PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA JALAN GAJAH MADA NOMOR 59, Telp. (0366) , Fax : (0366)24350 SEMARAPURA 80711

PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA JALAN GAJAH MADA NOMOR 59, Telp. (0366) 21003 – 21424, Fax : (0366)24350

SEMARAPURA 80711

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA TAHUN 2011

iv

KATA PENGANTAR Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, telah tersusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2011 PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA yang merupakan LAKIP awal dari Renstra tahun 2010-2014. Selain dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yang dituangkan dengan Surat Edaran Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Negara Nomor : 11 Tahun 2011 tertanggal 23 November 2011 yang kemudian di tindaklanjuti dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 552/SEK/01/XII/2011 kepada Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Nomor : 553/SEK/01/XII/2011 kepada seluruh Pengadilan Tingkat Banding di seluruh Indonesia tertanggal 19 Desember 2011, perihal : Penyampaian LAKIP Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu kegiatan rutin tahunan yang harus dibuat setiap satuan kerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada intansi vertikal dan juga kepada publik mengenai apa yang telah dicapai dan dilakukan selama tahun berjalan maupun rencana – rencana strategis yang akan dicapai di tahun – tahun mendatang. Oleh karena itu sebagai bentuk tanggung jawab seperti uraian diatas maka Satuan Kerja Pengadilan Negeri Semarapura telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2011 dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ( MenPAN ) No.PER / 09 / M.PAN / 05 / 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan dengan Tugas Pokok, Fungsi dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA ) No. 0657 / 005 – 01.2.01 / 20 / 2011 dan DIPA No. : 0657 / 005-03.2.01 /20 / 2011 tanggal 20 Desember 2010 maka pada Tahun 2011 Pengadilan Negeri Semarapura menerima 3 ( tiga ) macam Program yaitu : 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung ( 005.01.01) 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung ( 005.01.02 ) 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum ( 005.03.07 ) Dan untuk Tahun Anggaran 2012, Satuan Kerja Pengadilan Negeri Semarapura menerima 3 ( tiga ) macam Program yang sama yaitu : 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung ( 005.01.01) 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung ( 005.01.02 )

iv

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum ( 005.03.07 )

Melalui penyusunan LAKIP 2011 yang kemudian akan disampaikan ke Biro Perencanaan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung maka kami Satuan Kerja Pengadilan Negeri Semarapura telah melaksanakan kewajiban sebagai Pengadilan yang berada di bawah hirarki Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pelaksana tugas kekuasaan Kehakiman di daerah Tingkat II sebagai bagian dalam mewujudkan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yakni “Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung”.

Semarapura, 26 Maret 2012 Mengetahui :

Panitera/Sekretaris

Ketua Pengadilan Negeri Semarapura

Pengadilan Negeri Semarapura

(COKORDA GEDE ARTHANA, SH.) NIP.0400064405

( I NYOMAN RAMPUG, SH.) NIP.195412311977031017

iv

EXECUTIVE SUMMARY Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2011 Mahkamah Agung, merupakan LAKIP kedua sejak dikeluarkannya Renstra tahun 2010-2014, begitu pula dengan LAKIP Pengadilan Negeri Semarapura yang merupakan bagian dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selain dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yang dituangkan dengan Surat Edaran Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 11 Tahun 2011 tertanggal 23 Nopember 2011 yang kemudian di tindaklanjuti dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 552/SEK/01/XII/2011 kepada Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Nomor : 553/SEK/01/XII/2011 kepada seluruh Pengadilan Tingkat Banding di seluruh Indonesia tertanggal 19 Desember 2011, perihal : Penyampaian LAKIP Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012. Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI / MPR / 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Dalam rangka itu, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing - masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing masing, lembaga - lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada

iv

Presiden selaku pemerintah. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam rangka pelaksanaan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut, Presiden menugaskan Kepala Lembaga Administrasi Negara untuk menetapkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Memenuhi amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP ) yang mewajibkan instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakannya, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Semarapura yang berfungsi sebagai media pertanggungjawaban dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Walaupun Inpres No. 7 Tahun 1999 mensyaratkan setiap Instansi Pemerintah menyusun suatu laporan akuntabilitas, namun LAKIP bukan hanya semata – mata sebagai suatu kewajiban bagi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Semarapura tetapi juga merupakan suatu kebutuhan yang berfungsi sebagai alat analisis dalam melakukan pengukuran dan evaluasi penetapan kinerja yang telah disusun dan ditetapkan sebelumnya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Semarapura ini mencakup pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian kegiatan kegiatan dan sasaran. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Semarapura tahun 2011, tidak saja berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dicerminkan dari perolehan masing – masing indikator kinerja kegiatan, sasaran, dan target yang dicapai. Selain itu, LAKIP juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pengambil dan pembuat keputusan dalam menilai, mengukur kinerja yang telah ditetapkan dan juga memberikan data untuk menentukan kebijakan yang akan diambil dimasa – masa mendatang. Sejalan dengan Mahkamah Agung yang tetap berupaya untuk mencapai bobot tertinggi dari LAKIP yang berdasarkan SAKIP begitu pula tekad Pengadilan Negeri Semarapura, karena dengan mewujudkan LAKIP yang proporsional dan profesional mencerminkan semakin transparannya dalam mempertanggungjawabkan kinerja Pengadilan Negeri Semarapura selaku Peradilan Tingkat Pertama. Sesuai

prioritas implementasi Cetak Biru Pembaruan tahun 2010-2035 dan Rencana Strategis

