Pembaca yang budiman,

Pembaca yang budiman, Pemimpin Redaksi Ketua Bidang Media dan Informasi PERHAPI Editor Hidir Tresnadi Purwadi Djunaedi Abraham Lagaligo Artistik Kinetika Strategic Communications Irene R.K. Sapti Mahalinda Marpaung Editor Foto Sigit Pramono Iklan Mariska Yosanti Yulianingsih Produksi Nimun M. Muzard Pemasaran Ketua Bidang Pemasaran dan Outreach PERHAPI Distribusi Kasijo

Penerbit: PERHAPI

Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia Association of Indonesian Mining Professionals

Alamat Redaksi:

Komplek Rukan Crown Palace Blok D No. 9 Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 231 Jakarta Selatan - 12870 Telp: (62-21) 837 837 66, 837 966 61 Fax: (62-21) 837 837 65 E-mail: [email protected]

Awal Maret lalu jajaran pengurus PERHAPI Pusat bersilaturahmi dengan Jero Wacik, Menteri ESDM, di Gedung Dirjen Minerba. Jero Wacik dalam dukungannya berpesan pada PERHAPI agar dalam setiap kegiatannya berfokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengembangan industri pertambangan, serta berperan mentuntaskan permasalahan, seperti : Renegosiasi KK dan PKP2B, IUP, NPSK (Norma, Prosedur, Standar, Kriteria) Mineral dan Batubara, Wilayah Pertambangan, Nilai Tambah, Pembinaan dan Pengawasan, Hubungan Kelembagaan Pusat dan Daerah, dan DMO. Dengan bekerjasama dan berkomunikasi maka sinkronisasi dan integrasi dalam penegakan hukum dapat menghasilkan sinergi optimal dan iklim investasi yang kondusif. Terkait peningkatan kesejateraan masyarakat, ada dua hal yang layak dipertimbangkan dalam pengembangan kapasitas sumberdaya manusia, yaitu indikatornya yang terukur dan indeks pembangunan manusianya. Terukur penting, agar pengembangan kapasitas bisa dievaluasi secara objektif. Sehingga program CSR dapat tepat sasaran dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pada Kuartal Pertama 2012 hadir dua regulasi baru, yaitu Permen ESDM No 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral dan PP No 24 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba (revisi PP Nomor 23 Tahun 2010), yang diantaranya memuat kewajiban divestasi bagi perusahaan tambang berstatus PMA sejak tahun ke-5 sampai ke-10 produksi, hingga kepemilikan saham nasional mencapai 51%. Tahun lalu PERHAPI telah aktif melakukan kajian peningkatan nilai tambah batubara, FGD (Focus Group Discussion) Upgrading Coal hingga seminar dan workshop, terhadap Rancangan Permen Nilai Tambah Pertambangan (KESDM Agustus 2011), yang menghasilkan peta kapasitas teknologi nasional dan nilai tambah, khususnya upgrading coal, untuk meningkatkan daya serap batubara nasional. Melalui LSP PERHAPI, PERHAPI berikhtiar meningkatkan kompetensi para anggotanya sesuai kompetensi Standar Khusus dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Selain itu guna memenuhi kebutuhan standarisasi, transparansi, dan akuntabilitas pelaporan hasil eksplorasi, PERHAPI telah membangun Sistem Kompeten Person Indonesia, berikut organ pelaksananya KCMI, bersama IAGI telah menerbitkan Kode KCMI 2011.

Website:

www.perhapi.or.id Irwandy Arif

Maret 2012 • Pertambangan Indonesia |

1

Edisi 2 / II / Maret 2012

Feature Articles

Jenderal Mineral dan Batubara, 4 Direktur Dr. Ir. Thamrin Sihite, M.E.

“Tantangan Terbesar: Renegosiasi KK dan PKP2B serta Penataan IUP.”

Diterbitkan oleh PERHAPI

Technical Papers

Pelaksanaan Program Pengembangan Masyarakat 14 Evaluasi dengan Indikator Terukur Oleh SudirmanWidhy H.

14

Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Masyarakat dengan Indikator Terukur Tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility, CSR) merupakan sebuah kewajiban dasar yang harus dipenuhi oleh perusahaan untuk menjaga relasi antara perusahaan dan pemangku kepentingannya, termasuk komunitas yang ada di sekitar wilayah operasional perusahaan. Pelaksanaan CSR juga berperan dalam menjaga keberlanjutan aktivitas perusahaan dalam jangka panjang. Salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan adalah keterlibatan perusahaan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

26 Studi Kasus: KABUPATEN KUTAI TIMUR

Pengaruh Kegiatan Usaha Pertambangan Terhadap Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Oleh Fadhila A. Rosyid, Aryo P. Wibowo, Rudianto Ekawan, Rudy S. Gautama

PERHAPI News 40 ConBuild Mining Indonesia 2012 42 Menteri ESDM Siap Jadi Payung PERHAPI Coal: 44 Upgrading Peningkatan Kapasitas Teknologi, Nilai Tambah dan Daya Serap Batubara Nasional

50 Perbaiki Lahan Kritis, Antam Tanam 100.000 Pohon di Puncak Coal: 52 Upgrading Ikhtisar dan Rekomendasi

58 TPT XX Perhapi 2011 di Mataram Pelaporan Sumberdaya Mineral dan Batubara pada 62 Pentingnya Perusahaan Tercatat di Bursa. ASKOM angkt.VIII TUK 66 Pelatihan PT. TIMAH (Persero) Tbk PERHAPI Menerima BNSP Competency Award 2011 67 -- LSP Agenda

68 Saksi Ahli Kuatkan Izin STP PTNNT 69 Kegiatan Pengurus Perhapi Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia 72 Unit PT Antam (Persero) Tbk Produk 74 Info Rilis MineSched 7.1

75 The 4

th

2

| Maret 2012 • Pertambangan Indonesia

Indonesia Coal Conference Maret 2012 • Pertambangan Indonesia |

3

FEATURE ARTICLES

FEATURE ARTICLES

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Dr. Ir. Thamrin Sihite, M.E.

Tantangan Terbesar:

Renegosiasi KK dan PKP2B serta Penataan IUP Pasal 33 UUD 1945, yang pada ayat (3) menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

S

udah lebih dari sepuluh tahun di Tanah Air diberlakukan desentralisasi dan otonomi daerah. Namun, tak bisa dinafikan, selain membuat kehidupan berdemokrasi berjalan ke arah yang lebih baik, pemberlakuan itu juga memunculkan beragam persoalan “baru”. Persoalan-persoalan itu terjadi umumnya karena kemampuan setiap daerah di Indonesia masih belum merata, variatif, termasuk kemampuan aparatur pemerintahannya dalam membuat dan menerapkan berbagai kebijakan pada daerahnya masing-masing. Satu dari beragam persoalan yang ada itu, misalnya, berkenaan dengan izin usaha pertambangan (IUP).

“Harus diakui, penerbitan IUP ini masih banyak yang tumpang tindih, walau sejak beberapa tahun lalu sudah ada payung hukumnya, undangundang dan peraturan pemerintahnya,” ujar Dr. Ir. Thamrin Sihite, M.E., yang sejak 6 Mei 2011 lalu diangkat sebagai Direktur Jenderal Mineral dan Batubara. Banyak IUP yang diterbitkan oleh suatu pemerintah kabupaten/kota, tambah Thamrin, untuk suatu lokasi tambang yang sebenarnya telah memiliki IUP. Ini bisa terjadi secara sengaja atau juga tidak sengaja, antara lain karena adanya pemekaran wilayah. “Ya, mungkin karena koordinatnya tidak pas, karena itu kami akan coba petakan agar bagus,” kata Thamrin lagi.

Dr. Ir. Thamrin Sihite, M.E. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

4



5

FEATURE ARTICLES

Memang, salah satu program kerja Thamrin sebagai Direktur Jenderal Mineral dan Batubara adalah menertibkan IUP yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Program ini sendiri sudah mulai dijalankan ketika Thamrin masih menjadi Pelaksana Tugas Harian Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, dengan melakukan Rekonsiliasi Data Izin Usaha Pertambangan, yang dilaksanakan pada tanggal 3-6 Mei 2011 lampau dan dihadiri oleh 279 gubernur/bupati/walikota atau yang mewakili. Pada acara tersebut, perwakilan masingmasing daerah menyerahkan data IUP yang diterbitkan oleh gubernur/bupati/walikota lengkap dengan persyaratan yang diminta oleh Ditjen Minerba. Rekonsiliasi Data Izin Usaha Pertambangan bertujuan menciptakan koordinasi, verifikasi, dan sinkronisasi IUP di seluruh provinsi/kabupaten/kota di Indonesia. Hasil akhirnya: registrasi wilayah IUP dalam database nasional pertambangan mineral dan batubara. Dengan demikian diharapkan akan tersedia data IUP mineral batubara secara nasional dengan baik; peningkatan penerimaan negara, dan; terintegrasinya data IUP pusat dan daerah. Untuk mengetahui lebih jauh perkembangan penertiban IUP dan program-program utama Ditjen Minerba, kami pun mewawancarai Dr. Ir. Thamrin Sihite, M.E. menjelang akhir Desember 2011 lalu. Di tengah kesibukannya, pria lulusan Jurusan Teknik Pertambangan Umum Institut Teknologi Bandung ini menerima kami di ruang kerjanya. Berikut petikan wawancaranya. Seluruh pihak mengharapkan pertambangan Indonesia memberikan hasil yang maksimal bagi kesejahteraan rakyat, program prioritas apakah yang akan Anda lakukan di Ditjen Minerba untuk mencapai harapan tersebut? Dalam pengelolaan sub-sektor mineral dan batubara, Ditjen Minerba akan terus berpegang

6


FEATURE ARTICLES

pada amanat Pasal 33 UUD 1945, yang pada ayat (3) menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat”. Karenanya, setiap program atau kegiatan yang dilaksanakan Ditjen Minerba akan terus diupayakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagaimana diamanahkan dalam UU No. 4/2009, beberapa program yang menjadi prioritas Ditjen Minerba adalah penyelesaian Renegosiasi Kontrak Karya (KK) dan PKP2B; peningkatan nilai tambah mineral dan batubara di dalam negeri, untuk lebih mendorong tumbuhnya industri-industri pendukung pertambangan, seperti pengolahan dan pemurnian mineral dan batubara, upgrading batubara, alih teknologi, dan pengembangan infrastruktur, yang nantinya akan berpengaruh pada penerimaan negara dan penyediaan lapangan kerja baru. Juga penyelesaian dan penyempurnaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) bidang mineral dan batubara; rekonsiliasi data IUP nasional; DMO mineral dan batubara, untuk menjamin terpenuhinya pasokan mineral dan batubara domestik; penetapan Harga Patokan Mineral dan Batubara, untuk lebih mengoptimalkan penerimaan negara dari sisi royalti dan sisi pajak; pembinaan dan pengawasan dalam kegiatan pertambangan mineral dan batubara, dan; peningkatan kualitas sumber daya manusia baik di Ditjen Minerba sendiri maupun di daerah dalam upaya peningkatan pembinaan dan pengawasan.

kemakmuran rakyat. Misalnya saja, program peningkatan nilai tambah minerba akan membuka peluang tumbuhnya industri hilir dari sektor pertambangan. Dengan tumbuhnya industri tersebut tentunya akan terbuka peluang kerja untuk masyarakat dan pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan negara. Seluruh program tersebut dilaksanakan dalam rangka menunjang four track strategic yang telah dicanangkan oleh Presiden RI, yaitu pro-growth, pro-job, pro-poor, dan pro-environment. Pertama: pro-growth dalam sub-sektor mineral dan batubara dapat berupa peningkatan pertumbuhan ekonomi, yang termasuk di dalamnya penerimaan negara, investasi, peningkatan nilai tambah, dan neraca perdagangan (baik produksi ekspor maupun domestik). Kedua: pro-job dalam subsektor mineral dan batubara terkait dengan ketenagakerjaan dan penggunaan produksi dalam negeri. Ketiga: pro-poor dalam sub-sektor mineral dan batubara diimplementasikan sebagai coorporate social responsibility (CSR). Terakhir: pro-environment dalam sub-sektor mineral dan

Saat ini Pemerintah sedang melakukan renegosiasi Kontrak Karya dan PKP2B. Sebenarnya apa saja yang harus dikoreksi dari Kontrak Karya dan PKP2B yang sudah berjalan selama ini, dengan tetap menghormati Pasal 169 ayat a (“Pemerintah tetap menghormati semua KK dan PKP2B sampai berakhirnya masa kontrak”) dan ayat b (“semua KK dan PKP2B harus menyesuaikan dengan UU No. 4 Tahun 2009 dalam 1 tahun setelah UU ini berlaku”)? Dalam melakukan upaya renegosiasi, Ditjen Minerba tetap akan menghormati KK dan PKP2B seperti yang tertuang dalam UU No. 4/2009. Ada 6 isu strategis yang menjadi bahasan didalam renegosiasi, yakni 1) luas wilayah kerja; 2) jangka waktu/perpanjangan kontrak; 3) penerimaan negara/royalti; 4) kewajiban pengolahan dan pemurnian; 5) kewajiban divestasi, dan; 6) kewajiban penggunaan barang dan jasa pertambangan dalam negeri.

II. Peran Sub Sektor Pertambangan Four Track Strategy CSR

Pro Poor (Pemerataan)

Ketenagakerjaan Local Content

Sebenarnya apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kontribusi sektor pertambangan untuk negeri ini, khususnya untuk kemakmuran rakyat? Seperti telah dijelaskan sebelumnya, Ditjen Minerba telah memiliki program prioritas yang akan dilaksanakan. Program prioritas tersebut diharapkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan berperan dalam hal peningkatan

batubara diaplikasikan dengan penerapan good mining practice, reklamasi, dan pasca-tambang dalam kegiatan pertambangan.

Pro Growth (Pertumbuhan)

Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)

Penerimaan Negara Investasi Nilai Tumbuh

Pro Environment (Lingkungan)

Pro Job (Lapangan Kerja)

Gold Mining Practice Reklamasi dan Pasca Tambang

Neraca Perdagangan (Produksi, Ekspor dan Domestik


7

FEATURE ARTICLES

Salah satu isu penting di sini adalah royalti. Bagaimana perubahan royalti yang akan terjadi? Terkait royalti, khususnya untuk KK, pemerintah akan tetap konsisten mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini pada ketentuan yang tercantum pada PP No. 45/2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Namun, dilihat dari aspek yang lebih luas, royalti hanya sebagian dari penerimaan negara dari sub-sektor pertambangan. Contohnya, pada tahun 2010, realisasi royalti sub-sektor pertambangan sebesar Rp13,1 triliun, sedangkan penerimaan pajak dari sub-sektor pertambangan mencapai Rp48,2 triliun. Total pendapatan negara dari sub-sektor pertambangan pada tahun 2010 sebesar Rp66,8 triliun. Dari sisi luas wilayah dan jangka waktu, apakah ada catatan penting dari pemerintah? Sehubungan dengan luas wilayah kerja, ketentuan yang akan diberlakukan setelah terbitnya UU No. 4/2009 sebagai berikut. Untuk tahap praproduksi: IUP Mineral Logam maksimal 100.000 ha, IUP Batubara maksimal 50.000 ha, dan IUP Batuan maksimal 5.000 ha. Untuk tahap operasi produksi: IUP Mineral Logam maksimal 25.000 ha, IUP Batubara maksimal 15.000 ha, dan IUP Batuan maksimal 1.000 ha. Terkait posisi pemerintah untuk luas wilayah, pemerintah akan memberikan persetujuan luas wilayah berdasarkan hasil kajian atas rencana kerja jangka panjang KK dan PKP2B dari aspek teknis, ekonomi, dan hukum. Adapun sehubungan dengan jangka waktu, ketentuan jangka waktu di dalam UU No. 4/2009, jangka waktu operasi produksi adalah 20 tahun (dapat diperpanjang 2 x 10 tahun). Perpanjangan jangka waktu usaha dalam bentuk IUP diberikan

8


FEATURE ARTICLES

oleh pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Pemerintah pun akan melakukan revisi PP No. 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Seberapa jauh keyakinan pemerintah mengenai kebijakan nilai tambah yang akan diterapkan pada tahun 2014, mengingat sampai saat ini sampai tahun 2014 belum ada pabrik pengolahan dan proses metalurgi yang siap beroperasi? Pemerintah akan tetap berupaya agar kebijakan nilai tambah ini dapat berjalan pada tahun 2014 sesuai dengan amanat UU No. 4 Tahun 2009. Dalam rangka pelaksanaan program PNT, hal-hal yang telah dilakukan adalah penyusunan Rpermen PNT, roadmap PNT minerba, dan pengusulan rencana pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan pembangunan Indonesia (MP3EI) Untuk mempercepat pelaksanaan program PNT, prioritas tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah penciptaan iklim investasi yang kondusif, koordinasi dan harmonisasi peraturan, dan penyediaan infrastruktur. Saat ini sudah ada beberapa investor yang telah berkomitmen untuk membangun unit pengolahan dan pemurnian mineral, seperti PT Aneka Tambang telah yang melaksanakan ground breaking proyek pengolahan bauksit di Kalimantan Barat, Fero Nickel di Tanjung Buli-Halmahera Timur, dan PT Weda Bay Nickel di Halmahera Tengah. Selain itu, saat ini sudah ada beberapa fasilitas pengolahan pemurnian yang telah beroperasi, antara lain PT Inalum di Asahan, PT Logam Mulia (Antam) di Jakarta, PT Smelting Gresik, PT Timah dan Kobatin di Bangka Belitung, PT Inco di Sorowako, dan PT Antam di Sulawesi Tenggara.

Apakah ada rencana pemerintah untuk memberlakukan pembatasan produksi batubara yang semakin meningkat dalam upaya menjamin pasokan energi dalam negeri? Pemanfaatan batubara yang merupakan sumber energi yang tidak terbarukan harus mempertimbangkan ketersediaannya, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Karena itu, pemerintah akan menerapkan kebijakan pengendalian produksi, bukan pembatasan produksi. Karena, pembatasan produksi akan sulit dilakukan mengingat akan semakin banyak perusahaan tambang batubara yang memasuki tahap operasi produksi.

Apakah benar pemerintah akan melarang ekspor batubara berkalori lebih kecil dan sama dengan 5700 kcal/kg adb mulai tahun 2014? Apa dasar penetapan 5700 kcal/kg? Cadangan batubara Indonesia sekitar 21 miliar ton, hanya sebesar 0,6% dari cadangan batubara dunia. Namun, justru Indonesia merupakan negara pengekspor batubara terbesar kedua di dunia. Memang, ekspor batubara masih perlu dilakukan untuk memperoleh devisa, untuk penerimaan negara, namun tetap harus dilaksanakan dengan bijaksana agar pendapatan dari ekspor meningkat tetapi aspek konservasi batubara tetap diperhatikan. Karena itu perlu peningkatan kualitas batubara yang dapat diekspor agar nilai tambah batubara dapat ditingkatkan di dalam negeri.

Pemerintah telah memiliki Kebijakan Batubara Nasional berupa rencana produksi sampai tahun 2025, yang akan menjadi acuan dalam menentukan tingkat produksi batubara setiap tahunnya, dengan tetap mengutamakan pasokan batubara ke domestik. Pada tahun 2025 diharapkan batubara dapat mencapai proporsi sebesar 32% dari bauran energi nasional. Pasokan batubara untuk keperluan dalam negeri, jika dilihat dari sisi volume, sudah dapat dipenuhi dari jumlah kewajiban dan pemenuhan dalam negeri yang diterapkan kepada PKP2B dan IUP.


9

FEATURE ARTICLES

Batasan minimum kualitas batubara yang dapat diekspor masih dikaji lebih komprehensif sehingga dapat menghasilkan nilai tambah yang paling optimum bagi perekonomian nasional. Selama ini, perusahaan tambang (KK dan PKP2B) yang punya masalah dengan pemerintah daerah menganggap pemerintah pusat belum melindungi mereka sepenuhnya? Bagaimana pendapat Anda? Untuk menjamin kepastian usaha bagi KK dan PKP2B, pemerintah pusat telah melakukan berbagai upaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila ada permasalahan dengan pemerintah daerah, hal tersebut diselesaikan melalui koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dengan semangat mencari cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Apa rencana pemerintah terhadap tambangtambang yang tidak punya data teknis yang cukup untuk menjaga kestabilan tambangnya dan melindungi lingkungan? Bagaimana koordinasi dengan pemerintah daerah? Tambang-tambang yang tidak memiliki data teknis yang cukup dapat dihentikan sementara oleh inspektur tambang atau oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Penghentian sementara ini dengan pertimbangan tidak layak secara teknis, membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja, serta tidak menjamin terlaksananya perlindungan terhadap lingkungan. Koordinasi dengan pemerintah daerah akan tetap dilakukan, apalagi yang terkait tambang-tambang yang izinnya diterbitkan oleh pemerintah daerah, baik oleh gubernur maupun oleh bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

10


FEATURE ARTICLES

Bagaimana rencana Anda dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara serta pengembangan sumber daya manusia di daerah untuk sinergi dalam upaya pengawasan tambang yang berkualitas, untuk membangun pertambangan Indonesia yang berkelanjutan? Dalam hal upaya pengawasan tambang yang berkualitas, pemerintah telah punya program peningkatan kemampuan dan kompetensi inspektur tambang melalui pendidikan dan pelatihan, baik yang dilaksanakan di dalam negeri melalui Pusdiklat Teknologi Mineral dan Batubara dan kerja sama dengan pihak ketiga, seperti BKI, Altek, dan Sucofindo, atau yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan pihak luar negeri, seperti dengan JICA, JCOAL, NEDO, dan Queensland University of Technology (Australia). Saat ini telah diberangkatkan 10 orang inspektur tambang ke Queensland untuk pelatihan. Rencana dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia di sub-sektor mineral dan batubara antara lain meningkatkan jalinan komunikasi dan kerja sama dengan berbagai institusi di dalam dan luar negeri, dalam pelaksanaan pelatihanpelatihan yang terkait dengan pengawasan; mendorong dan memfasilitasi para pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, yang terkait dengan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di dalam dan luar negeri; meningkatkan pelaksanaan bimbingan teknis pertambangan mineral dan batubara secara langsung kepada aparatur daerah provinsi dan kabupaten/kota; mendorong peningkatan kualitas pengawas dengan ikut serta dalam program sertifikasi; tetap berperan serta aktif dalam kegiatan perumusan kurikulum pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi di

lingkungan pertambangan mineral dan batubara, dan; evaluasi secara terus-menerus terhadap rencana dan realisasi program pengembangan kualitas sumber daya manusia di sub-sekotr mineral dan batubara. Menurut Anda, apa sebenarnya tantangan terbesar dari sektor pertambangan Indonesia dalam beberapa waktu ke depan? Terdapat beberapa tantangan terbesar ke depan dari sektor pertambangan. Pertama: renegosiasi KK dan PKP2B. Renegosiasi terhadap kontrak perusahaan KK dan PKP2B akan terus dilakukan dalam upaya pelaksanaan amanat UU No. 4/2009 dan peningkatan manfaat minerba bagi bangsa dan negara. Kedua: dalam rangka upaya optimalisasi pembinaan dan pengawasan serta upaya optimalisasi penerimaan negara, data terkait IUP yang telah diterbitkan oleh daerah akan terus dilakukan. Status IUP dibedakan menjadi Clear and Clean (CnC) dan Non-CnC. Sampai dengan September 2011, total 9.662 IUP: 3.778 IUP CnC sudah diumumkan, 1.399 IUP CnC dalam proses, 4.485 IUP Non-CnC. Untuk IUP CnC berarti tidak ada permasalahan dalam proses penerbitannya dan tidak tumpang tindih sehingga dapat masuk dalam Wilayah Usaha Pertambangan. IUP Non-CnC adalah IUP yang perizinannya bermasalah dan/atau wilayahnya tumpang tindih, yang terinventarisasi terbagi atas 7 permasalahan, yaitu IUP terbit setelah 30 April 2010; tumpang tindih sama komoditas; tumpang tindih beda komoditas; tumpang tindih lintas kewenangan; dokumen pendukung tidak lengkap; koordinat tidak sesuai dengan SK, dan; KP yang belum penyesuaian menjadi IUP. Tujuh permasalahan IUP Non-Clear and Clean diselesaikan berdasarkan kategori permasalahan sehingga setelah memenuhi syarat dapat menjadi IUP Clear and Clean.

