BUKU PEDOMAN PENCACAHAN SURVEI LEMBAGA KEUANGAN TAHUN

BUKU PEDOMAN PENCACAHAN SURVEI LEMBAGA KEUANGAN TAHUN 2011-2012 PERBANKAN KONVENSIONAL, PERBANKAN SYARIAH, PEMBIAYAAN DAN MODAL VENTURA, PASAR MODAL, ASURANSI, DANA PENSIUN, PEGADAIAN, PEDAGANG VALUTA ASING, KOPERASI

2013

BADAN PUSAT STATISTIK, JAKARTA – INDONESIA

BUKU PEDOMAN PENCACAHAN SURVEI LEMBAGA KEUANGAN TAHUN 2011-2012 PERBANKAN KONVENSIONAL, PERBANKAN SYARIAH, PEMBIAYAAN DAN MODAL VENTURA, PASAR MODAL, ASURANSI, DANA PENSIUN, PEGADAIAN, PEDAGANG VALUTA ASING, KOPERASI

2013

BADAN PUSAT STATISTIK, JAKARTA – INDONESIA

KATA PENGANTAR Buku Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan 2013 ini merupakan

buku

yang

berisikan

tata

cara

pelaksanaan

dan

petunjuk

pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang akurat, tepat waktu, dan tepat sasaran, yaitu Statistik Lembaga Keuangan. Pada buku ini dijelaskan berbagai jenis daftar isian yang digunakan, konsep definisi dari rincian yang ditanyakan, disertai berbagai contoh bagaimana isian dan konsistensi antar isian. Buku pedoman ini dibuat sebagai panduan bagi Kepala Bidang Statistik Distribusi dan Kepala Seksi Keuangan dan Harga Produsen di BPS Provinsi, Kepala Seksi Statistik Distribusi di BPS Kabupaten/Kota, dan petugas/staf pengumpul data di BPS BPS Provinsi/Kabupaten/Kota, dalam melaksanakan pengumpulan data Statistik Lembaga Keuangan. Buku ini diharapkan dapat menjadi panduan acuan dalam melaksanakan tugas pengumpulan data secara baik dan optimal sesuai tujuan survei ini. Khususnya karena kuesioner yang digunakan untuk kegiatan statistik ini akan ditinggal dan diisi oleh perusahaan, maka buku ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam memecahkan masalah ketika terjadi kejanggalan dalam pengisian. Akhirnya kesungguhan semua pihak Kepala Bidang Statistik Distribusi di BPS Provinsi sebagai penanggung jawab Statistik Lembaga Keuangan, pengawas, dan petugas pengumpul data dalam memahami dan mengikuti pedoman pada buku ini dapat memegang teguh konsep definisi, dan melaksanakan tugas sesuai jadwal waktu yang ditetapkan akan membuahkan hasil “data yang akurat dan tepat waktu”. Jakarta, Oktober 2012 Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa,

Djamal S.E., M.Sc. NIP. 19520315 197503 1 003

Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2012

i

ii


DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ...................................................................................

i

DAFTAR ISI ................................................................................................ iii

BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 1 1.1. Latar Belakang ..................................................................................... 1 1.2. Tujuan .................................................................................................. 1 1.3. Cakupan ............................................................................................... 2 1.4. Jadwal Kegiatan .................................................................................... 2

BAB II METODOLOGI, DOKUMEN YANG DIGUNAKAN DAN ORGANISASI SURVEI ............................................................................... 3 2.1. Metodologi Sampling ............................................................................ 3 2.2. Dokumen Yang Digunakan ................................................................... 3 2.3. Organisasi Survei ................................................................................. 4 2.4. Tugas Pencacah Lapangan (PCL) ....................................................... 5 2.5. Konsep dan Definisi .............................................................................. 6 BAB III PEDOMAN PENGISIAN DAFTAR KUESIONER SURVEI LEMBAGA KEUANGAN 2013 ..................................................... 7 3.1. Tata Tertib Pengisian Kuesioner .......................................................... 7 3.2. Tata Cara Pengembalian Kuesioner ..................................................... 7 3.3. Tata Cara Pengisian Kuesioner ............................................................ 7 3.2.1. Pertanyaan KOR ............................................................................... 8 3.2.1.1. BLOK I: PENGENALAN TEMPAT .................................................. 8 3.2.1.2. BLOK II: KETERANGAN USAHA ................................................... 9 3.2.1.3. BLOK III: PEKERJAAN DAN BALAS JASA .................................... 11 3.2.1.4. BLOK IV: INVESTASI, KENDALA, DAN PROSPEK USAHA ......... 14 3.2.1.5. BLOK VII: CATATAN ...................................................................... 16 3.2.1.6. BLOK VIII: PENGESAHAN ............................................................. 16 3.2.1.7. BLOK IX: KETERANGAN PETUGAS ............................................. 16 3.2.2. Pertanyaan MODUL .......................................................................... 17 Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2013

iii

3.2.2.1. PERBANKAN KONVENSIONAL .................................................... 17 3.2.2.2. PERBANKAN SYARIAH ................................................................. 32 3.2.2.3. PEMBIAYAAN DAN MODAL VENTURA ........................................ 45 3.2.2.4. PENUNJANG PASAR MODAL ....................................................... 67 3.2.2.5. PERUSAHAAN PERASURANSIAN ............................................... 75 3.2.2.6. DANA PENSIUN ............................................................................. 89 3.2.2.7. PERUSAHAAN PEGADAIAN ......................................................... 113 3.2.2.8. PERUSAHAAN PEDAGANG VALUTA ASING ....................... ....... 121 3.2.2.9. USAHA KOPERASI ........................................................................ 126

iv


BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Saat ini jenis lembaga keuangan yang ada di Indonesia meliputi perbankan, non perbankan dan perusahaan penunjang lembaga keuangan. Mengingat jenis lembaga keuangan saat ini telah berkembang sangat pesat serta mempunyai arti penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka secara bertahap pemerintah telah mengatur pengembangan usahanya melalui Peraturan Pemerintah maupun Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Sejalan dengan pertumbuhan usaha lembaga keuangan tersebut Badan Pusat Statistik (BPS) dituntut untuk dapat menyediakan informasi yang benar, lengkap, dan tepat waktu untuk masing-masing jenis lembaga keuangan. Secara bertahap dan berkesinambungan informasi ini secara rutin dikumpulkan melalui kegiatan Kompilasi Data Lembaga Keuangan yang dituangkan dalam bentuk Survei Lembaga Keuangan tahunan. Mengingat jenis kegiatan lembaga keuangan yang demikian luas, maka dalam kegiatan Survei Lembaga Keuangan 2013 ruang cakup pencacahan melanjutkan Sensus Ekonomi 2006 (SE06). Kegiatan yang dicakup meliputi delapan jenis, yaitu Perbankan Konvensional, Perbankan Syariah, Perusahaan Pembiayaan dan Modal Ventura, Perasuransian, Dana Pensiun, Pegadaian, Pedagang Valuta Asing, serta Koperasi Simpan Pinjam. Sedangkan untuk usaha Penunjang Pasar Modal, walaupun konsep dan tata cara pengisian kuesioner ada di buku pedoman ini, buku publikasinya akan dipublikasikan tersendiri, terlepas dari publikasi Statistik Lembaga Keuangan 1.2. Tujuan Tujuan pencacahan perusahaan/usaha usaha lembaga keuangan adalah sebagai berikut: a.

Mendapatkan karakteristik kegiatan usaha di lembaga keuangan untuk masingmasing jenis usaha.

b.

Mendapatkan gambaran hasil transaksi usaha melalui laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba (rugi) tiap kegiatan.

c.

Menyusun kerangka sampel (sampling frame) untuk keperluan survei bidang ekonomi.

d.

Mendapatkan informasi dasar tentang berbagai permasalahan usaha di Indonesia menurut lapangan usaha, skala usaha, dan wilayah.


1

1.3. Cakupan Pencacahan perusahaan/usaha perantara keuangan ini dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, dilakukan oleh para petugas BPS daerah, baik BPS provinsi, BPS kabupaten, maupun BPS kota, meliputi semua usaha perbankan konvensional dan syariah, perusahaan pembiayaan dan modal ventura, perusahaan penunjang pasar modal, perasuransian, dana pensiun, pegadaian, pedagang valuta asing, serta koperasi simpan pinjam. 1.4. Jadwal Kegiatan a.

Pencetakan dokumen ...............……………………………….............November 2012

b.

Pengiriman dokumen ke provinsi......…………..........Desember 2012 - Januari 2013

c.

Pencacahan/pemeriksaan dokumen ..................…………….........Januari–Mei 2013

d.

Pengembalian dokumen hasil pencacahan dari daerah….…...……………………………………………..........Februari – Mei 2013

e.

Pengolahan dokumen di BPS...............…………………................Maret – Juni 2013

f.

Penyiapan naskah dan pencetakan publikasi ................…..........................Juli 2013

2


BAB II METODOLOGI, DOKUMEN YANG DIGUNAKAN, DAN ORGANISASI SURVEI

2.1. Metodologi Sampling a. Metode Pengumpulan Data 1.

Unit pencacahan Survei Lembaga Keuangan ini pada umumnya adalah establishment/perusahaan, kecuali perusahaan Pegadaian, sebagai unit pencacahannya adalah kantor cabang. Survei Lembaga Keuangan ini mencakup 7000 responden yang tersebar di 33 provinsi, pencacahan umumnya dilakukan secara sensus. Namun untuk jenis kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Koperasi Simpan Pinjam dilakukan penarikan sampel, mengingat populasi yang ada cukup besar.

2.

Wawancara langsung jika memungkinkan, apabila tidak selesai daftar dapat ditinggal (petugas dapat memberikan waktu sekitar satu minggu bagi perusahaan untuk mengisinya).

b. Responden Responden adalah pengusaha atau orang yang mengetahui tentang pengelolaan usaha perantara keuangan. 2.2. Dokumen Yang Digunakan Karena beragamnya jenis kegiatan pada sektor Lembaga Keuangan, maka dokumen yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan kuesioner sebagai berikut: a. Kuesioner untuk Perusahaan Perbankan Konvensional b. Kuesioner untuk Perusahaan Perbankan Syariah c. Kuesioner untuk Perusahaan Pembiayaan dan Modal Ventura d. Kuesioner untuk Perusahaan Perasuransian e. Kuesioner untuk Perusahaan Dana Pensiun f.

Kuesioner untuk Perusahaan Pegadaian

g. Kuesioner untuk Perusahaan Pedagang Valuta Asing h. Kuesioner untuk Koperasi Simpan Pinjam Di luar dari publikasi SLK, dalam buku pedoman ini terdapat pedoman pengisian kuesioner lain, yaitu Kuesioner untuk Perusahaan Penunjang Pasar Modal


3

BANYAKNYA RESPONDEN DALAM RANGKA SURVEI LEMBAGA KEUANGAN MENURUT PROVINSI DAN JENIS LEMBAGA KEUANGAN TAHUN 2013 Provinsi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

(1) NAD Sumut Sumbar Riau Jambi Sumsel Bengkulu Lampung Kepulauan Babel Kepri DKI Jakarta Jabar Jateng D.I Yogyakarta Jatim Banten Bali NTB NTT Kalbar Kalteng Kalsel Kaltim Sulut Sulteng Sulsel Sultra Gorontalo Sulbar Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Jumlah

BKV (2) 6 62 111 31 8 21 4 31 1 20 104 170 162 61 170 80 102 71 8 21 2 31 21 21 8 31 7 4 1 3 1 0 7 1381

BSI (3) 10 8 6 4 0 1 2 5 1 1 10 28 20 10 28 8 1 3 0 0 0 1 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 1 156

PMV (4) 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 226 4 8 1 4 3 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 0 0 1 0 0 1 271

Jenis Kegiatan PPM PPA PDP (5) (6) (7) 1 3 3 1 1 4 1 2 0 1 135 366 194 3 28 1 9 7 18 3 3 4 1 2 1 1 1 2 1 1 3 1 0 0 1 0 0 1 135 373 296

PGD (8) 13 40 10 9 4 11 1 8 6 9 47 95 152 29 163 10 19 30 26 18 5 11 30 21 10 63 9 6 0 5 4 3 11 878

PVA (9) 1 47 3 20 0 1 0 4 0 114 288 37 18 14 49 17 116 9 3 23 0 1 2 3 0 5 0 0 0 1 0 0 2 778

KSP (10) 47 136 62 75 43 76 45 73 27 12 78 147 470 87 493 73 101 152 49 38 43 50 47 40 37 68 36 24 18 16 19 20 30 2732

Jumlah (11) 79 297 196 141 57 115 54 124 35 157 1448 512 840 209 925 197 346 267 89 102 52 96 104 88 57 179 54 34 19 27 24 23 53 7000

Keterangan: BKV : Perbankan Konvensional BSI : Perbankan Syariah PMV : Pembiayaan dan Modal Ventura PPM : Penunjang Pasar Modal PPA : Perusahaan Peasuransian PDP : Perusahaan Dana Pensiun PGD : Pegadaian PVA : Pedagang Valuta Asing KSP : Koperasi Simpan Pinjam

2.3. Organisasi Survei Untuk memperlancar pelaksanaan lapangan pencacahan perusahaan/usaha Lembaga Keuangan, struktur organisasi lapangan telah ditentukan sebagai berikut : a.

