KONTRAK PERKULIAHAN (PEDOMAN PERKULIAHAN MAHASISWA) Mata Kuliah Kode Mata MT Bobot SKS Alokasi Waktu Dosen Pembina
: : : : :
Hukum Keuangan Negara 2MKK125 2 SKS 16 X 90 Menit FAHARUDIN, S.H., M.H.
A. Manfaat Mata Kuliah : Setelah menyelesaikan kuliah pada Semester Genap Tahun Akademik 2016-2017 mahasiswa akan dapat menjelaskan tentang gambaran umum hukum keuangan negarak yang berlau di Indonesia. B. Deskripsi Perkuliahan : Secara umum mata kuliah ini membahas tentang Keuangan Negara, Anggaran Negara, Pengawasan Keuangan Negara, Kerugian Negara, Badan Layanan Umum dan Ketentuan Pidana. C. Tujuan Instruksional Pada akhir perkuliahan Hukum Keuangan Negara mahasiswa akan dapat memiliki pengetahuan, dan dapat menjelaskan seluk-beluk yang berkaitan dengan : 1. Keuangan Negara 2. Anggaran Negara 3. Pengawasan Keuangan Negara 4. Kerugian Negara 5. Badan Layanan Umum 6. Ketentuan Pidana. D. Strategi Perkuliahan Metode perkuliahan adalah ceramah, diskusi dan kerja individu atau kelompok. Agar mahasiswa mudah menganalisis dan menerapkan ilmunya pada suatu masalah maka dalam contoh kasus yang diberikan diambilkan dari kejadian dalam praktek baik yang dimuat di media massa maupun pengalaman dalam praktek.
(Kontrak Perkuliahan Hukum Keuangan Negara )
Page 1
E. Materi/Bacaan Perkuliahan : Buku/bacaan pokok dalam perkuliahan ini adalah : Daftar Pustaka :
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. F.
Achir, Azmy, 1975 ; Masalah Pengurusan Keuangan Negara Suatu Pengantar Teknis, Buku I, Bandung : CV. Yulianti. -----------------, 1976 ; Masalah Pengurusan Keuangan Negara Suatu Pengantar Teknis, Buku II, Bandung : CV. Yulianti. Amiruddin, 2010 ; Korupsi dalam Barang dan Jasa, Cetakan Pertama, Yogyakarta : Genta Publishing. Asshiddiqie, Jimly, 2008 ; Pokok Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Cetakan Kedua, Jakarta : PT. Bhuana Ilmu Poipuler. Bohari, H, 2006 ; Hukum Keuangan Negara, Tampa Penerbit, Makassar. Djafar Saidi, Muhammad, 2010; Pembaruan Hukum Pajak, Edisi Revisi, Cetakan Kedua, Jakarta : Rajawali Pers. -------------------------------, 2008 ; Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak, Cetakan Pertama, Jakarta : Rajawali Press. Farid, Zainal Abidin, 2002 ; Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Panitensir, Cetakan Pertama, Jakarta : Sumber Ilmu Jaya. --------------------------, 2007 ; Hukum Pidana I, Cetakan Kedua, Jakarta : Sinar Grafika. Goedhart, C. 1975; Garis-garis Besar Ilmu Keuangan Negara, Cetakan Ketiga, Jakarta: Djambatan. Subagio, M. 2001; Hukum Keuangan Negara RI, Cetakan Pertama, Jakarat: CV. Rajawali. Soeria Atmadja,. Arifin P., 1999; Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara, Cetakan Pertama, Jakarta : PT. Gramedia. Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. TUGAS 1. Kuliah dimulai sesuai dengan jadwal tatap muka, maka diharapkan pada pertemuan minggu kedua mahasiswa telah membuat tugas individu atau kelompok. 2. Mahasiswa dipersilakan mencari literatur secara bebas yang berhubungan dengan pokok bahasan 3. Evaluasi Tengah Semester dilakukan pada saat jadwal kuliah minggu ke tujuh, dan evaluasi Akhir Semester mahasiswa diuji dengan soal-soal essay atau tugas lainnya 4. Tugas individu dan kelompok dikumpulkan dan dipresentasikan di kelas untuk didiskusikan sebelum akhir ujian dilaksanakan.
(Kontrak Perkuliahan Hukum Keuangan Negara )
Page 2
G. KRITERIA PENILAIAN/EVALUASI Kriteria penilaian dalam kuliah Hukum Keuangan Negara adalah, sebagai berikut : A AB B+ BC C+ D E Komponen yang akan dinilai pada akhir kuliah adalah : Kehadiran Sesuai standar pedoman Tugas dan Presentasi Ujian Tengah Semester akademik Fakultas Hukum Ujian Akhir Semester Unidayan Kepribadian H. JADWAL PERKULIAHAN Minggu
Ke 1
I, II
Pokok Bahasan
Sub Pokok Bahasan
2
3
Gambaran 1. Hukum Keuangan Negara Umum Hukum 2. Landasan Hukum Keuangan Negara Keuangan 3. Kedudukan Hukum Keuangan Negara Negara.