Ketiga: penyusunan Norma, Prosedur, Standar, dan Kriteria (NPSK). Sub-sektor pertambangan mineral dan batubara dari waktu ke waktu akan terus berkembang sehingga tantangan dan masalah akan semakin banyak pula. Karena itu, NPSK di bidang mineral batubara perlu disempurnakan dan diselesaikan. Keempat: penetapan wilayah pertambangan. Penetapan wilayah pertambangan menjadi hal yang penting karena merupakan amanat undang-undang dan akan menjadi dasar awal dalam pemberian izin pertambangan. Kelima: peningkatan nilai tambah. Saat ini, sebagian besar ekspor komoditas tambang masih berupa raw material. Ke depan, wajib dilakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri agar nilai tambah mineral dan batubara secara optimum dapat diperoleh di dalam negeri. Apabila hal tersebut dapat diterapkan dengan baik, kontribusi minerba terhadap perekonomian dan pembangunan nasional dan wilayah akan meningkat. Keenam: aspek pembinaan dan pengawasan. Dalam aspek ini, yang menjadi tantangan lima tahun ke depan adalah jumlah inspektur tambang belum sebanding dengan jumlah IUP yang ada saat ini—3.778 IUP yang sudah Clean and Clear. Menurut kami, tantangan terbesar dari sektor pertambangan Indonesia ke depan adalah bagaimana meningkatkan kontribusi sektor pertambangan secara signifikan melalui peningkatan nilai tambah mineral dan batubara dengan memperhatikan aspek K3, lingkungan, konservasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang didukung oleh kompetensi sumber daya manusia pertambangan mineral dan batubara dalam menerapkan dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.


11

FEATURE ARTICLES

FEATURE ARTICLES

Ketujuh: aspek hubungan kelembagaan antara pusat dan daerah. Dengan adanya otonomi daerah, sebagian wewenang pusat dilimpahkan ke daerah. Dalam pelaksanaannya masih terjadi tumpang tindih. Ini dapat mengakibatkan menurunnya iklim investasi di sektor pertambangan. Karena itu, perlu ada penyelesaian permasalahan tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kedelapan: pemenuhan DMO batubara. Permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan DMO batubara, khusunya untuk keperluan PLTU, antara lain keterlambatan commercial of date (COD) PLTU 10.000 MW Tahap I; kualitas batubara DMO sulfurnya di atas 1%, sedangkan kebutuhan PLTU sulfur kurang dari 1%; dan; PLTU membeli dari IUP di luar DMO karena harga lebih murah. Apakah yang harus dilakukan pemerintah dan juga pelaku usaha untuk menghadapi tantangan tersebut? Agar lebih mudah melihat beberapa upaya yang akan dilakukan dalam menghadapi tantangan tersebut, kami berikan saja tabel ini, ya.

No Tantangan

Upaya

1

Renegosiasi KK dan PKP2B

• Penandatanganan amandemen Kontrak bagi KK dan PKP2B yang sudah setuju • Pembentukan Tim Nasional Evaluasi KK dan PKP2B • Melanjutkan renegosiasi

2

Penataan Izin Usaha Pertambangan

• Melanjutkan verifikasi • Mengadakan Raker Gubernur untuk memfasilitasi penyelesaian penegasan batas kabupaten kota dalam satu provinsi • Koordinasi dengan KESDM (DJMB) dengan KEMENDAGRI (DJPUM), KEMENHUKHAM (DJ Peraturan Perundangan) • Pengumuman lanjutan bagi IUP CnC yang belum diumumkan

3

Penyusunan Norma, Prosedur, Standar dan Kriteria (NPSK)

Mempercepat penyelesaian Rancangan Permen, Kepmen dan Pedoman Teknis yang terkait dengan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.

4

Penetapan Wilayah Pertambangan

Perlu penyampaian informasi lebih lanjut kepada DPR agar dapat segera diperoleh tanggapan secara tertulis tentang hasil konsultasi WP.

Peningkatan Nilai Tambah

• Penetapan batasan minimum pengolahan dan pemurnian dalam Permen yang otomatis diberlakukan pada IUP baru dan KK serta PKP2B yang akan memasuki tahap produksi. • Penetapan DMO mineral dan Batubara • Koordinasi dengan intansi terkait a.l. : Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, Kemenperin, dan Kemenperdag.

6

Aspek Pembinaan dan Pengawasan

Meningkatkan jumlah Inspektur Tambang dan kompetensi Inspektur Tambang melalui program pendidikan dan pelatihan. Meningkatkan upaya pemenuhan terhadap 6 aspek yang diamanahkan dalam UU No. 4 tahun 2009, PP No. 55 tahun 2010 yaitu : • Teknis pertambangan • Konservasi sumber daya mineral dan batubara • Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan • Keselamatan operasi pertambangan • Pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang • Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan

7

Aspek Hubungan Kelembagaan antara Pusat dan Daerah

Melakukan koordinasi yang lebih intensif dan lingkungan yang kondusif

5

• 8

Pemenuhan DMO Batubara

• •

12


Koordinasi dengan pihak PLTU agar membangun instalasi yang disesuaikan dengan spesifikasi batubara di Indonesia Sistem pembayaran ke penjual batubara diperbaiki terms and conditions-nya. Revisi Kepmen ESDM tentang DMO batubara tahun 2011 dari 78.967.248 ton menjadi 60.150.000 ton.


13

TECHNICAL PAPERS

TECHNICAL PAPERS

Tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility, CSR) merupakan sebuah kewajiban dasar yang harus dipenuhi oleh perusahaan untuk menjaga relasi antara perusahaan dan pemangku kepentingannya, termasuk komunitas yang ada di sekitar wilayah operasional perusahaan. Pelaksanaan CSR juga berperan dalam menjaga keberlanjutan aktivitas perusahaan dalam jangka panjang. Salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan adalah keterlibatan perusahaan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat (community development, CD) itu sendiri, menurut ISO 26000 tentang Sustainability Responsible, merupakan salah satu dari tujuh isu utama di dalamnnya, yaitu hak asasi manusia (HAM), lingkungan, tata kelola organisasi, operasi perusahaan, konsumen, dan ketenagakerjaan.

P

T Arutmin Indonesia (Arutmin) sejak awal beroperasi telah melaksanakan program pemberdayaan masyarakat (CD) bagi komunitas yang berada di sekitar wilayah operasional tambang. Wilayahnya meliputi Satui, Asam-Asam, Batulicin, Senakin, dan terminal khusus batubara (NPLCT).

Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Masyarakat dengan Indikator Terukur* Oleh SudirmanWidhy H.** * Materi ini untuk disampaikan dalam Temu Profesi Tahunan Perhapi 2011. Kajian ini dilakukan oleh Social Investment Indonesia (SII) untuk PT Arutmin Indonesia sebagai pelaksana evaluasi program CD tahun 2011. ** General Manager Operations PT Arutmin Indonesia

14


Kinerja perusahaan sendiri terkait kebijakan program CD dapat dinilai dengan melihat pemenuhan hal berikut. 1. Komitmen Manajemen Puncak tentang CD a. Visi, misi, tujuan, dan strategi program CSR secara tertulis dan berlaku untuk seluruh lokasi, b. Obyektif CD di dalam salah satu obyektif perusahaan, 2. Struktur Organisasi CD yang Definitif dan Bekerja secara Efektif a. Sumber daya manusia di departemen CD yang mencukupi dan memiliki kapabilitas dan kuantitas yang memadai antar-personel CD.

b. Kerja tim antar-personel CD. 3. Fokus Pengelolaan Program CD yang Dituangkan dalam Rencana Kerja Strategis Program a. Rencana strategis program CD yang dapat dijadikan sebagai panduan bagi pelaksana untuk mengembangkan program CD dalam jangka menengah-panjang. b. Fokus program CD masih sebatas pada program-program yang diwajibkan oleh peraturan perundangan. c. Pola yang baku dalam melakukan perencanaan program setiap tahun. 4. Anggaran yang Memadai untuk Pelaksanaan Program CD a. Tersedia anggaran yang memadai dalam pelaksanaan program CD. b. Anggaran yang cenderung naik setiap tahun, sesuai dengan target produksi dan komitmen perusahaan. c. Proses persetujuan penggunaan anggaran relatif mudah (birokrasi tidak berbelit) yang dilakukan setiap kuartal. Untuk melihat sejauh mana dampak dari pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Arutmin dan seberapa jauh peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan komunitas diperlukan adanya evaluasi program. Evaluasi ini juga dimaksudkan untuk menilai efektifvtas kebijakan perusahaan dan strategi keberhasilan pelaksanaan program atau proyek. Hasil evaluasi dapat menjadi dasar dalam melakukan perumusan kebijakan, strategi, dan re-desain program CD Arutmin yang lebih komprehensif. Adapun tujuan dilakukannya studi evaluasi adalah, pertama, melakukan tinjauan atas kebijakan dan strategi yang dimiliki perusahaan dalam menjalankan program CD beserta parameter penilaian keberhasilannya; kedua, mendapatkan Maret 2012 • Pertambangan Indonesia |

15

TECHNICAL PAPERS

TECHNICAL PAPERS

hasil tinjauan dan umpan balik yang obyektif dari para pemangku kepentingan, terkait dengan pelaksanaan program CD, baik dalam tataran strategis maupun teknis, dan dampaknya terhadap perusahaan dan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat; ketiga, membantu perusahaan untuk merumuskan kembali dan mendesain ulang program ke depan, sesuai

Obyek Evaluasi

dengan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, dan; keempat, sebagai salah satu alat kontrol manajemen agar biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang diperoleh dapat diperbandingkan. Secara skematis proses evaluasi dapat digambarkan dalam Gambar 1.

Level Evaluasi

• Dokumen Perusahaan (Visi Misi, Kebijakan, Strategi) •Top Management (Komisaris, BOD, Senior Manager)

Korporat (Visi Misi, Kebijakan, Strategi)

• Rencana Strategis Program CD • Desain Program CD • Laporan pemantauan dan evaluasi internal • Dokumentasi lainnya • Middle management (line manager, sup’t, dan spv) • Mitra kerja pelaksana

Program (Tujuan Desain, Budget, Sasaran dan Dampak, Kelembagaan dan Keberlanjutan

• Field research (rapid impact assesement, indepth interview, focus group discussion) • Analisis dokumen internal dan eksternal

• Dokumen perencanaan pelaksanaan dan laporan pemantauan dan evaluasi proyek • Dokumentasi lainnya • Supervisor & CD Officer (pelaksana proyek) • Mitra kerja pelaksana • Komunitas penerima manfaat

Proyek (Perencanaan, pengorganisasian, pemantauan & evaluasi)

• Field research (indepth interview, project site visit) • Study best & worse practise project

Rekomendasi akhir dari Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat

16

Metode Evaluasi


• Desk Study (studi dokumen website) • Analisis data • In depth interview

• Rekomendasi atas perbaikan Kebijakan, Strategi Program di tingkat Korporat. • Rekomendasi atas perbaikan Manajemen Program • Rekomendasi atas pebaikan pelaksanaan proyek CD

Evaluasi program CD ini mencakup evaluasi pada tingkat korporat (kebijakan dan strategi); evaluasi pada tingkat program; evaluasi pada tingkat proyek, dan; evaluasi pada manajemen pelaksana program. Akan halnya cakupan lokasi studi meliputi keseluruhan wilayah operasional tambang Arutmin, yaitu wilayah (site) Tambang Satui, Asam-Asam, Senakin, Batulicin, dan NPLCT. Selain itu, studi juga dilakukan pada tingkat manajemen perusahaan di kantor pusat Jakarta. PT Arutmin Indonesia merupakan salah satu pemegang PKP2B generasi pertama yang kegiatan pertambangan batubaranya berada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, yang meliputi tiga wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Kotabaru (meliputi Senakin Timur, Sangsang, Sembilang, dan Tanjung Pemancingan), Kabupaten Tanah Bumbu (Ata, Mangkalapi, Mereh, sebagian Satui, sebagian Mulia, dan Muara Satui), serta di Kabupaten Tanah Laut (sebagian Satui, sebagian Mulia, danAsam-Asam). Jumlah produksi batubara Arutmin pada tahun 2010 mencapai 20,2 juta ton, sedangkan batubara yang dipasarkan mencapai 20 juta ton.

Gambar 2. Peta Wilayah Operasional PT Arutmin Indonesia

Secara umum pelaksanaan Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Arutmin dilakukan dengan pendekatan dan metodologi analisis data sekunder dan dokumen-dokumen penting, survei dan wawancara mendalam, focused group discussion (FGD), pemeriksaan kepatutan kebijakan dan teknis, penilaian kinerja program, proyek, mitra kerja, dan kelembagaan lokal. Ada dua sasaran utama dari evaluasi program ini, yaitu dalam melihat apakah kebijakan telah terintegrasi (integrated) dalam kebijakan perusahaan dan program yang dilaksanakan efektif,, dapat direplikasi (sustainable or unsustainable), yang secara langsung merupakan dua kriteria utama yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi program.


17

TECHNICAL PAPERS

Secara detail, deskripsi metodologi penelitian tersebut sebagai berikut. 1. Review dan analisis data sekunder dan dokumen terkait Penelusuran dan analisis dokumen ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum tentang pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan. Adapun data sekunder dan dokumen utama yang dibutuhkan adalah 1) Dokumen Kebijakan Perusahaan; 2) Master Plan atau Rencana Strategis Program Pemberdayaan Masyarakat; 3) Laporan Tahunan Perusahaan; 4) Rencana Kerja Anggaran dan Belanja (RKAB); 5) Dokumen Amdal, RKL/ RPL Perusahaan; 6) Proposal Program/Proyek; 7) Laporan-Laporan Hasil Pelaksanaan Program; 8) Profil Kelompok Usaha Komunitas, dan; 9) Dokumen-Dokumen Terkait Lainnya. 2. Pemeriksaan dan Kepatutan Kegiatan ini berfokus pada pemeriksaan kepatutan substansi program pemberdayaan masyarakat yang sudah direncanakan. Di samping itu juga dilakukan penilaian terhadap pelaku dan penerima manfaat (beneficiaries) program dengan menyiapkan standar evaluasi program (kepatutan), yang mencakup 1) Penilaian Efektifvtas Kebijakan dan Strategi Program; 2) Penilaian Kinerja Manajemen Program; 3) Penilaian Lembaga Mitra Kerja, dan; 4) Penilaian Lembaga Lokal/ Kelompok Usaha. 3. Survey danWawancara Mendalam (Semi dan Tak Terstruktur) Kegiatan ini mencakup observasi, pengumpulan data primer, baik secara kualitatif maupun kuantitatif tentang 1) komitmen, kebijakan dan strategi, serta pengukuran kinerja pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat; 2) keselarasan (alignment) program pemberdayaan masyarakat dengan rencana operasional

18


TECHNICAL PAPERS

perusahaan); 3) tantangan dan hambatan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat; 4) profil kondisi masyarakat sebelum dan sesudah Arutmin beroperasi, baik dari aspek sosial, budaya, ekonomi, maupun lingkungan; 5) opini, respons, harapan, dan apresiasi masyarakat terhadap Arutmin (perception indicators), dan; 6) dampak program yang dilaksanakan perusahaan terhadap kehidupan komunitas. 4. Focus Group Discussion (FGD) Kegiatan ini lebih menitikberatkan pada pengukuran dampak program dan pengembangan rekomendasi ke depan, dengan menghadirkan representasi dari pemangku kepentingan. Hasil dari FGD diharapkan dapat memperkuat hasil temuan di lapangan sebelumnya dan sekaligus mengkristalkan rekomendasi peningkatan program ke depan, baik dari sisi pelaksanaan, kebutuhan, maupun skala program. Penelitian lapang dilakukan pada tanggal 21 Maret sampai dengan 2 April 2011. Sementara itu, penelitian data sekunder dilakukan sejak awal Maret 2011, dilakukan bersamaan dengan penelitian lapangan dan dilanjutkan hingga pertengahan April 2011. Informan untuk penelitian terdiri dari kelompok internal dan eksternal. Kelompok internal berasal dari dalam perusahaan, terutama manajemen di Arutmin pusat dan seluruh site tambangnya serta staf pelaksana di lapangan. Akan halnya kelompok eksternal adalah kelompok penerima manfaat program pengembangan masyarakat dan mitra kerja (LSM, perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan kelembagaan lokal). Site Satui. Kelompok Internal terdiri dari mine manager, CDEA superintendent, community development supervisor, community relations

supervisor, community development officer, community relations officer, dan community development assistant. Eksternal meliputi Universitas Lambung Mangkurat, LPMS, BMT Agro Banua, BMT Al Falah, YKAI, pemerintahan kecamatan dan desa, kelompok penerima manfaat program. Site Senakin. Kelompok Internal terdiri dari mine manager, CDEA superintendent, community development supervisor, community relations supervisor, community development officer, community relations officer, dan local community officer, serta Lembaga Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat (LPPM). Eksternal meliputi Dompet Dhuafa Republika, pemerintahan kecamatan dan desa, kelompok penerima manfaat program. Site Asam-Asam. Kelompok Internal terdiri dari mine manager, CDEA superintendent, community relations supervisor, community development officer, community relations officer, dan local community officer. Eksternal meliputi: Universitas Lambung Mangkurat, BKLH,HPMT, pemerintahan kecamatan dan desa, kelompok penerima manfaat program.

Bahari), KSU Madani, pemerintahan daerah, pemerintahan kecamatan dan desa, kelompok penerima manfaat program.

Hasil Kajian 1. Komitmen untuk mendukung terlaksananya programCD yang unggul. Teridentifikasi ada tiga parameter yang menunjukkan bahwa perusahaan punya komitmen yang tinggi untuk mendukung pencapaian program CD yang unggul, yaitu 1) komitmen manajemen puncak; 2) adanya bagian organisasi/ departemen yang khusus menangani pelaksanaan program CD, dan; 3) adanya alokasi anggaran yang memadai untuk program CD. Namun perusahaan masih perlu memperkuat 2 aspek lainnya, yaitu 1) program CD yang terfokus sehingga pelaksanaan menjadi lebih baik; 2) penambahan kuantitas personel pelaksana program CD.

Site Batulicin. Kelompok Internal terdiri dari mine manager, CDEA superintendent, community development supervisor, community development officer, community relations officer, dan local community assistant. Eksternal, meliputi Yayasan Gada Ulin, Universitas Lambung Mangkurat, LPMD, LKD, PT CK, pemerintahan kecamatan dan desa, kelompok penerima manfaat program.

Selain itu, komitmen yang tinggi dari manajemen belum diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan sumberdaya manusia pelaksana program CD. Walaupun isu ini sudah disuarakan oleh pemangku kepentingan internal ke manajemen puncak, belum pernah ditindaklanjuti secara serius. Dampak potensial dalam jangka menengah dan panjang adalah program CD akan sulit untuk mencapai tingkat pelaksanaan yang memuaskan. Dengan kata lain, program CD akan tetap dapat dilaksanakan, tapi dengan kualitas pelaksanaan yang standar saja.

Site NPLCT. Kelompok Internal terdiri dari port manager, hsec superintendent, environment and community supervisor, community development officer, dan community relations officer. Eksternal meliputi Universitas Lambung Mangkurat (Mitra

2. Komitmen perusahaan dan penerjemahan ke bentuk program CD Terkait dengan pelaksanaan Porgram CD di lokasi teridentifikasi 5 kesenjangan yang dapat menyebabkan program CD tidak terlaksana


19

TECHNICAL PAPERS

dengan baik: 1) senjang kualitas SDM; 2) senjang kuantitas SDM; 3) senjang konsep dan strategi program; 4) senjang konsep keberlanjutan program, dan; 5) senjang keterkaitan pilihan program CD dengan rencana penutupan tambang. Sebagaimana disampaikan dalam kesimpulan, salah satu kekurangan untuk mencapai tingkat pelaksanaan program CD yang memuaskan adalah kurangnya sumberdaya manusia pelaksana program. Seluruh site Arutmin menyatakan, kekurangan sumberdaya manusia menjadi kendala yang signifikan bagi pelaksanaan program CD. Keterbatasan sumberdaya manusia menyebabkan pelaksana program CD tidak bisa fokus merealisasi target dan mencapai indikator kinerja serta memikirkan konsep dan keberlanjutan secara baik, karena disibukkan oleh berbagai urusan yang “lebih mendesak”. Sebagai dampak dari tidak adanya pemetaan atas isu strategis dan pemangku kepentingan utama, tidak adanya kajian kebutuhan komunitas yang dilakukan sebelumnya serta tidak adanya fokus program yang dirumuskan dengan baik, hampir seluruh site tidak punya konsep dan strategi program atas pelaksanaan program CD. Semua site tidak punya rencana strategis (strategic plan/master plan) mengenai pelaksanaan program CD secara komprehensif. Beberapa site sudah punya rencana strategis untuk program tertentu, khususnya pengembangan ekonomi lokal. Akibat dari tidak adanya rencana strategis pelaksanaan program CD, konsep keberlanjutan program pun tidak terdefinisikan dengan baik. Pelaksanaan program hanya mempertimbangkan dampak jangka pendek—beberapa di antaranya

20


TECHNICAL PAPERS

sudah mempertimbangkan dampak jangka menengah—dan sebatas memenuhi kewajiban sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah yang ada. Karena tidak adanya kajian kebutuhan dan juga rencana strategis program, sebagian besar pilihan program CD tidak mempertimbangkan keterkaitannya dengan rencana penutupan tambang. Di satu sisi, proses koordinasi dengan pemerintah, terkait dengan prioritas program pemerintah daerah, rencana tata ruang wilayah kawasan pasca-tambang serta sinkronisasi dengan program CD perusahaan juga belum secara serius dilakukan. 3. Program CD sebagai bagian dari pengelolaan pemangku kepentingan dan dampak operasional Perusahaan tidak punya dokumen mengenai pola pembinaan (engagement) dan pelibatan (involvement) pemangku kepentingan secara memadai di tingkat korporat maupun di tingkat site. Pola pelibatan pemangku kepentingan masih dilakukan secara sporadis berdasarkan program/ proyek yang dilaksanakan, belum dilakukan dalam pola yang kontinum. Tidak adanya peta pemangku kepentingan, peta kelompok rentan, dan kajian kebutuhan komunitas menyebabkan perusahaan tidak dapat merumuskan strategi pembinaan hubungan dan pelibatan pemangku kepentingan secara tepat. Perencanaan dan pemantauan program CD harus disusun bersama pemangku kepentingan. Hal ini menunjukan hubungan antara perusahaan dan pemangku kepentingan dalam kondisi yang baik. Beberapa lokasi kerja mendesain hubungan dengan pemangku kepentingan seperti dalam diagram berikut:

Pemerintah Kabupaten

PT Arutmin Indonesia

Tim Pembimbing Teknis

Forum Konsultasi

Pemerintah Kecamatan

Lembaga Tim Pembimbing Teknis

BPD

Kepala Desa

LKD

LPMD

KSM-KSM

Masyarakat

Diagram Hubungan Perusahaan dengan Pemangku Kepentingan

Perusahaan, khususnya di tingkat site, kadang salah menempatkan CD dalam konteks sebagai manajemen dampak operasional perusahaan. Dalam manajemen dampak operasional,

perusahaan. Studi mengidentifikasi, sering kali tidak sinkron antara upaya memaksimalkan efek positif dengan meminimalkan dampak negatif operasional. Baseline data dari social

urutannya adalah meminimalkan dampak negatif operasional, kemudian mengompensasi dampak residual yang ada dan baru terakhir memaksimalkan efek positif keberadaan

environmental impact assessment yang dimiliki belum diterjemahkan sepenuhnya dalam bentuk program sosial kemasyarakatan.


21

TECHNICAL PAPERS

TECHNICAL PAPERS

Tabel 1. Jenis dan dokumen pendukung manajemen program CD Tahapan

Rekomendasi Berbagai isu dan tantangan yang dihadapi oleh Arutmin dalam pengelolaan program CD pada dasarnya dapat dipecahkan dan dikelola, jika perusahaan melakukan sejumlah perbaikan, baik di tingkat korporat maupun di tingkat manajemen site. Studi evaluasi ini memberikan sejumlah rekomendasi untuk membantu perusahaan dalam mengambil keputusan untuk mengelola isu dan menghadapi tantangan tersebut. 1. Melakukan review atas Kebijakan Perusahaan tentang K3, Lingkungan dan Kemasyarakatan. Kebijakan K3LK yang ada tidak lagi memadai untuk menjadi landasan bagi pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan yang

lebih komprehensif, sehingga direkomendasikan untuk melakukan review atas Kebijakan K3LK dan mengubah nama kebijakannya menjadi Kebijakan tentang Keselamatan, Kesehatan Kerja, Lingkungan, dan Tanggung Jawab Sosial atau Kebijakan tentang Pembangunan Berkelanjutan, Keselamatan, Kesehatan Kerja, Lingkungan dan Tanggung Jawab Sosial. 2. Menjabarkan Key Performance Indicator (KPI) dari Obyektif CD secara Lebih Terukur Untuk memperbaiki manajemen program CD dan merumuskan KPI secara lebih teratur direkomendasikan untuk mengikuti alur logika dari sistem manajemen program sebagaimana di bawah.