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam jangka waktu 5 tahun kedepan maka Pengadilan Negeri Semarapura memiliki beberapa sasaran strategis antara lain adalah (1) Peningkatan Penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu dan akuntabel (2) Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) (3) Pengembangan Sistem Informasi Mahkamah Agung terintegrasi dengan fungsiiv

fungsi manajemen (4) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga terhadap lembaga peradilan dan penegakan hukum lainnya (5) Terselenggaranya tugas pokok dan fungsi Prngadilan Negeri Semarapura. Namun demikian, keberhasilan yang dicapai Satuan Kerja Pengadilan Negeri Semarapura tidak terlepas dari hambatan – hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun ekternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala / hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan – hambatan dalam mencapai kinerja yang diharapkan. Menyadari hal tersebut, Satuan kerja Pengadilan Negeri Semarapura telah mempersiapkan strategi – strategi pemecahannya, sehingga tahun – tahun mendatang hambatan – hambatan tersebut dapat diminimalkan.

DAFTAR ISI

iv

KATA PENGANTAR ..................................................................................................................i IKHTISAR EKSEKUTIF .............................................................................................................iii DAFTAR ISI

............................................................................... iv

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ..................................................................................................................1 B. Tugas dan Fungsi ..............................................................................................................2 C. Sistematika Penyajian .......................................................................................................6

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Rencana Strategis 2010-2014...............................................................................7 1. Visi dan Misi ..............................................................................................................7 2. Tujuan dan Sasaran Strategis .....................................................................................7 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok .........................................................................8 B. Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Semarapura ............................................................. C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2011 .........................................

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Kinerja (perbandingan antara target dan realisasi kinerja) ...........................12 B. Analisis Akuntabilitas Kinerja (diuraikan pencapaian sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja)...............................13

BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan........................................................................................................................15 B. Saran-saran ........................................................................................................................15

BAB V LAMPIRAN 1. Struktur Organisasi. 2. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Semarapura tahun 2011. 3. Rencana Kinerja Tahun 2011 4. Penetapan Kinerja Tahun 2011 5. Pengukuran Kinerja tahun 2011. 6. Matriks Rencana Strategis 2010-2014 7. SK Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

BAB I

iv

PENDAHULUAN A. Latar belakang Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Semarapura dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI dimana Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara /kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang dipercayakan kepada publik. Untuk itulah Pengadilan Negeri Semarapura membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2011 dan Penetapan Kinerja Tahun 2012. Gambaran umum Pengadilan Negeri Semarapura sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang langsung berada di bawah Pengadilan Tinggi Denpasar. Kantornya terletak Jalan Gajah Mada No. 59 Semarapura sekitar 40 km arah timur Kota Denpasar. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarapura meliputi empat kecamatan yaitu, Kecamatan Klungkung, Banjarangkan, Dawan, dan Nusa Penida. Kecamatan Nusa Penida berlokasi di sebuah pulau yang dipisahkan oleh Selat Badung. Luas Kabupaten Klungkung sebesar 315 km2 dengan jumlah penduduk Kabupaten Klungkung sesuai data BPS Klungkung sampai 31 Desember 2010 yang terbit tahun 2011 adalah 185.272 dengan sex ratio 97%. Sebagian besar mata pencaharian penduduk pada sektor pertanian, perikanan, perdagangan, industri, dan kerajinan. Kantor Pengadilan Negeri Semarapura berupa gedung kantor berlantai dua yang cukup representatif dengan halaman tertata rapi walaupun

tidak terlalu luas. Begitu pula tempat

parkirnya masih cukup memadai. Ruangan tempat kerjanya cukup nyaman dimana terdapat dua ruang sidang, dua ruang hakim, dan ruangan-ruangan yang lain sesuai dengan fungsinya sebanyak masing-masing satu. Untuk saat ini terdapat beberapa ruangan yang belum dipasang berpendingin udara/AC. Listrik dan airnya telah mencukupi untuk mendukung lancarnya aktivitas dan operasional. Khusus di wilayah kerja di Kecamatan Nusa Penida terdapat pula sebuah ruang sidang tetap yang didukung dengan gedung yang cukup representatif. Untuk mendukung kelancaran pekerjaan administrasi maka setiap bagian dilengkapi dengan minimal satu komputer. Laptop juga disediakan sebanyak 4 (lima) buah, yang saat ini dipakai oleh bagian keuangan, bendahara, bagian umum dan satunya lagi disediakan untuk pegawai

iv

yang mendapat tugas mengikuti diklat/pelatihan. Sedangkan untuk kelancaran transportasi, disediakan 2 (dua) unit kendaraan dinas roda 4 dan 12 (duabelas) unit sepeda motor. Jumlah hakim saat ini sebanyak 9 (sembilan) orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarapura. Sedangkan jumlah pegawai sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang ditambah 6 (enam) orang tenaga honorer.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Semarapura sebagai salah satu pelaksana kekuasaan yudikasi mempunyai tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai dengan yang diamatkan oleh peraturanperaturan dan perundang-undangan yang berlaku.

