Pelayanan Penanaman Daerah Secara Terpadu Teuku Ahmad Yani Lektor Kepala Pada Fakultas Hukum UNSYIAH, 2014 1
Pengertian Penanaman Modal Segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalamnegeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. 2
Pasal 33 ayat (4), (5) UUD 45 (4)Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undangundang 3
155: UUPA (1) Perekonomian di Aceh diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan menjunjung tinggi nilai‐nilai Islam, keadilan, pemerataan, partisipasi rakyat dan efisiensi dalam pola pembangunan berkelanjutan. (2) .... (3) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota melakukan penyederhanaan peraturan untuk terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan investasi dan kegiatan ekonomi lain sesuai dengan kewenangan. 4
Asas‐asas :Undang‐Undang Nomor 25 Tahun 2007 Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas: a. kepastian hukum; b. keterbukaan; c. akuntabilitas; d. perlakukan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
5
Lanjutan asas c. d. e. f. g. h.
kebersamaan; efisiensi berkeadilan; berkelanjutan; berwawasan lingkungan; kemandirian; dan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 6
Tujuan PM Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk: a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional; b. menciptakan lapangan kerja; c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional; e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional; 7
Lanjutan tujuan.... f. g.
h.
mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
8
Pasal 30: Urusan UUPM • Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota.
9
Pasal 17 (1) UUPA pelayanan administrasi penanaman modal termasuk penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya.
10
Pembagian Kewenangan • Kewenangan Kabupaten/Kota dalam penanaman modal diatur dalam PP Nomor 38 Tahun 2007 • PP ini tidak berlaku untuk Aceh, PP ini menunjuk UUPA
11
Kewenangan Kab/Kota=24 Qanun PM a.
penetapan kebijakan pengembangan penanaman modal berdasarkan program pembangunan kabupaten/kota dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada rencana umum penanaman modal Aceh; b. pemetaan potensi penanaman modal di kabupaten/kota dengan berpedoman pada peraturan perundang‐undangan; 12
Lanjutan....kewenangan
memberikan fasilitas fiskal dan non fiskal yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota kepada penanam modal; d. melakukan kerjasama dengan provinsi lain dan/atau kabupaten/kota lain dalam rangka penanaman modal; c.
13
Lanjutan...kewenangan
e. melakukan kerjasama dengan lembaga atau
badan baik publik maupun swasta di dalam negeri dalam rangka penanaman modal; f. pelaksanaan promosi penanaman modal di kabupaten/kota baik di dalam negeri maupun di luar negeri berkoordinasi dengan Pemerintah Aceh; g. penetapan petunjuk teknis tentang tata cara pelayanan penanaman modal di kabupaten/kota dengan berpedoman pada peraturan perundang‐undangan; 14
Lanjutan .... kewenangan
h. pemberian izin yang diperlukan untuk kegiatan penanaman modal baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing, meliputi: 1.izin lokasi; 2.hak atas tanah; 3. izin mendirikan bangunan; dan 4. izin gangguan/Hinder Ordonantie (HO). 15
Lanjutan ..... kewenangan
i.
melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penanaman modal di kabupaten/kota sesuai dengan Peraturan Perundang‐undangan; j. pengembangan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Aceh dan Pemerintah; k. pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan penanaman modal di kabupaten/kota kepada aparatur pemerintah dan dunia usaha 16
Pasal 13 UUPM (1) Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
17
Lanjutan... (2) Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas‐luasnya.
18
UKM: Dalam Qanun PM
(1) Pemerintah Aceh menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. (2) Penanam modal dalam melaksanakan kegiatan usahanya dapat `bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta koperasi syariah. 19
Lanjutan.... (3) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta lembaga ekonomi syariah melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas‐luasnya. 20
Pasal 22 PP 41/2007 Perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk badan, kantor, inspektorat, dan rumah sakit, terdiri dari: a. bidang perencanaan pembangunan dan statistik; b. bidang penelitian dan pengembangan; c. bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat; d. bidang lingkungan hidup; e. bidang ketahanan pangan; f. bidang penanaman modal; 21
Kondisi beberapa daerah Penanaman modal di kabu/kota menjadi bagian dari BAPPEDA, sedangkan di Provinsi menjadi badan yang mandiri.
22
PPTSP • PPTSP dalam nomenklatur Kantor yang diberikan TUPOKSI dalam bidang pelayanan perizinan, tidak termasuk kewenangan membuat kebijakan penanaman modal
23
Pasal 20 Qanun PM Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan izin yang terkait dengan penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing. Penanam modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin dari Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota setelah memenuhi semua persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang‐undangan. 24
Izin....lanjutan Izin diberikan oleh Gubernur/ Bupati /Walikota melalui Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Badan/Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota setelah mendapat rekomendasi/pertimbangan teknis dari Badan Investasi dan Promosi. 25
Izin lanjutan... Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan perizinan, fasilitas fiskal, dan fasilitas lainnya yang berkaitan dengan penanaman modal di Aceh. Untuk kegiatan usaha penanaman modal yang bersifat strategis, pemberian izin, dilakukan oleh Gubernur dan/atau Bupati /Walikota setelah mendapat persetujuan dari DPRA/DPRK. 26
Terima kasih
Mari berdiskusi
27
