Pembaca yang budiman, selamat bertemu kembali

DARI REDAKSI

P

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

INFORMASI PUBLIK

Penerbit: Komisi Informasi Pusat (KIP) RI Penanggung Jawab: Ketua dan Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat RI Dewan Redaksi: Abdulhamid Dipopramono (Ketua), Dyah Aryani Prastyastuti, Evy Trisulo Dianasari, Henny S Widyaningsih, John Fresly, Rumadi Ahmad, Yhannu Setyawan, Bambang Hardi Winata Pemimpin Redaksi: Komisioner KIP Bidang ASE Manajer Umum: Sekretaris KIP Staf Redaksi: Feri Firdaus, Leny Sulistiani, Muhammad Salim (Karel), Reno Bima Yudha, Tya Tirtasari Fotografer: Abdul Rahman Proses Cetak dan Distribusi: Dedy Gunawan Staf Sekretariat:

embaca yang budiman, selamat bertemu kembali. Kali ini Buka! edisi 10 bulan Juli – Agustus 2015 terbit dengan laporan utama tentang Pilkada Serentak, yang akan dilaksanakan tanggal 9 Desember mendatang. Pilkada model ini baru pertama kali digelar di Indonesia. Tujuan Pilkada serentak ini sangat mulia, antara lain salah satunya untuk menghemat energi bangsa agar tidak setiap saat disibukkan dengan urusan Pilkada. Utamanya bagi Pemerintah Pusat yang perhatiannya tidak harus terus-menerus dicurahkan untuk Pilkada. Beberapa narasumber kami wawancarai. Selain dari kalangan dalam Komisi Informasi Pusat (KIP) sendiri, juga dari kalangan KPU dan pegiat pemilu yang selama ini bergerak untuk mengawal pemilu agar berlangsung secara transparan dan akuntabel. Beberapa Komisioner Komisi Informasi Provinsi juga kami minta pandangannya lewat Aspirasi, karena dalam konteks Pilkada Serentak ini mereka lebih bersentuhan langsung dan punya program-program dan kepedulian terhadap hal ini. Pada rubrik Fokus, Buka! edisi ini membahas soal peringatan Hari Hak untuk tahu se-Dunia, atau yang populer disebut RTKD, pada bulan September. Persisnya peringatan RTKD jatuh pada setiap tanggal 28 September. Seperti pembaca tahu, RTKD ini diawali saat deklarasi di Sofia, Bulgaria, pada tahun 2002. Deklarasi ini substansinya telah diadopsi di negera-negara di dunia yang komit menjalankan pemerintahan terbuka, termasuk Indonesia. Jiwa dan prinsip-prinsip dari deklarasi tersebut sudah masuk ke dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain kedua topik utama tersebut, seperti pada edisi-edisi sebelumnya, Buka! juga melaporkan berita-berita dari kegiatan dan persidangan yang dilaksanakan oleh KIP. Hal ini semata-mata untuk transparansi dan akuntabilitas dari lembaga KIP kepada publik. Segala yang dilakukan oleh KIP harus diketahui oleh publik, karena KIP sebagai lembaga yang fungsinya menjalankan UU Keterbukaan Informasi Publik. Selamat membaca. Ketua Dewan Redaksi

Alissa Riandini Aulia Redaksi menerima sumbangan tulisan dari masyarakat, khususnya artikel opini, terkait isu-isu keterbukaan Informasi Publik dan transparansi. Tulisan opini panjangnya 2.500 – 3.000 karakter dengan dilampiri identitas beserta foto headshot (bukan pasfoto). Artikel dikirim via email ke: [email protected]. Alamat Redaksi: Gedung PPI/ITC lantai 5, Jln. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat 10160. Telepon 021 348 30741, fax 021 348 30757. Situs: www.komisiinformasi.go.id. Twiter: @KIPusat.

DAFTAR ISI

INFORMASI PUBLIK

1 2 8 12 18 22 26 31

DARI REDAKSI LAPORAN UTAMA ASPIRASI FOKUS KEGIATAN KI PUSAT SIDANG KI PUSAT KEGIATAN KI PROVINSI OPINI

Buka! Edisi 10 | Juli-Agustus 2015

1

L APORA N UTA M A

KETERBUKAAN INFORMASI KUNCI KUALITAS PILKADA SERENTAK

2


T

iga bulan lagi, perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Indonesia akan dimulai. Banyak masyarakat berharap agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku pihak penyelenggara Pemilu di Indonesia dapat menyelenggarakan Pilkada serentak pertama di Indonesia itu secara terbuka, jujur, dan demokratis. Keterbukaan informasi mengenai daftar pemilih, rekam jejak calon kepala daerah, dan jadwal serta tata cara pemilihan selalu dilakukan KPU dalam penyelenggaran beberapa Pemilu terakhir di Indonesia. Namun, belum pernah ada satu pun bentuk keterbukaan secara masif yang dilakukan oleh KPU di daerah dalam penyelenggaraan Pilkada selama ini.


3

L APORA N UTA M A

“Keterbukaan informasi merupakan suatu keharusan untuk menjaga agar tidak ada transaksitransaksi gelap, manipulasi, dan kecurangan yang menodai kemurnian pelaksanaan Pilkada serentak ini.”

anannya,” kata Hamid sebagaimana dikutip dari laman www.harianterbit. com. Hamid mengemukakan, yang harus dicermati secara serius utamanya adalah transparansi dan keterbukaan informasi dalam seluruh proses pelaksanaan pilkada; mulai dari prapendaftaran/pencalonan, pendaftaran, kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan suara. “Keterbukaan informasi merupakan suatu keharusan untuk menjaga agar tidak ada transaksi-transaksi gelap, manipulasi, dan kecurangan yang menodai kemurnian pelaksanaan Pilkada serentak ini,” paparnya. Adanya keterbukaan informasi, menurut Hamid diharapkan mampu menjaga kemurnian penyelenggaran Pilkada

Abdulhamid Dipopramono Ketua Komisi Informasi Pusat

Pilkada serentak pada 9 Desember 2015 ini pun diharapkan menjadi titik tolak bagi KPU di daerah untuk turut menjalankan keterbukaan informasi bagi masyarakat yang akan memilih kepala daerahnya masing-masing. Dan Komisi Informasi juga diharapkan mampu tampil sebagai salah satu aktor penting dalam mendorong keterbukaan informasi dalam Pilkada. Ketua Komisi Informasi Pusat Abdulhamid Dipopramono, sebelumnya telah mengingatkan khususnya kepada KPU di daerah agar memperhatikan sekaligus melaksanakan PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU yang merupakan adopsi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). “Dalam PKPU tersebut telah diatur jenis-jenis informasi yang harus dibuka kepada publik, pengelolaannya, dan tata cara pelay-

4


“Keterbukaan akan meminimalisir sengketa yang dapat terjadi dalam Pemilu. Riwayat hidup calon (pemimpin daerah) juga harus diinformasikan sejelas-jelasnya kepada masyarakat. Ada jaminan keterbukaan dari penyelenggara pemilu dalam pilkada nanti.” Ferry Kurnia Rizkiyansyah Komisioner KPU

kemudian terpilih, akan berpikir “balik modal” dulu ketika menjabat sehingga melakukan korupsi,” ujar Hamid.

“Sepertiga KPU di daerah belum punya website karena terkendala minimnya lulusan yang bergerak di bidang IT di beberapa daerah. Oleh karena itu, harus diakui jika negara lain mungkin punya pengolahan data (mengenai Pemilu) yang lebih baik.”

MINIM INFRASTRUKTUR Menanggapi harapan tersebut, Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah pun menyambutnya dengan respon positif. “Keterbukaan akan meminimalisir sengketa yang dapat terjadi dalam Pemilu. Riwayat hidup calon (pemimpin daerah) juga harus diinformasikan sejelas-jelasnya kepada masyarakat. Ada jaminan keterbukaan dari penyelenggara pemilu dalam pilkada nanti,” ujar Ferry dalam sebuah diskusi di Jakarta beberapa waktu lalu.


Ramda Yanurzha Open Knowledge Ambassador Indonesia

serentak sehingga berlangsung tanpa cacat, dan pemimpin yang dihasilkan berkualitas. Hamid juga menjelaskan, potensi kecurangan biasanya terjadi pada tahap pra-pendaftaran adalah dari sisi administrasi maupun keuangan. Misal dalam bentuk pemalsuan terhadap syarat-syarat yang ditetapkan oleh KPU seperti ijazah, catatan rekam jejak, dan lainnya. Dari sisi keuangan, pada tahap ini adalah dalam bentuk uang mahar dari calon kepada partai pengusung. Jika mahar ini menjadi pertimbangan utama, dan pasti dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi atau tidak transparan, maka yang akan muncul adalah calon yang memiliki uang banyak namun belum tentu berkualitas baik. “Apalagi, dengan adanya uang mahar maka akan mengakibatkan calon yang

“Keterbukaan data KPU bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mengawal jalannya Pemilu. Permasalahannya sekarang, bagaimana pemerintah bisa menyiapkan infrastruktur di daerah agar muncul aplikasi seperti misalnya kawalpemilu.org di sana. Kerjasama perlu dibangun untuk mewujudkan hal tersebut.” Elisa Sutanudjaja administrator situs kawalpemilu.org


5

L APORA N UTA M A


6


Menurutnya, selain meminimalisir potensi terjadinya sengketa, keterbukaan informasi dalam pilkada juga dipandang dapat digunakan masyarakat untuk mengawal proses penyelenggaraan pemilu agar lebih jujur dan adil ke depannya. Namun, infrastruktur pendukung untuk mewujudkan keterbukaan informasi dalam pilkada serentak masih harus terus dibangun di daerah. “Keterbukaan data KPU bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mengawal jalannya Pemilu. Permasalahannya sekarang, bagaimana pemerintah bisa menyiapkan infrastruktur di daerah agar muncul aplikasi seperti misalnya kawalpemilu.org di sana. Kerjasama perlu dibangun untuk mewujudkan hal tersebut,” ujar administrator situs kawalpemilu.org, Elisa Sutanudjaja. Sebagaimana diketahui, dalam Pemilu 2014 lalu situs kawalpemilu.org menjadi salah satu situs yang menyediakan layanan bagi masyarakat untuk dapat mengetahui perolehan dan persentase suara saat perhitungan dilakukan KPU. Diharapkan, akan banyak situs-situs sejenis dengan kawalpemilu.org yang akan muncul dalam pelaksanaan Pilkada serentak akhir tahun ini. KPU di daerah pun diharap mampu membenahi infrastruktur berbasis layanan internet, karena tercatat sampai saat ini masih ada sepertiga KPUD di seluruh Indonesia yang belum memiliki website resminya sendiri. “Sepertiga KPU di daerah belum punya website karena terkendala minimnya lulusan yang bergerak di bidang IT di beberapa daerah. Oleh karena itu, harus diakui jika negara lain mungkin punya pengolahan data (mengenai Pemilu) yang lebih baik,” ujar Open Knowledge Ambassador Indonesia Ramda Yanurzha sebagaimana dilansir laman cnnindonesia.com. Kekhawatiran terhadap open data atau keterbukaan informasi dalam pilkada serentak akibat minimnya infrastruktur juga disampaikan oleh Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Didik Supriyanto. Menurutnya, perbedaan penye-

“Penting bagi KPU untuk memastikan semua anggaran untuk open data, harus segera diselesaikan.” Didik Supriyanto Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)

diaan infrastruktur open data dari tiap daerah dipengaruhi oleh anggaran yang dimiliki daerah masing-masing. “Kalau anggarannya ada, tentu infrastruktur open datanya akan semakin bagus,” kata Didik. Misalnya, sambung dia, mesinnya bagus, petugas open datanya bagus, dan bandwitch-nya juga cukup. Dengan begitu, ia menegaskan agar KPU Pusat dapat memastikan kalau KPUD mampu mengatur anggarannya untuk menyediakan infrastruktur keterbukaan data. Tujuannya agar pilkada dapat berjalan lebih demokratis dan partisipasi publik meningkat. “Penting bagi KPU untuk memastikan semua anggaran untuk open data, harus segera diselesaikan,” tandasnya sebagaimana dikutip dari pemilu.org.

