Pembaca yang Budiman,

Pengantar Redaksi Penanggungjawab: Zainal A. Hasibuan Pemimpin Redaksi: Bambang Suryadi Redaksi Eksekutif: Kiki Yuliati Nanang Arif Guntoro Zaki Su’ud Khomsiyah Redaksi Pelaksana: Teuku Ramli Zakaria Penyunting/Editor: Titi Savitri Prihatiningsih Erika Budiarti Laconi Ipung Yuwono Djoko Luknanto

P

embaca yang Budiman, Puji syukur kami ucapkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya, kami bisa menghadirkan Buletin BSNP Edisi Ketiga tahun 2016 ke tangan pembaca. Pada edisi ketiga ini kami sajikan informasi seputar pengembangan dan pemantauan standar nasional pendidikan,khususnya Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi SMK/MAK dan Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru SMK/MAK. Kami juga menyajikan pelaksanaan Ujian Nasional Perbaikan (UNP) tahun 2016. Tidak kalah pentingnya adalah berita pemilihan Ketua dan Sekretaris BSNP serta pesan Menteri Pendidikan Anies Baswedan untuk guruguru sekolah/madrasah yang disampaikan pada acara perpisahan setelah 20 bulan mengemban amanat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kegiatan BSNP lainnya, kami sajikan dalam bentuk lensa BSNP. Selamat membaca.

Daftar Isi 3-6 7-9 10-20

Desain Grafis & Fotografer Arief Rifai Dwiyanto Ibar Warsita Sekretaris Redaksi Ning Karningsih Alamat: BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Gedung D Lantai 2, Mandikdasmen Jl. RS. Fatmawati, Cipete Jakarta Selatan Telp. (021) 7668590 Fax. (021) 7668591 Email: [email protected] Website: http://www.bsnp-indonesia.org

2

21-24

Pembenahan Mutu Guru BSNP dan BAN S/M Bahas Perangkat Akreditasi Sekolah Madrasah; Mulai Tahun 2017 Diberlakukan Perangkat Baru Berita BSNP:

- Pengembangan Standar Kompetensi Guru SMK; Guru SMK Harus Memiliki Sikap Kerja dan Wawsan Vokasi - Djemari Mardapi: Di Jerman Guru Vokasi Dipilih dari Lulusan Terbaik dan Gajinya sama dengan Gaji Dokter - 88.958 Siswa Lulusan SMA Sederajat Ikut Uian Nasional Perbaikan - BSNP akan Melakukan Penilaian Buku Teks Pelajaran Matematika dan PJOK Kelas V dan VI SD/MI - Harmonisasi dan Sinkronisasi Draf Standar Nasional Pendidikan; Telah Nampak Chemistry Antara Kegiatan BSNP dan Program Strategis Kemristekdikti - Halal Bi Halal Keluarga Besar BSNP: Perlu Penyamaan Pemahaman Terhadap Pendidikan Berbasis Standar - BSNP Laksanakan Uji Publik Standar Nasional di 15 Provinsi Masyarakat Menyambut dengan Positif dan Memberikan Apresiasi - Erika Budiarti Lakoni dan Kiki Yuliati Terpilih Menjadi Ketua dan Sekretaris BSNP - Pesan Anies Baswedan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Lensa BSNP

Keterangan Gambar Cover Pelaksanaan uji publik draf standar nasional pendidikan di Provinsi Bali (19-21/8/2016). Anggota BSNP, tim ahli dan sebagian responden berpose bersama seusai pengisian instrumen dan pelaksanaan Focus Group Discussion (foto atas). Anggota BSNP, Tim Ahli dan narasumber harmonisasi dan sinkronisasi standar nasional pendidikan berpose bersama. Acara dilakukan pada tanggal 30-31 Juli 2016 (foto bawah).

Vol. XI/No. 3/September 2016

PEMBENAHAN MUTU GURU Teuku Ramli Zakaria*

Pendahuluan

Guru merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan program-program pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, tidak ada yang meragukan, betapa pentingnya peran guru bagi keberhasilan upaya peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan di sekolah. Menurut Pasal 8 Undang Undang Guru No, 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

K

ualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru, se suai dengan jenis, jenjang, serta satuan pendidikan formal di tempat guru itu ditugaskan. Adapun kompetensi adalah sejumlah kemampuan yang harus dimi liki oleh guru, untuk menunjang keberhasilannya dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini. Bila di suatu sekolah kualifikasi dan kompetensi guru baik, diharapkan akan memberi dampak positif terhadap mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Demikian juga sebaliknya, bila kualifikasi dan kompetensi guru kurang baik, maka akan memberi dampak negatif pula terhadap mutu pendidikannya.

1) Penulis adalah praktisi pendidikan, Anggota BSNP, dan Dosen Fak. Tarbiyah UIN Syahid Jakarta

Kualifikasi Guru Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan (SNP) yang telah diubah de ngan PP No. 32 Tahun 2013 dan PP No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang SNP, kuali fikasi akademiki adalah tingkat pendi dikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik, yang dibuktikan de ngan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dalam Peraturan Men teri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Aka demik dan Kompetensi Guru diatur bah wa guru pada jenjang pendidikan anak usia dini serta pada semua jenjang pendidikan dasar dan menengah, harus berpendidikan minimal Diploma IV atau Sarjana (S1) dalam bidang-bidang yang relevan. Yang dimaksud dengan bidangbidang yang relevan: untuk satuan pendidikan anak usia dini, berpendidikan minimal Diploma IV atau Sarjana dalam bidang pendidikan anak usia dini; untuk satuan pendidikan jenjang SD/MI. Minimal berpendidikan Diploma IV atau Sarjana dalam bidang pendidikan SD; untuk satuan pendidikan jenjang SMP/ MTs, minimal berpendidikan Diploma IV atau Sarjana sesuai dengan Program Studi atau mata pelajaran yang diampu pada satuan pendidikan. Demikian juga untuk guru satuan pendidikan jenjang SMA/MA, minimal berpendidikan Diploma IV atau Sarjana sesuai dengan Program Studi atau mata pelajaran yang diampu pada satuan pendidikan. Dengan terpenuhinya kualifikasi pendidikan tersebut, diharapkan, selain memenuhi persyaratan berkelayakan dalam melaksanakan tugas, juga memiliki kemampuan minimal bagi guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik profesional.

Kompetensi Guru Menurut Undang-undang No. 14


3

Tahun 2005 tentang Guru dan Do sen, Peraturan Pemerintah No. 19 Ta hun 2005 tentang Standar Nasional Pen di dikan, dan Kompetensi Guru, ada 4 kompetensi yang harus dimiliki guru, yaitu: 1. kompetensi pedagogik, 2. kompetensi kepribadian, 3. kompetensi profesional, dan 4. kompetensi sosial. Kompetensi pedagogik adalah kompetensi berkaitan dengan metodologi dan kependidikan. Kompetensi kepribadian adalah karakteristik keperibadian yang sesuai dan/atau dapat menunjang keberhasilannya dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik. Kompetensi pro fesional adalah penguasaan bidang kahlian dan/atau mata pelajaran yang diampu pada jenjang dan/atau jenis sa tuan pendidikan tertentu. Adapun kompetensi sosial adalah karakteristik berkaitan kemampuannya dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan sesama pendidik, dengan peserta didik, dan dengan masyarakat pada umumnya. Berbeda dengan klasifikasi kompetensi dalam perundang-undangan tersebut di atas, penulis lebih cenderung mengklasifikasikan kompetensi guru menjadi 4 sebagai berikut. 1. kompetensi penguasaan substansi; 2. kompetensi penguasaan metodologi; 3. kompretensi penguasaan evaluasi; 4. integritas kepribadian (moralitas, motivasi, dan dedikasi) Penguasaan substansi adalah pengu asaan bidang keahlian atau mata pelajaran yang diampu. Penguasaan substansi merupakan modal dasar bagi guru untuk dapat mengajar dengan baik. Contoh, seorang anak desa yang rumahnya dekat kali dan dapat berenang dengan baik, pasti dapat mengajar orang lain untuk berenang. Tidak mungkin seseorang yang tidak dapat berenang dapat mengajar orang lain berenang. Berkaitan dengan substansi, seorang guru matematikan harus me nguasai mata pelajaran matematia de ngan sangat baik, seorang guru sejarah, harus menguasai mata pelajaran sejarah dengan sangat baik, demikian juga de ngan berbagai mata pelajaran yang lain.