Program / Proyek / Aktifitas

Dokumen Rujukan

• Pemetaan Sosial / base line study

• Visi-Misi CSR/CD Perusahaan

• Pemetaan pemangku kepentingan dan isu strategis

• Peraturan Perundangan

Pengkajian

• Pengkajian kebutuhan masyarakat Analisis kesenjangan

terkait

(Assessment)

dengan standar nasional / internasional ( ISO 26000, IFC

(UU 23/2009, UU 22/ 2009,

Performance Standard, dll )

Penyusunan Strategi Strategy)

PP23/ 2010 dan PP 78/ 2010)

• Penilaian kapasitas organisasi (struktur dan SDM)

• AMDAL atau RPL / RKL

• Review dokumen kebijakan CSR/CD Arutmin

• Annual Objectives Arutmin

• Pembuatan Rencana Induk program CSR/

• Strategic Plan korporat

CD, termasuk road map untuk setiap lokasi

• Struktur Organisasi korporat /

• Pembuatan KPI CSR/CD

• lokasi

• Pembuatan rencana kerja jangka pendek - menengah

• RKAB Arutmin

• Pembuatan rencana manajemen pemangku kepentingan

• Budget CD Arutmin

• Pembuatan berbagai SOP untuk program/projek

• Pelaksanaan pelibatan pemangku-pemangku kepentingan • Pelaksanaan program sesuai dokumen induk dan roadmap • Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, audit eksternal Pelaksanaan (Implementation)

• Diselosure standart on

dan internal

reporting (GRI G-3)

• Penyesuaian organisasi untuk menuju pelaksanaan CSR

• Management standard

dengan standar internasional

Pengkajian (Assessment)

(ISO 26000)

• Peningkatkan kapasitas internal dan eksternal (pemangku kepentingan • Pelaksanaan komunikasi ke internal dan eksternal. • Pengelolaan weblokasi Arutmin untuk diseminasi informasi Pengkomunikasian

program CD.

/ (Communication)

• Pembuatan Sustainability Report sebagai bentuk disclosure pencapaian keberlanjutan.

Pengkomunikasian (Communicate)

Perbaikan Berkelanjutan (Improvement)

Pelaksanaan (Implementation) Gambar 5 Sistem Manajemen Program CD

22


Penyusunan Strategi (Strategy)

• Media relation strategy, business case writing dan lainnya.

3. Melakukan perubahan struktur organisasi sebagai respons atas perkembangan dinamika bisnis pertambangan batubara dan adanya berbagai peraturan perundangan Membentuk Komite CSR, Lingkungan, dan PenutupanTambang. Komite ini adalah organ perusahaan yang punya tugas pokok dan fungsi mengawasi, memberikan nasihat, dan memberikan arahan kepada dewan komisaris, dewan direksi, dan senior management lainnya mengenai isu yang terkait dengan CSR, lingkungan, dan penutupan tambang.

4. Pengelolaan program CD 1) Meningkatkan kapasitas CDO dalam manajemen program pengembangan masyarakat (perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi) serta kemampuan berkomunikasi dengan semua pemangku kepentingan. Direkomendasikan untuk mengikutsertakan CDO dalam program pelatihan (baik yang diselenggarakan sendiri oleh perusahaan maupun pelatihan dari pihak ketiga) secara berkelanjutan dan berjenjang, dan melakukan studi banding program CD ke perusahaan lain; Maret 2012 • Pertambangan Indonesia |

23

TECHNICAL PAPERS

TECHNICAL PAPERS

2) Menambah kuantitas SDM pelaksana program yang memiliki kapasitas memadai dalam pelaksanaan program pengembangan masyarakat. CDO/CRO disarankan untuk dapat mengakses data dan informasi terkait dengan perusahaan, termasuk dokumen rencana strategis/rencana induk, dokumen rencana pengembangan tambang, dokumen rencana pembebasan lahan dan sebagainya, dan terlibat langsung dalam proses bisnis perusahaan.; 3) Melakukan redefinisi atas berbagai program CD, dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, termasuk dampaknya ke pemangku kepentingan dan perusahaan sendiri. Adapun usulan atas redefinisi program tersebut sebagaimana tabel berikut.

4) Melakukan perbaikan atas proses dan sistem perencanaan program CD Tabel 10-1. Deskripsi SingkatTahapan Perencanaan ProgramCD No

Tahapan

Workshop objectives

• Kick off meeting perencanaan tahun depan, dimulai pada pertengahan tahun berjalan • Penyampaian objectif perusahaan dan objectif departemen • Waktu : Juni-Juli tahun berjalan

Need assessment

• Setiap Site melakukan penilaian ulang atas kebutuhan komunitas dan pemangku kepentingan • Dihasilkan dokumen CAP atau CAN tiap Site • Waktu : Juli- Agustus tahun berjalan

3

Program formulation

• Melakukan diskusi/workshop internal Site untuk menyepakati isu dan program yang akan diajukan sebagai program CD • Dapat mengundang tim SHEC Korporat atau mitra kerja/ konsultan • Waktu : September tahun berjalan

4

LFA dan Concept Paper development

• Penyiapan LFA program/projek setiap Site, yang dapat melibatkan mitra kerja/konsultan • Waktu : September tahun berjalan

5

Workshop Program & Budget

• Workshop untuk membahas usulan dari setiap Site, baik program maupun anggaran • Waktu : Oktober tahun berjalan

6

Proposal consolidation & finalisation

• Konsolidasi proposal perencanaan program oleh Departemen SHEC Korporat dan finalisasi bersama dengan Manajemen Site • Waktu : Oktober tahun berjalan

7

Submission to management

8

Confirmation from management

1

2

Tabel 2 Usulan redefinisi Program CD No

1

Rekomendasi Teknis

Re-framing dan pergeseran orientasi program

Rekomendasi Re-framing dan pergeseran orientasi program dilakukan untuk lebih memfokuskan program CD,. Selengkapnya adalah sebagai berikut : - Pendidikan : fokus pada Beastudi EFFORT dan Program Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah. Program lainnya hendaknya diserahkan kembali ke masing- masing Site. Tapi perlu juga di re-framing dengan pencitraan baru semisal Arutmin Cerdas. - Kesehatan : re-framing program kesehatan dengan payung program tertendtu misalnya - Arutmin Sehat, sebagai salah satu jangkar program kesehatan perusahaan ditingkat regional. - Ekonomi : Sebaiknya diserahkan pelaksanaannya ke Site, karena arah program ekonomi adalah pengembangan ekonomi lokal. - Sosial Budaya : Sebaiknya diserahkan pelaksanaannya ke Site, walaupun departement SHEC menetapkan mekanisme pelaksanaannya atau dimasukan dalam payung program Konstribusi Sosial. - Hubungan Pemangku Kepentingan : pemangku kepentingan pada tingkatan Kabupaten ke bawah, pembinaan hubungannya dilakukan oleh Site. Sedangkan pembinaan hubungan ditingkat propinsi dan nasional dilaksanakan oleh Departemen SHEC. Mekanisme pelaksanaannya disiapkan oleh Departemen SHEC dan dimasukan dalam payung program Konstribusi Sosial. - Bencana Alam : perlu lebih ditingkatkan walaupun dalam pelaksanaannya senantiasa bergabung dengan Bakrie Untuk Negeri (BUN), Khususnya untuk penanggulangan bencana alam. Dapat dikombinasikan dengan program Employee Volunteering. - Pelestarian Lingkungan : perlu dicari payung program yang lebih tepat, untuk menunjukan bahwa pelestarian lingkungan tidak hanya berhubungan dengan penanaman pohon, tapi juga inisiatif- inisiatif lainnya untuk menurunkan emisi karbon dan lainnya. Misalnya : Arutmin Green Initiative. - Pendukung Operasional : perlu di re-framing menjadi Riset, Pengembangan Kapasitas dan Publikasi, yang menjadi payung program untuk projekriset ( social mapping , evaluasi program, dan riset strategis lainnya), publikasi program di media eksternal, profil CSR program, studi banding, pelatihan, pameran, dan lainnya. - Konstribusi Sosial dan Employee Volunteering : untuk mewadahi beberapa program yang terkategori sebagai donasi, baik berupa donasi okasional ( Idul Fitri, Idul Adha, Natal)

2

Berpartisipasi dalam inisiatif nasional terkait isu-isu global / nasional

Beberapa isu global atau nasional yang berpotensi untuk meningkatkan citra perusahaan antara lain: perubahan iklim dan gaya hidup “hijau” (Greenfest), pengembangan kewirausahaan sosial ( social entrepreneurship), Indonesia Mengajar dan inisiatif lainnya, dapat dijajagi kerjasamanya.

3

Optimalisasi strategi media relations

Strategi hubungan dengan media dapat dilakukan dengan Mining & CSR Tour, Kompetisi dan penghargaan jurnalistik, placement di media nasional dan lokal berupa soft news ,dan mediatraining untuk personel Departemen SHEC maupun Site.

4

Diversifikasi saluran informasi ke internal dan eksternal

Diversifikasi saluran informasi internal.Diversifikasi saluran informasi eksternal, antara lain : memperkaya content webSite www.arutmin.com, dengan content CSR Arutmin serta meng-update secara berkala.

24


Deskripsi Tahapan

9

Workshop for program socialization

• Penyampaian dokumen final ke manajemen untuk mendapatkan persetujuan • Waktu : Oktober tahun berjalan • Persetujuan dari manajemen setelah konsolidasi di tingkat Korporat • Waktu : Nopember/Desember tahun berjalan • Workshop untuk sosialisasi program yang telah disetujui, baik programnya maupun anggarannya. • Dilakukan di akhir tahun berjalan atau awal tahun berikutnya • Waktu : Desember/Januari tahun berjalan


25

TECHNICAL PAPERS

TECHNICAL PAPERS

Abstract Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional dan pembangunan di daerah. Pelaksanaannya adalah melalui transformasi potensi sumberdaya mineral menjadi modal riil ekonomi dan seterusnya menjadi modal sosial untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Namun pembangunan yang berbasiskan pemanfaatan sumberdaya mineral tidak dapat dilaksanakan secara terus-menerus karena sifat dari sumberdaya mineral yang tidak terbarukan. Salah satu aspek yang perlu dikembangkan dalam pembangunan yang berbasiskan sumberdaya mineral adalah aspek pembangunan manusia yang diukur dari Indeks Pembangunan Manusia. Selanjutnya dalam makalah ini akan dievaluasi hubungan permbangunan berbasiskan industri pertambangan dengan perubahan indeks pembangunan manusia di daerah. Sebagai studi kasus akan dievaluasi perkembangan aspek pembangunan manusia di Kabupaten Kutai Timur yang aktivitas ekonominya didorong oleh produksi batubara PT Kaltim Prima Coal.

Pengaruh Kegiatan Usaha Pertambangan Terhadap Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia –

Studi Kasus: KABUPATEN KUTAI TIMUR Oleh Fadhila A. Rosyid, Aryo P. Wibowo, Rudianto Ekawan, Rudy S. Gautama

Keywords: Pertambangan, Kontribusi, Indeks Pembangunan Manusia. 1. Pendahuluan Pembangunan merupakan suatu kegiatan yang menimbulkan perubahan dan pertumbuhan. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan seringkali diukur berdasarkan indikator ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan per kapita, dll. Walaupun demikian perlu diperhatikan bahwa fokus pembangunan tidak semata-mata hanya pada aspek ekonomi, namun juga pada aspek pembangunan manusia. Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor yang menggerakkan kegiatan pembangunan nasional. Pada pelaksanaannya, proses pemanfaatan sumberdaya mineral yang terkandung di dalam bumi adalah melalui pengalihan sumberdaya

26


mineral tersebut menjadi modal riil ekonomi dan modal sosial. Dengan tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan mutu dan kualitas kehidupan manusia agar mampu menghadapi hari depan secara mandiri. Tanggung jawab tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab sektor pertambangan saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab sektor-sektor yang lain di dalam pembangunan. Meskipun demikian, pada daerah yang pelaksanaan pembangunannya bergantung pada sumberdaya mineral, sektor pertambangan mempunyai tanggung jawab terbesar dalam usaha untuk meningkatkan kualitas kehidupan di daerah tesebut. Sektor pertambangan diharapkan dapat menjadi motor dalam pembangunan ekonomi di daerah. Sehingga kekayaan sumberdaya mineral yang dimiliki benar-benar dapat ditranformasikan menjadi modal riil ekonomi dan modal sosial untuk menunjang pelaksanaan pembangunan baik pada saat kegiatan pertambangan masih berlangsung maupun pada masa pasca tambang. 2. Kontribusi Sektor Pertambangan Peran sektor pertambangan terhadap pembangunan suatu wilayah dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu perannya terhadap pertumbuhan perekonomian di lingkup nasional maupun daerah, dan peran sektor pertambangan dalam meningkatkan kondisi sosial kemasyarakatan, terutama di wilayah dimana sumber daya mineral tersebut berada.

2.1 Kontribusi Terhadap Perekonomian

Kontribusi Fiskal Kegiatan penambangan batubara akan memberikan dampak terhadap pendapatan pemerintah pusat, propinsi, maupun kabupaten dimana operasi penambangan berada dan sekitarnya. Pendapatan tersebut dapat diperoleh secara langsung maupun melalui mekanisme Bagi Hasil SDA dan pajak.


27

TECHNICAL PAPERS

TECHNICAL PAPERS

Dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak yang diterima oleh pemerintah Kabupaten secara langsung maupun tidak langsung, yang berasal dari kegiatan ekonomi yang dipengaruhi oleh kegiatan pertambangan. dapat berupa: pajak hotel, restoran, hiburan, dan penerangan jalan. Sementara sumber penerimaan lainnya berasal dari Dana Perimbangan, yang sumbernya berasal dari pajak kegiatan pertambangan yang dipungut oleh pemerintah pusat dan pemerintah propinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan, kemudian dibagi hasilkan ke pemerintah kabupaten/kota sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. Komponen dana

perimbangan antara lain: Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Bagi Hasil (DBH) adalah salah satu komponen dana perimbangan yang merupakan hak daerah atas pengelolaan sumber-sumber penerimaan negara yang dihasilkan di suatu daerah, yang besarnya memperhitungkan potensi daerah penghasil. Dana Bagi Hasil terdiri dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA). Skema Dana Bagi Hasil untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat dilihat pada Tabel 1.

Table 1 Persentase DBH berdasarkan UU 25/1999 dan UU Otonomi Khusus

No.

Jenis Penerimaan

UU 25/1999 Pusat

Propinsi

Kab/Kota Penghasil

1

PBB

-

16.2

64.8

90

2

BPHTB

-

16

64

80

3

PPh

80

8

12

20

4

Kehutanan - IHPS - PSDH

20 20

16 16

64 32

Pertambangan Umum - Landrent - Royalty

20 20

16 16

6

Perikanan

20

7

Minyak Bumi

8

Gas Alam

5

32

80 80

64 32

32

80 80

-

-

80

80

85

3

6

6

70

70

6

12

12

70

Sumber: UU 25/1999, UU 18/2001, UU 21/2001, UU 17/2000

28

Kab/Kota Lainnya

UU Otsus (NAD dan Papua)


Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu komponen dalam Dana Perimbangan yang diberikan kepada daerah dengan tujuan untuk menyeimbangkan kemampuan keuangan antar daerah dan penyediaan pelayanan publik antar pemerintah daerah di Indonesia. Adanya faktor distribusi SDA di Indonesia yang tidak merata menyebabkan ketimpangan kemampuan keuangan antar Daerah. Untuk mengurangi ketimpangan tersebut telah diatasi dengan adanya perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah.

Disini sektor pertambangan diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi daerah (growth centre) yang kemudian menumbuhkan kutub-kutub pertumbuhan ekonomi (growth pole), dimana kutub-kutub pertumbuhan ekonomi tersebut dapat mandiri dengan atau tanpa keberadaaan sektor pertambangan. Sehingga ketika usaha pertambangan telah selesai dikarenakan habisnya cadangan yang bisa ditambang, daerah tersebut masih tetap eksis dan terus berkembang.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus. Alokasi DAK ditentukan dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. Sesuai dengan UU 25/1999, yang dimaksud dengan kebutuhan khusus adalah;

Gambaran di atas merupakan konsep pembangunan wilayah yang berkelanjutan berbasiskan sumberdaya mineral. Dalam kaitannya dengan pembangunan wilayah, kegiatan pertambangan yang dilakukan memiliki peranan sebagai berikut :

•

Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan yang tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, misalnya: kebutuhan di kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi/prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan terpencil, saluran irigasi primer, dan saluran drainase primer; dan

• Kebutuhan yang merupakan komitmen/ prioritas nasional. DAK dibedakan atas DAK Dana Reboisasi dan DAK non Reboisasi. Kontribusi Terhadap Aktivitas Ekonomi Daerah Sektor usaha pertambangan merupakan sektor primer yang mengolah (mengambil) sumberdaya alam tak terbarukan. Dalam melaksanakan kegiatan operasinya, sektor pertambangan tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan sektor yang lain mulai dari sektor primer sampai jasa. Contohnya adalah, keberadaan sektor pertanian yang menyediakan bahan makanan kepada para pekerja, sektor industri pengolahan bahan galian, sampai dengan sektor jasa transportasi, perbankan, dll.

•

Menumbuhkan keterkaitan (forward dan backward linkage) antara sektor pertambangan dengan sektor ekonomi yang lain, sehingga membentuk pusat pertumbuhan yang berbasiskan sektor pertambangan.

• Menciptakan multiplier effect, seperti pada tenaga kerja, pendapatan, pajak dan surplus. •

Medatangkan pendapatan bagi daerah melalui pembagian royalti (seperti pada pembahasan di atas), serta pajak dan iuran lainnya yang ditetapkan oleh peraturan daerah. Sehingga dapat menjadi tambahan anggaran untuk pembangunan.

•

Menciptakan sektor usaha lain yang bisa mandiri dengan atau tanpa dukungan dari sektor pertambangan (pembentukan kutubkutub pertumbuhan).

Yang harus diperhatikan adalah, bahwa semua usaha di atas tidak dapat berjalan dan berhasil tanpa adanya dukungan dari pemerintah. Utamanya pemerintah daerah sebagai fasilitator dan regulator untuk menumbuhkan keberlanjutan hasil usaha kegiatan pertambangan. Sehingga walaupun kegiatan pertambangan sudah usai, manfaat ekonominya masih terasa dan tetap dapat menggerakkan ekonomi daerah. Maret 2012 • Pertambangan Indonesia |

29

TECHNICAL PAPERS

2.2 Kontribusi terhadap kondisi sosial kemasyarakatan Perusahaan eksis untuk kepentingan stakeholders, yaitu mencakup semua yang mempunyai kepentingan dalam kemakmuran perusahaan yang terdiri dari pemegang saham, karyawan, pemasok, pelanggan dan masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar adalah masyarakat sekitar tambang yang memberikan kontribusi terhadap keberhasilan Perusahaan dan ikut pula menanggung dampak dari kegiatan operasional tambang. Untuk itu diperlukan usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat (community development) secara komprehensif dan integral dengan penduduk setempat. Karakteristik kegiatan pengembangan masyarakat di sekitar daerah tambang, yaitu : • Kegiatan pertambangan mempunyai jangka waktu tertentu, dan akan berakhir sesuai dengan jumlah cadangannya atau lamanya Kontrak Karya dengan Pemerintah.

TECHNICAL PAPERS

• • •

Industri pertambangan padat modal dan menggunakan teknologi tinggi. Lokasi kegiatan berada di wilayah terpencil dengan infrastruktur yang sangat minim, sehingga diperlukan pembangunan infrastruktur. Industri pertambangan yang sarat dan erat dengan isu lingkungan.

Implementasi dari tanggung jawab sosial Perusahaan kepada masyarakat sekitar adalah dengan kegiatan sebagai berikut : • Pengelolaan lingkungan yang baik. • Bertanggung jawab terhadap aspek lingkungan dan sosial yang ditransformasikan ke dalam aspek ekonomi wilayah yang ditinggalkan baik setelah eksplorasi maupun setelah penutupan tambang, untuk dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Hal ini merupakan konsep pembangunan berkelanjutan. • Memiliki komitmen yang tinggi untuk membangun dan mengembangkan komunitas dan wilayah disekitar lokasi kerja tambang.

Cakupan wilayah kegiatan pengembangan masyarakat (berdasarkan urutan prioritas), yaitu : • Desa dan Kecamatan yang terpengaruh langsung kegiatan pertambangan • Kecamatan diluar pengaruh langsung pertambangan Program kegiatan pengembangan masyarakat yang akan dikembangkan di daerah sekitar tambang mencakup kegiatan sebagai berikut : • Pengembangan Agribisnis & Perikanan Kesehatan Masyarakat • Pelestarian Alam • Pendidikan dan Pelatihan • Pembangunan Infrastruktur • Pengembangan UKM • Penguatan Kapasitas Masyarakat/Pemerintah • Operasional dan Penunjang Dengan pelaksanaan kegiatan pengembangan masyarakat diharapkan pada akhir umur tambang akan terjadi transformasi struktur ekonomi masyarakat dimana pada saat awal umur tambang, perekonomian masyarakat bergantung pada tambang dan pada akhir umur tambang perekonomian masyarakat sudah bergantung pada sektor lain sesuai dengan potensi masyarakat dan lingkungan sekitar. 3 Indeks Pembangunan Manusia Kebutuhan untuk melihat fenomena atau masalah sering menuntut adanya ukuran baku dengan menyusun indeks agregat yang menungkinkan diturunkannya satu angka yang merangkum berbagai dimensi masalah yang sedang menjadi topik bahasan. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh upaya pemberdayaan yang telah dicapai masyarakat secara cepat adalah indikator komposit. Beberapa indikator komposit yang telah dikembangkan dan direkomendasi UNDP adalah indeks pembangunan manusia

30


(IPM), Indeks Pembangunan Jender (IPJ), Indeks Pemberdayaan Jender (IDJ), dan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM). Indikator-indikator tersebut digunakan dalam perspektif yang berbeda. IPM digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian upaya pembangunan manusia secara keseluruhan dan bersifat agregatif. Meskipun demikian ukuran komposit ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran bagi para perencana pembangunan di daerah tentang kualitas pembangunan manusia yang telah dicapai selama ini. 3.1 Apa itu Indeks Pembangunan Manusia (IPM)? Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari indeks harapan hidup (e0), indeks pendidikan (melek huruf dan rata-rata lama sekolah), dan indeks standar hidup layak, yang dirumuskan sebagai berikut: IPM = 1/3 (indeks harapan hidup + indeks pendidikan + indeks standar hidup layak) Penggunaan Angka Harapan Hhidup (AHH) didasarkan atas pertimbangan bahwa angka ini merupakan resultan dari berbagai indikator kesehatan. AHH merupakan cerminan dari ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, sanitasi lingkungan, pengetahuan ibu tentang kesehatan, gaya hidup masyarakat, pemenuhan gizi ibu dan bayi, dan lain-lain. Oleh karena itu AHH untuk sementara bisa mewakili indikator lama hidup. Indikator Angka Melek Huruf diperoleh dari variabel kemampuan membaca dan menulis baik huruf latin maupun huruf lainnya. Penghitungan indikator ratarata lama sekolah dilakukan dengan cara penghitungan tidak langsung. Langkah pertama adalah memberikan bobot variabel “ijazah/ STTB tertinggi”. Kemampuan Daya Beli (PPP) memberikan gam-


31

TECHNICAL PAPERS

TECHNICAL PAPERS

baran tentang kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup agar dapat memenuhi standar hidup layak. Dengan peningkatan pendapatan seseorang diharapkan kemampuan daya beli akan meningkat pula, apabila tidak dibarengi dengan dengan kenaikan harga barang dan jasa yang jauh lebih tinggi. Penghitungan Paritas Daya Beli (PPP) dilakukan dengan cara membandingkan ratarata konsumsi riil perkapita kabupaten/kota. Nilai indeks hasil perhitungan masing-masing komponen tersebut adalah antara 0 (keadaan terburuk) dan 1 (keadaan terbaik), namun untuk memudahkan penafsiran indeks dapat dinyatakan dalam ratusan (dikalikan faktor 100).

e0 = angka harapan hidup

•

100 = angka maksimun melek huruf

•

25 = angka minum harapan hidup (UNDP)

•

15 = angka maksimun MYS (rata-rata lama sekolah)

•

85 = angka maksimun harapan hdup (UNDP)

•

PPP = nilai konsumsi riil perkapita yang disesuaikan (rumus Atkitson)

•

Lit = angka melek huruf

•

min = nilai minimun (penyesuaian garis kemiminan baru)

•

MYS = angka rata-rata lama sekolah

•

732,72 = nilai maksimun (standar UNDP)

•

0 = angka minimun (Lit dan MYS)

Kewajiban Pada Pemerintah

Biaya Produksi

Royalty

Biaya Produksi Langsung

Pajak

Pendapatan Asli Daerah

Pendanaan Program Pembangunan Daerah

3.2 Pola Pikir Hubungan Kegiatan Pertambangan Dengan IPM Nilai ekonomis dari bahan galian yang ditambang diperoleh berdasarkan nilai jual di pasar komoditas. Secara umum, nilai ekonomis tersebut akan terdistribusi kepada 3 pihak, yaitu; • Pemerintah dalam bentuk pendapatan negara (royalti dan pajak), • Pemilik faktor produksi dalam bentuk biaya produksi, • Pemilik modal dalam bentuk keuntungan usaha. Nilai ekonomis bahan galian yang diterima oleh pemerintah dan pemilik faktor produksi selanjutnya akan dimanfaatkan untuk kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan aspek pembangunan manusia di daerah. Yaitu melalui program-program pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan daya beli masyarakat di daerah karena efek pengganda langsung dan tidak langsung dari pendapatan yang diterima oleh faktor produksi di daerah. Secara skematis hubungan kegiatan pertambangan dengan perubahan kondisi sosial masyarakat di daerah yang diukur dari indeks pembangunan manusia dapat dilihat pada Gambar 1

32


Biaya Produksi Tak Langsung Biaya Umum dan Admonistrasi

Corporate Social Responsibility

Keuntungan Bersih Perusahaan

Pembayaran Faktor Produksi

•

Pendapatan

Dana Pembangunan

Masing-masing indeks komponen IPM tersebut merupakan perbandingan antara selisih nilai suatu indikator dan nilai minimumnya dengan selisih nilai maksimum dan nilai minimum indikator yang bersangkutan. Masing-masing indeks dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut: • Indeks Harapan Hidup = [(e0 – 25)/(85 – 25)] x 100 • Indeks Pendidikan = [( 2/3 [Lit – 0 )/( 100 – 0 )] + 1/3 [(MYS – 0)/( 15 – 0 )] x 100 • Indeks Pendapatan (Daya Beli) = [( PPP – min )/( 732,720 – min) x 100 • Keterangan:

Penjualan Produk Tambang

Belanja Oleh Faktor Produksi

Perubahan Indeks Pembangunan Manusia Figure 1. Hubungan Nilai Ekonomis Tambang Dengan Perubahan Kondisi Sosial

4. Pengaruh Aktivitas Operasi Penambangan Terhadap Perkembangan IPM – Studi Kasus Kabupaten Kutai Timur/Kota Sangatta 4.1 Kegiatan Usaha Pertambangan di Kabupaten Kutai Timur Kegiatan usaha pertambangan merupakan sektor yang sangat dominan di Kabupaten Kutai Timur. Jika dilihat secara sektoral, sektor pertambangan dan penggalian, merupakan sektor yang mampu memberikan kontribusi terbesar bagi pemben-

tukan PDRB Kabupaten Kutai Timur. Hal tersebut ditunjukkan dalam PDRB Kabupaten Kutai Timur atas dasar harga konstan 2000. Nilai sektor ini didominasi sektor pertambangan batubara yang dikelola oleh oleh PT KPC.