BELAJAR DARI PILPRES 2014 Keterbukaan informasi untuk masyarakat saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 2015 diharapkan bisa seterbuka saat pemilu presiden (pilpres). Untuk itu, dalam menjalankan tugasnya Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) bisa meni-

ru transparansi KPU pusat saat menjadi penyelenggara pilpres. Direktur Indonesia Parliament Centre (IPC) Sulastio mengatakan, apa yang dicapai KPU terkait penghitungan suara saat pilpres tidak lagi diragukan karena adanya keterbukaan. Keterbukaan yang dilakukan KPU misalnya dengan meng-apload form C1 (form total penghitungan suara di tempat pemilihan suara) di website KPU. Sehingga menurutnya penghitungan suara yang berintegritas bisa dicapai. “Tantangannya ketika KPU mampu mewujudkan kualitas penghitungan suara yang baik dalam pilpres bisa ditransfer kualitas yang sama di KPUD,” ujar Sulastio dalam sebuah diskusi di kantor YLBHI, Jakarta beberapa waktu lalu. Ia melanjutkan, kualitas keterbukaan yang baik seperti yang terjadi saat pilpres menurutnya bergantung pada keinginan KPUD. Karena ada sejumlah masalah terkait keterbukaan yang ingin dicapai dalam pilkada. Misalnya di daerah bisa jadi terkendala oleh akses internet. Lalu ada tantangan juga KPUD me-

“Tantangannya ketika KPU mampu mewujudkan kualitas penghitungan suara yang baik dalam pilpres bisa ditransfer kualitas yang sama di KPUD.” Sulastio Direktur Indonesia Parliament Centre (IPC)

miliki kedekatan dengan calon kepala daerah. Sulastio mengharapkan KPU pusat memiliki rencana untuk mencapai transparansi sehingga menghasilkan kualitas pemilu yang baik. Salah satu alternatif untuk mencapai keterbukaan dalam pilkada misalnya dengan memanfaatkan sebaik mungkin keberadaan Komisi Informasi Pusat (KIP) dan Provinsi/Kabupaten/Kota. Misalnya ketika masyarakat ingin mengetahui lebih jauh soal calon kepala daerah dan dana kampanye, KI bisa menjadi media untuk mengakses keterbukaan informasi yang diperlukan tersebut. Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah kembali menanggapi wacana open data dalam pilkada yang dituntut masyarakat. Ia memang mengharapkan ruh, desain KPU pusat sama dengan yang ada di daerah. Sebab meskipun pilkada serentak menjadi tanggungjawab KPUD, tapi tetap disupervisi oleh KPU sehingga hal itu menjadi tanggungjawab bersama. Dalam peraturan KPU memang dibuat aturan, tiap orang bisa dokumentasikan form C1 plano. “Kalau ada partisipasi masyarakat, ada pemantau dalam pilkada serentak, dari hasil scannya bisa dipantau dan disinkronisasi dengan data kita. Jadi C1 menjadi penting dan ada pendokumentasian,” ujar Ferry. Menurut Ferry, ia setuju bahwa pilkada akan berkualitas jika seluruh lembaga yang berkaitan dengan pilkada bersedia untuk menjalankan keterbukaan informasi melalui mekanisme keterbukaan data (open data) kepada publik. Dengan demikian, publik dapat secara langsung mengawasi proses pelaksanaan dan hasil pilkada sehingga memperkecil terjadinya kecurangan dan manipulasi data yang dilakukan oleh pihak yang ingin diuntungkan. Apalagi KPU juga telah mengeluarkan PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik guna memantapkan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU. Reporter: Reno Bima Yudha Penulis: Feri Firdaus


7

AS P IR AS I

KI DAERAH MENGAWAL PILKADA

Pilkada serentak pada 9 Desember 2015 merupakan momentum penting dalam kemajuan demokrasi di tanah air. Namun di balik pesta demokrasi yang dipastikan menyedot perhatian besar masyarakat itu, masalah penyelesaian sengketa informasi harus dipersiapkan secara matang. Untuk itu, seluruh Komisi Informasi (KI) se Indonesia harus mempersiapkan diri dengan baik dalam menghadapi proses penyelesaian sengketa informasi seputar pelaksanaan Pilkada serentak tersebut.

8


JOEL B AGAKI WANDA ANNE FRIDAY SAFARIA Komisioner KI Jabar

R

angkaian logos “luar biasa” yang disematkan pada Pilkada 2015 yaitu “serentak”, “transparan”, dan “partisipasi masyarakat” tentunya mengandung konsekuensi yang luar biasa pula, di antaranya adalah kemungkinan membanjirnya sengketa yang mampir ke meja Komisi Informasi (KI). Prediksi tersebut kita harapkan meleset, karena adanya antisipasi dan komitmen dari KPU untuk dapat menjalankan pilkada secara transparan. Khusus di Jawa Barat pihak eksekutif dan KPUD memastikan ada delapan dari 27 Kota/Kabupaten yang ikut menggelar Pilkada serentak pada 9 Desember 2015, yang secara umum telah dinyatakan siap meskipun di antaranya ada dua kabupaten yang belum memadai dari segi anggaran. Menghadapi event besar ini Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat akan melakukan pengawalan melalui dua kegiatan yang relevan dalam waktu dekat ini, yaitu: deklarasi “Pemilu Berkualitas dan Damai” dan Sosialisasi Perki No. 1/2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu kepada masyarakat dan lembaga-lembaga terkait Pilkada. Deklarasi tersebut akan disertai dengan penandatangan MoU antara KI Jabar dengan KPUD, KPID, dan Bawaslu; sama halnya dengan deklarasi yang telah dilakukan di tahun 2012 untuk Pilgub 2013. Tujuan dari dua kegiatan tersebut adalah: pertama, agar penyelenggara dan peserta pemilu memiliki komitmen untuk bersikap terbuka dan aware bahwa masyarakat semakin cerdas dan memiliki keingintahuan yang besar tentang latar belakang calon kepala daerahnya dan dana kampanyenya, serta penghitungan suara yang jujur, adil, dan terbuka; Kedua, agar masyarakat, penyelenggara, dan peserta pilkada mengetahui bahwa pelayanan informasi dan penyelesaian sengketa informasi khusus tentang Pemilu akan diproses jauh lebih cepat atau dipersingkatnya waktu di setiap tahapannya. Kegiatan sosialisasi ini akan memanfaatkan juga media elektronik seperti televisi dan radio.

Komisioner KI Papua

P

ilkada serentak mampu mencegah berbagai gerakan politik yang negatif seperti mobilisasi massa yang kerap terjadi di daerah-daerah pemilihan di Papu. Seperti yang terjadi pada Pemilu Kada sebelumnya, pemilihan calon legislative (Caleg) dan Kepala Daerah sangat mengandalkan mobilisasi masa yang justru memperkeruh data pemilihan dan berpontensi menjadi pemicu terjadinya sengketa di KPU. Ditambah lagi dengan sikap KPU yang kurang terbuka atau transparan mulai dari TPS (Tempat Pemungutan Suara) hingga di KPU (Komisi Pemilihan Umum), salah satu contoh adalah sulitnya memperoleh data tentang hasil pemilihan di TPS yang sering menjadi sengketa. Di Papua saat ini memang belum kelihatan persaingan secara signifikan mengenai bakal calon Bupati/Walikota tetapi masyarakat Papua sendiri sebenarnya sudah siap menghadapi perubahan tersebut, hanya saja untuk mendapatkan figur pemimpin yang tepat masyarakat masih sulit menentukan pilihan karena pengalaman Pemilu Kada sebelumnya. Sampai saat ini segala sesuatu informasi terkait Pemilu Kada masih dianggap sesuatu yang rahasia, yang jelas-jelas bertentangan dengan UU KIP. Melihat pada pengalaman yang lalu, banyak sengketa di KPU, bahkan sampai saat ini masih ada sengketa di KPU yang belum selesai maka saya dapat menyimpulkan bahwa persiapan Pemilu Kada di daerah Papua belum maksimal, karena dari beberapa Balon (Bakal Calon) yang mendaftar masih banyak yang gugur di tahap administrasi. Namun demikian, belum tentu mereka gugur karena tidak memenuhi syarat tetapi karena waktu yang sangat terbatas dan gejolak yang terjadi di kalangan partai membuat Balon yang kebingungan untuk menadapatkan dukungan, hal ini disebabkan karena Pemilu Kada serentak ini merupakan fenomena baru yang memerlukan strategi yang baru. Dalam rangka mengawal pelaksanaan pemilu kada di daerah Papua, Komisi Informasi Papua telah melakukan koordinasi dengan Bawaslu, dan Komisi Informasi akan mengambil bagian langsung dalam pengawasan bersama Bawaslu dan lembaga terakit lainnya, dengan terbentuknya Tim Pokja Pengawasan Pemilu tahun 2015 ini.


9

AS P IR AS I

AFRIZAL TJOETRA Ketua KI Aceh

P LILIK RUKITASARI Komisioner KI Kaltim

K

omisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Timur sangat berharap pelaksanaan pilkada dapat dilaksanakan secara berkualitas baik dari sisi proses pelaksanaan maupun hasil dari Pilkada itu sendiri. Seperti yang ada pada visi dari KPU yaitu melaksanakan Pilkada yang jujur, adil dan berkualitas maka dalam upaya pelaksanakan visi tersebut dibutuhkan suatu semangat bagi penyelenggara Pilkada yang memiliki Integritas, Profesional, Kemandirian serta Transparansi dan Akuntabel didalam pelaksanaannya. Dalam upaya mengawal pelaksanaan Pilkada yang adil, jujur dan berkualitas itu maka dibutuhkan semua pihak untuk dapat berkontribusi saling dukung untuk dapat mencapai Pilkada yang diharapkan tersebut. Masyarakat sudah seharusnya kritis tidak hanya menjadi pemilih yang cerdas. Penyelenggaraan yang transparan akan mendorong pengawasan yang lebih baik dari masyarakat dan keterlibatan masyarakat didalam pengawasan penyelenggara Pilkada akan melahirkan penyelengaraan yang akuntabel dan berkualitas. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur selalu berupaya bersinergis dalam menciptakan penyelengaraan Pilkada yang transparan dan berkualitas. Sinergitas tersebut diwujudkan antara KI Kalimantan Timur dan KPUD Kalimantan Timur dengan mengadakan kegiatan sosialisasi terkait pilkada yang transparan. Kegiatan tersebut diharapkan terjalin pemahaman akan kewajiban transparansi bagi lembaga publik menjadi lebih baik, khususnya pelayanan informasi yang menjadi kewajiban bagi lembaga dalam kegiatan tersebut KPUD mensosialisasikan PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) No 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kalangan KPU. Juga pemahaman sosialisasi akan Standar Layanan Infomasi serta sengketa Informasi dari PERKI disampaikan yg menjadi amanat bagi UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi dengan kegiatan tersebut diharapkan pemahaman akan hak untuk tahu bagi masyarakat menjadi lebih baik.

10


roses Pilkada serentak telah banyak menarik perhatian publik. Namun Pilkada di Aceh masih dua tahun lagi. Sesuai dengan Pasal 201 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015, menetapkan bahwa “Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2016 dan yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Februari tahun 2017”. Walau demikian, terkait keterbukaan informasi publik dalam pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan ini, Komisi Informasi Aceh (KIA) bersama Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Bawaslu Aceh dan Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) telah menandatangani Piagam Komitmen pada 18 Juni 2014 lalu. Dalam Piagam Komitmen tersebut dinyatakan bahwa para pihak menyadari dan memahami sepenuhnya bahwa pertama penyelenggaraan Pemilu di Aceh harus dilakukan secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

KIP Aceh dan Kabupaten/ Kota dapat menerapkan keterbukaan informasi publik dalam tahapan persiapan dan penyelenggaraan Pilkada di Aceh. Sehingga berbagai potensi pelanggaran, baik oleh penyelenggara, pasangan calon, tim pendukung, maupun pemilih dapat diminimalkan sedini mungkin. AFRIZAL TJOETRA Ketua KI Aceh

EMEX VERZONI Ketua KI Bengkulu

Hal ini sebagai bagian untuk mewujudkan demokrasi dan tatakelola penyelenggaraan Pemilu yang baik. Selain itu Keterbukaan Informasi Publik dalam penyelenggaraan Pemilu di Aceh menjadi penting dan diprioritaskan untuk terus diterapkan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan dan korupsi dalam pelaksanaan Pemilu. Disepakati pula bahwa para pihak berkomitmen dan bersungguh-sungguh untuk melaksanakan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infromasi Publik dalam penyelenggaraan Pemilu di Aceh. Oleh karena itu, KIP Aceh dan Bawaslu Aceh sebagai leading sector dalam penyelenggaraan Pemilu di Aceh akan memperkuat sistem layanan pengelolaan informasi publik yang berada dalam kewenangannya. Serta membangun kemitraan dengan masyarakat dan antara parapihak yang menandatangani Piagam Komitmen untuk penerapan UU KIP dalam penyelenggaraan Pemilu di Aceh. Harapannya, KIP Aceh dan Kabupaten/Kota dapat menerapkan keterbukaan informasi publik dalam tahapan persiapan dan penyelenggaraan Pilkada di Aceh. Sehingga berbagai potensi pelanggaran, baik oleh penyelenggara, pasangan calon, tim pendukung, maupun pemilih dapat diminimalkan sedini mungkin. Berikutnya, jika saja penyelenggara Pilkada di Aceh tak memenuhi permohonan informasi publik, maka setiap pemohon (Perorangan, Kelompok Orang, dan Badan Hukum) dapat mengajukan penyelesaian sengketa informasi publik pada KIA.

