PEDOMAN PERKULIAHAN MAHASISWA Nama Mata Kuliah Beban Kredit Kode MK Pengajar E_mail Adress No.HP
: : : : : :
Perpajakan 4 (empat) SKS 31201331 Kesit Bambang Prakosa
[email protected] 08174120779/085743686989
Deskripsi dan Tujuan Mata ajar ini bertujuan untuk membahas berbagai peraturan perpajakan yang berlaku serta pengaruhnya bagi perusahaan dan penyajian kewajaran penyajian laporan keuangan suatu peursahaan. Pembahasan tidak hanya menekankan pada penguasaan peraturan perpajakan namun juga menekankan bagaimana aplikasi peraturan tersebut dalam perusahaan. Peserta diharapkan dapat melakukan analisis terhadap transaksi perusahaan yang terkait dengan perpajakan dan menyajikannya dalam laporan keuangan. Peraturan perpajakan secara langsung akan mempengaruhi kondisi perusahaan. Pemahaman tersebut dapat membantu dalam melakukan audit atas transaksi dan akun yang terkait dengan perpajakan. Dalam beberapa pertemuan akan dibahas mengenai aspek etika perpajakan. Tujuan yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan kognitif adalah agar peserta diri : a. menguasai pengaruh pajak dalam penyajian laporan keuangan b. menguasai dampak peraturan pajak terhadap keputusan bisnis c. mampu mengaplikasikan peraturan pajak, dari pelaporan pajak dan penyajian pajak dalam laporan keuangan d. menguasai pentingnya etika dalam perpajakan. Metode Pembelajaran Fokus pengajaran adalah pada kemampuan dan kemauan peserta didik untuk belajar secara mandiri dalam memahami konsep-konsep yang ada dalam silabus dan buku referensi yang diberikan dan pengetahuan lainnya. Pengajaran dilakukan dengan pendekatan cases based learning yaitu dengan menjelaskan konsep melalui studi kasus. Peserta dimotivasi untuk aktif dalam mencari dan menggali peraturan perpajakan yang terkait agar terbiasa dalam mendapatkan sumber hukum yang terbaru dalam menyelesaikan kasus pajak. Pengajaran dimulai dengan penyampaian materi pokok seperti yang tercantum dalam sub pokok bahasan. Waktu yang diperlukan untuk penyampaian materi antara 30-60 menit. Sedangkan untuk waktu sisanya digunakan untuk melakukan pembahasan kasus dan kuis. Staf pengajar dapat mencari kasus yang relevan dengan topik yang dibahas. Peserta didik membuat naskah yang berisikan bahasan atas kasus tersbut kemudian mempresentasikan hasil pembahasannya di depan kelas. Kelompok lain harus membahas kasus tersbut dan mengumpulkannya. Dengan demikian seluruh peserta dapat berpartisipasi dalam diskusi. Agar peserta termotivasi untuk membaca materi yang diberikan di setiap pertemuan, akan diselenggarakan kuis di beberapa pertemuan. Waktu kuis antara 10-15 menit. Referensi Wajib § Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya (terbaru) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan. Undang-undang RI nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (UU KUP) § Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya (terbaru) tentang pajak penghasilan Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak penghasilan (UU PPh) § Undang-Undang dan peraturan pelaksanannya (terbaru) tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) Undang - Undang RI No 42 tahun 2009. (UU PPN & PPnBM)
§ § § § § § § § § § § § §
Undang-Undang dan peraturan pelaksanannya (terbaru) tentang Pajak Bumi dan Bangunan. UndangUndang RI no 13 tahun 1985. (UU Bea Materai) Undang-Undang peraturan pelaksanannya (terbaru) tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2000. (UU BPHTB) Undang-Undang dan peraturan pelaksanannya (terbaru) atas penagihan Pajak dengan Surat Paksa . Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2000. (UU Penagihan dengan Surat Paksa) Undang-Undang dan peraturan pelaksanannya (terbaru) tentang Badan penyelesaian Sengketa Pajak. Undang-Undang RI nomor 17 tahun 1997. (UU Sengketa Pajak) Undang-Undang dan peraturan pelaksanannya (terbaru) tentang Dokumen Perusahaan. UndangUndang RI nomor 8 tahun 1997. (UU Dokumen) Undang-Undang dan peraturan pelaksanannya (terbaru) tentang Dokumen Retribusi Daerah. (UU Pajak dan Rertribusi Daerah) Buku Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh pasal 21 dan 26 (Peraturan Dir Jen Pajak, PER 31/PJ.2012). (Peraturan Pelaksana PPh 21) Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia. (SAK) Peraturan pelaksana perpajakan dalam bentuk Undang-Undang yang terkait, peraturan pemerintah, peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Surat Edaran DJP, dll Gunadi, Pajak Internasional Lembaga Penerbit UI. (G1) John Hutagaol, Perpajakan Indonesia Buku 1 dan 2, Penghindaran pajak Berganda. (JH) Waluyo, Perpajakan Indonesia Buku 1 dan 2 Penerbit Salemba Empat 2007. (W) Bambang Kesit, Hukum Pajak, PT. Ekonisia 2003
Referensi Pendukung: § Harnanto, Akuntansi Perpajakan. § John Hutagaol, Darussalam, Danny Septriadi, Kapita Salekta Perpajakan, Salemba Empat, 2006. (JDD) § Mardiasmo, Perpajakan. (M) § OECD, Model Tax Convention on Income and on Capital, 2005. (OECD) § Rahmanto Surahmat, Bunga Rampai Perpajakan, Penerbit Salemba Empat, 2007. § Siti Resmi, Perpajakan Buku 1 dan 2 Salemba Empat. (SR) § Sukardji, Untung. Pajak Pertambahan Nilai. § Jurnal Perpajakan Indonesia. § Majalah Berita Pajak.
