PEMAPARAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA PROGRAM TAHUN 2003 BERKAITAN DENGAN 4 PROGRAM KUNCI PADA RAKORBANGPUS TANGGAL 16 DAN 17 SEPTEMBER 2002
A.
PENDAHULUAN Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) pada periode tahun 2001 dan 2002 telah menerbitkan berbagai kebijakan guna lebih mendukung pencapaian sasaran 4 program kunci (penanggulangan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas SDM, percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia dan kawasan tertinggal lainnya). Kebijakan tersebut telah dituangkan dalam bentuk Surat MENPAN tentang penyampaian rancangan Keppres (beberapa telah menjadi Keppres) dan Surat Persetujuan MENPAN. Kebijakan yang dihasilkan berkaitan dengan 4 program kunci tersebut dapat dilihat pada Lampiran 1. Untuk tahun 2003 di samping melaksanakan TUPOKSI, ada beberapa program kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung telah disiapkan guna mendukung tercapainya sasaran 4 program kunci dimaksud, yakni berkaitan dengan program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, peningkatan kapasitas SDM aparatur, peningkatan kualitas pelayanan publik. dan pengawasan aparatur negara.
B.
PERENCANAAN KEGIATAN TAHUN 2003 Dari seluruh program kegiatan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Rencana tahun 2003 ada beberapa program pembangunan aparatur negara yang relatif erat hubungannya dengan 4 program kunci, yakni : 1.
Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan a.
Kajian Fungsi-fungsi yang wajib dilaksanakan pemerintah dan fungsi-fungsi yang dapat diserahkan kepada masyarakat.
b.
Sosialisasi Pengaturan kebijakan pengalihan unit organisasi pemerintah menjadi BHMN, Perjan, Perum, Persero, dan unit Swasta.
C:My.Doc/Cerdas/Pem-Menpan-Rakorbangpus
1
2.
3.
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur a.
Pengembangan konsep sistem Manajemen Kepegawaian
b.
Kajian terhadap besaran kebutuhan jumlah PNS
c.
Penyusunan 3 bulan RPP (RPP tentang Penilaian dalam Pengangkatan Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural, RPP tentang perubahan PP No. 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional, RPP tentang Netralitas PNS) dan 3 buah Rancangan Keppres (Rancangan Keppres tentang Perubahan Keppres 87 tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan, Rancangan Keppres tentang Pola Karier, Rancangan Keppres tentang Majelis Kode Etik)
d.
Penyusunan klasifikasi jabatan PNS Nasional (lanjutan)
e.
Penerapan Pedoman Standar Kompetensi Jabatan
f.
Penyempurnaan Sistem Penilaian Kinerja
g.
Penerapan pedoman Pola Karier
h.
Pengembangan Desain Sistem Remunerasi.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Proyek Peningkatan Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat di Tingkat Lokal (pendamping kegiatan proyek pendukung kepemerintahan yang baik – support for good governance dari Gesellschaft Fuer Technishe Zusammenarbeit=GTZ).
4.
Pengawasan Aparatur Negara. a.
Peningkatan efektifitas masyarakat (baik melalui lainnya).
penanganan pengaduan TP 5000 maupun media
b.
Intensifikasi Pemantauan tindak lanjut pengawasan.
c.
Pengembangan sistem penerapan sanksi hukum lingkungan aparat pengawasan dan penegak hukum.
di
Penjelasan mengenai Proyek, Inputs, Process, Outputs, Outcams dan Impacts secara rinci dapat dilihat pada Matriks dalam Lampiran 2.
C:My.Doc/Cerdas/Pem-Menpan-Rakorbangpus
2
LAMPIRAN 2 MATRIK PROYEK, INPUTS, PROCESS, OUTPUTS, OUTCOMES DAN IMPACTS KEGIATAN PROGRAM KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA BERKAITAN DENGAN 4 (EMPAT) PROGRAM KUNCI
INPUTS
NO PROYEK 1.
2.
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Reformasi Sistem Kepegawaian
Rp
Rp
600.000.000,-
2.300.000.000,-
PROCESS
OUTCOMES
IMPACTS
1.
Kajian fungsi yang dapat diserahkan kepada masyarakat
Pedoman untuk menentukan fungsifungsi yang dapat ditangani masyarakat
Terbukanya peluang masyarakat mengembangkan potensi dan berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan
• Perluasan kesempatan kerja • Turut memperkecil angka kemiskinan • Meningkatnya motivasi SDM • Mempercepat pelaksanaan pembangunan termasuk KTI
2.
Kajian pemetaan kewenangan pemerintahan dalam rangka otonomi daerah
Kejelasan kewenangan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat daerah propinsi kabupaten/kota, baik propinsi maupun kabupaten/ kota
Meningkatnya kemandirian pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
Semakin terciptanya iklim yang mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan
1.
Pengenbangan konsep manjeman kepegawaian Pengembangan konsep sistem Manajemen Kepegawaian Kajian terhadap besaran kebutuhan jumlah PNS
1.