Arus Dokumen Dokumen dikirim dari Badan Pusat Statistik ke BPS Provinsi yang kemudian dibagikan

kepada

petugas

pengawas/pemeriksa

yang

selanjutnya

akan

didistribusikan kepada petugas pengumpul data (pencacah). Setelah pencacahan

4


selesai, petugas pengumpul data menyerahkan kuesioner Perusahaan Perbankan Konvensional

sampai

dengan

Usaha

Kopreasi

Simpan

Pinjam

kepada

pengawas/pemeriksa untuk diperiksa. Kemudian kuesioner-kuesioner tersebut diteruskan oleh pengawas/pemeriksa ke BPS Provinsi untuk diperiksa ulang sekali lagi baik kelengkapan isian maupun konsistensinya. Dokumen berupa kuesioner tersebut dikirim ke Badan Pusat Statistik Cq. Direktur Statistik Keuangan, Teknologi Informasi dan Pariwisata Up. Sub Direktorat Statistik Keuangan. b.

Alur Pengiriman Dokumen

BPS

BPS PROVINSI

PENGAWAS

PENCACAH

Dokumen

2.4. Tugas Pencacah Lapangan (PCL) a.

Melakukan pencacahan setiap perusahaan/usaha dengan menggunakan Kuesioner Perusahaan Perbankan Konvensional sampai dengan Usaha Koperasi Simpan Pinjam berdasarkan Daftar Sampel Survei Lembaga Keuangan 2013.

b.

Mengikuti

pertemuan

dengan

Pengawas/KSK

untuk

membahas

berbagai

temuan/masalah yang ditemukan di lapangan dan cara mengatasinya. c.

Melakukan kunjungan ulang terhadap responden yang bermasalah dengan disertai Pengawas/KSK.

d.

Menyerahkan seluruh dokumen hasil pencacahan ke Pengawas/KSK.

e.

Menepati jadwal pelaksanaan pencacahan Survei Lembaga Keuangan.


5

2.5. Konsep dan Definisi a. Usaha adalah suatu kegiatan ekonomi yang bertujuan menghasilkan barang/jasa untuk diperjual-belikan atau ditukar dengan barang lain, dan ada seorang atau lebih yang bertanggungjawab/menanggung resiko. b. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus, yang didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. c. Badan hukum adalah bentuk pengesahan suatu perusahaan/usaha pada waktu pendirian yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang berwenang.

6


BAB III

PEDOMAN PENGISIAN KUESIONER SURVEI LEMBAGA KEUANGAN 2013 Dokumen Pencacahan Perusahaan/Usaha Perantara Keuangan pada Survei Lembaga Keuangan 2013 adalah kuesioner Perbankan Konvensional sampai dengan Koperasi Simpan Pinjam. 3.1.

Tata Tertib Pengisian Kuesioner a. Semua pengisian daftar harus menggunakan pensil hitam. b. Isian harus ditulis dengan jelas dan mudah dibaca. Penulisan menggunakan huruf kapital (balok), tidak boleh disingkat, kecuali singkatan yang sudah umum. Angka harus ditulis dengan angka biasa (bukan angka romawi). c. Perhatikan instruksi/rambu-rambu tata cara pengisian di setiap pertanyaan. d. Pengisian daftar menggunakan beberapa cara: 1. Mengisi keterangan/jawaban pada tempat yang tersedia. 2. Penulisan angka ke dalam kotak mengikuti kaidah penuh tepi kanan (right justified).

3.2.

Tata Cara Pengembalian Kuesioner a.

Pastikan identitas perusahaan pada Blok 1 Bagian II sama dengan identitas perusahaan yang ditulis pada Blok 1 Rincian I.

b.

Kirimkan kuesioner Bagian I yang sudah terisi lengkap tanpa harus menunggu penyelesaian kuesioner Bagian II.

c.

Kirimkan kuesioner Bagian II jika sudah terisi lengkap

Khusus pada kuesioner Penunjang Pasar Modal, pengembalian kuesionernya dilakukan satu kali tanpa ada pembagian seperti kuesioner SLK lainnya. 3.3.

Tata Cara Pengisian Kuesioner Seluruh kuesioner SLK 2013 terdiri atas 9 (sembilan) blok pertanyaan, kecuali

Kuesioner Dana Pensiun yang terdiri atas 12 blok pertanyaan. Empat blok pertama dapat dikelompokkan ke dalam kuesioner Bagian I dan dan sisanya masuk ke dalam kelompok kuesioner Bagian II. Kuesioner Bagian I memuat 4 (empat) blok pertanyaan, yaitu: 1.

Blok I

Pengenalan Tempat

2.

Blok II

Keterangan Usaha

3.

Blok III Pekerja dan Balas Jasa Pekerja Tahun 2012

4.

Blok IV Investasi, Kendala dan Prospek Usaha


7

Kuesioner Bagian II memuat 5 (lima) blok pertanyaan, yakni: 1.

Blok V

Laba Rugi Perusahaan

2.

Blok VI Neraca Perusahaan

3.

Blok VII Catatan

4.

Blok VIII Pengesahan

5.

Blok IX Keterangan Petugas

Khususnya pada kuesioner Dana Pensiun, jumlah blok pada Bagian II kuesioner ini terdiri atas 8 (delapan) blok pertanyaan 1.

Blok V

Laporan Aktiva Bersih Perusahaan

2.

Blok VI Laporan Aktiva Bersih Perusahaan

3.

Blok VII Perhitungan Hasil Usaha

4.

Blok VIII Neraca Perusahaan

5.

Blok IX Laporan Arus Kas Perusahaan

6.

Blok X

7.

Blok XI Pengesahan

8.

Blok XII Keterangan Petugas

Catatan

Berdasarkan jenis pertanyaan, kuesioner SLK 2013 dapat dibedakan ke dalam dua jenis, yakni jenis pertanyaan Kor dan Modul. 3.3.1.

PERTANYAAN KOR

3.3.1.1.

BLOK I: PENGENALAN TEMPAT Tujuan blok ini untuk mencatat identitas responden, dalam hal ini adalah

perusahaaan/usaha lembaga keuangan. Identitas ini digunakan untuk memudahkan proses pengolahan dan untuk mengetahui kelengkapan pemasukan daftar. Apabila pada waktu kunjungan responden tidak dapat langsung wawancara (daftar ditinggal), maka pengisian pada blok ini ditulis terlebih dahulu. Rincian 1 s.d 7: Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa, Nama dan Alamat Lengkap perusahaan, serta Contact person perusahaan Menyalin dari Daftar Sampel Perusahaan/Usaha Lembaga Keuangan yang akan dicacah. Penulisan nama dan alamat perusahaan, apabila nama dan alamat perusahaan pada waktu dilakukan pencacahan berubah/berbeda (tidak sesuai dengan Daftar Sampel Perusahaan/Usaha Lembaga Keuangan), maka tuliskan nama dan alamat perusahaan yang sebenarnya pada Daftar Sampel Perusahaan/Usaha Lembaga Keuangan diperbaiki.

8


Apabila nama dan alamat perusahaan pada waktu dilakukan pencacahan berubah (tidak sesuai dengan “Daftar Sampel Perusahaan/Usaha Lembaga Keuangan”), maka tuliskan nama dan alamat perusahaan terbaru tersebut pada blok catatan, beri keterangan. 3.3.1.2.

BLOK II: KETERANGAN USAHA

Rincian 1: Bentuk badan hukum/badan usaha. Badan

hukum

perusahaan/usaha

adalah

bentuk

pengesahan

suatu

perusahaan/usaha pada waktu pendirian yang dilakukan oleh instansi pemerintah (departemen terkait) yang diperkuat dengan bukti tertulis atau akte. Bentuk badan usaha yang dimaksud adalah: 1. Perseroan Terbatas (PT)/PT (Persero)/Perum Perseroan Terbatas (PT): perusahaan yang berstatus badan hukum, didirikan dengan modal yang terbagi dalam saham-saham dan pemegang saham bertanggung jawab terbatas sesuai nilai nominal saham yang dimiliki. PT

(Persero):

perusahaan

yang

saham-sahamnya

dimiliki

oleh

negara

(pemerintah), dan kekayaan perusahaan dipisahkan dari kekayaan negara, dengan tujuan mencari keuntungan maksimal dengan menggunakan faktor-faktor produksi secara efisien. Perusahaan Umum Negara (Perum): perusahaan yang bukan semata-mata bertujuan mencari keuntungan, melainkan untuk melayani kepentingan umum masyarakat di bidang jasa-jasa vital (public utilities). Usaha yang dijalankan memperhatikan segi efisiensi, efektivitas, ekonomis serta bentuk pelayanan yang baik. Seluruh modal perusahaan dimiliki negara yang dipisahkan dari kekayaan negara serta dapat memperoleh kredit dalam bentuk obligasi, dan diberi kebebasan bergerak untuk mengadakan perjanjian, kontak dan hubungan dengan perusahaan lain. 2. Koperasi: organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orangorang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. 3. Perseroan

Komanditer/Commanditair

Venootschap

(CV):

suatu

bentuk

perjanjian kerjasama untuk berusaha antara orang-orang yang bersedia memimpin, mengatur perusahaan dan bertanggung jawab penuh atas kekayaan pribadinya, dengan orang-orang yang memberikan pinjaman dan tidak bersedia memimpin

perusahaan

serta

bertanggung

jawab

pada

kekayaan

yang

diikutsertakan dalam perusahaan tersebut.


9

4. Firma: suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama, masing-masing anggota firma bertanggung jawab sepenuhnya atas segala perikatan. Laba dan rugi dari perusahaan dibagi dan ditanggung bersama. 5. Yayasan: sebuah badan hukum dengan kekayaan yang dipisahkan. Tujuan pendiriannya dititikberatkan pada usaha-usaha sosial dan bukan untuk mencari keuntungan. 6. Perwakilan Perusahaan Asing: bentuk badan hukum suatu perusahaan yang mengikuti nama bentuk badan hukum perusahaan yang membawahinya di luar wilayah Indonesia. Contoh : Ltd. (Limited), Corp. (Corporation). 7. Perorangan: suatu kegiatan usaha yang ditangani secara perorangan tanpa bentuk badan hukum maupun usaha. Rincian 2: Tahun mulai beroperasi secara komersial. Tahun mulai beroperasi secara komersial adalah tahun pertama kali perusahaan melayani/menghasilkan jasa secara komersial sesuai dengan akte pendirian perusahaan. Apabila berubah bentuk badan hukum/usahanya, maka yang ditulis adalah tahun pada bentuk badan hukum/usaha terakhir. Catatan: Apabila perusahaan pernah mengalami masa tidak beroperasi (tidak aktif), maka tahun berdiri yang ditulis tetap tahun yang lama, kecuali setelah masa tidak aktif tersebut perusahaan yang bersangkutan berubah bentuk badan hukum/usahanya. Rincian 3.a: Apakah mempunyai unit penelitian dan pengembangan (litbang)? Cukup jelas. Rincian 3.b: Apakah selama tahun 2012 perusahaan/usaha melakukan inovasi? Cukup jelas. Rincian 3.c: Jika 'ya', bentuk inovasinya: Jawaban bisa lebih dari satu kode yang dilingkari. 1. Inovasi produk adalah pengembangan produk baru yang lebih baik (fisik atau harga). 2. Inovasi proses adalah pengembangan baru dalam proses pelayanan dengan tujuan efisiensi waktu dan biaya. 3. Inovasi manajemen adalah pengembangan baru dalam pengelolaan kegiatan. 3.3.1.3.

