PEDOMAN PENCACAHAN SURVEI INBOUND-OUTBOUND TOURISM (VIOT)

PEDOMAN PENCACAHAN SURVEI INBOUND-OUTBOUND TOURISM (VIOT)

Sub Direktorat Statistik Pariwisata

Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Buku Pedoman Pencacahan Survey Inbound Outbound Tourism (VIOT) ini disusun sebagai petunjuk dan pedoman bagi petugas pencacah dan pengawas dalam melakukan pengisian Daftar VIOT, yang disalin dari dokumen resmi Kantor Imigrasi setempat. Buku ini merupakan perbaikan dari buku yang ada sebelumnya karena adanya perkembangan kebijakan maupun informasi lainnya yang berkaitan dengan pencatatan lalu lintas orang antar negara.

Buku ini memuat berbagai hal yang harus dipahami petugas pencacah, terutama berkaitan dengan tata tertib, tata cara pencacahan di lapangan serta konsep dan definisi yang diperlukan dalam pengisian Daftar VIOT. Mengingat kualitas data sangat ditentukan oleh keberhasilan pencacahan di lapangan, maka kepada para petugas pencacah diinstruksikan untuk dapat memahami dan mengikuti petunjuk yang telah ditetapkan dalam buku ini. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan pencacahan Inbound Outbound Tourism dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana, sasaran dan jadwal yang telah ditetapkan.

Pedoman Pencacahan VIOT

i

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR ………………………………………………………………. DAFTAR ISI ………………………………………………………………….….

i iii

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang …………………………………………………. 1.2. Tujuan …………………………………………………………… 1.3. Jadwal Kegiatan …………………………………………………..

1 3 4

BAB II RUANG LINGKUP 2.1. Cakupan Survey 2.2. Tugas Pencacah

5 6

………………………………………………… …………………………………………………

BAB III METODOLOGI 3.1. Metode Pengumpulan Data 3.2. Tata Cara Pelaporan 3.3. Arus Pelaporan 3.4. Organisasi Lapangan

…………………………………. …………………………………. …………………………………. ………………………………….

7 8 9 10

BAB IV KONSEP DAN DEFINISI 4.1. Wisatawan Mancanegara …………………………………. 4.2. Jenis Paspor …………………………………. 4.3. Jenis Visa …………………………………. 4.4. Penghitungan Wisatawan Mancanegara ………………………

11 12 14 19

BAB V CARA PENGISIAN DAFTAR VIOT 5.1. Tata Tertib Pengisian Daftar 5.2. Tata Cara Pengisian Daftar VIOT

22 22

……………………………….. ………………………………..

Lampiran


iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Kegiatan pariwisata Indonesia dalam dua tahun terakhir berkembang cukup pesat. Hal ini sangat menggembirakan baik bagi pemerintah maupun pihak swasta selaku pelaku di bidang pariwisata seperti pihak hotel, penyedia taman rekreasi dan sebagainya. Dari sisi permintaan, tidak saja wisatawan dari luar negeri yang meningkat jumlahnya tetapi juga wisatawan domestik atau nusantara yang semakin banyak melakukan perjalanan. Memang telah disadari bahwa pariwisata memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia, baik sebagai salah satu sumber penerimaan devisa maupun sebagai pencipta lapangan kerja serta kesempatan berusaha. Sudah diakui pula bahwa industri pariwisata merupakan salah satu industri terbesar dan merupakan sektor jasa dengan tingkat pertumbuhan paling pesat di dunia saat ini. Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pengembangan pariwisata akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan melalui perluasan dan pemanfaatan sumber serta potensi pariwisata nasional sehingga menjadi kegiatan ekonomi yang dapat diharapkan untuk meningkatkan penerimaan devisa. Namun demikian dalam pengembangan pariwisata nasional, pandangan hidup dan kualitas lingkungan harus tetap dijaga. Bertambahnya jumlah pengunjung dari mancanegara ke Indonesia menandai semakin diminatinya Indonesia sebagai negara tujuan wisata. Dengan adanya kunjungan wisatawan mancanegara, maka akan tercipta konsumsi wisatawan di dalam negeri. Konsumsi atau belanja wisatawan tersebut menjadi faktor pendorong bagi pengembangan sarana dan prasarana pariwisata yang pada akhirnya menuju pada perkembangan pariwisata itu sendiri dan dampaknya pada perekonomian nasional. Seperti diketahui bahwa pariwisata merupakan “invisible good”, dalam arti nilai ekonomi dari hasil penjualan jasa pariwisata tidak dapat diukur


1

secara nyata dalam bentuk nominal langsung, namun nilai ekonomi tersebut langsung berhubungan dengan para pelaku pariwisata itu sendiri. Sebagai contoh, seorang wisatawan membeli sebuah cendera mata, maka yang akan menikmati rantai dari pembelian tersebut adalah penjual, pembuat cendera mata, distributor dan bahkan pembuat bahan baku cendera mata tersebut yang dalam kegiatan ekonomi dikelompokkan dalam industri. Dengan demikian pariwisata bukan merupakan suatu sektor tersendiri, tapi ia menyebar ke berbagai sektor. Dengan meningkatnya jumlah konsumsi wisatawan, tentu akan semakin besar dampak

ekonomi yang dinikmati, dan semakin banyak sektor yang terkait. Pariwisata sebagai salah satu “komoditi ekspor” yang tidak bisa dilihat, terus meningkat peranannya dalam perekonomian di Indonesia. Dalam usaha mengembangkan pariwisata internasional, sangat diperlukan tahapan dalam rangka meningkatkan jumlah kedatangan wisatawan mancanegara, yang dapat dilakukan dengan meningkatkan kegiatan pemasaran dan perbaikan dari berbagai fasilitas dan pelayanan yang diperlukan wisatawan, seperti pelayanan imigrasi, fasilitas angkutan, perbankan, akomodasi, restoran, biro perjalanan, dan sebagainya. Untuk melaksanakan hal-hal sebagaimana tersebut, tersedianya data statistik jumlah wisatawan mancanegara menurut kebangsaan sangat diperlukan. Dari sisi pendapatan negara, konsumsi wisman merupakan salah satu sumber devisa yang cukup diandalkan, yaitu salah satu sarana untuk menghitung jumlah penerimaan devisa dari sektor pariwisata internasional (inbound dan outbound tourism) yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan langkah-langkah kebijaksanaan dan pengaturan lebih lanjut. Di samping itu data mengenai penduduk Indonesia yang pergi ke luar negeri tidak kalah pentingnya dengan data tamu mancanegara yang berkunjung ke Indonesia. Sedangkan sumber data mengenai lalu lintas orang antar negara pada umumnya dan jumlah wisatawan mancanegara perkebangsaan maupun jumlah warga negara Indonesia yang keluar negeri

2


pada khususnya hanya dapat diperoleh dari Direktorat Jenderal Imigrasi sesuai dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian. Sehingga dengan tersedianya data penduduk Indonesia yang pergi ke luar negeri serta kunjungan tamu mancanegara dapat digunakan sebagai sarana untuk menghitung neraca perjalanan yang merupakan salah satu komponen neraca jasa-jasa dalam neraca pembayaran (balance of payment) di Indonesia. Tersedianya data jumlah wisman yang tepat dan akurat setiap bulannya serta data penduduk Indonesia yang ke luar negeri, akan sangat membantu dalam membuat rencana yang terarah untuk meningkatkan usaha promosi pariwisata. Untuk itu pengumpulan data tersebut sangat mutlak diperlukan baik oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta sebagai pelaku ataupun penyedia sarana pariwisata bagi kepentingan wisatawan.