K

ami berharap pelaksanaan Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2015 yakni, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengklulu serta Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan, Kaur, Seluma, Bengkulu Utara, Kepahyang, Rejang Lebing, Lebong dan Muko-Muko berjalan dengan penuh keterbukan baik proses setiap tahapan Pilkada maupun hasil dari setiap tahapan Pilkada serentak. Hasil-hasil pengawasan dari Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten, bukan hanya Provinsi Bengkulu maupun daerah-daerah lainnya yang menyelenggarakan Pilkada serentak di Indonesia. Sehingga dengan semangat keterbukaan baik penyelenggaraan Pilkada (KPU, BAWASLU) maka menciptakan Pilkada yang lebih Berkwalitas, Demokorasi, Damai dan Akuntabel. Beberapa kendala yakni kurangnya Sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara Pilkada maupun Pemerintah, sehingga gaung pelaksanaan Pilkada serentak tidak begitu membumi. KI Bengkulu menilai di provinsi Bengkulu kendala lambatnya proses dan pengesahan anggaran serta minimnya anggaran Pilkada di Bengkulu berdampak pada perencanaan dan sosialisasi yang minim. KI Bengkulu tidak tinggal diam menyambut pilkada serentak, beberapa hal yang dilakukan yakni melakukan advokasi dan pemahaman bersama bahwa sebelum diminta Informasi Publik, penyelenggara Pilkada telah menyiapkan dan mempublikasikan Informasi sehingga masyarakat mengerti tahapannya. Selain itu, juga dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi publik di KPU dan BAWASLU. KPU Provinsi Bengkulu dan KI Bengkulu telah melakukan Sosialisasi di Media TV lokal yakni RBTV tentang Keterbukaan Informasi Pilkada serentak di Provinsi Bengkulu. Dengan rangkaian kegiatan yang ada harapannya masyarakat menjadi pemilih yang cerdas dan pemimpin yang terpilih nanti merupakan pemimpin yang Amanah dan Bertanggungjawab khususnya menjalankan Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Reporter dan Penulis: Tya Tirtasari


11

F O KUS

PERINGATAN RTKD

HARUS DISERTAI K MENGAKSES INFO 12


AI KEMUDAHAN FORMASI PUBLIK

T

anggal 28 September merupakan hari yang bersejarah bagi para aktivis dan penggiat Keterbukaan Informasi Publik di dunia. Pada tanggal ini dunia memperingati hari Hak untuk Tahu (International Right to Know Day) atau yang populer disebut dengan RTKD. Hak untuk Tahu adalah hak asasi setiap warga negara yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 F, bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan jenis saluran yang tersedia”. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diberlakukan sejak 1 Mei 2010 merupakan penjabaran konkret


13

F O KUS dari amanat konstitusi tersebut. Sejak itulah hak warga negara untuk mengakses Informasi Publik dijamin oleh undang-undang. Hari Hak untuk Tahu mulai diperingati secara internasional sejak 28 september 2002 di Sofia, Bulgaria, dalam sebuah pertemuan internasional para pembela hak akses atas Informasi Publik. Mereka menyepakati ada satu hari yang didedikasikan untuk mempromosikan hak kebebasan memperoleh informasi ke seluruh dunia. Tujuannya adalah untuk memunculkan kesadaran global akan hak individu dalam mengakses informasi pemerintah dan mengkampanyekan bahwa akses terhadap informasi adalah bagian dari hak asasi manusia. Di Indonesia, Komisi Informasi Pusat dan Provinsi serta kabupten/kota sebagai lembaga yang mengawal UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mulai memperingati hari Hak untuk Tahu Sedunia pada tahun 2012. Prinsip utama Right to Know adalah: (1) Akses informasi adalah hak setiap orang; (2) Informasi yang dirahasiakan adalah pengecualian; (3) Hak untuk tahu diaplikasikan di semua lembaga publik; (4) semua permintaan menjadi cepat, sederhana, dan tanpa biaya; (5) Para pejabat memiliki tugas untuk melayani Pemohon; Lalu (6) Penolakan harus berdasarkan Undang-undang; (7) Kepentingan publik menjadi hak yang lebih tinggi dari kerahasiaan; (8) Setiap orang memiliki hak untuk mengkritisi keputusan yang merugikan; (9) lembaga publik harus proaktif menginformasikan tentang lembaganya; (10) Hak tersebut dijamin oleh lembaga independen. Henny S Widyaningsih, Komisioner Komisi Informasi Pusat Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi sebagai bidang yang telah beberapa kali menjadi penanggung jawab penyelenggaraan peringatan Hari Hak untuk Tahu Sedunia menguraikan bahwa pada awalnya gagasan memperingati Hari Hak untuk Tahu Sedunia itu adalah awalnya untuk menghasilkan gerakan nasional. Ge-

14


rakan nasional yang dapat dilihat masyarakat setelah pemberlakuan UU KIP sejak tahun 2010. Memberikan motivasi kepada masyarakat bahwa mereka punya hak. Percuma kalau kita sosialisasi ke Badan Publik jika kita tidak didukung oleh Pemohon yang mengerti akan haknya maka Undang-Undang ini tidak akan jalan dan diam saja. Peringatan yang pernah dilakukan KIP dengan melakukan aksi simpatik, orasi, membuat pertunjukkan besar di tempat umum yang dimaksudkan untuk memberikan gaung yang lebih luas. Perkembangan pemenuhan Hak untuk Tahu masyarakat selama ini ukurannya kita belum punya riset untuk melihat apakah masyarakat sudah sadar akan hak untuk tahu sudah ada atau belum. Tapi kita punya indikator adalah kondisi keterbukaan informasi di ma-

sing-masing provinsi, dilihat hanya dari jumlah pemohon informasi. Untuk di pusat jumlah pemohon informasi ada di kementerian dan ada peningkatan. Secara resmi kita belum bisa menyatakan itu merupakan indeks pengetahuan hak atas informasi. Suatu hari dalam RTKD kita akan menyatakan hak untuk tahu sudah semakin di fahami, semakin diterima dan lebih jauh lagi semakin digunakan. Sekarang kan kita indikatornya baru sampai sengketa, baru permohonan informasi, jika permohonan informasi semakin tinggi tapi diselesaikan itu berarti tidak sampai pada sengketa. Melihat sengketa juga jika tinggi maka haknya semakin difahami lihat juga perkisaran sengketa itu, jika di awal sengketa itu berkisar mengenai keuangan secara global nasional kemudian bergeser hak untuk pemenuhan infor-

“Percuma kalau kita sosialisasi ke Badan Publik jika kita tidak didukung oleh Pemohon yang mengerti akan haknya maka Undang-Undang ini tidak akan jalan dan diam saja. Peringatan yang pernah dilakukan KIP dengan melakukan aksi simpatik, orasi, membuat pertunjukkan besar di tempat umum yang dimaksudkan untuk memberikan gaung yang lebih luas.” masi tentang nasional tapi hak atas dirinya sendiri. Misalnya hak informasi tanah. Dilihatnya dari segi frekwensi dan kualitas. Dari segi kualitas ada pergeseran dari pemenuhan haknya. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, disebutkan bahwa Komisi Informasi mempunyai tugas menyelesaikan sengketa, namun tidak hanya berhenti disitu Komisi Informasi bisa mencegah terjadinya sengketa dengan melakukan sosialisasi baik kepada Badan Publik juga kepada masyarakat. Masyarakat yang dituju untuk sosialisasi undang-Undang KIP masih sangat terlalu luas, maka melakukan sosialisasi kepada masyarakat elit dianggap lebih strategis seperti masyarakat sipil, LSM, Perguruan tinggi dan Pemuka masyrakat yang bisa meneruskan sosialisasi ke tingkat dibawahnya. Seperti halnya

Henny S Widyaningsih Komisioner Komisi Informasi Pusat Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi

sosialisasi yang dilakukan mengenai Keluarga Berencana, dimana sasaran sosialisasi adalah para pemuka masyarakat dan para pemuka masyarakat inilah yang meneruskan sosialisasi ke masyarakat dibawahnya sehingga tujuan sosialisasi dapat tercapai. Model Two Step Flows Communication memang penting untuk mencapai pengetahuan masyarakat bawah yang tersebar luas. yang disebut masyarakat elit seperti LSM, Opinion Leader, Perguruan Tinggi, Komisi Informasi bisa menyampaikan kembali sosialisasi kepada mayarakat bawah ini, oleh karena itu saya menganggap keberadaan Komisi

informasi Kabupaten/Kota dibutuhkan untuk mensosialisasikan hak untuk Tahu bagi masyarakat di level terbawah ujar Henny S Widyaningsih. Saat ini sosialisai yang dilakukan Komisi Informasi Pusat sudah mulai mengarah pada model Two Step Flows Communication yakni dengan membuat jaringan-jaringan di masyarakat, namun jaringan-jaringan ini pun dapat terlepas juga kalau tidak dipelihara. Munculnya gerakan nasional merupakan harapan Komisi informasi dalam peringatan Hari Hak untuk Tahu Sedunia. Tidak hanya dengan menyelenggarakan pertunjukkan besar-besaran tapi ada sumbangsih bagi bangsa untuk meningkatkan kesadaran Hak untuk Tahu Masyarakat. Bentuk kegiatan berupa klinik keterbukaan informasi publik, lomba debat Keterbukaan Informasi merupakan kegiatan yang akan dilakukan Komisi Informasi Pusat dalam peringatan Hari Hak untuk Tahu Sedunia. Sementara itu, Yanuar Nugroho Deputi II Kantor Staf Presiden mengatakan peringatan Hari Hak untuk Tahu Sedunia atau RTKD harus ditandai dengan semakin mudahnya publik dalam mengakses Informasi Publik. Tentunya kemudahan dalam mengakses Informasi Publik harus ditunjang dengan kemampuan Badan Publik (BP) dalam hal menyediakan dan memberikan informasi kepada masyarakat. Yanuar memandang pengimplementasian UU KIP sejauh ini memang belum dilaksanakan dengan optimal. Pemahaman menyediakan Informasi Publik ke masyarakat tanpa harus diminta oleh masyarakat belum tercermin di BP baik di tingkat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Yanuar menjelaskan, selama ini pemahaman BP terhadap pelayanan informasi adalah akan memberikan informasi BP jika ada yang bertanya atau meminta. Hal tersebut yang perlu dirubah paradigamanya oleh pemerintah, bagaimana badan publik itu dapat menyediakan informasi secara maksimal (open goverment). Pemerintah melalui kantor staf presiden sejauh ini terus mendorong agar


15

F O KUS

“Pemerintah dapat menyediakan dan mengumumkan Informasi Publik secara proaktif. Pasalnya, penyediaan informasi publik saat ini yang dikelola oleh pemerintah masih cenderung pasif, menunggu adanya permintaan dari pemohon informasi” Yanuar Nugroho Deputi II Kantor Staf Presiden

BP dapat menyediakan dan memberikan informasi tanpa harus diminta oleh masyarakat. Masih banyak tugas pemerintah untuk memastikan agar paradigma tersebut dapat tercermin di semua tingkatan BP. Ia berharap pemerintah dapat menyediakan dan mengumumkan Informasi Publik secara proaktif. Pasalnya, penyediaan informasi publik saat ini yang dikelola oleh pemerintah masih cenderung pasif, menunggu adanya permintaan dari pemohon informasi. Yanuar menambahkan yang perlu dilakukan saat ini adalah melakukan percepat terhadap pembentukan PPID, karena hal tersebut jelas diamanatkan oleh UU KIP. Pasalnya, masih banyak PPID yang belum terbentuk sampai dengan 5 tahun pengimplemtasian UU KIP, terutama ditingkat daerah. Menurutnya PPID merubahkan

16


suatu alat yang penting dalam mewujudkan keterbukaan informasi di lingkungan pemerintahan. Tanpa adanya PPID, akan sangat susah untuk mendorong pemerintah daerah maupun pusat untuk terbuka. Yanuar berujar selama lima tahun UU KIP diimplementasikan sudah banyak sekali sengketa informasi yang di selesaikan Komisi Informasi di Pusat maupun Provinsi. Dengan banyaknya sengketa informasi bisa jadi salah satu indikasi walaupun tidak serta merta menunjukan bahwa keterbukaan informasi di lingkungan pemerintah belum sepenuhnya terbuka. Yanuar memaparkan bahwa kantor staf presiden telah menyurati Menteri Dalam Negeri dan Menteri Komuikasi dan Informatka untuk melakukan percepatan penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Ia menargetkan pada tahun 2019 seluruh PPID yang ada di Kementerian, Lembaga, Provinsi, serta Kabupaten/ kota dapat terbentuk seratus persen. Target Ini sesuai dengan nawa cita Presiden Jokowi untuk mendorong keterbukaan Informasi Publik. Terbentuknya PPID seratus persen di seluruh badan publik tentu akan menjadi jembatan bagi pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka, transparan dan akuntabel.