BLOK III: PEKERJA DAN BALAS JASA PEKERJA Blok ini digunakan untuk mencatat banyaknya pekerja/karyawan tetap dan

10


kontrak dibayar (yang berwarga negara Indonesia) yang dirinci menurut jenjang pendidikan dan jenis kelamin, pekerja tidak tetap, karyawan berkewarganegaraan asing (WNA), pekerja tidak dibayar, dan balas jasa pekerja selama setahun yang lalu. Rincian 1: Pekerja/karyawan tetap dan pekerja kontrak pada tahun 2012 menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan. Pekerja dibayar: pekerja yang bekerja pada perusahaan dengan mendapat upah/gaji dan tunjangan lainnya dari perusahaan tersebut, baik berupa uang maupun barang. Pekerja tetap: pekerja yang bekerja pada perusahaan dengan mendapat upah/gaji secara tetap, tidak tergantung pada absensi/kehadiran pekerja tersebut, dan apabila diberhentikan biasanya mendapat pesangon. Pekerja kontrak: pekerja yang bekerja dengan perjanjian kontrak kerja dengan batas waktu tertentu. Pekerja tidak tetap: pekerja yang bekerja pada perusahaan dan mendapat upah/gaji dengan memperhitungkan jumlah hari masuk kerja/prestasi, dan apabila diberhentikan biasanya tidak mendapat pesangon. Pekerja asing: pekerja yang bukan warga negara Indonesia dan bekerja dengan mendapat upah/gaji secara tetap atau yang bekerja dengan perjanjian tertentu (sebagai pekerja kontrak). Jenjang

pendidikan:

diselesaikan/ditamatkan

tingkat dengan

pendidikan

memperoleh

tertinggi

sertifikat

yang

kelulusan.

telah Contoh:

Seorang pekerja yang pernah kuliah tetapi tidak selesai, dianggap tamat SMA. Jenjang pendidikan diantaranya: a. Tamat SMP: mereka yang tamat Sekolah Menengah Pertama, MULO, HBS 3 tahun, Sekolah Luar Biasa Menengah Tingkat Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Kepandaian Putri, Sekolah Menengah Ekonomi Pertama, Sekolah Teknik, Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama, Sekolah Ketrampilan Kejuruan 4 tahun, Sekolah Usaha Tani, Sekolah Pertanian Menengah Pertama, Sekolah Guru Bantu, Pendidikan Guru Agama 4 tahun, Kursus Pegawai Administrasi, Kursus Karyawan Perusahaan, dan Pendidikan Pegawai Urusan Peradilan Agama. b. Tamat SMA: mereka yang tamat dari SMTA umum dan SMTA kejuruan, seperti Sekolah Menengah Atas, HBS 5 tahun, AMS, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial, Sekolah Menengah Industri Kerajinan, Sekolah Menengah Seni Rupa, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia, Sekolah Menengah

Musik,

Sekolah

Teknologi

Menengah

Pembangunan,

Sekolah

Menengah Ekonomi Atas, Sekolah Teknologi Menengah, Sekolah Menengah Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2013

11

Teknologi

Pertanian,

Sekolah

Menengah

Teknologi

Perkapalan,

Sekolah

Menengah Teknologi Pertambangan, Sekolah Menengah Teknologi Grafika, Sekolah Guru Olah Raga, Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama, Pendidikan Guru Agama 6 tahun, Sekolah Guru Taman Kanak-Kanak, Kursus Pendidikan Guru, Sekolah Analisis Menengah Kimia Atas, Sekolah Asisten Apoteker, Sekolah Bidan, Sekolah Pengatur Rontgen, dan Kursus Pegawai Administrasi Atas. c. D I/D II: mereka yang tamat Diploma I atau Diploma II pada suatu pendidikan yang khusus diberikan untuk program diploma. Program Akta I dan Akta II termasuk dalam jenjang pendidikan program Diploma I atau Diploma II. d. Sarjana Muda/Diploma III: mereka yang tamat Akademi/Diploma III/ Akta III atau yang telah mendapatkan gelar sarjana muda pada suatu fakultas, misalnya: Akademi Seni Musik Indonesia, Akademi Seni Tari Indonesia, Akademi Bahasa Asing,

Akademi

Pemerintahan

Dalam

Negeri.

Bagi

fakultas

yang tidak

mengeluarkan gelar sarjana muda maka mereka yang menempuh pendidikan sampai semester 8 atau 9 dan belum tamat tetap dimasukkan sebagai tamat SLTA. e. D IV dan S1: mereka yang tamat program pendidikan diploma IV dan sarjana (Strata 1) pada umumnya mereka yang menamatkan pendidikan pada suatu universitas/institut/sekolah tinggi. f. S2/S3: mereka yang menyelesaikan pendidikan pasca sarjana, doktor, spesialis 1 dan 2 pada suatu universitas/institut/sekolah tinggi. Rincian 2: Pekerja tidak tetap. Cukup jelas. Rincian 3: Pekerja asing. Pengisiannya agar memperhatikan 1) Pekerja Tetap 2) Pekerja Kontrak Rincian 4: Total pekerja. Total pekerja = rincian 1.g kol (6) + rincian 2 + rincian 3.a + rincian 3.b Rincian 5: Balas jasa pekerja tetap dan pekerja kontrak selama tahun 2012 Balas jasa pekerja adalah balas jasa kepada semua pekerja yang ikut dalam kegiatan pelayanan jasa (natura). Balas jasa pekerja yang berbentuk jasa dinilai atas dasar harga pasar pada saat pelayanan konsumen. Penjelasan: 1. Bila perusahaan/usaha memberikan barang kepada pekerjanya dengan harga dibawah harga jual perusahaan, maka selisih antara harga tersebut dimasukkan 12


sebagai balas jasa pekerja. 2. Bila perusahaan/usaha menyediakan fasilitas perumahan dan kendaraan yang diserahkan pemakaiannya tanpa bayar kepada pekerja, maka penilaiannya dapat dilakukan dengan taksiran nilai sewa atau nilai penyusutan selama referensi waktu survei. 3. Pengeluaran untuk pakaian kerja (wearpack) yang diberikan secara cuma-cuma kepada pekerja tidak digolongkan sebagai balas jasa pekerja dalam bentuk barang, kecuali pakaian yang dapat dipakai diluar jam kerja seperti untuk pesta atau rekreasi. 4. Pengeluaran makanan dan minuman dalam rangka meningkatkan produktivitas pekerja tidak dimasukkan kedalam balas jasa pekerja. 5. Bila perusahaan/usaha menyediakan dana untuk biaya penggantian obat-obatan, perawatan, hiburan seperti pemberian tiket bioskop yang biasanya sudah diatur dalam peraturan kesejahteraan pekerja, maka pengeluaran tersebut digolongkan ke dalam balas jasa pekerja. Balas jasa pekerja terdiri dari: a. Upah/gaji: pengeluaran perusahaan untuk balas jasa pekerja/karyawan, sebelum dikurangi pajak baik dalam bentuk uang maupun barang. Perkiraan sewa rumah dinas, fasilitas kendaraan dan sejenisnya dimasukkan dalam upah dan gaji walaupun tidak tertulis dalam neraca (catatan) perusahaan. Upah/gaji yang sudah seharusnya dikeluarkan tetapi belum dibayarkan tetap dimasukkan di rincian upah/gaji. b. Upah lembur: upah yang diberikan/dibayarkan kepada pekerja/karyawan yang bekerja di luar jam kerja biasa. c. Hadiah, bonus dan sejenisnya: pengeluaran perusahaan/usaha berupa uang dan atau barang yang diberikan kepada pekerja/karyawan karena prestasi pekerja/karyawan kepada perusahaan. Hadiah: pengeluaran perusahaan berupa uang dan/atau barang yang diberikan kepada pekerja/karyawan, biasanya karena prestasi pekerja/karyawan kepada perusahaan. Bonus: pengeluaran perusahaan berupa uang dan/atau barang yang diberikan kepada pekerja/karyawan, karena perusahaan mengalami keuntungan, biasanya diberikan pada akhir tahun. d. Iuran dana pensiun, tunjangan sosial dan sejenisnya: iuran yang disetorkan kepada badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi pekerja/karyawan sebagai peserta. Asuransi tenaga kerja: pengeluaran perusahaan yang dibayarkan secara teratur kepada yayasan/badan yang menangani masalah asuransi tenaga kerja atas Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2013

13

nama pekerja/karyawan, yang terdiri dari: 1. Asuransi kesehatan: biaya perusahaan yang dibayarkan secara teratur kepada yayasan/lembaga yang menangani masalah asuransi kesehatan atas nama pekerja/karyawan. 2. Asuransi kecelakaan: biaya perusahaan yang dibayarkan secara teratur kepada yayasan/lembaga yang menangani masalah asuransi kecelakaan atas nama pekerja/karyawan. 3. Asuransi jiwa: biaya perusahaan yang dibayarkan secara teratur kepada yayasan/lembaga

yang

menangani

masalah

asuransi

jiwa

atas

nama

pekerja/karyawan. Rincian 6: Balas jasa untuk pekerja tidak tetap. Cukup jelas. Rincian 7: Balas jasa untuk pekerja asing. Cukup jelas. Rincian 8: Total balas jasa. Total balas jasa = rincian 5.f kolom (4) + rincian 6 + rincian 7.a + rincian 7.b.

3.3.1.4.

BLOK IV: INVESTASI, KENDALA, DAN PROSPEK USAHA Blok ini untuk mengetahui struktur permodalan, kondisi perusahaan/usaha jika

dibandingkan dengan keadaan setahun yang lalu, dan kendala-kendala yang dialami pengusaha, serta prospek perusahaan/usaha ke depan. Rincian 1.a: Status penanaman modal. Status permodalan: permodalan utama yang diperoleh perusahaan pada waktu pendirian dan berdasarkan keputusan yang diberikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pemahaman tentang PMDN dan PMA sebagai berikut: 1. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Suatu perusahaan dikatakan mempunyai fasilitas permodalan PMDN apabila perusahaan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari BKPM bahwa usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan serta persyaratan penanaman modal dalam negeri yang berlaku. 2. Penanaman Modal Asing (PMA) Suatu perusahaan dikatakan mempunyai fasilitas permodalan PMA apabila perusahaan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari presiden melalui BKPM bahwa usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan 14


serta persyaratan penanaman modal asing yang berlaku. 3. Non Fasilitas Suatu perusahaan yang status permodalannya dikelompokkan dalam kategori ini apabila permodalan perusahaan dalam rangka usahanya tidak mendapat fasilitas dari BKPM atau BKPMD. Catatan: Perusahaan dalam kategori ini dapat terdiri dari: a. Perusahaan yang belum/tidak pernah mengajukan permohonan tentang fasilitas permodalannya kepada BKPM atau kepada presiden. b. Perusahaan

yang

telah

mengajukan

permohonan

tentang

fasilitas

permodalannya tetapi belum disetujui oleh presiden atau oleh BKPM (masih dalam proses). Rincian 1.b: Jika rincian 1.a berkode 2 (PMA) negara utama penanam modal. Cukup jelas. Rincian 2.a: Persentase permodalan. Sumber modal suatu perusahaan terdiri dari modal yang berasal dari: a. Pemerintah Pusat adalah modal perusahaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Contoh: Modal perusahaan yang berasal dari BUMN. b. Pemerintah Daerah adalah modal perusahaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Contoh: Modal perusahaan yang berasal dari BUMD. c. Swasta Nasional adalah modal perusahaan berasal dari Badan Usaha Swasta Nasional dan atau warga negara Indonesia. Contoh: Modal perusahaan yang berasal dari Bank swasta nasional d. Asing adalah modal perusahaan yang berasal dari pemerintah asing, warga negara asing dan atau pihak asing. Rincian 2.b: Apakah ada kepemilikan saham/modal asing secara individual ≥ 10%? Cukup jelas. Rincian 2.c: Apakah perusahaan memiliki penyertaan modal di perusahaan luar negeri ≥ 10 % dari aset yang dimiliki? Cukup jelas. Rincian 3.a: Apakah ada pekerja di perusahaan ini yang pernah mengikuti bimbingan dan pelatihan? Cukup jelas.


