PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Jl. Untung Surapati Nomor 2 (0366) 24459 SEMARAPURA
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 05 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT DAN PEGAWAI SEBAGAI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK), PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PEMBANTU PPK), PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA (PPBJ) DAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP) PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN ANGGARAN 2016 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG, Menimbang
: a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan anggaran yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klungkung, maka perlu untuk menunjuk/menetapkan Pejabat dan Pegawai sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (Pembantu PPK), Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klungkung untuk Tahun Anggaran 2016; b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klungkung Tentang Penunjukan Pejabat dan Pegawai Sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (Pembantu PPK), Pejabat Pengadaan Barang/jasa (PPBJ) Dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 ); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4027); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung, Lembaran Daerah Nomor 8; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2016; 17. Peraturan Bupati Kabupaten Klungkung Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2016
MEMUTUSKAN Menetapkan : KESATU : Menunjuk pejabat, pegawai yang namanya tersebut dalam kolom 2 sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pengadaan
Barang/Jasa (PPBJ) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sesuai uraian dalam kolom 4 lampiran keputusan ini. KEDUA
: 1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas: a. Mengendalikan pelaksanaan satu atau lebih kegiatan. b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan. c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, mencakup dokumen administrasi terkait dengan persyaratan pembayaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 2. Pejabat Penatausahaan Keuangan mempunyai tugas: a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK; b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetepkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; c. Melakukan verifikasi SPP; d. Menyiapkan SPM; e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan; f. Melakukan akuntansi SKPD; dan g. Menyiapkan laporan keuangan SKPD. 3. Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas-tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan. 4. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas, kewenangan dan tanggung jawab : a. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/ jasa; b. menetapkan dokumen pengadaan; c. menetapkan nominal jaminan penawaran; d. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa di website dan papan pengumuman resmi serta penyampaian ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional; e. menilai kualifikasi penyedia barang/ jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk; g. menetapkan Penyedia Barang/ Jasa untuk: i. Penunjukan langsung atau pengadaan langsung untuk paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); atau ii. Penunjukan langsung atau pengadaan langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah); h. menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/ jasa kepada Pengguna anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); i. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Bupati Klungkung/ Pimpinan instansi; dan j. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan barang/ Jasa kepada Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); k. Dalam hal diperlukan dapat mengusulkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen : i. Perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan/ atau ii. Perubahan spesifikasi teknis pekerjaan
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
5. Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan: : a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak; b. Menerima hasil Pengadaan Barang/ Jasa setelah melalui pemeriksaan/ pengujian; dan c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil : Pekerjaan. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa(PPBJ) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan(PPHP) diberikan : honor sebagaimana tertera pada lampiran keputusan ini. Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2016. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Mei 2016
ditetapkan di Semarapura pada tanggal : 2 Mei 2016 Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klungkung,
I Komang Susana, SH Pembina Utama Muda NIP.19630215 198203 1 005
Tembusan ini disampaikan kepada, Yth.: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Bupati Klungkung di Semarapura. Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Klungkung di Semarapura. Inspektur Inspektorat Kabupaten Klungkung di Semarapura Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. Arsip.
Lampiran
NO
:
Perubahan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 01Tahun 2016 Tentang Penunjukan Pejabat dan Pegawai sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (Pembantu PPK), Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klungkung untuk Tahun Anggaran 2016.
NAMA / NIP
JABATAN
DITUNJUK SEBAGAI
HONOR
1.
Ni Luh Ekaraka, SE 19710520 199203 2 012
Kasub.Bag. Keuangan
Pejabat Penatausahaan Keuangan
Rp.400.000
2.
Sang Ayu Putu Sutarini, SE 19730330 199403 2 004
Ka.Sub.Bag.Umum dan Kepeg.
Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan:
Rp.400.00
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan komponen listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
3.
Ni Wayan Suastini, SE 19781129 200501 2 001
Kasubid Pengadaan Pegawai
Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan :
Rp.375.00
Seleksi Penerimaan Calon PNS Penyusunan rencana pembinaa karier PNS
4.
I Wayan Karma,SH 19601231 198312 1 024
Kasubid Kepangkatan
Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK)
Rp.350.000
KET
Kegiatan : Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS
5.
A.A.I. Alit Pramawati, S.Kom 19760803 200501 2 015
Kasubid pembinaan pegawai
Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan :
Rp.350.000
Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi Proses Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
6.
Sang Putu Suweta, SH 196610091989031014
Kasubbid. Diklat Struktural & Pendidikan Umum
Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan :
Rp.400.000
Pendidikan dan pelatihan teknis Pendidikan dan pelatihan struktural Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNSD Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
7.
I Made Kari Suandana, S.Kom 19820820 200803 1 001
Staf
Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan
Rp.350.000
8.
I Wayan Sumendra, SH 19691231 200701 1 463
Staf
Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan
Rp.350.000
9.
I Wayan Mudiasta, SE 19741231 200801 1 036
Staf
Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan
Rp.350.000
10.
I Ketut Budi Kusumajaya, S.Kom 198008182000031002
Staf
Pejabat Pengadaan
Rp.300.000
11.
I Wayan Pilem, SH
Kasubbid.
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
Rp.250.000
19681207 19903 1 008
Pemberhentian dan Pensiun (Ketua)
12.
Made Indah Kartika Wahyu, SE 19841025 201001 2 035
Staf (Anggota)
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
Rp.250.000
13.
Ida Bagus Putu Darmayasa,S.AP 19840424 200501 1 003
Staf (Anggota)
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
Rp.250.000
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klungkung,
I Komang Susana, SH Pembina Utama Muda NIP.19630215 198203 1 005