2. 3.
C:My.Doc/Cerdas/Pem-Menpan-Rakorbangpus
OUTPUTS
2.
Konsep sistem manjeman kepegawaian Besaran kebutuhan jumlah PNS
1.
Terpenuhinya besaran kebutuhan pasar kerja dan pengisian jabatan pada berbagai tingkat organisasi yang sesuai dengan standar kompetensi minimal aparatur
• Meningkatnya kemampuan profesionalisme dan kapasitas aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara optimal
3
NO PROYEK
INPUTS
PROCESS 4.
5. 6. 7. 8. 9.
C:My.Doc/Cerdas/Pem-Menpan-Rakorbangpus
Penyusunan 3 bulan RPP (RPP tentang Penilaian dalam Pengangkatan Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural, RPP tentang perubahan PP No. 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional, RPP tentang Netralitas PNS) dan 3 buah R Keppres (R Keppres tentang Perubahan Keppres 87 tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan, R Keppres tentang Pola Karier, R Keppres tentang Majelis Kode Etik) Penyusunan klasifikasi jabatan PNS Nasional (lanjutan) Penerapan Pedoman Standar Kompetensi Jabatan Penyempurnaan Sistem Penilaian Kinerja Penerapan pedoman Pola Karier Pengembangan Desai Sistem Remunerasi.
OUTPUTS 3.
RPP tentang Penilaian dalam Pengangkatan Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural 4. RPP tentang perubahan PP No. 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional, RPP tentang Netralitas PNS 5. R Keppres tentang Perubahan Keppres 87 tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan 6. R Keppres tentang Pola Karier 7. R Keppres tentang Majelis Kode Etik 8. Konsep Klarifikasi jabatan PNS 9. Diharapkan pedoman standar kompetensi jabatan 10. Sistem penilaian kinerja yang disempurnakan 11. Diterapkan pedoman pola karier 12. Desain sistem remunerasi
OUTCOMES
IMPACTS Dengan demikian meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah dalam upaya memberdayakan masyarakat pada umumnya dan aparatur pada khususnya dalam rangka : -
Penanggulangan kemiskinan Pembahasan kelompok kerja Peningkatan kualitas SDM Pelaksanaan pembangunan di seluruh Indonesia ke arah percepatan pembangunan KTI dan kawasan tertinggal lainnya
4
INPUTS
NO PROYEK
PROCESS
OUTPUTS
OUTCOMES
3.
Peningkatan Sistem Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Aparatur
Rp.
400.000.000,-
Peningkatan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat di tingkat lokal
Meningkatnya pelayanan publik dan partisipasi masyarakat di tingkat lokal
Meningkatnya kepedulian masyarakat di tingkat lokal akan tanggung jawab bersama dalam pelaksanaan pembangunan
4.
Peningkatan Sistem Pengawasan dan Efisiensi Aparatur
Rp.
800.000.000,-
1.
pengaduan Penanganan masyarakat semakin efektif dan bertanggung jawab
• Terbukanya akses seluas-luasnya kepada masyarakat menggunakan kotak pos, telepon, fax, email, internet atau dengan cara lain yang dapat ditangani dengan cepat dan tuntas • Terwujudnya tindakan nyata penegakan sanksi dan hukum secara adil dan bertanggung jawab
2. 3.
C:My.Doc/Cerdas/Pem-Menpan-Rakorbangpus
Peningkatan efektifitas penanganan pengaduan masyarakat (baik melalui TP 5000 maupun media lainnya Intensifikasi pemantauan tindak lanjut pengawasan Pengembangan sistem penerapan sanksi hukum di lingkungan aparat pengawasan dan penegak hukum
Tersusunya sistem penerapan sanksi hukum dilingkungan aparat pengawasan dilingkungan aparat pengawasan dan penegak hukum
IMPACTS Meningkatnya kemampuan masyarakat mensejahterakan keluarga
Mendorong kepercayaan dan keikut sertaan masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja dan percepatan pembangunan KTI
5
DAFTAR SURAT MENPAN TENTANG PENYAMPAIAN RANCANGAN KEPPRES, DAN SURAT PERSETUJUAN MENPAN YANG BERKAITAN DENGAN 4 PROGRAM KUNCI
_________________________________________________________________ 1. Daftar Surat MENPAN Tentang Penyampaian Rancangan Keppres NO.
NO. DAN TGL SURAT
PERIHAL
KETERANGAN
1.
261/M.PAN/10/2001 12 OKTOBER 2001
Penyempurnaan Organisasi dan Tatakerja Dewan Bimas Ketahanan Pangan (penyempurnaan Keppres no. 42 Tahun 2001)
Keppres No. 132 Tahun 2002 (a dan b)
2.
335/M.PAN/12/2001 10 DESEMBER 2001
Penyempurnaan Organisasi dan Tatakerja Badan Narkotika Nasional (Pencabutan Keppres No. 116 Tahun 1999)
Keppres No. 17 Tahun 2002 (c )
3.