15

Rincian 3.b: Jika ”ada”, bimbingan dan pelatihan tersebut diselenggarakan oleh: Cukup jelas. Rincian 3.c: Jenis bimbingan dan pelatihan yang diikuti: Pelatihan

manajerial:

jenis

pelatihan

untuk

meningkatkan

ketrampilan,

pengelolaan usaha secara umum. Pelatihan ketrampilan/teknik produksi: jenis pelatihan untuk meningkatkan kemampuan/ketrampilan dalam teknik produksi. Pelatihan pemasaran: jenis pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan tentang pemasaran, seperti cara mempelajari kebutuhan dan keinginan konsumen, cara melakukan penjualan dan promosi. Pelatihan lainnya: pelatihan selain yang disebutkan diatas. Rincian 4.a: Apakah perusahaan ini menjual jasa kepada perusahaan/perorangan bukan penduduk Indonesia? Cukup jelas. Rincian 4.b: Apakah perusahaan ini membeli jasa dari perusahaan/perorangan bukan penduduk Indonesia? Cukup jelas. Rincian 5: 3.3.1.5.

Apakah perusahaan memiliki aset di luar negeri? Cukup jelas.

BLOK VII: CATATAN Blok ini digunakan untuk memberikan catatan mengenai isian-isian daftar.

Berikan catatan catatan jika diperlukan dengan singkat dan jelas. Blok ini sama dengan Blok X pada kuesioner Dana Pensiun. 3.3.1.6.

BLOK VIII: PENGESAHAN Blok ini bertujuan untuk mengetahui bahwa jawaban yang diberikan dalam

daftar diketahui oleh yang bertanggung jawab dalam perusahaan tersebut. Dilengkapi dengan nama, jabatan dan tanda tangan responden (yang memberi jawaban) serta cap perusahaan. Hal ini berguna sekali jika dibutuhkan adanya kunjungan ulang. Blok ini sama dengan Blok XI pada kuesioner Dana Pensiun. 3.3.1.7.

BLOK IX: KETERANGAN PETUGAS Blok ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban petugas, baik yang

melakukan pencacahan maupun pengawasan pada waktu pelaksanaan kegiatan. Blok ini sama dengan Blok XII pada kuesioner Dana Pensiun. 16


3.3.2.

PERTANYAAN MODUL Pertanyaan modul secara umum membedakan jenis perusahaan/usaha pada

usaha lembaga keuangan menjadi 3 (tiga) blok pertanyaan yaitu: 1. Blok II

: Keterangan Usaha

2. Blok V

: Laporan Laba/Rugi Tahun 2011-2012

3. Blok VI

: Neraca per 31 Desember Tahun 2011 dan 2012

Pertanyaan modul jenis perusahaan Dana Pensiun dibedakan pada 6 (enam) blok pertanyaan, yaitu: 1. Blok II

: Keterangan Usaha (mulai dari rincian 4)

2. Blok V

: Laporan Aktiva Bersih Dana Pensiun per 31 Desember Tahun 2011 dan 2012

3. Blok VI

: Laporan Perubahan Aktiva Bersih Dana Pensiun Tahun 2011-2012

4. Blok VII

: Perhitungan Hasil Usaha Dana Pensiun Tahun 2011-2012

5. Blok VIII

: Neraca Dana Pensiun per 31 Desember Tahun 2011 dan 2012

6. Blok IX

: Laporan Arus Kas Dana Pensiun Tahun 2011-2012

3.3.2.1.

PERBANKAN KONVENSIONAL Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam

bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit baik untuk keperluan pembiayaan usaha atau untuk konsumsi dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. BLOK II: KETERANGAN USAHA Rincian 4: Jenis Bank. Jenis bank dibedakan menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Umum: perusahaan perbankan yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan serta menyalurkan kembali dananya dalam bentuk kredit, selain itu juga memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Termasuk dalam bank umum ini adalah semua jenis bank, baik bank devisa maupun non devisa, yang menpunyai badan hukum persero, perusahaan daerah, koperasi, dan perseroan terbatas. Bank Perkreditan Rakyat (BPR): perusahaan atau usaha perbankan yang hanya menerima simpanan dalam bentuk tabungan serta memberikan kredit berskala kecil dalam jangka pendek kepada masyarakat dalam wilayah kerja tertentu yang umumnya bersifat lokal, dan kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk badan hukum BPR adalah perusahaan daerah, koperasi, perseroan terbatas dan bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2013

17

Jika rincian 4 berkode 1 pertanyaan dilanjutkan ke rincian 5 (Khusus Kelompok

Bank Umum), tetapi jika rincian 4 berkode 2 pertanyaan

dilanjutkan ke rincian 6 (Khusus Kelompok Bank Perkreditan Rakyat). Rincian 5: Khusus Kelompok Bank Umum. Rincian ini terisi jika rincian 4 berkode 1. Pilihlah salah satu kode yang sesuai dengan keadaan responden. Bank Pemerintah/BUMN/Persero: Bank Milik Negara yang sebagian besar sahamnya (minimal 51%) dimiliki oleh pemerintah. Contoh: Bank Nasional Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BNI), Bank Mandiri. Bank Pembangunan Daerah: bank yang didirikan dengan undang-undang tersendiri yaitu UU No. 13 tahun 1962 dan harus berbadan hukum Perusahaan Daerah sesuai dengan Undang-undang No. 7 tahun 1992 yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah masing-masing. Contoh: Bank Jabar, Bank DKI, Bank Nagari. Bank Campuran: bank umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh warga negara dan atau badan hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh warga negara Indonesia, dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri. Contoh: Bank Finconesia, Bank Merincorp, Bank Multicor . Bank Asing: bank umum yang seluruh sahamnya dimiliki oleh asing. Contoh: Bank ABN AMRO, Citybank, Hongkong Shanghai Bank Corp. (HSBC). Bank Swasta Nasional Devisa: bank yang seluruh sahamnya dimiliki swasta nasional yang dalam melakukan kegiatannya dapat melakukan transaksi dengan valuta asing. Contoh: Bank Central Asia (BCA), Bank Lippo. Bank Swasta Nasional Non Devisa: bank yang seluruh sahamnya dimiliki swasta nasional yang dalam melakukan kegiatannya tidak dapat melakukan transaksi dengan valuta asing. Contoh: Bank Indomonex, Bank Yudha Bhakti, Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN). Rincian 6: Khusus Kantor Pusat / Induk. Tuliskan banyaknya Kantor Cabang yang dimiliki oleh Kantor Pusat/Induk. Kantor Cabang: unit usaha dari suatu bank yang diperkenankan menjalankan semua jenis usaha bank dan menyelenggarakan tata usaha/pembukuan tersendiri, tetapi dalam mengatur usahanya itu tunduk pada segala ketentuan yang diberlakukan oleh kantor pusat bank tersebut. Kantor Cabang Pembantu: kantor di bawah kantor cabang yang kegiatan usahanya membantu kantor cabang induknya, dengan alamat tempat usaha yang 18


jelas dimana kantor cabang pembantu tersebut melakukan usahanya. Kantor Kas / Unit Pembantu: kantor bank yang melakukan kegiatan pelayanan kas dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana kantor kas tersebut melakukan usahanya, termasuk memberikan pelayanan kepada nasabah baru. Anjungan Tunai Mandiri (ATM): merupakan salah satu perangkat perbankan elektronis yang kegiatannya meliputi pelayanan kas atau non kas yang dilakukan dengan menggunakan sarana mesin elektronis yang berlokasi baik di dalam maupun di luar kantor bank, yang dapat melakukan pelayanan antara lain penarikan atau penyetoran secara tunai, pembayaran melalui pemindahbukuan, transfer antar bank dan/atau memperoleh informasi mengenai saldo/mutasi rekening nasabah. Rincian 7: Khusus Kelompok Bank Perkreditan Rakyat. Rincian ini terisi jika rincian 4 berkode 2. Pilihlah salah satu kode yang sesuai dengan keadaan responden. BPR (Pakto 27): BPR yang memperoleh izin usaha atas dasar Kep. Menteri Keuangan No.1064/KMK.OO/1988 dan didirikan setelah tanggal 27 Oktober 1988, contoh: PT. BPR Binadana Makmur, PT. BPR Pijer Podi Kekelengen, PT. BPR Prima Mertoyudan Sejahtera. Bank Karya Produksi Desa (BKPD): Lembaga Non Badan Kredit Desa (BKD) milik Pemerintah Daerah dan terdapat di Jawa Barat, contoh: PD BPR BKPD Manonjaya, PD BPR BKPD Cidahu, PD BPR BKPD Kadipaten. BPR eks Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP): BPR yang baru memperoleh izin usaha atas dasar Kep. Menteri Keuangan dan telah berdiri sebelum 27 oktober 1988 dalam bentuk LDKP, contoh: PD BPR LPK Cibitung, PD BPR LKP Aikmel, PD BPR BKK Purworejo. Bank Pasar: bank yang wilayah usahanya terbatas pada suatu pasar/lingkungan tertentu dengan menerima simpanan dan memberikan kredit uang kepada pedagang, contoh: PD Bank Pasar Arjawinangun, PT Bank Pasar Gunung Merbabu, PD BPR BAPAS 69. LDKP: BPR yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah atau Surat Keputusan Gubernur masing-masing provinsi seperti LKP (Lembaga Kredit Pedesaan) di Jawa Barat, BKK (Badan Kredit Kecamatan) di Jawa Tengah, BUKP (Badan Usaha Kredit Pedesaan) di Yogyakarta, KURK (Kredit Usaha Rakyat Kecil) di Jawa Timur, contoh: LKURK Karangmojo, BUKP Kecamatan Wates. Bank Desa: badan usaha milik desa yang daerah usahanya hanya meliputi wilayah desa yang bersangkutan dan umumnya hanya melayani kegiatan kredit dalam bentuk uang bagi penduduk desa yang bersangkutan, contoh: Bank Desa Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2013

19

Bancangan, BKD Gebang. Lumbung Desa: badan usaha milik desa yang daerah usahanya hanya meliputi wilayah desa yang bersangkutan dan umumnya hanya melayani kredit dalam bentuk makanan pokok, seperti padi, jagung dan lainnya bagi penduduk desa setempat. Namun ada pula sebagian lumbung desa yang memberi kredit dalam bentuk uang, contoh: Lumbung Desa Sambit, Lumbung Desa Kaliwungu Lor.

Rincian 8: Jenis Produk Usaha Jasa Moneter Tuliskan banyaknya nasabah dan nilai dari jenis produk usaha jasa moneter. a) Usaha Simpanan Simpanan: dana yang dipercayakan oleh masyarakat berdasarkan perjanjian penyimpanan. 1) Giro: simpanan pihak lain pada bank yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran

dan

penarikannya

dapat

dilakukan

setiap

saat

dengan

menggunakan cek, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan antara lain dengan bilyet giro. 2) Tabungan: simpanan pihak lain pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu. 3) Deposito: simpanan pihak lain pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank yang bersangkutan. b) Usaha Jasa 1) Jumlah pemegang kartu ATM: banyaknya nasabah yang terdaftar sebagai pengguna kartu ATM. 2) Jumlah pemegang kartu kredit: banyaknya nasabah yang terdaftar sebagai pengguna kartu kredit. c) Usaha Kredit Jumlah peminjam (debitur): banyaknya nasabah yang menerima kredit atau pinjaman. Rincian 9: Penyaluran Kredit. Tuliskan jumlah nasabah dari setiap jenis kredit yang disalurkan dan nilai (dalam juta rupiah) dari setiap jenis kredit yang disalurkan. Kredit Modal Kerja: kredit yang diberikan untuk membiayai kelancaran kegiatan usaha nasabah. Kredit Investasi: adalah kredit yang diberikan untuk melakukan penanaman

20


modal yang biasanya jangka panjang dengan maksud memperoleh keuntungan. Kredit Konsumsi: kredit yang diberikan untuk membiayai pengadaan barangbarang serta jasa-jasa (penggunaan akhir). Rincian 10: Ikhtisar Keuangan Adalah ringkasan keuangan yang berasal dari laporan Laba/Rugi dan Neraca yang meliputi: a. Total Aset b. Total Aktiva Produktif Aktiva Produktif meliputi penanaman dana bank dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, penyertaan, dan lainnya yang dapat menghasilkan pendapatan bagi bank. c. Total Ekuitas d. Pendapatan Bunga e. Beban Bunga f. Pendapatan Operasional (termasuk Pendapatan Bunga) g. Beban Operasional (termasuk Beban Bunga) h. Laba Sebelum Pajak i. Laba Setelah Pajak Rincian 11 : Rasio Keuangan Rasio keuangan bank meliputi: a. Permodalan CAR: Perbandingan antara Modal dengan ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko). b. Kualitas Aktiva NPL: Perbandingan antara Kredit dalam Kualitas yang Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet dengan Total Kredit. c. Rentabilitas ROA: Perbandingan antara Laba Sebelum Pajak dengan Total Aset. ROE: Perbandingan antara Laba Setelah Pajak dengan Total Ekuitas. NIM: Perbandingan antara Pendapatan Bunga Bersih dengan Rata-Rata Aktiva Produktif. BOPO: Perbandingan antara Total Beban Operasional dengan Total Pendapatan Operasional. d. Likuiditas LDR: Perbandingan antara Kredit yang Diberikan dengan Dana Pihak Ketiga yang dihimpun bank.