1.2. Tujuan Tujuan dari buku pedoman ini adalah untuk: 1.

Menyamakan persepsi tentang konsep dan definisi dari tamu asing atau selanjutnya disebut wisatawan mancanegara (wisman).

2. Mendapatkan data jumlah wisman dari setiap UPT yang tepat waktu dan akurat 3. Mendapatkan data jumlah penduduk Indonesia yang pergi keluar negeri setiap bulannya. 4.

Mendapatkan jumlah warga negara asing yang berdiam sementara atau berdiam tetap setiap bulannya.

5. Mendapatkan jumlah pelintas batas setiap bulannya.


3

1.3. Jadwal Kegiatan

Kegiatan

4

Waktu

1.

Pencetakan dokumen

September

2.

Pengiriman dokumen ke daerah

November

3.

Pengumpulan data setiap bulannya

Tanggal 6 s/d 11

4.

Pengiriman fax/E-mail ke BPS Pusat

Paling lambat tanggal 15 setiap bulan

5.

Pengiriman daftar VIOT dari BPS Kab/Kodya ke BPS Propinsi

Paling lambat diterima BPS Prop. tanggal 13

6.

Pengiriman daftar VIOT dari BPS Prop ke BPS Pusat

Paling lambat diterima di BPS Pusat minggu ke IV


BAB II RUANG LINGKUP 2.1. Cakupan Survey Survei kunjungan wisman atau survei "Inbound-Outbound" Tourism dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Pengumpulan data dilakukan di 103 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi baik yang membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) maupun tidak. Jumlah UPT Imigrasi dan TPI dari masing-masing propinsi seperti terlihat dalam tabel 1. berikut. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel Lampiran 2. Tabel 1. Jumlah UPT Imigrasi dan TPI menurut propinsi No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

PROPINSI Dista Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Jumlah


JUMLAH UPT

JUMLAH TPI

5 6 2 7 2 2 1 2 2 8 7 7 6 1 6 3 3 2 3 4 2 2 4 3 1 2 1 2 1 2 4

5 7 2 9 2 2 1 1 6 17 3 2 4 1 7 1 4 4 4 4 1 2 8 5 1 3 1 3 1 3 8

103

122

5

2.2. Tugas Pencacah a. Melakukan pencacahan setiap UPT/TPI Imigrasi yang menjadi wilayah tugasnya dengan menggunakan kuesioner VIOT b. Mengikuti pertemuan dengan Pengawas Kabupaten/Kota atau KSK untuk membahas berbagai temuan/masalah yang ditemukan di lapangan dan cara mengatasinya c. Melakukan kunjungan ulang terhadap responden dalam hal ini Kantor Imigrasi setempat yang bermasalah disertai Pengawas. d. Menyerahkan seluruh kuesioner hasil pencacahan kepada Pengawas. e. Menepati jadwal pelaksanaan pencacahan VIOT.

6


BAB III METODOLOGI

3.1. Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data dari survei ini adalah dengan cara menyalin dari daftar laporan statistik bulanan yang dibuat oleh setiap UPT Imigrasi untuk dilaporkan ke Kanwil Imigrasi dengan tembusan ke Ditjen Imigrasi. Laporan ke Kanwil tersebut mulai dikirim oleh masing-masing UPT Imigrasi setiap tanggal 5 bulan berikutnya dan paling lambat pengirimannya tanggal 10. Dari 30 macam jenis laporan tersebut dalam survei ini sumber data sebagian besar disalin hanya dari 8 (delapan) jenis daftar yaitu: a.

STIND-1 yaitu Laporan Statistik Bulanan tentang lalu lintas WNI

b.

STAPS-2 yaitu Laporan Statistik Bulanan tentang lalu lintas WNA pengunjung singkat dengan visa dan tanpa visa

c.

STATAS-2 yaitu Laporan Statistik Bulanan tentang Lalu Lintas WNA tinggal terbatas bagian kedatangan

d.

STATAS-3 yaitu Laporan Statistik Bulanan tentang lalu lintas WNA Tinggal Terbatas bagian Keberangkatan

e.

STATAP-3 yaitu Laporan Statistik Bulanan tentang lalu lintas WNA Tinggal Tetap bagian Keberangkatan

f.

SK-I/ITAS yaitu Laporan Statistik Bulanan tentang jumlah orang asing IjinTinggal Terbatas menurut kebangsaan

g.

SK-1/ITAP yaitu Laporan Statistik Bulanan Tentang Orang Asing Ijin Tinggal Tetap menurut kebangsaan

h.

STLB yaitu Laporan Statistik Bulanan tentang Lintas Batas


7

3.2. Tata cara pelaporan Karena setiap tanggal 5 bulan berikutnya setiap UPT Imigrasi sudah harus melaporkan ke Kanwil Imigrasi setempat, maka petugas dari Kantor Statistik sudah bisa melakukan kerjasama pengumpulan data setelah tanggal 5. Cara pelaporan hasil pengumpulan data oleh Kantor Statistik dilakukan dengan 2 cara: a.

Laporan cepat melalui Fax/E-mail Data yang dilaporkan hanya jumlahnya saja yang disalin dari daftar VIOT untuk masingmasing UPT Imigrasi. Bentuk pelaporan seperti dalam lampiran 1 dirinci menurut: 1)

Statistik Kedatangan a)

WNI dirinci menurut jenis papor yang disalin dari Blok III.A

b)

WNA dirinci menurut jenis visa dan jenis ijin memasuki wilayah Indonesia yang disalin dari Blok IV.A dan IV.B.

c) 2)

3)

Crew dipisahkan menurut WNI dan WNA yang disalin dari Blok III.A

Statistik Keberangkatan a)

WNI dirinci menurut jenis paspor yang disalin dari Blok III.A.

b)

WNA Tinggal Terbatas dirinci menurut ijin keberangkatan yang disalin dari Blok V.A

c)

WNA Tinggal Tetap dirinci menurut ijin keberangkatan yang disalin dari Blok V.B

Kedatangan wisman menurut jenis visa dan kebangsaan a)

Kedatangan warga negara asing pengunjung singkat dengan Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas dirinci menurut kebangsaan. Disalin dari Blok IV.A

b)

Kedatangan warga negara asing pengunjung singkat tanpa visa dirinci menurut kebangsaan. Disalin dari Blok IV.B

Ketiga jenis laporan tersebut setiap bulannya agar dilampirkan juga dengan daftar STIND1 , STPAS2 dan STATAS2 dari Ditjen Imigrasi. Fax/E-mail dikirim oleh BPS Propinsi ke BPS Pusat paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Untuk mempercepat pelaporan, BPS Kab/Kodya/Propinsi setempat dimana UPT Imigrasi berada dapat mengirim langsung kepada 8


BPS Pusat dengan tembusan ke Kantor Statistik Propinsi.

b.

Dengan daftar VIOT Daftar yang sudah diisi oleh petugas BPS Kabupaten/Kotamadya antara tanggal 6 sampai dengan 11 harus diperiksa kebenarannya sebelum dikirim ke BPS Propinsi antara tanggal 8 sampai dengan 13 dan pada minggu ke 4 telah diterima di BPS Pusat. Daftar VIOT diisi rangkap 2 (dua) yaitu: 1)

Satu set dikirim ke BPS Pusat up. Sub Direktorat Statistik Pariwisata melalui BPS Propinsi paling lambat minggu ke 3 atau ke 4 sudah diterima di BPS Pusat.