4

Selanjutnya guru perlu menguasai metodologi mengajar dengan baik juga untuk dapat mengajar secara baik dan efektif. Kompetensi kedua ini merupa kan ilmu dan keterampilan yang perlu dimiliki oleh guru untuk dapat mengajar atau mentrasfer pengetahuan, nilai, dan keterampilan yang ada dalam mata pelajaran yang diampu dengan baik kepada peserta didik. Kompetensi yang ketiga, penguasaan evaluasi. Kom petensi ini perlu dimiliki oleh guru, untuk dapat mengetahui secara tepat dan akurat efektivitas dan tingkat keberhasilan pembelajaran yang telah diselenggarakan. Dalam klasisifikasi kompetensi pendidik menurut peraturan perundang-undangan, kompetensi ketiga ini dimasukkan dalam kompetensi pedagogi. Kompetensi keempat adalah integritas kepribadian yang terdiri dari minimal 3 subkomtensi: moralitas, motivasi, dan dedikasi. Subkompetensi pertama, seorang guru harus memiliki moralitas yang baik dan dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Guru yang memiliki moralitas yang baik, akan cenderung dihargai oleh peserta didik, akan cenderung diikuti nasehat-nasehatnya, dan akan cenderung diikuti dengan baik proses pembelajaran yang diselenggarakan. Sebaliknya, seseorang guru de ngan moralitas kurang baik, selain tidak dapat menjadi teladan yang baik, secara psikologis para peserta didik akan cen derung menilai negatif, dan akan cenderung mengabaikan proses pembelajaran yang diselenggarakannya. Selanjutnya, berkaitan dengan subkompetensi kedua dari integritas kepri badian, guru juga harus dapat berperan sebagai motivator yang baik bagi pe serta didik. Sebagai seorangf motivator, guru harus memiliki motivasi kerja yang tinggi. Tidak mungkin sese orang yang tidak memiliki motivasi tinggi dapat menjadi motivator untuk orang lain. Subkompetensi yang ketiga berkaitan dengan integritas kepribadian adalah dedikasi atau semangat peng abdian yang tinggi, yang desertai de ngan komitmen, tanggung jawab, dan keikhlasan dalam melaksanakan tugas, kasih sayang yang tulus kepada peserta


didik, dan keinginan yang keras untuk mencapai hasil kerja terbaik. Menurut hemat penulis, kompetensi terakhir (integritas kepribadian) lebih me nentukan kinerja guru dan lebih penting bagi keberhasilan proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Hal ini dapat diilustrasikan sebagai berikut: seandainya di suatu sekolah ada guru matetatika, tidak ada guru fisika. Guru matematika tersebut diberi tanggung jawab untuk mengajar mata pelajaran fisika. Bila guru tersebut memiliki integritas kepribadian yang baik (morali tas, motivasi, dan dedikasi) memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, yang bersangkutan akan berusaha keras untuk mendalami pelajaran fisika dan untuk dapat mengajar dengan baik, maka guru tersebut akan dapat mengajar fisika dengan baik pula. Sebaliknya, dalam contoh kasus ini, bila guru tersebut kurang memiliki motivasi, tidak berdedikasi, dan rendah rasa tanggung jawabnya, walaupun yang bersangkutan memiliki latar belakang fisika, belum tentu dapat mengajar fisika dengan baik. Pada tahun 1996, penulis pernah melakukan penelitian di sejumlah SMA di DKI Jakarta. Sekolah-sekolah yang terlibat dalam studi tersebut meliputi sekolah kategori baik, sekolah kategori sedang, dan sekolah kategori kurang, berdasarkan capaian Nilai EBTANAS Murni (NEM). Studi ini juga meliputi sekolah berstatus negeri dan swasta. Hasil studi ini menunjukkan bahwa pa da sekolah negeri tidak ada perbedaan yang signifikan berkaitan dengan kuali fikasi dan kompetensi guru. Sekolah negeri yang capaian NEM rata-rata tinggi, misalnya SMA Negeri 8 sebagai sekolah unggulan di DKI Jakarta, faktor siswa lebih signifikan peranannya. Siswa SMA unggulan seperti ini, ketika masuk melalui proses seleksi de ngan sangat yang sangat ketat. Dalam pro ses seleksi tersebut terpilih lulusan SMP dengan NEM tertinggi, kecerdasan ratarata tinggi, semangat belajar rata-rata tinggi, kemudian mereka masuk lingkungan belajar yang kondusif dan kompetitif. Kemudian, dalam ujian akhir di SMA, mereka akan cenderung memperoleh capaian NEM yang tinggi pula.

Berdasarkan hasil kajian ini, input siswa lebih menentukan tingkat capaian hasil belajar siswa dibandingkan dengan kualifkasi dan kompetensi guru (Teuku Ramli, 1996).

Ujian Kompetensi Guru Bertitik tolak dari argumentasi tersebut pula, Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan memiliki salah satu program mengadakan Uji Kompetensi Guru (UKG). Dengan UKG diharapkan dapat diketahui de ngan pasti tingkat kompetensi guru, untuk setiap guru dan pada setiap sekolah. Almarhum Sulistio (pada waktu itu sedang menjabat Ketua Umum PGRI) kurang sependapat dengan UKG. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, berpendapat bahwa orang tua berhak untuk mengetahui kompetensi guru yang mengajar anak-anak mereka. Rendahnya nilai yang dicapai siswa dan berbagai gejala negatif dalam perilakaku siswa dapat diasumsikan bersumber dari kom petensi guru. Sebuah pertanyaan besar yang perlu dijawab, apakah UKG dapat menjadi solusi yang tepat untuk membenahi kompetensi dan mutu guru saat ini? Ada 2 kompetensi yang diujikan dalam UKG, yaitu kompetensi profesio nal: penguasaan mata pelajaran yang diajarkan masing-masing guru; dan kom petensi pedagogik, yaitu penguasaan strategi, metodologi, dan teknik pembelajaran. Penguasaan substansi ma ta pelajaran dan metodologi pembela jaran memang penting bagi keberhasilan proses pembelajaran. Namun demikian, berdasarkan argumentasi dan ilustrasi dalam uraian di atas, integritas kepribadian lebih menentukan dan le bih penting dari penguasaan mata pelajaran dan metodologi. Apabila pemerintah melakukan uji kompetensi guru untuk kepenting an pemetaan, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, antara lain sbb. Pertama, UKG perlu dilakukan dengan seksama dan dipersiapkan serta dilak sanakan dengan sebaik-baiknya. Kedua, penilaian perlu dilakukan secara menyeluruh, meliputi: kompetensi profesional, kompetensi pedagogis, kom-


5

Perbaikan kinerja guru Upaya peningkatan kinerja guru perlu dilakukan dengan upaya-upaya yang memberdayakan dan menumbuh-kembangkan semangat serta kesadaran profesional pada guru dalam melaksanakan tugas. Tugas guru bukan hanya mengajar. Berdasarkan rumusan tujuan pendidikan dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, guru memiliki tiga tanggung jawab profesional yang diemban, yang satu dengan yang lain saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Pertama, tugas guru adalah mendidik, mengembangkan kecerdasan spiritual dan sosial peserta didik, untuk menjadi pribadi yang baik, warga masyarakat yang baik, dan warga negara yang baik, yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia. Kedua, mengajar, mengembangkan kecerdasan intelektual pserta didik, berpengetahu an luas dan memiliki keterampilan yang baik dalam berpikir. Ketiga, tugas guru adalah melatih, mengembangkan kecer dasan kenestetika atau keterampilan peserta didik, sesuai dengan karakteris tik dan tuntutan kompetensi dasar da lam mata pelajarannya. Selain dari itu, untuk meningkatkan kinerja guru perlu adanya kebijakan yang dapat menumbuh-kembangkan budaya kerja yang baik, yang dapat memberi motivasi kepada guru untuk melaksanakan tugas profesionalnya dengan sebaik-baiknya, antara lain melalui tunjangan berbasis kinerja serta positive & negative reinforcement lainnya.

6

Penutup Pembinaan guru, sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan program-program pendidikan di sekolah, sangat penting dilakukan. Guru memang perlu dites, namun sebaiknya bukan tes masal seperti UKG. Guru perlu dites de ngan baik ketika proses seleksi. Setelah diterima menjadi guru, upaya-upaya pembinaan dan pemberdayaan yang lebih diperlukan. Dalam rangka pembinaan guru, salah satu data yang tersedia di Kementerian Pendidikan dan Ke budayaan dan sangat bermaanfaat adalah hasil Ujian Nasional. Data hasil Ujian Nasional yang jujur dapat digunakan untuk melihat kekuatan dan kelemahan guru pada berbagai mata pelajaran. Berdasarkan data ini dapat dilakukan training-training pembinaan

“

Analisa hasil

Ujian Nasional dapat digunakan untuk melihat kekuatan dan kelemahan

“

petensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Pembenahannya juga perlu dilakukan secara simultan pada 4 kompetensi tersebut. Ketiga, perlu memperhatikan dampak psikologis terhadap guru. Penyelenggaraan UKG yang kurang tepat dapat memberi dampak psikologis negatif kepada para guru. Guru dapat perasaan dipojokkan dan direndahkan dengan UKG. Selain dari itu, bila UKG diselenggarakan sebagai sebuah program yang berkelanjukan, dapat menumbuh-kembangkan training-training persiapan UKG, yang kurang bermanfaat dan kontraproduktif bagi upaya perbaikan kinerja guru.

guru pada berbagai mata pelajaran

guru pada tingkat sekolah, kabupaten/ kota, provinsi, dan bahkan pada tingkat nasional. Bila diperlukan, untuk melihat kelemahan guru dalam mata pelajaran tertentu, dapat dilakukan tes secara sampling dalam rangka need assessment. Dengan demikian biaya penye lenggaraan tes tidak terlalu besar, dan secara psikologis guru juga tidak merasa dipojokkan. Kata kunci yang paling penting dalam rangka pembenahan mtu guru adalah menumbuh-kembangkan semangat dan kesadaran profesional. Penekannya pembinaannya integritas kepribadian sebagai pendidik profesional yang bertanggung jawab. 