21

BLOK V : LAPORAN LABA RUGI TAHUN 2011-2012 Yang dimasukkan ke dalam daftar rincian laba-rugi adalah angka-angka kumulatif sejak awal tahun buku bank sampai dengan tanggal akhir bulan laporan yang bersangkutan. A. PENDAPATAN OPERASIONAL Rincian 1: Pendapatan bunga. a. Pendapatan bunga: pendapatan bunga baik dari pinjaman yang diberikan maupun simpanan yang dimiliki, seperti giro, simpanan berjangka, obligasi, Call Money dan surat-surat pengakuan hutang lainnya dalam bentuk rupiah dan valuta asing. b. Pendapatan provisi dan komisi atas kredit: pendapatan berupa provisi dan komisi akibat dari transaksi atau pemberian kredit. Rincian 2: Provisi dan komisi lainnya. Pendapatan berupa provisi dan komisi yang tidak berkaitan langsung dengan transaksi pemberian kredit. Rincian 3: Laba atas kenaikan nilai surat berharga. Keuntungan dari kenaikan nilai surat berharga di pasar modal. Rincian 4: Laba selisih kurs. Cukup jelas. Rincian 5: Lain-lain. Cukup jelas.

B. BEBAN OPERASIONAL. Rincian 1: Beban bunga. a. Beban bunga: biaya bunga dalam rupiah dan valas seperti pada tabungan, giro, simpanan berjangka dan lainnya. b. Provisi dan komisi: biaya yang dikeluarkan bank untuk komisi, provisi, fee akibat dari transaksi atau penerimaan pinjaman. Rincian 2: Beban penyisihan penghapusan aset produktif. Adalah beban penghapusan yang diperhitungkan atas aset produktif. Aset produktif terdiri dari giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, surat berharga, obligasi pemerintah, tagihan derivatif, pinjaman/pembiayaan yang diberikan, tagihan akseptasi, penyertaan saham, serta komitmen dan kontinjensi

22


yang berisiko kredit. Rincian 3: Beban tenaga kerja. Adalah gaji pokok, upah beserta tunjangan yang dibayarkan kepada direksi dan karyawan baik tetap maupun tidak tetap sebelum dikurangi pajak penghasilan dan potongan-potongan lain, termasuk pula honor komisaris, upah lembur dan perawatan kesehatan. BIAYA TENAGA KERJA PADA RINCIAN B.3 KOLOM (3) = BIAYA BALAS JASA PEKERJA YANG TERDAPAT PADA ISIAN BLOK III RINCIAN 8

Rincian 4: Beban umum dan administrasi. Beban umum dan administrasi adalah berbagai beban yang timbul untuk mendukung kegiatan operasional bank. Beban umum dan administrasi meliputi biaya sewa, perbaikan dan pemeliharaan, persediaan kantor, listrik dan air, transportasi, peneltian dan pengembangan, teknologi informasi, dan komunikasi, depresiasi (penyusutan), amortisasi, dan beban lain-lain. Rincian 5: Rugi atas penjualan surat-surat berharga. Cukup jelas. Rincian 6: Lain-lain. Cukup jelas. C. LABA (RUGI) OPERASIONAL Hasil pengurangan antara Rincian A dengan Rincian B. D. PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL Rincian 1: Pendapatan non operasional. Pendapatan non operasional yang tidak termasuk pada rincian A 1 - 5. Rincian 2: Beban non operasional. Beban non operasional yang tidak termasuk pada rincian B 1 - 6. E. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK DAN HAK MINORITAS Yang dimasukkan ke dalam rincian ini adalah jumlah laba/rugi sebelum dikurangi taksiran pajak penghasilan dan hak minoritas atas laba bersih anak perusahaan.


23

F. PAJAK PENGHASILAN Jumlah taksiran pajak penghasilan yang harus dibayar oleh bank. G. LABA (RUGI) SEBELUM HAK MINORITAS Jumlah laba (rugi) setelah memperhitungkan pajak penghasilan tetapi belum dikurangi dengan hak minoritas atas laba bersih anak perusahaan. H. HAK MINORITAS ATAS LABA BERSIH ANAK PERUSAHAAN Bagian hasil usaha dan bagian aset neto dari anak perusahaan yang tidak dimiliki baik seara langsung maupun tidak langsung oleh induk perusahaan. I. LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN Jumlah laba (rugi) setelah memperhitungkan pajak penghasilan dan hak minoritas anak atas laba bersih anak perusahaan. J. SALDO LABA (RUGI) AWAL TAHUN Saldo laba (rugi) pada awal tahun buku yang bersangkutan. K. DIVIDEN Dividen adalah distribusi laba kepada pemegang investasi ekuitas sesuai dengan proporsi mereka dari jenis modal tertentu atau sebagian keuntungan yang dibagikan kepada para pemegang saham. L. LAINNYA Jika diberikan indikasi mengenai pembatasan terhadap saldo laba, misalnya; dicadangkan untuk perluasan pabrik, atau untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang maupun ikatan tertentu. M. SALDO LABA (RUGI) AKHIR TAHUN. Cukup Jelas. BLOK VI: NERACA PER 31 DESEMBER TAHUN 2011 DAN 2012 Neraca (Balance Sheet): laporan sistematis tentang harta (aset), hutang serta modal suatu perusahaan dengan tujuan menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu tanggal tertentu, biasanya pada penutupan buku di akhir tahun kalender atau tahun fiskal. ASET Rincian 1: Kas. Kas adalah mata uang kertas dan logam, baik rupiah maupun valuta asing, 24


yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Pengertian kas adalah termasuk mata uang rupiah dan valuta asing yang ditarik dari peredaran dan yang masih dalam masa tenggang untuk penukarannya ke Bank Indonesia. Sementara itu, pengertian kas tersebut tidak termasuk emas batangan dan uang logam yang diterbitkan untuk memperingati peristiwa nasional (commemorative coin). Rincian 2: Giro pada Bank Indonesia. Giro pada Bank Indonesia adalah saldo rekening giro bank baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing di Bank Indonesia. Rincian 3: Giro pada bank lain. Simpanan pada bank lain, baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran atau pemindahbukuan. Rincian 4: Penempatan pada Bank Indonesia. Penempatan pada Bank Indonesia adalah penempatan/tagihan bank baik dalam rupiah maupun valuta asing kepada Bank Indonesia. Jenis penempatan pada Bank Indonesia meliputi: a) Fine Tune Operation (FTO) yaitu transaksi dalam rangka Operasi Pasar Terbuka (OPT) untuk menyerap likuiditas perbankan yang dilakukan sewaktu-waktu oleh BI apabila diperlukan untuk mempengaruhi likuiditas perbankan secara jangka pendek dengan waktu, jumlah, dan harga transaksi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. b) Fasbi (Fasilitas Diskonto Bank Indonesia) yaitu Fasilitas penempatan dana rupiah bank peserta Pasar Uang Antar Bank (PUAB) pada Bank Indonesia dengan jangka waktu tertentu, dan suku bunga tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. c) Lainnya, yaitu selain jenis diatas dan memenuhi kriteria penempatan pada Bank Indonesia. Rincian 5: Penempatan pada bank lain. Penempatan pada bank lain adalah penempatan/tagihan atau simpanan milik bank dalam rupiah dan atau valuta asing pada bank lain, baik yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia maupun luar Indonesia baik untuk menunjang kelancaran transaksi antar-bank maupun sebagai secondary reserve dengan maksud untuk memperoleh penghasilan.


25

Jenis penempatan pada bank lain meliputi interbank call money, tabungan, deposit on call, deposito berjangka, sertifikat deposito, margin deposit, setoran jaminan dalam rangka transaksi perdagangan, dana pelunasan obligasi, serta lainnya yang memenuhi kriteria penempatan pada bank lain. Nilai tercatat penempatan pada bank lain adalah nilai penempatan pada bank lain neto pada tanggal pelaporan setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Rincian 6: Efek-efek. Efek adalah surat berharga, yaitu surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka, dan setiap derivatif dari efek. Rincian 7: Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo). Efek atau surat berharga yang diterbitkan oleh bank atau pihak ketiga bukan bank yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali dari pembeli dengan harga yang telah disepakati pada awal transaksi. Rincian 8: Tagihan derivatif. Tagihan atas potensi keuntungan dari suatu perjanjian/kontrak transaksi derivatif (selisih positif antara nilai kontrak dengan nilai wajar transaksi derivatif pada tanggal laporan), termasuk potensi keuntungan karena mark to market dari transaksi spot yang masih berjalan. Rincian 9: Kredit yang diberikan. Semua realisasi pemberian kredit oleh bank kepada pihak ketiga bukan bank, termasuk kredit kepada pegawai bank sendiri. Rincian 10: Tagihan akseptasi. Akseptasi: janji untuk membayar oleh pihak tertarik dengan cara membubuhkan tanda tangan dalam surat wesel; akseptasi harus dinyatakan dengan kata ”akseptasi” atau dengan cara lain yang sama maksudnya; tanda tangan saja dan pihak tertarik dibubuhkan pada halaman muka, surat wesel sudah berlaku sebagai akseptasi; apabila telah diakseptasi, wesel ini menjadi sama dengan promes, yang berarti dapat diperdagangkan atau dapat dijual kepada pihak lain sebelum tanggal jatuh tempo. Tagihan akseptasi: tagihan yang timbul sebagai akibat akseptasi yang dilakukan terhadap wesel berjangka.

26


Rincian 11: Obligasi pemerintah. Yaitu surat hutang jangka panjang yang diterbitkan oleh pemerintah dan dibeli atau dimiliki bank pelapor. Rincian 12: Penyertaan saham. Penyertaan saham adalah penanaman dana bank dalam bentuk saham baik dalam rupiah maupun valuta asing pada bank atau perusahaan lembaga keuangan bukan bank untuk tujuan investasi jangka panjang dan tidak untuk diperjualbelikan. Termasuk dalam cakupan penyertaan adalah penyertaan modal sementara. Penyertaan saham disajikan sebesar biaya perolehan, harga wajar melalui ekuitas atau metode ekuitas setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Rincian 13: Aset tetap dan akumulasi penyusutan. Aset tetap adalah aset berwujud yang: a) dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan b) diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Aset tetap disajikan sebesar julmah tercatat (carrying amount), yaitu nilai yang disajikan dalam neraca setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Rincian 14: Aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan (deferred tax assets) adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan (recoverable) pada periode mendatang sebagai akibat adanya: a) perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, dan b) sisa kompensasi kerugian. Rincian 15: Biaya dibayar dimuka. Biaya-biaya berjangka waktu kurang dari satu tahun yang telah dibayarkan oleh bank pelapor tetapi belum menjadi beban periode yang bersangkutan. Rincian 16: Aset lain-lain. Saldo rekening aset lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam salah satu dari rincian 1 s.d 15. Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2013

27

KEWAJIBAN DAN EKUITAS A. KEWAJIBAN Rincian 1: Kewajiban segera. Kewajiban segera adalah kewajiban bank kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai dengan perintah pemberi amanat atau perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Contoh: kiriman uang, deposito yang sudah jatuh tempo tetapi belum diambil nasabah. Rincian 2: Simpanan. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat (di luar bank) kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Bentuk-bentuk simpanan berupa: a) Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. b) Tabungan adalah simpanan-simpanan dalam rupiah dari pihak ketiga bukan bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu. c) Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. d) Sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan. e) Lainnya: bentuk yang dipersamakan dengan bentuk simpanan. Rincian 3: Simpanan dari bank lain. Simpanan dari bank lain adalah kewajiban bank kepada bank lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dalam bentuk giro, tabungan, interbank call money, deposito berjangka, dan lain-lain yang sejenis. Rincian 4: Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali. Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali adalah surat pengakuan utang jangka pendek dan jangka panjang yang diterbitkan oleh bank atau pihak ketiga bukan bank yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali dari pembeli dengan harga yang telah disepakati pada awal transaksi. Rincian 5: Kewajiban derivatif. 28