1. Tugas Pokok Pengadilan Negeri Semarapura sebagai bagian dari Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya (Pasal 2 UU No.2 Tahun 1984). Berdasarkan Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986, Pengadilan Negeri Semarapura bertugas dan berwenang: menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

2. Fungsi Pengadilan Negeri Semarapura dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas memiliki fungsi sebagai berikut : a) Fungsi mengadili (judicial power), yaitu menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata yang menjadi kewenangannya. b) Fungsi administrasi, yaitu menyelenggarakan administrasi perkara dan administrasi umum. c) Fungsi pengelolaan barang milik negara/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya. d) Fungsi pengawasan internal dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

3. Organisasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Semarapura Pengadilan Negeri Semarapura merupakan Pengadilan kelas II yang mana berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1996 tanggal 13 Agustus 1996 struktur organisasinya adalah seperti tersaji dalam lampiran 1.

iv

Sesuai dengan struktur organisasi tersebut Pengadilan Negeri Semarapura dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan yang didampingi seorang Wakil Ketua yang merupakan Pimpinan Pengadilan. Penanganan tugas-tugas administrasi perkara dipimpin oleh seorang Panitera, dan penanganan tugas-tugas administrasi umum dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang mana kedua jabatan tersebut dirangkap oleh seorang pejabat yaitu Panitera/Sekretaris. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No : KMA/003/SK/II/92 tanggal 24 Pebruari 1992, Panitera membawahi 3 (tiga) Urusan Kepaniteraan yang terdiri atas : a. Urusan Kepaniteraan Perdata/Panitera Muda Perdata Urusan Kepaniteraan Perdata dipimpin oleh seorang Panitera Muda yang mempunyai tugas-tugas sebagai berikut : -

Menerima surat gugatan, permohonan, permohonan banding, kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, permohonan somasi, dan verset terhadap putusan verstek.

-

Menetapkan rencana biaya perkara.

-

Menyerahkan surat gugatan, permohonan, banding, kasasi, peninjauan kembali, eksekus, permohonan somasi yang dilengkapi dengan SKUM.

b. Urusan Kepaniteraan Pidana/Panitera Muda Pidana Urusan Kepaniteraan Pidana dipimpin oleh seorang Panitera Muda yang mempunyai tugas-tugas sebagai berikut : -

Menerima perkara pidana lengkap dengan surat-surat yang berhubungan dengan perkara pidana.

-

Melengkapi formulir penetapan penunjukan Majelis Hakim / Panitera Pengganti untuk perkara pidana.

-

Mengajukan berkas perkara yang telah dilengkapi dengan formulir kepada Wakil Panitera untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera.

-

Mencatat perkara pidana ke dalam register induk serta pengisian kolom-kolom buku register induk.

-

Register buku induk keuangan perkara pidana dan administrasi keuangan yang meliputi penerimaan dan pengeluaran pidana.

-

c.

Membuat data-data laporan pidana bulanan, empat bulan, enam bulan dan tahunan.

Urusan Kepaniteraan Hukum/Panitera Muda Hukum Urusan Kepaniteraan Hukum dipimpin oleh seorang Panitera Muda yang mempunyai tugas-tugas sebagai berikut : -

Menerima perkara yang telah diminutasi.

-

Menyusun laporan keadaan perkara. iv

-

Mengelola dan menyajikan statistik perkara.

-

Mencatat Badan Hukum.

-

Penanggung jawab surat masuk dan keluar.

-

Melaksakan tugas-tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan-perundangundangan yang berlaku.

Sedangkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No : M.08-PR-07.02.Th. 1989 tanggal 19 Desember 1989, Sekretaris membawahi 3 (tiga) Urusan yang terdiri atas :

d. Urusan Umum

Urusan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Urusan (Kaur) yang mempunyai

tugas-

tugas sebagai berikut: -

Mengawasi bawahan.

-

Memeriksa inventaris.

-

Melakukan pengadaan inventaris.

-

Melakukan pengelolaan ATK.

-

Membuat pra DUP.

-

Membuat rencana kerja.

-

Membuat kalender kerja.

-

Membuat program kerja.