150/M.PAN/6/2002 6 JUNI 2002
Pendirian Sekolah Tinggi Penyuluh Magelang, Gowa dan Manokwari
Dalam proses penetapan Keppres (c dan d)
Pertanian
Medan,
Keterangan : Empat program kunci adalah: a. Penanggulangan kemiskinan b. Perluasan kesempatan kerja c. Peningkatan kualitas SDM d. Percepatan pengembangan KTI dan kawasan tertinggal lainnya
C:My.Doc/Cerdas/Pem-Menpan-Rakorbangpus
6
2. Daftar Surat Persetujuan Menteri PAN NO.
NO. DAN TGL SURAT
KETERANGAN
PERIHAL
1.
249/M.PAN/9/2001 28 SEPTEMBER 2001
Persetujuan Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Malang, Palangkaraya, Surabaya, Banda Aceh, Ambon dan Ternate
Peningkatan Akademi dan Pendidikan Ahli Madya Kesehatan ( c dan d)
2.
251/M.PAN/10/2001 2 OKTOBER 2001
Persetujuan Perubahan Eselonering Departemen Kelautan dan Perikanan
Dalam rangka pembinaan karier dan sistem promosi PNS ( c dan d)
3.
254/M.PAN/10/2001 3 OKTOBER 2001
Persetujuan Organisasi dan Tata Kerja : 1. Balai Pengujian Mutu Barang Ekspor dan Impor ; 2. Balai Kalibrasi
4.
309/M.PAN/11/2001 30 NOVEMBER 2001
5.
60/M.PAN/2/2002 28 FEBRUARI 2002
C:My.Doc/Cerdas/Pem-Menpan-Rakorbangpus
UPT
di
Lingkungan
1. Persetujuan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Bina Khusus Narkotika, Ditjen Pemasyarakatan, Departemen Kehakiman dan HAM; 2. Persetujuan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Kehakiman dan HAM di 4 (empat) Propinsi ; 3. Persetujuan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Cirebon. Persetujuan Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan Ditjen Bina Produksi Tanaman Pangan dan Ditjen Bina Produksi Peternakan
Penggabungan dan penataan kembali Balai Uji Standar, Balai Uji Biologi,Kimia,dan Fisika, Balai Uji Mekanik dan Listrik, serta Balai Kalibrasi. ( d dan c) 1. Untuk memberikan solusi secara konseptual terhadap Narapidana kasus Narkotika ; 2. Sebagai tindak lanjut dari Pemekaran Propinsi baru . ( a, c dan d)
Disesuaikan dengan PP No. 100 Tahun 2000 (Menghapus eselon V) ( b dan c )
7
NO.
NO. DAN TGL SURAT
KETERANGAN
PERIHAL
6.
85/M.PAN/3/2002 26 MARET 2002
Persetujuan Tenggara
Pendirian
Politeknik
Perikanan
Maluku
Pengalihan Fungsi Akademi Perikanan Larvul Ngabal Tual yang semula merupakan Perguruan Tinggi Swasta menjadi PTN ( c dan d)
7.
129/M.PAN/5/2002
Persetujuan Organisasi dan tatakerja Universitas Negeri Papua di Manokwari
8.
130/M.PAN/5/2002
Persetujuan pendirian Fakultas Sepuluh November Surabaya
9.
133/M.PAN/5/2002
Persetujuan Organisasi dan Ketergantungan Obat (RSKO)
10.
138/M.PAN/5/2002
Pembentukan 363 (tiga ratus enam puluh tiga) Kantor Urusan Agama kecamatan
11.
139/M.PAN/5/2002
1. Persetujuan Penyempurnaan Organisasi dan Tatakerja Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian. 2. Persetujuan Pembentukan Balai Pengujian Mutu Alat dan Mesin Pertanian
SEBAGAI TINDAKLANJUT Keppres No. 153 tahun 2002 tentang Pendidikan Univ. Negeri Papua ( c dan d) Meningkatkan jurusan tehnik informatika menjadi Fakultas Teknologi Informasi dalam rangka pengembangan dan penggunaan teknologi informasi (c) Peningkatan status dari RS Setara Tipe C menjadi RS Setara Tipe B Non pendidikan (dari eselon IIIa menjadi IIb) (c) Sebagai tindak lanjut adanya pemekaran kecamatan pada beberapa kabupaten/kota bentukan baru (c) Perubahan nomenklatur Balai Besar serta pembentukan 1 (satu) Balai Pengujian Mutu Alat dan Mesin Pertanian ( b dan c)
Teknologi
tatakerja
Tual
di
Informasi
Institut
Rumah
Sakit
Keterangan : Empat program kunci adalah: a. Penanggulangan kemiskinan b. Perluasan kesempatan kerja c. Peningkatan kualitas SDM d. Percepatan pengembangan KTI dan kawasan tertinggal lainnya
C:My.Doc/Cerdas/Pem-Menpan-Rakorbangpus
8
C:My.Doc/Cerdas/Pem-Menpan-Rakorbangpus
9