2)

Satu set dikirim ke BPS Propinsi untuk file dan direkap sebagai bahan laporan fax/ e-mail ke BPS Pusat.

3.3. Arus Pelaporan Arus pengiriman dokumen dapat dilihat dalam bagan berikut: BPS Pusat

BPS Propinsi

BPS Kab/Kodya

UPT IM

UPT IM

BPS Propinsi

BPS Kab/Kodya

UPT IM

UPT IM

BPS Kab/Kodya

UPT IM

UPT IM

BPS Kab/Kodya

UPT IM

UPT IM

Fax / E-mail Daftar VIOT


9

3.4. Organisasi Lapangan Penanggung jawab di BPS Pusat untuk Pengumpulan Data Statistik Lalu Lintas WNA dan WNI (Survei “Inbound-Outbound” Tourism) ini adalah Direktur Statistik Keuangan, Teknologi Informasi dan Pariwisata. Sedangkan penanggung jawab pelaksanaan lapangan adalah Kepala BPS Propinsi dibantu oleh Kepala Bidang Statistik Distribusi. Petugas lapangan terdiri dari pencacah yaitu Koordinator Statistik Kecamatan atau staf BPS Kabupaten/Kotamadya, dan pengawas yaitu staf atau Kasi Statistik Distribusi BPS Kabupaten/Kotamadya. Setiap pencacah mengumpulkan data untuk 1 (satu) UPT Imigrasi. Sedangkan pengawas hanya 1 (satu) untuk setiap BPS Kabupaten/Kotamadya. Sesuai jenjang hirarki tersebut diatas, secara koordinatif jajaran Imigrasi di Pusat (Direktur Sistem Informasi Keimigrasian, Ditjen Imigrasi), di wilayah (Kasi Forsakim Kanwil Dep.Hukum dan HAM) dan di lapangan (Kasi Forsakim Kantor Imigrasi setempat) diharapkan memberikan bantuan kelancaran pengumpulan data yang diperlukan.

10


BAB IV KONSEP DAN DEFINISI 4.1. Wisatawan Mancanegara Konsep dan definisi mengenai wisatawan mancanegara yang digunakan mengacu pada konsep dari World Tourism Organization (WTO) dan International Union of Office Travel Organization (IUOTO). Kata yang digunakan secara internasional adalah “visitor “ atau pengunjung, yaitu setiap orang yang mengunjungi suatu negara di luar tempat tinggalnya, didorong oleh satu atau beberapa keperluan tanpa bermaksud memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi. Definisi ini mencakup 2 (dua) kategori pengunjung, yaitu: a.

Wisatawan (tourist) adalah setiap pengunjung seperti definisi di atas yang tinggal paling sedikit 24 jam, akan tetapi tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan maksud kunjungan antara lain: berlibur, rekreasi, olah raga, bisnis, mengunjungi teman dan keluarga, misi, menghadiri pertemuan, konferensi, kunjungan dengan alasan kesehatan, belajar dan keagamaan.

b.

Pelancong (Same day visitor/Excursionist) adalah setiap pengunjung seperti definisi di atas yang tinggal kurang dari 24 jam di tempat yang dikunjungi (termasuk cruise passenger, yaitu setiap pengunjung yang tiba di suatu negara dengan kapal atau kereta api, dimana mereka tidak menginap di akomodasi yang tersedia di negara yang dikunjungi tersebut).

Definisi tersebut dapat digambarkan pada diagram 1 .


11

Diagram 1. Klasifikasi Tamu Asing (Wisatawan Mancanegara) Orang yang melakukan perjalanan (traveler)

Tidak dihitung sebagai wisman (not visitor)

Dihitung sebagai wisman (visitor)

Wisatawan/Tourist (minimal 1 malam tinggal di negara yang dikunjungi)

WNA bukan penduduk negara yang dikunjungi

Pekerja yang tinggal di perbatasan suatu negara Pelancong/Excursionist (kurang dari 1 malam)

Penumpang kapal pesiar

Orang yang tinggalnya berpindah-pindah (nomaden) Penumpang transit yang tidak melewati tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) Pengungsi

Warganegara dari negara yang dikunjungi, tetapi berstatus sebagai penduduk luar negeri

Awak pesawat bukan penduduk dari negara yang dikunjungi yang menggunakan fasilitas akomodasi dari negara yang dikunjungi

Pengunjung singkat (datang dan pergi dalam 1 hari)

Awak pesawat bukan penduduk dari negara yang dikunjungi yang datang dan pergi dalam 1 hari

Anggota angkatan bersenjata yang di tempatkan di negara lain Perwakilan konsuler Diplomat Imigran tetap Imigran sementara

4.2. Jenis Paspor Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian yang mencakup Peratutan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan 12


Republik Indonesia, disebutkan Surat Perjalanan Republik Indonesia atau disingkat SPRI adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan ke luar atau masuk wilayah Negara Republik Indonesia. SPRI tersebut terdiri atas: a.

Paspor biasa, yaitu paspor yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia. Paspor ini juga diberikan kepada WNI yang tinggal di luar negeri.

b.

Paspor diplomatik, yaitu paspor yang diberikan kepada WNI yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan untuk tugas yang bersifat diplomatik.

c.

Paspor dinas, adalah paspor yang yang diberikan kepada WNI yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan dinas yang bersifat bukan diplomatik.

d.

Paspor haji, adalah paspor yang yang diberikan kepada WNI yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dalam rangka menunaikan ibadah haji.

e.

Paspor untuk orang asing adalah paspor yang diberikan kepada orang asing, pada saat berlakunya UU No. 9 Tahun 1992 ini telah memiliki izin tinggal tetap, yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dan tidak mempunyai surat perjalanan serta dalam waktu yang dianggap layak tidak dapat memperoleh dari negaranya atau negara lain. Paspor ini tidak berlaku lagi pada saat pemegangnya memperoleh surat perjalanan dari negara lain.

f.

Surat perjalanan laksana paspor (SPLP) untuk WNI adalah surat perjalanan yang diberikan dalam keadaan khusus apabila paspor biasa tidak dapat diberikan.

g.

Surat perjalanan laksana paspor (SPLP) untuk WNA, adalah surat perjalanan yang diberikan kepada orang asing yang tidak mempunyai surat perjalanan sah dan: 1)

atas kehendak sendiri ke luar dari wilayah Indonesia, sepanjang orang asing


13

tersebut tidak terkena pencegahan; 2)

dikenakan tindakan pengusiran atau deportasi; atau

3)

dalam keadaan tertentu yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, diberi izin masuk ke wilayah Indonesia.

SPLP ini hanya diberikan untuk satu kali perjalanan. h.

Surat perjalanan laksana paspor (SPLP) dinas adalah surat perjalanan yang diberikan kepada WNI dalam keadaan khusus apabila paspor dinas tidak dapat diberikan.

4.3. Jenis Visa Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian yang mencakup Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian, disebutkan bahwa visa adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang-orang asing untuk masuk dan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia. Visa diberikan kepada orang asing yang maksud dan tujuan kedatangannya di Indonesia bermanfaat serta tidak akan menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan nasional. Visa tersebut dapat digolongkan menjadi: a.

Visa Diplomatik, yaitu visa yang diberikan kepada orang asing pemegang paspor diplomatik yang hendak berpergian ke Indonesia dengan tugas diplomatik.

b.