33

TECHNICAL PAPERS

TECHNICAL PAPERS

4.2 Proses/Kegiatan Pertambangan di PT KPC

Table 1 Komposisi PDRB Kabupaten Kutai Timur Sektor

2001

2002

2003

2004

2005

293,966

514,811

478,612

487,479

501,667

537,555

555,308

5,582,319

6,310,319

6,144,912

7,857,700

9,696,984

12,058,269

13,081,625

20,561

34,327

37,394

41,872

42,901

43,449

44,234

4,569

5,915

7,337

8,200

8,917

9,675

9,910

Bangunan

150,529

278,286

225,826

220,780

224,892

241,816

252,769

Perdagangan, Hotel, dan Restoran

235,975

298,118

296,129

343,350

401,935

476,619

515,193

Pengangkutan dan Komunikasi

125,447

127,889

129,035

137,596

145,679

154,598

164,547

Keuangan, Sewa, dan Jasa Perusahaan

78,803

86,875

91,880

94,901

98,815

105,982

115,477

Jasa-jasa

40,047

70,668

83,616

87,289

92,876

97,751

102,864

6,532,216

7,727,208

7,494,741

9,279,167

13,725,714

14,841,927

Pertanian Pertambangan Industri

2006

2007

Pengolahan Listrik, Gas, dan Air Bersih

Total

11,214,666

PT. Kaltim Prima Coal (PT. KPC) beroperasi dengan metode tambang terbuka di daerah Sengata, Kalimantan Timur sejak tahun 1990. Lokasi penambangan dapat dilihat pada Gambar 2. Operasi penambangan PT. KPC dilakukan di Sengata dan Bengalon, Kecamatan Sengata Utara, Kecamatan Bengalon dan Kecamatan Kantau Pulung, Kabupaten Kutai. Lokasi semua kegiatan penambangan berdasarkan kontrak J2/JiDu/16/82 mengikuti koordinat 00 31’20.52” LU – 0052’4.6” LU dan 1170 27’7.4”BT – 1170 40’ 43.4” BT.

Sumber: Kabupaten Kutai Timur Dalam Angka, 2007

Sampai dengan tahun 2007, kontribusi yang diberikan oleh sektor pertambangan dan penggalian atas dasar harga konstan 2000, mencapai 13.081.625 juta rupiah. Nilai tersebut adalah 88% dari keseluruhan PDRB Kabupaten Kutai Timur. Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Kutai Timur terutama diberikan oleh sub sektor pertambangan tanpa migas, yakni pertambangan batubara. Sub sektor ini memiliki

pengaruh yang cukup besar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Kutai Timur. PDRB yang terbentuk bila pertambangan batubara dimasukkan dalam perhitungan memiliki perbedaaan yang sangat signifikan dibandingkan dengan nilai yang terbentuk bila sub sektor tersebut tidak diikutsertakan. Rata-rata kontribusi pertambangan batubara pada PDRB Kabupaten Kutai Timur atas dasar harga konstan adalah sebesar 81.8%.

Table 3 PDRB Kab. Kutai Timur Dengan dan Tanpa Tambang Batubara Tahun

PDRB Dengan Batubara

PDRB Tanpa Batubara

Figure 2 Lokasi Penambangan PT. KPC

Kegiatan eksplorasi di PT. KPC sudah dimulai sejak tahun 1982. Pada tahun 2007 tercatat sumberdaya batubara PT. KPC sebesar 4,32 Milyar ton dengan pembagian sumberdaya terukur sebesar 2,27 Milyar ton dan sumberdaya terindikasi sebesar 2,05 Milyar ton. Kegiatan penambangan dilakukan pertama kali pada tahun 1991 dengan menggunakan metode tambang Produksi komersial dimulai pada tahun 1992 sebesar 7,3 juta ton/tahun. Peningkatan produksi terus berlanjut hingga mencapai 36,8 juta ton pada tahun 2007. Historikal produksi batubara PT. KPC secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.

Perbedaan

2001

6,532,216

1,229,696

81.17%

2002

7,727,208

1,715,247

77.80%

2003

7,494,741

1,661,614

77.83%

2004

9,279,167

1,757,957

81.05%

2005

11,214,666

1,867,585

83.35%

2006

13,725,714

2,014,384

85.32%

2007

14,841,927

2,026,775

86.34%

Sumber: Kabupaten Kutai Timur Dalam Angka, 2007

34



35

TECHNICAL PAPERS

TECHNICAL PAPERS

Tabel 4 Historikal ROM Batubara dan Overburden PT. KPC Tahun

Batubara (ROM) ( juta ton)

Overburden ( juta bcm)

Stripping ratio (SR)

1991

2,1

28,7

13,7

1992

7,3

47,3

6,5

1993

8,3

65,6

7,9

1994

9,5

71,7

7,5

1995

11,5

70,7

6,1

1996

12,1

87,0

7,2

1997

13,6

112,5

8,3

1998

15,0

123,6

8,2

1999

14,3

124,3

8,7

2000

13,5

103,4

7,7

2001

15,9

115,1

7,2

2002

18,4

145,8

7,9

2003

16,3

129,6

8,0

2004

22,1

168,8

7,6

2005

27,5

259,1

9,4

2006

38,2

352,3

9,1

2007

36,3

335,5

8,4

Sumber : Coal Technical Services dan 2009 -2011 Strategic Plan PT. KPC

Untuk memenuhi permintaan pasar batubara yang semakin meningkat, PT. KPC berencana meningkatkan produksinya menjadi sekitar 70 juta ton/tahun yang akan dicapai pada tahun 2011. Produksi sebesar itu direncanakan berasal dari daerah Sengata sekitar 37-59,5 juta ton/tahun dan daerah Bengalon sekitar 6,5-12,5 juta ton/ tahun yang akan diperoleh dengan cara pengembangan pit yang ada sekarang dan juga pembukaan pit baru di kedua daerah tersebut. PT. KPC menjual produk batubara baik pada pasar domestik maupun pasar ekspor. Tercatat pada tahun 2007 PT. KPC menjual batubara sebesar 2,5 juta ton pada pasar domestic (7% dari total produksi). Pada masa mendatang, jumlah batubara yang dijual untuk keperluan domestik akan bertambah besar seiring dengan peningkatan kebutuhan energi nasional. Sementara pada pasar ekspor PT. KPC tidak mempunyai kesulitan untuk 36


menjual batubara di pasar internasional. Hal ini disebabkan karena PT. KPC mempunyai kualitas batubara yang sangat baik. 4.3 Kontribusi Fiskal PT. KPC Terhadap APBD Kab. Kutai Timur Kontribusi fiskal PT. KPC terhadap APBD Kabupaten Kutai Timur akan berwujud bagi hasil sumber daya alam dari kegiatan penambangan batubara oleh PT. KPC. Bagi hasil tersebut diperoleh dari iuran eksplorasi dan eksploitasi (royalti) batubara yang dibayar oleh PT. KPC ke pemerintah pusat yang untuk selanjutnya dibagi hasilkan ke pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Pendapatan pemerintah daerah tersebut merupakan pendapatan yang langsung berhubungan dengan aktivitas PT. KPC. Sesuai dengan hal di atas, dapat diketahui bahwa besarnya kontribusi fiskal PT. KPC terhadap pembiayaan pembangunan daerah akan sebanding dengan peningkatan produksi batubara PT. KPC. Resume mengenai royalty yang harus dibayarkan oleh PT. KPC, APBD pemerintah daerah, dan kontribusi PT. KPC kepada APBD dapat dilihat pada table 5. Table 5 Kontribusi Fiskal PT. KPC Kepada Kabupaten Kutai Timur Tahun

Produksi (MTon)

Royalty Kontribusi APBD (USD Fiskal (Rp. Juta) (Rp. Milyar) Milyar)

2001

15,9

n.a.

177

584.5

2002

18,4

n.a.

216

837.7

2003

16,3

55.59

193

818.7

2004

22,1

n.a.

288

675.7

2005

27,5

153.3

450

639.0

2006

38,2

182.2

n.a.

n.a.

2007

36,3

228.9

n.a.

n.a.

Sumber : BPS Kab. Kutai Timur, Lap. Sustainable Development PT KPC.

Dari data di atas dapat diketahui bahwa kontribusi fiskal PT. KPC kepada daerah meningkat seiring dengan meningkatnya produksi batubara. Pening-

katan kontribusi fiskal tersebut sangat berarti bagi pemerintah daerah, karena rata-rata selama 5 tahun hamper 40% APBD Kabupaten Kutai Timur diperoleh dari kontribusi oleh PT. KPC. 4.4 Kontribusi PT. KPC Dalam Bidang Sosial Kemasyarakatan Program sosial PT. KPC diarahkan untuk menciptakan kemandirian masyarakat terhadap kegiatan pertambangan batubara. Diharapkan pada akhir kontrak dengan pemerintah (PKP2B), masyarakat sudah mampu untuk melakukan kegiatan ekonominya berbasis pada sumberdaya yang terbarukan. Pada pelaksanaan program CSR, penerima manfaat program terdiri dari masyarakat yang terkena dampak langsung operasional tambang. Wilayah yang mendapatkan program kegiatan terbagi dalam 3 ring: • Ring 1, merupakan wilayah prioritas utama, meliputi wilayah kecamatan tempat PT. KPC beroperasi, yaitu: Kecamatan Sengata dan Bengalon. • Ring 2, merupakan wilayah kabupaten tempat PT. KPC beroperasi, yaitu: Kabupaten Kutai Timur, Balikpapan dan Samarinda. • Ring 3, merupakan wilayah propinsi setelah dikurangi wilayah kabupaten dan kecamatan yang terdekat (ring 1), yaitu wilayah di luar Kalimantan Timur. Untuk menjawab isu-isu yang strategis dan kritis, PT. KPC akan melakukan program kegiatan yang dikelompokkan dalam tujuh (7) urutan prioritas sebagai berikut: • Prioritas 1: Kesehatan masyarakat dan sanitasi • Prioritas 2: Pendidikan dan pelatihan • Prioritas 3: Pengembangan agribisnis • Prioritas 4: Pengembangan kapasitas Usaha Kecil/Menengah • Prioritas 5: Kemajuan infrastruktur masyarakat • Prioritas 6: Pelestarian alam dan budaya • Prioritas 7: Pengembangan kapasitas pemerintah dan masyarakat

Dalam menjalankan program tersebut PT. KPC mengeluarkan pendanaan minimum USD 5 juta per tahun (berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan). Pendanaan per tahun dari program CSR dapat dilihat pada Tabel 6. Tabel 6 Pendanaan CSR PT. KPC Tahun

Produksi (MTon)

CSR (USD Juta)

Biaya CSR (USD/ton)

2001

15,9

n.a.

n.a.

2002

18,4

n.a.

n.a.

2003

16,3

n.a.

n.a.

2004

22,1

n.a.

n.a.

2005

27,5

7.41

0.27

2006

38,2

5.00

0.13

2007

36,3

5.00

0.14

Sumber : Lap. Sustainable Development PT. KPC.

4.5 Kegiatan Pertambangan dan Perkembangan IPM Dalam mengevaluasi dampak kegiatan pertambangan terhadap perkembangan IPM dilakukan dengan analisis deskriptif dari faktorfaktor yang mempengaruhi perubahan IPM itu sendiri. Perkembangan IPM di Kabupaten Kutai Timur dari tahun ke tahun dapat dilihat pada Tabel 7. Tabel 7 Perkembangan IPM Kabupaten Kutai Timur Tahun Produksi Royalty (MTon) (USD juta)

Kontribusi Fiskal (Rp. Milyar)

APBD (Rp. Milyar)

Pembiayaan Comdev KPC (USD juta)

IPM

2001

15,9

n.a.

177

584.5

n.a.

n.a.

2002

18,4

n.a.

216

837.7

n.a.

66.1

2003

16,3

55.59

193

818.7

n.a.

67.5

2004

22,1

n.a.

288

675.7

n.a.

69.1

2005

27,5

153.3

450

639.0

7.41

69.2

2006

38,2

182.2

n.a.

n.a.

5.00

69.8

2007

36,3

228.9

n.a.

n.a.

5.00

70.4

Sumber : BPS Kab. Kutai Timur, Lap. Sustainable Development PT KPC.

Dari Tabel 7 dapat diketahui bahwa IPM Kabupaten Kutai Timur mengalami peningkatan selama kurun waktu 2002 – 2007. Peningkatan IPM tersebut sejalan dengan meningkatnya kontribusi fiskal PT. KPC dari tahun ke tahun. Namun demikian perlu dicermati lebih lanjut apakah peningkatan produksi yang diikuti dengan Maret 2012 • Pertambangan Indonesia |

37

TECHNICAL PAPERS

TECHNICAL PAPERS

peningkatan kontribusi PT. KPC kepada daerah telah memberikan dampak langsung kepada peningkatan IPM. Karena pada tahun di mana kontribusi nominal PT. KPC kepada daerah meningkat, nilai nominal APBD Kapubaten Kutai Timur justru mengalami penurunan. Indikasi awal adalah peningkatan IPM tidak dipicu oleh peningkatan kontribusi serta anggaran pembelanjaan total dari pemerintah daerah, namun disebabkan karena keberadaan fasilitasfasilitas yang telah ada sebelumnya. 5 Pembahasan Untuk mengevaluasi lebih lanjut mengenai dampak keberadaan tambang ditinjau dari kontribusi fiskal dan kontribusi pada aspek sosial terhadap peningkatan IPM, maka sebagai langkah awal akan dievaluasi zonasi dan basis data penyusunan data IPM. Seperti yang telah disebutkan di

sub-bab sebelumnya, peningkatan IPM bisa disebabkan oleh 2 faktor yaitu; keberhasilan program dan pendanaannya oleh pembangunan pemerintah dan keberhasilan program CSR dari PT. KPC. Karena terdapat 2 pihak yang berperan serta dalam peningkatan IPM maka, perlu dipisahkan pengaruh dari 2 kompoen tersebut. Program pembangunan pemerintah tentunya mempunyai cakupan yang lebih luas karena meliputi seluruh Kabupaten Kutai Timur. Sementara cakupan program CSR PT. KPC utamanya hanya di daerah ring 1 (Kecamatan Bengalon dan Sangatta). Pada pembahasan berikut akan dicontohkan sampel data pembentukan IPM yang didetailkan sampai pada level kecamatan. Komponen pembentuk IPM per kecamatan pada tahun 2007 menunjukkan hasil seperti terlihat pada Tabel 8.

Tabel 8 Komponen Pembentuk IPM per Kecamatan Harapan Hidup

Angka Melek Huruf (%)

Muara Ancalong

67,69

96,14

7,22

615,02

Busang

67,03

92,43

6,80

614,80

Kecamatan

Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan (ribu rp.)

Long Mesangat

68,40

95,04

7,25

615,12

Muara Wahau

69,28

95,72

7,44

615,79

Telen

67,13

91,35

6,89

615,67

Kongbeng

67,66

94,64

7,18

615,49

Muara Bengkal

67,76

95,31

7,05

615,35

Batu Ampar

67,16

92,45

6,85

615,03

Sengata Utara

68,49

96,44

8,26

616,26

Bengalon

67,46

94,88

7,10

615,62

Teluk Pandan

68,16

94,89

7,17

614,13

Sengata Selatan

68,31

96,34

8,10

616,13

Rantau Pulung

67,58

96,01

7,18

615,21

Sangkulirang

68,21

96,23

7,26

615,62

Kaliorang

68,64

95,02

7,23

615,77

Sandaran

67,09

90,23

6,27

614,58

Kaubun

68,54

95,00

7,21

615,00

Karangan

67,12

90,25

6,27

614,56

Kutai Timur

68,08

95,48

7,57

615,71

Sumber : BPS Kab. Kutai Timur.

38

Rata-rata Lama Sekolah (tahun)


Berdasarkan data tersebut dapat dievaluasi bahwa nilai komponen pembentuk IPM antara kecamatan yang satu dengan yang lain memiliki variasi yang tidak mencolok. Kecamatan Sengata Utara dan Kecamatan Sengata Selatan walupun di dalamnya terdapat operasi PT. KPC dan merupakan ring 1 daerah sasaran program CSR, ternyata bukan merupakan kecamatan yang memiliki nilai pembentuk IPM yang dominan. Kedua kecamatan tersebut mempunyai nilai tertinggi pada komponen angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran riil per kapita. Dari data tersebut diperoleh kesimpulan bahwa keberhasilan peningkatan nilai IPM memang disebabkan oleh program pemerintah dengan sedikit induksi dari program CSR PT. KPC.

dengan peningkatan IPM karena terdapat variabel yang perlu diketahui untuk mendukung hipotesa awal yaitu pembelanjaan pemerintah terhadap pembentukan indeks pembangunan manusia. • Komponen tersebut cukup penting mengingat pada kecamatan yang menjadi sasaran program CSR perusahaan tambang ternyata tidak memberikan hasil yang dominan pada nilai komponen pembentuk IPM.

Walaupun demikian hal tersebut belum menjawab bagaimana pengaruh kenaikan produksi dan kenaikan kontribusi PT. KPC pada APBD terhadap peningkatan IPM di kabupaten. Hal lain yang perlu diperhatikan berkaitan dengan peningkatan IPM adalah pembelanjaan pemerintah untuk keperluan program peningkatan IPM. Karena faktor tersebut yang berkorelasi langsung dengan peningkatan IPM di Kabupaten Kutai Timur.

8 Rujukan

6 Kesimpulan Evaluasi data yang dikumpulkan menunjukkan hal-hal sebagai berikut: • Secara konseptual, adanya kegiatan pertambangan peningkatan nilai ekonominya (karena peningkatan produksi ataupun peningkatan harga) akan dapat meningkatkan IPM. • Studi kasus mengenai hubungan antara peningkatan nilai ekonomi sumber daya mineral dengan IPM di Kabupaten Kutai Timur menunjukkan kecenderungan tersebut. Peningkatan produksi batubara PT. KPC dari tahun ke tahun selalu diikuti dengan pening katan IPM masyarakat di daerah. • Walaupun demikian belum dapat diketahui hubungan yang pasti antara kenaikan nilai

7 Acknowledgement Penelitian ini dibiayai oleh ITB berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian No.:150b/K01.08/SPK/2009, tanggal 30 bulan Januari 2009. Terima kasih juga disampaikan kepada PT. Kaltim Prima Coal yang telah mengijinkan dan memberikan bantuan akomodasi dan transportasi dalam rangka pengambilan data di lapangan.

1. Aryo Prawoto Wibowo, Fadhila Achmadi Rosyid, Indikator Pembangunan Berkelanjutan di Sektor Pertambangan, Proceeding Temu Profesi Tahunan (TPT) XVI Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) 2007, Makasar, 2007. 2. Mangiri, Komet, “Perencanaan Terpadu Daerah Otonom”, Biro Pusat Statistik. 3. Meadows, Donella (1998). “Indicator and Information System for Sustainable Development”, The Sustainability institute 4. Mining Mineral Sustainable Development (2002), “Breaking New Ground”. 5. Sulistyo, Ukar W (2005). Diktat Kuliah “Pembangunan Regional Berkelanjutan (TA-7123)”.

ekonomi tersebut Maret 2012 • Pertambangan Indonesia |

39

PERHAPI NEWS

PERHAPI NEWS

ConBuild Mining Indonesia 2012 Indonesia’s Business Prospects Attract Major International Players to ConBuild Mining Indonesia 2012. Strong representation from China, Germany, Korea and Singapore confirmed for the coming edition, 2-5 May 2012 at JI Expo, Kemayoran.

T

he continuing demand for machinery, plant and technology to support Indonesia’s infrastructure growth has drawn some top companies to ConBuild Mining Indonesia 2012. The event is an important platform for infrastructure, construction, building and mining and a catalyst for the numerous public and private sector investment projects. ConBuild Mining Indonesia is well acknowledged as a meeting point for industry chiefs, manufacturers and distributors, as well as for discussions with government officials and private sector project owners or stakeholders. As such, China, Germany, Korea and Singapore have already confirmed their group participations together with a host of exhibitors from countries such as Belgium, Indonesia, Italy, Japan and Turkey.

40


The growth of China as a manufacturer of plant and equipment is seen in the exhibitor profile. In addition to a group participation confirmed, other Chinese enterprises are joining ConBuild Mining Indonesia as individual exhibitors. They include Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co Ltd, one of the country’s leading manufacturers of construction machinery, supplying technology and equipment for national infrastructure projects and with a focus on energy engineering, environmental engineering and transportation engineering projects. Some of the other exhibitors from among the many companies from the China are Beijing Ca-Long Engineering Machinery Co., Ltd, CNBM Corp., Fujian Quangong Machinery Co., Ltd., Fuwa Heavy Industry Co., Ltd., and Nanchang Mineral Systems Co., Limited. Forming a sizeable presence also are the group of Asian companies, as for example, Ace Instrument Co., Ltd, All-KOR Co.,BUMA CE

The German Pavilion will once again be showcasing their latest technology, equipment, and expert services to players in the construction industry in Indonesia. The German Engineering Association -Construction Equipment and Building Material Machinery Association (VDMA) - is once again organizing the German Pavilion, supported by the German Federal Ministry of Economics and Technology (BMWi) as well as the Association of the German Trade Fair Industry (AUMA).

Co., Ltd, DOWIN International Corp., Haisung Industrial Systems and Yoochang Hi-Tec Co., Ltd., from Korea. Exhibitor names from Korea resonate with the global construction industry as for example, JunJin Heavy Industry – the company has established itself as a world leader in truck-mounted boom pumps, line pumps and other specialised equipment. One of Korea’s leading supply chain management companies, Kotrack, is known for its KTR brand undercarriage and hydraulic parts and supplies OEM services and spare parts to dealers in 30 countries.