Rekapitulasi PPID yang sudah Terbentuk: Badan Publik

Jumlah

PPID Presentase Terbentuk (%)

Kementerian

34

34

100

Lembaga

129

43

33,33

Provinsi

34

30

88,24

497

234

47,1

Kabupaten/ kota

(SUMBER: DITJEN IKP KEMENTERIAN KOMINFO)

formasi publik yang turut memeriahkan peringatan ini. Ia menambahkan, minimnya peran pemerintah dan keterlibatan publik dalam perayaan RTKD yang diperingati sedunia sangat minim. Hal ini tentunya membuat tingkat kesadaraan masyarakat akan haknya untuk mengakses informasi melalui perayaan RTKD masih sangat rendah. Seharusnya dalam memperingatai RTKD ini dapat melibatkan kelompok lain yang lebih besar, termasuk didalamnya pemerintah. Hendri menegaskan bahwa keterbukaan informasi adalah salah satu bagian dari nawacita yang ditawarkan presiden jokowi kepada masyarakat. Sudah barang tentu pemerintah mempunyai peran pokok untuk menyadarkan masyarakat akan haknya untuk mengak-

Dalam momen peringatan RTKD saat ini juga perlu kita dorong masyarakat untuk memahami dan dan berani menggunakan hak nya untuk meminta informasi kepada BP. Bisa jadi rendahnya implimentasi UU KIP disebabkan belum banyak masyarakat yang mengetahui tentang undang-undang ini. Sehingga belum banyak masyarakat yang menggunakan hak nya untuk meminta informasi kepada badan publik. Kalau ini menjadi permasalahan tentunya kita wajib melakukan sosialisasi ke masyarakat sampai pada tataran terkecil yaitu masyarakat yang ada di desa. Hendri Subagio Direktur ICEL mengatakan Peringatan RTKD di indonesia sejauh ini memang belum terasa gaungnya, tidak seperti halnya dengan peringatan hari buruh sedunia. Hanya kelompok-kelompok tertentu saja yang masih peduli dengan keterbukaan in-

“Peringatan RTKD di indonesia sejauh ini memang belum terasa gaungnya, tidak seperti halnya dengan peringatan hari buruh sedunia. Hanya kelompokkelompok tertentu saja yang masih peduli dengan keterbukaan informasi publik yang turut memeriahkan peringatan ini.”

ses informasi yang sudah dijamin dalam UU KIP. Hendri mengutarakan sejauh ini memang pemerintah belum pro aktif menyediakan informasi publik kepada masyarakat serta mengumumkan hahak masyarakat untuk mengakses informasi publik. Hal ini berakibat pada belum terlalu aware (sadar-red) publik terhadap hak untuk mengakses informasi. Hendri menambahkan dalam hal jaminan peraturan, indonesia sudah cukup bagus sudah memiliki UU KIP sebagai payung hukum bagi jaminan masyarakat untuk mengakses informasi. Selain itu Indonesia juga telah memiliki Komisi Informasi sebagai lembaga yang menjalankan UU KIP. Hal ini tentunya merupakan kemajuan bagi indonesia dibandingkan dengan negara lain di asia tenggara. Ia menilai, di tataran kertas aturan jaminan hukum sudah ada, namun persoalannya peraturan tersebut belumlah terimplementasi dengan baik. Contohnya saja, sudah lima tahun UU KIP diimplementasikan, sampai dengan saat ini masih ada lembaga negara serta pemerintah daerah yang belum menunjuk PPID. Hendri menegaskan jika aturan main yang ada di UU KIP tidak dijalankan maka akhirnya akan terjadi banyak sengketa informasi. Sengketa infomasi timbul dikarenakan ada persoalan aturan yang tidak ditegakkan oleh badan publik. Ia menilai, Terkadang informasi yang disengketakan justru informasi yang dinyatakan terbuka oleh UU KIP. Artinya masih ada badan publik yang belum taat terhadap aturan yang tertuang dalam UU KIP. Ia mengharapkan di momen peringatan RTKD yang jatuh pada tanggal 28 September dapat dijadikan momentum bersama bagi pemerintah, Komisi Informasi, dan masyarakat. Hal tersebut tentunya untuk mendorong terpenuhnya hak masyarakat dalam mengakses informasi, serta mewujudkan pemerintahan yang terbuka.

Hendri Subagio Direktur ICEL

Reporter dan Penulis: Leny Sulistiani


17

KEGIATAN KI PUSAT KIP SARANKAN DPRPB TANYA CALON KOMISIONER KE GUBERNUR

R

ombongan DPRPB (Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat) melakukan audiensi ke Komisi InformasiPusat (KIP), di Jakarta, Kamis (18/6). Rombongan yang terdiri Wakil Ketua DPRPB JA Jumame bersama Aggota Komisi A Ismail, Arifin, Xaverius Kameubun, dan Febry J Andjar, disertai staf Moses R Frimisela, Barnabas Mandakan, dan Yosias Sayori. Mereka ditemui oleh Ketua KIP Abdulhamid Dipopramono dan Komisioner Evy Trisulo. Mereka melakukan konsultasi terkait keterbukaan Informasi Publik di Papua Barat pada umumnya dan perkembangan pembentukan Komisi Informasi(KI) Papua Barat. Rombongan DPRPB melaporkan bahwa 10 nama calon Komisioner KIPapua Barat sudah lolos panitia seleksi (Pansel) dan sekarang sudah berada di meja gubernur, na-

mun belum diserahkan ke DPRPB untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Dalam konteks tersebut Ketua KIP menyarankan agar DPRPB menanyakan hal tersebut ke gubernur mengingat proses penjaringan sudah lebih dari setahun. “Kalau gubernur lamban, DPRPB harus inisiatif dan aktif menanyakan,” kata dia. Mereka juga menanyakan tentang pedoman seleksi dan kriteria calon yang layak diloloskan. KIP menyarankan agar pedoman dari KIP tahun 2010 dipergunakan, sedangkan untuk fit and proper test di DPRPB atau legislatif memang tidak menutup kemungkinan adanya pertimbangan politik dari para anggota dewan. “Itu keniscayaan yang wajar saja dan harus dihormati,” kata Ketua KIP. Abdulhamid juga menyarankan agar DPRPB melakukan inisiatif pembuatan perda ten-

tang keterbukaan informasi di Papua Barat yang hingga kini belum ada. Sedangkan Evy Trisulo mengingatkan perlunya dukungan DPRPB untuk sekretariat KI Papua Barat jika sudah terbentuk. Sebab, menurut Evy, jika komisioner ditunjuk tapi tanpa dukungan sekretariat maka lembaga juga tidak berjalan. “Kalau KI sudah dibentuk tapi tidak ada anggaran untuk sekretariat ya tidak akan jalan. Apalagi untuk penanganan sengketa informasi, harus ada sekretaris selaku panitera,” lanjut Evy.

DPRD BENGKULU DORONG PENGUATAN DAN KEMANDIRIAN KI

D

PRD Provinsi Bengkulu mendorong agar Komisi Informasi(KI) di daerah, utamanya KI Bengkulu, lebih dikuatkan lagi agar mereka bisa mandiri dalam anggaran dan membuat putusanputusan secara profesional tanpa intervensi atau kecemasan. Hal itu disampaikan oleh rombongan DPRD Bengkulu yang dipimpin Ketua DPRD Ihsan Fajri dan Ketua Komisi I Khairul Anwar. Mereka diterima langsung oleh Ketua KIP Abdulhamid Dipopramono didampingi Asisten Leny Sulistiani dan Feri Firdaus, di Ruang Sidang lantai 4 Kantor KIP, Jakarta, Jumat (19/6). Bahkan secara bersemangat beberapa anggota DPRD Bengkulumenginginkan agar anggaran KI daerah dibiayai oleh KI Pusat lewat APBN. Dengan demikian dalam membuat putusan mereka tidak dihantui oleh ketakutan terhadap pimpinan daerah, baik gubernur, sekda, maupun kepala dinas. Beberapa anggota Komisi I seperti Sri Rezeki dan Dalhadi Umar juga menegaskan keinginan agar kantor KI

18


Provinsi terpisah, tidak berada di kantor Dishubkominfo. Menanggapi hal itu, Ketua KIP menyampaikan rasa terima kasih atas aspirasi yang disampaikan untuk mendorong kemandirian KI. Dia mengatakan bahwa problem kemandirian bukan saja dihadapi oleh KI Bengkulu tetapi juga KI daerah seluruh Indonesia. “Bahkan KIP juga menghadapi hal serupa dan itu bersumber pada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” kata dia.

Ia juga menjelaskan bahwa problem tersebut sudah menjadi diskusi lama bahkan dalam setiap Rakornas, tapi tidak ada solusi jika belum ada perubahan di perundangannya. Oleh karena itu, dalam Renstra KIP 2014 – 2017 tercantum program revisi undang-undang. “Jadi KIP sudah memprogramkan revisi undang-undang tersebut dalam Renstra-nya.” Namun sebenarnya semua itu bisa disiasati jika ada hubungan sinergis antara komisioner, gubernur atau sekda, dan DPRD. “Ada beberapa KI Provinsi yang kondisi anggaran dan kemandiriannya bagus dengan dasar hukum yang sekarang,” kata dia. Selanjutnya Ketua KIP menyarankan agar DPRD Bengkulumelakukan inisiatif untuk penyusunan perda tentang keterbukaan informasi yang hingga kini belum dipunyai oleh Provinsi Bengkulu. “Banyak provinsi lain yang sudah punya, bahkan kabupaten dan kota sudah punya. Jadi menyusunnya mengacu pada yang sudah ada saja, biar ada wawasan dan prosesnya cepat,” kata Ketua KIP.

KI JAMBI SERAHKAN DOKUMEN ISLAH KE KIP

L

ima orang Komisioner Komisi Informasi ProvinsiJambi (KI Jambi) disertai dua staf sekretariat bertandang ke Komisi Informasi Pusat (KIP) di Kantor KIP, Jakarta, Kamis (25/6). Komisioner yang terdiri Mohammad Orinaldi, Zainuddin, H Suherman, Hendri, dan Noperman tersebut ditemui langsung Ketua KIP Abdulhamid Dipopramono dan Komisioner KIP Yhannu Setyawan, didampingi Sekretaris KIP Bambang Hardi Winata dan Asisten Ahli KIP Feri Firdaus. Mereka menyerahkan dokumen Pemberitahuan Islah yang ditujukan kepada Ketua KIP. Dalam dialog sebelum penyerahan dokumen tersebut, para Komisioner KI Jambi menjelaskan kronologis penyelesaian konflik intern atau islah mereka yang telah mereka sepakati pada 23 Juni 2015. Format kepengurusan pasca-islah terdiri dari Ketua Mohammad Orinaldi, Wakil Ketua Zainuddin, dan lainnya anggota. Konflik kepengurusan KI Jambi sudah berlangsung sejak setahun lebih lalu, setelah para komisioner dilantik dan Fikri Riza mundur dari ketua sekaligus sebagai komisioner.

Penyelesaikan konflik pun sudah lama dilakukan, baik oleh gubernur maupun sekda Jambi. Tak kurang Ketua KIP sudah datang ke Jambi tiga kali untuk menyelesaikan persoalan tersebut, baik mengambil waktu pasca-sidang maupun saat setelah menjadi narasumber even non-KI. Rapatrapat antara Ketua KIP dengan KI Jambi juga dilakukan di Jambi. Ketua KIP selalu menekankan bahwa konflik komisioner harus diselesaikan oleh komisioner sendiri tanpa mengundang intervensi pihak lain, termasuk KIP. “Sebab begitulah kaidah dasarnya,” kata KIP.

Ketua KIP selalu menekankan bahwa konflik menyebabkan program tidak berjalan dan delegitimasi publik terhadap KI Jambi. “Kepercayaan dari Pemprov Jambi pun pasti akan merosot,” kata dia saat di KI Jambi. Dia melanjutkan bahwa jika program tidak jalan tetapi para komisioner tetap menerima gaji maka akan mengkhianati rakyat, sebab uang APBD yang dipakai berasal dari rakyat. Upaya para Komisioner KI Jambi sendiri untuk menyelesaikan konflik juga sudah banyak mereka lakukan, antara lain dengan beberapa kali berkonsultasi ke Kantor KIP di Jakarta. Dalam acara penyerahan dokumen Pemberitahuan Islah, baik Abdulhamid maupun Yhannu menyatakan kegembiraan dan rasa syukurnya. “Ini tampaknya merupakan berkah Ramadan, harus disyukuri dan dipegang teguh,” kata Ketua KIP sambil menyampaikan rasa haruanya, lalu memeluk kelima Komisioner KI Jambi satu persatu. Yhannu mengatakan bahwa fungsi dan tugas KI adalah menyelesaiakan sengketa informasi antara publik dan Badan Publik, yang artinya juga menyelesaikan konflik. “Jika kita tidak bisa menyelesaikan konflik sendiri, mana mungkin bisa menyelesaikan konflik orang lain,” kata Yhannu.

INGIN SUSUN PERDA KETERBUKAAN INFORMASI, DPRD KLATEN KONSULTASI KE KIP

R

ombongan DPRD Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, berkunjung untuk berkonsulatasi ke Komisi Informasi Pusat (KIP) di Jakarta, Selasa (7/7). Mereka datang dalam rangka mendapatkan input untuk rencana penyusunan peraturan daerah (Perda) tentang Keterbukaan InformasiPublik di Kabupaten Klaten. Rombongan yang dipimpin Ketua Baleg DPRD, Sunarto, itu diterima oleh Ketua KIP Abdulhamid Dipopramono, didampingi Tenaga Ahli Annie Londa dan Tya Tirtasari. Dalam kesempatan tersebut, Ketua KIP menyambut baik kunjungan DPRD Klaten dan mendorong agar Klaten segera memiliki Perda atau Perbub tentang itu. Dia mengatakan bahwa substansi dari Perda bisa mengambil dari UU Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan InformasiPublik. Se-

lain itu, dianjurkan agar DPRD Klaten mengambil contoh dari kabupaten lain yang telah memilikinya. “Kabupaten Kubu Raya di Pro-

vinsi Kalimantan Barat, salah satunya, sudah memiliki Perbup dan isinya bagus,” kata Ketua KIP.


19

KEGIATAN KI PUSAT KIP ADAKAN HALAL BIHALAL BERSAMA KARYAWAN

K

MSI PRESENTASIKAN DRAF PERKI PPSIP

M

anagement System International (MSI) yang sudah melakukan MoU dengan Komisi InformasiPusat (KIP) untuk menyelesaikan revisi Peraturan Komisi Informasi(Perki) tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) dan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Sengketa Informasi Publik, mempresentasikan draf Perki tersebut pada Rabu (8/7). Tim MSI presentasi di depan Ketua KIP Abdulhamid Dipopramono, para Komisioner yang terdiri Henny S Widyaningsih, Rumadi Ahmad, dan Yhannu Setyawan, Sekretaris KIP Bambang Hardi Winata, serta para Tenaga Ahli KIP. Pada kesempatan tersebut Tim MSI masih menerima masukan untuk yang terakhir kalinya sebelum benar-benar menjadi draf yang proses selanjutnya kemudian akan dilakukan oleh KIP sendiri berupa uji publik. Tim MSI juga menjelaskan bahwa draf yang dipresentasikan tersebut selain telah mengakomodasi pemikiran para Komisioner, Tenaga Ahli, dan Sekretariat KIP, juga telah mengakomodasi masukan dari KI Provinsi seperti DKI Jakarta dan NTB. Selain itu juga ditambah studi komparasi dari peraturan serupa di negara-negara lain. Komisioner Rumadi Ahmad dan Yhannu Setiawan mengatakan bahwa pada saat ini tim dari KIP yang terdiri para Tenaga Ahli sudah menyelesaikan kajian tentang hal-hal yang perlu diubah, diperbaiki, dan perlu ada dalam Perki. Untuk itu, langkah berikutnya adalah diminta agar Tim MSI berdikusi lebih intensif dan teknis dengan para Tenaga Ahli KIP.

