11AN NSSEH. "x JI. ...j w. UVPORAN KINERJA INSTANS1 _%1ERINTAH TAHUN 201 r. JAUN GAJAH \\ A NO^ i9 SEMARAPURA 80711

11AN NSSEH

TB K

"x JI ...j w.

UVPORAN KINERJA INSTANS1 _%1ERINTAH TAHUN 201 r

JAUN GAJAH \\ Website: www.pn-sem

Telp. (0^1:;

A NO^

i9 SEMARAPURA 80711

'ia.t'in.iil: pnsrpc^pn-semarapura.go.id

iU03424, Fax : (0366) 24350

KATAPENGANTAR Dengan mengucap puji syukur kehadiiat Tuhan Yang Maha Kuasa, telah

tersusun Laporau Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2016 pada PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA yang merupakan evaluasi pencapaian kinerja yang dijabarkan dalam Renstra tahun 2015-2019. Selain dalam rangka menindaklanjuri Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun

1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja histansi Pemerintah (SAKIP) serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden No Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja dari Pengadilan Tingkat Pertama, yang dituangkan dengan Surat Edaran Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur dan Refonnasi Birokrasi Negara Nomor : 11 Tahun 2011 tertanggal 23 November

2011 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan salah satu kegiatan rutin tahunan yang harus dibuat setiap satuan kerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada intansi vertikal dan juga kepada

publik mengenai apa yang telah dicapai dan dilakukan selama tahun berjalan sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi dalam Perencana Strategis yang akan dicapaipada masa berikutnya. Mengingat pentingnya hal ini maka Satuan Kerja Pengadilan Negeri Semarapura telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Tahun 2016 dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan MenteriPendayagunaanAparaturNegara(MenPAN) No.PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umrnn Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Program tersebut dilanjutkan kembali pelaksanaannya dalam DIPA Satuan Kerja Pengadilan Negeri Semarapura Tahun Anggaran 2016. Berdasaikan dengan Tugas Pokok, Fungsi dan Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA) tahun 2015:

A.No. SP DIPA-005.01.2.099816/2015 Tgl 14 November 2014, dhnana pada Tahun 2016 Pengadilan Negeri Semarapura menerima 2 (dua) macam Program yaitu: 1.Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung (005.01.01). 2.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (005.01.02). B.No. SP DIPA-005.03.2.099817/2015 Tgl 14 November 2014, dhnana pada Tahun 2016 Pengadilan Negeri Semaiapura menerima 1 (satu) macam Program yaitu: 1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (005.03.07) Program tersebut dilanjutkan kembah pelaksanaannya dalam DIPA Tahun Anggaran 2016 dimana Satuan Kerja Pengadilan Negeri Semarapura. Namun berbeda dengan anggaran yang tersedia dalam DIPA tahun 2016 yang telah ditetapkan dengan: C.No. SP DIPA-005.01.2.099816/2016 Tgl 07 Desember 2015, dimana pada Tahun 2016 Pengadilan Negeri Semarapura menerhna 2 (dua) macam Program yaitu: 1.Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung (005.01.01). 2.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (005.01.02). D.No. SP DIPA-005.03.2.099817/2016 Tgl 07 Desember 2015, dhnana pada Tahun 2016 Pengadilan Negeri Semarapura menerhna 1 (satu) macam Program yaitu: 1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (005.03.07) Tentunya dengan harapan besar program ini akan kembali dapat dialokasikan anggarannya pada tahun-tahun mendatang sebagai usaha yang beikesinambungan

sebagahnana teituang dalam Rencana Strategis tahap I (2010-2015) dan tahap II (2015-2019). Melalui penyusunan LAKIP 2016 yang disampaikan kepada Biro Perencanaan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung maka kami Satuan

Kerja Pengadilan Negeri Semarapura sebagai pengadilan yang berada di bawah hharki Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pelaksana tugas kekuasaan Kehakiman di daerah Thigkat II/kabupaten merupakan wujud nyata bahwa kami telah melaksanakan usaha Reformasi Bhokrasi sebagai bagian pendukung dalam

mewujudkan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yakni "Tenvujudnya Badan Peradilan yang Agung"

EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Akuntabihtas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2016 Mahkamah Agung, merupakan LAKIP ke-enam sejak dikeluaikannya Rencana Strategis (Renstra) tahun 2010-2015 dan merupakan LAKIP pertama dari Renstra

tahap II (2015-2019), sehingga LAKIP ini bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja Pengadilan Negeri Semarapura dalam melaksanakan usaha Reformasi Bhokrasi dari hisritusi penegak hukum pada satuan terkecil yang merupakan bagian dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. LAKIP hii disusun dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden

Nomor : 29 tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kerja histansi Pemerintah serta Permenpan Nomor 53 Tahun 2015 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian di tindaklanjuti dengan surat Sekretaris Mahkamah

Agung RI Nomor : 516-1/SEK/KU.Ol/l 1/2016 kepada seluruh Pengadilan Thigkat Banding di seluruh Indonesia perihal: Penyampaian LAKjIP Tahun 2016 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016. Terselenggaranya good govemance goverment merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan asphasi masyarakat dalam mencapai tujuan mulia serta cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka mewujudkan hal itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga dapat menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolnsi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada

TAP MPR RI Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas terrib penyelenggaraan negara, asas kepentmgan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabihtas. Dalam

penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhh dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka penjabaran lebih lanjut, pemerintah menerbitkan histruksi

Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dhnaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan Repubhk Indonesia. Laporan tersebut menggambarkan kmeija instansi pemerintah mulai dari unit terkecil sampai induk melalui penyusunan, penetapan dan pelaksanaan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam rangka pelaksanaan Inpres Nomor 7 Tahim 1999 tentang Akuntobilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut, Presiden menugaskan Kepala Lembaga Administrasi Negara untuk menetapkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian dari sistem akuntabihtas kinerja histansi pemerintah. Memenuhi amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mewajibkan instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakannya. Untuk memenuhi hal tersebut diatas disusunlah Laporan Akuntabilitas

Kinerja histansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Semarapura yang berfiingsi sebagai media pertanggungjawaban dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Bhokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabihtas Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai Inpres No. 7 Tahun 1999 yang mensyaratkan setiap Instansi Pemerintah menyusun suatu laporan akuntabilitas, namun bagi Pengadilan Negeri Semarapura LAKIP bukanlah hanya semata-mata sebagai suatu kewajiban namun

lebih dari itu yaitu menjadi suatu kebutuhan yang berfimgsi sebagai alat analisis dalam melaksanakan pengukuran dan evaluasi penetapan kinerja, program dan kegiatan yang telah disusun dan ditetapkan sebelumnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Semarapura hii mencakup pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian program, kegiatan - kegiatan dan sasaran kineija yang telah ditetapkan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Semarapura tahun 2016, tidak saja berisi tingkat keberhasitan atau kegagalan yang dicerminkan dari perolehan mashig-masing indikator kinerja kegiatan, sasaran, dan target yang dicapai. Selain itu, LAKIP juga menyajikan data dan infoimasi yang relevan dengan kebutuhan sebagai bahan perthnbangan bagi pembuat keputusan dan pemangku kepentingan lahmya (stake holder) dalam menilai, mengukur ltinerja yang telah ditetapkan dan juga memberikan hiformasi untuk menentukan kebijakan yang akan diambil pada masa- masa mendatang.

Sejalan dengan visi Mahkamah Agung tentunya berbagai upaya dilakukan secara terus menerus untuk meraih dan mencapai bobot tertinggi dari LAKIP yang berdasarkan SAKIP. Tekad itulah yang juga selalu dipegang dan selalu diperjuangkan Pengadilan Negeri Semarapura, karena dengan mewujudkan LAKIP yang proporsional dan profesional mencerminkan semakin transparannya upaya dalam mempertanggungjawabkan kinerja Pengadilan Negeri Semarapura selaku Peradilan Umum Tingkat Pertama. Sesuai prioritas implementasi Cetak Biru Pembaruan tahun 2010-2035 dan

Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam jangka waktu 5 tahun kedepan maka Pengadilan Negeri Semarapura memiliki beberapa program dan sasaran strategis antara lain adalah (1) Pemngkatan Penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu dan akuntabel (2) Peningkatan Sumber Daya Manusia

(SDM) (3) Pengembangan Sistem Informasi Mahkamah Agung yang terintegrasi dengan fungsi-fiingsi manajemen (4) Menhigkatkan kepercayaan masyarakat

teihadap lembaga terhadap lembaga peradilan dan penegakan hukum lainnya (5) Terselenggaranya tugas pokok dan fimgsi Pengadilan Negeri Semarapura. Namun demikian, keberhasilan yang dicapai Satuan Kerja Pengadilan Negeri Semarapura tidak teriepas dari kendala, hambatan dan tantangan yang dihadapi, baik bersifat intemal maupun eksternal. Kondisi ini dianrisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala, hambatan setta tantangan tersebut, sehingga diketahui penyebab thnbulnya kendala, hambatan dan tantangan dalam mencapai kinerja yang diharapkan. Menyadari hal tersebut, satuan kerja Pengadilan Negeri Semarapura telah mempersiapkan langkah/strategi pemecahannya, sehingga pada masa mendatang kendala, hambatan dan tantangan tersebut dapat dhninimalkan dan diselesaikan.

vii

DAFTARISI KATAPENGANTAR

i

EXECUTIVE SUMMARY

iv

DAFTARISIviii

BABI PENDAHULUAN A Latar Belakang1 B.Tugas dan Fungsi3 C.Sistematika Penyajian9

BABIIPERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA A.Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Semarapura12

B.Penetapan Kinerja Tahun 201614 C.Rencana Kinerja Tahun 201716

BABIII AKUNTABILITAS KINERJA A.Pengukuran Kinerja17

B.Analisis Akuntabihtas Kinerja20 C.Akuntabilitas Keuangan40

BABIV PENUTUP A.Kesimpulan42 B.Saran-saran42

BABV LAMPIRAN 1.Struktur Organisasi 2.Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Semarapura tahun 2016 3.RencanaKinerjaTahun2016 4.PenetapanKinerjaTahun2016 5.Pengukuran Kinerja Tahun 2016