BSNP dan BAN S/M Bahas Perangkat Akreditasi Sekolah Madrasah

Mulai Tahun 2017 Diberlakukan Perangkat Baru Bambang Suryadi*

Anggota BSNP berpose bersama anggota BAN S/M setelah membahas perangkat akreditasi di ruang sidang BSNP Cipete (9/8/2016). Akreditasi satuan pendidikan dilakukan untuk mengukur pencapaian standar nasional pendidikan pada tingkat sekolah/ madrasah.

* Anggota BSNP dan dosen Fakultas Psikologi UIN Jakarta

S

tandar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria kriteria minimal ten tang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan. SNP bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. SNP disempurnakan secara terencana, terarah dan berkelanjutan sesuai dengan tantangan dan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, regional, dan global. Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sebagai lembaga yang independen dan profesional memiliki kewe nangan mengembangan SNP yang meliputi Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Stanadr Isi (SI), Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Pendidik dan Tenaga

Kependidikan, Standar Sarana dan Pra sarana, Standar Pengelolaan, dan Stan dar Pembiayaan. Sementara Badan Akre ditasi Sekolah/Madrasah (BAN S/M) me miliki kewenangan mengukur pencapaian SNP oleh satuan pendidikan melalui akreditasi sekolah/madrasah. Dalam melakukan akreditasi, BAN S/M menggunakan perangkat atau instrumen yang dikembangkan dengan me ngacu kepada SNP. Demikian catatan dari pertemuan BSNP dan BAN S/M untuk membahas interaksi antara SNP dan perangkat akreditasi, di ruang siding BSNP pada hari Selasa, 9 Agustus 2016. Turut hadir da lam pertemuan ini sembilan orang anggota BSNP dan seluruh anggota BAN S/M yang berjumlah 13 orang. Rapat dipimpin oleh Sekretaris SBNP. Menurut Abdul Mu’ti Ketua BAN S/M, sampai tahun 2016, BAN SM masih menggunakan perangkat akreditasi


7

lama. Perangakt baru akan diberlakukan tahun 2017. Dalam rangka persiap an pemberlakuan perangkat baru, BAN S/M masih pada tahap sinkronisasi akhir untuk perangkat berdasarkan standar yang baru, yaitu SKL, SI, Standar Proses, dan Standar Penilaian yang ditetapkan pada tahun 2013. “Kami menggunakan empat standar baru yang ditetapkan menjadi Peratur an Menteri pada tahun 2013 dan empat standar yang telah direkomendasikan BSNP untuk ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Ke budayaan”, ungkap Abdul Mu’ti. Dalam perangkat baru ini, tambah Mu’ti, ada bagian yang berbeda. Dalam perngkat lama, BAN S/M mengacu 100% SNP, tetapi dalam perangkat baru, BAN S/M mengacu 100% SNP dan peraturan lain yang terkait dengan mutu pendi dikan. Diantaranya Permendikbud yang secara integral terkait dengan penja minan mutu pendidikan. Hal ini dilakukan karena setelah BAN S/M menggunakan perangkat akreditasi selama 7-8 tahun, ada beberapa hal di dalam SNP yang dalam implementasi akreditasi di lapangan kurang relevan. Misalnya, di dalam standar pendidik dan tenaga kependidikan, disebutkan ada tenaga Tata Usaha pada jenjang SD/MI, namun di lapangan, pada kenyataannya belum ada tenaga TU di SD/MI. Selain itu, menurut Mu’ti, BAN S/M ju ga melakukan inovasi. Misalnya terkait dengan standar pembiayaan, pada tahun 2007, semangat yang dibangun oleh Pemerintah adalah sekolah gratis. Maka perangkat akreditasi juga meng akomodasi sekolah gratis tersebut. Im plikasinya, jika ada satuan pendidikan yang memungut biaya pendidikan, skornya menjadi rendah. Namun se te lah dievaluasi, khususnya untuk swasta, jika komponan pungutan biaya ini diberlakukan, menjadi tidak adil, sebab sumber dana sekolah swasta adalah dari masyarakat. “Jika sekolah gratis dan berbayar di perlakukan sama, padahal secara sis tem, sekolah tersebut harus memungut biaya dari masyarakat, maka menjadi tidak fair”, ucap Mu’ti.

8

Pencapaian dan Pemanfaatan Hasil Akreditasi Lebih lanjut Mu’ti menjelaskan bah wa sampai tahun 2016, sekolah/ madrasah yang sudah memenuhi persyaratan akreditasi, sudah diakreditasi. Sekolah/madrasah yang belum diakreditasi adalah yang belum memenuhi persyaratan. Selama ini, BAP melakukan akreditasi dari daerah yang terdekat dengan kota provinsi, baru menambah ke luar daerah. Hal ini dilakukan karena keterbatasan anggagran. Namun, mu lai tahun 2016, ada perubahan kebijakan. Yaitu BAN S/M menetapkan kuota dan sasarannya terlebih dahulu dengan mempertimbangkan daerah yang terpencil. Dengan cara ini sekolah/madrasah di daerah Tiga T, bisa diakreditasi. Dari delapan jenis SNP, secara umum, hasil akreditasi tahun 2015 menunjukkan bahwa pada jenjang SD/MI, pencapaian SKL masih rendah. Sementara pada jenjang SMP/MTs dan SMK pencapaian yang paling rendah adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan. Pada jenjang SMA/MA dan SLB, pencapaian yang paling rendah adalah standar sarana dan prasarana. Terkait dengan pemanfaatan hasil akreditasi, BAN S/M memberikan apresiasi kepada BSNP yang telah menetapkan sekolah pelaksana Ujian Nasional (UN) harus terakreditasi, meskipun jumlah peserta UN kurang dari dua puluh siswa. Kebijakan ini secara eksplisit di nyatakan di dalam Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaraan Ujian Nasional yang ditetapkan BSNP. Pada kesempatan tersebut, Ketua BAN S/M juga menyampaikan supaya Direktorat terkait di Kementerian Pen didikan dan Kebudayaan menjadikan hasil akreditasi sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan, khususnya yang terkait dengan pemberian bantuan. “Jika ada sekolah mengajukan bangtuan untuk ruang kelas, tetapi hasil akreditasi menunjukkan ruang kelas lebih, maka permohonan itu sebaiknya tidak diterima. Bahkan, jika hasil akreditasi menunjukkan ruang kelas kurang, meskipun tidak mengajukan proposal,


Direktorat perlu memberikan prioritas untuk mendapat bantuan”, ucap Mu’ti. Selain itu, tambah Mu’ti, Pemerintah Daerah telah menjadikan hasil akreditasi sebagai acuan dalam melakukan pe rencanaan dan penganggaran progam kerja. Hasil akreditasi digunakan untuk afirmasi kebijakan mutu. Di Magelang Jawa Tengah, misalnya, penyusunan

“

BSNP dan BAN SM

perlu memberikan

endorsement ke Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan hasil akreditasi dalam peningkatan mutu pendidikan. Diantaranya adalah dengan menjadikan hasil akreditasi sebagai acuan dan pertimbangan dalam melakukan perencanaan dan

“

penganggaran pendidikan melalui APBND.

anggaran sudah menyesuaikan dengan 8 SNP. Artinya, masyarakat sebagai user sudah mempercayai hasil akreditasi sebagai instrumen untuk peningkatan mutu pendidikan. “Pemanfaatan hasil akreditasi seperti yang dilakukan Kabuapten Magelang perlu dijadikan model sebagai bentuk pengejahwantahan dari semboyan BAN S/M akreditasi bermutu untuk pendi dikan bermutu”, ucap Mu’ti. Sementara itu, Toni Toharudin ang-

gota BAN S/M dalam paparannya menyampaikan bahwa data di BAN S/M sudah terintegrasi dengan data di PDSPK (Puast Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan). Pengintegrasian data ini dilakukan melalui penggunaan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN). Setiap sekolah yang memiliki NPSN sudah memiliki izin operasional dari Kemdikbud. Di akhir pertemuan, disepakat bahwa BSNP dan BAN SM perlu memberikan endorsement ke Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan hasil akreditasi dalam peningkatan mutu pendidikan. Diantaranya adalah dengan menjadikan hasil akreditasi sebagai acuan dan pertimbangan dalam melakukan perencanaan dan penganggaran pendidikan melalui APBND.