20


omisi InfomasiPusat (KIP) mengadakan acara silaturahim dan halal bihalal seluruh karyawan dan karyawati yang dihadiri Ketua KIP, Komisioner KIP, pejabat struktural di Sekretariat KIP, Tenaga Ahli, dan asisten, pada Senin (27/5), bertempat di Kantor KIP, Jakarta. Acara diawali dengan laporan ketua pelaksana, yaitu Sekretaris KIP Bambang Hardi Winata, dilanjutkan sambutan Ketua KIP Abdulhamid Dipopramono, dan siraman rohani oleh Ustadz Uci Al Farizi. Acara diakhiri dengan saling bersalaman dan makan siang bersama. Dalam sambutannya, Ketua KIP berharap acara silaturahim dan halal bihalaldapat mempekuat kebersamaan seluruh karyawan KIP, sehingga dapat menciptakan sinergi dan meningkatkan pelayanan kepada publik. Orang-orang di kantor, menurutnya, adalah keluarga kedua setelah keluarga di rumah. “Oleh karenanya jika terjadi dinamika, sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan dan akhirnya saling memaafkan seperti halal bihalalini,” kata dia. “Perbedaan pendapat itu biasa di mana-mana,

di keluarga maupun di kantor, tapi harus ada solusi,” kata dia. Ustadz Al Farizi yang masih sangat belia itu memberikan tauziah tentang pentingnya silaturahim. “Apalagi bagi umat Islam yang telah melaksanakan puasa selama satu bulan penuh, maka silaturahim merupakan rangkaian penting untuk melengkapi ibadah dengan saling maaf-memaafkan,” kata dia. Al Farizi juga menjelaskan tentang makna silaturahim yang memiliki tiga manfaat dalam kehidupan. Pertama, silaturahim dapat memanjangkan umur, kedua dapat menambah rezeki, dan ketiga dapat memberikan kesehatan. Ia menambahkan, yang paling utama adalah orang yang lebih dahulu meminta maaf kepada yang lain. “Orang lebih dahulu meminta maaf adalah yang lebih mulia,” kata Al Farizi. Lalu ia memberi catatan bahwa orang sering banyak keliru menggunakan istilah silaturahmi. “Yang benar adalah silaturahim, kalau silaturahmi itu artinya malah tidak bagus, yaitu adanya sakit di perut,” kata dia.

MAHKAMAH KONSTITUSI TOLAK JUDICIAL REVIEW UU KIP

M

ahkamah Konstitusi(MK) menolak permohonan Judicial Review (JR) terhadap sebagian Pasal 29 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), dalam sidang pembacaan putusan di Gedung MK Jakarta, Selasa (4/8). Sidang dengan majelis lengkap itu dipimpin Ketua Majelis Prof Dr Arief Hidayat, SH, MS, beranggotakan Dr Anwar Usman, SH, MH, Prof Dr Maria Farida Indrati, SH, MH, Dr H Patrialis Akbar, SH, MH, Dr Wahiduddin Adams, SH, MA, Prof Dr Aswanto, SH, MSi, DFM, I Dewa Gede Palguna, Dr Suhartoyo, SH, MH, dan Dr Manahan M P Sitompul, SH, MHum. Dalam persidangan terhadap perkara bernomor 116/PUU-XII/2014 dengan Pokok Perkara Pengujian UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikPasal 29 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), dengan Pemohon perorangan terdiri Pemohon pertama John Fresly; kedua Yhannu Setyawan; ketiga Rumadi; hingga sebanyak 23 Pemohon tersebut, hadir juga Kuasa Pemohon yaitu Veri Junaidi, SH, MH. Pada pembacaan amar putusan disampaikan bahwa ada sebagian Pemohon yang ditolak legal standing-nya. Mereka yang ditolak rata-rata yang bukan berasal dari Komisi Informasi(KI), baik pusat maupun daerah. Dalam amar putusan itu juga disampaikan: Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Salah satu pertimbangan Majelis menolak permohonan tersebut karena Komisi Informasitidak termasuk dalam empat komponen lembaga peradilan. Hanya ada empat lembaga peradilan yang dikenal di Indonesia; yaitu Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Umum, dan Peradilan Militer. Untuk itu, lembaga peradilan Komisi Informasi tidak dapat disamakan dengan empat lembaga peradilan yang sudah ada. Lebih lanjut Majelis mengatakan bahwa fungsi Komisi Informasi berdasarkan UU KIP adalah menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publikdan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik, dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publikmela-

MAJALAH BUKA! TERBIT DEN GANDESAIN BARU DAN NOMOR ISSN

M lui Mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi. Dengan demikian, dalam menjalankan fungsinya, Komisi Informasitidak harus diberikan kemandirian dalam hal kesekretariatan. Jadi tidak ada alasan untuk mengubah Pasal 29 ayat (2) UU KIP yang menyebutkan, “Sekretariat Komisi Informasidilaksanakan oleh pemerintah”. Ayat (3) menyebutkan, “Sekretariat Komisi InformasiPusat dipimpin oleh sekretaris yang ditetapkan oleh Menteri yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan usulan Komisi Informasi’. Lali pada Ayat (4) disebutkan, “Sekretariat Komisi Informasiprovinsi dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informasi di tingkat provinsi yang bersangkutan”. Dan ayat (5) menyebutkan, “Sekretariat Komisi Informasikabupaten/kota dilaksanakan oleh pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang komunikasi dan informasi di tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan”. Dengan demikian, JR terhadap UU KIP yang diajukan sejak bulan Oktober 2014 tersebut sudah mendapat kepastian. Sebelumnya pembacaan putusan sempat terkatung-katung selama lebih dari enam bulan karena semula diperkirakan dibacakan bulan Februari 2015. Upaya JR terhadap UU KIP ini juga sempat dibahas dalam forum Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi se-Indonesia di Mataram pada 11 – 14 September 2014. Pembahasan tersebut menelorkan butir kesepakatan bahwa JR dilakukan atas nama pribadi-pribadi komisioner dan bukan atas nama KI sebagai lembaga.

ajalah Buka! Informasi Publik yang diterbitkan oleh Komisi InformasiPusat (KIP) kini memasuki edisi ke-9. Edisi 09 Mei-Juni 2015 telah terbit pada awal Juli 2015 dengan desain baru yang lebih profesional dan light dan telah mendapatkan Indternational Standard Serial Number (ISSN) 977246049098. Pada edisi ini Buka! mengangkat “Laporan Khusus” berjudul Mengawal Transparansi Dana Desa dan “Fokus” membahas topik Mengakselerasi Keterbukaan Informasi. ISSN diberikan oleh International Serial Data System (ISDS) yang berkedudukan di Paris, Perancis. ISSN diadopsi sebagai implementasi ISO-3297 pada tahun 1975 oleh Subkomite No. 9 dari Komite Teknik No. 46 dari ISO (TC 46/SC 9). ISDS mendelegasikan pemberian ISSN baik secara regional maupun nasional. Untuk regional Asia dipusatkan di Thai National Library, Bangkok, Thailand. Sedangkan Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah (PDII) LIPI merupakan satu-satunya ISSN National Centre untuk Indonesia. Dengan memiliki ISSN maka Buka! sudah masuk jaringan publikasi internasional yang berpusat di Paris dan bisa diakses oleh para pembaca di seluruh penjuru dunia. Buka adalah majalah dua bulanan yang diterbitkan KIP. Selain majalah Buka! yang dikemas secara ringan dan populer, pada bulan depan KIP juga segera menerbitkan jurnal ilmiah yang membahas isu-isu keterbukaan Informasi Publik.


21

SIDANG KI PUSAT DPRD SULUT KONSULTASIKAN RENCANAREKRUTMEN KOMISIONER

S

ebanyak sepuluh orang rombongan dari DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) berkonsultasi ke Komisi Informasi Pusat (KIP) di Jakarta, Rabu (8/8). Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Wenny Lumentut dan Ketua Komisi I Ferdinand Wewengkang tersebut, diterima oleh Ketua KIP Abdulhamid Dipopramono di Ruang Sidang KIP lantai 4. Mereka mengkonsultasikan tentang rencana rekrutmen Komisioner KISulut periode kedua yang

akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Ketua KIP memberi catatan agar sejak awal proses rekrutmen, yang seharusnya

dilakukan oleh Pemprov Sulut tersebut, dikawal agar berjalan lancar dan memenuhi pedoman KIP. “Untuk pedoman, pakailah keluaran KIP tahun 2010,” kata Ketua KIP, sembari menjelaskan bahwa ada satu-dua provinsi yang salah menggunakan pedoman. “Sebenarnya DPRD baru berperan di akhir proses seleksi, yaitu saat fit and proper test, tapi karena Pemprov belum kelihatan inisiatifnya, minta tolong DPRD mengingatkannya,” kata dia.

KIP MINTA BUPATI BANGKALAN LAKUKAN TINDAKAN SOLUTIF

K

etua Komisi InformasiPusat (KIP) Abdulhamid Dipopramono meminta kepada Bupati Bangkalan, Jawa Timur, agar melakukan tindakan-tindakan solutif dan segera melantik lima orang Komisioner Komisi Informasi(KI) Kabupatan Bangkalan. Hal itu disampaikannya pada saat menerima kunjungan rombongan DPRD Bangkalan yang terdiri dari tiga orang Wakil Ketua DPRD masing-masing H Abdul Rachman, Abdul Latif Amin, dan Fatkurrahman di Ruang Rapat Lantai 5 KIP Jakarta, Senin (10/8). Dalam kunjungan itu, rombongan DPRD Bangkalan menyampaikan bahwa sudah hampir sebulan pelantikan Komisioner KI Bangkalan belum juga dilantik. Pasalnya, Bupati Bangkalanmenilai dari lima orang Komisioner KI Bangkalan yang terpilih masing-masing A Haris, Sonhaji, Yusuf Mansyur, Abdurrahim, dan Agus B Haryanto, tidak satu pun yang berlatar belakang PNS (Pegawai Negeri Sipil) sehingga dinilainya tidak ada yang mewakili pemerintah daerah. Abdulhamid yang didampingi Tenaga Ahli (TA) KIP Fathul Ulum menetralisasi pandangan Bupati tersebut. Ia katakan bahwa yang dimaksud unsur pemerintah dalam UU KIP itu tidak ada keharusan berstatus PNS atau pensiunan PNS. “Dalam undang-undang itu disebut unsur pemerintah pada komposisi Komisioner KI bukan berarti harus komisionernya berasal dari pegawai pemerintah atau PNS.” Apalagi, lanjutnya, pada saat ini DPRD sudah ketok palu menetapkan kelima Komisioner tersebut atas hasil fit and proper test yang mereka lakukan.

22


Ketua KIP mengatakan bahwa dalam kondisi keterlanjuran seperti saat ini harus dilakukan terobosan solutif yang berani dan praktis. Jika proses seleksi diulang dari awal, maka akan membuang biaya, tenaga, pikiran, waktu, termasuk biaya soasial karena pasti akan terjadi kekisruhan. “Bagi yang lima orang sudah terpilih, bagaimana Bupati mau membatalkan mereka? Apakah mereka nanti tidak marah?” kata Hamid. “Kenapa ketika Bupati mengusulkan nama-nama ke DPRD, tidak menetapkan atau memberi catatan siapa-siapa yang dia tunjuk sebagai unsur pemerintah?” lanjut Hamid. Oleh karena itu Ketua KIP menyarankan solusi agar Bupati menawarkan atau menetapkan satu atau dua orang dari kelima Komisioner yang terpilih tersebut sebagai wakil atau unsur pemerintah. “Bupati segera bikin kesepakatan kepada satu atau dua orang itu sebagai unsur pemerintah tanpa harus mengulang proses seleksi dari awal,”

kata Ketua KIP. “Dalam hal ini tidak bisa juga DPRD disalahkan. Ini masalah komunikasi dari Bupati ke DPRD yang tidak ada.” Ketua KIP juga mengatakan bahwa tafsir UU terhadap hal-hal yang tak tertulis itu tidak kaku. Ia bahkan mencontohkan kondisi Komisioner KIP (Pusat) yang tidak ideal. “Di kami, KIP ini, disebut dua orang unsur pemerintah dan lima unsur masyarakat, tapi kenyataannya justru pada saat ini lima Komisioner berstatus PNS dan hanya dua orang yang non-PNS atau benar-benar unsur masyarakat,” kata dia. Untuk itu, ia meminta kepada Bupati Bangkalanagar segera melakukan terobosan dan pendekatan kepada salah satu atau dua komisioner yang ada untuk dapat dijadikan sebagai unsur dari Pemkab Bangkalan. Menurutnya, belum tentu orang swasta tidak bisa mewakili pemerintah. “Bisa saja orang swasta justru lebih loyal kepada pemerintah,” kata dia.