Visa Dinas, yaitu visa yang diberikan kepada orang asing pemegang paspor dinas yang hendak berpergian ke Indonesia untuk menjalankan tugas resmi dari pemerintah asing yang bersangkutan atau diutus oleh Organisasi Internasional sedangkan tugas itu tidak bersifat diplomatik.

c. 14

Visa Biasa, berdasarkan maksud dan tujuannya visa biasa dapat digolongkan menjadi: Pedoman Pencacahan VIOT

1)

Visa Transit, yaitu visa yang diberikan kepada orang asing yang dalam perjalanannya perlu singgah/transit di Indonesia untuk pindah kapal laut/udara guna meneruskan perjalanan. Disamping itu visa transit juga dapat diberikan kepada awak kapal laut/terbang yang datang di Indonesia sebagai penumpang dengan maksud untuk menggabungkan diri dengan kapal laut/udara yang berada di salah satu pelabuhan di Indonesia dengan ketentuan bahwa kapal laut/udara tersebut tidak beroperasi di dalam wilayah RI.

2)

Visa Kunjungan, yaitu visa yang diberikan kepada orang asing untuk berkunjung di wilayah Indonesia paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diberikannya izin masuk. Visa tersebut diberikan bagi mereka yang bermaksud melakukan kunjungan dalam rangka tugas pemerintahan, pariwisata, kegiatan sosial budaya, dan usaha, sehingga visa tersebut dibedakan menjadi: a)

Visa Kunjungan Wisata (VKW), yaitu visa yang diberikan kepada orang asing yang bermaksud berkunjung ke Indonesia dengan tujuan wisata yang tidak untuk maksud berdiam atau berdiam sementara. Visa kunjungan wisata dapat diberikan secara perorangan atau kolektif selama 60 (enam puluh) hari. Jangka waktu 60 hari untuk kunjungan wisata tidak dapat diperpanjang.

b) Visa Kunjungan Usaha (VKU), yaitu visa yang diberikan kepada orang asing yang bermaksud untuk berkunjung ke Indonesia dengan maksud melakukan usaha di bidang perdagangan, pertanian, perikanan dan lain sebagainya yang tidak bermaksud bekerja menurut ketentuan hukum yang berlaku dan tidak untuk berdiam atau berdiam sementara. Visa kunjungan usaha diberikan untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari. Kepada orang asing yang untuk kepentingan suatu perusahaan memerlukan berkali-kali untuk berkunjung ke Indonesia dapat diberikan Visa Kunjungan Usaha Beberapa Kali Perjalanan (VKUBP) yang berlaku paling lama 4 (empat) bulan dan setiap kali berkunjung


15

diizinkan tinggal paling lama 3 (tiga) minggu. c)

Visa Kunjungan Sosial Budaya (VKSB), yaitu visa yang diberikan kepada orang asing yang bermaksud untuk berkunjung ke Indonesia dengan keperluan sosial budaya yang tidak termasuk kunjungan untuk wisata atau usaha seperti mengunjungi sanak famili, mengunjungi organisasi sosial yang mempunyai kegiatan sejenis seperti lembaga pembinaan cacat mental, pertukaran antar lembaga pendidikan, kesenian dan olah raga serta tidak bermaksud untuk berdiam atau berdiam sementara di Indonesia.

d) Visa Kunjungan Pemerintahan Visa yang diberikan kepada orang asing yang bermaksud berkunjung ke Indonesia dengan tujuan pemerintahan seperti melakukan kerjasama antara pemerintah dengan pemerintah, perorangan dengan pemerintah, Organisasi Internasional dengan pemerintah serta Badan Swasta Asing dengan pemerintah Indonesia. 3)

Visa Singgah, yaitu visa yang diberikan bagi orang asing yang bermaksud singgah di wilayah Indonesia untuk meneruskan perjalanan ke negara lain atau kembali ke negara asal. Visa Singgah diberikan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberikannya izin.

4)

Visa Tinggal Terbatas (VITAS) atau Visa Berdiam sementara (VBS), yaitu visa yang diberikan kepada orang asing termasuk istri dan anak-anak di bawah umur yang bermaksud berdiam sementara dengan tujuan untuk bekerja, menanamkan modal, melaksanakan tugas sebagai rohaniawan, mengikuti pendidikan dan latihan atau melakukan penelitian ilmiah. Visa Tinggal Terbatas diberikan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diberikannya izin masuk.

5)

Tanpa Visa, a) Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS).

16


BVKS adalah kunjungan tanpa visa yang diberikan sebagai pengecualian bagi orang asing warga negara dari negara-negara tertentu yang bermaksud mengadakan kunjungan ke Indonesia dalam rangka berlibur, kunjungan sosial budaya, kunjungan usaha dan tugas pemerintah. BVKS diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang BVKS dan telah diubah dengan KEPPRES No. 103 Tahun 2003 tentang BVKS. Kebijakan pemberian BVKS ini pada awalnya ditujukan untuk meningkatkan arus wisatawan mancanegara ke Indonesia, yang diberi nama Bebas Visa Wisata (BVW). Namun demikian, karena dalam pelaksanaannya setiap kunjungan wisata maupun kegiatan sosial budaya, usaha dan konvensi mempunyai keterkaitan yang erat dalam pengembangan pariwisata, maka kebijakan pemberian Bebas Visa Wisata menjadi Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS). BVKS diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Negara yang diberi fasilitas BVKS ada 11 negara dimana utamanya adalah negara-negara ASEAN.

b) Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK) atau Visa on Arrival (VOA) Dalam KEPPRES No 18 Tahun 2003, disebutkan bahwa orang asing warga negara dari negara lain yang tidak mendapat fasilitas BVKS dapat diberikan Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK) atau Visa on Arrival (VOA) sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. VOA merupakan salah satu solusi kemudahan bagi wisatawan atau orang asing yang ingin berkunjung ke Indonesia. Mereka dapat mengajukan visa di TPI (pelabuhan laut maupun udara) yang telah ditentukan. Hal ini merupakan suatu kemudahan karena orang asing dari negara tertentu itu dapat langsung ke Indonesia tanpa terlebih dahulu mengajukan permohonan visa di Perwakilan RI di luar negeri. VOA diberikan


17

untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari dan 30 (tiga puluh) hari. c) Courtesy, adalah mereka (WNA) yang diberikan status kehormatan yaitu pemegang paspor Dinas atau Diplomatik. d) Dispensasi Fasilitas Keimigrasian (Disfakim) Adalah fasilitas yang diberikan kepada tenaga ahli/awak kapal asing yang diikutsertakan dalam operasi-operasi pembangunan di lautan yang termasuk dalam batas yuridiksi nasional. e) Smart Card adalah surat izin masuk khusus yang dikeluarkan di pintu masuk Kawasan Kepulauan Riau. Guna kelancaran pemeriksaan ke-imigrasian dan kemudahan bagi penumpang yang datang/berangkat, di Kawasan Jaringan Terpadu Propinsi Kepulauan Riau dan Singapura (Pulau Batam, Pulau Bintan, Pulau Karimun dan Pulau Belakang Padang) dapat dipergunakan Smart Card, yaitu semacam kartu elektronik yang berisi data pemegangnya yang dapat dibaca oleh mesin pembaca di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Smart Card tersebut dapat diberikan kepada orang-orang yang sering bepergian keluar masuk ke / dari luar negeri di wilayah tersebut diatas, yaitu: 1).