Among the German industry exhibitors are Liebherr International Deutschland GmbH, HESS Maschinenfabrik GmbH & Co KG, Haver & Boecker OHG and Putzmeister South East Asia CT Pte Ltd. According to VDMA, these and other German firms will “strengthen the economic performance, productivity and quality of Indonesian manufacturers in all areas of construction, mining and building material products.”

From among the Singapore participation, comes one of Asia’s foremost specialty vehicles companies, Singapore Technologies Kinetics Ltd (TRXBuild), who, highly motivated by the success of their participation last year, are back this year too. ST Kinetics has capabilities in design and development, systems integration, productions, operations and support for a wide range of specialised land systems equipment and vehicles.

Certainly not to be missed are global leaders such as the Volvo Group participating through their Singapore and Jakarta offices. Indonesia, too, is well represented, in fact by a larger presence than last year, by a number of companies, as for example, the following: PT Gaya Makmur Tractors, is a wholesale supplier of brand new heavy equipments for road construction, plantation, forestry, mining, and more. PT Global Metalindo Teknik is a heavy equipment and parts sole distributor, specializing in hydraulic breakers and excavator attachment. PT Gitamulia Cemerlang, PT has 13 principals from Europe, U.K. and the Far East through whom they supply carbon and alloy steel, stainless steel, nickel alloy and titanium. PT Rieckermann Indonesia offers entire manufacturing plants for a range of industries, including building materials and pre-cast technology. Decision-makers in the Indonesian construction, building and mining sectors will find that ConBuild Mining Indonesia 2012 has much to offer. ConBuild Mining Indonesia 2012 will be held, with its concurrent trade fair, Renewables Indonesia 2012 from 2 to 5 May, 2012 at the Jakarata International Expo (JI Expo), Jakarta.

Salah satu produk dari Singapore Technologies Kinetics Ltd, TRXBuild D45. Maret 2012 • Pertambangan Indonesia |

41

PERHAPI NEWS

PERHAPI NEWS

pribadi dan kelompok, harus ada sinergi pada berbagai organisasi yang terdapat di sektor yang sama agar diperoleh hasil optimal” tandasnya. Dalam sambutannya, Ketua Umum PERHAPI, Prof Dr Ir Irwandy Arif MSc mengungkapkan, melalui silaturrahmi tersebut Jero Wacik telah resmi menjadi keluarga besar PERHAPI. Secara langsung atau tidak, seluruh pengurus dan anggota PERHAPI akan memberikan segenap pikiran dan tenaga, untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas Menteri ESDM dan jajarannya.

Menteri ESDM

Siap Jadi Payung PERHAPI

J

akarta – Tembang lawas nan cantik yang dilantunkan Tony Wenas, membuka silaturrahmi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ir Jero Wacik dan jajaran Pengurus Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) petang itu, Kamis (01/03/2012). Bertempat di lantai 5 Gedung Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Jl Soepomo No. 10 Jakarta, silaturrahmi berlangsung penuh keakraban layaknya sahabat lama yang berkumpul kembali. Jero Wacik merasa bahagia, bisa kembali ditugaskan ditengah-tengah komunitas dan bidang kerja, yang pernah ditekuninya dulu. “Tidak tanggung-tanggung, 18 tahun saya bekerja di UT (PT United Tractors) dan banyak kenal orang pertambangan. Direktur Utama Antam (PT Aneka Tambang) semuanya saya hafal,” kisahnya seraya menegaskan bahwa pertambangan bukanlah dunia yang asing baginya.

42


Oleh karena itu, lanjut Menteri ESDM, ia siap dan bersedia menjadi “payung” PERHAPI. Sebagai wujud komitmen tersebut, ia tidak keberatan jika ada dana dari anggaran Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, yang dialokasikan untuk mendukung kegiatankegiatan PERHAPI. Jero pun berharap, PERHAPI dapat membantunya dalam melaksanakan tugas-tugas yang tidak ringan, sebagai Menteri ESDM. Tak lupa Menteri ESDM berpesan, agar pada tubuh insan pertambangan, terutama antar organisasi yang terdapat pada sektor pertambangan Tanah Air, tidak saling berselisih. Karena konflik dan perselisihan kerap membuat kinerja suatu sektor tidak maksimal. Jero mencontohkan dunia sepak bola Indonesia yang sulit menggapai prestasi, akibat perselisihan antar asosasi persepakbolaan yang ada. “Untuk mencegah konflik, kepentingan bangsa dan negara harus ditempatkan diatas kepentingan

Irwandy menjelaskan, saat ini usia PERHAPI hampir 21 tahun, dengan jumlah anggota sekitar 3.000 orang, dan cabang-cabang yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, terutama yang di wilayahnya terdapat kegiatan pertambangan mineral dan batubara. PERHAPI hadir dengan dua tujuan utama. Yaitu meningkatkan kualitas anggotanya, dan memberikan sumbangsih kepada bangsa dan negara melalui praktek pertambangan yang baik dan benar. “Program utama PERHAPI saat ini adalah meningkatkan “capacity building” para pemangku kepentingan di sektor ini, dalam lingkup kecil dimulai dengan meningkatkan kompetensi para anggotanya,” jelas Irwandy. Semua itu dapat dilakukan, karena PERHAPI memiliki sejumlah lembaga yang fokus pada peningkatan kompetensi ahli-ahli tambang di Indonesia. Yakni Lembaga Serifikasi Profesi (LSP) PERHAPI dan Sistem Kompeten Person dengan Komite Cadangan Mineral Indonesia (KCMI)-nya. “Secara nasional peningkatan kompetensi para anggotanya akan meningkatkan pula capacity building perusahaan tambang, masyarakat dan pemangku kepentingan dalam industri ini” tambahnya.


43

PERHAPI NEWS

PERHAPI NEWS

K

ebutuhan energi, peningkatan ekspor batubara, serta potensi cadangan dan sumberdaya batubara nasional yang dimiliki, mendorong para pemangku kepentingan mencari peluang peningkatan kapasitas teknologi nasional yang berfokus pada nilai tambah dan daya serap batubara sebagai pasokan dan konservasi energi. Ditinjau dari segi hukum, permasalahan nilai tambah belum memiliki perangkat yang secara rinci dapat menjadi referensi bagi para pelaku industri pertambangan sebagai landasannya berpijak. Sementara Undang-undang No 4 tahun 2009 dan PP No 32 2010 belum mencukupi. Munculnya Rancangan Peraturan Menteri tentang Peningkatan Nilai Tambah Pertambangan (KESDM, Agustus 2011), menjadi pembicaraan hangat para pemangku kepentingan sektor ini. Sehingga berkembang simpang siur isu-isu, industri pertambangan batubara khususnya, yang terfokus pada adanya kewajiban produsen batubara untuk melakukan proses pengolahan batubara dan pembatasan ekspor batubara yang bernilai kalori < 5.700 Kcal / Kg (Adb).

UPGRADING COAL:

Peningkatan Kapasitas Teknologi, Nilai Tambah dan Daya Serap Batubara Nasional 44


Terkait pembatasan ekspor batubara tersebut membuat para pakar batubara melakukan kajian dan pembahasan teknologi Upgrading Coal, sehingga muncullah Focus Group Discussion Batubara, yang digagas PERHAPI. Telah menitikberatkan pada permasalah dampak pembatasan ekspor terhadap batubara berkalori kurang dari 5.700 kal/gram, yang melibatkan setiap pemangku kepentingan, agar dapat memberikan masukan-masukan, mencari titik temu dan solusi terhadap permasalahan nilai tambah batubara dan pembatasan eskpor batubara yang ada dalam rancangan tersebut. Sehingga dapat menerima seandainya rancangan tersebut ditetapkan sebagai peraturan. Sukhyar, Kepala Badan Geologi, mengungkapkan bahwa dalam sasaran bauran energi nasional, batubara menempati urutan pertama (33 % pada tahun 2025) dalam penggunaannya sebagai energi. Neraca Sumberdaya Batubara nasional

memperlihatkan bahwa sumberdaya ini cukup berlimpah sebesar 105,187 milyar ton dengan cadangan 21,13 milyar ton. Pemanfaatannya yang dapat digunakan secara langsung dalam bentuk padat dan dikonversi menjadi gas maupun cair, ketersediaan teknologi pemanfaatan batubara ramah lingkungan, Teknologi Batubara Bersih (Clean Coal Technology), yang telah berkembang pesat, dan merupakan sumberdaya energi yang paling siap untuk memenuhi keutuhan nasional saat ini dibandingkan sumber energi lainnya. Mengakibatkan dicetuskannya pembatasan ekspor pada Rancangan Per Men tadi. Permasalahan utama neraca batubara, sambungnya, adalah pada akurasi cadangan dan sumberdaya batubara Indonesia, yaitu belum adanya dorongan dari pemerintah atas kewajiban perusahaan menggunakan SNI untuk menghitung sumberdaya dan cadangan batubara, akibat keterikatan mereka pada kontrak dengan pihak luar yang mempersyaratkan penggunaan Sistem JORC. Sehingga terjadi perbedaan karena Badan Geologi menggunakan SNI. Meski demikian saat ini dan ke depan neraca sumberdaya dan cadangan batubara harus dan terus diperbaharui, dengan melakukan inventarisasi di daerah terpencil seperti di Maluku dan Papua, pengkajian potensi batubara untuk tambang dalam (underground mining), meminta PKP2B dan KP Batubara untuk menyampaikan data teknis hasil eksplorasi, baik cadangan open pit maupun tambang dalam, kepada ke pemerintah dengan tembusan kepada institusi yang dipimpinnya dan ia menghimbau agar mereka melakukan kajian potensi Coal Bed Methane (CBM) di wilayah kerjanya. Selain itu, sumberdaya hipotetik, seharusnya masuk dalam rancangan SNI. Karena bagi pemerintah dan pelaku usaha, sumberdaya ini sangat penting sebagai modal dasar pengembangan kegiatan selanjutnya. Dan ternyata sumberdaya hipotetik ini telah menjadi informasi penting dalam penentuan IUP.


45

PERHAPI NEWS

Menelisik kapasitas teknologi upgrading coal nasional yang ada, kita dapat melihat seberapa dalam teknologi yang mereka miliki. Banyak pihak, baik individu maupun perusahaan yang berkecimpung disini. Meski masih berada pada skala demo plant. Setidaknya peta kapasitas teknologi upgrading coal nasional telah dimiliki. Pada beberapa teknologi yang dikembangkan mungkin 3 hingga 5 tahun lagi baru akan masuk pada tahapan skala komersial. Saat pembatasan hendak dilakukan pada waktu yang sama penyerapan batubara dalam negeri tak dapat mengimbangi produksi batubara yang ada sekarang. Salah satu cara untuk menambah daya serap batubara dengan melakukan peningkatan nilai tambah batubara melalui peningkatan kapasitas teknologi nasional, khususnya teknologi upgrading low rank coal. Mari kita simak beberapa ulasan pakar dan praktisi di bidang ini. Djamhur Sule, pakar metalurgi batubara, mengetengahkan Low rank coal adalah batubara dengan kategori sub-bituminous dan lignite. Batubara kategori ini memiliki kadar inherent moisture (IM) 15-45 %, volatile matter (VM) > 33 %, Hardgrove Index (HGI) > 50 % dan calorivic value (CV) yang tinggi. Beberapa faktor yang dapat dipertimbangkan pada penerapan teknologi upgrading coal, yaitu : • Underground Coal Gasification (UGC), teknologi ini menggunakan prinsip gasifikasi, yang telah diterapkan di Rusia. Hambatan pada teknologi ini adalah pada beban finansial dan hak paten • Coal Conversion Technology, teknologi ini menggunakan prinsip gasifikasi, yang dapat digunakan untuk power plant dan telah diterapkan di Wyoming • Coal Crushing Plant Djamhur Sule, Teknologi ini menggunakan prinsip pengurangan Free Moisture (FM) melalui pemisahan partikulat halus dan partikulat batubara. Teknologi ini telah diaplikasikan di PT Batuah. 46


PERHAPI NEWS

•

Teknologi Upgrading low rank coal saat ini mampu dengan mudah menurunkan kadar moisture hingga 13-14 %. Penurunan hingga moisture 1 % dapat dilakukan meski dengan biasa yang sangat mahal.

Masashi Wakagi, menyatakan bahwa teknologi peningkatan nilai kalori batubara ini telah ada di Indonesia, Teknologi yang berasal dari Jepang ini menggunakan low rank coal dengan kadar kelembaban hingga 60 %, sebagai input utama. Teknologi ini akan memasuki tahapan komersial pada tahun 2015. Biaya investasi yang diperlukan berkisar $ 100 – 150 juta dengan kapasitas 1 juta ton / tahun. Pihaknya sedang melakukan feasibility study bekerjasama dengan PT Pendopo Energi Batubara untuk pabrik berkapasitas 5 juta ton / tahun. Namun demikian teknologi ini tidak menghasilkan offgas, belum memiliki konsumen dan masih berada pada tahap demo plant dan belum komersial (dimulai tahun 2006) dan memiliki biaya produksi rendah, $ 15 – 20 / ton. Yos Rosadi Dirasutisna, mengenalkan proses yang dikembangkannya, yaitu Coal Upgrading Technolgy (CUT), yang memiliki beberapa tahapan, yaitu Grinding, drying, coating dan briquetting, dan cooling. Teknologi ini melelehkan tar yang terkandung di batubara untuk mengisi rongga melalui proses pembakaran yang tepat. Teknologi CUT ini telah berada pada tahapan Pilot, yang memiliki kapasitas 3,5 ton / jam, yang mampu menurunkan kelembaban dari 32,5 % hingga 7,5 %, dan mampu meningkatkan kalori dari 3800 kkal/kg (ARB) ke 6.900 kkal/kg (ARB). Namun demikian produk briket yang dihasilkan masih belum stabil. PT Bara Abadi Nusantara kemudian mengembangkan teknologi CUT+, yang mampu menghasilkan briket lebih baik dengan kadar kelembaban sekitar 10 %, kalori 5800-6000 kkal/kg, dan memiliki karakter low reabsorbtion. Jumlah penyusutan produk pada CUT+ sangat rendah. Kazuya Tanaki, mengemukakan bahwa Produksi dan kebutuhan batubara Indonesia meningkat

tajam dalam beberapa dekade. Sehingga Indonesia akan berusaha melindungi sumberdaya energinya dengan menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO). Dari sisi investasi, pemanfaatan teknologi pengolahan low rank coal di Indonesia memberikan peluang investasi yang cukup prospek. Saat ini Pendopo (DH Enery) telah bekerja sama dengan UBC untuk mengembangkan batubara upgraded. Pendopo mengharapkan kerjasama dari pemerintah Indonesia dengan memberikan insentif ekonomi dalam setiap pengembangan teknologi. Taufik Sastrawinata mengetengahkan Teknologi Coal Upgrading Briquetting (CUB) yang menggunakan sistem dryer dan pembriketan untuk meningkatkan kalori batubara peringkat rendah. Teknologi ini ramah lingkungan, tidak menghasilkan debu, tidak menggunakan bahan kimia, dan dapat digunakan pada semua jenis batubara. Biaya investasi teknologi UCB adalah $ 60 juta dengan kapasitas 1 juta ton / tahun. Biaya produksi $ 50,80 / ton dan produk yang dihasilkan dapat dijual dengan harga $ 80 / ton (5.600 kal / gram). IRR teknologi ini adalah 32 % dengan payback period 2,8 tahun. Saat ini masih dalam percobaan skala pilot. Harsudi memperkenalkan Geocoal, sebagai teknologi upgrading low rank coal, yang mampu meningkatkan kandungan kalori batubara sebesar 50-100 %. Dengan Teknologi Geocoal dapat diperoleh gross profit hingga $ 20-25 / ton, sambungnya. Teknologi digunakan untuk mengeringkan batubara dengan karakteristik Total Moisture ™ diatas 25 % hingga menghasilkan batubara dengan TM sekecil mungkin di mulut pabrik pengguna batubara. Geocoal mampu memodifikasi batubara dengan HGI tinggi hingga ke rentang 45-50. Teknologi Geocoal sedang dalam tahap pengembangan, yang akan dimulai awal 2012 dengan kapasitas awal 150.000250.000 ton / tahun. Sedang pada 2011, masih dalam skala demo.

Yoshiko Ueno mempromosikan Teknologi JCF sebagai teknologi upgrading conversion ramah lingkungan yang menggunakan low rank coal, proses upgrading, dan proses slurrfication untuk menghasilkan slurry sebagai pengganti minyak berat. Proses upgrading mampu meningkatkan kalori batubara 4.000/kal.gram hingga mencapai 6.00 kal/gram. JCF akan memasuki tahap demo (operasional) november 2011. Operasional pada tahap komersil direncanakan pada tahun 2015. Feasibility study untuk tahap komersil akan segera dimulai Kapasitas demo adalah 10.000 ton per tahun dan kapasitas komersil adalah 500.000-1.000.000 ton per tahun Meski para pakar telah memberikan masukan berkenaan teknologi peningkatan nilai tambah batubara. Rasa skeptis muncul dari kalangan pelaku bisnis batubara, karena teknologi upgrading low rank coal, bukan merupakan jawaban terhadap energy security Indonesia. Masalah paten juga akan menjadi beban tersendiri. Sedang teknologi baru yang ada belum menjamin keberhasilan teknologinya sehingga memiliki resiko yang cukup tinggi. Karena teknologi-teknologi tersebut masih berada pada tahapan pilot plant. Walau ada yang sudah diterapkan dan berhasil tapi belum diuji cobakan terhadap komposisi kualitas batubara Indonesia. Dari aspek non teknis, terdapat beberapa pendapat yang harus dipertimbangkan jika rancangan Peraturan Menteri tentang Nilai Tambah Pertambangan hendak ditetapkan. Ditinjau dari sisi konsumen batubara terbesar, PLTU, maka Ahmad Mudakir, PLN mengatakan penggunaan batubara sebagai sumber energi sesuai dengan arah kebijakan energi nasional 2020, kondisi cadangan dan sumberdaya batubara yang memadai, kesiapan teknologi pemanfaatan batubara di PLTU, dan rendahnya biaya operasional penggunaan batubara Indonesia dibanding energi lain. Ditinjau dari kontrak kerjasama pembelian batubara antara Maret 2012 • Pertambangan Indonesia |

47

PERHAPI NEWS

PLTU dan industri tambang batubara hingga saat ini adalah kontrak pembelian batubara dengan kalori 4200-5200 Kal/g. Bahkan PLTU berupaya untuk mengembangkan teknologi yang mampu menyerap batubara berkalori di bawah 3500 kalori/kg. Berdasarkan kondisi yang ada sekarang dan rencana strategis PLTU ke depan, maka pihaknya harus melakukan : • Penyelesaian target 10.000 MW tahap I dan persiapan tahap II • Persiapan pasokan batubara Indonesia untuk mencukupi Target 10.000 MW Tahap I • Penyelesaian teknis / operasional PLTU, khususnya operasional dryer pada beberapa PLTU Jeffrey Mulyono, pelaku binis batubara, mengemukakan skenario yang mungkin timbul akibat pembatasan ekspor batubara bernilai lebih rendah daripada 5700 Kkal/kg, yaitu : • Berdasarkan perhitungan BEP, maka perkiraan produksi batubara yang tidak terserap sebagai akibat penetapan batas ekspor adalah 91,47 juta ton. Potensi PNBP yang hilang adalah sebesar US $ 955,03 juta (38,6% dari total penerimaan negara), 21 perusahaan PKP2B akan terkena dampak negatif, tenaga kerja berkurang sebesar 62.436 orang (52,60 % dari total tenaga kerja tambang batubara), Community Development (CD) berkurang sebesar US $ 17 juta (59,1 % dari total CD) • Dampak penetapan kebijakan ini akan meluas ke sektor keuangan, sosial politik dll. • Penyesuaian kontrak dan pengembangan teknologi hingga tahap komersial perlu dilakukan untuk menjamin kesiapan indsutri batubara terhadap efek kebijakan pembatasan ekspor. Sedang jika ditinjau dari kebijakan ekspor pertambangan, Herman Sutopo, Dirjen Daglu 48


PERHAPI NEWS

Kementerian Perdagangan, menerangkan bahwa kebijakan dari pihaknya secara umum terdiri atas pengaturan/pengawasan, pelarangan, verifikasi, dan bea keluar. Kebijakan ekspor batubara diatur dalam Permendag No 14/M-Dag/PER/5/2008. Barang tambang (termasuk batubara) hanya dikenakan pengawasan dan verifikasi atas fisik dan dokumentasi. Barang tambang belum dikenakan perlarangan dan bea keluar. Namun demikian Kemendag berencana membuat peraturan/ pelarangan ekspor untuk spesifikasi batubara tertentu. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan kebijakan ekspor industri ini antara lain : standarisasi bahan baku, ketepatan data sebaran produk dan lokasi tambang, disparitas/perbedaan harga batubara di dalam dan luar negeri. Dari sudut pandang hukum, Alexander Sonny Keraf, pakar hukum, menguraikan bahwa : • Terdapat tiga peraturan perundangan yang berkaitan dengan pengolahan dan pemurnian (peningkatan nilai tambah) batubara di Indonesia, yaitu UU no 4 tahun 2009, PP 23 tahun 2010 dan (rancangan) Peraturan Menteri. Konsistensi antara yang berkenaan dengan subjek pengolahan serta penggunaan dan penjelasan istilah perlu dikaji lebih lanjut, karena jika tidak akan berdampak pada ketidakpastian hukum. • Pembentukan tim renegosiasi yang mengacu pada penyesuaian Kontrak Karya dan PKP2B (pasal 169 UU no 4 tahun 2009 ayat b) pada kenyataannya dapat diartikan sebagai penghormatan terhadap bentuk kontrak namun “keharusan” perubahan dari segi isi. • Sehubungan dengan aturan mengenai kriminalisasi pada pasal 162 dan dikaitkan dengan pasal 9-10 UU 4 tahun 2009, diperlukan adanya kepastian kekuatan hukum UU antara pihak-pihak yang disebutkan pada pasal tersebut.

Sementara dari pihak penyusun rancangan Peraturan Menteri tersebut, yaitu Kementerian ESDM, Eddy Prasojo, menjelaskan bahwa : • Rancangan Peraturan Menteri saat ini sedang dikaji secara internal oleh DJMB, dimana pembahasan dengan stakeholders dan ESDM dilakukan dalam rentang waktu September- Februari 2011. • Proyeksi kebutuhan dalam negeri 2011 untuk batubara kalori 5.700 kal/gram ke bawah adalah 51,38 juta ton (setelah penyesuaian kebutuhan PLTU) dengan proyeksi produksi 172 juta ton. Bila •

pembatasan ekspor dilakukan, maka 123 juta ton batubara tidak dapat dieskpor dan diserap oleh pasar domestik. Bila pembatasan ekspor diberlakukan, maka pendapatan negara dari PKP2B dan IUP berpotensi berkurang sebesar $ 916 juta (34,10 % total penerimaan negara) dan memberi efek multiplier

berupa pengurangan jumlah tenaga kerja (62.496 orang atau 52,60 % total tenaga kerja) dan pengurangan community development ($ 17 juta atau 59,10 % total dana CD)

Sedang dari pihaknya, Kementerian Perindustrian, I Gusti Putu Wiryawan, Kementerian Perindustrian, mengusulkan bahwa : • Perlu adanya diperuntukan batubara untuk Indonesia ke depan, apakah untuk pengembangan industri domestik dan pemanfaatan sebagai komoditi? • Pemanfaatan batubara ke depan perlu mempertimbangkan pengembangan industri domestik sebagai satu rantai / kesatuan. Demikian permasalahan upgrading coal dari sisi teknologi dan sisi non teknisnya diulas.


49

PERHAPI NEWS

PERHAPI NEWS

B

ogor – Guna merehabilitasi lahan kritis di kawasan Puncak, Bogor, PT Aneka Tambang Tbk (Antam) menanam 100.000 pohon jenis sengon di Cisarua yang merupakan hulu Sungai Ciliwung. Program itu diresmikan pada Sabtu (10/03/2012) di Desa Tugu Utara, Cisarua. Hadir dalam kesempatan tersebut, Direktur Operasi Antam, Winardi, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kehutanan, Dadi Haryanto, Wakil Bupati Bogor, Karyawan Faturahman, dan Ketua Dewan Penasehat Yayasan Lebah Indonesia, Suprapto. Winardi menuturkan, untuk program ini Antam mengalokasikan dana sebesar Rp 300 juta, dengan pola kemitraan partisipatif. Dalam pelaksanaannya Antam menggandeng Yayasan Lebah Indonesia, serta melibatkan masyarakat khususnya kelompok tani di Cisarua. Yayasan Lebah Indonesia sendiri telah delapan tahun aktif dalam gerakan menanam di Bogor, khususnya di kawasan Puncak yang merupakan titik nol Sungai Ciliwung.