yang terpilih kembali. Hadir dalam pelantikan tersebut Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Abdulhamid Dipopramono, Anggota DPD RI asal Sulsel M Ikbal Parewangi, Ketua DPRD Sulsel, Ketua Kejati Sulsel, dan pejabat setempat lainnya. Dalam sambutan usai pelantikan, Gubernur Sulsel mengatakan bahwa dengan adanya era keterbukaan informasi maka

pemerintah harus dikelola secara berbeda. “Kini eranya memang harus berubah dan semakin baik,” kata dia. Gubernur juga berharap dengan adanya Komisi Informasimaka korupsi bisa dicegah. “Saya paling tidak bisa melihat orang dipenjara,” kata Gubernur. Oleh karenanya, ia melanjutkan, seluruh aparat di Sulsel harus bekerja dengan terbuka, jujur, dan bersih, sehingga di akhir jabatannya tidak berakhir di penjara. Sementara itu Ketua KIP mengucapkan selamat kepada Gubernur Sulsel dan para Komisioner yang terpilih, karena sudah bisa melewati masa-masa kritis peralihan periode. “Tingkatkan kinerja, tinggalkan yang buruk, lanjutkan yang baik, dan selalu menjadi lebih baik dari sebelumnya,” kata Hamid. Dia juga berharap agar di Sulsel dibentuk tim semacam OGI (Open Government Indonesia) seperti di Pusat, namun dengan modifikasi sesuai kelembagaan yang ada di provinsi. “Kalau di Pusat Tim Intinya ada tujuh kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian PAN-RB, Kantor Staf Presiden, dan KIP. Tapi kalau di provinsi tidak ada lembaga seperti di Pusat ya disesuaikan saja, yang penting KI Sulsel dilibatkan,” kata Ketua KIP.

dan Ridwad Hamzah melakukan konsultasi soal eksistensi KIPP Bulukumba yang telah dilantik Bupati berdasarkan Perda tahun lalu. Mereka juga bertanya tentang fungsi dan tugas Komisi Informasiserta bertanya bagaimana cara menggelar pemeringkatan Badan Publik (BP). Bambang menjelaskan bahwa sebelum melangkah lebih jauh, maka sebaiknya KIPP Bulukumba diubah dulu agar sama dengan nomenklatur yang ada dalam Undang-Un-

dang Keterbukaan Informasi Publik. Ia mengatakan dalam UU KIP hanya dikenal Komisi InformasiKabupaten atau Kota, KI Provinsi, serta KI Pusat. Menurut Bambang, dari sisi nama saja KIPP sudah berbeda dengan KI lainnya sehingga tidak mungkin diundang dalam Rapat Koordinasi KI se-Indonesia. Namun untuk kegiatan Bimbingan Teknis tentang kepaniteraan yang digelar KIP kemungkinan masih bisa diikuti karena urusannya tentang teknis tentang penerimaan laporan sengketa informasi dan pelaksanaan persidangan sengketa informasi. Untuk pemeringkatan BP, kata bambang, harus dilakukan dulu pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap dinas. Tanpa PPID tidak mungkin dilakukan pemeringkatan BP karena merekalah yang akan dinilai. “Jika belum memiliki perangkat yang mau dinilai apanya yang dinilai?” kata Bambang yang juga merangkap PPID KIP.

GUBERNUR LANTIK KOMISIONER KI SULSEL

G

ubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo melantik dan mengambil sumpah lima komisioner KomisiInformasi SulawesiSelatan (KI Sulsel) periode 2015 – 2019 di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Rabu (5/8). Mereka yang dilantik yakni Aswar Hasan, Pahir Halim, Asradi, Abdul Kadir Patwa, dan Muh. Ilham. Aswar Hasan adalah satu-satunya petahana

KIP SARANKAN KIPP BULUKUMBA IKUTI UUKIP

S

ekretaris Komisi InformasiPusat (KIP) Bambang Hardi Winata menyarankan kepada rombongan Dinas Pehubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, untuk segera mengubah nama Komisi Informasidan Partisipasi Publik (KIPP) Bulukumba menjadi Komisi Informasi(KI) Kabupaten Bulukumba. Hal itu disampaikan Bambang, yang didampingi Kepala Bagian Umum KIP Samuah, saat menerima lima orang rombongan dari Dishubkominfo Bulukumba di Ruang Rapat lantai 4 KIP, Jakarta, pada Kamis (6/8). Pada kesempatan itu, rombongan Dishibkominfo Bulukumba yang terdiri dari Sri Irma, Khalik, Johamsyah, Asdar Kurseng,


23

SIDANG KI PUSAT MENTERI PAN-RB KUNJUNGI KANTOR KIP

M

enteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi secara mendadak mengunjungi Kantor Komisi InformasiPusat (KIP) di Gedung PPI Jalan Abdul Muis Nomor 8, Jakarta Pusat, Senin (10/8). Ia diterima langsung oleh Ketua KIP Abdulhamid Dipopramono dan Komisioner

Rumadi Ahmad. Menteri Yuddy, yang didampingi Deputi Bidang Kelembagaan Rini Widyantini, berbicang di ruang kerja Ketua KIP. Setelah itu mereka diajak meninjau ruang rapat dan ruang sidang KIP di lantai 5. Dalam kesempatan itu Menteri PAN-RB menanyakan jumlah sengketa yang masuk KIP, status gedung, jumlah karyawan,

dan anggaran KIP. Dia bahkan sempat menyarankan agar komisi terkait seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan KIP berkantor bersama, agar ada sinergi. Ketua KIP menyampaikan bahwa kantor tersebut masih berstatus menyewa. “Kami menyewa kantor ini dua miliar rupiah setahun,” kata dia. Ketua KIP juga menyinggung tentang usulan perubahan honor yang telah dibahas dengan tujuh K/L di Kementerian PAN-RB bulan puasa lalu. “Sepertinya saya sudah tanda tangan untuk itu, kok,” jawab Yuddy. Sebelum Menteri Yuddy meninggalkan ruangan Ketua KIP, mereka berdua sempat berbincang tentang rencana Kemah Kedaulatan yang diselenggarakan Jaringan Aktivis Prodemokrasi (Prodem) di Yogyakarta pada 14 – 17 Agustus mendatang. Baik Yuddy maupun Hamid pernah sama-sama aktif di organisasi Prodem yang menghimpun aktivis mahasiswa angkatan 80an – 90an dan ikut mendirikan organisasi tersebut di Cipanas, pada 27 – 29 Oktober tahun 2000. “Oke, nanti saya usahakan ikut kemah di Jogja,” kata Yuddy.

BARU DILANTIK, KI SULSEL PERIODE KEDUA KONSULTASI KE KIP

R

ombongan Komisioner Komisi Informasi(KI) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) periode kedua yang baru dilantik oleh Gubernur Sulsel pekan lalu, melakukan konsultasi ke Komisi InformasiPusat (KIP). Komisioner lengkap KI Sulsel periode 2015 – 2019 terdiri Ketua Aswar Hasan, Anggota Pahir Halim, Asradi, Abdul Kadir Patwa, dan Andi M Ilham, didampingi staf sekretariat Ima Halik dan Baya itu diterima Ketua KIP Abdulhamid Dipopramono bersama Komisioner Rumadi Ahmad di Ruang Rapat lantai 5 KIP, Jakarta, pada Rabu (12/8). Pada kesempatan tersebut Aswar, yang merupakan satu-satunya komisioner petahana di KI Sulsel, mengatakan kehadiran rombongan komisioner tersebut untuk memperkenalkan rekan-rekannya ke KI Pusat. Ia juga mengharapkan adanya bimbingan dari KIP soal berbagai hal khususnya mediasi, karena sekarang ini sedang ada program dari KI Sulsel untuk membe-

24


rikan pelatihan mediator di UGM Yogyakarta. Ia berharap KIP juga bisa memberikan pelatihan serupa kepada komisioner KI Sulsel. Menurutnya empat orang komisioner baru masih membutuhkan banyak bimbingan dari KIP.

Selain berkenalan, para Komisioner KI Sulsel juga mendiskusikan beberapa hal lain seperti persidangan sengketa, besaran potongan pajak untuk honorarium, Pilkada langsung bulan Desember mendatang, dan beberapa topik lainnya.

PPID JATIM BERKUNJUNG KE KIP

S

EWMI JAJAKI KERJASAMA DENGAN KIP

K

omisi InformasiPusat (KIP) menerima kunjungan tim dari EWMI (East West Management Institute) pada Rabu (12/8) untuk saling penjajakan kerja sama. Tim EWMI yang terdiri Regional Director for SEA Andrew Boname dan EWMI Consultant Michael Sears yang didampingi seorang staf lokal Farah Nabila tersebut ditemui oleh Ketua KIP Abdulhamid Dipopramono didampingi Tenaga Ahli (TA) KIP Fathul Ulum. Mereka berdiskusi di Ruang Rapat KIP lantai 5 kemudian dilanjutkan melihat-lihat ruang sidang yang selama ini dipakai KIP dalam penyelesaian sengketa informasi. Pada pertemuan itu dibahas kemungkinan adanya bantuan dari EWMI terhadap aktivitas KIP. Saat ditanya kebutuhan KIP atas bantuan program dari luar, Ketua KIP mengatakan bahwa cukup banyak yang bisa dibantu. Tapi Ketua KIP membatasi pada program-program yang ada di dalam Renstra KIP 2014 – 2017. “Kami mengutamakan untuk menuntaskan apa yang tercantum dalam Renstra dulu,” kata Ketua KIP yang kemudian menjelaskan satu-persatu apa yang ada di dalam Renstra KIP.

Dari keseluruhan isi Restra yang dipaparkan oleh Ketua KIP, pihak EWMI paling tertarik dengan program pembentukan jaringan msyarakat peduli keterbukaan informasi di daerah-daerah sebagai program kerja samaawal. EWMI tertarik karena, menurut data yang disampaikan Ketua KIP, dari 34 provinsi di Indonesia masih sangat sedikit yang sudah terbentuk. “Kami untuk awalnya tertarik untuk membantu program pembentukan jaringan masyarakat peduli keterbukaan informasi karena kebetualan sesuai dengan program EWMI sendiri,” kata Andrew Boname. Untuk kelanjutan kerja samatersebut Ketua KIP mensyaratkan kepada EWMI agar membuat TOR atau proposal rencanakerja samaterlebih dulu. Setelah itu baru dibicarakan lebih lanjut lagi. Ketua KIP pun mengharapkan programkerja samalain jika memang ada kesesuaian program di kedua belah pihak, termasuk jika ingin membantu menyiapkan academic paper untuk revisi UU KIP. “Dan yang penting kami sampaikan, kami tidak pernah mau dan tidak boleh menerima bantuan dana, hanya program saja,” kata Ketua KIP.

ebanyak lima orang rombongan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi(PPID) dari Provinsi Jawa Timur berkunjuang ke Komisi Informasi Pusat (KIP) untuk melakukan konsultasi. Rombongan PPID tersebut diterima Komisioner KIP Bidan ASE (Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi) Henny S Widyaningsih bersama Sekretaris KIP Bambang Hardi Winata didampingi Tenaga Ahli Tya Tirtasari bertempat di Ruang Rapat lantai 5 KIP Jakarta pada Kamis (27/8). Pada kesempatan itu, rombongan PPID Jatim dipimpin langsung Kepala PPID Eddy Santoso yang juga Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jatim bersama Kepala Bidang Kominfo Jatim Sri Hardriyanti, Agus DM PPID Jatim, Harini Minarti anggota PPID Jatim serta Djoko Tetuko selaku pendamping PPID Jatim yang juga mantan Ketua KI Jatim. Rombongan PPID Jatim ingin mendapatkan penjelasan tentang pemeringkatan Badan Publik (BP) yang akan dilaksanakan KIP serta pemeringkatan BP yang juga akan dilaksanakan di Jatim. Dalam tanggapannya, Komisioner Henny menjelaskan bahwa seluruh penilaian dari pemeringkatan yang dilakukan KIP berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga namanya adalah menilai kepatuhan BP terhadap UU KIP. Sementara itu Bambang menyarankan supaya PPID Jatim dapat mendorong BP Pemprov Jatim agar kembali menjadi peringkat pertama pemeringkatan BP yang dilaksanakan KIP karena Jatim sudah pernah menjadi peringkat pertama. “Sebaiknya Pemprov Jatim dapat lebih meningkat bukan justru hanya berada di peringat 10 besar,” kata Bambang.