Akreditasi SPK Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) merupakan bagian dari sistem pendi dikan nasional. Oleh karena itu, SPK juga harus diakreditasi. Menurut Ketua BAN S/M, pada tahun 2017, pelakanaan akreditasi pada SPK dilakukan de ngan perangkat yang memadukan antara komponen pada SNP dan komponen pada standar yang digunakan masingmasing SPK dari mitra pengelolaanari luar negeri. “SPK yang melakukan kerjasama dengan Cambridge misalnya, maka kom ponen akreditasi akan mengguna kan komponen SNP dan standar yang digunakan oleh Cambridge”, ucap Mu’ti seraya menambahkan BAN S/M akan melakukan pelatihan bagi asesor akreditasi SPK. Terkait dengan kompetensi asesor, BAN S/M melatih asesor pada tingkat nasional. Mulai tahun2016, BAN S/M menetapkan standar pelatihan nasio nal, tetapi pelaksanaannya ada di BAP. Rekrutmen asesor dilakukan secara ter buka. Setiap asesor memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh BAN SM. Pelatihan asesor dihadiri anggota BAN S/M sekurang-kurangnya satu orang. Selain itu juga ada penilaian kinerja terhadap asesor. Ada asesor yang sebagian diberhentikan dan sebagian tidak diberi pekerjaan berdasarkan hasil penilaian kinerja. 


9

Berita BSNP* PENGEMBANGAN STANDAR KOMPTENSI GURU SMK

Guru SMK Harus Memiliki Sikap Kerja dan Wawasan Vokasi

B

SNP sebagai badan independen dan mandiri memiliki kewenangan mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi standar nasional pendidikan. Dalam proses pelaksana annya, BSNP dapat membentuk tim ahli yang besifat ad hoc dan bekerja sama dengan mitra kerja dari direktorat terkait. Salah satu mitra kerja BSNP tahun 2016 adalah Direktorat Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pengembangan standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru SMK. Bentuk kemitraan yang dilakukan adalah dengan memfasilitasi tiga kali pertemuan untuk pengembangan, penelaahan dan revisi draf standar. Menurut Khomsiyah anggota BSNP yang sekaligus sebagai koordinator kegiatan, sampai saat ini sudah ada tiga pertemuan yang difasilitasi Direktorat Pembinaan SMK. Pertama, tanggal 12-14 Mei 2016 dengan mengundang guru-guru SMK untuk pengembangan draf standar. Kedua, tanggal 26-28 Mei 2016 dengan mengundang dosen dari LPTK untuk menelaah draf standar. Ketiga, tanggal 18-20 Juni 2016 dengan mengundang widia iswara dari P4TK untuk menelaah draf standar sebelum dilakukan uji coba di lapangan. Ketiga kegiatan tersebut dilaksanakan di Kota Tangerang Selatan dan dihadiri oleh anggota BSNP yang terlibat dalam kegiatan dan sebagian tim ahli. “BSNP sangat berterima kasih dan memberikan apresiasi kepada Direktorat Pembinaan SMK yang telah memfasilitasi pertemuan ini.

10

Hal ini dilakukan karena pengembangan standar guru SMK sangat komplek mengingat ada 46 program keahlian dan dalam perkembangan terakhir ada 7 tambahan program keahlian, sehinggal total seluruhnya ada 53 program keahlian”, ucap Khomsiyah dalam paparan pengarahan kepada para reviewer di di BSD Tangerang Selatan (18/6/2016). Tujuah program keahlian yang dimaksud Khomsiyah tersebut meliputi rekayasa untuk bidang teknologi dan rekayasa, farmasi dan ke perawatan untuk bidang kesehatan, nautika dan teknika untuk bidang perikanan dan kelautan, serta usaha perjalanan wisata dan akomodasi perhotelan untuk bidang pariwisata. Lebih lanjut Khomsiyah mengatakan, output dari kegiatan ini adalah adanya standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru SMK yang mencakup aspek pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial untuk tiga jenis guru SMK, yaitu normatif, adaptif, dan produktif, dengan fokus pada guru produktif. Sementara Djemari Mardapi Ketua Tim Ahli menjelaskan bahwa format standar yang dikembangkan tahun 2016 berbeda dengan format standar sebelumnya. Pada format lama, standar mencakup Standar Kompetensi(SK) dan Kompetensi Dasar (KD), sedangkan pada format baru standar mencakup elemen kompetensi dan sub-elemen kompetensi. Khusus untuk guru produktif, tambah Djemari, pada kompetensi profesional ada tiga kemampuan yang menjadi kekhasan guru


Responden uji publik dan focus group discussion sedang mengisi instrumen draf standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru SMK/MAK di Surabaya (6/8/2016). Kegiatan ini dipandu oleh tim ahli Suwarto dan Wardani.

* Bambang Suryadi

Berita BSNP

“

Memiliki sikap kerja dan wawasan vokasi inilah yang menjadi faktor pembeda antara kompetensi guru SMK dan guru SMA

“

--Djemari Mardapi Tim Ahli BSNP--

SMK, yaitu sikap kerja yang diwujudkan dalam kemampuan guru untuk mendemonstrasikan, mengevaluasi, dan membimbing sesuai de ngan program keahiannya. Sedangkan untuk guru normatif dan adaptif, guru SMK harus memiliki wawasan vokasi, selain memenuhi kompetensi sebagaimana yang dipersyaratkan untuk guru SMA. “Memiliki sikap kerja dan wawasan vokasi inilah yang menjadi faktor pembeda antara kompetensi guru SMK dan guru SMA”, tegas Djemari sembari memberi contoh seorang guru Bahasa Inggris di SMK harus memiliki wawasan tentang istilah-istilah Bahasa Inggris yang dipakai di dunia vokasi.

Pengembangan SKL dan SI SMK/MAK

Sementara itu, BSNP bekerja sama dengan Direktorat Pembinaan SMK juga mengembang-

kan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Standar Isi (SI) SMK/MAK. Ada dua alasan yang melatarbelakangi perlunya pengembang an SKL dan SI SMK/MAK tersebut. Pertama, seiring dengan adanya revisi empat standar yang menjadi acuan revisi Kurikulum 2013, pada batang tubuh Permen dikbud Nomor 20 Tahun 2016 tentang Stan dar Kompetensi Lulusan secara eksplisit disebutkan SKL SMK/MAK, namun lampiran Permendikbud tersebut belum memuat SKL SMK/MAK. Kedua, SMK/MAK memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan karakteristik SMA/MA. Lulusan SMK/MAK disiapkan untuk bekerja di dunia usaha dan industry, sedangkan lulusan SMA/MA disiapkan untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. “Karena SKL SMK/MAK disusun baru, maka SI yang sudah ada di dalam Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 juga perlu disesuaikan”, ucapk Khomsiyah anggota BSNP dalam rapat pleno di Jakarta seraya menambahkan BSNP dan Direktorat Pembinaan SMK sepakat pengemabangan SKL dan SI SMK/MAK selesai pada bulan September. Pengembangan SKL SMK/MAK, tambah Khomsiyah, melibatkan akademisi dari LPTK dan P4TK, praktisi, guru, serta ahli dari dunia usaha dan industri. Semuanya bekerja sebagai tim dan difasilitasi oleh Direktorat Pembinaan SMK. BS

DJEMARI MARDAPI: DI JERMAN GURU VOKASI DIPILIH DARI LULUSAN TERBAIK DAN GAJINYA SAMA DENGAN GAJI DOKTER

B

elum lama ini Djemari Mardapi Ketua Tim Pengembangan Standar Kualifikasi Aka demik dan Kompetensi Guru SMK melakukan kunjungan kerja dan benchmarking ke Jerman untuk melihat dari dekat tentang sistem pendidikan vokasi di Jerman. Kunjungan kerja ini dilakukan setelah kunjungan Presiden Jokowi ke Jerman dan difasiitasi oleh Direktorat Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain Djemari Mardapi, turut ikut dalam kunjungan kerja yang dilakukan pada tanggal 1 sampai dengan 7 Juni 2016 ini adalah Kumaidi (UMS), Sunarto (UNY), dan Bahrun Kepala Bidang Kurikulum Direktorat Pem binaan SMK. Selama di Jerman rombongan berkunjung ke Frankfurt dan Bone. Ada beberapa catatan penting yang didapat dari kunjungan tersebut sebagaimana disampaikan Djemari dengan gaya bertutur kepada reporter Buletin BSNP.