Warga negara Indonesia penduduk kawasan tersebut;

2).

Warga negara asing sebagai : a) Penanam modal atau pekerja pada perusahaan di kawasan tersebut yang memiliki KITAS atau VKUBP; b) Anggota perkumpulan Golf atau Marina dan Country Club di kawasan tersebut yang memperoleh fasilitas BVKS; c) Keluarga dari warga negara asing yang dimaksud a) dan b)

f) Exit Reentry Permit (ERP) Bagi WNA yang sudah memiliki ijin tinggal terbatas (berdiam sementara), ijin 18


tinggal tetap (ijin berdiam), apabila akan keluar wilayah Indonesia dan masuk kembali dapat memohon ERP, tanpa harus memohon visa pada waktu akan masuk kembali ke wilayah Indonesia. Apabila ijin tersebut bisa digunakan lebih dari satu kali, maka dinamakan Multiple Exit Reentry Permit (MERP). Sedangkan WNA yang sudah memilki ijin tinggal terbatas atau ijin tinggal tetap apabila akan keluar wilayah Indonesia mendapatkan Exit Permit Only (EPO), maka apabila ingin memasuki wilayah Indonesia harus terlebih dahulu memperoleh visa.

4.4. Penghitungan Wisatawan Mancanegara Berdasarkan jenis paspor, jenis visa dan jenis dokumen lainnya yang digunakan untuk memasuki wilayah Republik Indonesia, maka yang dapat digolongkan sebagai wisatawan mancanegara (wisman) sesuai dengan konsep WTO dalam laporan Statistik Kedatangan adalah : 1. Warga Negara Indonesia (WNI) Ada beberapa kriteria dimana WNI yang datang ke Indonesia dianggap sebagai wisman, yaitu: a.

50% dari WNI yang menggunakan paspor diplomatik. Asumsi ini dipakai kerena sebagian WNI yang menggunakan paspor diplomatik kemungkinan tinggal (menetap) di luar negeri

b.

10% dari WNI yang menggunakan paspor dinas. Asumsi ini dipakai kerena sebagian WNI yang menggunakan paspor dinas kemungkinan tinggal (menetap) di luar negeri

c.

100% dari WNI yang berstatus Penlu/Pendul (penduduk luar negeri). Penlu ini biasanya menggunakan paspor biasa.

d.

10% dari WNI yang bekerja sebagai TKI. Asumsi ini dipakai karena mereka akan tinggal lebih dari satu tahun di negara tujuan dan asumsi 10 persen dari mereka yang


19

datang ke Indonesia akan kembali lagi bekerja di luar negeri. Jenis paspor lainnya, yaitu paspor biasa, SPLP dan paspor haji (PPH) semuanya tidak digolongkan sebagai wisman. Data ini disalin dari daftar STIND-1.

2. Warga Negara Asing (WNA) Tidak semua WNA yang datang ke Indonesia dianggap wisman, namun beberapa jenis dokumen yang dipakai oleh WNA yang datang ke Indonesia seperti di bawah ini semuanya (100%) dimasukkan sebagai wisman, yaitu : a. Courtesy yang terdiri dari visa diplomatik dan visa dinas b. ABTC (APEC Business Travel Card) c. Visa Kunjungan Usaha (VKU) d. Visa Kunjungan Usaha untuk Beberapa kali Perjalanan (VKUBP) e. Visa Kunjungan Sosial Budaya (VKSB) f. Visa Kunjungan Pemerintah g. Visa Kunjungan Wisata (VKW) h. Visa Saat Kunjungan (VSK/ VOA) i. Visa Singgah Saat Kedatangan (VSSK) j. Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) atau Bebas Visa Wisata (BVW) k. Visa Transit, baik untuk awak pesawat/ kapal (crew) maupun penumpang (non crew) l. Smart Card dimana hanya berlaku di Batam namun yang dimasukkan sebagai wisman hanya sebesar 80% saja. Data ini disalin dari daftar STAPS-2, sedangkan data yang disalin dari daftar STATAS-2 adalah : m.

Visa Tinggal Terbatas (VITAS) baik itu Visa Berdiam Sementara (VBS) maupun Courtesy dimasukkan semuanya (100%) sebagai wisman.

20


3.

Awak Pesawat/ Awak Kapal (Crew) Yang dapat digolongkan sebagai wisman hanya awak pesawat/ awak kapal warga negara asing (WNA).

Penumpang yang datang dari luar negeri yang menggunakan dokumen selain yang disebutkan di atas tidak digolongkan sebagai wisman.


21

BAB V CARA PENGISIAN DAFTAR VIOT Daftar VIOT ini terdiri dari VII blok. Khusus UPT yang tidak membawahi TPI hanya mengisi Blok I, Blok II, Blok VI dan Blok VII. Sedangkan untuk UPT yang melakukan pencatatan penduduk pelintas batas, seperti UPT Entikong dan UPT Singkawang (Kalbar), UPT Nunukan (Kaltim), UPT Manado (Sulut), UPT Jayapura dan UPT Merauke (Papua) serta UPT Atambua (NTT) diminta untuk melampirkan Daftar Pelintas Batas menurut Kebangsaan.

5.1. Tata Tertib Pengisian Daftar a. Semua pengisian daftar harus menggunakan pinsil hitam b. Isian harus ditulis dengan jelas dan mudah dibaca. Penulisan menggunakan huruf kapital (balok), tidak boleh disingkat, kecuali singkatan yang sudah umum. Angka ditulis dengan angka biasa (bukan angka romawi). c. Perhatikan instruksi/rambu-rambu tata cara pengisian di setiap pertanyaan d. Pengisian daftar menggunakan beberapa cara: 1.

Mengisi keterangan/jawaban pada tempat tersedia

2.

Penulisan angka ke dalam kotak mengikuti kaidah tepi kanan (right justified)

5.2. Tata Cara Pengisian Daftar VIOT A.

BLOK I : KETERANGAN TEMPAT

Rincian 1 - 4: Tuliskan nama propinsi, kabupaten/ kotamadya, kecamatan dan kelurahan/ desa Rincian 5 & 6: Tuliskan nama Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi dan nama Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Rincian 7: Tuliskan alamat lengkap dari UPT dimaksud termasuk nomor telepon jika ada.

22


B.

BLOK II : KETERANGAN PENCACAHAN

Tujuan blok ini adalah untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab dalam pengisian dan pemeriksaan daftar, serta kapan dilakukan pencacahan, pengawasan, dan pemeriksaan. Rincian 1 - 3: Tuliskan nama pencacah, tanggal pencacahan saat data dikumpulkan dan tanda tangan pencacah. Rincian 4 - 6: Tuliskan nama pengawas/ pemeriksa dan tanggal pengawasan/ pemeriksaan serta tanda tangan pengawas/ pemeriksa setelah semua isian dalam daftar diperiksa kebenarannya.

C.