25

SIDANG KI PUSAT KI DORONG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MASUK KURIKULUM

K

omisi Informasi (KI) seluruh Indonesia mendorong Keterbukaan InformasiPublik dimasukkan dalam kurikulum pendidikan di sekolah. Hal itu merupakan salah satu rekomendasi Rapat Kerja Teknis (Rakernis) keenam KI seluruh Indonesia yang digelar Komisi Informsi Pusat (KIP) di Serpong Tangerang Selatan, Banten, mulai 21 hingga 23 Agustus 2015. Rakernis yang diikuti seluruh KI seIndonesia minus KI Provinsi Bali dan KI Kota Sumenep berlangsung selama tiga hari. Rakernis yang merupakan rangkaian persiapan sebelum berlangsungnya Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) keenam di Kota Banda Aceh pada 15-17 Oktober 2015 telah dibuka secara resmi oleh Ketua KIP Abdulhamid Dipopramono, setelah laporan Ketua Penyelenggara Rakernis Sekretaris KIP Bambang Hardiwinata. Selama berlangsungnya Rakernis KI tampak para peserta sangat antusias meski ada di antara Komisioner KI daerah baru saja terpilih karena menggantikan Komisione KI yang sudah habis masa jabatannya selama empat tahun. Tampak para peserta bisa membangun kebersamaan meski mereka merupakan kombinasi dari komisioner lama dan komisioner yang baru dilantik. Sementara itu dalam pembahasan materi dalam rapat komisi yang dibagi dalam tiga komisi muncul sejumlah isu. Dalam rapat Komisi Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi (ASE) telah dimunculkan pembahasan tentang perlunya isu Keterbukaan InformasiPublik dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan sebagaimana isu korupsi yang sudah mulai dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan. Ketua Komisi ASE Reidy Sumual (KI Sulawesi Utara) bersama sekretaris Arfitriati (KI Sumatera Barat) menyampaikan rekomendasi dalam rapat pleno menjelang penutupan Rakernis. Dalam paparanya, Komisi Bidang ASE mendorong Keterbukaan InformasiPublik masuk dalam kurikulum pendidikan nasional. Disebutkan, kegiatan edukasi itu harus segera diimplementasikan dengan memutuskannya pada Rakornas di Aceh nanti. Adapun langkah-langkah teknis yang akan ditempuh agar program ini berjalan maka

26


segera dilakukan pembentukan tim untuk dialog dengan Direktorat Pendidikan Tinggi serta stakeholders lainnya serta membuat draf kurikulum. Rekomendasi untuk memasukkan isu Keterbukaan InformasiPublik ke dalam kurikulum pendidikan juga dituangkan dalam rumusan Komisi Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI). Ketua Komisi Komisi PSI Mohammad Dawam (KI DKI Jakarta) bersama sekretaris Ajeng Roslinda (KI Nusa Tenggara Barat) menyampaikan rekomendasinya dalam bidang Sosial Budaya diprogramkan adanya kesadaran masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan Informasi Publik. Adapun bentuk kegiatannya, Komisi Bidang Kelembagaan juga merekomendasikan Keterbukaan InformasiPublik diperke-

nalkan ke dalam dunia pendidikan. Langkah teknis yang akan dilakukan adalah melakukan audiensi dengan Kementerian atau Dinas Pendidikan serta sivitas akademika, juga akan menyusun silabus materi tentang Keterbukaan InformasiPublik dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Sementara itu, Komisi Bidang Kelembagaan yang diketuai Dan Satriana (KI Jawa Barat) bersama sekretaris Rohimah (KI Banten) menyampaikan rekomendasi untuk membentuk tim guna merevisi Undang-Undang Keterbukaan InformasiPublik. Bersamaan dengan itu, juga direkomendasikan untuk melakukan revisi terhadap Perki 1 Tahun 2010 dan percepatan penerapan Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) dalam rangka penerapan UU Desa.

BERKUNJUNG KE KIP, KI KALTIM DIKUSIKAN TIGA HAL

T

iga orang Komisioner Komisi Informasi ProvinsiKalimantan Timur (KI Kaltim) berkunjung ke Kantor Komisi Informasi Pusat (KIP) di Jakarta, Kamis (13/8). Rombongan yang terdiri Habib, Lilik Rukitasari, Zaidun, dan seorang staf sekretariat tersebut ditemui oleh Ketua KIP Abdulhamid Dipopramono didampingi Tenaga Ahli Fathul Ulum. Dalam kesempatan itu mereka mengkonsultasikan tentang tiga hal yaitu sengketa terhadap BUMN (Bank Man-

diri), sengketa di Kalimantan Utara yang belum punya KI, dan peran KI di Pilkada langsung bulan Desember mendatang.

KIP TOLAK PEMOHON KARENA TAK PENUHI JANGKA WAKTU

K

etua Majelis Komisioner (MK) Komisi InformasiPusat (KIP) Henny S Widyaningsih beranggotakan Abdulhamid Dipopramono dan Rumadi Ahmad menolak permohonan informasi Pemohon individu. MK menolak permohonan Pemohon Steven Youtje Pande Iroot terhadap Termohon Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI (Kemen PUPR) pada sidang pembacaan putusan di Ruang Sidang KIP Jakarta pada Senin (13/7). Pertimbangan penolakan karena Pemohon tidak memenuhi ketentuan jangka waktu. Pada sidang pembacaan putusan sela itu, MK melakukan pembacaan putusan secara bergantian. Dalam amar putusannya, MK memutuskan, menolak seluruh permohonan penyelesaian sengketa informasi Pemohon. Sidang tersebut merupakan sidang ketiga untuk perkara aquo. Saat pembacaan putusan dilakukan, para pihak (Pemohon dan Termohon) tidak menghadiri persidangan tersebut. Meski demikian, pembacaan putusan tetap sah berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) meski para pihak tidak menghadiri sidang pembacaan putusan sela. Selanjutnya, paling lambat tiga hari setelah putusan tersebut dibacakan, naskah putusan akan dikirimkan kepada para pihak.

BAHAS TIGA AGENDA, KIP UNDANG EMPAT KEMENTERIAN RAPAT DI BINAGRAHA

K

omisi Informasi Pusat (KIP) mengundang rapat empat kementerianuntuk rapat bersama di Binagraha, Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (18/8) untuk membahas tiga agenda. Hadir dalam rapat tersebut Ketua KIP Abdulhamid Dipopramono, Komisioner KIP Henny S Widyaningsih dan Rumadi Ahmad, Deputi Kepala Staf Keoresidenan (KSP) Yanuar Nugroho, dan perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Rapat membahas tiga agendapokok, yakni percepatan pembentukan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di daerah-daerah, pelaksanaan Open Government Indonesia (OGI), dan pengawasan/transparansi implementasi dana desa yang telah mengucur tahun 2015. Pada rapat tersebut dibicarakan, terkait dengan upaya percepatan pembentukan PPID, hal-hal yang harus dilakukan adalah bahwa Kemendagri dan Kominfo harus sering duduk bersama dan memetakan kondisi PPID yang ada. Berapa yang sudah ada dan yang belum terbentuk sehingga data pun sama. Harus segera dilakukan teguran

langsung kepada Pemda yang belum membentuk PPID. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat prosesnya. Upaya percepatan OGI yang bisa dilakukan, diusulkan ada inpres Keterbukaan Informasi Publik, karena dulu pernah ada inpres yang mewajibkan Badan Publik menyerahkan SK PPID dan laporan permintaan informasi. Diusulkan oleh peserta bahwa dengan melakukan pemeringkatan Badan Publik kriteria yang terjelek, bukan terbaik, dapat merangsang Badan Publik untuk meningkatkan kualitas keterbukaannya. Lalu mendorong KI Provinsi untuk melakukan pemeringkatan di tingkat provinsi. Sedangkan terkait dengan Transparansi Dana Desa, maka KIP akan membantu membentuk pedoman layanan informasi Dana Desa, dalam hal ini KIP membantu membuat juklak dan juknis pelayanan informasi. Pedoman diharapkan tidak hanya mengatur transparansi dana desa tetapi juga transparansi sistem keuangan desa secara luas. Dengan harapan mempunyai standar layanan publik yang melibatkan pihak-pihak terkait seperti Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, Kominfo, dan DJA Kementerian Keuangan.


27

SIDANG KI PUSAT KIP SIDANGKAN SENGKETA TERHADAP PT PELINDO II

K

omisi InformasiPusat (KIP) melaksanakan dua persidangan awal sengketa informasi dengan membentuk dua Majelis Komisioner (MK). Kedua persidangan sengketa informasi itu digelar secara bergiliran pagi dan siang hari di Ruang Sidang KIP Jakarta pada Jumat (19/6), yang ditangani Ketua MK Rumadi beranggotakan Henny S Widyaningsih dan Yhannu Setyawan serta Ketua MK Evy Trisulo beranggotakan Dyah Aryani dan Yhannu Setyawan. Pada persidangan pagi hari, MK menyidangkan sengketa dengan register 028/IV/ KIP-PS/2015 antara Permohon SM Hasan Saman terhadap Termohon PT Pelindo II Jakarta. Pemohon informasi meminta sebanyak 17 poin informasi kepada Termohon, di antaranya informasi tentang Surat Penawaran Pembelian dari PT Samudera Reksa Buana untuk lahan dan bangunan warga Koja Utara sebelum adanya penawaran dari PT Humpuss milik Tommy Soeharto. Sedangkan pada persidangan siang hari MK menyidangkan sengketa de-

ngan register 024/III/KIP-PS/2015 antara Pemohon Topan AD terhadap Termohon Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) yang dikelola Kementerian Perhubungan RI. Pada persidangan itu, Pemohon meminta empat item informasi, di antaranya informasi rincian kerjasama STPI terhadap pihak ketiga untuk menun-

jang akademik mahasiswa serta dokumen pendukungnya. Kedua persidangan sengketa informasi ini baru memasuki persidangan pemeriksaan awal yang dihadiri para pihak. Untuk persidangan sengketa informasi Pemohon Topan AD akan dilanjutkan pada 26 Juni 2015 mendatang.

KIP TOLAK DUA PERMOHONAN SENGKETA INFORMASI

M

ajelis Komisioner (MK) Komisi Informasi Pusat (KIP) menolak dua permohonan informasi Pemohon Pergerakan Mata Umat. Ketua MK Evy Trisulo beranggotakan Yhannu Setyawan dan

28


Dyah Aryani yang menangani dua persidangan sengketa informasi pada hari tersebut membacakan amar putusan di Ruang Sidang KIP Jakarta pada Selasa (23/6) yang menyatakan menolak keduapermohonan

sengketainformasi dari Pemohon. Dua perkara yang ditolak MK itu masing-masing sengketa informasiantara Pemohon Pergerakan Mata Umat terhadap termohon Pemerintah Kota Surabaya dan antara Pemohon Pergerakan Mata Umat terhadap Termohon Pemerintah Kota Pasuruan. Dalam persidangan itu para pihak tidak hadir sejak persidangan awal hingga saat amar putusan dibacakan. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan permohonan Pemohon diajukan oleh kelompok orang, maka Pemohon wajib menyertakan Surat Kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah kelompok orang. Dalam persidangan Kuasa Pemohon tidak menyertakan identitas yang dapat meyakinkan MK terkait kedudukan hukumnya maka Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) dalam sengketa a quo.

PEMOHON TAK HADIR, SIDANG SENGKETA TERHADAP KEMENTERIAN PUPR DITUNDA

K

arena Pemohon perorangan Steven Youtje Pande Iroot tidak hadir, maka sidang sengketa terhadap KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Senin (6/7) ditunda dan dilanjutkan pada Rabu (8/7) mendatang. Majelis Komisioner (MK) KIP yang terdiri Ketua Henny S Widyaningsih dengan anggota Abdulhamid Dipopramono dan Rumadi Ahmad tersebut hanya melakukan sidang pemeriksaan pendahuluan, yakni pada kewenganan KIP dan legal standing Termohon. MK

memerintahkan Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak agar hadir pada sidang berikutnya.

Sementara pada sidang sengketa sebelumnya antara Pemohon SM Hasan Saman terhadap Termohon PT Pelindo II, adalah merupakan sidang mediasi dengan mediator Dyah Aryani. Mediasi pada Senin (29/6) tersebut merupakan mediasi kedua. Karena masih alot dan para pihak belum sepakat maka akan dilanjutkan ke mediasi ketiga yang ditetapkan dilaksanakan pada hari Rabu (8/7). Dalam permohonan, Pemohon meminta sebanyak 12 jenis informasi kepadaTermohon. Salah satunya, adalah Dokumen proses pembayaran atas pengambilan lahan dan bangunan warga Koja Utara oleh PT Humpuss kepada Pelindo II.

KIP GELAR TIGA SIDANG AJUDIKASI DAN SATU MEDIASI

S

ebanyak tiga paket Majelis Komisioner (MK) dan satu mediator Komisi InformasiPusa t (KIP) melaksanakan persidangan di Kantor KIP Jakarta, Rabu (8/7). Pada persidangan pertama, Pemohon individu Yuliansyah Hamid yang melakukan sengketa informasi terhadap Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR). Ketua MK Yhannu Setyawan beranggotakan Abdulhamid Dipopramono dan Dyah Aryani menerima Pemohon yang menarik permohonannya. Penarikan permohonan sengketa informasi itu dilakukan Pemohon setelah dilakukan persidangan pertama yang dihadiri para pihak, karena semua informasi yang diminta Pemohon sudah jelas. Dalam persidangan yang berlangsung singkat itu, setelah dicecar sejumlah pertanyaan dari MK, akhirnya Pemohon menyatakan bersedia mencabut permohonan informasinya karena semua sudah jelas. MK memutuskan untuk menghentikan sengketa informasi ini. Adapun informasi yang diminta Pemohon kepada Termohon adalah delapan informasi tentang pengerjaaan jalan oleh Binamarga, di antaranya pengerjaan jalan MH Haryono, Gatot Subroto, Sudirman, Thamrin, Medan Merdeka, serta informasi coredrill untuk semua ruas jalan. Semua informasi tersebut terkait dengan pelaksanaan crash program dari Kementerian PUPR menjelang pelaksanaan Konferensi Asia Afrika.