Perbaiki Lahan Kritis, Antam Tanam 100.000 Pohon di Puncak

50


Kerjasama itu, kata Winardi, akan berlangsung selama sembilan bulan. Yayasan Lebah Indonesia membantu Antam menyediakan bibit, menanam pohon, dan memeliharanya. Setelah pohon tumbuh dengan baik, selanjutnya diserahkan ke warga untuk dilestarikan. Penanaman kawasan Puncak ini merupakan bagian dari gerakan menanam 1 miliar pohon yang telah dicanangkan pemerintah.

Suprapto menuturkan, kerjasama dengan Antam telah berlangsung sejak Agustus tahun lalu. Diawali dengan penyemaian bibit sengon, dilanjutkan penanaman dan pemeliharaannya. Meski yang diprogramkan 100.000 pohon, namun bibit yang disiapkan mencapai 120.000 batang. Hingga Maret 2012, jumlah sengon yang ditanam di Cisarua telah mencapai 96.000 pohon. “Jadi yang ditanam dalam peresmian hari ini sebanyak 4.000 pohon adalah sisanya. Kami biasa begitu, kerja dulu baru peresmiannya belakangan,” ungkap Suprapto saat memberikan sambutan. Tanaman yang dipilih sengon, karena jenis ini mudah tumbuh dan cocok untuk lahan kritis. Dengan demikian, warga akan dengan cepat melihat keberhasilan program menanam ini, dan turut berpartisipasi. Maklum, ujarnya, sebagian besar lahan di kawasan Puncak saat ini sudah dalam penguasaan pemilikpemilik villa. Mereka harus dirayu berkali-kali hingga merelakan lahannya ditanami. Setelah sengon yang tumbuh dengan baik, barulah para pemilik villa itu tertarik dan bersedia ikut menanam. “Penanaman lahan kritis di kawasan Puncak yang merupakan hulu Ciliwung ini, akan mengurangi banjir ke kawasan Jakarta dan sekitarnya,” jelas Suprapto.

“Untuk 2012 ini, Antam mentargetkan untuk menanam 1,25 juta pohon,” tandas Winardi. Setiap tahun, tambahnya, Antam rutin menggelar program Corporate Social Responsibility (CSR) yang ditujukan untuk pelestarian alam dan lingkungan. Sepanjang 2011 misalnya, produsen emas, nikel, dan bauksit ini telah menanam 1.067.122 pohon di sekitar lokasi tambangnya, dan lahan kritis lainnya.


51

PERHAPI NEWS

PERHAPI NEWS

pemerintah, diasumsikan bahwa dasarnya adalah kekhawatiran keamanan cadangan batubara di Indonesia, dimana menurut data ESDM Indonesia memiliki cadangan sekitar 2,5 % dari cadangan dunia dan cadangan terbukti 0,6 % cadangan dunia, namun sekaligus menjadi negara pengekspor batubara thermal terbesar di dunia. Oleh karena itu, rancangan peraturan menteri mengenai pengolahan batubara di dalam negeri dibuat sekaligus sebagai pelarangan ekspor, yang dilakukan untuk menjaga keamanan cadangan negara. Meskipun demikian cadangan ini harus diikuti oleh data cadangan yang akurat, valid dan terkini.

UPGRADING COAL: Ikhtisar dan Rekomendasi

P

emerintah telah mengamanatkan usaha peningkatan nilai tambah mineral dan batubara melalui UU No 4 tahun 2009 dan PP 23 tahun 2010, dan telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan rancangan Peraturan Menteri Tentang Nilai Tambah Pertambangan (KESDM, Agustus 2011), untuk mengoptimalkan pemanfaatan batubara, mengingat 86,50 % cadangan batubara Indonesia adalah kualitas sedang dan rendah (Badan Geologi 2010). Namun demikian terdapat beberapa hal penting yang menjadi pembicaraan berbagai pihak atas rancangan Peraturan Menteri tersebut, yaitu 1. Kewajiban produsen batubara untuk melakukan proses pengolahan batubara. 2. Batasan ekspor batubara dengan kalori < 5700 Kkal/Kg (adb). Oleh karena itu Perhapi telah melakukan serangkaian kegiatan Focus Group Discusion (FGD) I hingga V dari tanggal 9 Agustus sampai 19 Oktober 2011, untuk memfasilitasi dan

52


menampung Aspirasi para pemangku kepentingan guna memberikan masukan konstruktif bagi industri dan pemerintah. Kesimpulan yang dapat dirumuskan dari keseluruhan FGD tersebut meliputi beberapa aspek yang harus dipertimbangkan, yaitu 1. Keselarasan peraturan perundang undangan yang terkait dengan hal tersebut (aspek hukum) 2. Kesiapan teknologi (aspek teknologi) 3. Kelayakan nilai ekonomi (Aspek keekonomian) 4. Dampak terhadap pendapatan negara (aspek pendapatan negara) 5. Pasar global (aspek global market), serta 6. Pasar domestik 1. Aspek Hukum Selama proses FGD I hingga FGD V dan seminar belum dapat menemukan dasar pembatasan ekspor batubara pada kalori 5700 kkal/kg. Namun demikian dari referensi beberapa pembicara

Rancangan Peraturan Menteri dapat menimbulkan adanya potensi pertentangan hukum, yakni : • Secara nasional PP 23 tahun 2010 hanya menyatakan agar PerMen mengatur lebih lanjut tata cara nilai tambah batubara yang sudah dijelaskan dalam Penjelasan Pasal (4 (1) PP 23 tahun 2010. Namun, pada rancangan Peraturan Menteri mengenai peningkatan nilai tambah mineral dan batubara, terdapat pelanggaran ekspor batubara dengan kalori di bawah 5700 Kkal/Kg yang tidak diperintahkan PP 23 Tahun 2010 atau UU 4 Tahun 2009. Berdasarkan UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Permen akan menjadi peraturan perundangan yang dapat mengikat apabila diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi.” •

Secara internasional, adanya potensi pertentangan dengan peraturan WTO GTT XI yang menyatakan tidak diperbolehkannya pelarangan ekspor dalam bentuk apapun kecuali dalam bentuk pajak, bea atau pungutan. Maka jika rancangan Peraturan Menteri diimplementasikan ada kemungkinan terjadinya dispute atau persengketaan dengan dunia internasional di kemudian hari.

•

Secara internasional, United Nations melalui beberapa General Assembly memberikan kekuasaan penuh terhadap negara untuk mengatur dan menguasai sumberdaya alamnya, antara lain UN General Assembly 523 (VI) 12 January 1952, 1314 (XIII) 12 December 1958 (XVII) 14 December 1962, 5126 (VII) 21 December 1952. Namun keempat resolusi tersebut, merupakan kaidah hukum internasional yang dalam praktiknya pada saat itu merupakan dasar bagi setiap negara yang baru merdeka, yang melakukan nasionalisasi, dimana negara harus membayar ganti rugi yang wajar (prompt, adequate, and effective) kepada pihak investor. Sehingga konteks hukumnya berbeda dengan potensi pertentangan hukum yang sedang dikaji mengenai pembatasan ekspor yang diatur oleh rancangan PerMen ESDM mengenai nilai tambah dan pertentangan / kewenangan / pengaturan negara antara peraturan yang lebih tinggi UU Tahun 2009 juncto UU 12 Tahun 2011 dan PP 23 Tahun 2010 dengan rancangan PerMen, dan Indonesia pun sudah mempunyai perangkat hukum untuk mengatur nasionalisasi yaitu dalam UU no 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

2. Aspek Teknologi Teknologi pengolahan batubara secara umum terdiri atas (1). Teknologi peningkatan kalori (coal upgrading, seperti Upgrading Brown Coal (UBC), Geocoal, Hypercoal) dan (2) teknologi pemanfaatan batubara (coal utilization : seperti gasification, liquefaction, coal water mixture). Dari delapan belas (18) teknologi peningkatan kalori (calorific uprading) dan pemanfaatan batubara di dalam dan luar negeri yang telah diidentifkasi sejak FGD I – V hingga Seminar , belum ada teknologi yang siap pakai di dalam negeri


53

PERHAPI NEWS

termasuk coal drying dengan cara pemanasan thermal (thermal drying) yang sedang dalam tahap konstruksi di Indonesia untuk batubara kalori rendah sebagai umpan PLTU Labuan (boiler LRC di PLTU). Penggunaan teknologi nilai tambah yang teknologi prosesnya sudah terbukti dipatenkan sebagian besar berasal dari luar negeri, sementara teknologinya yang belum siap pakai di Indonesia dan masih memerlukan serangkaian uji coba penyesuaian komposisi batubara serta pengembangan lebih lanjut untuk dapat digunakan dengan efektif. Penggunaan teknologi ini akan menimbulkan biaya tambahan untuk lisensi paten (ke luar negeri) di atas biaya yang dibutuhkan untuk menyesuaikan teknologi tersebut dengan keadaan batubara Indonesia. Jika teknologi ini dikembangkan di dalam negeri, maka masih berpotensi untuk mengeluarkan biaya lisensi paten atas penggunaan sebagian prosesproses yang sudah dipatenkan. Ini menyebabkan sebagian nilai tambah akan “terbang” ke luar negeri. Dengan demikian maka R & D Teknologi Nilai Tambah batubara perlu diprioritaskan pada pengembangan teknologi nilai tambah nasional (dalam negeri) untuk memaksimalkan nilai tambah batubara. Teknologi pemanfaatan batubara, coal conversion, seperti Sasol Coal Liquefaction telah teruji secara komersial untuk batubara bituminus di luar negeri. Namun sampai saat ini belum ada teknologi coal liquefaction yang teruji dapat memproses batubara kalori rendah Indonesia menjadi liquid baik di Indonesia maupun di luar negeri. 3. Aspek Keekonomian Aspek keekonomian dihitung berdasarkan data dan asumsi yang diperoleh sejak FGD I hingga V. Namun aspek keekonomian ini belum teruji validitasnya karena keterbatasan data dan belum adanya teknologi upgrading dan pemanfaatan batubara yang terbukti secara komersial di Indonesia.

54


PERHAPI NEWS

4. Aspek Pendapatan Negara Indonesia berpotensi kehilangan pendapatan negara dari PKP2B dan IUP sebesar $ 916 juta (DMB-KESDM) atau 34,10 % dari total pendapatan negara jika rancangan Peraturan Menteri mengenai pembatasan kalori 5700 kkal/kg diterapkan. Hal ini selanjutnya akan memberi efek multiplier berupa potensi terhentinya investasi pada pertambangan batubara, peningkatan jumlah pengangguran tenaga kerja (62.496 orang / 52,6 % dari total tenaga kerja) dan potensi kehilangan pengembangan masyarakat sekitar wilayah tambang (community development – infrastruktur $ 17 juta / 59,10 % dari total community development). 5. Aspek Pasar Domestik Indonesia berpotensi mengalami over suppy di dalam negeri jika pembatasan kalori 5700 kkal / kg dilakukan. Kemampuan industri domestik untuk menyerap batubara di bawah 5700 kkal / kg saat ini masih belum dapat mengimbangi jumlah produksi batubara Indonesia. 6. Aspek Pasar Dunia Jika teknologi Upgrading dan pemanfaatan batubara belum bisa diterapkan secara komersial dan mengingat Indonesia merupakan pengekspor Batubara terbesar di dunia (2010 - Perhapi), maka dampak yang dapat ditimbulkan oleh pembatasan ekspor batubara adalah potensi kekurangan pasokan batubara dunia. Kekurangan pasokan tersebut berpotensi menaikkan harga batubara dunia. Di samping itu, jika negara lain yang memiliki potensi sumberdaya batubara mengisi kekurangan pasokan tersebut, maka Indonesia akan kehilangan kesempatan (market loss opportunity) di dunia. REKOMENDASI Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka perlu dicari alternatif lain untuk mempercepat implementasi teknologi upgrading coal dan pemanfaatannya secara berkelanjutan, antara lain :

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Perlu adanya penelaahan kembali atas setiap peraturan dan perundangan oleh pemerintah dan lembaga riset serta pengusaha yang berkaitan dengan peningkatan nilai tambah batubara yang sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga penerapan teknologi upgrading dan pemanfaatannya dapat terintegrasi dan selaras, baik terhadap peraturan nasional maupun internasional Pengusaha batubara kualitas rendah perlu didorong untuk mendapatkan nilai tambah, namun dalam pelaksanaannya perlu dilakukan secara bertahap berdasarkan pada pertimbangan teknologi dan ekonomi, permintaan pasar, penerimaan negara dan investasi, dan dengan bijak memperhatikan pengendalian produksi batubara. Memastikan pasokan batubara dalam negeri terpenuhi melalui kebijakan DMO (Domestic Market Obligation) yang telah diterapkan pada Permen 34 tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara untuk kepentingan dalam Negeri Pemerintah agar mengarahkan peningkatan nilai tambah Batubara dengan melakukan pembangunan Mine Mouth Power Plant (MMPP) dan atau LRC Boiler jika sudah terbukti proven, untuk : Meningkatkan penyerapan Batubara dalam negeri Meningkatkan produksi dan pemanfaatan energi dalam negeri berbentuk listrik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian sektor lain dan kecerdasan bangsa.

Berikut adalah bagan rekomendasi berdasarkan hasil FGD (Focus Group Discussion), Workshop, dan Seminar

Skenario dampak Kebijakan Permen ESDM jika diberlakukan Untuk memastikan adanya kesinambungan pasokan bahan bakar energi, manajemen produksi dan penjualan batubara yang menjadi bahan bakar utama PLTU sangat penting untuk diatur dalam regulasi dan kebijakan pemerintah. Terlepas dari akurat atau tidaknya laporan sumberdaya cadangan terbukti dan produksi batubara Indonesia saat ini, karena batubara sebagai bahan bakar fosil bersifat tidak dapat dibaharukan, yang suatu saat akan habis. Pemerintah yang menyadari hal ini telah membuat beberapa peraturan yang diharapkan dapat memastikan tetap adanya kesinambungan pasokan batubara sebagai bahan baku energi listrik di PLTU Maret 2012 • Pertambangan Indonesia |

55

PERHAPI NEWS

PERHAPI NEWS

melalui kebijakan DMO (Domestic Market Obligation) namun juga mengoptimalkan nilai tambah batubara di Indonesia melalui UU, PP dan Rancangan Peraturan Menteri ESDM tentang Nilai Tambah Pertambangan.

Berikut adalah analisis dampak rekomendasi dari PERHAPI Tabel Dampak Skenario Rancangan PERHAPI

Namun ada beberapa kendala besar dan berdampak negatif yang dapat diakibatkan oleh pelaksanaan rancangan Menteri tersebut seperti disebutkan sebelumnya. Dalam Rancangan Peraturan Menteri ESDM Pertambangan, mengenai nilai tambah batubara, maka pengolahan Batubara dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu sebagai : 1. Bahan baku energi atau sumber energi dalam negeri, dimana teknologi pengolahannya meliputi : Gasification, Liquefaction, Briquetting, Coal water mixture dan UGC (Undergound Coal Gasification) 2. Komoditas tambang, dimana teknologi pengolahannya meliputi : Coal Crushing, Coal washing, Coal Blending dan Batubara menjadi karbon aktif Kemudian rancangan peraturan tersebut menentukan bahwa semua batubara dengan kalori di bawah 5700 kkal / kg dilarang untuk diekspor walaupun telah melalui pengolahan Batubara. Dengan teknologi pengolahan batubara upgrading yang sampai saat ini belum terbukti dapat digunakan di Indonesia, maka terdapat beberapa skenario dampak yang mungkin terjadi jika rancangan Peraturan Menteri ESDM ini diberlakukan dengan keadaan teknologi yang proven dan tidak proven. Tabel Dampak Skenario Rancangan PerMen

Berdasarkan hasil analisis di atas maka dampak negatif yang dihasilkan jika rancangan Peraturan Menteri ESDM diberlakukan akan lebih banyak dibandingkan dampak positif yang diberikan kepada pemangku kepentingan industri Batubara, belum lagi apabila ditambahkan dengan potensi pertentangan hukum baik secara nasional maupun internasional. Skenario Kebijakan Rekomendasi Tim PERHAPI Melalui analisis tim Perhapi dan diskusi dengan steering Committee, diformulasikan rekomendasi yang dapat meningkatkan dampak positif dan mengurangi dampak negatif pemberlakukan rancangan Peraturan Menteri ESDM. Tim PERHAPI mengkategorikan rekomendasi menjadi 2 (dua) bagian yaitu, rekomendasi short term dan long term : 56


Jangka Pendek (Short Term) Meliputi kebijakan-kebijakan pemerintah terkait DMO (Domestic Market Obligation), nilai tambah dan pasokan energi, Perhapi merekomendasikan : Pengolahan nilai tambah batubara menjadi energi listrik, dimana kewajiban pembangunan PLTU dengan cadangan dan produksi batubara menggunakan teknologi Mine Mouth Power Plant (MMPP) dan / atau PLTU dengan LRC Boiler. Dengan pembangunan pembangkitan listrik, maka kemampuan penyerapan batubara domestik akan meningkat dan energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik akan dapat digunakan untuk meningkatkan keuntungan ekonomi dan sosial dalam negeri.

Jangka Panjang (Long Term) Untuk memastikan adanya kesinambungan pasokan energi domestik, maka tim PERHAPI merekomendasikan adanya : 1. Roadmap Energiy Mix oleh DEN (Dewan energi nasional) yang mengatur dan mempersiapkan Indonesia agar dapat memenuhi kebutuhan energi dalam negeri tanpa bergantung pada sumberdaya habis pakai seperti minyak bumi, gas bumi, batubara dan lain-lain. Diharapkan adanya rancangan pemerintah mengembangkan teknologi renewable energy seperti matahari, angin, arus pantai dan sebagainya serta mengimplementasikannya di Indonesia untuk memastikan pasokan energi dalam negeri yang berkesinambungan, terjangkau, mendorong perekonomian dan stabil. 2. Rencana Pengembangan atau R & D Teknologi Energi Terbarukan (Renewble Energy Technology) untuk mempersiapkan pasar energi domestik terhadap kelangkaan bahan bakar fosil yang sadangannya secara global semakin lama semakin menipis dan dapat dipastikan bahwa pada suatu hari akan habis dieksploitasi.

• • •

Adanya perencanaan energy mix dengan menggunakan energi terbarukan (renewable energy) untuk mempersiapkan langka dan habisnya cadangan bahan bakar fosil dunia Mengurangi dampak negatif kehilangan pasar ekspor batubara Meningkatkan dan mengoptimalkan keuntungan ekonomi dan sosial pemakaian batubara sebagai energi listrik (meningkatkan perekonomian daerah, mencerdaskan kehidupan bangsa dan sebagainya.

Rekomendasi ini diharapkan agar dapat : • Meningkatkan pendapatan negara • Adanya peningkatan penyerapan Batubara dari pasar domestik melalui pembangunan PLTU-PLTU dalam negeri Maret 2012 • Pertambangan Indonesia |

57

PERHAPI NEWS

PERHAPI NEWS

harga komoditas tambang yang telah dijelaskan

Eksplorasi Tambang, Manajemen Tambang,

di atas, aspek lain yang dapat mempengaruhi

Geoteknik Tambang, Pengolahan Bahan Galian,

keberlangsungan aktivitas pertambangan

Operasi Tambang, Kebijakan Tambang, Ekonomi

antara lain adalah aspek regulasi dan kebijakan

Mineral, K3 dan Lingkungan Tambang. Tujuan

pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta

TPT kali ini adalah sebagai media/wahana untuk

implementasinya, aspek sosial ekonomi dan

berbagi pengalaman, lapangan dan penelitian;

budaya, teknologi, dan pengawasan.

memperkuat internal organisasi. Sedang tujuan khususnya sebagai bahan masukan dalam

TPT XX

Perhapi 2011 Latar Belakang Sumber daya mineral dan batubara merupakan salah satu modal bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan nasional. Pelaksanaannya adalah melalui transformasi potensi sumber daya mineral menjadi modal riil ekonomi dan seterusnya menjadi modal sosial untuk mencapai kemakmuran rakyat. Hal tersebut sesuai dengan amanat yang dipesankan dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 dimana “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat”. Saat ini pemerintah Republik Indonesia sedang menyusun “Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025” yang diantaranya ditunjang oleh konsep wilayah koridor perekonomian. Dari 6 koridor ekonomi yang sedang disiapkan paling tidak tiga koridor terkait langsung dengan peran pertambangan

58

penyusunan strategi dan kebijakan dalam upaya

menunjang program percepatan pembangunan

keberlanjutan pertambangan yang akan menjadi

dan perluasan pembangunan ekonomi, khususnya

usulan PERHAPI kepada Pemerintah, Lembaga

Lombok Tour

Tinggi Negara serta perusahaan pertambangan.

nasional) serta Papua-Maluku. Sebagaimana

Temu Profesi ini dihadiri oleh berbagai pihak

diketahui bahwa tahun 2011 ini dibuka dengan

yang terkait dengan kegiatan pertambangan

harga komoditas tambang yang tinggi. Tingginya

dan pengolahan logam, mineral dan batubara,

harga komoditas tambang dapat disebabkan

seperti Direksi, manajemen & staf perusahaan

oleh terganggunya pasokan ataupun perubahan

pertambangan; Aparat pemerintah yang

kondisi perekonomian dunia. Harga tersebut tidak

bertugas untuk melakukan pembinaan dan

akan selamanya berada pada tingkat yang tinggi,

pengawasan, baik pemerintah pusat maupun

namun berfluktuasi mengikuti kondisi-kondisi yang

pemerintah provinsi dan kabupaten/kota (Dinas

mempengaruhi harga jual produk. Bagi pemangku

Pertambangan maupun Bapeda); Konsultan,

kepentingan, harga komoditas tambang akan

peneliti dan akademisi, mahasiswa S1, S2

mempengaruhi keputusan-keputusan yang terkait

maupun S3; dan dari institusi lain seperti dari

dengan pelaksanaan kegiatan pertambangan.

Kementerian Perdagangan, Kementerian,

Dari sisi pelaku industri pertambangan, harga

Kementrian Lingkungan Hidup. Ajang tahunan

komoditas termasuk juga biaya pengusahaannya

para profesional tambang Indonesia, TPT XX

akan menentukan strategi operasi mulai dari

2011, telah berakhir. Apresiasi layak diberikan

eksplorasi, penambangan, dan pengolahan sehingga pengusahaan sumberdaya mineral dan batubara akan memberikan keuntungan sesuai keinginan pemilik perusahaan. Sedangkan dari sisi pemerintah selaku pemegang amanah rakyat Indonesia dalam mengelola sumberdaya mineral dan batubara, pertimbangan harga komoditas akan menentukan target pendapatan negara dan kebijakan-kebijakan dalam mengelola sumberdaya mineral dan batubara.

mineral dan batubara, yaitu Sumatra (lumbung

Terdapat berbagai aspek yang mempengaruhi

energi nasional), Kalimantan (pusat produksi dan

dinamika dalam pengelolaan dan pengusahaan

pengolahan hasil tambang dan lumbung energi

sumberdaya mineral dan batubara. Selain aspek


Sehubungan dengan hal itu, dalam rangka

di bidang pertambangan, diharapkan seluruh pemangku kepentingan bidang pertambangan dapat berperan serta secara aktif untuk menyelaraskan berbagai aspek dalam pengelolaan

untuk panitia dan jajaran pengurus Perhapi Pusat dan Perwakilan Daerah NTB, yang telah bersedia meluangkan waktunya atas keberhasilan penyelenggaraan tersebut.

sumberdaya tersebut sehingga pengusahaan sumberdaya mineral dan batubara dapat dilaksanakan secara efektif, berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing untuk mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Tema TPT XX PERHAPI Tahun 2011 adalah : ”Pengelolaan Sumberdaya Mineral dan Batubara untuk Kemakmuran Rakyat”, dengan Subtema

Mining Tour Maret 2012 • Pertambangan Indonesia |

59

PERHAPI NEWS

PERHAPI NEWS

dan memilih waktu untuk sesi yang mereka minati. Sebagai wahana tukar pikiran yang memperkaya wawasan dan jalinan jejaring antar anggota PERHAPI maupun dengan pihak-pihak terkait, diharapkan prosiding yang tersusun ini dapat menjadi salah satu bahan acuan, bagi mereka untuk melakukan pengembangan proses teknologi dan profesionalisme menuju keberlanjutan pertambangan di Indonesia. Selain acara pokok di atas, Panitia menjadualkan Fun Bike

Sabtu dan Minggu, 8 – 9 Oktober, berbagai

kegiatan seperti : Gili Tour, Mining Tour, Lombok TPT XX, yang berlangsung dari 10 – 11 Oktober di Tour, Golf, Fun Bike. Senggigi Mataram, Lombok, PERHAPI mengambil tema “Pengelolaan Sumberdaya Mineral dan Batubara untuk Kemakmuran Rakyat”. Dalam prosidingnya yang berisi 70 makalah, 66 terpilih untuk ditampilkan. Sedang berdasarkan bidang ilmu yang mendasarinya, maka isinya dibagi tujuh

60

Bagi peserta yang hendak mengikuti kegiatankegiatan tersebut, mereka harus datang sebelum acara inti berlangsung. Beberapa peserta tampak diiringi keluarga mereka.