BLOK III.A: KETERANGAN LALULINTAS WARGA NEGARA INDONESIA MENURUT JENIS PASPOR (Disalin dari Daftar STIND1)

Tujuan blok ini adalah untuk mencatat jumlah WNI dan awak pesawat/ kapal (crew) WNA/WNI yang berangkat keluar wilayah Indonesia serta yang datang (kembali) ke wilayah Indonesia, serta jumlah WNI yang tinggal di luar negeri yang berkunjung ke Indonesia dirinci menurut jenis paspor dan moda angkutan yang digunakan. Kolom (2): Isikan jumlah WNI dan crew WNA/WNI yang datang dari luar negeri melalui udara dirinci menurut jenis paspor. Kolom (3): Isikan jumlah WNI dan crew WNA/WNI yang datang dari luar negeri melalui laut dirinci menurut jenis paspor. Kolom (4): Isikan jumlah WNI dan crew WNA/WNI yang datang dari luar negeri melalui darat dirinci menurut jenis paspor. Kolom (5): Isikan jumlah WNI dan crew WNA/WNI yang berangkat ke luar negeri melalui udara dirinci menurut jenis paspor. Kolom (6): Isikan jumlah WNI dan crew WNA/WNI yang berangkat ke luar negeri melalui laut dirinci menurut jenis paspor. Kolom (7): Isikan jumlah WNI dan crew WNA/WNI yang berangkat ke luar negeri melalui darat Pedoman Pencacahan VIOT

23

dirinci menurut jenis paspor. Blok ini disalin dari daftar STIND-1. Untuk UPT yang daftar STIND-1-nya tidak mencantumkan isian pada rincian 8 (Lainnya) dimana terdiri dari Crew Aktif (WNI dan WNA) dan Pendul/Penlu harap meminta (menanyakan) langsung informasi ini pada penanggung jawab UPT yang bersangkutan.

D.

BLOK III.B: KETERANGAN LALU LINTAS WARGA NEGARA INDONESIA MENURUT TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI

Tujuan blok ini adalah untuk mencatat jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang pergi ke luar wilayah Indonesia serta WNI yang datang kembali ke wilayah Indonesia dirinci menurut tempat pemeriksaan imigrasi (TPI). Kolom (2): Isikan jumlah WNI yang datang dari luar negeri melalui udara dirinci menurut tempat pemeriksaan imigrasi. Kolom (3): Isikan jumlah WNI yang datang dari luar negeri melalui laut dirinci menurut tempat pemeriksaan imigrasi. Kolom (4): Isikan jumlah WNI yang datang dari luar negeri melalui darat dirinci menurut tempat pemeriksaan imigrasi. Kolom (5): Isikan jumlah WNI yang berangkat ke luar negeri melalui udara dirinci menurut tempat pemeriksaan imigrasi. Kolom (6): Isikan jumlah WNI yang berangkat ke luar negeri melalui laut dirinci menurut tempat pemeriksaan imigrasi. Kolom (7): Isikan jumlah WNI yang berangkat ke luar negeri melalui darat dirinci menurut tempat pemeriksaan imigrasi. Baris jumlah merupakan penjumlahan semua isian masing-masing TPI pada kolom (2) s/d (7). Baris jumlah pada masing-masing kolom harus bersesuaian dengan penjumlahan masing-masing

24


kolom pada blok III.A, kecuali rincian crew WNA dan pas lintas batas WNA.c Baris jumlah pada masing-masing kolom harus bersesuaian dengan penjumlahan masing-masing kolom pada blok III.A, kecuali rincian crew WNA dan pas lintas batas WNA.

Catatan : Untuk mengisi Blok III.B dengan TPI lebih dari 1 perlu rincian masing-masing TPI, karenanya diperlukan rekap masing-masing TPI dengan format seperti STIND-1 di UPT bersangkutan. Hal tersebut sekaligus akan memudahkan pengisian Blok III.A untuk UPT yang membawahi lebih dari satu TPI dengan moda angkutan yang berbeda, seperti UPT Padang (Sumbar) yang membawahi TPI Minangkabau (udara) dan TPI Teluk Bayur (laut), UPT Batam (Kepri) yang membawahi 6 TPI yang berbeda, UPT Kupang (NTT) yang membawahi TPI Eltari (udara) dan TPI Kupang-Tenau (laut) dan lain sebagainya.

E.

BLOK IV.A: KETERANGAN KEDATANGAN WARGA NEGARA ASING PENGUNJUNG SINGKAT DENGAN VISA KUNJUNGAN DAN WNA DENGAN VISA TINGGAL TERBATAS (Disalin dari Daftar STAPS-2 dan STATAS-2)

Tujuan blok ini adalah mencatat jumlah WNA yang berkunjung ke Indonesia dengan menggunakan visa kunjungan dan visa tinggal terbatas. Blok ini disalin dari daftar STAPS-2 dan STATAS-2 yang dirinci menurut kebangsaan. Dalam STAPS-2 dan STATAS-2 kolom kebangsaan ada yang ditulis dengan menggunakan kode negara sehingga untuk pencatatan data menurut kebangsaan dari daftar STAPS-2 ke dalam daftar VIOT perlu diperhatikan kode-kode negara tersebut. Bagi negara yang secara spesifik disebutkan dalam daftar VIOT, kode tersebut bisa dilihat langsung dari kolom (2). Apabila dalam daftar VIOT tidak disebutkan secara spesifik nama negaranya (merupakan gabungan dari beberapa negara), maka cara pencatatannya harus dijumlahkan terlebih dahulu dengan melihat kelompok negara yang ada sesuai dengan kode negara seperti terlihat dalam lampiran.


25

Kolom (3): Disalin dari penjumlahan WNA pengunjung singkat yang datang ke Indonesia dengan menggunakan visa singgah sebagai crew dan non crew dirinci menurut kebangsaan (dari daftar STAPS-2). Kolom (4): Disalin dari penjumlahan WNA pengunjung singkat yang datang ke Indonesia dengan menggunakan visa kunjungan usaha, sosial budaya, pemerintahan, dan wisata dirinci menurut kebangsaan (dari daftar STAPS-2). Kolom (5): tidak diisi, karena menrupakan Visa Kunjungan Beberapa kali perjalanan yang masuk dalam dokumen baru. Kolom (6): Isikan jumlah WNA yang datang ke Indonesia dengan menggunakan Visa Tinggal Terbatas (Vitas) atau Visa Berdiam sementara (VBS) dirinci menurut kebangsaan (dari daftar STATAS-2). Kolom (7): Isikan jumlah kolom (3) sampai dengan kolom (6).

F.

BLOK IV.B: KETERANGAN KEDATANGAN WARGA NEGARA ASING PENGUNJUNG SINGKAT TANPA VISA (Disalin dari Daftar STAPS-2)

Tujuan blok ini adalah untuk mencatat jumlah WNA yang berkunjung ke Indonesia tanpa menggunakan visa. Blok ini disalin dari daftar STAPS-2. Kolom (3): Isikan jumlah WNA pengunjung singkat yang datang ke Indonesia sebagai Courtesy karena urusan diplomatik dirinci menurut kebangsaan. Kolom (4): Isikan jumlah WNA pengunjung singkat yang datang ke Indonesia sebagai Courtesy karena urusan dinas dirinci menurut kebangsaan. Kolom (5): Isikan jumlah WNA pengunjung singkat yang datang ke Indonesia dengan memperoleh fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) dirinci menurut kebangsaan. Kolom (6): Isikan jumlah WNA pengunjung singkat yang datang ke Indonesia dengan memperoleh fasilitas Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK) atau Visa on Arrival (VOA) dirinci menurut

26


kebangsaan. Kolom (7): Isikan jumlah WNA pengunjung singkat yang datang ke Indonesia dengan memperoleh fasilitas Visa Singgah Saat Kedatangan (VSSK) dirinci menurut kebangsaan. Kolom (8): Isikan jumlah WNA pengunjung singkat yang datang ke Indonesia dengan menggunakan fasilitas Smart Card atau Saphire dirinci menurut kebangsaan. Kolom (9): Isikan jumlah WNA pengunjung singkat yang datang ke Indonesia dengan menggunakan fasilitas ABTC (APEC Business Travel Card) dirinci menurut kebangsaan. Kolom (10): Isikan jumlah WNA pengunjung singkat yang datang ke Indonesia dengan menggunakan fasilitas APEC (Asia Pacific Economy Cooperation) dirinci menurut kebangsaan Kolom (11): Isikan jumlah kolom (3) sampai dengan kolom (10). Catatan: Smart card hanya berlaku di kawasan terpadu Kepulauan Riau dan Singapura, sedangkan saphire berlaku di Jakarta

G.