6.Matriks Rencana Strategis 2016-2019 7.SK Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

viii

BABI PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Semarapura dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris

Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI dhnana Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara /kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fimgsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang dipercayakan kepada publik. Untuk itulah Pengadilan Negeri Semarapura membuat Laporan Akuntabihtas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 dan Penetepan Kinerja Tahun 2016. Gambaran umiun Pengadilan Negeri Semarapura sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakhnan yang langsung herada di bawah Pengadilan Tinggi Denpasar. Kantomya terletak Jalan Gajah Mada No. 59 Semarapura sekitar 40 km arah timur Kota Denpasar. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarapura meliputi empat kecamatan yaitu, Kecamatan Klungkung, Banjarangkan, Dawan, dan Nusa Penida. Kecamatan Nusa Penida berlokasi di sebuah pulau yang dipisahkan oleh Selat Badung. Kabupaten Klungkung merupakan kabupaten dengan wilayah terluas ke-2 setelah Kodya Denpasar

yakni sebesar 315 km2. Wilayah Kabupaten Klungkung sepertiganya terletak di daratan Pulau Bali (11.216 Ha) dan dua pertiganya terletak di Kepulauan Nusa Penida (20.284 Ha). Secara administrasi Kabupaten Klungkung terdiri 4 kecamatan, 53 desa, 6 kelurahan, 244 dusun/lingkungan. Secara adat terdhi

Laporan Klnerja Instansl Pemerintah Tahun 2016

dari 113 desa adat dan 394 banjar adat. Jumlah penduduk Kabupaten Klun^rung sesuai data BPS Klungkung sampai 31 Desember 2013 yang terbit tahun 2015 adalah 173.900 dengan sex ratio 97%. Sebagian besar mata pencaharian penduduk pada sektor pertanian, perikanan, perdagangan, industri, dan kerajinan. Kantor Pengadilan Negeri Semarapura berdhi di atas tanah seluas 2000 M2 dengan gedung kantor berlantai dua seluas 3600 M2 yang cukup representatif dengan halaman tertata rapi walaupun tidak terlalu luas. Begitu

pula tempat parkhnya masih cukup memadai yang terdiri dari parkh mobil di halaman depan kantor dan parkh sepeda motor di sebelah kanan kantor. Ruangan tempat kerjanya cukup nyaman dimana pada lantai I terdapat ruangan sidang utama, ruangan umum dan keuangan, IT, Perencanaan, TI dan Pelaporan, Panitera, ruangan hukum, pidana, perdata, mang arsip, ruang penasehat hukum seita ruangan barang bukti. Sedangkan di lantai II terdapat ruangan ketua, ruangan wakil ketua, ruang sidang 1, ruang sidang anak, mang hakhn, 2 ruangan panitera pengganti, ruangan gudang, ruangan mediasi, ruangan sekretaris dan ruangan kepegawaian. Selaht ruangan tersebut terdapat pula ruangan lainnya yang menunjang fiingsi hisritusi seperri ruangan tahanan utama, ruangan tahanan anak, dan toilet Untuk saat hti terdapat beberapa ruangan yang belum dipasang berpendinghi udara/AC antara lain ruangan IT dan ruang arsip. Listrik dengan kekuatan 23.000 Watt dan aimya telah mencukupi untuk mendukung lancamya akrivitas dan operasional kantor. Khusus di wilayah kerja di Kecamatan Nusa Penida terdapat pula sebuah

ruang sidang tetap (zetting plaatz) seluas 400M2 yang berdiri di atas lahan seluas 500 M2. Gedung ini terdhi dari ruang sidang dan rumah dinas yang biasa dipergunakan bila ada sidang di tempat di pulau Nusa Penida. Untuk meundukung kelancaran pekerjaan administrasi perkara dan penyelesaian perkara seriap bagian sudah dilengkapi dengan komputer dan disediakan 7 buah laptop yang dipergunakan oleh ketua, wakil ketua, panitera, panmud pidana, panmud perdata dan panmud hukum. Sedangkan untuk mendukung administrasi keuangan, IT dan umum maka seriap bagian kesekretariatan dilengkapi dengan minimal 1 buah komputer, dan 6 laptop

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016

yang saat ini dipergunakan oleh sekretaris, kasubag umum dan keuangan, hendahara, kasubag perencanaan, IT dan pelaporan,

dan kasubag

kepegawaian dan tata laksana. Namun laptop yang dipergunakan oleh IT, saat ini tidak bisa dipergunakan karena rasak berat. Mobilitas mtin kantor

Pengadilan Negeri Semarapura ditunjang dengan 2 (dua) unit kendaraan dinas roda 4 yang dipergunakan untuk Ketua Pengadilan dan satu mobil dipergunakan untuk operasional kantor. Selahi kendaraan roda 4 juga

didukung oleh 12 (dua belas) unit sepeda motor yang dipergunakan oleh panitera, sekretaris, panitera muda, kepala urusan dan bendahara. Jumlah hakhn saat hti sebanyak 8 (sembilan) orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarapura. Sedangkan jumlah pegawai sebanyak 27 (dua puluh tujuh),. Untuk melaksanakan fimgsi kebersihan dan keamanan kantor, Pengadilan Negeri Semarapura memiliki 9 orang karyawan kontrak yang ditugaskan sebagai petugas kebersihan, satpam dan sopir. B. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Semarapura sebagai salah satu pelaksana kekuasaan yudikasi mempunyai tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai dengan yang diamatkan oleh peraturan-peraturan dan pemndang-undangan yang berlaku.

1.TugasPokok Pengadilan Negeri Semarapura sebagai bagian dari Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakhnan bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya (Pasal 2 UU No.2 Tahun 1986). Berdasaikan Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986, Pengadilan Negeri Semarapura bettugas dan berwenang: menerhna, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

2.Fungsi Pengadilan Negeri Semarapura dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas memiliki fiingsi sebagai berikut:

Laporan Kineija Instansi Pemerintah Tahun 2016

a)Fungsi mengadili (Judicial power), yaitu menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata yang menjadi kewenangannya. b)Fungsi administrasi, yaitu menyelenggarakan administrasi perkara dan administrasi umum. c)Fungsi pengelolaan barang milik negara/kekayaan negara sebagai pengguna barang yang menjadi tanggung jawabnya. d)Fungsi pengawasan intemal dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

3. Organisasi

Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Pengadilan Negeri

Semarapura Pengadilan Negeri Semarapura mempakan Pengadilan kelas II yang

mana berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung SEMA NO 7 Tahun 2015 struktur organisashiya adalah seperri tersaji dalam lampirm 1. Sesuai dengan struktur organisasi tersebut Pengadilan Negeri Semarapura diphnphi oleh seorang Ketua Pengadilan yang didampingi seorang Wakil Ketua yang mempakan Pimpinan Pengadilan. Penanganan tugas-tugas administrasi petkara dipimpin oleh seorang Panitera, dan penanganan tugastugas administrasi umum diphnphi oleh seorang sekietaris:

Berdasaikan SEMA NO 7 Tahun 2015, Panitera membawahi 3 (tiga) Umsan Kepaniteraan yang terdhi atas: a. UrusanKepaniteraanPerdata/PaniteraMudaPerdata Urusan Kepaniteraan Perdata diphnpin oleh seorang Panitera Muda yang mempunyai tugas-tugas sebagai berikut: -Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata, -Pelaksanaan registrasi peikara gugatan dan permohonan, -Pelaksanaan distribusi perkara yang telah dhegister untuk diteraskan kepada Ketua Majehs Hakim berdasarkan Penetapan

Penunjukkan Majelis Hakhn dari Ketua Pengadilan, -Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan dhnhnitasi,


-Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada

para pihak yang tidak hadh, -Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat bandhig, kasasi dan peninjauan kembah kepada para pihak, -Pelaksanaan penerhnaan dan pengiriman berkas perkara yang dhnohonkan bandhig, kasasi dan peninjauan kembali, -Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Thiggi dan Mahkamah Agung, -Pelaksanaan penerimaan konsinyasi, -Pelaksanaan penerhnaan permohonan eksekusi, -Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, -Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum, -Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, h. Urasan Kepaniteraan Pidana/Panitera Muda Pidana Urusan Kepaniteraan Pidana diphnpin oleh seorang Panitera Muda yang mempunyai tugas-tugas sebagai berikut: -Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana, -Pelaksanaan registrasi perkara pidana, -Pelaksanaan

penerhnaan

permohonan

praperadilan

dan

pemberitahuan kepada termohon, -Pelaksanaan distribusi perkara yang telah dhegister untuk ditemskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan

Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan, -Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengirhnan penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan, -Pelaksanaan penerhnaan peimohonan ijhi penggeledahan dan ijm

penyitaan dari penyidik,


-Pelaksanaan penerimaan kembah berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi, -Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada

para pihak yang tidak hadir, -Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembah kepada para pihak, -Pelaksanaan penerimaan dan penghiman berkas perkara yang dhnohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali, -Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Thiggi dan Mahkamah Agung, -Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, -Pelaksanaan penerhnaan permohonan eksekusi, -Pelaksanaan penyhnpanan berkas peikara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, -Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum, -Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan -Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

c.