Evaluasi Hasil Pembelajaran Evaluasi hasil pembelajaran lebih menekankan pada aspek proses tidak hanya hasil akhir sehingga proses pemantauan setiap pertemuan, interaksi peserta didik selama di kelas dan pembuatan tugas kelompokl merupakan aspek yang penting dalam evaluasi selain penilaian hasil akhir akhir melalui evaluasi. Berikut ini adalah beberapa alat evaluasi yang dapat digunakan yaitu: 1 2 3 4 5 6 7
Keterangan Diskusi dan partisipasi Kelas Penyajian dan Penyelesaian kasus Kuis Pra Ujian Tengah Semester Ujian Tengah Semester Pra Ujian Akhir Semester Ujian Akhir Semester
Persentase 10% 10% 10% 10% 25% 10% 25%
Topik Pertemuan Materi beirkut ini diajarkan dalam 28 kali pertemuan dengan durasi pertemuan masing-masing 100 menit Tabel Pokok Materi Kuliah Temu
SESI
TOPIK BAHASAN
REFERENSI
1
1
Penjelasan Silabus MK Perpajakan (4 SKS), Kegiatan Belajar Mengajar
1
2
Sistem Perpajakan di Indonesia 1. Kebijakan § Definisi pajak § Fungsi pajak § Azas pajak 2. Administrasi § Stelsel pajak § Sistem pemungutan § Jenis-jenis pajak 3. Hukum Formal dan material 4. Teori Pemungutan Pajak
Hukum Pajak
2
3
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (I) 1. Sistem Self Assesment - Pendaftaran - Pelaporan - pembayaran 2. Pembetulan SPT 3. Pembayaran pajak 4. Pelaporan 5. Pencatatan dan pembukuan
UU KUP
3 dan 4
4
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (II) 1. Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak 2. Ketetapan Pajak 3. Penagihan Pajak dan Penagihan Pajak dengan Surat Pajak 4. Sanksi-sanksi pajak 5. Restitusi 6. Tata Cara Keberatan 7. Tata Cara Banding 8. Pengadilan Pajak 9. Peninjauan Kembali Pajak
UU KUP UU Penagihan dengan Surat Paksa Kasus : Sengketa pajak keberatan dan banding
Pajak Daerah dan Pajak lainnya (Material, PBB dan BPHTB) 1. Pajak dan Retribusi daerah 2. Peranan Pajak Daerah dalam Pembangunan Daerah - beberapa contoh pajak daerah - mekanisme pembayaran dan pelaporan pajak
UU PBB UU Bea Materal UU BPHTB UU Dokumen Negara UU Pajak dan Retribusi Daerah Kasus : Pajak Daerah
5 dan 6
5
Kuis
Temu
7-14
15-17
18-20
21-22
SESI
6
7
8
9
TOPIK BAHASAN
daerah 3. Subjek, obyek dan perhitungan PBB, BHHTP dan Bea/materai Pajak dipotong/dipungut pihak lain (withholding tax) 21, 22, 23, 26 1. Pemotong pajak 2. Penerima penghasilan yang dipotong 3. Obyek pajak 4. Pengurangan yang diperbolehkan 5. Penghasilan tidak kena pajak 6. Penghitungan PPh 21, 22, 23 dan 26 7. Penghasilan yang dikenakan PPh Final 8. Pencatatan akuntansi atas pajak dipotong/dipungut UJIAN TENGAH SEMESTER Pajak Penghasilan 1. Subjek dan objek pajak Badan dan pengecualiannya 2. Bentuk Usaha Tetap - Pengertian BUT - Obyek pajak bentuk usaha tetap - Penghitungan pajak terhutang BUT 3. Biaya yang boleh dikurangkan dan pengecualiannya 4. Kompensasi kerugian 5. Penyusutan, amortisasi dan revaluasi aktiva 6. Penentuan harga perolehan 7. Pajak final 8. Norma penghitungan 9. Hubungan istimewa Pajak Penghasilan untuk transaksi Khusus 1. PPh ayat 2 2. Kredit pajak luar negeri (PPh 24) 3. Ketentuan khusus PPh atas transaksi industri tertentu misal : - Penghasilan modal ventura - transaksi pasar modal - Penghasilan yang dibebankan Pada keuangan negara/daerah - konstruksi - Pajak penghasilan atas dana pensiun - Restrukturisasi utang - Holding Company, Merger dan Akuisisi - Pelarayan, penerbangan, pengeboran dan - Dana pensiun - Derivatif Rekonsiliasi Fiskal a. Rekonsiliasi Laba Komersial dengan Laba Fiskal b. Beda Permanen dan Temporer c. Perhitungan Pajak Terhutang d. Kredit Pajak Pajak akhir tahun (PPh 28 dan PPh 29)