(7) kelompok besar, yaitu Kebijakan, Eksplorasi,

Hari terakhir, Rabu 12 Oktober merupakan acara

Operasi Penambangan, Geoteknik Tambang,

Workshop Paralel, yaitu :

Pengolahan Bahan Galian, Lingkungan dan

• One Day Workshop, “Thermal Coal-Course

Student Paper Contest. Dalam penyajiannya

makalah-makalah ini dibagi menjadi 4 sesi, yang

• Workshop Geoteknik 2011, “Manajemen

berlangsung selama dua hari, sejak pagi hingga

sore. Sehingga para peserta harus menyediakan

• Seminar Pertambangan NTB.

Gili Tour


Foto-foto Rakornas

for Managers” Resiko Geoteknik Tambang di Indonesia”

Golf


61

PERHAPI NEWS

PERHAPI NEWS

M

aret 2012, di gedung Aneka Tambang

organisasi keprofesian lainnya. Sehingga diperlukan

berlangsung Workshop Pertambangan

adanya semacam sinergi antara para pemangku

dan Pelaporan Sumberdaya Mineral

kepentingan di sini.

dan Batubara. Workshop yang merupakan hasil kerjasama PERHAPI-IAGI, Bapepam-LK dan Ditjen Minerba ini berlangsung sehari penuh. Diawali oleh Thamrin Sihite yang memberikan gambaran kebijakan usaha pertambangan minerba di Indonesia, sedang Tatang Sabaruddin mengemukakan tinjauan tentang situasi pertambangan indonesia saat ini dan masa depannya. Yang selalu bermuara pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peran industri pertambangan untuk menaikkan pendapatan negara, peluang kerja, dan ramah lingkungan.

pertambangan, akibat adanya perusahaaanperusahaan pertambangan di bursa. Ia menyatakan pentingnya laporan cadangan mineral dan batubara, karena selain meningkatkan kepastian dan tingkat kepercayaan masyarakat kepada industri pertambangan, kwalitas pelaporan sumberdaya dan cadangan dengan adanya muatan standar KCMI pada pelaporan, maka akan meningkatkan perlindungan publik serta membantu pemerintah lebih akurat dalam

Bappepam-LK, mengemukakan pentingnya

dengan investasi nasonal pada pertumbuhan

keterbukaan oleh emiten / perusahaan publik

ekonomi dan pendapatan negara. Ia

karena merupakan implementasi transparansi

menambahkan pula pentingnya kode etik dalam

atau full disclosure di pasar modal Indonesia.

profesionalisme. Karena dilema etika menyebabkan

Keterbukaan informasi yang diwujudkan dalam

banyak keputusan-keputusan profesional sering

bentuk laporan yang handal, relevan, tepat

tidak populer untuk pihak tertentu tetapi sebagai

waktu dan bersamaan kepada setiap pemangku

masyarakat profesional maka seharusnya keputusan

kepentingan, yang tidak menimbulkan informasi

etis yang diambil adalah yang memiliki kepentingan

yang asimetris, sehingga dapat menjadi dasar

pemangku kepentingan terbanyak.

ini. Wujud keterbukaan informasi dilakukan melalui laporan berkala (laporan keuangan, laporan tahunan dan bulanan) , laporan insidentil (Laporan X.K.1) dan aksi korporasi (IPO, merger,akuisisi, rights isue). Menyangkut laporan berkala Bapepam dan LK menunjukkan adanya Peraturan X.K.2; VIII.G7 dan SE-03/2011 jo SE-02/2008. Sedang sehubungan dengan aksi korporasi yang menuntut adanya tenaga ahli, maka ada peraturan VIII.C.3, VIII.C.4 dan VIII.C.5 yang harus dipatuhi. Meski pun demikian perlu dipertimbangkan kembali adanya berbagai definisi tentang tenaga ahli dan kompetensi yang dimiliki oleh PERHAPI, IAGI dan | Maret 2012 • Pertambangan Indonesia

dan kerugian penerimaan negara dari sektor

membuat perencanaan ke depan, yang terkait

langkah selanjutnya dalam berusaha pada sektor

62

PERHAPI dan IAGI, mengetengahkan peluang

Pada kesempatan ini, Uccu Rufaidah dari

keputusan yang penting bagi mereka dalam

Pentingnya Pelaporan Sumberdaya Mineral dan Batubara pada Perusahaan Tercatat di Bursa.

Sementara Budi Santoso dari Komite Bersama

Sukmandaru Prihatmoko, anggota Masyarakat Geologi Ekonomi Indonesia (MGEI) dan Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), mengemukakan rumit dan spefisiknya langkah-langkah dalam eksplorasi mineral dan batubara karena banyaknya paramater dipertimbangkan, waktu yang lama dan dana besar dengan resiko kegagalan tinggi, sehingga diperlukan adanya sistem / kode pelaporan sebagai rambu-rambu yang harus diikuti oleh pelaku eksplorasi. Oleh karena itu dibutuhkan “Competent Person” dan sistem pengakuannya, Sistem“Competent Person Indonesia” dan KCMI (Kode Pelaporan Hasil Eksplorasi dan Estimasi Sumberdaya dan Cadangan), sebagai muatan Maret 2012 • Pertambangan Indonesia |

63

PERHAPI NEWS

dalam pelaporan sumberdaya dan cadangan

publik di Indonesia (yang di recognise / diakui

Mineral dan Batubara Indonesia.

Australia dan Selandia Baru) mengenai hasil

PT Bursa Efek Indonesia, yang diwakili oleh I Gede Nyoman Yetna menyatakan pentingnya pernyataan yang dituangkan dalam Laporan Sumberdaya & Cadangan pada proses evaluasi perusahaan yang tercatat di Bursa, serta kemungkinan dampak yang ditimbulkannya terhadap perdagangan di bursa. Pelaporan ini di bursa dapat memberikan keyakinan atas eksistensi cadangan dan sumberdaya yang dimiliki oleh Calon / Perusahaan Tercatat dan sebagai acuan untuk mengetahui kelangsungan usaha Perseroan; sehingga menjadi acuan dalam review atas kewajaran proyeksi laporan keuangan yang disampaikan oleh Calon Perusahaan Tercatat. Sedang bagi para analis, menjadi dasar perhitungan dalam menentukan nilai wajar saham yang ditawarkan atau diperdagangkan di bursa. Sementara bagi investor, merupakan dasar pertimbangan mereka dalam menentukan keputusan investasi. Dampak yang ditimbulkan oleh tingkat kepercayaan terhadap pelaporan sumberdaya dan cadangan akan berpotensi meningkatkan frekuensi transaksi dan peningkatan harga saham karena Peningkatan cadangan dan sumberdaya akan meningkatkan penjualan dan mempertinggi kinerja atau performance keuangan

eksplorasi, sumberdaya dan cadangan mineral. Diharapkan pula kode ini dapat menyediakan sistem yang wajib diikuti dalam hal klasifikasi hasil estimasi tonnase / kualitas sesuai dengan tingkat keyakinan geologi dan pertimbangan teknis / ekonomi. Namun laporan publik ini harus dikerjakan oleh competent person, yang memenuhi syarat kualifikasi dan pengalaman sebagai competent person. Terakhir, kode ini harus menyediakan pedoman umum dengan kriteria

memberikan standar minimum untuk laporan


PT Antam (Persero) Tbk, Andi Mukhsia dari

iup operasi produksi khusus pengolahan dan

PT Freeport Indonesia, dan Singgih Widagdo dari

pemurnian. Laporan-laporan ini dapat berupa

IAGI.

laporan kegiatan, berkala dan khusus, yang kesemuanya harus dipenuhi oleh pemegang IUP / IUPK dalam setiap kegiatannya. Dan terakhir yang tak pentingnya adalah standar dan format laporan akhir eksplorasi.

estimasi dan klasifikasi sumberdaya cadangan mineral, karena kode ini hanya merupakan kode untuk pelaporan. • Klasifikasi dan sistem pelaporan internal perusahaan • Sanksi terhadap pelanggaran kode. Bila pelanggaran dilakukan oleh perusahaan, maka perusahaan akan berurusan dengan bursa. Jika dilakukan oleh individu, maka akan berurusan dengan komite etik PERHAPI dan IAGI.

legal pelaporan kegiatan pertambangan, yang

KCMI telah terbentuk, maka kode ini harus dapat

ini adalah Winardi dari

pengangkutan dan penjualan, dan perpanjangan

competent person dalam melakukan

menaikkan dividen per saham.

cadangan mineral yang berkualitas. Ketika kode

sektor pertambangan Indonesia. Tampil pada sesi

perpanjangan iup operasi produksi khusus

• Prosedur yang digunakan oleh

dan Pengusahaan Batubara, menjelaskan aspek

untuk memiliki kode pelaporan sumberdaya dan

aspek lingkungan hidup dan sosial budaya pada

dan perpanjangan iup dan iupk operasi produksi,

mineral. Namun Kode KCMI tidak mengatur :

saham Perseroan akan meningkat dan berpotensi

KCMI merupakan keinginan para profesional

Sesi terakhir workshop ini mengetengahkan diskusi

pertimbangan dan persetujuan dalam pemberian

laporan hasil eksplorasi, sumberdaya dan cadangan

Sementara Edy Prasodjo, Direktorat Pembinaan

Sibarani menjelaskan bahwa pada mulanya

dalam isi laporan, yang akan menjadi bahan

yang harus diperhatikan pada saat membuat

Perseroan menjadi lebih baik sehingga nilai

Pada pemaparannya tentang Kode KCMI, Ronald

64

PERHAPI NEWS

dinaungi UUD 1945 pasal 33, diikuti UU no 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di bawahnya, hingga permen dan kepmen. Yang perlu diketahui adalah status clear dan clean IUP dan IUPK, karena akan berdampak pada pelaporan kegiatan pertambangan yanng dilakukan. Rancangan Permen tentang Tata Cara Pelaporan petambangan dapat menjadi panduan


65

PERHAPI NEWS

PERHAPI NEWS

Perhapi : Acara

Pelatihan ASKOM angkt.VIII TUK PT. TIMAH (Persero) Tbk

LSP PERHAPI Menerima BNSP Competency Award 2011 Jakarta - Desember 2011, ipandang berperan dan memiliki komitmen dalam membangun dan meningkatkan kompetensi SDM Indonesia khususnya di bidang Pertambangan Batubara dan Mineral, maka Lembaga Sertifikasi Profesi Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (LSP PERHAPI) menerima BNSP Competency Award 2011.

D

Pada tanggal 17 – 22 Oktober 2011 di Gedung Serbaguna PT. TIMAH (Persero), Tbk Pangkalpinang. Lembaga Sertifikasi Profesi – Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (LSP PERHAPI) bekerjasama dengan Tempat Uji Kompetensi PT. TIMAH (Persero), Tbk melangsungkan Pelatihan Asesor Kompetensi Angkatan VIII. Yang bertindak sebagai narasumber pada kesempatan tersebut adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

B

ambang Hartoyo, Direktur Eksekutif LSP PERHAPI, memaparkan tentang LSP PERHAPI dan manfaat uji kompetensi ini bagi perusahaan, tenaga kerja serta pemerintah. Sedang Eko Purwantoro, Kepala Pusdiklat Sumber Daya Manusia PT. TIMAH (Persero), Tbk, dalam sambutannya, menjelaskan bahwa maksud pelatihan tersebut adalah untuk mempersiapkan asesor - asesor kompetensi PT. Timah (Persero), Tbk. Sebanyak 32 peserta calon asesor dari masing-masing bidang pekerjaan di PT. Timah (Persero), Tbk mengikuti pelatihan tersebut. Yang kelak dapat mensertifikasikan seluruh karyawan PT. TIMAH (Persero), Tbk

66


yang berjumlah sekitar 4.000 ribu orang secara bertahap dan berkelanjutan. Endang Irwansyah, Master Asesor BNSP, menjelaskan bahwa kegiatan pelatihan ini harus dapat mengembangkan lebih lanjut pengetahuan dan keterampilan, yang telah diperoleh calon asesor selama bekerja di perusahaan. Dalam merencanakan dan mengorganisasikan asesmen ini, maka peserta pelatihan haruslah personil yang telah memiliki kualifikasi atau kompetensi bidang tertentu, yang menjadi ruang lingkup kompetensinya, lanjutnya pula. (Hidir Tresnadi dan Andreas dwiyanto Nugroho )

Penyerahan BNSP Competency Award 2011 dilakukan oleh oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dan Ketua BNSP Adjat Daradjat kepada Ketua LSP PERHAPI, Tria Suprajeni. Lembaga sertifikasi profesi yang bergerak di Bidang Pertambangan Batubara dan Mineral di Indonesia ini, sejak 2008 telah mensertifikasian sekitar 408 ahli tambang pada 30 Perusahaan Tambang yang tersebar di Indonesia.

Agenda Agenda Sertifikasi Kompetensi Profesi Sertifikasi Kompetensi Angkatan XIII Waktu : 30 Maret 2012 - 01 April 2012 Tempat : PT Newmont NT, Batu Hijau - NTB

Agenda Pelatihan Asesor Kompetensi Upgrading & RCC ASKOM (Gel II) Waktu : 17 Februari 2012 - 19 Februari 2012 Tempat : Hotel IBISS - Slipi, Jakarta


67

PERHAPI NEWS

Saksi Ahli Kuatkan

Izin STP PTNNT

J

akarta – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menggelar sidang kasus gugatan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) terhadap Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) atas diterbitkannya perpanjangan izin penempatan tailing di dasar laut (STP) PT Newmont Nusa Tenggara (NNT). Dalam sidang kedua dengan agenda pemaparan pendapat saksi ahli, Selasa (21/02/2012) terungkap bahwa langkah KLH mengeluarkan izin tersebut sudah tepat. Saksi ahli pertama adalah saksi ahli Hukum Administrasi Negara, Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H. Kesaksiannya memperkuat pernyataan Dra. Masnellyarti, M.Sc (Deputi IV KLH) di persidangan sebelumnya bahwa penerbitan kembali izin penempatan tailing di dasar laut (STP) pada 21 Mei 2011 oleh KLH kepada PTNNT, telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan mengacu Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut dan peraturan di bidang otonomi daerah (PP No.38 tahun 2007), Prof. Dr. M. Hadjon menegaskan bahwa Menteri Lingkungan Hidup berwenang untuk menerbitkan izin penempatan tailing di laut.

68


PERHAPI NEWS

Saksi ahli kedua adalah Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif M.Sc selaku ahli di bidang pertambangan. Selain penjelasan mengenai proses pertambangan secara umum dan kaidah teknik pertambangan yang baik, ia menyampaikan juga bahwa perusahaan tambang wajib menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebelum izin konstruksi diberikan, yang merupakan bagian dari studi kelayakan untuk operasi tambang. Hal yang sama juga berlaku terhadap izin STP. Prof. Irwandy menyatakan bahwa PT NNT telah mempersiapkan dan menerima persetujuan AMDAL tersebut. Selanjutnya Irwandy menyatakan bahwa “Ada 6-7 kajian tambahan yang harus dilakukan oleh PT NNT sebagai syarat untuk memperoleh izin STP.” Menurutnya, para ahli telah melakukan studi untuk mengevaluasi metode penempatan tailing di darat dan di dasar laut. Dengan berbagai pertimbangan yang mencakup aspek geologi, ekonomi, dan lingkungan serta kajian AMDAL yang melibatkan berbagai ahli di bidang ilmu kelautan, kemasyarakatan, dan kesehatan, metode penempatan tailing di dasar laut adalah pilihan terbaik bagi PT NNT. “STP merupakan pilihan terbaik bagi Tambang Batu Hijau” jelas Irwandy yang pernah menjadi anggota tim penyusun AMDAL PT Bukit Asam dan beberapa perusahaan tambang yang lain. Ia juga menyebutkan bahwa beberapa perusahaan tambang logam di sejumlah negara memakai metode STP untuk penempatan tailingnya. Seperti di Inggris, Perancis, Chili, Norwegia, dan Turki. Izin STP di negara-negara tersebut tidak menimbulkan permasalahan sehingga tidak dicabut. Saksi ketiga adalah Jumadi, seorang nelayan di Desa Kertasari, Kabupaten Sumbawa. “Selama bertahun-tahun mencari ikan, saya tidak pernah melihat lumpur tailing naik ke permukaan perairan Selat Alas,” tegasnya. Jumadi juga mengungkapkan bahwa jumlah hasil tangkapan ikan para nelayan di Desa Kertasari tidak pernah menurun, dan ia tidak pernah menyaksikan menghilangnya jenis ikan tertentu. Ia juga membantah adanya tuduhan kerusakan rumput laut di daerah tersebut.

Kegiatan

Pengurus Perhapi 26 Oktober 2011 7 Oktober 2011 Diskusi Seri II – DPP Golkar yang mengetengahkan peran pengelolaan sektor minerba dalam kelistrikan nasional begitu mendesak dan penting. Sehingga mereka mengundang Ketua Umum Perhapi sebagai narasumber pada diskusi tersebut, yang bertema Pengelolaan Sektor Minerba dan kelistrikan nasional, antara Harapan dan Realita. Karena peranan sektor minerba, batubara khususnya, menunjukkan realita bahwa sebagian besar batubara kita diekspor, sementara kita berharap bahwa ditengah kebutuhan energi nasional yang bertambah, batubara harus semakin berperan sebagai pasokan energi.

20 Oktober 2011 Dalam upaya meningkatkan peranan nilai tambah pada sumberdaya mineral dan batubara, seperti yang diamanahkan oleh UU No 4 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tahun 2004 dan PP No 23 Tahun 2010. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mengundang Profesor Irwandy sebagai narasumber pada Seminar Nasional Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Batubara, dengan tema “ Harmonisasi Kebijakan Lintas Sektor Dalam Rangka Perumusan Program Peningkatan Nilai Tambah Pertambangan “, yang mereka selenggarakan.

Bertempat di sekretariat PERHAPI, Soepomo dilangsungkan pertemuan unbtuk mendiskusikan materi penerbitan majalah Perhapi berikutnya, setelah peluncuran perdana dilakukan di Mataram, Lombok saat TPT XX berlangsung. Pertemuan dihadiri oleh wartawan majalah Perhapi, Purwadi, Anthony Rizal dan Ika dari Kinetika, Irwandy Arif dan Hidir Tresnadi.

27 Oktober 2011 Dalam rangka memperluas peranan Industri Pertambangan batubara pada kemakmuran dan kesejahteraan bangsa yang berprinsip pada pembangunan yang berkelanjutan, maka Kementerian Keuangan RI melangsungkan seminar dan lokakarya nasional dengan tema “ Industri Tambang Batubara untuk Kemakmuran dan Keberlanjutan “. Yang merupakan usaha dan himbauan, agar pihak pelaku industri dan pemangku kepentingan pada sektor ini dapat memberikan kontribusi yang lebih besar pada pendapatan negara, seperti pajak yang akan dipergunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Mengingat pentingnya komunikasi antara industri pertambangan dan sektor keuangan, maka Irwandy Arif, sebagai Ketua Umum Perhapi, menjadi narasumber pada seminar tersebut.


69

PERHAPI NEWS

Untuk mempertinggi pertumbuhan ekonomi nasional dan GDP, maka produk dalam negeri harus didorong tumbuh dan berkembang memenuhi kebutuhan industri pertambangan, baik dalam bentuk sarana dan prasarana, atau pun produk akhir yang dipergunakan oleh industri ini. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara melangsungkan seminar dan pameran Produksi Dalam Negeri untuk Pendukung Usaha Pertambangan. Irwandy Arif diundang sebagai moderator pada kesempatan tersebut.

PERHAPI NEWS

Dalam rapat didiskusikan kembali agenda Kegiatan Komite Bersama Kode-KCMI, PERHAPI – IAGI tahun 2012, yaitu Sosialisasi & Workshop KCMI, yang akan dilaksanakan 4 kali, yaitu bulan April di Jogjakarta, Juni di Jakarta, September di Balikpapan dan Desember di Makasar. Materi yang akan dicakup pada kegiatan tersebut Resources and Reserve, Mine Planning,Due Diligent and FS 4. Etika, Mine valuation, lingkungan, dan sosial.

18 Januari 2012 22 November 2011 Menyusul pentingnya peningkatan peran sektor jasa dalam negeri pada kancah pertambangan Nasional, maka dilangsungkan Pertemuan Tahunan Perusahaan Jasa Pertambangan Mineral dean Batubara 2012, bertema “Optimalisasi peran usaha jasa pada kegiatan pertambangan mineral dan batubara”. Ketua Umum Perhapi hadir sebagai moderator pada pertemuan tersebut.

6 Desember 2011 Menjelang akhir tahun, Perhapi mengadakan rapat untuk mengevaluasi laporan kegiatan bidang dan komite kegiatan yang telah dilakukan dan menyusun rencana kegiatan Perhapi pada tahun 2012 mendatang, seperti seminar dan workshop, TPT XXI dan Kongres Perhapi.

17 Januari 2012 Memulai 2012 KCMI melakukan kegiatan pertamanya dengan Rapat Komite Bersama PERHAPI-IAGI, yang berlansung di Sekretariat Perhapi. Rapat membicarakan antara lain • Rencana Program Kerja tahun 2012 • Pembahasan Rencana Workshop II Kode-KCMI pada bulan April 2012 • Materi Workshop dan Narasumber • Persiapan sidang pertama Grand Father Clause dalam penetapan CP (mekanisme, kriteria dan landasan2 yang perlu diperhatikan)

70


Perhapi mengawali kegiatannya pada bulan Januari dengan Rapat Pleno yang diselengarakan pada tanggal 18 Januari lalu di Lantai lima Gedung Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Soepomo. Rapat mendiskusikan laporan kegiatan masing-masing bidang dan komite pada kuartal akhir 2011, seperti laporan keuangan, penerbitan majalah Perhapi, pertanggungjawaban TPT XX Perhapi, dll. Pada sesi terakhir para penasehat memberikan masukannya tentang perkembangan terakhir dunia pertambangan saat ini, seperti :

• Jeffrey Muljono mengemukakan pentingnya

standarisasi pendidikan Teknik Pertambangan yang dimiliki institusi pendidikan tinggi yang terdapat di Indonesia. Selain itu saat ini perkembangan industri pertambangan batubara yang cenderung mengkhawatirkan, karena batubara yang menjadi alternatif kedua dalam bauran energi nasional, ternyata sebagian besar telah terikat kontrak penjualan ekspor. Sehingga dapat mengganggu pasokan energi nasional pada masa datang. Oleh karena itu untuk jangka panjang, sebaiknya indonesia memiliki rencana strategis limapuluh tahun atau seratus tahunan dalam pengelolaan pemenuhan kebutuhan energi nasionalnya.

• Sementara Rozik B S , mengetengahkan bahwa

kondisi tidak kondusif sedang terjadi pada sektor pertambangan saat ini, sehingga re-negosiasi yang kurang terencana pada sektor pertambangan akan bertentangan dengan undang-undang. Oleh sebab itu, Perhapi diharapkan dapat memiliki peran yang penting sebagai mediator yang menjembatani pemangku kepentingan yang saling berkepentingan.

• Begitu pula halnya dengan Marpaung, yang

menyatakan pentingnya ketahanan energi pada konteks kebutuhan energi nasional yang mendesak seperti sekarang ini, sehingga harus ada kesetimbangan antara tambang sebagai komoditas dan pasokan bahan baku energi. Oleh karena itu, Perhapi memerlukan unit teknis lain, selain LSP atau KCMI, yang dapat mengembangkan strategi pengembangan jasa usaha pertambangan. Opini kontra dari Perhapi terhadap berbagai isu, misalnya tentang banyaknya IUP yang berlebihan penerbitannya di sektor pertambangan, harus dimulai, melalui berbagai media yang ada. Bahkan jika mendesak maka dapat dibentuk sebuah forum untuk keperluan tersebut, lanjutnya. Hal senada diungkapkan pula oleh Joko W, yang menyatakan bahwa jika perlu pencitraan dunia pertambangan dapat dilakukan oleh para jurnalis profesional.

• Di sudut lain Dedi Aditya S mengingatkan

bahwa peran, tugas dan fungsi Perhapi, sebagaiwadah para profesional dalam ilmu dan teknologi memiliki tanggung jawab terhadap masa depan pertambangan Indonesia. Oleh karena itu, Perhapi harus dapat berpartisipasi pada saat yang tepat di berbagai kondisi dan siap mengantisipasi isu-isu penting yang ada, misalnya implementasi PP, UU, renegosiasi kontrak dll. Dan memberikan opini-opini yang menentang terhadap setiap investor yang hanya mengejar keuntungan jangka pendek semata tanpa mengikuti aturan main yang ada.