Urusan Kepaniteraan Hukum/Panitera Muda Hukum Urusan Kepaniteraan Hukum diphnpin oleh seorang Panitera Muda yang mempunyai tugas-tugas sebagai berikut: -pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara, -pelaksanaan penyajian staristik perkara, -pelaksanaan penyusunan dan pengirhnan pelaporan perkara, -pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara, -pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,


-pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara, -pelaksanaan penghhnpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat dan, -pelaksanaan fiingsi lain yang diberikan oleh Panitera. Sedangkan berdasarkan SEMA NO 7 Tahun 2015, Sekretaris membawahi

3 (tiga) Sub Bagian yang terdhi atas:

a. Sub Bagian Umum dan Keuangan Sub Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala SubBagian yang mempunyai

tugas-tugas sebagai berikut:

-Mengelola hiventaris/BMN -Melakukan distribusi inventaris/BMN, usul penghapusan dan lelang -Menyelenggarakan rekonsihasi BMN intemal maupun eksternal

(KPKNLdanKorwil), -Mengelola ATK dan persediaan rumah tangga -Menyelenggarakan agenda dan disposisi surat masuk/keluar Melaksanakan penghiman surat dalam kota dan melalui pos -Mengelola perpustakaan -Menyelenggarakan kebersihan dan keamanan kantor

-Melaksanakan fimgsi PPABP (Pejabat Pembuat Anggaran Belanja Pegawai). Menerbitkan dan menandatangani SPM. -Melaksanakan rekonsiliasi SAKPA baik internal maupun eksternal

(KPPN.DJPdanKorwil) -Menyelenggarakan PNBP -Pengajuan uang makan, gaji hiduk, SKPP dan remunerasi -Melaksanakan tugas perpajakan serta pelaporannya


b.Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Infonnasi dan Pelaporan dipimphi oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas-tugas

sebagai berikut: Menyusun pra RKAKL. -Menyusun Rencana Realisasi Anggaran. -Membuat rencana kerja -Membuat kalender kerja -Membuat program keija -Membuat laporan Tahunan

-Membuat LAKjP -Membuat Renstra Mengelola Web, Jaringan c.Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana dipimpin oleh seorang Kepala sub Bagian yang mempunyai tugas-tugas sebagai

berikut: -MembuatDaftarUrutKepangkatan. -Membuat usul kenaikan pangkat. -Membuat surat kenaikan gaji berkala. -Membuat laporan mtin bulanan. -Membuat laporan Bezetting. -Menyelengarakan absensi, ijhi dan cuti pegawai. Dalam rangka penyegaran dan peningkatan ktnerja oiganisasi, selama tahun 2016 pada Pengadilan Negeri Semarapura dilakukan mutasi dan promosi. Antara lain: Pelantikan I Putu Sumadana, SH dan Ni Luh Putu Meity Uatami, SH sebagai Panitera Pengganti, pelantikan I Wayan Sarjana, SH sebagai Panmud Pidana, dan I Wayan Astawa, Sm.Hk sebagai Pamnud Hukum. Sesuai data per 31 Desember 2016 pada Pengadilan Negeri Semarapura

memiliki 9 orang hakim, 31 (riga puluh) orang pegawai, 1 (dua) orang calon pegawai dan ditambah 9 (sembilan) orang tenaga honorer dengan rician sebagai berikut:


Tenaga Honorer=9Orang Golonganl=-Orang Golonganll=2Orang GolonganHI=36Orang GolonganlV=2Orang Jumlah49Orang

Ketua dan Hakim=9Orang Panitera=1Orang Sekretaris=1Orang Panitera Muda Pidana=1Orang Panitera Muda Perdata=1Orang Panitera Muda Hukum=1Orang

Panitera Pengganti=12Orang Jumsita pengganti=4Orang Ka Sub Bag Umum dan Keuangan

=1Orang

KaSubBagPTIP=1Orang Kaur Kepegawaian=1Orang Staf=7Orang CalonPegawai=0Orang Jumlah=40Orang

C. Sistematika Penyajian Pada dasamya Laporan Akuntabibtas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) hii untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan negeri Semarapura dalam tahun anggaran 2016 dengan bentuk sajian seperti

berikut: Bab I. PENDAHULUAN, menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Negeri Semarapura dan tentang LAKIP yang berisikan antara lain : A. Latar belakang; B. Tugas dan Fungsi;


C. Organisasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Semarapura; D. Sistematika Penyajian;

Bab II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA Menguraikan Perencanaan dan Penetapan Kinerja serta Program Kerja Pengadilan Negeri Semarapura dalam tabun anggaran 2015 yang berisikan antara lain : A. Rencana Strategis tahap I

(2010-2014) dan tahap II (2015-2019) yang terdidi dari 1. Visi dan Misi; 2. Tujuan dan Sasaran Strategis; 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok; B. Penetapan dan Perjanjian Kinerja tahun

2016; C. Rencana Kinerja tahun 2016; BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA yang terdiri dari A. Pengukuran Kinerja; B. Anabsis Aknntabibtas Kinerja; C. Akuntabilitas Keuangan;

BAB IV: PENUTUP yang menguraikan keshnpulan dari selurah sajian laporan tentang krnerja (LAKIP) serta harapan adanya

koreksi untuk peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Semarapura di masa yang akan datang. Yang berisikan antara lahi: A Kesimpulan; B. Saran-saran;

BAB V: LAMPIRAN yang berisikan antara lahi : 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Semarapura; 2. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Semarapura tahun 2015.; 3. Rencana

Kinerja Tahun 2016 ; 4. Penetapan Kinerja tahun 2016; 5. Pengukuran Kinerja 2015; 6. Matriks Rencana Strategis 20162019; 7. SK Ketua Pengadilan tentang Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kineija Pemerintah.


BABII PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA Rencana Strategis Pengadilan Negeri Semarapura Tahun 2016 - 2019 mempakan komitmen betsama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penerriban, perbaikan/pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan pemndang-undangan untuk mencapai cara kerja yang efektif dan efesien dengan hasil yang sudah ditetapkan secara kuantitas dan kualitas. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Pengadilan Negeri Semarapura menyelaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam

Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 - 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 - 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Negeri Semarapura dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015- 2019. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan

yang diinginkan (ekspektasi masa depan) untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fiingsi Pengadilan Negeri Semarapura. Mengacu dan menyelaraskan pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia maka Visi Pengadilan Pengadilan Negeri Semarapura adalah: "Terwujudnya Pengadilan Negeri Semarapura yang Agung" Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Semarapura menetapkan misi yang menggambarkan hal yang hams dilaksanakan, yaitu: 1.Mewujudkan peradilan yang sederbana, cepat, biaya murah dan tran spfl r^^n

2.Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat. 3.Melaksanakan pengawasan dan pembhiaan yang efektif dan efisien.


4.Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien. 5.Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan pokok tersebut masuk kembali ke dalam matrik Rencana Strategis Pengadilan Negeri Semarapura tahun 2016-2019 yang mempakan lanjutan dari program reformasi Mabkamah Agung RI yang akan dilaksanakan secara tems menems dan ditingkatkan kualitasnya untuk menunjang tercapainya tujuan jangka panjang sesuai dengan cetak bim Mahkamah Agung tahun 2035. A. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Semarapura

Pengadilan Negeri Semarapura telah menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan (SK) Ketua Pengadilan Negeri Semarapura

Nomor: W24-U3/

/KP.01.10/XI/2013 tanggal 25 Nopember 2013 dan

dipergunakan sampai tahun 2019 sebagai berikut:

\

INDIKATORKINERJA

KINERJAUTAMA iii,,:. •: .••'.-.•.•..

Meningkatnya perkara

penyelesaian

.

•

••

1 - '-.rnÛB

a. Persentase mediasi yang dapat diselesaikan b. Persentase

mediasi

yang

menjadi

akta

perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: -Perdata -Pidana d. Persentase peikara yang diselesaikan: - Perdata -Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam

jangka waktu makshnal 5 bulan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam

jangka waktu lebib dari 5 bulan Peningkatan

aksepbibtas Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya


putusan Hakhn

hukum: -Banding -Kasasi - Peninjauan Kembab

Peningkatan

efektifitas

pengelolaan

penyelesaian

perkara

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang sudah dhegister dan siap

didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pibak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakhn terhadap perkara Peningkatan

aksesibilitas

masyarakat terhadap peradilan (acces tojustice)

a. Persentase peikara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zettingplaat c. Persentase (amar) putusan perkara

(yang

menarik perharian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1

hari kerja sejak diputus. Meningkatnya

kepatuhan

terhadap putusan pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang

ditindaklanjuri Meningkatnya

kuabtas

a. Persentase

pengaduan

masyarakat

yang

ditindaklanjuri

pengawasan

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan ekstemal

yang ditindaklanjuti. Menhigkatnya kualitas dan

a.Presentase pegawai yang mengikuti bimtek dan

kompetensi

pelatihan teknis yudisial

manusia

sumber

daya

a.Presentase pegawai yang mengikuri bimtek dan pelatihan teknis non yudisial

Catatan: Indikator Kinerja Utama dapat disesuaikan sesuai dengan perkembangan situasi dan organisasi dengan menerbitkan reviu IKU


B. Penetapan Kinerja Tahun 2016 Penetapan kinerja pada dasamya merupakan pemyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tabun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola sebagai pendukung. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lahi adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen refonnasi serta sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Semarapura, menggunakan tolok ukur kineija sebagai dasar evaluasi kinerja.

Adapun Penetapan Kinerja Tahun 2016 Pengadilan Negeri Semarapura, sebagai berikut:

NO

KINERJAUTAMA . : - •-•

1.

•".'.-

TARGETl

INDIKATOR KINERJA

' î^^ri^^^fMii^îfiTtfri

Menhigkatnya

a. Persentase mediasi yang dapat

penyelesaian perkara

2%

diselesaikan b. Persentase mediasi yang menjadi

1%

akta perdamaian c. Persentase

sisa

perkara

yang

98%

perkara

yang

80%

perkara

yang

98%

diselesaikan - Perdata -Pidana d. Persentase diselesaikan -Perdata -Pidana e. Persentase

diselesaikan dalam jangka waktu

makshnal 5 bulan f. Persentase

perkara

yang



2%

1

lebib dari 5 bulan 2.

Peningkatan

Persentase

aksepbilitas

putusan

Hakhn

perkara

yang

tidak

90%

a. Persentase berkas yang diajukan

99%

mengajukan upaya hukum: -Banding -Kasasi - Peninjauan Kembali

3.