“Di Jerman, masa studi bervariasi, ada 2, 3, dan 4 tahun, sesuai dengan tingkat kompleksitas jenis pekerjaan. Untuk keterampil an mengecet misalnya, cukup dua tahun. Hal ini berbeda dengan kondisi di Indonesia yang hanya ada dua program yaitu program 3 dan 4 tahun. Bidang teknik sepeda motor masa studinya sama dengan bidang teknik kendaraan ringan (mobil),yaitu tiga tahun. Padahal kompleksitas sepeda motor sangat berbeda de ngan mobil”, ucap Djemari mengawali obrol an di sela-sela kesibukannya dalam kegiatan penelaahan draf standar kompetensi guru SMK di Tangerang Selatan (18-20/6/2016). Bagian yang menarik dan lebih penting lagi adalah kenyataan bahwa dunia usaha dan industri (DUDI) bersedia menerima siswa pendidikan vokasi sejak awal proses pembelajar an sampai perekrutan tenaga kerja terampil. Sebagai contoh, pada semester satu siswa be-


11

Berita BSNP

“

Dunia usaha dan industri di Jerman bersedia menerima siswa pendidikan vokasi sejak awal proses pembelajaran sampai perekrutan tenaga kerja terampil. Guru pendidikan vokasi di Jemarn dipilih dari lulusan terbaik dari pendidikan vokasi ditambah dengan pendidikan tinggi yang sesuai dengan bidang keahliannya

“

lajar teori di sekolah, pada semester dua siswa melakukan praktik industri di perusahaan, dan semester tiga kembali lagi ke sekolah untuk meneruskan pembelajaran. “Melalui proses kemitraan seperti ini, siswa memiliki keseimbangan antara penguasaan teori dan keterampilan di dunia kerja”, ucap anggota BSNP periode I dan II tersebut. Persepsi masyarakat Jerman terhadap pendidikan vokasi juga berbeda dengan persepsi masyarakat Indonesia. “Masyarakat Indonesia beranggapan siswa yang masuk ke pendidikan vokasi dianggap kurang memiliki potensi akademik yang tinggi. Sehingga sebagian orang tua siswa merasa kurang bangga jika anaknya masuk ke pendi dikan vokasi (SMK). Sebaliknya, masyarakat Jerman memiliki cara pandang yang positif terhadap siswa yang masuk ke pendidikan vokasi. Sebab setiap anak dipandang memiliki potensi dan keunikan tersendiri untuk memasuki dunia kerja”, ucapnya. Terkait dengan kompetensi guru pendidikan vokasi, guru yang mengajar mata pelajaran umum harus memiliki wawasan vokasi. Sebagai contoh, guru Bahasa Inggris, selain menguasai materi Bahasa Inggris pada pendidikan regular, juga harus memiliki wawasan vokasi dan menguasai istilah-istilah khusus yang terkait dengan vokasi. Lebih lanjut Djemari menambahkan, guru pendidikan vokasi di Jemarn dipilih dari lulus an terbaik dari pendidikan vokasi ditambah dengan pendidikan tinggi yang sesuai dengan bidang keahliannya. Apresiasi pemerintah terhadap guru pendidikan vokasi sangat tinggi. “Gaji guru pendidikan vokasi di Jerman sama dengan gaji dokter”, ucap Djemari sembari menambahkan pajak penghasilan di

Jerman sangat tinggi, sekitar 40% dari penghasilan. Apakah praktik baik di Jerman bisa dite rapkan di Indonesia? Menurut Djemari untuk menerapkan persis yang ada di Jerman tidak bisa. Namun ada beberapa hal yang bisa dilakukan, diantaranya adalah meninjau kembali jumlah bidang keahlian, program keahlian, dan paket keahlian dalam kaitannya dengan masa studi. Tidak semua masa studi dibuat sama. Yang lebih penting lagi perlu dibangun kemitraan antara SMK dan dunia usaha dan industri mulai dari proses pembelajaran sampai pada penempatan tenaga kerja. “Paling tidak ada kepastian jika siswa sudah tamat dari SMK ada lapangan kerja yang jelas”, tutur Djemari mengakhiri cerita. 

88.958 SISWA LULUSAN SMA SEDERAJAT IKUT UJIAN NASIONAL PERBAIKAN

B

adan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) bersama Badan Penelitian dan Pengem bangan Kementerian Pendidikan dan Kebu dayaan melaksanakan Ujian Nasional Per baikan (UNP) pada tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan 7 September 2016. UNP adalah Ujian Nasional pada jenjang SMA/MA/ SMAK/SMTK, SMK/MAK, dan Program Paket C untuk peserta UN tahun 2015 dan 2016 yang memenuhi persyaratan. UNP Bersifat pilihan/ tidak wajib. Menurut Bambang Suryadi pada tahun 2016 ini BSNP melaksanakan UNP dua kali. Pertama pada bulan Februari bagi mereka peserta UN tingkat SMA sederajat tahun 2015

12

yang belum mencapai standar. Kedua, pada akhir Agustus dan awal September 2016. “Sesuai dengan POS Ujian Nasional, pe lak sanaan UNP ini dijadwalkan pada bulan Oktober. Namun dengan pertimbangan tertentu dan berdasarkan usulan dari daerah, pelaksanaannya dimajukan ke akhir Agustus dan awal September”, ucapnya saat memim pin rapat pleno BSNP (22/8/2016). Sesuai dengan panduan pelaksanaan UNP yang ditetapkan BSNP, ada tiga persyaratan Peserta UNP. Pertama memiliki nomor peserta UN seperti yang tercantum dalam kartu peserta UN 2015 dan 2016. Kedua, memiliki nilai ku rang dari atau sama dengan 55 (lima puluh


Berita BSNP lima) pada mata ujian tertentu. Ketiga, belum menempuh UN atau UN Susulan atau belum menempuh UN secara lengkap. Menurut T. Ramli Zakaria anggota BSNP sekaligus sebagai koordinator penyelenggaraan ujian nasional, UNP dilaksanakan dalam bentuk ujian berbasis komputer (UNBK). Soal UNP mengacu pada kisi-kisi UN 2015/2016. Hasil UNP, tambah Ramli, dilaporkan dalam

sehari. Kesembilan kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Pidie, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Batang Hari, Kota Padang, Kota Tual Maluku, Kabupaten Seram Barat, Kota Palu, dan Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah. Selama pelaksanaan UNP, anggota BSNP melakukan pemantauan di satuan pendidikan. Tujuannya adalah untuk memastikan UNP di-

bentuk SHUNP yang memuat nilai mata ujian yang ditempuh pada UNP dan ditandatangani oleh Ketua Pelaksana UNP yang ditetapkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara itu, secara terpisah Nizam Ke pala Puspendik mengatakan bahwa pada saat pendaftaran dibuka, sebanyak 214.692 orang yang mendaftar UNP. Dari jumlah tersebut, sebanyak 88.958 (41%) orang yang daftar ulang, dengan rincian dari SMA/MA sebanyak 57.555 peserta, SMK sebanyak 31.373 peserta, dan Paket C sebanyak 30 peserta. Lebih lanjut Nizam mengatakan bahwa UNP dilaksanakan dalam tiga sesi sehari. Na mun karena keterbatasan sarana dan prasarana ujian, ada sembilan kabupaten/kota yang melaksanakan UNP dalam empat sesi

laksanakan sesuai dengan panduan pelaksanaan yang ditetapkan BSNP. “BSNP memantau pelaksanaan UNP di sa tuan pendidikan untuk memastikan UNP dilaksanakan sesuai dengan panduan pelaksanaan UNP. Hasil pemantauan dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan ujian di masa mendatang”, ucap Bambang Suryadi dalam rapat pleno BSNP tanggal 23 Agustus 2016. Ke depan, tambahnya, ada wacana untuk menghilangkan istilah ‘perbaikan’, sehingga hanya ada istilah UN tahap pertama dan UN tahap kedua. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong peserta UN lebih serius dalam mempersiapkan diri. Sebab, berdasarkan analilsis hasil UNP pada bulan Februari 2016, peserta UNP yang mengalami kenaikan nilai masih sangat minim. 

Ilustrasi: Siswa SMP dari Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) di Surabaya mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer pada bulan Mei 2016.

BSNP AKAN MELAKUKAN PENILAIAN BUKU TEKS PELAJARAN MATEMATIKA DAN PJOK KELAS V DAN VI SD/MI

K

ementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan kebijakan bahwa muatan Matematika dan Pendidikan Jasmani, Olah raga, dan Kesehatan (PJOK) dikeluarkan dari buku tematik kelas IV, V, dan VI. Kon sekuensinya, harus ada buku Matematika dan PJOK untuk kelas-kelas tersebut baik untuk buku siswa maupun buku guru sebagai acuan

dalam melakukan proses pembelajaran. Sehubungan dengan kebijakan tersebut, BSNP bersama Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebu dayaan akan melakukan penilaian buku teks pelajaran Matematika dan PJOK melalui mekanisme penilaian buku yang disusun oleh penerbit swasta.


13

Berita BSNP

“

Muatan Matematika dan Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) dikeluarkan dari buku tematik kelas IV, V, dan VI. Konsekuensinya, harus ada buku Matematika dan PJOK untuk kelas VI,V, dan VI SD/MI.