-

Menyelenggarakan Agenda Masuk/Keluar

-

Mengelola perpustakaan

b. Urusan Keuangan Urusan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan (Kaur) yang mempunyai tugas-tugas sebagai berikut : -

Mengawasi staf keuangan.

-

Menyusun pra DUK/RKAKL.

-

Menyusun Rencana Realisasi Anggaran.

-

Menerbitkan dan menandatangani SPM.

c. Urusan Kepegawaian Urusan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Urusan (Kaur) yang mempunyai tugas-tugas sebagai berikut : -

Membuat Daftar Urut Kepangkatan.

-

Membuat usul kenaikan pangkat.

-

Membuat surat kenaikan gaji berkala. iv

-

Membuat laporan rutin bulanan.

-

Membuat laporan Bezetting.

Selama tahun 2011 di Pengadilan Negeri Semarapura terjadi beberapa mutasi dan promosi antara lain adanya pelantikan Ketua Pengadilan baru yakni Bapak Cokorda Gede Arthana, SH menggantikan Ibu Ni Made Sudani, SH.M.Hum yang ditugaskan menjadi Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya. Juga dilaksanakan pelantikan Bapak Dewa Ketut Kartana, SH,M.Hum yang sebelumnya sebagai hakim pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya menjadi Wakil Ketua Pengadilan Semarapura menggantikan Bapak Cokorda Gede Arthana, SH. Juga diselenggarakan acara pelepasan beberapa 3 orang hakim yaitu: Bapak I Ketut Martawan, SH.M.Hum menjadi hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar, Bapak Ayun Kristyanto, SH sebagai hakim di Pengadilan Negeri Bantul. Pada tahun 2011 juga dilakukan pelantikan 4 (empat) orang CPNS menjadi PNS dan satu orang Panitera Pengganti yang merupakan pindahan pegawai Pengadilan Tinggi Banten. Selama tahun 2011 masih terjadi kekosongan untuk jabatan Kepala Urusan Keuangan yang sebelumnya dijabat oleh Ibu Wayan Sutini yang sudah purna tugas. Untuk tetap menjalankan fungsinya maka telah ditunjuk Pelaksana Tugas untuk jabatan tersebut. Secara keseluruhan Pengadilan Negeri Semarapura terdiri dari 9 (sembilan) orang Hakim, 33 ( tiga pulu tiga) orang Pegawai, 3 (tiga) orang Calon Pegawai dan ditambah 6 (enam) orang Tenaga Honorer dengan rician sebagai berikut :

a.

Jumlah Pegawai Menurut Golongan : Tenaga Honorer

=

6

Orang

Golongan I

=

-

Orang

Golongan II

=

6

Orang

Golongan III

=

34

Orang

Golongan IV

=

2

Orang

Ketua ,Wakil Ketua dan Hakim

=

9

Orang

Panitera / Sekretaris

=

1

Orang

Wakil Panitera

=

1

Orang

Wakil Sekretaris

=

1

Orang

Panitera Muda Pidana

=

1

Orang

Panitera Muda Perdata

=

1

Orang

Panitera Muda Hukum

=

1

Orang

Panitera Pengganti

=

9

Orang

Jurusita pengganti

=

3

Orang

Kaur Umum

=

1

Orang

b. Jumlah Tenaga Teknis dan Non Teknis

iv

Kaur Keuangan

=

0

Orang

Kaur Kepegawaian

=

1

Orang

Staf

=

10

Orang

Calon Pegawai

=

3

Orang

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan negeri Semarapura dalam tahun anggaran 2011 dengan bentuk sajian seperti berikut : 8. Bab I. Pendahuluan, menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Negeri Semarapura dan tentang LAKIP yang berisikan antara lain : a. Latar belakang; b. Tugas dan Fungsi; c. Organisasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Semarapura; d. Sistematika Penyajian;

Bab II Menguraikan Perencanaan dan Penetapan Kinerja serta

Program Kerja Pengadilan Negeri Semarapura dalam tahun anggaran 2011 yang berisikan antara lain : A. Rencana Strategis 2010-2014 yang terdidi dari 1. Visi dan Misi; 2. Tujuan dan Sasaran Strategis; 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok; B. Rencana Kinerja tahun 2011; C. Perjanjian Kinerja tahun 2011; BAB III AKUNTABILITAS KINERJA yang terdiri dari A. Pengukuran Kinerja; B. Analisis Akuntabilitas Kinerja; BAB IV PENUTUP yang menguraikan kesimpulan dari seluruh sajian laporan tentang kinerja (LAKIP) serta harapan adanya koreksi untuk peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Semarapura di masa yang akan datang. Yang berisikan antara lain : A. Kesimpulan; B. Saran-saran. ; BAB V. LAMPIRAN yang berisikan antara lain : 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Semarapura; 2. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Semarapura tahun 2011.; 3. Rencana Kinerja Tahun 2011 ; 4. Penetapan Kinerja tahun 2011; 5. Pengukuran Ninerja 2011; 6. Matriks Rencana Strategis 2010-2014; 7. SK Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN A. Rencana Strategis 2010-2014

iv

Tahun 2011 merupakan tahun kedua dari Rencana Strategis (Rensta) Pengadilan Negeri Semarapura tahun 2010-2014 yang merupakan gambaran dari kinerja dan rencana kinerja Pengadilan Negeri Semarapura dalam lingkup kurun waktu 5 tahunan. Sehingga Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Semarapura tahun 2010-2014 sebagai proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan Pengadilan negeri Semarapura.