Kewajiban derivatif adalah kewajiban yang merupakan potensi kerugian berdasarkan proses valuasi atas perjanjian/kontrak derivatif yang mencerminkan selisih negatif antara nilai kontrak dengan nilai wajar transaksi derivatif pada tanggal laporan. Rincian 6: Kewajiban akseptasi. Cukup jelas. Rincian 7: Surat berharga yang diterbitkan. Surat pengakuan utang, wesel, saham obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang yang diterbitkan oleh bank kepada pihak ketiga bukan bank. Rincian 8: Pinjaman yang diterima. Pinjaman yang diterima adalah dana yang diterima dari bank lain, Bank Indonesia, atau pihak lain dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman. Pinjaman subordinasi dan simpanan dari masyarakat tidak termasuk dalam pengertian ini. Rincian 9: Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi. Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi adalah taksiran kerugian akibat tidak dipenuhinya komitmen dan kontinjensi oleh nasabah. Rincian 10: Kewajiban pajak tangguhan. Kewajiban pajak tangguhan (deferred tax liabilities) adalah jumlah pajak penghasilan terutang (payable) untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Rincian 11: Beban yang masih harus dibayar. Semua beban dalam rupiah yang secara efektif telah menjadi kewajiban bank dan dapat ditagih oleh pemiliknya. Rincian 12: Kewajiban lain-lain. Saldo rekening kewajiban lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam salah satu dari rincian 1 s/d. 11. Rincian 13: Pinjaman subordinasi. Adalah pinjaman dari Bank Indonesia sebagai tambahan modal kerja Bank. Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2013

29

B. HAK MINORITAS Hak minoritas adalah bagian hasil usaha dan bagian aset neto dari anak perusahaan yang tidak dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh induk perusahaan. Bagian pemegang saham minoritas atas perubahan ekuitas yang terjadi sejak tanggal penggabungan usaha sampai dengan tanggal laporan. C. EKUITAS Rincian 1: Modal saham. Modal saham terdiri dari modal dasar dan modal disetor. Modal dasar: seluruh nilai nominal saham sesuai dengan Anggaran Dasar. Modal disetor: modal yang telah ditempatkan dan disetor secara penuh yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Rincian 2: Tambahan modal disetor. Tambahan modal disetor terdiri dari berbagai macam unsur penambah modal, seperti agio saham, tambahan modal dari perolehan kembali saham dengan harga lebih rendah daripada jumlah yang diterima pada saat pengeluaran, tambahan modal dari penjualan saham yang diperoleh kembali dengan harga di atas jumlah yang dibayarkan pada saat perolehannya, tambahan modal dari perbedaan kurs modal disetor (untuk jenis saham yang diatur dalam mata uang asing dalam akta pendiriannya), kompensasi berbasis saham, modal sumbangan, dan lain sebagainya. Agio: selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya. Disagio: selisih kurang setoran modal yang diterima oleh bank pada saat penerbitan saham karena harga pasar saham lebih rendah dari nilai nominal. Rincian 3: Selisih kurs penjabaran laporan keuangan. Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan adalah selisih yang timbul dari proses penjabaran laporan keuangan kantor cabang atau perusahaan anak di luar negeri yang termasuk dalam kriteria entitas asing. Rincian 4: Selisih penilaian kembali aset tetap. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai buku (nilai tercatat) aset tetap dibukukan dalam kelompok modal di antara tambahan modal disetor dan saldo laba dengan nama akun “Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap”.

30


Rincian 5: Laba (rugi) yg belum direalisasi dari surat berharga. Cukup jelas. Rincian 6: Pendapatan komprehensif lainnya. Pendapatan komprehensif lainnya, adalah pos-pos keuntungan dan kerugian (termasuk penyesuaian reklasifikasi) yang tidak diakui dalam laporan laba rugi. Termasuk dalam pendapatan komprehensif lain adalah: a) Perubahan ekuitas yang berasal dari peningkatan/penurunan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia dijual; b) Bagian efektif dari keuntungan dan kerugian yang berasal dari transaksi lindung nilai atas arus kas (cash flow hedge), dan transaksi lindung nilai atas investasi neto (net investment hegde). Rincian 7: Saldo laba (rugi). Saldo

laba

menunjukkan

akumulasi

hasil

usaha

periodik

setelah

memperhitungkan pembagian dividen dan koreksi laba-rugi periode lalu, serta tidak dibagikan sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) para pemegang saham.

SALDO LABA (RUGI) PADA BLOK VI.2 RINCIAN C.7 = SALDO LABA (RUGI) AKHIR TAHUN PADA BLOK V RINCIAN M UNTUK MASING-MASING TAHUN 2011 & 2012

TOTAL ASET = TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS

3.3.2.2.

PERBANKAN SYARIAH

BLOK II: KETERANGAN USAHA Rincian 4: Jenis Bank. Bank Syariah: kegiatan perbankan yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan syirkah yang aturannya mengikuti syariat Islam, serta menyalurkan kembali dananya dalam bentuk pemberian kredit. Contoh: PT. Bank Muamalat, PT. Bank Syariah Mandiri.


31

BPR Syariah: kegiatan perbankan yang hanya menerima simpanan dalam bentuk tabungan syirkah serta memberi kredit berskala kecil dalam jangka pendek kepada masyarakat dengan mengikuti syariat Islam. Contoh: PT. BPRS Artha Fisabilillah, PT. BPRS Artha Surya Barokah. Rincian 5: Khusus Kantor Pusat/Induk. Tuliskan banyaknya Kantor Cabang yang dimiliki oleh Kantor Pusat/Induk. Kantor Cabang: unit usaha dari suatu bank yang diperkenankan menjalankan semua jenis usaha bank dan menyelenggarakan tata usaha/pembukuan tersendiri, tetapi dalam mengatur usahanya itu tunduk pada segala ketentuan yang diberlakukan oleh kantor pusat bank tersebut. Kantor Cabang Pembantu: kantor di bawah kantor cabang yang kegiatan usahanya membantu kantor cabang induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana kantor cabang pembantu tersebut melakukan usahanya. Kantor Kas/Unit Pembantu: kantor bank yang melakukan kegiatan pelayanan kas dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana kantor kas tersebut melakukan usahanya, termasuk memberikan pelayanan kepada nasabah baru. Anjungan Tunai Mandiri (ATM): merupakan salah satu perangkat perbankan elektronis yang kegiatannya meliputi pelayanan kas atau non kas yang dilakukan dengan menggunakan sarana mesin elektronis yang berlokasi baik di dalam maupun di luar kantor bank, yang dapat melakukan pelayanan antara lain penarikan atau penyetoran secara tunai, pembayaran melalui pemindahbukuan, transfer antar bank dan/atau memperoleh informasi mengenai saldo/mutasi rekening nasabah. Rincian 6: Jenis produk Bank Syariah. Tuliskan banyaknya nasabah dan nilai dari jenis produk bank. Rincian 6.a: Usaha Pendanaan. Pendanaan: dana yang dipercayakan oleh masyarakat berdasarkan perjanjian penyimpanan. Simpanan terdiri dari: 1) Giro: Simpanan berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan. 2) Tabungan: Simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah 32


yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. 3) Deposito: Investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah. Rincian 6.b: Usaha Jasa. Jumlah pemegang kartu ATM: banyaknya nasabah yang terdaftar sebagai pengguna kartu ATM. Rincian 6.c: Usaha Pembiayaan Pembiayaan: penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu. Pembiayaan terdiri dari: 1) Mudharabah: pembiayaan kerjasama suatu usaha antara pihak pertama (malik, shahibul mal, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (‘amil, mudharib, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian. 2) Murabahah: Akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. 3) Istishna’: Akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (mustashni’) dan penjual atau pembuat (shani’). 4) Musyarakah: Pembiayaan kerjasama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan

bahwa

keuntungan

akan

dibagi

sesuai

dengan

kesepakatan,

sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. 5) Salam:

Akad

pembiayaan

suatu

barang

dengan

cara pemesanan dan

pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati. 6) Pembiayaan Qardh: Akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2013

33

7) Pembiayaan Rahn: pembiayaan yang menggunakan prinsip gadai syariah. Rincian 7: Ikhtisar Keuangan Adalah ringkasan keuangan yang berasal dari laporan Laba/Rugi dan Neraca yang meliputi: a. Total Aset b. Total Aktiva Produktif Aktiva Produktif meliputi penanaman dana bank dalam bentuk pembiayaan, surat berharga, penempatan dana antar bank, penyertaan, dan lainnya yang dapat menghasilkan pendapatan bagi bank. c. Total Ekuitas d. Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank Sebagai Mudharib e. Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer f. Pendapatan Operasional (termasuk Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank Sebagai Mudharib) g. Beban Operasional (termasuk Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer) h. Laba Sebelum Pajak i.

Laba Setelah Pajak

Rincian 8: Rasio Keuangan Rasio keuangan bank meliputi: a. Permodalan CAR: Perbandingan antara Modal dengan ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko). b. Kualitas Aktiva NPF: Perbandingan antara Pembiayaan yang Bermasalah dengan Total Pembiayaan. c. Rentabilitas ROA: Perbandingan antara Laba Sebelum Pajak dengan Total Aset. ROE: Perbandingan antara Laba Setelah Pajak dengan Total Ekuitas. BOPO: Perbandingan antara Total Beban Operasional dengan Total Pendapatan Operasional. d. Likuiditas FDR: Perbandingan antara Pembiayaan yang Diberikan dengan Dana Pihak Ketiga yang dihimpun bank. BLOK V: LAPORAN LABA RUGI BANK SYARIAH TAHUN 2011-2012 A. PENDAPATAN OPERASIONAL Rincian 1: Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib dari jual beli, 34


sewa, dan bagi hasil. Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib meliputi pendapatan dari: a) Jual beli: murabahah, salam, dan istishna. b) Sewa: ijarah. c) Bagi hasil: mudharabah dan musyarakah. Rincian 2: Pendapatan usaha utama lainnya. Pendapatan usaha utama lainnya terdiri dari pendapatan dari Sertifikat Bank Indonesia Syariah, pendapatan dari penempatan pada bank syariah lain dan pendapatan bagi hasil surat berharga syariah. Rincian 3: Pendapatan imbalan jasa perbankan. Pendapatan dari administrasi, provisi, dan komisi dari usaha pembiayaan maupun non pembiayaan, termasuk juga pendapatan usaha lainnya. Rincian 4: Pendapatan imbalan investasi terikat. Investasi terikat adalah investasi yang bersumber dari pemilik dana investasi terikat dan sejenisnya yang dikelola oleh bank sebagai agen investasi berdasarkan akad mudharabah muqayyadah. Bank mendapatkan imbalan berupa fee atas penyaluran dana tersebut. Rincian 5: Lainnya. Cukup jelas. B. BEBAN OPERASIONAL Rincian 1: Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer. Dana syirkah temporer: dana yang diterima oleh entitas syariah dimana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana, baik sesuai dengan kebijakan entitas syariah atau kebijakan pembatasan dari pemilik dana, dengan keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan; sedangkan dalam hal dana syirkah temporer berkurang disebabkan kerugian normal yang bukan akibat dari unsur kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan, entitas syariah tidak berkewajiban mengembalikan atau menutup kerugian atau kekurangan dana tersebut. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer merupakan bagian bagi hasil milik pihak ketiga yang didasarkan pada prinsip mudharabah mutlaqah atas hasil pengelolaan dana mereka oleh bank. Rincian 2: Beban tenaga kerja. Cukup jelas. Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2013

35

BIAYA TENAGA KERJA PADA RINCIAN B.2 KOLOM (3) = BIAYA BALAS JASA PEKERJA YANG TERDAPAT PADA ISIAN BLOK III RINCIAN 8

Rincian 3: Umum dan administrasi. Beban umum dan administrasi meliputi administrasi pembiayaan, pendapatan administrasi giro, tabungan, dan kartu, pendapatan transaksi valuta asing, provisi dan komisi dari pembiayaan dan non pembiayaan, dan lain-lain. Rincian 4: Beban penyusutan dan amortisasi. Beban penyusutan dan amortisasi merupakan alokasi jumlah suatu aset yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Meliputi penyusutan aset tetap dan inventaris, aset tidak berwujud, serta penyisihan (pembalikan) kerugian aset produktif. Rincian 5: Beban estimasi kerugian komitmen dan kontijensi. Kewajiban komitmen dan kontinjensi terdiri dari kewajiban komitmen lain-lain dan kewajiban kontinjensi berupa penerbitan jaminan dalam bentuk bank garansi. Penyisihan kerugian kewajiban komitmen dan kontinjensi dicatat pada akun ”Beban Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi”. Rincian 6: Lainnya. Cukup Jelas. C. LABA (RUGI) OPERASIONAL Pengurangan antara pendapatan operasional (A) dengan beban operasional (B). D. PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL Rincian 1: Pendapatan non operasional Pendapatan non operasional yang tidak termasuk pada rincian A.1 – A.5. Rincian 2: Beban non operasional Beban non operasional yang tidak termasuk pada rincian B.1 – B.6. E. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN DAN HAK MINORITAS Laba (rugi) perusahaan sebelum memperhitungkan pajak penghasilan dan hak minoritas atas laba bersih anak perusahaan.