Peningkatan efektifitas pengelolaan

kasasi dan PK yang disampaikan

penyelesaian perkara

secara lengkap b. Persentase berkas yang dhegister

99%

dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase

penyampaian

80%

pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. d. Prosentase penyitaan tepat waktu

100%

dan tempat

4.

Peningkatan aksesibibtas masyarakat

tetbadap

e.

X

a. Persentase perkara prodeo yang

X

diselesaikan

peradilan b. Persentase peikara yang dapat

(accestojustice)

10%

diselesaikan dengan cara zetting plaat c. Persentase (amar) putusan perkara

(yang

menarik

100%

perhatian

masyarakat) yang dapat diakses secara on

line

dalam waktu

maksimal 1 hari kerja sejak diputus. 5.

Meningkatnya kepatuhan

Persentase pennohonan eksekusi atas terhadap

putusan pengadilan.

putusan

peikara

berkekuatan

perdata

hukum

tetap

yang yang

ditindaklanjuti


95%

6.

Menhigkatnya kuabtas

a. Persentase pengaduan masyarakat

95%

yang ditindaklanjuti

pengawasan

b. Persentase pemeriksaan

temuan

hasil

ekstemal

yang

95%

ditindaklanjuti. 7.

Meningkatnya kualitas

a. Persentase pegawai yang mengikuti

dan kompetensi sumber

bhntek dan pelatihan teknis

daya manusia

yudisial

a. Persentase pegawai yang mengikuti

50%

50%

bhntek dan pelatihan teknis non yudisial

C. Rencana Kinerja Tahun 2017

Setelah penetapkan kinerja tahun 2016 dijabarkan ke dalam perjanjian kineija maka sangat penting untuk melakukan perencanaan kinerja selanjutnya ke dalam Rencana Kinerja tahun 2017. Hal ini penting karena suatii program dan kegiatan akan opthnal pencapaiannya apabila dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan sampai target yang teal ditetapkan dapat tercapai bahkan terlampaui. Sebagai bagian dari Rencana Strategis tahap II yang berlaku dari tahun 2016-2019 maka Rencana Kinerja tahun 2017 masih tetap sama dengan tabun 2016 baik dari program dan kegiatan maupnn dari target yang ditetapkan. Namun tetap diharapkan capaian yang semakin baik dari tahun-tahun sebelumnya.


BABlll.

AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Kinerja Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan beikesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja mempakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak hanya dhnaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Semarapura tahun 2016, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian mdikater kinerja yang telah ditetapkan dengan reabsasinya, sehingga dapat diketahui apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tabun 2016. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masmg indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini: • '" ••^™"^-™

NO

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

REALISASI CAPAIAN

KINERJA

1.

Meningkatnya penyelesaian perkara

a. Persentase

mediasi

yang diselesaikan b. Presentase

(%)

2%

0%

0%

1%

0%

0%

mediasi

yang menjadi akte


perdamaian c. Persentase

sisa

peikara

yang

diselesaikan -

Perdata

95%

100%

105%

-

Pidana

95%

100%

105 %

d. Persentase

perkara

yang diselesaikan -

Perdata

80%

87%

108%

-

Pidana

80%

95%

119%

95%

100%

105%

2%

1%

200%

e. Persentase yang

perkara

diselesaikan

dalam jangka waktu makshnal 5 bulan f. Persentase yang

perkara

diselesaikan

dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan 2.

3.

Peningkatan

Persentase perkara yang

aksepbilitas

tidak mengajukan upaya

putusan Hakhn

hukum:

Peningkatan

- Banding

90%

97%

107%

-Kasasi

90%

99%

110%

- Peninjauan Kembali

90%

100%

111%

95%

100%

105%

a. Persentase

berkas

efektifitas

yang diajukan kasasi

pengelolaan

dan

penyelesaian

disampaikan secara

perkara

lengkap

PK

b. Persentase

yang

berkas


yang diregister dan

95%

100%

105%

95%

100%

105%

siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase

penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. d. Prosentase penyitaan tepat

waktu

95%

-

-

X

X

X

1%

0%

0%

1%

4%

400%

95%

0%

0%

dan

tempat

e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 4.

Penhigkatan

a. Persentase

aksesibilitas

prodeo

masyarakat

diselesaikan

terhadap

yang

b. Persentase

peradilan (acces

perkara

perkara

yang to

justice)

dapat

diselesaikan dengan cara zetting plaat c. Persentase

(amar)

putusan

perkara

(yang

menarik

perhatian masyarakat)

yang

dapat diakses secara on line dalam waktu

makshnal

1

hari

kerja sejak diputus. 5.

Meningkatnya

Persentase permohonan

kepatuhan

eksekusi atas putusan

90%

50%


55%

terhadap

perkara perdata yang

putusan

berkekuatan

pengadilan.

tetap

hukum yang

ditindaklanjuti Meningkatnya

6.

a. Persentase

kualitas

pengaduan

pengawasan

masyarakat

90%

0%

0%

90%

100%

111%

yang

ditindaklanjuti b. Persentase hasil

temuan

pemeriksaan

ekstemal

yang

ditindaklanjuti.

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Semarapura Tahun 2016 mengacu pada mdikator kinerja utama yang telah ditetapkan sebagahnana teituang pada tabel di atas. Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada akbir tahun 2016 Pengadilan Negeri Semarapura telah melaksanakan seluruh sasaran dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut: 1. Sasaran Pertama: Meningkatnya penyelesaian perkara Pencapaian target kinerja atas sasaran hii adalah sebagai berikut: •>^^^*^r..^:m^~k>.:^

:

SASARAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

% a. Persentase mediasi yang dapat

2%

0%

1%

0%

0%

diselesaikan b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian e. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:


0%

- Perdata

95%

100%

105%

- Pidana

95%

100%

105%

- Perdata

80%

87%

105%

-Pidana

80%

95%

119%

95%

100%

105%

2%

1%

200%

d. Persentase

perkara

yang

diselesaikan:

e. Persentase

peikara

yang

diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan f. Persentase

perkara

yang


lebih dari 5 bulan

? Persentase mediasi yang dapat diselesaikan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdhi dari hakim-hakim Pengadilan Negeri tersebut yang tidak menangani perkaranya. Penggunaan mediator bakim dan penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama ridak dikenakan biaya. Proses mediasi pada dasamya tidak teibuka (tettutup) untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain. Pada tahun 2016 Pengadilan Negeri Semarapura menerhn perkara perdata gugatan sebanyak 93 perkara. Dari 93 perkara tersebut yang dilakukan mediasi 26 perkara akan tetapi ridak mencapai sepakat sedangkan 61 perkara di putus verstek. Hal-hal yang menyebabkan minimnya peikara perdata gugatan dilakukan mediasi disebabkan karena berikut: - Ada salah satu pihak tergugat bertumt-tumt tidak hadh dalam jadwal mediasi

dan

secara

hnplisit

tidak

bersedia

dilakukan

mediasi/perdamaian. Sebagai bahan perbandhigan perkara gugatan perdata yang diselesaikan

melalui mediasi sebagai berikut:


Keterangan Gugatan perdata yang masuk Perkara yang selesai dengan

2016

2015

2014

2013

93

75

72

49

0

1

0

0

i-ZS? j

0%

mediasi Capaian(%V *•^*""—1-- • M^"0%"'"*

Berdasaikan data tersebut di atas terlihat bahwa dari tahun 2013-2016

hanya pada tabun 2015 terdapat perkara yang bisa diselesaikan melalui mediasi. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian Nihihiya keberhasilan pelaksanaan mediasi terhadap perkara perdata yang masuk tentu berpengaruh terhadap jumlah keberhasilan jumlah perkara

yang menjadi akta perdamaian yang digambaikan pada tabel berikut: """^•••"""^

Keterangan

2016

2015

2014

0

1

0

0

0

1

0

0

Perkara yang selesai dengan

2013 ,;

mediasi

Mediasi

menjadi

akta

perdamaian Capaian (^)""':"•- ••—••• ••"•„ „,„w„-.

^^^L

Berdasaikan data tersebut di atas terlihat bahwa dari tahun 2013-2016 hanya pada tahun 2015 terdapat perkara yang bisa diselesaikan melalui mediasi dan menjadi akta perdamaian.

Persentase sisa perkara yang diselesaikan: -Perdata

^ Perkara gugatan perdata yang masuk tahun 2015 pada Pengadilan Negeri Semarapura yang ridak dapat diselesaikan pada tahun tersebut mempakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahnn berikutnya yaitu pada tabun 2016, penyebab adanya sisa perkara karena perkara


yang masuk pada akhir bulan Desember 2015 dan bam akan disidangkan pada tahun 2016. Sebagian besar peikara peidata yang belum putus yang masuk di bawah bulan Desember masih dalam taraf pemeriksaan, tabapan proses, replik, duplik seria pembuktian/saksi. Sisa perkara gugatan perdata Tahun 2015 sebanyak 3 peikara dan pada Tahun 2016 diselesaikan selurubnya sebanyak 3 perkara sehingga capaiannya sebesar 100%.

Penyelesaian perkara tahun 2015 yang diselesaikan pada tahun 2016 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%, hal ini menunjukan

bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Semarapura telah berjalan dengan baik dan iancar sehingga tidak ada sisa peikara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tabun berikutoya. Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara gugatan peidata

yang diselesaikan pada tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016 disajikan sebagai berikut: W"" .-==••. :^^^mt^*^^^!?^.

:

Petkara

2016

2015

2014

3

7

16

8

3

7

16

8

100%

100%

100%

100%

2013 :

Sisa Gugatan Perdata Jumlah yang diselesaikan tahun berikutnya Capaian""*^1""™1 " ''

Penyelesaian (%)

-"•ttinifiiSiiii

Berdasaikan data tersebut di atas pencapaian akuntabibtas kinerja pada sisa perkara yang diselesaikan dari tahun 2012 sampai dengan capaian tahun 2016 sebanyak 100 %. Hal ini menunjukkan bahwa komitment Pengadilan Negeri Semarapura untuk melaksanakan proses percepatan penyelesaian sisa perkara gugatan perdata sangat baik capaiannya dan secara konsisten dapat dipertahankan.