Selanjutnya pada persidangan kedua yang dipimpin Ketua MK Henny S Widyaningsih beranggotakan Abdulhamid Dipopramono dan Rumadi Ahmad. Dalam persidangan antara Pemohon individu Steven Youtje Pande Iroot terhadap Termohon Kementerian PUPR, hanya dihadiri Termohon tanpa dihadiri Pemohon. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, MK memutuskan untuk segera membacakan putusan atas sengketa informasi dengan register 026/III/KIP-PS/2015 pada 13 Juli mendatang. MK memutuskan untuk segera membacakan putusan tanpa memeriksa pokok perkara karena sengketa informasi ini telah kadaluarsa atau melebihi batas waktu. Sementara itu, pada persidangan ketiga yang dipimpin Ketua MK Abdulhamid Dipopramono beranggotakan Henny S Widya-

ningsih dan Yhannu Setyawan, dilaksanakan pembacaan putusan. Pembacaan putusan sela itu dilakukan MK secara bergantian untuk sengketa informasi antara Pemohon Jhon S Daely terhadap Termohon Politeknik Negeri Jakarta. Dalam amar putusannya, MK menyampaikan bahwa menolak sengketa informasi yang dilakukan Pemohon. Pertimbangan MK karena KIP tidak memiliki kewenangan dalam penyelesaian sengketa informasi ini. Sedangkan pada pelaksanaan mediasi antara Pemohon Hasan Saman terhadap Termohon PT Pelindo II yang dipimpin Komisioner Dyah Aryani, tidak mendapatkan kata sepakat. Untuk itu, mediasi dianggap gagal meski telah dilaksanakan sebanyak tiga kali, sehingga harus berlanjut ke sidang ajudikasipada sidang berikutnya.


29

SIDANG KI PUSAT KIP SIDANGKAN BPK DAN KEMENKEU

D

ua persidangan digelar Komisi InformasiPusat (KIP) dengan Termohon Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Termohon Kementerian Keuangan pada Selasa (28/7), bertempat di Ruang Sidang KIP Jakarta. Dimulai persidangan sengketa BPK dipimpin Ketua MK Henny S Widyaningsih beranggotakan Dyah Aryani dan Evy Trisulo dilanjutkan sengketa antara Pemohon Alexander Patra terhadap Kementerian Keuangan dipimpin Ketua MK Abdulhamid Dipopramono beranggotakan Henny S Widyaningsih dan Yhannu Setyawan. Pada persidangan pertama yang telah berlangsung untuk kedua kalinya itu, masih menyisakan masalah legal standing dari pihak Termohon yang belum melengkapi surat kuasanya. Meski kuasa Termohon hadir dalam persidangan, namun belum mendapatkan surat kuasa dari atasan PPID (Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi). Namun MK tetap melanjutkan persidangan dengan pemeriksaan Pemohon yang sudah datang dari Surabaya. MK menyatakan tetap akan memanggil lagi Termohon pada persidangan berikutnya di Surabaya pada 10 Agustus 2015. Jika Termohon tetap belum memberikan surat kuasanya, maka sesuai dengan ketentuan

undang-undang maka persidangan tetap akan dilanjutkan. Pada persidangan kedua yang juga telah berlangsung dua kali itu, Pemohon tidak bisa menghadiri persidangan karena mengaku sedang sakit dan dirawat di luar negeri berdasarkan surat dokter yang disampaikan. Sempat terjadi perdebatan MK dengan kuasa Termohon yang hadir dalam persidangan itu, karena Termohon menilai Pemohon tidak bersungguh-sungguh sehingga permohonannya dapat ditolak. Meski tanpa kehadiran Pemohon, MK mempersilakan Termohon menjelaskan kronologis permintaan informasi sehingga berlanjut ke sengketa informasi. Kuasa Termohon menjelaskan bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan informasi ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Senapelan tentang faktur pajak dalam transaksinya denganPT LG Electronik namun ditolak.

PEMOHON MINTA INFORMASI PEMBEBASAN LAHAN PT PELINDO II

K

omisi Informasi Pusat (KIP) melakukan persidangan sengketa informasi yang meminta informasi tentang biaya pembayaran lahan Koja Utara oleh perusahaan Humpuss milik Tommy Soeharto kepada PT Pelindo II. Persidangan dengan register 028/IV/KIP-PS/2015 antara Pemohon Hasan Saman terhadap PT Pelindo II itu dimpin Ketua Majelis Komisioner (MK) Rumadi beranggotakan Henny S Widyaningsih dan Yhannu Setyawan di Ruang Sidang KIP Jakarta pada Selasa (25/8). Pada persidangan lanjutan itu dihadiri oleh Pemohon Hasan Saman didampingi sebanyak 27 orang warga Koja Utara, Jakarta Utara, yang lahannya dibebaskan untuk pengembangan Pelabuhan Tanjuk Priok Jakarta. Namun demikian, persidangan itu tidak dihadiri oleh Termohon maupun kuasanya. Dalam salah satu permohonan informasi yang diminta Pemohon adalah informasi mengenai kuitansi ataupun bukti transfer dari perusahaan Humpuss (Hutomo Mandala Putra Soeharto) kepada PT Pelindo II. Alasan Pemohon memintainformasi tersebut karena ada indikasi penyelewengan terhadap uang ganti rugi terhadap warga

30


Koja Utara pada saat itu. Hasan Saman selaku kuasa Pemohon mengatakan ada indikasi kuat jika uang ganti rugi yang diterima warga Kota Utara yang dibebaskan tanah dan bangunannya untuk perluasan pelabuhan Tanjung Priok tidak sesuai dengan yang dibayarkan Humpuss. Ia mengatakan ada warga yang hanya menerima Rp 100.000 per meter sementara informasi dari Direktur Keuangan PT Humpuss yang ditemui menyatakan harga per

meter berkisar Rp 1.000.000 sehingga terjadi selisih yang sangat besar. Di sela-sela persidangan itu sempat terjadi ketegangan pada saat salah satu anggota MK menyampaikan kepada Pemohon bahwa tidak jelas apa informasi yang diminta sehingga bisa saja permohonannya ditolak. Akibat pernyataan tersebut Pemohon marah dan menunjuk-nunjuk anggota MK tersebut dan menyatakan satu anggota MK ini yang mempersulit Pemohon.

OP I N I

Oleh : Adrian Tuswandi Komisioner KI Sumatera Barat

KEMERDEKAAN DALAM PERSPEKTIF KETERBUKAAN INFORMASI

P

residen RI Joko Widodo saat melantik menteri di Istana Negara menekankan bahwa menteri kabinetnya harus terbuka dalam semua program untuk rakyat. Seorang Presiden menekankan ini tidak terlepas dari semangat Jokowi dalam memaknai UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Bagi Komisi Informasi, merdeka itu adalah tidak ada belenggu besi di Badan Publik terkait informasi publik. UUD 1945 Pasal 28 F menekankan bahwa Informasi Publik adalah hak setiap warga negara untuk tahu. Sangat naif kalau Informasi Publik yang ribuan banyaknya tersebar di Badan Publik harus dibelenggu, justru momentum HUT RI ke 70 saatnya warga negara merdeka untuk memenuhi ruang hak untuk tahunya. Banyak media untuk mengakses Informasi Publik di semua Badan Publik, mulai dengan cara konvensional maupun berbasis teknologi informasi. Tinggal bagaimana Badan Publik mau untuk berbagi informasi yang riilnya adalah hak publik. Tapi faktanya setelah tujuh tahun UU KIP berjalan dan diikuti lahirnya lembaga pengawal keterbukaan informasi publik, yakni Komisi Informasi mulai di pusat sampai ke provinsi dan kabupaten/ kota, mindset pejabat publik untuk keterbukaan belum sepenuhnya mau membuka informasi yang dikuasainya. Padahal keterbukaan informasi yang menjadikan masyarakat merdeka untuk mendapatkannya sangat penting dalam rangka menciptakan badan publik yang clear dan clean. Antisipasi dini pencegahan korupsi sebenarnya bisa dilakukan dengan keterbukaan informasi. Program badan publik bisa aspiratif karena memberi ruang rakyat untuk tahu dan tentunya bisa memberikan masukan mana program yang aspiratif sekaligus masyarakat dapat mengontrol terkait pelaksanaan program itu.

Presiden Jokowi sangat mahfum terhadap keterbukaan informasi, lihat saja bagaimana presiden sebagai lambang negara dengan mudah memberikan informasi kepada awak media, bahkan menjemput informasi langsung lewat blusukan menjadi ikon presiden kita ini. Sehingga itu adanya aturan terkait keterbukaan informasi publik, mulai UU, PP 61 tahun 2010, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik sudah cukup menjadi landasan untuk menciptakan kemerdekaan terhadap informasi publik itu sendiri. Dan pejabat di Badan Publik jangan menganggap tidak tahu atas keterbukaan informasi publik, karena ketika seorang pejabat mengatakan tidak tahu atau belum baca seketika itu publik mencibirnya. Pejabat publik tinggal mengunduh tentang keterbukaan di jaringan internet kantornya, sesaat saja semua keingintahuannya atas ketentuan soal keterbukaan informasi publik tersaji. Memang UU 14 Tahun 2008 punya pengecualian terhadap informasi publik, tapi pengecualian itu diingatkan oleh UU Keterbukaan Informasi Publik, tidak semau-maunya badan publik. Pengaturan terhadap informasi publik dikecualikan sangat ketat. Dan Komisi Informasi punya kewenangan membuka informasi publik dikecualikan lewat sidang ditempat yang dilakukan majelis komisioner dalam sengketa informasi publik. Sekali lagi ayo maknai 70 Tahun Indonesia kita dengan merdekanya warga negara untuk mendapatkan hak ingin tahunya. Badan publik terbuka atas informasi publik, maka itu adalah kemerdekaan bagi pemenuhan infomasi masyarakat. Salam Merdeka, ayo terbuka. Informasi Publik Hak Kita untuk Tahu.


31

O P I NI

Oleh : Abdulhamid Dipopramono Ketua KIP RI

SANKSI PIDANA UNTUK BADAN PUBLIK YANG “MEMBANGKANG”

D

alam berbagai forum dialog tentang keterbukaan informasi sering muncul pertanyaan dari publik: “Apa sanksi untuk Badan Publik yang tidak mau membuka informasinya kepada publik?” Apakah undang-undang mengaturnya? Bagi publik yang sudah melek UU KIP, kesimpulan yang ingin didapatkan dari pertanyaan tersebut adalah, “Pantas saja Badan Publik tidak mau terbuka, soalnya sanksi dari Komisi Informasi tidak ada!” Memang dari sisi Komisi Informasi, hukuman bagi Badan Publik yang tidak mau terbuka “hanyalah” putusan sidang sengketa yang memerintahkan Badan Publik tersebut membuka atau memberikan informasinya, yang masuk kategori informasi terbuka. Itu pun harus melalui proses sengketa terlebih dahulu yang diajukan oleh publik; baik sebagai individu, kelompok orang, atau badan hukum. Sengketa pun bisa diajukan ke Komisi Informasi dengan syarat jika sudah melalui tahap-tahap skema waktu tertentu yang sudah diatur dalam UU KIP, yakni skema 10-7-30. Jadi publik sebagai Pemohon harus mengajukan permohonan informasi kepada Badan Publik terlebih dahulu, hingga pada akhirnya mereka bisa menyengketakannya ke Komisi Informasi, sesuai skema waktu yang telah diatur. Pertanyaan publik berikutnya adalah, bagaimana jika Badan Publik yang telah diperintahkan oleh Komisi Informasi untuk membuka informasinya, lewat putusannya yang telah inkrah atau setelah melalui upaya hukum ke PTUN dan MA lalu

32


inkrah; tapi tetap tidak mau menjalankannya atau memberi informasi ke Pemohon? Pada tahap berikutnya Pemohon bisa mengajukan eksekusi ke peradilan umum, dengan bekal putusan Komisi Informasi. Lalu bagaimana jika Badan Publik tetap saja “ngeyel” atau “membangkang” tidak mau memberikan informasinya yang sudah diputuskan inkrah sebagai informasi terbuka? Di sinilah pemohon bisa mengajukan pidana. Bukan ke Komisi Informasi tetapi ke kepolisian/Polri. Pada Pasal 52 UU KIP disebutkan: Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/ atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan undang-undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain, dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Begitulah proses yang harus dilewati untuk sampai ke sanksi pidana. Jadi tidak bisa Pemohon minta informasi ke Badan Publik lantas jika tidak diberi bisa “sekonyong-konyong” langsung mengadukan pidana ke polisi, apalagi ke Komisi Informasi yang tidak memiliki wewenang untuk memberi sanksi pidana.

“Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan” (Pasal 7 Ayat (2) UU KIP)

KOMISI INFORMASI PROVINSI Provinsi Sumatera Utara Provinsi Jambi

DI Aceh

Provinsi Riau

Provinsi Kalimantan Tengah

Provinsi Kepulauan Riau

Provinsi Kalimantan Timur Provinsi Gorontalo

Provinsi Kalimantan Barat

Provinsi Sulawesi Utara

Provinsi Sumatera Selatan

Provinsi Sumatera Barat

Provinsi Sulawesi Tengah

Provinsi Bangka Belitung

Provinsi Bengkulu

Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi Bali

Provinsi Lampung

Provinsi Sulawesi Selatan

Provinsi Banten Provinsi DKI Jakarta

Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Barat

Provinsi Jawa Timur

Provinsi D.I.Y

Provinsi NTB

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA Gedung Indonesia Trading Company (itc), Lt 5, Jl Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat 10160 Telp 021-34830741 Fax 021-34830757 Email [email protected]

Provinsi Papua

Pembaca yang budiman, selamat bertemu kembali

Recommend Documents