1. Visi dan Misi Visi: Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan organisasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Semarapura sebagai institusi peradilan yang bermartabat, transparan, dan akuntabel dalam rangka mewujudkan Visi Mahkamah Agung RI yakni “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”

Misi: Untuk mencapai visi tersebut Pengadilan Negeri Semarapura menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan yaitu: 1. Menjaga kemandirian badan peradilan; 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan; 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan; 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan; Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut jelaslah bukan suatu pekerjaan mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi Pengadilan Negeri Semarapura dan rencana serta strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya, agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati serta tegaknya supremasi hukum..

2. Tujuan dan Sasaran Strategis Tujuan Strategis Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Negeri

Semarapura menetapkan tujuan strategis yang termuat di dalam Rencana Strategis sebagai berikut: iv

a. Terwujudnya Lembaga Peradilan yang bermartabat, berwibawa dan akuntabel. b. Peningkatan pelayanan informasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan peradilan di bawahnya. c. Meningkatkan Pelayanan Publik. Dengan diformulasikannya tujuan strategis akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Adapun isu strategis secara umum terhadap Mahkamah Agung secara umum dan Badan Peradilan di daerah oleh publik adalah penuntasan tunggakan perkara yang menjadi kewenangannya, sehingga tujuan stratejik diharapkan dapat menjawab isu strategis tersebut. Berangkat dari hal tersebut maka tujuan yang ditetapkan Pengadilan Negeri Semarapura sebagai berikut : - Meningkatkan kemampuan dan kinerja pengadilan agar lebih efektif dan efesien; - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan; - Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pengadilan.

Sasaran Strategis: Sasaran adalah hasil yang akan dicapai organisasi dalam waktu yang lebih pendek dari pada tujuan. Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Pengadilan Negeri Semarapura adalah :

a.

Peningkatan Penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu dan akuntabel.

b.

Peningkatan kualitas SDM

c.

Pengembangan Sistem informasi Mahkamah Agung terintegrasi dengan fungsi-fungsi manajemen peradilan.

d.

Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan penegak hukumnya.

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok Program Utama Keempat sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Semarapura dalam tahun 2010-2014. Untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis, maka Pengadilan negeri Semarapura mengusulkan program sebagai berikut :

iv

1. Program peningkatan manejemen peradilan umum: Terciptanya pemerintahan yang baik (good goverment) merupakan isu yang selalu mengemuka dan selalu menjadi acuan pada setiap instansi dan organisasi. Begitu pula pada Pengadilan Negeri Semarapura berupaya mewujudkannya melalui suatu program peningkatan manajemen peradilan yang meliputi: - Penyediaan Operasional Persidangan Peradilan. - Penyediaan Bantuan Hukum/Saksi/Penterjemah/Biaya Pengacara. 2. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Tanpa adanya dukungan setiap aspek termasuk dukungan manajemen serta pelaksanaan tugas teknis lainnya niscaya sasaran yang telah dicapai akan dapat tercapai dengan baik. Dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lainnya dapat berupa penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Pemeliharaan Perkantoran.

3. Program peningkatan sarana dan prasana Aparatur Mahkamah Agung. Peningkatan sarana dan prasarana dilakukan guna terwujudnya pelayanan publik yang lebih optimal dengan cara pengadaan infrastruktur serta perawatan peralatan utama dan perlengkapan penunjang lainnya.

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Semarapura Sebagaimana telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung tentang Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK. Sekretaris Mahkamah Agung No. 004/SEK/SK/I/2010 tanggal 14 Januari 2010 yang ditetapkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI, yang telah direview menjadi SK. Sekretaris No. 026/SEK/SK/IV/2011. a. Nama Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Semarapura Sesuai Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UndangUndang No. 3 tahun 2009 secara organisasi, administrasi dan financial menganut dan membawahi 4 lingkungan peradilan termasuk Peradilan Umum:

Pidana (Umum,

Khusus/Korupsi, Kelautan), Perdata (Umum, Niaga/Khusus/PHI). Di mana Pengadilan Negeri Semarapura merupakan salah satu bagian dari Peradilan Umum yang melaksanakan tugas-tugas tersebut pada tingkat pertama.

b. Tugas dan Fungsi Tugas Pengadilan Negeri Semarapura bertugas dan berwenang:

Pengadilan Negeri Semarapura sebagai bagian dari Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya (Pasal 2 UU No.2 Tahun 1984 dan Undang-Undang No. 48 tahun 2009). Berdasarkan Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986, Pengadilan Negeri Semarapura bertugas dan berwenang: menerima,

iv

memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Fungsi : Pengadilan negeri Semarapura sebagai pelaksana peradilan umum pada tingkat pertama memiliki beberapa fungsi yaitu : -

Fungsi Peradilan (Pasal 28, 31 A, 33, 34 UU No. 3/Th 2009)

-

Fungsi Pengawasan (Pasal 23 ayat (1), 32 ayat (1) s.d ayat (5) UU No. 3 Th 2009);

-

Fungsi Nasihat (Pasal 22 ayat (1) UU No. 48Th 2009) dan (Pasal 38 UU No. 3 Th 2009);

-

Fungsi Administratif (Pasal 5 dan Pasal 9 UU No. 49 Th 2009 tentang perubahan atas UU No. 2 Tahun 1986 Peradilan Umum), Pasal 10 ayat (1), Pasal 1 ayat (2) UU No. 48 Th 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

- Fungsi Lain-lain. (Pasal 2 ayat (2) UU No. 48 Th 2009, dan Pasal 39 UU No. 3 Th 2009 ; c. Indikator Kinerja Utama Mengacu pada Review Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung pada bulan September 2010 yang disinkronisasi dengan Rencana Strategis Tahun 2010-2014 maka dirancang indikator kinerja utama pada Pengadilan Negeri Semarapura sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA.

No 1

Indikator Kinerja Utama Prosentase mediasi yang diselesaikan

Penjelasan Perbandingan antara mediasi yang disekepakati dengan jumlah mediasi yang diterima dan menjadi perkara

Penanggung Jawab Mediator tingkat pertama

Sumber Data Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

iv

2

3

4

5

a. Prosentase perkara yang diselesaikan

Perbandingan antara perkara yang diminutasi dan disampaikan kepada para pihak pencari keadilan dengan jumlah perkara yang diregister.

Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan

Perbandingan antara Sisa perkara yang diminutasi dan disampaikan kepada para pihak pencari keadilan dengan jumlah sisa perkara (kriteria sisa perkara dan perkara yang selesai mengacu pada pola Bindalmin tentang jangka waktu penanganan perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama)

Majelis Hakim yang bersangkutan


a. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

Perbandingan antara berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang dikembalikan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung.



b. Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis

Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Pengadilan Tingkat Pertama dengan berkas perkara yang disidangkan



c. Prosentase Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu d. Prosentase Penyampaian Pemberitahuan Relaas Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat

Sudah jelas

Juru Sita

Berkas perkara

Sudah jelas

Juru Sita

Berkas perkara

Sudah jelas

Panitera/Juru Sita

a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial

Perbandingan antara SDM Teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat Tipikor, Niaga, PHI, Perikanan, HAM, Cakim dengan jumlah yang mengikuti diklat.

Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.

Berkas Perkara dan register Dari Kepegawaian

b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial

b.1 Perbandingan antara SDM Non teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa, Auditor dengan jumlah yang mengikuti diklat.


Kepegawaian.

b.2 Perbandingan antara SDM yang diajukan untuk mengikuti pendidikan rintisan gelar sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat dengan jumlah yang mengikuti diklat.

Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama

Kepegawaian.

Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.


Laporan Hasil Pengaduan Masyarakat

a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti

iv

6

b. Prosentase temuan yg ditindaklanjuti

Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti hasil pengawasan internal (Tim Pengawasan Pengadilan Tingkat Pertama dan Badan Pengawasan) dan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan) dengan temuan yang dilaporkan


Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan Melekat

Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan

Perbandingan prosentase proses putusan perkara yang sudah diminutasi dan dapat didownload di website Pengadilan Tingkat Pertama (Sesuai SK KMA No 144 Th 2007 tentang Keterbukaan informasi peradilan) dengan perkara yang diputus.

Ketua dan Panitera/Sekretaris


B. Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Semarapura Tahun 2011 Dalam menjalankan Tugas Pokok dan fungsinya sesuai visi-misi Pengadilan Negeri Semarapura dipandang perlu menyusun rencana kinerja tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2011 ini disusun berdasarkan PerMen PAN No. 29 Tahun 2010 dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang diformalkan dan dikaji, sebagai berikut: Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Semarapura Tahun 2011 No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

- Prosentase sisa perkara yang diselesaikan

100%

- Prosentase Perkara yang diselesaikan

90%

1

Peningkatan Penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu dan akuntabel

2


- Jumlah pegawai yang mengkuti diklat teknis yudisial - Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis non yudisial

Pengembangan Sistem informasi Pengadilan negeri Semarapura terintegrasi dengan fungsi-fungsi manajemen peradilan