Pidana ^ Perkara pidana yang masuk tabun 2015 yang tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut mempakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2016, penyebab adanya sisa peikara karena adanya perkara yang masuk pada bulan Desember 2015 dan bam disidangkan pada Tahun 2016, sedangkan yang masuk di bawah bulan Juni masih dalam proses pemeriksaan beikas, ada pula yang masih dalam tahapan replik, duplik,pembuktian/pemeriksaan saksi. Sisa perkara pidana Tahun 2015 sebanyak 5 perkara dan pada Tahun 2016 diselesaikan seluruhnya sebanyak 5 peikara sehingga capaiannya 100%. Penyelesaian perkara pidana Tahun 2015 yang diselesaikan pada tahun 2016 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 % menunjukan

bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Semarapura telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya. Sebagai baban perbandingan persentase sisa perkara pidana yang

diselesaikan pada tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016 disajikan dalam tabel berikut: ***• "*^"*"*!

Perkara

2016

2015

2015

2013

Sisa Perkara Pidana

5

5

9

14

Jumlah Diselesaikan

5

5

9

14

Capaiaff""!Penyelesaian*'

,,im,.

Berdasarkan data tersebut di atas tercermin adanya konsistensi pencapaian akuntabibtas kinerja pada sisa perkara pidana yang diselesaikan dari

tahun 2012 sampai dengan 2016 dengan capaian sebanyak 100 %. Hal ini

Laporan Ktnerja Instansi Pemerintah Tahun 2016

menunjukan bahwa Pengadilan Negeri Semarapura telah melaksanakan sisa peikara gugatan perdata dengan efekrif dan efesien.

• Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata ^ Perkara gugatan perdata yang masuk pada tahun 2016 sebanyak 93 dan sisa tahun 2015 sebanyak 3 perkara, diselesaikan sebanyak 85 peikara dan sisa sebanyak 11 perkara presentase penyelesaian perkara sebesar87%. Dibandingkan target penyelesaian peikara perdata tahun 2016 sebesar 80% maka reabsasi sebesar 87% ini merapakan prestasi yang sangat menggembirakan. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Semarapura telah melaksanakan fimgsi sebagai penerima dan pemutus peikara perdata dengan cepat memenuhi bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Sebagai bahan perbandingan persentase perkara gugatan perdata yang diselesaikan, sebagai berikut:

--20^ Perkara

masuk

Perdata

71

selesai

Pi^^^r reaiisasi

masuk

seiesai

realisasi

masuk

Selesai

90%

96

85

realisasi

î-' L

65

91%

65

71

Berdasaikan historis tabel di atas adanya penumnan presentase reabsasi penyelesaian perkara yaitu perkara gugatan perdata yang

diselesaikan pada tahun 2014 sebanyak 91%, tabun 2015 yang capainnya sebanyak 90% dan pada tahun 2016 capaiannya menjadi 87% ini kemungkinan disebabkan karena semakin meningkatnya jumlah perkara yang masuk namun untuk personil hakim berkurang.


^

87%

-

Pidana ^ Perkara pidana yang masuk pada tahun 2016 sebanyak 99 perkara, diselesaikan sebanyak 91 perkara dan sisa 11 peikara sehingga realisasinya sebesar 94%.

Realisasi tahun ini juga jauh lebih baik dibandingkan dengan pencapaian tahun 2014 yang hanya sebesar 87%. Dibandingkan dengan target penyelesaian perkara pidana tabun 2015 sebesar 80%. Untuk memberikan gambaran tentang peikara pidana pada Pengadilan

Negeri Semarapura tahun 2016 dapat disajukan pada berikut ini: Keadaan Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Semarapura Tahun

2016 """""""'"Keterangari/Bulan *"*""7 ^""Masil: **

Putus"* "**mr Sisa' *"^|

Sisa tahun lalu

5

1

Januari

4

7

2

2

Pebmari

8

5

5

3

Maret

3

5

3

4

April

4

3

4

5

Mei

9

3

10

6

Juni

12

10

11

7

Juli

4

5

13

8

Agustus

16

14

14

9

September

6

7

12

10

Oktober

14

10

16

11

Nopember

8

13

11

Desember

11

11

11

^*^*"*"- -JUMLAH""*0^*^^**"'™1 1,4. . ^j r^ , ..-g^v

""/ZH**^


Sebagai bahan perbandingan persentase peikara pidana yang diselesaikan,

•^^"dw*

Peikara

masuk

Pidana

selesai

56

realisasi

selesai

89%

59

50

selesai

58

realisasi

masuk

selesai

reabsasi

91%

99

93

94%

Berdasarkan data tersebut di atas terlihat adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada persentase perkara pidana yang diselesaikan dari capaian

tahun tahun 2014 sebesar 89% menjadi 91% di tahun 2015 dan pada tahun 2016 menajdi 94%. Secara umum proses penyelesaian perkara perdata maupun pidana pada tahun 2016 meningkat capaiannya. Hal ini menunjukan proses reformasi birokrasi peradilan umum khususnya dalam proses percepatan penyelesaian perkara sudah berjalan dengan baik. ? Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal Sbulan.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamab Agung No 2 Tahun 2015 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama bahwa Penyelesaian peikara pada Pengadilan Tingkat Pertama pabng lambat dalam waktu 5 (lima) bulan termasuk penyelesaian minutasi. Keadaan Perkara Pidana dan

Perdata tahun 2016 yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dapat disajikan sebagai berikut:

No

L

Keterangan

.

Sisath

Masuk

2015

,2 . „ ,^j

Target putus6

Sisath

2016

bln

ftealisasl putus maks 6 bulan

^^ 4 .^J MÂ^^ ^,4(3+4-51î^*^ 7 ^^

1

Pidana Umum

5

2

Perdata Gugatan

3

\

99~

11

94

11

\

93

93

85

84


Realisasi(%)

8(7:6xlOOli 100 99

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa semua peikara pidana umum yang masuk tahun 2016 maupun sisa tahun 2015 dapat diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan yaitu sebanyak 93 perkara sehingga realisasinya sebesar 100%. Sedangkan untuk perkara perdata gugatan dari target peikara yang putus 5 bulan sebanyak peikara dapat diputus

sebanyak 85 perkara ada 1 perkara yang diselesaikan/diputus lebih dari 5 bulan sehingga reabsasinya sebesar 99.5%. Secara rata-rata realisasi persentase penyelesaian peikara pidana dan perdata maksimal 5 bulan sebesar 99.43% dimana angka ini sudah melampaui target yang ditetapkan sebesar 95%.

Pencapaian akuntabilitas kinerja ini didukung oleh hal-hal berikut: -Peikara pidana yang masuk adalah perkara yang sederhana. -Lancamya proses persidangan. -Jumlah penggugat, tergugat dan saksi yang masih ridak terlalu banyak. -Terpenuhinya jumlah hakim dengan jumlah perkara. Capaian akuntabilitas perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu

maksimal 5 bulan tahun 2016 disajikan dalam tabel berikut:

ICetetiingari •

Perkara

Pidana

dan

Targef"

Tteansaa

'Capaiari

95%

99.5%

104%

Perdata

Berdasaikan data tetsebut di atas menunjukan keberhasilan dalam memenuhi capaian akuntabibtas kinerja pada perkara yang diselesaikan dalamjangkawaktumaksunal5 bulansebesar 104%. ? Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5bulan.

Berikut ini disajikan keadaan perkara yang pidana dan perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan:


F

.

i

Pidana Umum

5

98

11

93

-

0%

2

Perdata Gugatan

3

93

11

85

1

1%

iLj

Sisath 2015

Keterangan

.. .2..^^

Masuk

Sisath

2016

Perkara putus 6 bulan

TgjkaH"5*

Realisasi (%) 1

putus

Iebih6 bulan

siJL.J

^^..4 ^,., ^*^J /^ U-u^ 6 -Jt^^ML^.

^HLjumlaHLL, ,

,Ll?i„^

J^1W _J

L JS(7:6xl00)j

i: j-'.rarca

Tabel di atas menunjukan bahwa terdapat 1 perkara perdata gugatan yang

masuk tahun 2016 diselesaikan dalam waktu lebih dari 5 bulan. Capaian akuntabilitas perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan tabun 2016 disajikan dalam tabel berikut:

Keterangan '

Peikara

Pidana

Target

dan

2%

^ tLapaiafi

1%

1

200%

Perdata

Berdasarkan data tersebut di atas menunjukan proses penyelesaian perkara sndab sangat baik dilihat dari keberhasilan dalam memenuhi capaian

akuntabibtas kinerja pada perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan sebesar 1% karena hanya terdapat 1 perkara yang

diselesaikan lebih dari lima bulan.

Sasaran 2. Peningkalan aksepbilitas putusan Hakim

Tidak dapat dipungkiri bahwa putusan yang baik, adil dan sesuai dengan yurispmdensi menjadi suatu pertrinbangan bagi pencari keadilan untuk mengajukan upaya hukum lanjutan baik berupa banding, kasasi maupun

PK (Peninjauan Kembali). Sebingga realisasi atas kinerja ini dijadikan cerminan tingkat akseptabilitas (penerimaan) pencari keadilan terhadap putusan hakim. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum


lanjutan pada Pengadilan Negeri Semarapura tahun 2016 dapat disajikan sebagai berikut:

po 1.