“

Supriyatno Kepala Bidang Perbukuan mengatakan bahwa buku Matematika dan PJOK untuk siswa kelas IV sudah dilakukan penilaian. Sementara buku guru belum dilakukan penilaian. Oleh karena itu, yang mendesak dilakukan adalah penilaian buku guru. “Penerbit diberi waktu untuk menyusun buku Matematika dan PJOK untuk guru dilakukan selama dua bulan, yaitu mulai September sampai dengan Oktober. Sementara penilaian akan dilakukan pada tanggal 3 sampai dengan 5 November 2016”, ucapnya. Penilaian buku teks pelajaran Matematika

Zaki Su’ud (kanan) menyampaikan prosedur penilaian buku teks pelajaran di ruang rapat BSNP (24/8/2016). Turut hadir dalam rapat ini adalah Supriyatno Kepala Bidang Perbukuan, Samsu Nisa, Singgih, dan angota BSNP.

dan PJOK kelas V dan VI dimulai pada tanggal 1 Oktober 2016 dengan menyampaikan pengumuman pendaftaran buku teks pelajaran melalui media cetak. Sosialisasi instrumen dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2016. Sementara itu, verifikasi instrumen penilaian dilakukan pada tanggal 28 sampai dengan 30 Oktober 2016. Penerbit menyiapkan buku selama lima setengah bulan, mulai Oktober 2016 smapai dengan 15 Februari 2017. Pendaftaran penilai an buku teks pada tanggal 20 sampai dengan 22 Februari 2017, sedangkan penilaian dilakukan selama satu bulan, yaitu pada bulan Maret 2017. Zaki Suud anggota BSNP sekaligus sebagai koordinator penilaian buku menjelaskan bahwa keterlibatan penerbit dalam pengadaan

buku teks pelajaran sangat penting. Oleh karena itu selain proses pengadaan buku yang ber sifat top down (atas inisiatif pemerintah), BSNP juga mulai memperkenalkan proses penga daan buku yang bersifat bottom up, yaitu penilaian buku atas inisiatif masyarakat. “Kita memberikan peran kepada penerbit untuk menghasilkan buku yang ideal dan berkualitas dengan cara menyediakan waktu yang cukup untuk penulisan buku”, ucap Zaki dalam rapat koordinasi bersama tim dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan di ruang sidang BSNP (24/8/2016). Lebih lanjut Zaki mengatakan dengan ada nya Permendikbud Nomor 08/2016 tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan, kita harus terbuka terhadap saran dan ma sukan untuk perbaikan. 

HARMONISASI DAN SINKRONISASI DRAF STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

TELAH NAMPAK CHEMISTRY ANTARA KEGIATAN BSNP DAN PROGRAM STRATEGIS KEMRISTEKDIKTI

B

adan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) melakukan harmonisasi dan sinkronisasi draf standar nasional pendidikan bersama Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, BAN-PT, dan tim ahli pada tanggal 3031 Juli 2016 di Yogyakarta. Hadir dalam acara

14

ini seluruh anggota BSNP, Sekretaris Jenderal Kemristekdikti, Dirjen Sumberdaya IPTEK, Ketua BAN-PT, dan perwakilan tim ahli sebanyak dua orang untuk masing-masing standar. Sebagaimana kita ketahui, pada tahun 2016 BSNP mengembangkan empat standar


Berita BSNP Acara harmonisasi dan sinkronisasi standar nasional pendidikan di Yogyakarta (30-31/7/2016). Turut hadir dalam acara ini Totok Suprayitno Kepala Balitbang Kemdikbud, Ainun Na’in Sekretaris Jenderal Kemristekdikti, Ali Ghufran Mukti Dirjen Sumberdaya Iptek, dan Mansyur Ramli Ketua BAN PT.

yaitu Standar Penilaian Hasil Penelitiandan Pengabdian Masyarakat (SPHPPM), Standar Tata Kelola dan Layanan Data Sistem Pendidikan Nasional, Standar Pengembangan Kurikulum, dan Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru SMK. Selain itu, BSNP juga melakukan pemantauan standar nasional pendidikan dalam implementasi akreditasi program studi dan perguruan tinggi, serta pemantauan SNP dalam implementasi akreditasi sekolah/madrasah, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Pendidikan Nonformal. Salah satu tahap kegiatan adalah harmonisasi dan sinkronisasi draf standar nasional pendidikan. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana keterkaitan antar standar yang ada dan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Oleh sebab itu, dalam pembahasannya BSNP melibatkan mitra kerja dari kementerian atau lembaga terkait. Setelah dua hari pembahasan, tim dari BSNP merumuskan beberapa catatan penting dari hasil harmonisasi dan sinkronisasi sebagai berikut. Berdasarkan paparan Sekretaris Jenderal Kemristekdikti dan pemikiran dari Dirjen Sumberdaya IPTEK, telah nampak chemistry antara program strategis Kemristekdikti de ngan program BSNP. Dari 8 program prioritas Kemristekdikti, ada dua program yang sudah sinkron dengan standar yang dikembangkan BSNP. Pertama program revitalisasi LPTK. Dalam hal ini BSNP telah merekomendasikan Standar Nasional Pendidikan Guru yang pelaksanaannya ada di LPTK. Dalam draf standar ini ada dua hal strategis yang distandarkan yaitu pengelolaan dengan sistem asrama dan PPG (Pendidikan Profesi Guru). Kedua, program revitalisasi Pendidikan Vokasi. Dalam hal ini, BSNP telah merekomendasikan Standar Pendidikan Vokasi pada tahun 2014, namun

sampai laporan ini ditulis, belum ditetapkan menjadi Peraturan Menteri. Kemitraan BSNP bersama Kemristekdikti yang telah dibangun perlu ditindaklanjuti dalam bentuk kegiatan yang kongkrit, diantaranya proses penetapan tiga draf standar yang telah direkomendasikan, yaitu Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), Akademi Komunitas, dan Standar Nasional Pendidikan Guru, perlu segera dilakukan. Standar yang telah ditetapkan menjadi peraturan Menteri akan dijadikan acuan oleh BAN PT dalam penyusunan instrumen akreditasi. Dalam konteks PJJ, masih perlu dilakukan penyaman persepsi dan pemahaman antara Kemristekdikti, BSNP, dan BAN PT. Di dalam draf standar PJJ, ruh dan spirit yang dibangun adalah peningkatan metode pembelajaran oleh karena itu PJJ dipahami sebagai delivery method bukan sebagai Program Studi, sementara di Kemristekdikti, PJJ dipahami sebagai sebuah Program Studi yang menuntut adanya instrumen akreditasi dari BAN PT. Dalam konteks pendidikan vokasi, perlu ada sinkronisasi antara Akademi Komunitas dan Pendidikan Menengah Kejuruan yaitu SMK dan pendidikan nonformal dalam bentuk Lembaga Kursus dan Pelatihan. Mengingat standar tata kelola dan layanan data sistem pendidikan nasional terkait dengan beberapa Kementerian atau lembaga pemerintahan, maka perlu dijajagi kemungkinan standar tersebut untuk dijadikan Peraturan Presiden (Perpres). Untuk membahas kebijakan ini, perlu ada pembahasan antar kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Ristekdikti, Kemenag, Kemdagri, dan pihak terkait lainnya. Rumusan terakhir adalah perlu adanya dukungan finansial dari Kemristekdikti untuk pengembangan standar nasional pendidikan tinggi.


15

Berita BSNP

HALAL BI HALAL KELUARGA BESAR BSNP: Perlu Penyamaan Pemahaman Terhadap Pendidikan Berbasis Standar elah menjadi tradisi dan praktik baik di BSNP untuk mengadakan silaturahim dan halal bi halal pada bulan Syawal untuk mempererat tali persaudaraan, keakraban, kekeluar gaan dan kebersamaan antar anggota BSNP dan tim sekretariat serta mitra kerja. Halal bi halal tahun ini dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2016 bertempat di ruang siding BSNP di Cipete Jakarta Selatan. Acara ini dihadiri sebagian besar anggota BSNP periode pertama, ke dua, dan ketiga, Ketua BAN PT, Ketua BAN S/M, serta para pejabat eselon satu di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Riret, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Pada kesempatan tersebut, Zainal A. Hasi buan dalam kapasitasnya sebagai Ketua BSNP menyampaikan konsep pendidikan berbasis standar, ekosistem pendidikan nasional, dan interaksi antara standar, Kurikulum, buku teks pelajaran dan ujian nasional. “Standar yang dikembangkan BSNP perlu mendapatkan difasilitasi dan didukung oleh kementerian yang menangani bidang pendidikan, supaya dapat diimplementasikan di lapangan. Oleh karena itu rumusan standar yang berupa kriteria perlu diturunkan secara operas ional di lapangan”, ucap Ucok panggilan akrab Zainal A. Hasibuan. Sementara itu, tambah Ucok, badan yang menangani pengukuran pencapaian standar adalah badan akreditasi nasional yang meliputi BAN PT, BAN S/M, dan BAN PAUD PNF. Dalam hal ini, instrument akreditasi mesti menggambarkan komponen-komponen yang ada di dalam standar. Pada kesempatan tersebut, Ketua BSNP juga menyampaikan bahwa kendala eksternal yang dialami BSNP dalam mengembangkan dan menerapkan standar. “Saat ini masih terdapat perbedaan persepsi dan pemahaman tentang Pendidikan

16

Berbasis Standar di kalangan pemangku kepentingan”, ucap Ucok seraya tantangan eksternal ini perlu diatasi bersama. Ucok juga menambahkan tantangan lain adalah kenyataan bahwa BSNP berada di bawah dua Kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementetian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, sementara penganggaran hanya dari satu kementerian, yaitu Kemdikbud.