III,IV,V Keungan Negara
1. 2. 3. 4. 5.
Pengertian Ruang Lingkup Keuangan Negara Sumber Keuangan Negara Pengelolaan Keuangan Negara, Pengelola Keuangan Negara
(Kontrak Perkuliahan Hukum Keuangan Negara )
Pustaka 4
1. Bohari, H, 2006 ; Hukum Keuangan Negara, Tampa Penerbit, Makassar. 2. Goedhart, C. 1975; Garis-garis Besar Ilmu Keuangan Negara, Cetakan Ketiga, Jakarta: Djambatan. 3. Subagio, M. 2001; Hukum Keuangan Negara RI, Cetakan Pertama, Jakarat: CV. Rajawali. 1. Asshiddiqie, Jimly, 2008 ; Pokok Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Cetakan Kedua, Jakarta : PT. Bhuana Ilmu Poipuler. 2. Bohari, H, 2006 ; Hukum Keuangan Negara, Tampa Penerbit, Makassar. 3. Goedhart, C. 1975; Garis-garis Besar Ilmu Keuangan Negara,
Page 3
VI,VII
Anggaran Negara
8 IX, X
Pengawasan Keuangan Negara
XI, XII
Kerugian Negara
XIII XIV
Badan Layanan Umum
XV
Ketentuan Pidana
1. 2. 3. 4. 5.
Substansi Anggaran Negara Fungsi Anggaran Negara Sifat Anggaran Negara Perubahan Anggaran Negara dan Pergeseran Anggaran Negara UJIAN TENGAH SEMESTER 1. Ruang Lingkup Pengawasan, 2. Pengendalian Keuangan Negara, dan 3. Pemeriksaan Keuangan Negara
1. Pengertian, 2. Timbulnya Kerugian Negara, 3. Pengembalian Kerugian Negara di Luar Pengadilan, 4. Pengembalian Kerugian Negara melalui Pengadilan dan 5. Sanksi bagi Menteri/Pimpinan Lembaga 1. Pendahuluan Badan Layanan Umum 2. Pembentukan Badan Layanan Umum 3. Standar dan tarif Layanan Umum 4. Pengelolaan Keuangan.
1. Setiap Orang 2. Setiap Pemeriksaan
(Kontrak Perkuliahan Hukum Keuangan Negara )
Cetakan Ketiga, Jakarta: Djambatan. 1. Achir, Azmy, 1975 ; Masalah Pengurusan Keuangan Negara Suatu Pengantar Teknis, Buku I, Bandung : CV. Yulianti. 2. -----------------, 1976 ; Masalah Pengurusan Keuangan Negara Suatu Pengantar Teknis, Buku II, Bandung : CV. Yulianti. 3. Amiruddin, 2010 ; Korupsi dalam Barang dan Jasa, Cetakan Pertama, Yogyakarta : Genta Publishing. 1. Djafar Saidi, Muhammad, 2010; Pembaruan Hukum Pajak, Edisi Revisi, Cetakan Kedua, Jakarta : Rajawali Pers. 2. -------------------------------, 2008 ; Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak, Cetakan Pertama, Jakarta : Rajawali Press. 3. --------------------------, 2007 ; Hukum Pidana I, Cetakan Kedua, Jakarta : Sinar Grafika. 1. Subagio, M. 2001; Hukum Keuangan Negara RI, Cetakan Pertama, Jakarat: CV. Rajawali. 2. Undang-Undang Dasar 1945 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 1. Achir, Azmy, 1975 ; Masalah Pengurusan Keuangan Negara Suatu Pengantar Teknis, Buku II, Bandung : CV. Yulianti. 2. Asshiddiqie, Jimly, 2008 ; Pokok Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Cetakan Kedua, Jakarta : PT. Bhuana Ilmu Poipuler. 3. Djafar Saidi, Muhammad, 2008 ; Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak, Cetakan Pertama, Jakarta : Rajawali Press. 1. Soeria Atmadja,. Arifin P., 1999; Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara, Cetakan Pertama, Jakarta : PT. Gramedia. 2. Undang-Undang Dasar 1945
Page 4
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara XVI
UJIAN AKHIR SEMESTER
Baubau, 29 Maret 2017 Dosen Pembina Mata Kuliah,
FAHARUDIN, S.H., M.H NIDN. 0926118001
(Kontrak Perkuliahan Hukum Keuangan Negara )
Page 5