36


F. PAJAK PENGHASILAN Jumlah beban pajak penghasilan yang harus dibayar oleh bank. G. LABA (RUGI) SEBELUM HAK MINORITAS Laba (rugi) perusahaan setelah memperhitungkan pajak penghasilan tetapi belum memperhitungkan hak minoritas anak perusahaan. H. HAK MINORITAS ATAS LABA BERSIH ANAK PERUSAHAAN Hak minoritas adalah bagian hasil usaha dan bagian aset neto dari anak perusahaan yang tidak dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh induk perusahaan. Bagian pemegang saham minoritas atas perubahan ekuitas yang terjadi sejak tanggal penggabungan usaha sampai dengan tanggal laporan. I. LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN Laba bersih yang diperoleh selama periode berjalan setelah dikurangi dengan pajak penghasilan dan hak minoritas atas laba bersih anak perusahaan. J. SALDO LABA (RUGI) AWAL TAHUN Kumulatif laba periode tahun sebelumnya yang tidak dibagikan kepada para pemilik perusahaan/para pemegang saham. K. DIVIDEN Dividen adalah distribusi laba kepada pemegang investasi ekuitas sesuai dengan proporsi mereka dari jenis modal tertentu atau sebagian keuntungan yang dibagikan kepada para pemegang saham. L. LAINNYA Jika diberikan indikasi mengenai pembatasan terhadap saldo laba, misalnya; dicadangkan untuk perluasan pabrik, atau untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang maupun ikatan tertentu. M. SALDO LABA (RUGI) AKHIR TAHUN Hasil pengurangan (laba (rugi) tahun berjalan + saldo laba (rugi) awal tahun) dengan (dividen + pos lainnya).

BLOK V: NERACA BANK SYARIAH PER 31 DESEMBER TAHUN 2011 DAN 2012


37

ASET Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Rincian 1: Kas. Kas adalah mata uang kertas dan logam, baik rupiah maupun valuta asing, yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Pengertian kas adalah termasuk mata uang rupiah dan valuta asing yang ditarik dari peredaran dan yang masih dalam masa tenggang untuk penukarannya ke Bank Indonesia. Sementara itu, pengertian kas tersebut tidak termasuk emas batangan dan uang logam yang diterbitkan untuk memperingati peristiwa nasional (commemorative coin). Rincian 2: Giro pada Bank Indonesia. Giro pada Bank Indonesia adalah saldo rekening giro bank baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing di Bank Indonesia. Giro, termasuk giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan Giro Wajib Minimum dan escrow account untuk tujuan tertentu. Rincian 3: Giro pada bank lain. Simpanan pada bank lain, baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran atau pemindahbukuan. Rincian 4: Penempatan pada Bank Indonesia. Penempatan pada Bank Indonesia terdiri dari Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang merupakan sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek. Rincian 5: Penempatan pada bank lain. Penempatan pada bank lain adalah penanaman dana bank pada bank lainnya yang beroperasi dengan menggunakan prinsip syariah berupa deposito berjangka mudharabah, investasi mudharabah, dan/atau bentuk-bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip syariah. Penempatan pada bank lain disajikan sebesar saldo penempatan dikurangi dengan penyisihan kerugian. Rincian 6: Efek-efek.

38


Surat berharga syariah adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan/atau pasar modal antara lain obligasi syariah, sertifikat reksadana syariah dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah. Penyisihan kerugian disajikan sebagai pengurangan dari akun efek-efek. Rincian 7: Piutang. Piutang adalah tagihan yang timbul dari pembiayaan Murabahah, Istishna, dan Salam, termasuk piutang dari sewa (ijarah). Piutang disajikan sebesar nilai bersih yakni saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. Rincian 8: Pembiayaan. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu. Meliputi pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan menggunakan bagi untung (profit sharing) atau metode bagi pendapatan (net revenue sharing) antara kedua belah pihak berdasarkan misbah yang telah disepakati sebelumnya. Musyarakah adalah penanaman dana dari pemilik modal dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan misbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing. Pembiayaan dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo penyisihan kerugian. Rincian 9: Pinjaman qardh. Qardh adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak meminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Qardh meliputi hawalah dan rahn. Rincian 10: Persediaan. Aset yang dibeli untuk dijual kembali kepada klien. Rincian 11: Tagihan dan kewajiban akseptasi. Cukup jelas. Rincian 12: Aset yang diperoleh untuk ijarah. Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2013

39

Aset yang diperoleh untuk ijarah adalah aset yang dijadikan obyek sewa (ijarah) dan diakui sebesar harga perolehan. Obyek sewa dalam transaksi ijarah disusutkan sesuai kebijakan penyusutan aset sejenis, sedangkan obyek sewa dalam ijarah muntahiyah bittamlik disusutkan sesuai masa sewa. Aset yang diperoleh untuk ijarah disajikan sebesar nilai buku dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Rincian 13: Aset istishna dalam penyelesaian. Aset istishna dalam penyelesaian adalah aset istishna yang masih dalam proses pembuatan. Rincian 14: Penyertaan saham. Penyertaan saham adalah penanaman dana bank dalam bentuk saham baik dalam rupiah maupun valuta asing pada bank atau perusahaan lembaga keuangan bukan bank untuk tujuan investasi jangka panjang dan tidak untuk diperjualbelikan. Termasuk dalam cakupan penyertaan adalah penyertaan modal sementara. Penyertaan saham disajikan sebesar biaya perolehan, harga wajar melalui ekuitas atau metode ekuitas setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Rincian 15: Aset tetap dan akumulasi penyusutan. Aset tetap adalah aset berwujud yang: a) dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan b) diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Aset tetap disajikan sebesar jumlah tercatat (carrying amount), yaitu nilai yang disajikan dalam neraca setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Rincian 16: Aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan (deferred tax assets) adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan (recoverable) pada periode mendatang sebagai akibat adanya: a) perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, dan b) sisa kompensasi kerugian.

Rincian 17: Biaya dibayar dimuka. 40


Biaya-biaya berjangka waktu kurang dari satu tahun yang telah dibayarkan oleh bank pelapor tetapi belum menjadi beban periode yang bersangkutan. Rincian 18: Aset Lainnya. Cukup jelas. KEWAJIBAN, DANA SYIRKAH TEMPORER, DAN EKUITAS A. KEWAJIBAN Rincian 1: Kewajiban segera. Kewajiban segera adalah kewajiban bank kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai dengan perintah pemberi amanat atau perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Contoh: kiriman uang, deposito yang sudah jatuh tempo tetapi belum diambil nasabah. Rincian 2: Bagi hasil yang belum dibagikan. Bagi hasil yang belum dibagikan merupakan bagi hasil yang belum dibagikan oleh bank kepada shahibul maal atas bagian keuntungan hasil usaha bank yang telah disisihkan dari pengelolaan dana mudharabah. Rincian 3: Simpanan. Simpanan merupakan simpanan pihak lain dalam bentuk giro wadiah dan tabungan wadiah. a. Giro wadiah: titipan dana dari pihak ketiga yang akan mendapatkan bonus berdasarkan kebijaksanaan bank. Giro wadiah dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran, dan dapat ditarik setiap saat melalui cek dan bilyet giro. b. Tabungan wadiah: dinyatakan sebesar titipan di bank. Rincian 4: Simpanan dari bank lain. Simpanan dari bank lain adalah kewajiban bank kepada bank lain dalam bentuk giro wadiah, tabungan wadiah dan Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA). Simpanan dari bank lain dinyatakan sebesar nilai kewajiban bank kepada bank lain. Simpanan dana pihak lain mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya. Rincian 5: Kewajiban pada bank lain. Kewajiban pada bank lain meliputi kewajiban ATM Bersama dan kewajiban ATM Prima.


41

Rincian 6: Surat berharga yang diterbitkan. Surat pengakuan utang, wesel, saham obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang

yang

diterbitkan oleh bank kepada pihak ketiga bukan bank. Rincian 7: Hutang pajak. Cukup jelas. Rincian 8: Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi. Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi adalah taksiran kerugian akibat tidak dipenuhinya komitmen dan kontinjensi oleh nasabah. Rincian 9: Pinjaman yang diterima. Pinjaman yang diterima adalah dana yang diterima dari bank lain, Bank Indonesia, atau pihak lain dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman. Pinjaman subordinasi dan simpanan dari masyarakat tidak termasuk dalam pengertian ini. Rincian 10: Kewajiban lainnya. Cukup jelas. Rincian 11: Pinjaman Subordinasi. Pinjaman subordinasi adalah pinjaman dari Bank Indonesia sebagai tambahan modal kerja bank. B. DANA SYIRKAH TEMPORER (DANA INVESTASI TIDAK TERIKAT) Dana syirkah temporer: Dana yang diterima oleh bank syariah dimana bank syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana, baik sesuai dengan kebijakan bank syariah atau kebijakan pembatasan dari pemilik dana, dengan keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan; sedangkan dalam hal dana syirkah temporer berkurang disebabkan kerugian normal yang bukan akibat dari unsur kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan, bank syariah tidak berkewajiban mengembalikan atau menutup kerugian atau kekurangan dana tersebut. Rincian 1: Dana syirkah temporer dari bukan bank. a) Simpanan dana pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya. 42


b) Deposito dana pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya. Rincian 2: Dana syirkah temporer dari bank. a) Simpanan dana pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya. b) Deposito dana pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya. C. HAK MINORITAS Hak minoritas adalah bagian hasil usaha dan bagian aset neto dari anak perusahaan yang tidak dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh induk perusahaan. Bagian pemegang saham minoritas atas perubahan ekuitas yang terjadi sejak tanggal penggabungan usaha sampai dengan tanggal laporan. D. EKUITAS Rincian 1: Modal saham. Modal saham terdiri dari modal dasar dan modal disetor. Modal dasar: seluruh nilai nominal saham sesuai dengan Anggaran Dasar. Modal disetor: modal yang telah ditempatkan dan disetor secara penuh yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Rincian 2: Tambahan modal disetor. Tambahan modal disetor terdiri dari berbagai macam unsur penambah modal, seperti agio saham, tambahan modal dari perolehan kembali saham dengan harga lebih rendah daripada jumlah yang diterima pada saat pengeluaran, tambahan modal dari penjualan saham yang diperoleh kembali dengan harga di atas jumlah yang dibayarkan pada saat perolehannya, tambahan modal dari perbedaan kurs modal disetor (untuk jenis saham yang diatur dalam mata uang asing dalam akta pendiriannya), kompensasi berbasis saham, modal sumbangan, dan lain sebagainya. Agio: selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya. Disagio: selisih kurang setoran modal yang diterima oleh bank pada saat penerbitan saham karena harga pasar saham lebih rendah dari nilai nominal. Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2013

43

Rincian 3: Selisih kurs penjabaran laporan keuangan. Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan adalah selisih yang timbul dari proses penjabaran laporan keuangan kantor cabang atau perusahaan anak di luar negeri yang termasuk dalam kriteria entitas asing. Rincian 4: Selisih penilaian kembali aset tetap. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai buku (nilai tercatat) aset tetap dibukukan dalam kelompok modal di antara tambahan modal disetor dan saldo laba dengan nama akun “Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap”. Rincian 5: Laba (rugi) yg belum direalisasi dari surat berharga. Cukup jelas. Rincian 6: Pendapatan komprehensif lainnya. Pendapatan komprehensif lainnya, adalah pos-pos keuntungan dan kerugian (termasuk penyesuaian reklasifikasi) yang tidak diakui dalam laporan laba rugi. Termasuk dalam pendapatan komprehensif lain adalah: a) Perubahan ekuitas yang berasal dari peningkatan/penurunan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia dijual; b) Bagian efektif dari keuntungan dan kerugian yang berasal dari transaksi lindung nilai atas arus kas (cash flow hedge), dan transaksi lindung nilai atas investasi neto (net investment hegde). Rincian 7: Saldo laba (rugi). Saldo

laba

menunjukkan

akumulasi

hasil

usaha

periodik

setelah

memperhitungkan pembagian dividen dan koreksi laba-rugi periode lalu, serta tidak dibagikan sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) para pemegang saham.

