahmu.wordpress.com/2008/09/13/makalah-pkn-tentangpancasila/ http://ridwanaz.com/akademik/kewarganegaraan/mengetahui-arti-atau-pengertianpancasila/