- Prosentase penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan

25%


100%


100%

3

4

Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan penegak hukumnya

27 orang 16 orang

C. Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Semarapura Tahun 2011 Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2011. Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Surat Edaran Menteri

iv

Negara PAN Dan Reformasi Birokraksi Nomor: 11 Tahun 2011 tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja tahun 2011 tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2011 dan Kebijakan Umum Mahkamah Agung-RI dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2011. Sasaran-sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Semarapura tahun 2011 dan dinyatakan dalam penetapan sasaran kinerja 2011, dengan menyesuaikan hasil dari Indikator Kinerja Utama yang terakhir disusun tahun 2010. Selain berdasarkan IKU tersebut dan dengan mengembangkan sasaran-sasaran yang menjadi isu strategis pada tahun 2011, maka penetapat kinerja pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Semarapura dapat dirinci sebagai berikut: Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Semarapura Tahun 2011 No

1

2

3

Sasaran Strategis Peningkatan Penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu dan akuntabel


Pengembangan Sistem informasi Mahakamah Agung terintegrasi dengan fungsi-fungsi manajemen badan peradilan

Indikator Kinerja - Prosentase sisa perkara yang diselesaikan - Prosentase Perkara yang diselesaikan - Jumlah pegawai yang mengkuti diklat teknis yudisial - Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis non yudisial - Prosentase penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan

Target 100% 90% 27 orang 16 orang

25%

a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti 4

100%

Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan penegak hukumnya b. Prosentase temuan yg ditindaklanjuti

100%

- Sasaran no. 1 tentang peningkatan penyelesaian perkara yan sederhana, tepat waktu dan akuntabel, mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu prosentase sisa perkara yang diselesaikan termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat (perkara KKN dan HAM) ditargetkan 100%, dan indikator kinerja yang kedua yaitu prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu ditargetkan 90%.

iv

- Sasaran no. 2 tentang Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu jumlah SDM/Pegawai yang sudah mendapatkan pelatihan teknis yudisial yang ditargetkan sebanyak 27 orang dan indikator kinerja yang kedua berdasarkan jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis non yudisial yang ditargetkan 16 orang. - Sasaran no. 3 tentang pengembangan Sistem Informasi Mahkamah Agung terintegrasi dengan fungsi-fungsi manajemen peradilan yang bertujuan meningkatan aksebilitas masyarakat atas putusan perkara (acces to justice) mempunyai indikator kinerja yaitu prosentase perkara yang sudah diputus yang dipublikasikan ditargetkan 25%. - Sasaran no. 4 tentang meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan penegak hukumnya yang mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti dengan target 100% dan indikator kinerja yang kedua yaitu prosentase temuan yang ditindaklanjuti dengan target 100%.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Kinerja Tahun 2011

iv

Pengukuran Tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Semarapura tahun 2011 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indicator kinerja sasaran serta membandingkan capaian kinerja Pengadilan Negeri Semarapura tahun 2011. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indicator tersebut dapat diilustrasuikan dalam table sebagai berikut :

Pengukuran Kinerja Tahun 2011 PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA

No 1

2

3

4

Sasaran Strategis Peningkatan Penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu dan akuntabel


Pengembangan Sistem informasi Mahakamah Agung terintegrasi dengan fungsi-fungsi manajemen peradilan Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan penegak hukumnya

Indikator Kinerja - Prosentase sisa perkara yang diselesaikan - Prosentase Perkara yang diselesaikan - Jumlah pegawai yang mengkuti diklat teknis yudisial

Target Realisasi

Capaian (%)

100 %

100 %

100 %

90 %

100 %

100 %

27 orang

27 orang

100 %

- Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis non yudisial

16 orang

- Prosentase penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan

25 %

70 %

70 %

100 %

0 %

0%

100 %

0 %

0%

14 orang

87.5 %



Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2011 secara umum Pengadilan Negeri Semarapura dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagaian besar target indicator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dicapai pada tahun 2011. Namun demikian masih ada sasaran strategis yang kita targetkan dibawah 50 % namun dalam pencapaian target tersebut sudah melampaui diatas 50 %. Namun demikian Pengadilan Negeri Semarapura telah

iv

melakukan pembenahan untuk melakukan perbaikan-perbaikan demi pencapaian sasaran strategis yang lebih baik. Pada Tahun 2011 Pengadilan Negeri Semarapura menetapkan 4 (empat) sasaran yang akan dicapai, keempat sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan dengan 7 (tujuh) indicator kinerja, dengan realisasi sebagai berikut : 1) Sasaran yang dicapai 100 % ( 2 sasaran dengan 3 indikator kinerja); 1.

Prosentase sisa perkara yang diselesaaikan (sasaran 1);

2.

Prosentase perkara yang diselesaaikan (sasaran 1);

3.

Jumlah pegawai yang mengikuti diklat tehnis yudisial.

2) Sasaran yang belum mencapai 100 % ( 3 sasaran dengan 4 indikator); Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis non yudisial

1.