SASARAN

TARGET

REALISASI

CAPAIANj

- Banding

90%

97%

107%

-Kasasi

90%

99%

108%

- Peninjauan Kembali

90%

100%

111%

INDIKATORKINERJA

Peningkatan

Persentase perkara yang

aksepbibtas

tidak mengajukan upaya

putusan Hakim

hukum:

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:

^ Banding Pada tahun 2016 jumlah perkara sisa tahun 2015 dan perakara yang masuk ke Pengadilan Negeri Semarapura sebanyak 192 perkara dan

telah diputus sebanyak 178 peikara terdiri dari: -Perkara gugatan perdata yang diputus sebanyak 85 peikara dan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 5 perkara dan sisanya tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 80 perkara. -Perkara pidana yang diputus sebanyak 93 perkara dan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 1 perkara, dan sisanya tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 92 perkara.

Adapun hal - hal yang mendukung tidak dilakukannya pegajuan upaya hukum antara lain: -Proses hukum dalam persidangan berjalan dengan baik dan lancar. -Integritas dan profesionabsme Hakim dan Panitera yang

- Putusan yang baik dan berkualitas sehingga dapat diterima oleh semuapihak. Perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

banding sebagai berikut:


1

^~"^'^^*^,/"/",/^^^^^: • j

1

Keterangan

2012

2013

Jumlah putusan perkara

138

117

Peikara yang tidak mengajuan

132

114

2014 140 134

2015

201

137

178

131

172

upaya hukum banding

papaian (%J '~"m<^*>*'er^*r^*'-i

r'v'i

v-E^L

Berdasaikan histori data di atas perkara yang tidak mengajukan banding pada tahun 2016 ada peningkatan persentase dibandingkan tahun 2015 yaitu sebesar 97%. Kasasi

Akuntabilitas kinerja pada putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi bertumt-tumt dari tahun 2012 sampai dengan

tahun 2016 dapat disajikan seperti tabel di bawah ini:

Keterangan

2012

2013

2014

2015

2016

Jumlah putusan perkara

149

138

117

140

178

Perkara

146

132

116

137

174

' "97%'

96%

99%

98%

98%T

yang

tidak

mengajuan upaya hukum kasasi

apaian (%)'-—"^^

Capaian Akuntabilitas kinerja pada putusan pericara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar 97% pada tahun 2012 menurun menjadi 96% pada tahun 2013 , kembali meningkat menjadi

99% pada tahun 2014 , 98% pada tahun 2015 dan pada tahun 2016


98%. Sebenarnya keputusan pencari keadilan untuk mengajukan kasasi ini lebih erat korelasinya dengan putusan banding yang

diterbitkan oleh Pengadilan Tingkat Banding.

Peninjauan Kembali Sesuai data peikara yang pidana dan perdata tahun 2012 dan tahun

2013 diketahui babwa ridak ada perkara yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Namun pada tahun 2015 terdapat 3

petkara kasasi yang mengajukan upaya hukum PK (peninjauan kembali). Sehingga capaian akuntabilitas pada indikator ini pada tahun 2015 sebesar 98% untuk realisasi pada tahun 2016 sebesar 99%.

Adapun data histori perkara yang mengajukan PK (Peninjauan Kembali) dari tahun 2011 sampai 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

mmrm^^^^:-.- ,t^mi Jj ^jj^- • ^.^^^HPWp^.. ... mmw^^^

Keterangan 't , •

.•-.••••..-••.. . ..„:•:,.' :

MSb^l

2012 fft^v;,,. : .

2013

2014

2015

2016 j

v ,^^/

Jumlab putusan perkara

138

117

140

137

178

Perkara

138

117

137

137

177

yang

tidak

mengajuan upaya hukum

PK CSpaiafi (%)' • " •*"^•" "^=^-—

""KOOff"** "f00%""" "" t^f^""" "" T00% •' ^55^^ Mm^ JJ

Sama hahiya dengan perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi

maka upaya hukum PK (Peninjauan Kembali) lebih ditentukan oleh putusan dari Mahkamab Agung selaku pemutus atas upaya hukum kasasi.


Sasaran 3. Peningkatan EfektiJUas Pengelolaan Penyelesaian Perkara ? Persentase peikara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.

Berikut disajikan data jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali serta lengkap ridaknya berkas yang

diajukan: TJJniii Keterangan

2011 Perkara yang mengajuan

i 2012

2013

2015

l 2016 ;

3

6

1

6

6

3

6

1

6

6

upaya hukum kasasi dan PK Beikas Perkara yang diajuan upaya hukum kasasi dan PK secara lengkap Ciajiaimi (%) ***^*""^**^^•** •"•.• •

•^-fl&m .

..-•. ••••••. .•;••••

•ffflS TO0%

fOO^

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa dari tahun 2012 sampai 2016 semua perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan

kembali sudah diajukan dengan lengkap sehingga tidak pernah kembali ke Pengadilan Negeri Semarapura. Untuk melakukan kros cek maka dibuatkan cek list atas kelengkapan beikas perkara yang melakukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembab sehingga meminimalkan kekurangan/pengembaban berkas. ? Persentase berkas yang diregester dan siap didistribusikan ke majelis Berikut disajikan data jumlab perkara masuk baik pidana dan perdata dan beikas perkara yang diregister dan siap didistrribusikan ke majelis: Keterangan t

/••„^^^^, •••. :,iSa^,.. .-.;:.;.

Jumlah

Berkas

Perkara

2012

2013

2014

2015

2016,

148

143

118

140

192

148

143

118

140

192

Masuk Pidana dan Perdata Beikas diregister

Perkara

yang

dan

siap

didisribusikan ke majelis papaian (%)™*"r**^*"^"'^"'*- - ^*T00%"" "'TW/T***

* 100% *" '100%"** * ?(&M


Dari data tersebut dapat diketahui bahwa dari tahun 2011 sampai 2016 semua berkas peikara masuk baik perkasa pidana maupun perkara perdata

selalu diregistrasi dan siap didistribusikan ke majebs sebingga pencapaian akuntabilitas indikator ini selalu optimal 100% dari tahun ke tahun. Capaian ini akan dipertahankan secara terus menerus melalui segala upaya dan kerjasama yang maksimal. ? Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.

Berikut disajikan data jumlah relaas putusan perdata dibandingkan dengan jumlah relaas putusan perkara perdata yang penyampaiannya tepatwaktu,

tempat dan para pihak dari tahun 2012,2013,2014,2015 dan 2016 sebagai berikut:

<

raiir".W^V...^V^v.

Keterangan

Jumlah Relaas Putusan Perkara

2012

2013

2014

2015

2016

34

39

55

80

93

34

39

55

78

93

TO%

^"^JB^S'""

TO%

Perdata Penyampaian

pemberitahuan

relaas putusan tepat waktu,

tempat dan para pibak Papmmi'(%J*^^^p™"-^^l^*^^*''""'

100%^

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa dari tahun 2011 sampai 2013 dan 2016 semua Relaas Putusan Perkara Perdata yang haras disampaikan selalu dilakukan penyampaian/ pemberitahuan relaas putusan tepat waktu,

tempat dan para pibak sehingga pencapaian akuntabilitas indikator ini selalu 100%. Namun pada tahun 2015 terdapat 2 relaas putusan perkara perdata yang gagal disampaikan secara tepat waktu, tempat dan para pihak.


? Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat

Tabel berikut ini menyajikan data jumlah permohonan penyitaan pada Pengadilan Negeri Semarapura pada tahun 2012, 2013, 2014 , 2015 dan tahun 2016. î^Mvli^^v.™,., ... .fl.w^tyîill, ^.^l.,|!^P^SIi!iWtli .........41,..w^.. .,^^. Yahim •*••.•—"^'"^

•

Keterangan 2011

Jumlah Permohonan Penyitaan

-

,

2012 j 2013 -

-

2015 -

2016^ -

Jumlah Penyitaan tepat waktu dan tempat Capaian(%J " :"*="^ - w-.w<s. . kvau^.....

jw^ .

n

/-•:/./-/•'//:/ ' .,.;,:..... ",.. ,,

-

,.m _,....

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa dari tahun 2011 sampai 2016 tidak ada Beikas Permohonan penyitaan yang diterima Pengadilan Negeri Semarapura. Sehingga pencapaian akuntabilitas indikator ini belum dapat

diukur dan dijadikan indikator keberhasilan kinerja.

?Persentase responden yang puas terbadap proses penyelesaian perkara.

Pengadilan Negeri Semarapura menyediakan kotak saran yang dipergunakan untuk penyaluran aspirasi masyarakat baik beropa pesan, saran maupun pengaduan. Namun selama tahun 2011 sampai 2016 kotak saran tersebut selalu kosong, hal ini menunjukkan bahwa responden sudah merasa puas terhadap pelayanan dan proses proses penyelesaian perkara.

Dari meja informasi/pengaduan yang disiapkan juga tidak ditemukan adanya masyarakat yang melakukan pengaduan yang disampaikan kepada Pengadilan Negeri Semarapura terbadap proses penyelesaian peikara.

Sasaran 4. Peningkatan AksesibiUtas masyarakat terhadap peraditan (acces to

justiee) ?Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zitting plaate. Mulai tahun 2013 Pengadilan Negeri Semarapura telah melaksanakan

beberapa kali sidang di tempat untuk wilayab Nusa Penida dan sidang


tilang di wilayab Kabupaten Klungkung. Berikut disajikan data jumlah peikara serta sidang di tempat yang telah dilaksanakan selama tahun 2011

sampai tahun 2016 sbb: -TaluiT™ Keterangan Jumlah Perkara putus

Jumlah Perkara sidang di tempat

2012

2013

143

118

-

1

2014 140 ^

2015

2016

137

178

6

6

5

Capaian(%) •-
J

Dari data tersebut dapat diketahui babwa dari tahun 2011 dan tahun 2012

belum pemah dilakukan sidang di tempat (zitting plaate) namun bam dilaksanakan pada akhir tahun 2013 sebanyak 1 kab sidang di wilayah Nusa Penida sehingga pencapaian pada tahun 2013 hanya 1% saja. Sidang di tempat (zitting plaate) tni semakin ditingkatkan pelaksanaannya pada tahun 2015 dan 2016 sehingga capaiannya naik cukup signifikan menjadi 4% dari target yang ditetapkan sebesar 1%. Untuk kedepannya akan dioptimalkan kembali sidang di tempat ini sesuai dengan dana yang ada sehingga diharapkan capaian indikator ini bisa tems meningkat seiring kenaikan target yang telah ditetapkan. ? Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal

1 hari kerja setelah diputns. Selama tahun 2012 sampai tabun 2016 pada Pengadilan Negeri Semarapura belum ada perkara yang menarik peifaatian masyarakat. Sehingga pencapaian akuntabibtas masih belum ada. Berikut kami sampaikan data jumlah perkara yang menarik perhatian masyarakat dari

tahun 2012 sampai 2016:

JÎ^^> i^jiwf •™^*^.k^ JfllH<^!WVV*."^'?s^^„

Keterangan

2012 Jumlah Perkara yang menarik peifaatian masyarakat

2013

2014

2015

2016

'

1

'

"

^_


Jumlah Putusan perkara yang

1

menarik perbarian masyarakat yg

diupload max 1 hari sejak diputus Capaian"(%) mmmtmmam,.. fej.-,, . •,

;•.„•' ,'. •

.:. :„•:'

..