BLOK V: KETERANGAN KEBERANGKATAN WARGA NEGARA ASING TINGGAL TERBATAS DAN TINGGAL TETAP (Disalin dari Daftar STATAS-3 dan STATAP-3)

Tujuan blok ini adalah untuk mencatat penduduk Indonesia berwarga negara asing yang memiliki ijin tinggal terbatas (ijin berdiam sementara) dan memiliki ijin tinggal tetap (ijin berdiam) yang melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia. Blok ini disalin dari daftar STATAS-3 dan STATAP-3. Kolom (3): Isikan jumlah WNA tinggal terbatas pemegang Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) yang melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dengan memperoleh fasilitas Reentry Exit Permit (REP) Kolom (4): Isikan jumlah WNA tinggal terbatas pemegang Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) yang melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dengan memperoleh fasilitas Multiple


27

Reentry Exit Permit (MREP). Kolom (5): Isikan jumlah WNA tinggal terbatas pemegang Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) yang melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dengan memperoleh fasilitas Exit permit Only (EPO). Kolom (6): Isikan jumlah WNA tinggal tetap yang melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dengan izin berangkat berupa Reentry Exit Permit (REP) dari Imigrasi. Kolom (7): Isikan jumlah WNA tinggal tetap yang melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dengan izin berangkat berupa Multiple Reentry Exit Permit (MREP) dari Imigrasi. Kolom (8): Isikan jumlah WNA tinggal tetap yang melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dengan izin berangkat berupa Exit permit Only (EPO) dari Imigrasi. Kolom (9): Isikan jumlah kolom (3) sampai dengan kolom (8).

H.

BLOK VI: KETERANGAN WARGA NEGARA ASING IZIN TINGGAL TERBATAS DAN IZIN TINGGAL TETAP MENURUT KEBANGSAAN (Disalin dari Daftar SK-1-ITAS dan SK-1-ITAP)

Tujuan blok ini adalah untuk mengetahui banyaknya warga negara asing dengan izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap dirinci menurut kebangsaan yang disalin dari daftar SK-1-ITAS dan SK-1-ITAP. Kolom (3): Isikan jumlah WNA dengan izin tinggal terbatas sampai dengan bulan lalu. Kolom (4): Isikan jumlah penambahan WNA dengan izin tinggal terbatas yang berasal dari kelahiran baru, Visa Tinggal Terbatas (VITAS) baru, Konversi dari I.K dan yang pindah dari kantor imigrasi (Kanim) lain. Kolom (5): Isikan jumlah pengurangan WNA dengan izin tinggal terbatas yang berasal dari Pengembalian Dokim, pindah ke Kanim yang lain, menjadi WNI, Konversi ke ITAP dan Izin Masuk Kembali (IMK) yang tidak kembali. Kolom (6): Isikan jumlah WNA dengan izin tinggal terbatas pada bulan ini yang merupakan jumlah 28


kolom (3) + kolom (4) - kolom (5). Kolom (7): Isikan jumlah WNA dengan izin tinggal tetap sampai dengan bulan lalu. Kolom (8): Isikan jumlah penambahan WNA dengan izin tinggal tetap yang berasal dari kelahiran baru, Konversi dari ITAS, pindah dari Kanim lain dan lain-lain. Kolom (9): Isikan jumlah pengurangan WNA dengan izin tinggal tetap yang berasal dari Pengembalian Dokim, pindah ke Kanim yang lain, menjadi WNI, meninggal dunia, dan Izin Masuk Kembali (IMK) yang tidak kembali. Kolom (10): Isikan jumlah WNA dengan izin tinggal tetap pada bulan ini yang merupakan jumlah kolom (8) + kolom (9) - kolom (10).

10. BLOK VII: C A T A T A N Blok ini digunakan untuk menuliskan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan pada blok-blok sebelumnya.


29

Daftar VIOT

REPUBLIK INDONESIA BADAN PUSAT STATISTIK

SURVEI "INBOUND-OUTBOUND" TOURIST (PENGUMPULAN DATA STATISTIK LALU LINTAS WNI DAN WNA) BULAN : TAHUN :

I. K E T E R A N G A N

TEMPAT

1. P r o p i n s i 2. K a b u p a t e n/ K o t a *) 3. K e c a m a t a n 4. K e l u r a h a n/ D e s a *) 5. Nama Unit Pelaksana Teknis (UPT) 6. Nama Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)

a. b. c.

7. A l a m a t Lengkap UPT (Jalan, Nomor, RT, RW dan Nomor Telepon)

II. K E T E R A N G A N

PENCACAHAN

1. Nama Pencacah

4. Nama Pengawas

2. Tanggal Pencacahan

5. Tanggal Pengawasan

3. Tanda Tangan Pencacah

6. Tanda Tangan Pengawas

*) Coret yang tidak sesuai

III.A. KETERANGAN LALULINTAS WARGA NEGARA INDONESIA MENURUT JENIS PASPOR (Disalin dari daftar kedatangan dan keberangkatan) Jenis Paspor (1)

Kedatangan dari luar negeri Udara Laut Darat (2)

(3)

(4)

Keberangkatan ke luar negeri Udara Laut Darat (5)

(6)

(7)

1. Paspor Diplomatik 2. Paspor Dinas 3. Paspor Biasa 4. SPLP 5. Lainnya a. Pendul (Penlu) a. Crew (WNI) b. Crew (WNA) 6. Pelintas Batas a. WNI b WNA b.

III.B. KETERANGAN LALULINTAS WARGA NEGARA INDONESIA MENURUT TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI Tempat Pemeriksaan Imigrasi (1) 1. TPI . . . . . . . . . . 2. TPI . . . . . . . . . . 3. TPI . . . . . . . . . . Jumlah

Kedatangan dari luar negeri Udara Laut Darat (2) (3) (4)

Keberangkatan ke luar negeri Udara Laut Darat (5) (6) (7)

IV.A. KETERANGAN KEDATANGAN WARGA NEGARA ASING PENGUNJUNG SINGKAT DENGAN VISA KUNJUNGAN DAN WNA DENGAN VISA TINGGAL TERBATAS (Disalin dari daftar kedatangan dari luar negeri) KEBANGSAAN (1)

KODE NEGARA (2)

Brunei Darussalam

BRI

Malaysia

MLS

Filipina

PHI

Singapura

SPO

Thailand

TAI

Vietnam

VTN

Myanmar

BMA

ASEAN Lainnya JUMLAH A S E A N

-

Hongkong

HKG

India

IND

Jepang

JEP

Korea Selatan

KS

Pakistan

PAK

Bangladesh

BLS

Srilanka

SAI

Taiwan

TWN

Tiongkok

RRC

Turki

TUR

Asia Lainnya

-

JUMLAH ASIA (Tanpa ASEAN)