“

Masih terdapat perbedaan persepsi dan pemahaman tentang Pendidikan Berbasis Standar di kalangan pemangku kepentingan. Ini tantangan eksternal yang perlu diatasi bersama.

“

T

--Zainal A. Hasibuan Ketua BSNP-Sementara itu, Bambang Suryadi Sekre taris BSNP dalam penjelasannya menyampaikan bahwa ada tiga draf standar yang telah di rekomendasikan kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, namun sam pai saat ini belum ditetapkan menjadi Peraturan Menteri. “BSNP telah merekomendasikan draf Stan dar Nasional Pendidikan Guru (SNPG), Standar Akademi Komunitas (AK), dan Standar Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) pada tahun 2015. Namun sampai saat ini belum ditetapkan menjadi Peraturan Menteri”, ucapnya. Menanggapi hal tersebut, Ali Ghufran Dir


Intan Ahmad (ketiga dari kanan) Dirjen Belmawa Kemristekdikti berpose bersama anggota BSNP seusai acara halal bi halal keluarga besar BSNP di Cipete (18/7/2016).

Berita BSNP jen Sumber Daya Iptek Kemristekdikti me ngatakan kesediannya untuk memfasilitasi BSNP dalam proses penetapan draf standar yang telah direkomendasikan kepada Menteri. “Kami akan lakukan percepatan proses

pe netapan draf standar yang telah direkomendasikan BSNP untuk ditetapkan menjadi Peraturan”, ucap Ali Ghufran yang langsung disambut dengan tepuk tangan seluruh anggota BSNP. 

BSNP LAKSANAKAN UJI PUBLIK STANDAR NASIONAL DI 15 PROVINSI Masyarakat Menyambut dengan Positif dan Memberikan Apresiasi Responden uji publik tahap III di Provinsi Bali mengisi instrumen untuk melihat keterbacaan dan kesesuaian draf standar nasional pendidikan (20/8/2016). Selain di Bali, provinsi yang menjadi tempat uji publik tahap III adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, dan Bengkulu.

P

ara pemangku kepentingan dalam bidang pendidikan yang menjadi responden uji publik dan focus group discussion (FGD) draf standar nasional pendidikan menyambut de ngan positif dan memberikan apresiasi kepada BSNP. Mereka berpandangan standar berfungsi sebagai acuan dan panduan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan, khususnya di satuan pendidikan dengan tujuan untuk peningkatan mutu pendidikan nasional. Implementasi standar nasional pendidikan memerlukan komitmen dari semua pihak dan pemangku kepentingan mulai dari pusat sampai ke daerah dan satuan pendidikan. Demikian catatan penting dari pelaksana an uji publik dan FGD di lima belas provinsi, pada bulan Agustus 2016 yang terbagi dalam tiga tahap. Tahap pertama pada tanggal 5-7 Agustus, tahap kedua pada tanggal 12-14 Agustus, dan tahap ketiga pada tanggal 19-21 Agustus 2016. Menurut Zainal A. Hasibuan Ketua BSNP dalam paparannya di hadapan para responden di Sumatera Utara (6/8/2016), tujuan dari kegiatan uji publik adalah untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari seluruh responden terhadap draf standar yang dikembangkan BSNP. Mengingat standar merupakan sebuah konsensus, tambah Ketua BSNP, maka responden uji publik ini juga mencerminkan berbagai

pemangku kepentingan sesuai dengan karakteristik standar itu sendiri. Secara umum, me reka berasal dari akademisi, praktisi, pengamat, pembuat kebijakan. Pada tahun ini, tambah Ucok panggil an akrab Ketua BSNP, ada empat standar yang dikembangkan yaitu Standar Penilaiah Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (SPHPPM), Standar Pengembangan Kurikulum (SPK), Standar Kualifikasi Akademik dan Kom petensi Guru SMK, dan Standar Tata Kelola dan Layanan Data Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu, BSNP juga melakukan pemantauan terhadap standar nasional pendidikan. Pertama, Pemantauan Implementasi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. Kedua, Pemantauan Implementasi Standar Nasional Pendidikan dalam Akreditasi Sekolah/Madra sah, Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Nonformal. Secara terpisah Bambang Suryadi Sekre taris BSNP mengatakan bahwa di setiap pro vinsi dipilih 116 responden dengan rincian untuk masing-masing pengembangan standar sebanyak 15 orang dan untuk masing-masing pemantauan standar sebanya 28 orang. Jumlah responden di setiap provinsi disajikan dalam Tabel 1. Dari data di atas dapat dipahami bahwa pada kehadiran responden yang paling ting gi adalah standar PHPPM (93%) diikuti de


17

Berita BSNP ngan pemantauan SN-DIKTI dalam akreditasi program studi dan perguruan tinggi (91%). Sedangkan dua standar yang kehadirannya kurang dari delapan puluh persen adalah standar kompetensi guru SMK dan standar tata kelola dan layanan data dengan persentase 78% untuk masing-masing standar. Selain itu, untuk wilayah tertentu keha diran responden uji publik dan FGD masih kurang optimal. Di Sumatera Utara, misalnya, untuk standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru SMK, dari 15 orang yang diundang hanya enam orang yang hadir. Demikian juga di Sulawesi Selatan, dari 15 orang yang diundang, hanya delapan orang yang hadir untuk standar pengembangan Kurikulum dan standar tata kelola dan layanan data sistem pendidikan nasional. Berdasarkan pemikiran dan pandangan yang muncul dalam uji publik dan FGD dapat disimpulan bahwa pemahaman para pemang-

“

Standar nasional pendidikan merupakan sebuah kebijakan. Kebijakan dikatakan berhasil jika sudah berhasil mengubah/ membentuk perilaku masyarakat.

“

--Pleno BSNP, 22 Agustus 2016-ku kepentingan, khususnya guru/dosen, pim pinan perguruan tinggi/satuan pendidikan dan praktisi pendidikan tentang standar nasional pendidikan masih minim. Hal ini terjadi karena mereka disibukkan dengan hal-hal yang bersifat teknis dan rutin. Para guru di sekolah/ madrasah, misalnya, dalam proses pembelajar an, mereka cenderung lebih sibuk membahas

Tabel 1. Jumlah Responden Uji Publik dan Focus Group Discussion di 15 Provinsi Standar No

Provinsi

PHPPM SPK

BAN S/M, Guru SNDATA PAUD, dan SMK DIKTI PNF 6 7 28 23

1

Sumatera Utara

14

13

2

Palembang

12

13

9

13

28

22

97

3 4 5

Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur

14 16 13

12 15 11

12 9 12

12 12 11

26 21 26

16 14 22

92 87 95

6

Sumatera Barat

14

15

15

17

24

28

113

7

DIY

14

14

15

14

27

28

112

8

Riau

13

8

10

15

24

25

95

9

Kepulauan Riau

15

12

15

9

27

14

92

10

Sulawesi Utara

13

11

11

10

26

26

97

11

Kalimantan Tengah

14

14

14

13

26

25

106

12

Kalimantan Barat

14

12

13

12

23

24

98

13

Sulawesi Selatan

14

8

15

8

28

25

98

14

Bengkulu

15

11

10

11

24

20

91

15

Bali

15

14

10

11

25

23

98

Jumlah

210

183

176

175

383

335

1.462

%

93

81

78

78

91

80

84

Kompetensi Inti (KI0 dan Kompetensi Dasar (KD) dalam struktur Kurikulum daripada memahami semangat yang ada di dalam Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi. Pelaksanaan serta hasil uji publik dan FGD tersebut telah dibahas dalam rapat pleno BSNP tanggal 22 Agustus 2016. Pleno BSNP menyepakati bahwa standar nasional pendidikan merupakan sebuah kebijakan. Kebijakan dikatakan berhasil jika sudah berhasil meng ubah/membentuk perilaku masyarakat. Dari materi tentang standar yang dibahas dalam uji publik dan FGD, BSNP mesti menjelaskan keterkaitan antara standar sebagai kebijakan supaya dapat dirasakan dampaknya dalam melakukan perubahan perilaku masyarakat. 

