Modul ke:
NEGARA DAN SISTEM PEMERINTAHAN Mengetahui definisi negara serta unsur, elemen kekuatan negara dan bentuk-bentuk pemerintahan di Indonesia dari zaman perjuangan hingga saat ini
Fakultas
FAKULTAS Program Studi
http://www.mercubuana.ac.id
RINA KURNIAWATI, SHI, MH
Bagian Isi • • • • •
UNSUR-UNSUR NEGARA SIFAT NEGARA FUNGSI NEGARA ELEMEN KEKUATAN NEGARA SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA
NEGARA DAN SISTEM PEMERINTAHAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN lMenurut ahli tata Negara sokrates, Aristoteles, dan Plato, adanya Negara dimulai 400 tahun sebelum masehi.Keberadaan Negara di dalam masyarakat menurut Thomas Van Aquino didorong oleh dua hal yaitu manusia sebagai mahkluk sosial dan manusia sebagai mahkluk politik. Manusia sebagai mahkluk sosial mempunyai sifat tidak bisa hidup sendiri dan juga sebagai mahkluk politik memiliki naluri untuk berkuasa.Oleh karena itu,menurut Thomas Hobbes,keberadaan Negara sangat diperlukan sebagai tempat berlindung bagi individu,kelompok,dan masyarakat.
BENTUK NEGARA •
Istilah bentuk negara berasal dari bahasa Belanda, yaitu ”staatvormen”. Menurut para ahli ilmu negara istilah staatvormen diterjemahkan ke dalam bentuk negara yang meliputi negara kesatuan, federasi, dan konfederasi. Jika dilihat dari bentuk negara yang berlaku umum di dunia maka bentuk negara secara umum dibagi menjadi 2 yaitu: 1. Negara Kesatuan merupakan bentuk negara yang sifatnya tunggal dan tidak tersusun dari beberapa negara yang memiliki kedaulatan, tidak terbagi, dan kewenangannya berada pada pemerintah pusat 2. Negara Federasi Negara bersusunan jamak, terdiri atas beberapa negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat.
UNSUR NEGARA • PENDUDUK • WILAYAH • PEMERINTAH
KLASIFIKASI NEGARA • • • • •
• • • • • •
Klasifikasi Negara dapat dilihat berdasarkan beberapa indicator, seperti jumlah orang yang berkuasa, bentuk Negara, dan asas pemerintahan. 1. Jumlah orang yang berkuasa danorientasi kekuasan Jumlah orang yang berkuasa dapat berjumlah satu orang, sekelompok orang, atau banyak orang. Berdasarkan jumlah orang yang berkuasa dan orientasi kekuatan terdapat enam bentuk klasifikasi negara: - Monarki - Aristokrasi - Demokrasi - Tirani - Oligarki - Mobokrasi
FUNGSI NEGARA • • • • •
• • • • • •
•
1. Fungsi pertahanan dan keamanan Negara melindungi rakyat, wilayah, pemerintahan dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar. 2. Fungsi pengaturan dan ketertiban Negara menciptakan Undang-undang (UU) dan peraturan pemerintah (PP), serta menjalankanyan demi terwujudnya tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3. Fungsi kesejahteraan dan kemakmuran Negara melakukan upaya eksplorasi sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. 4. Fungsi keadilan menurut Hak dan Kewajiban Negara menciptakan dan menegakan hokum secara tegas dan tanpa pilih kasih menurut hak dan kewajiban yang telah dikontribusikan kepada bangsa dan Negara.
HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA NEGARA
• Negara sebagai lembaga dan warga Negara sebagai penghuni lembaga harus mempunyai hubungan yang baik.Negara berkewajiban melindungi kepentingan keseluruhan rakyat tanpa kecuali.Oleh karena itu warga Negara juga harus memberikan konstribusi pemikiran dan ide secara nyata bagi kelangsungan kehidupan Negara dalam segala aspek.Karena secara hakiki, warga Negara itulah yang paling memahami dan mengatahui apa yang dibutuhkannya.Sebagaimana ucapan mantan presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy yaitu “Jangan tanyakan apa yang bisa negara berikan kepadamu, tetapi tanyakan apa yang bias kau berikan kepada negaramu.
BENTUK PEMERINTAHAN Bentuk pemerintahan adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara guna menegakan kekuasaannya atas suatu komunitas politik. Adapun beberapa bentuk pemerintahan dibagi menjadi dua yaitu: • ajaran klasik yang terdiri dari pendapat aristoteles, plato dan polybius • modern yang terdiri dari republik dan monarki • monarki dibedakan lagi menjadi tiga yaitu: • 1. monarki absolut • 2. monarki konstitusonal • 3. monarki parlementer • sedangkan republik dibagi lagi menjadi tiga yaitu: • 1. republik absolut • 2. republik konstitusonal • 3. republik parlementer Bentuk pemerintahan Indonesia yang sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 • Bentuk pemerintahan Indonesia yang sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah Republik. Karena sesuai dengan pernyataan pasal 1 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi ”Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik” sudah menunjukkan secara tegas. Indonesia juga dipimpin oleh seorang presiden bukan seorang Raja.
1. • • • • • • •
• • • • • • •
Sistem pemerintahan presidensial Ciri-ciri pemerintahan presidensial yaitu : Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahansekaligus kepala negara. Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasirakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat. Presiden memiliki hak prerogratif(hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial: Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen. Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah empat tahun, Presiden Filipina adalah enam tahun dan Presiden Indonesia adalah lima tahun. Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri. Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial: Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak. Sistem pertanggungjawaban kurang jelas. Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas Pembuatan keputusan memakan waktu yang lama
• • • • •
• •
• •
• • •
2. Sistem pemerintahan parlementer Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Ciri-ciri pemerintahan parlemen yaitu: Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahansedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden/raja. Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang. Perdana menteri memiliki hak prerogratif(hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menterimenteri yang memimpin departemen dan non-departemen. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer: Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai. Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas. Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan. Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer: Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen. Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar. Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai meyoritas. Karena pengaruh mereka yang besar diparlemen dan partai, anggota kabinet dapat mengusai parlemen.
• •
Sistem pemerintahan Indonesia yang sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 Negara Indonesia, berdasarkan pada UUD yang dimilikinya menganut sistem pemerintahan presidensial yakni sistem pemerintahan Negara republik – di dalamnya, kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilihan umum dan terpisah dari kekuasaan legislatif. Selain itu menurut UUD 1945, sistem pemerintahan Indonesia tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan atau trias politika murni sebagaimana yang diajarkan oleh Montesquieu. Namun, Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan.
•
Hubungan antara sistem pemerintahan yang ada di Indonesia dan sistem pemerintahan yang sesuai dengan UUD 1945 Sejak Agustus 1945 sampai akhir tahun 1949, Indonesia mulai memberlakukan UUD 1945. Menurut ketentuan UUD tersebut, sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial. Namun, sejak November 1945, berdasarkan Maklumat Wakil Presiden No. X dan Maklumat Pemerintah 14 November 1945, kekuasaan pemerintah dipegang oleh seorang perdana menteri. Hal ini merupakan awal dari suatu sistem pemerintahan parlementer. Sistem parlementer ini adalah sebah penyimpangan ketentuan UUD 1945 yang menyebutkan pemerintah harus dijalankan menurut sistem kabinet presidensial dimana menteri sebagai pembantu presiden. Jadi sejak November 1945 sampai Juli 1959, sistem pemerintahan yang diselenggarakan di Indonesia berlainan dengan sistem pemerintahan yang ditentukan dalam naskah UUD 1945.
•
Terima Kasih RINA KURNIAWATI, SHI, MH