REFERENSI
Kuis UU Pajak penghasilan Peraturan pelakasna PPh Kasus: Perhitungan PPh 21 dan 26 Kuis
UU Pajak Penghasilan Peraturan pelaksanaan UU PPh Kasus : Identifikasi Obyek dan Subjek Pajak Badan Kuis
UU Pajak penghasilan Pertauran pelaksana UU PPh Kasus : penerapan pajak atas penghasilan, transaksi atau industri khusus Kuis
UU Pajak penghasilan Peraturan pelaksana UU PPh Kasus : Rekonsiliasi Fiskal dan perhitungan pajak akhir tahun Kuis
Temu
SESI
23-24
10
25
11
26
27
27
12
13
14
TOPIK BAHASAN
Penyelesaian Pajak Akhir Tahun, Angsuran Pajak dalam Laporan Keuangan 1. Cicilan pajak (PPh 25) 2. Pencatatan akuntansi - Angsuran pajak - Kredit pajak - Pajak akhir tahun - Beban pajak - Pajak tangguhan 3. Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan Konsep Dasar PPn dan PPnBM 1. Karakteristik dan Mekanisme Pengadaan PPn dan PPnBM 2. Obyek Pajak dan yang dikecualikan 3. Pengusaha kena pajak 4. Penyerahan dan bukan penyerahan 5. Barang dan Jasa Kena Pajak 6. Daerah Pabean dan kawasan Berikat 7. Saat dan tempat terutang 8. Faktur pajak dan nota retur 9. Dasar pengenaan Pajak 10. Hubungan istimewa dan kaitannya dengan DPP 11. Penghitungan dan pelaporan 12. Kredit pajak dan masukan 13. Pencatatan transaksi PPN dan PPnBM Ketentuan Khusus PPn dan PPnBM 1. Fasilitas khusus dibidang PPn/PPnBM : tidak dipungut, dibebaskan 2. PPn dan PPnBM atas penyerahan kepada pemungut pajak 3. Ketentuan atas transaksi / industri khusus : - Apartemen, real estate dan konstruksi - Emas - Transaksi syariah - Pedagang eceran (retail) - Leasing - Kegiatan membangun sendiri Konsep Dasar Pajak Internasional 1. Konsep dar perpajakan Internasional 2. Pemajakan transaksi lintas negara 3. Konsep juridical versus economic double taxation 4. Sumber hukum perpajakan Internasional 5. Prinsip non diskriminasi 6. konsep Anti tax avoidance 7. pengertian dan Tujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Penghindaran pajak berganda 1. Tax treaty : - Pemajakan atas passive income - Pemajakan atas Dependent dan Independent
REFERENSI
UU Pajak penghasilan Peraturan pelaksana UU PPh PSAK 46 Kasus : perhitungan pajak dan pengisian SPT tahunan PPh badan dan penyajian pajak dalam laporan tahunan
UU PPn dan PPnBM Peraturan pelaksana UU PPn dan PPnBM Kasus : Perhitungan PPn dan Penentuan utang PPn akhir masa
Kuis
UU PPn dan PpnBM Peraturan pelaksana UU PPn dan PPnBM Kasus : perhitungan dan pelaporan PPn pada industri khusus Kuis
OECD JH Z Kasus : Manfaat Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda
OECD JH Z
Temu
28
SESI
15
TOPIK BAHASAN
Personal Services) 2. Konsep BUT (Permanent Establishment) 3. Transfer Pricing 4. Treaty Shopping Aplikasi pajak internasional dalam perusahaan multinasional Etika Bisnis dan Moral Pajak UJIAN AKHIR SEMESTER
REFERENSI
Kasus : Transfer Pricing