Pada akhir rapat Irwandy Arif menutup dengan mengatakan harus adanya kesinambungan Perhapi dalam mencari dan memberikan solusi terhadap kondisi pertambangan Indonesia saat ini, bahkan jika perlu bersama-sama dengan asosiasi pertambangan dan profesi kebumian lainnya memberikan masukan pada setiap permasalahan yang ada. Penting pula perlunya bahwa Perhapi dapat memiliki jadwal kegiatan tahunan Perhapi. Rencana terpenting dan mendesak Perhapi dalam waktu dekat ini adalah melakukan pertemuan Perhapi dengan Menteri ESDM. Demikian Irwandy Arif mengakhiri rapat pleno tersebut.

• Di sisi lain industri pertambangan harus

merangkul masyarakat sekitar tambang mulai dari awal kegiatan penambangan hingga paska penambangan. Sehingga rasa memiliki masyarakat terhadap industri ini tetap ada, cetus Made Astawa Rai. Begitu pula sebuah cetak biru tambang bawah tanah harus segera disusun dan batubara harus memiliki peranan lebih baik lagi dalam lifting energi, sambungnya pula.


71

PERHAPI NEWS

PERHAPI NEWS

Produk Terbaru 1. New Small Bar with Security Mark

Unit Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia

PT Antam (Persero) Tbk Logam Mulia, salah satu Unit Bisnis dari PT Antam (Persero) Tbk, merupakan satusatunya pemurnian emas dan perak di Indonesia. Unit ini memiliki pengakuan dari LBMA (London Bullion Market Association) dan termasuk di dalam Good Delivery List of Acceptable Refiners of Gold Bars sejak 1 Januari 1999. Sejarah Didirikan pada tahun 1930 oleh seorang pedagang emas bernama RT Braakensiek. Setelah berganti-ganti pemilik, pada tahun 1949 menjadi perusahaan legal yang bernama NV Essaieur en Affinage Bedrijf v/h RT Braakensiek. Tahun 1957 perusahaan tersebut diambil alih oleh Bank Industri Negara dan berubah nama menjadi PT Logam Mulia (Logam Mulia Ltd). Pada tanggal 1 Januari 1961 sesuai PP No.281/1961, statusnya berubah menjadi PN Logam Mulia. Tanggal 31 Desember 1974 berdasarkan PP No.320/1974 berubah menjadi salah satu unit produksi dari PT Aneka Tambang (Persero) yang kemudian disebut Unit Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia (Precious Metal Refinery). Sejak 1 April 1979 perusahaan pindah dari Jalan Gajah Mada ke Pulo Gadung Jakarta Timur, hingga saat ini. Logam Mulia mendapatkan langsung pasokan dari beberapa perusahaan tambang nasional dan unit bisnis tambang emas pongkor. Kapasitas produksi maksimum Logam Mulia

72


sekitar 60 ton emas dan 250 ton perak per tahun. Saat ini baru mempergunakan 60 % kapasitas terpakainya. Peningkatan penggunaan kapasitas terus dilakukan dengan mencoba menambah pasokan bahan baku dari tambang emas baru dan tradisional. Bisnis intinya terdiri atas : Refining, Manufacturing, Trading and Assaying. Produk-produk unggulan Logam Mulia, antara lain meliputi: Cast Bars, Minted Bars, Dinar and Dirham Coins, Industrial products (GoldPalladium Alloys, Silver Granuls, Gold/Silver Plate & Wire, Silver Nitrate, Needle Test, Platinum Labware). Jasa Perdagangan UBPP Logam Mulia melayani kebutuhan emas murni 99.99% pure gold para investor kecil maupun besar, dan juga bekerjasama dengan Refiner Bullion Trader, Bullion Bank dan International Security Transporter. Emas LM (Logam Mulia) memiliki berat dan kadar yang terjamin, serta kemurnian emas 99,99%. Produk Logam Mulia sangat liquid dan diterima di seluruh dunia, sehingga kadarnya tak perlu lagi diperiksa, karena telah dilengkapi oleh Sertifikat LBMA (London Bullion Market Association). Dalam setiap kegiatan jual-beli, maka Logam Mulia legal dan merupakan perusahaan taat pajak, yang disertifikasi dengan PKPNPWP:010016632051000 pada tanggal 1 Februari 1985.

Association) dengan dimensi 118 mm x 53.7 mm dan tebal 8.85 mm. Tulisan FINE GOLD 999.9 beserta Logo Logam Mulia, menjadikan produk ini terjamin keasliannya. Nomor Seri dan Logam Mulia Oval International Trade Mark Identity yang terdapat di bagian bawah menambah nilai desain pada produk Gold bar 1 kg terbaru. Gold Bar 250 g berdimensi 83.3 mm x 50 mm dan tebal 3.11 mm didesain berbentuk Potrait menggantikan design lama yang berbentuk Landscape.

New Small Bar with Security Mark

New Small Bar with Security Mark merupakan produk terbaru Logam Mulia, sebuah inovasi dan pengembangan terbaru dalam hal desain emas batangan logam mulia. Produk diluncurkan pada tanggal 5 mei 2011, bertepatan pada saat event Jakarta International Jewelry Fair di gedung Kartika Expo Center, Balai Kartini Jakarta. Dirancang dengan menggunakan tekhnologi mesin CNC Engraving menghasilkan desain security mark yang sangat presisi dan menjadikannya sebagai tanda keaslian produk tersebut.

Untuk mendapatkannya, Anda dapat menghubungi customer service melalui alamat, telpon, fax atau alamat email berikut ini : PT. ANTAM (Persero) Tbk, Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Jl. Pemuda - Jl. Raya Bekasi KM.18. Pulogadung, Jakarta 13210, Jakarta – INDONESIA, Tel: +62 (021) 4757108, Fax: +62 (021) 4750665; Email: [email protected] PT. Antam (Persero) Tbk, UBPP Logam Mulia Perwakilan Surabaya, Kantor Pos Besar Surabaya, Jl. Kebon Rojo No. 10, Tel: +62 (031) 3536131, Surabaya - Indonesia

Adanya desain watermark bertuliskan “LM“, menjamin keaslian dan keamanan produk emas batangan yang dikeluarkan UBPP Logam Mulia ini. Selain itu, logo WaterMark logam mulia terdapat pada sisi belakang gold bar, yang disertai pula sertifikat berisikan berat dan kadar dari assayer terpercaya.

PT. ANTAM (Persero) Tbk Gedung Antam - Jl. Letjen. TB Simatupang No.1; Lingkar selatan, Tanjung Barat Jakarta 12530; Jakarta - INDONESIA Tel: +62 (021) 7891234; Fax: +62 (021) 7812822; Email: [email protected]; Homepage: www. antam.com

2. New Kilo Bar & 250 gr Cast Bar Gold Bar Baru 1 Kg dan 250 g merupakan produk baru dengan desain sederhana yang ditujukan untuk menggantikan desain Gold Bars lama.

Sumber : www.logammulia.com

Gold Bar 1 Kg yang baru ini di desain berstandarkan LBMA (London Bullion Market Maret 2012 • Pertambangan Indonesia |

73

PERHAPI NEWS

Info Produk Rilis MineSched 7.1

Vancouver, Kanada - November, 2011 Gemcom Software International Inc, salah satu pemasok global perangkat lunak pertambangan, mengumumkan bahwa mereka telah merilis Gemcom MineSchedTM 7.1, versi terbaru perangkat lunak untuk penjadwalan tambang permukaan dan tambang bawah tanah. MineSched digambarkan memiliki kemampuan yang dibutuhkan perusahaan-perusahaan tambang dalam mengembangkan penjadwalan panambangan (easy-to-mine schedules), sehingga dapat meningkatkan produktivitas, hemat waktu dan biaya. “Kunci keberhasilan MineSched terfokus pada penggunaan fitur yang memudahkan penyusunan jadwal yang efisien dan hemat biaya dan waktu,” kata Stephane Cantin, Manajer lini produk Gemcom. “Selain penambahan fiturfitur baru, MineSched 7.1 memiliki kemampuan menampilkan penjadwalan penambangan bawah tanah dalam bentuk 3D. Sehingga ketika berinteraksi dalam pengembangan dan produksi penambangan bawah tanah, para pemakainya dapat berada pada lingkungan 3D yang sesuai dengan aslinya. Selain itu, kemampuannya yang membantu dalam melakukan urutan-urutan prioritas pada pekerjaan-pekerjaan yang ada, dapat menghasilkan penjadwalan yang lebih akurat.”

74


MineSched 7,1 merupakan pengembangan lanjutan sistim versi sebelumnya, melalui perbaikan-perbaikan yang disarankan oleh para pemakainya dan industri. Sehingga pengoperasinnya semakin mudah dan efisien. Dalam versi terbarunya ini, pada penjadwalan tambang permukaan maka jam kerja truk dapat dihitung secara langsung. Adanya fitur baru pengangkutan (truck haulage) yang memberikan kemampuan pemodelan rute pengangkutan secara akurat di tambang, ragam pilihan jenis truk, dan kecepatan truk pada rute pengangkutan, sangat membantu dalam menghitung kebutuhan armada truk pengangkut, yang dapat menghemat biaya pengangkutan melalui penjadwalan yang lebih efisien. Selain itu rangkaian fitur grafis interaktif canggih, memungkinkan pemakainya memvisualisasikan secara grafis pemilihan yang optimal pola ledakan dan hasilnya. Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat mmengunjungi video MineSched 7.1, pada : www.gemcomsoftware.com/MineSched


75

LATAR BELAKANG PERHAPI (Perhimpunan Ahli PertambanganIndonesia) bekerjasama dengan APBI-ICMA (Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia) dan ICS (Indonesian Coal Society/Masyarakat Batubara Indonesia) memprakarsai pertemuan tahunan secara berkala antara pemangku kepentingan (stakeholders) pertambangan batubara nasional. Pada bulan Maret 2012 acara Save Indonesian Coal akan berlangsung untuk keempat kalinya. Dalam konferensi tahunan ke-4 yang akan diselenggarakan pada bulan Maret 2012, setiap peserta akan dapat berinteraksi dengan pembicara dan tokohtokoh nasional yang akan mengetengahkan contoh dan perilaku praktek pertambangan yang terbaik (good mining practice), permasalahan yanga ada dan rencana kedepan dari industri pertambangan batubara Indonesia. SAVE INDONESIAN COAL merupakan spirit konferensi tahunan ini, sebagai usaha mempertahankan penyelamatan kaidah dan reputasi praktek pertambangan batubara Indonesia yang terbaik secara nasional maupun dalam standar dunia pertambangan internasional. Lingkup presentasi dalam dua hari pertama pertemuan tahunan ini meliputi aspek legal, teknis, komersial maupun reputasi pertambangan batubara Indonesia. Workshop di hari ketiga akan membahas dua topik paralel, Perencanaan tambang dan Geologi batubara. Dengan semangat kebersamaan yang digalang secara berkelanjutan dan berlatar belakang profesionalisme antara PERHAPI, APBI-ICMA dan ICS, diharapkan kepedulian terhadap nilai-nilai “good mining practice” dapat terus ditingkatkan dan sekaligus tantangan masa depan pertambangan batubara nasional dapat terjawab. TEMA ”Save Indonesia Coal 2012” – Kebijakan sumber daya batubara untuk kepentingan nasional dan masa depan bisnis pertambangan batubara. TUJUAN KEGIATAN 1. Mencari bentuk pengelolaan industri pertambangan batubara yang terbaik bagi bangsa dan Negara 2. Berbagi informasi tentang kegiatan terkini praktek pertambangan batubara di Indonesia 3. Penyebar-luasan kebijakan dan praktek terbaik industri pertambangan batubara di Indonesia

76


OUTPUT KEGIATAN 1. Tumbuhnya kesamaan persepsi dari para pemangku kepentingan atas pengelolaan dan pengembangan industri pertambangan batubara nasional 2. Meningkatnya pemahaman peserta terhadap praktek pertambangan batubara dan arah pengembangan dimasa depan. 3. Menjadi ajang interaksi antara berbagai pihak yang bergerak di dalam industry pertambangan batubara di Indonesia TEMPAT PELAKSANAAN Diselenggarakan di : Golden Ballroom The Sultan Hotel Jakarta Jl. Gatot Subroto Jakarta Selatan

PRELIMINARY AGENDA

Konferensi Tahunan ke – 4 Batubara Indonesia HARI 1 - SENIN 19 MARET 2012 Waktu 07.30 – 08.30

Registrasi

08.30 – 08.45

Pembukaan Ketua Panitia

08.45 - 09.00

Pembukaan Ketua Umum PERHAPI

09.00 - 09.30

Keynote Speaker Pengelolaan Sumber Daya Batubara Untuk Menjamin Ketahanan Energi Nasional, Ir. Jero Wacik, S.E. Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral – Republik Indonesia

09.30 - 11.00

Diskusi Panel Peranan batubara dalam kerangka energi nasional, dan kebijakan dalam rangka menjamin energy security (ketersediaan energy nasional), Ir. Farida Zed, ME Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN)

PELAKSANAAN KEGIATAN Pelaksanaan kegiatan berbentuk Seminar, Workshop, dan Pameran yang berlangsung selama tiga hari, pada 19 - 21 Maret 2012. Kegiatan ini dipersiapkan dan diorganisasi bersama oleh Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) dengan Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Indonesian Coal Society (ICS). Kegiatan ini bersifat terbuka dimana peserta dan undangan adalah pemangku kepentingan industri pertambangan batubara, diantaranya mewakili : pemerintah pusat dan daerah, perusahaan tambang batubara, perusahaan listrik, universitas dan perwakilan masyarakat.

*Ketersediaan cadangan batubara Indonesia untuk menjamin kebutuhan dalam negeri, ditinjau dari aspek ‘availability’, ‘accesability’ dan ‘affordability’ serta jaminan mengenai kesinambungan pasokan (kuantitas dan kualitas batubara serta ketersediaan infrastruktur pendukung dan keekonomian), Dr. Ir. Thamrin Sihite, M.E., Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Proyeksi kebutuhan batubara sebagai sumber energi listrik dalam negeri, permasalahan dan solusi, Ir. Nur Pamudji, M.Sc Direktur Utama PT. PLN 11.00 – 11.15

Pameran: Perusahaan tambang batubara, perusahaan peralatan pertambangan, perusahaan jasa penunjang, perusahaan konsultan pertambangan batubara, institusi pendidikan, institusi perbankan.

Rehat Kopi Sessi Paralel Room A

11.15 - 13.00

PESERTA Seminar : Anggota PERHAPI, anggota APBI-ICMA, anggota ICS, praktisi pertambangan dan pemangku kepentingan industri batubara Nasional dan Internasional. Workshop: Praktisi geologi, praktisi pertambangan, perencana tambang, pengusaha pertambangan batubara, kalangan perbankan, otoritas bursa serta pelaku pertambangan dengan minat pada klasifikasi sumberdaya, cadangan dan perencanaan tambang.

Kegiatan

Topik : Aspek Legal • •

Sessi 1 •

Review UU Minerba dan progress Renegoisasi PKP2B, Prof. Hikmahanto Juwana Progres dan hambatan proses verifikasi penataan IUP-IUP yang diterbitkan pemerintah daerah (“clear and clean”), Ir. Tatang Sabaruddin, M.T., Direktur Bina Program, Kemen ESDM Review atas progres upaya sinkronisasi kebijakan pertambangan batubara dan kebijakan Dept Kehutanan serta instansi lain, Rahmat S.S. Soemadipraja, SH., LL.M. Soemadipradja & Taher Advocates

Room B Topik : Eksplorasi •

• •

Perkembangan Eksplorasi dan update data sumber daya dan cadangan batubara Indonesia, Ir. Hersonyo Priyo Wibowo, Kasubdit Eksplorasi, Direktorat pembinaan pengusahaan batubara *Paradigma eksplorasi masa depan dan prospek penemuan ‘new venture’ Implementasi kode KCMI/JORC dalam peningkatan kepastian pernyataan suberdaya dan cadangan batubara indonesia, Budi Santoso, Ketua Komite Bersama kode KCMI, PERHAPI – IAGI.


77

13.00 – 14.00

LUNCH

14.00-15.15

Topik : Keekonomian Batubara

Topik : Coal Project

Sessi 2

• • •

• • •

Perkembangan perusahaan batubara yang telah ‘listing’ di BEI, serta prospek pada masa depan I Gede Nyoman Yetna, PT. Bursa Efek Indonesia *Peranan bank dalam pendanaan usaha pertambangan batubara serta usaha penunjang, peluang dan tantangan Eko Musono, Vice President PT Bank Mandiri *Kiat dan Praktik untuk memenuhi Capital needs for coal mining project Adrian Lembong, PT Adaro

*Prospek batubara di Jambi, pengelolaan jangka pendek serta solusi jangka panjang dalam rangka menyelesaikan hambatan infrastruktur, Deniel Chandra, Ketua Pengda APBI Jambi Case study : Terobosan untuk mewujudkan penyediaan infrastruktur, dalam rangka merealisasikan pengembangan prospek batubara di Sumatera Selatan, Widhi Hartono PT. Servo Buana Resources Efisiensi Batubara dengan infrastruktur Gerakan Terpadu dan Proyek Energi di Kalimantan Timur, Mesra Eza VP Planing & Development PT. Midle East Coal

10. 00 – 10.30

Coffee Break Sessi Paralel

10.30-11.45

Topik : Lingkungan

Sessi 1

•

•

• 15.15 – 15.30

Coffee Break

15.30 - 16.45

Topik : Reputasi Pertambangan

Sessi 3

•

•

•

Topik : Good Mining Practices

*Integrasi program CSR perusahaan batubara dengan program pembangunan pemerintah, dalam rangka optimalisasi pembangunan daerah, H. Syaifuddin Azwari Rivai, SE Bupati Lahat Program CSR sebagai prime mover keekonomian daerah, Dr. Ir. Harry Miarsono, Direktur PT Omega Alam Lestari Case Study : pengelolaan program CSR di PTBA, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan corporate value serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan, Ir. Milawarma, Direktur Utama, PT. Bukit Asam

•

• •

Refreshing mengenai good mining practice dan peranannya dalam meningkatkan reputasi dan efisiensi perusahan, serta nilai jual batubara, Ir. Suyartono, Msc. Upaya perbaikan pengelolaan operasi tambang untuk mewujudkan Good Mining Practice, Ir. Sabdo Subiyanto ‘Lesson learnt’ dalam penerapan Good Mining Practice di PT. KPC, pengaruhnya terhadap reputasi dan efisiensi perusahaan serta nilai jual batubara; dan upaya pemeliharaannya, R. Utoro, CEO PT KPC

Topik : Komersial

Sessi 2

•

•

HARI 2 - SELASA 20 MARET 2012 Waktu 08.00 - 10.00

78

Kegiatan

Review terhadap pengelolaan lingkungan hidup dalam usaha pertambangan batubara di Indonesia, serta prospeknya terhadap pembangunan yang berkelanjutan, Prof. Ir. Surna Tjahja Djajadiningrat, MSc. Ph.D. Ketua Dewan Pertimbangan Proper *Review pakar : capaian pengelolaan lingkungan hidup dalam kegiatan pertambangan batubara di Indonesia, serta inovasi yang perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang optimal, Faisal Firdaus, CEO PT. Arutmin Indonesia *Case study: Pengelolaan Lingkungan di PT. Adaro Indonesia dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, serta capaian, kendala dan tantangan, Chia Ah Hoo, Direktur PT. Adaro Indonesia

11.45-13.00

•

13.00 – 14.00

Topik : SDM •

•

•

Review terhadap upaya standardisasi tenaga kerja dalam industri pertambangan batubara; peluang dan tantangan, Dr. H. Adjat Daradjat, M.Si. Ketua BNSP Upaya peningkatan SDM perusahaan tambang nasional; progres, tantangan dan hambatan, Sapta Putra Yadi Ketua Umum Perhimpunan Manajemen Sumberdaya Manusia Indonesia (PMSM) *Kebijakan Pemerintah Daerah untuk optimalisasi peranan tenaga lokal dalam industri Batubara; capaian, peluang dan tantangan, Rita Widyasari, S.Sos, MM Bupati Kutai Kartanegara

Topik : Coal Processing dan pemanfaatan batubara

*Peranan ekspor batubara sebagai sumber devisa negara serta pendapatan negara pada masa depan, Ir. Harya Adityawarman, Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara *Perkiraan peranan ekspor batubara dari Indonesia pada masa depan, pengaruhnya terhadap kebutuhan energi India, K.S Raheja, PT. Oorja Indonesia *Pandangan coal traders terhadap peranan ekspor batubara dari Indonesia pada masa depan, pengaruhnya terhadap supply and demand batubara regional Asia, (Coal trader view on future of Indonesia coal export and its influence to coal supply & demand in Asia), PT Peabody

• •

•

LRC drying technology, Dr. Do-won Shun, Korea Institute of nergy Research (KIER) *Progress low rank coal upgrading di Indonesia dan harapannya, Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, Ketua Umum PERHAPI ‘Precision coal blending system’ untuk memaksimalkan nilai tambah batubara serta strategi pemasarannya, Dr. Ir. Bambang Setiawan, Petrocom

LUNCH

Diskusi Panel • Realisasi penerapan DMO dan kebijakan penentuan harga batubara untuk penjualan domestik, hambatan dan solusi, Drs. R. Edi Prasodjo, M.Sc., Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara, Kemen ESDM • Pengalaman perusahaan dalam upaya memenuhi DMO dan mematuhi kebijakan penentuan harga jual domestik batubara, serta permasalahannya, Herlan Siagian, GM Marketing PT. KPC • Pandangan atas kebijakan DMO dan penentuan harga jual domestik batubara; pengaruhnya terhadap ‘affordability’ dan kesinambungan pasokan batubara domestik, Bob Kamandanu, Ketua APBI-ICMA



79

14.00-15.15

Topik : Operasi & Jasa Pertambangan

Sessi 3

•

•

•

Topik : Coal Transhipment

*Review terhadap peranan usaha jasa pertambangan nasional dalam pengusahaan batubara, serta upaya pemerintah untuk meningkatkan peran jasa pertambangan nasional, Ir. Syawaluddin Lubis, M.T, Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Case Study PT. KPC : Management Operasional Kontraktor Tambang dalam rangka mengoptimalkan keekonomian pengusahaan batubara, Muhammad Rudy, GM Mining contract KPC Pengelolaan Operasional Kontraktor tambang dalam memenuhi kontrak terhadap client dan mempersiapkan Setifikasi Jasa Pertambangan, Budi Tambunan, Corporate affairs Mgr PT. Leighton Contractor Indonesia

Review atas penerapan kebijakan transportasi batubara, dalam rangka memaksimalkan kepentingan negara (Cabotage), Leon Muhammad, Dirjen Perhubungan Laut Penggunaan floating terminal dalam rangka memaksimalkan volume serta keuntungan usaha perdagangan batubara, Adi Kusumah, Direktur PT. Pelayaran Nasional Tanjung Riau Servis (PNTS) Perkembangan penyediaan sarana ‘transshipment’ batubara di Indonesia (coal terminal, tongkang, floating crane dan kapal) dan prospek masa depan, Patricia Prasatya. Chief Executive Officer PT. Mitra Bahtera Segara Sejati

•

•

•

15.15 – 16.00

• Coal gasification technology by Dr. Si-hyun Lee • Coal-related environmental technology by Dr. Hyung-keun Lee

16.00 – 16.15

Clossing Remark

HARI 3 – RABU 21 MARET 2012 (Workshop organize by PERHAPI Working Groups) Waktu

Kegiatan

08.30 – 09.00

Registrasi dan Coffee Morning

09.00 – 12.00

Good Mining Practices (Ir. Gatut Adisoma,Ph.D, Prof. Dr. Irwandy Arif, M.Sc dan Ir. Irawan Poerwo) LUNCH

12.00 – 13.00

Ruang A Eksplorasi dan Perhitungan Cadangan 13.00 – 13.30

Kode-KCMI untuk Eksplorasi dan Pelaporan Sumberdaya Cadangan Batubara (Ir. Ronald Sibarani dan Team)

13.30 – 15.00

80

Ruang B Perencanaan Tambang Fundamental Perencanaan Tambang dan Process Konversi Sumberdaya ke Cadangan (Andre Alis) Case study : Perencanaan jangka panjang (Sudirman Widhi - Ido Hutabarat) PT. Arutmin

15.00 – 16.30

Aplikasi Kode-KCMI untuk Eksplorasi dan Pelaporan Sumberdaya Cadangan Batubara (Ir. Ronald Sibarani dan Team)

Case study : Perencanaan Jangka Pendek (Setya Ari Wibowo)

16.30 – 17.00

Discussion Session

Discussion Session


Pembaca yang budiman,

Recommend Documents