. . .... ..

-

-

,'-

•••'•• 4

Terdapat 1 (satu) perkara yang menarik perhatian masyarakat dan media

pada tahun 2015 yaitu perkara pembunuhan mutilasi terdakwa Fikri dengan nomor perkara 44/Pid.B/2015/Pn Srp namun bam putus per bulan Januari 2016. Walaupun tidak ada perkara yang menarik perhatian masyarakat namun komitmen Pengadilan Negeri Semarapura adalah menciptkan peradilan yang transparan dan modem sehingga kami fokus terhadap semua putusan untuk dapat diupload 1 hari sejak perkara tersebut diputus.

Sasaran 4. Meningkatnya kepatahan terhadap putusan PengadUan ? Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang bekekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti. Berikut ini disajikan tabel data jumlah permohonan eksekusi atas putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap dan jumlah yang telah

dilaksanakan/ditindaklanjuti selama tahun 2012 sampai 2016. r^!™>***^^^™"*^"=s*''"Tahtini "= ••-•••• .>tx

Keterangan ^••'

. v. -v--^-

Jumlah

•'"•:•• i'-ii^ (^-^". r •- "

Permohonan

2012

eksekusi

2013

2014

2015

2016'

3

3

4

2

3

3

atas putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap Jumlah Permohonan yang sudah

1

ditindaklanjuti Capaiafi (!lSr!P^^™wr

,,,_.,

m |(^jJ^ TflOTF""

Peimohonan eksekusi bam mulai ada pada tahun 2013 sedangkan tahun 2012tidak ada pennohonan eksekusi. Semua peikara eksekusi pada tahun

2013dan 2015 sudah ditindaklanjuti namun ada 1 permohonan pra eksekusi yang belum berhasil dilakukan eksekusi pada tahun 2015 kaiena tennohon eksekusi sudah tidak memiliki obyek eksekusi. Namun


permohonan eksekusi ini tetap ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan langsung kepada termohon eksekusi. Pada tahun 2016 terdapat 2 permohonan eksekusi, 1 peimohonan dapat dilaksanakan namun masib ada pihak yang melakukan perlawanan.

Sasaran 4. Meningkatnya kuaUtaspengawasan <• Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Dari tahun 2011 sampai 2013 dan tahun 2016 tidak ada pengaduan terkait pelayanan baik teknis dan non teknis, demikian pula mengenai perilaku hakim dan pegawai pada lingkungan Pengadilan Negeri Semarapura Namun pada tahun 2015 terdapat 1 pengaduan yang disampaikan langsung

kepada Mabkamab Agung RI terkait perilaku salah satu pegawai pada Pengadilan Negeri Semarapura. Pengaduan tersebut sudah ditindaklanjuri dengan baik dengan hasil bahwa tidak cukup bukti yang menguatkan pengaduan tersebut, sehingga pengaduan dianggap selesai sampai terdapat bukti-bukti bam yang mendukung.

*^^*™^^*"Tahufi-' """*•

Keterangan is'

• •

............v ....,

Jumlali Pengaduan Masyarakat Jumlah

Pengaduan

2012

2013

2014

2015

2016,

-

-

1

-

-

yang

1

ditindaklanjuti Capaian"(%) *^^^*•**<****^*••** ' • """"-"" '*

100% '

„, ^p^| •i

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Semarapura sudah cukup baik dan sudab menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan kbususnya pada Pengadilan Negeri Semarapura terlebih dengan melihat sikap cepat tanggap yang diambil untuk menindaklanjuti pengaduan yang ada. ? Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti


Tabel berikut adalah data hasil pengawasan pada tahun 2013 dan 2015 yang membandingkan antara jumlah temuan dari hasil pemeriksaan serta

jumlah yang ditindaklanjuti. ' •", "* •" •

•^•' ' •^>**^'-yahUtt"'

...,, . . ........ t . ,m.. t^j

Keterangan

Jumlah

Temuan

2013

2014

2015

basil

15

6

6

yang

15

6

6

2016

pemeriksaan eksternal Jumlah

Temuan

ditindaklanjuti Clpaiffi (%J mmrmrrr^ni^^^^^m..

rTW^*" TOO^T" T00%^

Pemeriksaan reguler tahun 2013 yang diselenggarakan pada bulan Juni

2013 oleh Pengadilan Tinggi Denpasar terdiri atas 9 point mengenai administrasi perkara dan administrasi persidangan, 1 point tentang managemen peradilan, 2 point mengenai administrasi umum, dan 3 point mengenai pelayanan publik. Temuan pada pemeriksaan pada tahun 2016

sebanyak 5 temuan dan sudffi di tindak lanjuti


C. AKUNTABILITAS KEUANGAN Realisasi DIPA (Daftar Isian Pagu Anggaran) Belanja pada Pengadilan Negeri Semarapura pada tahun 2016 sebesar 68,67%. Hal ini menunjukkan penyerapan terhadap program dan kegiatan sudah cukup baik dan optimal. Adapun tingkat penyerapan per Program dan per jenis belanja/MAK dapat

disajikan seperti tabel berikut: RBUPrTULASl LAPORAN REALHAM PENYBtAPAN AHOOARAN DIPA •ULANJUI2O16

: 006.01 BADAN URU8AN ADMHWTItAMMAHKAMAH AOUNO M 0064 HDAN PBtADLAN UMUM MAHKAMAH AOUNO M : MPA-0064 .2086616^010 TOL 07-120016 D4PA-0064)1.X6tei7/a016 TOL 07-12-2016

NO

l

006.014)1 1066,994

z

Program Dukungan Mana]aman dan PaMnanaanTtogas Tfiknta Latnnya Mahkamah Agung - - .' , --..-,;• '..'^••" .:'."..v0' . ...:. ,:. ; ;•,. '. .. • . eeianja Pegawai

PAOU OIPA (R^^

^mmm,

REAUSAai MT TOTAL(RP)

*

TOTAL(RP)

*

S^M4.6464M6

94^0

286^46864

^4>,"f.i 283.965.294 6,19

6,16

4.586.340000

4.302.374.706

93,61

780.556.240

99.90

761760

0,10

1066,904

Betanja&arang Operaetonor i

781.338.000

1066,007

Belanja Barang Non Operaelonal

132.714.000

131.715.100

99,

798.900

0,60

006 014

Pfogr am Penfngkatan Sarana dan Pfatfiffina ApnraAur Mahkamah Agung

171000 000

170 650000

99,80

350000

020

1071 022

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

171 000 000

170 650 000

99 80

350 000

020

_

1Z

•JDM8BJUUA/MAK*)

kooc

ZSSHS^L

^^nuianiPaianâraa.Man^Nwn^ra.^îr.Mra.in;^'"

M*

'1049.003

Poa Pcfleyanan Hukum

44.205.000

40.241000

91,03

3.964.000

8.97

'1409.004

Sidang dl bar gedung Pengedflan

47.000.000

46.690.000

99,77

110.000

0,23

23.055.000

22.569.000

97.98

466.000

2,02

1.400.000

900.000

64,29

500.000

35,71

5.61&OS2.M0

5J3$O**.0*6

26ft73LM<

5,1*

'1409.005

1049,006

Berkaa Parkara yang Dleeleealkan dengan Zetttig PUte dan Prodeo

JUMLMH

tt


Reabsasi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mabkamah Agung dimana anggaranya Rp. 5.500.392.000,tereabsasi Rp. 5.214.646.046,- dengan tingkat penyerapan 94,80%. Realisasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung dimana anggaranya Rp. 171.000.000,- tereabsasi Rp. 170.650.000,dengan tingkat penyerapan 99,80%.

Trogram PeningkatffiP"" Manajemen Peradilan

Rp

Rp

Rp

rp

50.000.000,-

51.000.000,-

104.257.000

115.660.000

102.887.000

110.620.000

Umum Anggaran Reabsasi

43.030.350,-

Capaiffi'"•"••*'™"™"^""" • .. ... -^5,79^"'"'*'

49.566.130,-

Tfi5,(fi5W^** m tjrfj^^f**

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dimana anggaranya Rp. 115.660.000,- tereabsasi Rp. 110.620.000,- dengan tingkat penyerapan 95,64%.


;

BABIV PENUTUP A.Kesimpulan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Pengadilan Negeri Semarapura Tahun 2016 ini mempakan bentuk perianggung-jawaban Pelaksanaan Rencana Kinerja yang telffi ditetapkan untuk tffiun 2016. Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Semarapura Tffiun 2016 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan tems guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi. Adapun sasaran yang

sudffi baik pencapaian kinerjanya tffiun 2016 antara lain: a.Meningkatnya penyelesaian sisa perkara. b.Peningkatan aksepbibtas tetbadap putusan hakim. c.Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. d.Meningkatnya kepatuhan terhffiap putusan pengadilan. e.Peningkatan aksesbibtas masyarakat tethadap peradilan. f.Meningkatnya kualitas pengawasaa Sedangkan beberapa sasaran yang masih dibadapi dan perlu adanya program lanjutan antara lain: a.Persentase mediasi yang diselesaikan. b.Persensentase mediasi yang menjadi akte pedamaian. c.Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan teknis yudisial dan non yudisial untuk meningkatkan kompetensi yang sudah diprogramkan dalam Renstra 2016-2019.