Penilaian Untuk mengukur capaian dari hasil proses perkuliahan yang telah diselenggarakan, maka dilakukan penilaian pada setiap akhir semester. Penilaian akan dilakukan oleh Pengajar dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan dalam Peraturan Rektor No.05/PR/REK/BPA/III/2014 sebagai berikut : Nilai A AA/B B+ B BB/C C+ C CC/D D+ D E
Point 4,00 3,75 3,50 3,25 3,00 2,75 2,50 2,25 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0
Score ≥ 90 85-89,00 80-84,99 75-79,99 70-74,99 65-69,99 60-64,99 55-59,99 50-54,99 40-49,99 35-39,99 30-34,99 25-29,99 ≤24,99
Kehadiran dan Partisipasi Aktif Kehadiran dan Partisipasi aktif dalam kelas para peserta baik individual maupun kelompok, di setiap pertemuan sangatlah diperlukan dan penting. Oleh karena itu untuk mendorong dan mendukung partisipasi aktif dan kehadiran mahasiswa diberikan apresiasi dalam bentuk kredit point (bonus) sebagai berikut : Jumlah Hadir 27-28 kali 25-26 kali 23-24 kali 22 kali 20-21 kali 19-20 kali 18 kali
Tingkat Kehadiran 95-100 persen 90-94 persen 80-89 persen < 80 persen 75 persen 70 persen 65 persen
Bonus +20 point +10 point + 5 point 0 -05 point -10 point -20 point
Peraturan Kelas 1. Mahasiswa TIDAK DIPERKENANKAN mengikuti aktivitas perkuliahan, jika: a. Terlambat hadir 20 menit atau lebih dari waktu yang telah ditentukan (sesuai kesepatan) b. Berpenampilan tidak rapi, baik dalam berbusana atau potongan rambutnya c. Memakai Sandal, Sepatu Terbuka atau Sepatu Sandal d. Memakai Jaket, Kaos yang tidak berkrah, e. BerAnting-anting (bagi Laki-laki), f. Selama kuliah HP tidak diperkenankan bernada dering g. Tidak berpakaian sebagaimana ketentuan perkuliahan yang berlaku 2. Mahasiswa DIPERKENANKAN tidak mengikuti aktivitas perkuliahan, jika sakit, pulang kampung atau ada keperluan/kepentingan lainnya, dengan membuat surat ijin yang dilengkapi dengan : a. Jika Sakit, dilengkapi Surat Keterangan Dokter atau Ibu atau Bapak Kos dan diketahui oleh Ketua RT setempat b. Jika Pulang Kampung (ke Kota Asalnya), dilengkapi Surat Keterangan dari Orang Tua/Wali Mahasiswa/Suami/Isteri dan disertai tiket pulang (bis, kereta api, pesawat, kapal). c. Jika Ada Tugas dari Institusi, dilengkapi dengan Surat Tugas dari Pimpinan/Ka.Kantor. 3. Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester merupakan kesatuan proses penilaian sehingga wajib diikuti dan masing-masing tidak dapat saling menggantikan. 4. Mahasiswa yang kehadirannya kurang dari 80% pertemuan matakuliah tidak diperkankan mengikuti UAS. 5. Ketika mengikuti Ujian baik UTS maupun UAS Mahasiswa DIWAJIBKAN: a. Membawa kartu mahasiswa yang masih berlaku dan kartu ujian b. Hadir tepat waktu dan membawa peralatan tulis sendiri tidak diperkanankan saling meminjam alat tulis selama ujian berlangsung c. Telah menyelesaikan kewajiban administrasi akademiknya (Kartu Ujian harus telah disahkan oleh Pengajaran) d. Tidak memakai sepatu terbuka. e. Berpenampilan rapi baik dalam berbusana maupun berpenampilan diri. f. Tidak berpakaian terlalu pendek atau ketat sehingga mengakibatkan terlihat tubuh bagian dalamnya g. Tidak diperkenankan menggunakan HP sebagai calculator atau alat menghitung h. Mematikan HP 6. Pelanggaran akademik dalam bentuk apapun ketika mengerjakan tes ujian dan atau tugas menyebabkan mahasiswa secara langsung memperoleh nilai E.