(sasaran 2) yang

ditargetkan 16 orang terealisasi 14 orang ; ini disebabkan diklat non yudisial ini tidak dianggarkan pada DIPA Pengadilan Negeri Semarapura. Prosentase penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan (sasaran 3) kita

2.

targetkan 25 % sedangkan realisasi 70 % ini disebabkan Web yang dimilki relatif masih baru, juga terkendala terbatasnya sumber daya manusia dan proses upload yang cukup panjang dimana putusan-putusan harus dipilah-pilah terlebih dahulu. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti (sasaran 4) ditargetkan 100 % sedangkan

3.

realisasi

0 % ini dikarenakan tidak adanya pengaduan di Pengadilan Negeri

Semarapura selama tahun 2011. Prosentase temuan yg ditindaklanjuti. (sasaran 4) ditargetkan 100 % sedangkan

4.

realisasi 0 % ini dikarenakan tidak adanya temuan-temuan selama tahun 2011 di Pengadilan Negeri Semarapura.

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja Secara umum Pengadilan Negeri Semarapura telah melakukan berbagai macam upaya untuk melakukan pembenahan-pembenahan setiap tahun. Pengadilan negeri Semarapura telah memiliki system yang dapat mendukung efektifitas pelaksanaan percepatan penyelesaian perkara, transparansi putusan, akses public terhadap informasi perkara, dan pengelolaan biaya perkara.Sehingga pada tahun 2011, Pengadilan Negeri semarapura focus memastikan semua system tersebut berjalan dengan efektif. Adapun perubahan terhadap system yang telah ada tersebut hanya bersifat penyempurnaan. Agenda lanjutan pembaruan Pengadilan Negeri Semarapura tahun 2011, meliputi : 1.

Menjaga kesinambungan

Program

percepatan penyelesaian perkara antara lain

meliputi : 

Monitoring jangka waktu penanganan perkara berdasarkan SK KMA No. 138/2009. iv

 2.

Redistribusi perkara untuk percepatan penyelesaian perkara

Menjaga kesinambungan target penyelesaian perkara diatas 100 % meliputi : 

Membuat laporan kinerja minutasi perkara, yang bisa menggambarkan posisi penyelesaian perkara diantara operator, panitera pengganti dan hakim;



Memberdayakan operator pengikisan perkara bagi perkara sudah putus tetapi belum minutasi.



Komitmen pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah agung tentang penyertaan dokumen elektronik sebagai kelengkapan berkas perkara kasasi/peninjauan kembali.

3.

Meningkatkan kualitas akses public terhadap informasi pengadilan (putusan Pengadilan Negeri Semarapura, informasi kepaniteraan, informasi status perkara) meliputi : 

Memfungsikan secara maksimal situs web Pengadilan Negeri Semarapura.

iv

BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Pengadilan Negeri Semarapura Tahun 2011 ini merupakan bentuk pertanggung-jawaban Pelaksanaan Rencana Kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2011. Hal ini sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana proses perencanaan, pelaporan dan pengukurannya sudah berdasarkan kinerja(sebelumnya berdasarkan anggaran). Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Semarapura Tahun 2011 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi. Adapun keberhasilan yang dicapai dalam pelaksanaan rencara kinerja organisasi tahun 2011 antara lain: a. Peningkatan Penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu dan akuntabel, hal ini ditunjukkan tercapainya target realisasi sisa perkara dan penyelesaian perkara. b. Pengembangan Sistem informasi Mahakamah Agung terintegrasi dengan fungsi-fungsi manajemen peradilan. c. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan penegak hukumnya Sedangkan beberapa sasaran yang masih dihadapi dan perlu adanya program lanjutan antara lain: a. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih belum merata terhadap masingmasing pegawai. b. Pengembangan Sistem informasi Mahakamah Agung terintegrasi dengan fungsi-fungsi manajemen peradilan dimana publikasi putusan merupakan hal yang mutlak dipenuhi. B. Saran-saran Sebagai langkah untuk pemecahan masalah/hambatan yang dihadapi agar hal ini dapat ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang dapat dilakukan dengan beberapa solusi/saran-saran antara lain: a. Secara proaktif memprioritaskan pelatihan terhadap pegawai secara proporsional sehingga pemerataan profesionalisme dapat tercapai. b. Melakukan publikasi terhadap sisa putusan yang belum diupload serta melakukan upload secara rutin setelah putusan diminutasikan.

iv

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun sebagai bentuk pencapaian sekaligus evaluasi kinerja pada Pengadilan Negeri Semarapura untuk dapat menentukan langkah-langkah dalam pencapaian Rencana Strategis 2010-2014 yang telah dicanangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

iv

LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi. 2. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Semarapura tahun 2011. 3. Rencana Kinerja Tahun 2011 4. Penetapan Kinerja Tahun 2011 5. Pengukuran Kinerja tahun 2011. 6. Matriks Rencana Strategis 2010-2014 7. SK Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

iv

PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA JALAN GAJAH MADA NOMOR 59, Telp. (0366) , Fax : (0366)24350 SEMARAPURA 80711

Recommend Documents