B.Saran-saran

Sebagai langkah untuk pemecahan masalah/hambatan yang dihadapi agar

hal ini dapat ditingkatkan pada tffiun-tffiun mendatang dapat dilakukan dengan beberapa solusi/saran-saran antara lain: a. Komunikasi antar user dalam CTS dapat teras ditingkatkan agar proses publikasi/upload putusan terbadap semua putusan dapat dioptimalkan


secara kuantitas maupun kualitas. Mendorong program "one day minute bisa" diterapkan di Pengadilan Negeri Semarapura. b.Meningkatkan terus kedisiplin dan kinerja temtama dalam hal memberikan pelayanan yang terbaik bagi pencari keadilan. c.Secara proakrif mengajukan pelatihan terhadap pegawai secara proporsional sehingga peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pemerataan profesionabsme sesuai tugas pokok dan fimgsinya dapat tercapai.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun sebagai bentuk pencapaian sekaligus evaluasi kinerja pada Pengadilan Negeri Semarapura untuk dapat menentukan langkah-langkah dalam pencapaian Rencana Strategis tahap II ( 2015-2019) yang telab dicanangkan sehingga cita-cita mulia yang tertuang dalam Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat terwujud.


BABV LAMPIRAN-LAMPIRAN DALAM LAKIP

1.Struktur organasasi

2.IKU 3.RKT2017' 4.MatriksRenstra 2015-2019 5.SK Tim Penyusunan SAKIP


Struktur Organlsasl Pengadilan Negeri Semarapura

I Wbyan Sukradana. Sh.. MH

IIAKIM t. Mayasari Oklivia, SH 2.SahidflAriynni, SH 3.Idfl Avu Masyieti. SH 4.Ni l.uh Made Kustunu SH 5.Ni Nyoouui Mci McllniMwati. SH 6 Adrik Du. SiL.MII

WAKILKETUA Eki Sunti Ani Wibimni. SH, MH

SEKRETARIS

1

1

PANrTFJtA MUDAPCKDATA

MNITERA • MUDAPtDANA

—-

——.-

KELOMPOK. JABATANFUNGSIONAL PANITERA PEN^GA,NTi NI KETUT KAMAR, I WAYAN S.H. GEGER ARTHA RUPIAH, S SOS., S.H. 4. I WAYAN WENDRA ANAK AGl^^^G fi. IWAYAN RAKAN DERESTA ENDARWATI, SH I NYOMAN DARMO . IWAYAN WIDJOOO, S H SUMETRO NI LUH NYOMAN 10, NI LUH PUTU SUTARNING MEITYUTAML SH , DEWAAYUOKA 11 IWAYAN TIRTAWATI PU1U SUMADANA, S.H.

__ KELOMPpKJABATANFUNGSIONAL FUNGSlpNAL ARSIPARIS FUNGSIONAL

t PRANATA KOMPUTER FUNGSIONAL BENDAHARA

I

1-8

RENCANA KINERJA TAMUNAN PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA TAHUN 2017

NO 1.

KINERJAUTAMA Meningkatnya perkara

penyelesaian

INDIKATOR KINHUA

TARGET

a. Persentase tnediasi yang dapat diselesaikan b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang

2% 1% 98%

diselesaikan -Perdata -Pidana d. Persentase diseiesaikan - Perdtta -Pidana

perkara

yang

80%

e. Persentase

perkara

yang

98%

diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan datam jangka waktu 2.

Peningkatan

lebih dari 6 bulan aksepbititas Persentase perkara

tidak

90%

efektifitas

a. Persentase berkas yang diajukan

99%

penyelesaian

kasasi dan PK yang disampaikan

putusan llakim

yang

2%

mengajukan upaya bukum: - Banding -Kasasi

- Peninjauan Kembali 3.

Peningkatan pengetolaan perkara

secara Iengkap b. Persentase berkas yang diregister

99%

dan siap didistribusikan ke Majelis

4.

Pentngkatan

aksesibilitas

masyarakat terbadap peradilan

(acces to justice)

c. Persentase penyampaian pemberirahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat

80%

e. Ratio Majelis Hakim terhadap jierkara a. Persentase petkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaal c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian

X

masyarakat) yang dapat diakses

100%

X 10% 100%

secara on line dalam waktu

maksimal 1 hari kerja sejak diputus. 5.

Menhtgkatnya

kepatuhan Persentase permohonan eksekusi atas

tertiadap putusan pengadilan.

putusan

perkara

perdata

berkekuatan hukum ditindaklanjuti 6.

Meningkatnya pengawasan

pemeriksaan 7.

tetap yang

kualitas a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditmdaklanjuti b. Persentase

Meningkatoya kualitas dan kompetensi sumber daya manusia

95%

yang

temuan

hastl

ekstemal

yang

ditindaklanjuti. a. Persentase pegawai yang mengikuti

95% 95% 50%

bimtek dan pelatihan tekms yudisial b. Persentase pegawai yang mengikuti

bimtek dan pelatihan teknts non yudisial

50%

DIPA

RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN NEGERISEMARAPURA TAHUN 2017 PROGRAM

099816

Program Dnknngan Manajemen dan Pdaksanau

Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Belanja Pegawai

TARGET 95% 95% 95%

Belanja Barang Operasional Belanja Barang Non Operasional

099816

Program Peningkatiin Sarana dan Aparatur Mahkamah Agnng Perangktt Pengolah Data dan Komunikasi

099817

Program Peningkatu Manajemen Peradibin Umum Bericas Petkara Kasasi, PK, dan Grasi pada Pengadilan

Prasarana

Tingkat Periama dan Tingkat Banding yang diselesaikan TepatWaktu

95% 95%

II 1^1

IIf

II III 2

H

l i,

8

I

s.g

s

f!

SI

ll11

l

f|J

S o. o. 5.

fir c|| ^ a 2J-

I I-S !

liU

ii

II

n-

i!t ;8C

s1

2 II

â

||

sl

u 3 X II

I!

II

II

^1

lii

1

!f

Î

|

_

I!

^1

'15 >•

II! i s lll t

^:

ll

IS vi 2

&4 •S ft

1!

f-S

a j ai

llli Illi

1j

flUil : e ^ jj

H-

:ilI

PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA JL Gajah Mada Nomor 59, Telp. (0366) 21003,21424, Fax: (0366) 24350 Semarapura 80711

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERISEMARAPURA NOMOR :W21-U3/ tUS /KP. 01.2/1/2017 TENTANG TEM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJAINSTANSIPEMERINTAH PENGADILAN NEGERISEMARAPURA KETUA PENGADILAN NEGERISEMARAPURA Menimbang:

1.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan bidikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

2.

Bahwa dalam penyampaian informasi kinerja dalam bentuk laporan yang lebib efektif maka Pengadilan Negeri Semarapura perlu melakukan penilaian dan pengukuran kinerja tahun 2016.

Mengingtt:

1.

Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

2.Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perabahan kedua atas Undang-undang Nomor .14 Tahun 1985 tentang Mabkamah Agung. 3.Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 4.Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kebakiman. 5.Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang pembahan kedua atas Undang- undang Nomor: 2 Tabun 1986 tentang Peradilan Umum. 6.Undang-undang Nomor :50 Tahun 2009 tentang pembaban kedua atas Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 7.Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perabahan kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

8.Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 9.Peraturan Presiden Nomor: 7 Tahun 2005 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2009. 10.Peraturan Presiden Nomor :

Rencana

9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,

Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja. 11.Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung. 12.Peraturan Presiden Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung. 13.Peraturan Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikttor Kinerja.

MEMUTUSKAN Menetapkan: KEPUTU5AN KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABIUTAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 PAOA PENGADILAN NEGERISEMARAPURA

Peitama

LAKIP sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh PengadUan Negeri Semarapura untuk melakukan evaluasi pencapaian krnerja sesuai dengan dokumen Penetepan Kinerja Tahun 2016 serta sebagai acuan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja tahun 2016-2017.

Kedua

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evatuasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Negeri Semarapura.

Ketiga

Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk: a.Meiakukan reviu ttas capaian kinerja setiap bagian dalam rangka meyakinkan keandalan infitnnasi yang disajikan dalani lsôran akuntabititas kinerja. b.Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Kctua Pengadilan Negeri Sernarapura

Keempat

Keputusaa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengaa ketentuan apabila dikemudianhariteidapatkekeliruanakandiperbaikisebagaimanamestinya.

017

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada: 1. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar

PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA JL Gajah Mada Nomor 59, Telp. (0366) 21003,21424, Fax: (0366) 24350 Semarapura 80711

IAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERl SEMARAPURA NOMOR:W21-U3/a^F /W 01.2/1/2017

Pembina

: 1. KetuaPengadilanNegeriSemarapura 2. Wakfl Ketua Pengadilan Negeri Semarapura

Pengarah

: Hakim Pengawas Bidang

Penanggung Jawab

:. Panitera Pengadilan Negeri Semarapura Sekretaris Pengadilan Negeri Semarapura

Koordinator

: 1. Kasub Bag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Anggota

: 1. Panmud Hukum; 2.Panmud Perdata; 3.Panmud Pidana; 3.Kasub Bag. Umum dan Keuangan

4.Kasub Bag. Kepegawaian dan Ortala;

Sekretarial

: LStafOperator

NIP. 19601111 1996031002

11AN NSSEH. "x JI. ...j w. UVPORAN KINERJA INSTANS1 _%1ERINTAH TAHUN 201 r. JAUN GAJAH \\ A NO^ i9 SEMARAPURA 80711

Recommend Documents