-

Saudi Arabia

SAU

Bahrain

BRN

Kuwait

KWT

Mesir

MES

Uni Emirat Arab

UEA

Yaman

YMN

Qatar

QAT

Timur Tengah Lainnya

-

JUMLAH TIMUR TENGAH Austria

ARI

Belgia

BLG

Denmark

DMK

Perancis

PRS

Jerman

JB + JT

Italia

ITA

Belanda

BLD

Spanyol

SPL

Portugal

PGR

Swedia

SD

Swiss

SS

Inggris

ING

Finlandia

FIN

Norwegia

NWA

Yunani

YN

Irlandia

IRL

Eropa Barat Lainnya Rusia

RUS

Polandia

POL

Ukraina

UKR

Eropa Timur Lainnya JUMLAH EROPA Amerika Serikat Kanada

AS KND

Amerika Tengah

-

Amerika Selatan

-

Amerika Lainnya JUMLAH AMERIKA

-

Australia

ALI

Selandia Baru

SLB

Oseania Lainnya

-

JUMLAH OSEANIA Afrika Selatan

AFS

Afrika Lainnya

-

JUMLAH AFRIKA GRAND TOTAL

-

WNA PENGUNJUNG SINGKAT DENGAN VISA Visa Singgah Visa Kunjungan (3)

(4)

VKBP (5)

Visa Tinggal Terbatas

Jumlah

(6)

(7)

IV.B. KETERANGAN KEDATANGAN WARGA NEGARA ASING PENGUNJUNG SINGKAT TANPA VISA (Disalin dari daftar kedatangan dari luar negeri) KEBANGSAAN

Diplomatik

Dinas

BVKS

VOA/ VKSK

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2) BRI

Malaysia

MLS

Filipina

PHI

Singapura

SPO

Thailand

TAI

Vietnam

VTN

Myanmar

BMA

JUMLAH A S E A N

-

Hongkong

HKG

India

IND

Jepang

JEP

Korea Selatan

KS

Pakistan

PAK

Bangladesh

BLS

Srilanka

SAI

Taiwan

TWN

Tiongkok

RRC

Asia Lainnya

-


-

Saudi Arabia

SAU

Bahrain

BRN

Kuwait

KWT

Mesir

MES

Uni Emirat Arab

UEA

Yaman

YMN

Qatar

QAT


-


ARI

Belgia

BLG

Denmark

DMK

Perancis

PRS

Jerman

JB + JT

Italia

ITA

Belanda

BLD

Spanyol

SPL

Portugal

PGR

Swedia

SD

Swiss

SS

Inggris

ING

Finlandia

FIN

Norwegia

NWA

Yunani

YN

Turki

TUR

Irlandia

IRL


RUS

Polandia

POL

Ukraina

UKR


AS KND

Amerika Tengah

-

Amerika Selatan

-


-

Australia

ALI

Selandia Baru

SLB

Oseania Lainnya

-

JUMLAH OSEANIA Afrika Selatan Afrika Lainnya JUMLAH AFRIKA GRAND TOTAL

TANPA VISA

KODE NEGARA

Brunei Darussalam

ASEAN Lainnya

Courtesy

AFS -

Keterangan: BVKS = Bebas Visa Kunjungan Singkat V K S K = Visa Kunjungan Saat Kedatangan V S S K = Visa Singgah Saat Kedatangan *) Smart Card berlaku di Kepulauan Riau dan Saphire berlaku di Jakarta

KARTU ELEKTRONIK VSSK (7)

Smart Card/ Saphire (8)

ABTC

APEC

(9)

(10)

Jumlah (11)

V. KETERANGAN KEBERANGKATAN WARGA NEGARA ASING TINGGAL TERBATAS DAN TINGGAL TETAP (Disalin dari daftar keberangkatan ke luar negeri)

KEBANGSAAN (1)

KODE NEGARA (2)

Brunei Darussalam

BRI

Malaysia

MLS

Filipina

PHI

Singapura

SPO

Thailand

TAI

Vietnam

VTN

Myanmar

BMA


-

Hongkong

HKG

India

IND

Jepang

JEP

Korea Selatan

KS

Pakistan

PAK

Bangladesh

BLS

Srilanka

SAI

Taiwan

TWN

Tiongkok

RRC

Asia Lainnya

-


-

Saudi Arabia

SAU

Bahrain

BRN

Kuwait

KWT

Mesir

MES

Uni Emirat Arab

UEA

Yaman

YMN

Qatar

QAT


-


ARI

Belgia

BLG

Denmark

DMK

Perancis

PRS

Jerman

JB + JT

Italia

ITA

Belanda

BLD

Spanyol

SPL

Portugal

PGR

Swedia

SD

Swiss

SS

Inggris

ING

Finlandia

FIN

Norwegia

NWA

Yunani

YN

Turki

TUR

Irlandia

IRL


RUS

Polandia

POL

Ukraina

UKR


AS KND

Amerika Tengah

-

Amerika Selatan

-

Amerika Lainnya

-

JUMLAH AMERIKA

-

Australia

ALI

Selandia Baru

SLB

Oseania Lainnya

-


AFS -

KITAS

KITAP

REP

MREP

EPO

REP

MREP

EPO

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Jumlah (9)

VI. KETERANGAN JUMLAH DAN PERUBAHAN DATA ORANG ASING IZIN TINGGALTERBATAS DAN IZIN TINGGAL TETAP MENURUT KEBANGSAAN (Disalin dari Daftar SK-1-ITAS dan SK-1-ITAP) KEBANGSAAN

KODE NEGARA

(1)

(2)

Brunei Darussalam

BRI

Malaysia

MLS

Filipina

PHI

Singapura

SPO

Thailand

TAI

Vietnam

VTN

Myanmar

BMA


-

Hongkong

HKG

India

IND

Jepang

JEP

Korea Selatan

KS

Pakistan

PAK

Bangladesh

BLS

Srilanka

SAI

Taiwan

TWN

Tiongkok

RRC

Asia Lainnya

-


-

Saudi Arabia

SAU

Bahrain

BRN

Kuwait

KWT

Mesir

MES

Uni Emirat Arab

UEA

Yaman

YMN

Qatar

QAT


-


ARI

Belgia

BLG

Denmark

DMK

Perancis

PRS

Jerman

JB + JT

Italia

ITA

Belanda

BLD

Spanyol

SPL

Portugal

PGR

Swedia

SD

Swiss

SS

Inggris

ING

Finlandia

FIN

Norwegia

NWA

Yunani

YN

Turki

TUR

Irlandia

IRL


RUS

Polandia

POL

Ukraina

UKR


AS KND

Amerika Tengah

-

Amerika Selatan

-


-

Australia

ALI

Selandia Baru

SLB

Oseania Lainnya

-


AFS -

WNA Izin Tinggal Terbatas (Disalin dari Daftar SK-I-ITAS) Jumlah Penambahan Pengurangan Jumlah Bulan

WNA Izin Tinggal Tetap (Disalin dari Daftar SK-1-ITAP) Jumlah Penambahan Pengurangan Jumlah Bulan

Bulan Lalu

Bulan Ini

Bulan Ini

Ini (3+4-5)

Bulan Lalu

Bulan Ini

Bulan Ini

Ini (7+8-9)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

VII.

C

A

T

A

T

A

N

PEDOMAN PENCACAHAN SURVEI INBOUND-OUTBOUND TOURISM (VIOT)

Recommend Documents