ERIKA BUDIARTI LACONI DAN KIKI YULIATI TERPILIH MENJADI KETUA DAN SEKRETARIS BSNP

E

rika Budiarti Laconi dan Kiki Yuliati melalui rapat pleno BSNP tanggal 23 Agustus 2016, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua dan Sekretaris BSNP, menggantikan Zainal A. Hasibuan dan Bambang Suryadi. Proses pemilihan diikuti seluruh anggota BSNP kecuali Zainal A. Hasibuan karena sedang bertugas di daerah. Erika merupakan Guru Besar Fakultas Peternakan IPB dan Kiki Yuliati merupakan dosen Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Palembang. Keduanya akan menakhodai BSNP selama satu tahun ke depan, terhitung mulai

18

Jumlah

tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan 23 Agustus 2017. “Semestinya masa jabatan ketua dan sekretaris telah berakhir pada tanggal 14 Agustus 2016, namun karena ada kegiatan uji publik draf standar nasional pendidikan pada minggu pertama, kedua, dan ketiga bulan Agustus, maka pemilihan diagendakan pada minggu ini”, ucap Bambang Suryadi yang memimpin rapat pleno. Penting untuk dicatat, BSNP sebagai lembaga independen menerapkan sistem kepemimpinan kolegial. Dalam hal ini, sesuai de


91

Berita BSNP ngan tata kelola BSNP, ketua dan sekretaris dipilih dari dan oleh anggota untuk masa satu tahun dan dapat dipilih kembali satu tahun berikutnya pada jabatan yang sama. Hasil pemilihan tersebut dituangkan da lam berita acara dan dikirimkan kepada Ke

pala Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Sekretariat BSNP, untuk ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Selamat mengemban amanat semoga sukses selalu. Amin. 

PESAN ANIES BASWEDAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Kepada Yth, Ibu/Bapak Guru, Kepala, dan Tenaga Kependidikan Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selama 20 bulan ini saya mendapatkan kehor matan menjalankan sebuah amanah konstitusi dan amanah dari Allah SWT untuk turut mencerdaskan kehidupan bangsa lewat jalur pemerintahan. Hari ini saya mengakhiri masa tugas di Kemen terian Pendidikan dan Kebudayaan. Tugas ini telah dicukupkan. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi pada Presiden Jokowi yang telah memberikan kehormatan ini. Tugas besar ini mendasar karena pendidikan dan kebudayaan menyangkut masa depan kita, masa depan bangsa tercinta. Sejak bertugas di Kemendikbud, saya meneruskan kebiasaan berkeliling ke penjuru Indonesia, ke sudutsudut Nusantara, berbincang langsung dengan ribuan guru dan tenaga kependidikan. Saya menemukan mutiara-mutiara berkilauan di sudut-sudut tersulit Republik ini. Dinding kelas bisa reyot dan rapuh, tapi semangat guru, siswa dan orangtua tegak kokoh. Dalam kese derhanaan fasilitas, sebuah PR besar pemerintah, saya melihat gelora keceriaan belajar yang luar biasa. Ibu dan Bapak yang amat saya hormati, kami sebangsa menitipkan persiapan masa depan Republik ini. Di sekolah tampak hadir bukan saja wajah anakanak, tapi juga wajah masa depan Indonesia. Teruslah songsong anak-anak itu dengan hati dan sepenuh hati, izinkan mereka menyambut dengan hati pula. Jadikan pagi belajar pagi yang cerah. Se sungguhnya bukan matahari yang menjadikan cerah, tapi mata hati tiap anak, tiap guru yang menjadikannya cerah. Di hari terakhir saya bertugas di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, izinkan saya menyam paikan harapan kepada Ibu dan Bapak semua. Harapan agar perubahan dalam pendidikan terus menuju ke arah yang lebih baik. Mari kita teguhkan komitmen untuk menjadikan sekolah sebagai taman yang penuh tantangan dan menyenangkan bagi semua warga sekolah. Mari kita pastikan bahwa sekolah menjadi tempat di mana anak-anak kita tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Mari kita pastikan bahwa sekolah menjadi tempat di mana anak-anak kita tumbuh dan

berkembang sesuai kodratnya, memenuhi potensi unik untuk dirinya. Mari kita jadikan sekolah sebagai sumur amal yang darinya akan mengalir pahala tanpa henti bagi Ibu dan Bapak semua. Ibu dan Bapak, teruslah bergandengan erat dengan orangtua, bersama-sama menuntun anak-anak meraih masa depannya, menjawab tantangan zamannya, melam paui cita-citanya. Saya titipkan kepada Ibu dan Bapak Guru berbagai perubahan yang telah kita mulai bersama, baik dalam bentuk peraturan-peraturan baru yang mendorong eko sistem sekolah menyenangkan dan bebas dari kekerasan, maupun melalui pembiasaan dan praktik, baik di sekolah. Ibu dan Bapak yang saya banggakan, menteri boleh berganti, tapi ikhtiar kita semua dalam mendidik anakanak bangsa tak boleh terhenti. Masih banyak pekerjaan rumah pemerintah yang harus ditunaikan bagi guru dan tenaga pendidikan, saya percaya itu semua akan dituntaskan. Mari kita lanjutkan perjuangan, beri dukungan pada komitmen pemerintah dalam membangun sekolah me nyenangkan, serta jaga stamina raga, rasa dan cipta Ibu dan Bapak semua. Izinkan saya pamit sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, teriring rasa terima kasih, juga permohonan maaf tak hingga atas segala khilaf yang ada. Salam hormat saya untuk Ibu dan Bapak semua. Mari kita teruskan ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jakarta, 27 Juli 2016 Anies Baswedan


19

Anggota dan Staf Sekretariat BSNP mengucapkan

SELAMAT MENEMP UH HID UP BAR U Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah wa rahmah Atas pernikahan

Dyah Nuriowastari L. (Putri pertama dari Bapak Djoko Luknanto) dengan

Panji Saka Gilap Asa (Putra pertama dari Bapak Eka Wahisbullah)

Pada tanggal 30 Juli 2016 di Yogyakarta

Anggota dan Staf Sekretariat BSNP mengucapkan

SELAMAT MENEMP UH HID UP BAR U Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah wa rahmah Atas pernikahan

Nabila Syahidah (Putri pertama dari Bapak Zaki Su’ud) dengan

Khairul Wafa Romas (Putra kedua dari Bapak Farid Najib Romas)

Pada tanggal 19 Agustus 2016 di Bandung 20


Lensa BSNP

Para nara sumber desain kegiatan Pemantauan Implementasi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi menyampaikan pandangan dan pemikiran mereka di kantor BSNP.

Sebagian anggota BSNP periode I, II, dan III berpose bersama dalam acara silaturahim dan halal bi halal keluarga besar BSNP (18/7/2016) di Cipete. Telah menjadi tradisi di BSNP untuk menggelar acara silaturahim dan halal bi halal untuk memperkuat rasa kekeluargaan dan kebersamaan.

Suasana silaturahim dan halal bi halal keluarga besar BSNP pada tanggal 18 Juli 2016. Turut hadir dalam acara ini, selain anggota BSNP periode I, II, dan III, adalah Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Intan Ahmad, Dirjen Sumberdaya Iptek Ali Ghufran Mukti, Ketua BAN S/M Abdul Mu’ti, dan Ketua BAN PT Mansyur Ramli.


21

Lensa BSNP

Ainun Na’im Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (keempat dari kiri) berpose bersama anggota BSNP dan tim ahli dalam acara harmonisasi dan sinkronisasi standar nasional pendidikan di Yogyakarta (30-31/7/2016).

Pembukaan uji publik dan focus group discussion standar nasional pendidikan di Kota Surabaya (7/8/2016). Dari kiri ke kanan, Nanang Arif Guntoro anggota BSNP, Edy Tri Baskoro Ketua Tim Ahli, Rusminingsih Ketu Badan Akreditasi Provinsi (BAP) Jawa Timur, dan Bambang Suryadi anggota BSNP.

22


Lensa BSNP

Responden mengisi instrumen pemantauan implementasi standar nasional pendidikan dalam akreditasi sekolah/ madrarah, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal di Provinsi Bali (20/8/2016).

Azril Azahari (berdiri) tim ahli pengembangan standar kompetensi guru SMK menggali informasi dari responden saat pelaksanaan uji public dan focus group discussion di Provinsi Bali (20/8/2016). Responden meliputi guru, kepala sekolah, akademisi, praktisi, serta perwakilan dari dunia usaha dan industri.


23

Lensa BSNP

Pelaksanaan uji publik dan focus group discussion di Padang Sumatera Barat (12-14/8/2016). Responden mengisi instrumen untuk draf Standar Pengembangan Kurikulum.

Anggota BSNP dan anggota BAN S/M membahas standar nasional pendidikan dan akreditasi sekolah/madrasah di ruang sidang BSNP (9/8/2016). Komponen yang ada dalam standar mesti diturunkan ke dalam kriteria dan indikator instrumen akreditasi.

Pembaca yang Budiman,

Recommend Documents