SALDO LABA (RUGI) PADA BLOK V.2 RINCIAN D.7 = SALDO LABA (RUGI) AKHIR TAHUN PADA BLOK IV RINCIAN M UNTUK MASING-MASING TAHUN 2011 & 2012

TOTAL ASET = TOTAL KEWAJIBAN,

44


DANA SYIRKAH TEMPORER, DAN EKUITAS

3.3.2.3

PEMBIAYAAN DAN MODAL VENTURA Kegiatan yang dapat dilakukan oleh perusahaan pembiayaan adalah usaha

sewa guna usaha, usaha kartu kredit, usaha anjak piutang dan usaha pembiayaan konsumen, sedangkan jenis perusahaan pembiayaan modal ventura hanya satu kegiatan saja, yaitu memberikan modal pada pasangan usahanya. BLOK II: KETERANGAN USAHA Rincian 4: Jenis Perusahaan a) Perusahaan Modal Ventura (Venture Capital): badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal pada suatu perusahaan pasangan usaha (Investee Company) untuk jangka waktu tertentu (maksimal 10 tahun). Perusahaan Modal Ventura terlibat secara tidak langsung dalam aspekaspek

manajemen,

administrasi,

pemasaran

yang

tujuannya

untuk

mengembangkan PPU. Contoh: Bahana Artha Ventura, Sarana Jateng Ventura. b) Perusahaan Pembiayaan (Multifinance): badan usaha di luar bank yang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Kegiatan ini terdiri dari sewa guna usaha, anjak piutang, kartu kredit, dan pembiayaan konsumen. Contoh: PT. Astra Auto Finance, Exim SB Leasing, PT. Dinner Jaya Indonesia Internasional. Jika rincian 4 berkode 1 pertanyaan dilanjutkan ke rincian 5 s/d 7 (Khusus Perusahaan Modal Ventura), tetapi jika rincian 4 berkode 2 pertanyaan dilanjutkan ke rincian 8 s/d 12 (Khusus Perusahaan Pembiayaan).

KHUSUS PERUSAHAAN MODAL VENTURA ( VENTURE CAPITAL ) Rincian 5: Upaya sosialisasi yang telah dilaksanakan perusahaan melalui : Kode 1

Asosiasi Pengusaha, misal: KADIN.

Kode 2

Iklan melalui media cetak, misal: koran, majalah, brosur.

Kode 4

Iklan melalui media elektronik, misal: radio, televisi.

Kode 8

Kantor pemerintah (dinas terkait), misal: Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan.

Kode 16 Lainnya, yaitu selain media sosialisasi yang disebutkan di atas.


45

Rincian 6: Jumlah Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) menurut jenis pembiayaan dan nilai penyertaan modal. Perusahaan Pasangan Usaha: perusahaan yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal sebagai mitra usaha dari perusahaan modal ventura. Nilai Penyertaan Modal: nilai penyertaan modal perusahaan modal ventura yang diserahkan kepada pasangan usahanya. Penyertaan Saham Langsung: bentuk penyertaan pada pasangan usaha yang berupa saham. Jenis pembiayaan ini untuk perusahaan yang sudah berbentuk Perseroan Terbatas. Obligasi Konversi: pembiayaan dalam bentuk obligasi yang dapat dikonversikan kedalam saham biasa perusahaan. Jenis pembiayaan ini untuk perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas. Pola Bagi Hasil: jenis pembiayaan yang dilakukan dengan perusahaan selain PT atau belum berbadan hukum berdasarkan Profit Sharing. Rincian 7: Jumlah Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) menurut sektor ekonomi dan nilai penyertaan modal. Cukup jelas. JUMLAH ISIAN PADA KOLOM (2) DAN KOLOM (3) RINCIAN 6.d = JUMLAH ISIAN PADA KOLOM (2) DAN KOLOM (3) RINCIAN 7.k

KHUSUS PERUSAHAAN PEMBIAYAAN Rincian 8: Jenis usaha perusahaan pembiayaan. Perusahaan Sewa Guna Usaha (Leasing): badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara Finance Lease maupun Operating Lease untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (Lessee) selama jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala. Contoh: Exim SB Leasing. Operating Lease: kegiatan sewa guna usaha di mana penyewa guna usaha tidak mempunyai hak opsi untuk membeli obyek sewa guna usaha. Finance Lease: kegiatan sewa guna usaha dimana penyewa guna usaha pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli obyek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama. Perusahaan Anjak Piutang (Factoring): badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan

46


piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Contoh: Niaga Factoring. Perusahaan Usaha Kartu Kredit (Credit Card): badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk membeli barang dan jasa pemegang kartu kredit. Contoh: PT. Dinner Jaya Indonesia Internasional. Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance): badan usaha yang melakukan

kegiatan

kebutuhan

konsumen

pembiayaan dengan

untuk

sistem

pengadaan

pembayaran

barang

berdasarkan

angsuran/berkala

oleh

konsumen. Contoh: Adira Dinamika Finance. Jika rincian 8 berkode 1 pertanyaan dilanjutkan ke rincian 9 (Khusus Perusahaan Sewa Guna Usaha), jika berkode 2 pertanyaan dilanjutkan ke rincian 10 (Khusus Perusahaan Anjak Piutang), jika berkode 4 pertanyaan dilanjutkan ke rincian 11 (Khusus Perusahaan Kartu Kredit), dan jika berkode 8 pertanyaan dilanjutkan ke rincian 12 (Khusus Perusahaan Pembiayaan Konsumen). Jika rincian 5 kode yang dilingkari lebih dari satu, maka pertanyaan dilanjutkan ke rincian yang bersesuaian. Rincian 9: Kegiatan Sewa Guna Usaha. Rincian 9.a: Jumlah dan nilai sewa guna usaha (Leasing) selama tahun 2012. Jumlah kontrak, nilai kontrak, nilai perolehan barang modal, nilai pembiayaan, nilai sisa serta nilai simpanan jaminan pada tempat yang tersedia. Kontrak: perjanjian sewa guna usaha atas pemakaian suatu barang modal yang disewa guna usahakan. Kontrak ini dibuat antara penyewa (lessee) dengan perusahaan sewa guna usaha (lessor) selama periode tertentu. Nilai Kontrak: nilai pembiayaan suatu barang modal yang disewagunausahakan, ditambah dengan besarnya bunga selama periode kontrak. Nilai

Perolehan

Barang

Modal:

nilai

pembelian

barang

modal

yang

disewagunausahakan, termasuk biaya tambahan yang dikenakan atas barang tersebut, seperti premi asuransi dan biaya materai. Nilai Pembiayaan: jumlah nilai perolehan barang modal setelah dikurangi dengan besarnya uang muka yang dibayar oleh pihak penyewa guna usaha. Nilai Sisa: nilai barang modal pada akhir masa sewa guna usaha dari suatu barang yang disewakan. Nilai Simpanan Jaminan: jumlah uang yang diterima oleh lessor dari lessee pada


47

awal sewa guna usaha sebagai jaminan untuk kelancaran pembayaran sewa guna usaha. Rincian 9.b: Nilai kontrak sewa guna usaha menurut sektor ekonomi selama tahun 2012. Besarnya nilai kontrak sewa guna usaha menurut sektor ekonomi. Rincian 9.c: Nilai kontrak sewa guna usaha menurut wilayah penggunaan barang modal selama tahun 2012. Besarnya nilai kontrak sewa guna usaha menurut wilayah penggunaan barang modal. Rincian 9.d: Nilai kontrak sewa guna usaha menurut jenis barang modal selama tahun 2012. Besarnya nilai kontrak sewa guna usaha menurut jenis barang modal. ISIAN RINCIAN 9.b, 9.c, DAN 9.d (BARIS JUMLAH) = BESARNYA NILAI KONTRAK YANG TERDAPAT PADA RINCIAN 9.a.2).

Rincian 10 : Kegiatan Anjak Piutang (Factoring) selama tahun 2012. Rincian 10.a: Jumlah klien anjak piutang. Banyaknya klien anjak piutang yang diklasifikasikan sebagai klien with recourse dan without recourse baik perorangan maupun perusahaan. Klien: pihak yang menjual piutang kepada perusahaan anjak piutang. Transaksi yang terjadi antara perusahaan anjak piutang dengan pihak klien dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: With Recourse: transaksi factoring jika terjadi tagihan macet maka risiko tagihan tetap pada pihak klien. Without Recourse: transaksi factoring jika terjadi tagihan macet maka perusahaan factoring mengambil alih risiko tagihan macet tersebut. Rincian 10.b: Jumlah customers anjak piutang. Customers anjak piutang: pihak yang mempunyai hutang kepada klien, dimana sebelumnya customer mengadakan transaksi pembelian barang dan jasa dengan sistem kredit kepada pihak klien.

48


Rincian 10.c: Nilai pengalihan piutang. Adalah nilai hutang yang harus ditagih perusahaan factoring kepada customers. Rincian 10.d: Nilai pembiayaan anjak piutang. Adalah nilai pembelian piutang yang telah disetujui kedua belah pihak antara klien dan perusahaan factoring yang dinyatakan dalam suatu perjanjian kontrak. Nilai pembiayaan umumnya lebih kecil dari nilai piutang yang dialihkan, karena diperhitungkan faktor bunga dan risiko kelancaran pembayaran. Rincian 11: Kegiatan kartu kredit (Credit Card) selama tahun 2012. Rincian 11.a: Jumlah kartu kredit yang dikeluarkan. Isikan banyaknya kredit yang dikeluarkan oleh perusahaan ini baik untuk perorangan maupun perusahaan. Kartu Kredit: suatu fasilitas kredit yang diterbitkan oleh Perusahaan Penerbit Kartu Kredit (issuer), kepada pemegang kartu kredit (card holder), sehingga pemegang kartu tersebut bisa menggunakan sebagai alat bayar atas transaksi di tempattempat penerima pembayaran dengan kartu kredit (merchant). Rincian 11.b: Jumlah kartu kredit yang digunakan. Kartu kredit yang digunakan: kartu yang selama tahun 2012 pernah/aktif digunakan untuk melakukan transaksi. Rincian 11.c: Nilai pembiayaan kartu kredit. Pembiayaan kartu kredit: banyaknya nilai pembiayaan kartu kredit yang dibayar oleh perusahaan penerbit kartu kredit (issuer) kepada perusahaan penerima pembayaran dengan kartu kredit (merchant), setelah dikurangi dengan potongan harga atau komisi yang telah disetujui sebelumnya oleh pihak perusahaan penerima pembayaran dan penerbit kartu kredit. Rincian 11.d: Nilai pelunasan oleh pemegang kartu kredit. Adalah nilai pelunasan pembayaran pihak pemegang kartu kredit kepada pihak perusahaan penerbit kartu kredit. Rincian 12: Kegiatan pembiayaan konsumen selama tahun 2012.


49

Rincian 12.a: Jumlah kontrak pembiayaan konsumen. Kontrak

pembiayaan

konsumen:

banyaknya

kontrak

yang

telah

ditandatangani atas persetujuan bersama antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumer perorangan/ perusahaan. Rincian 12.b: Nilai pembiayaan konsumen. Adalah nilai pembelian barang dari dealer setelah dikurangi dengan uang muka dari konsumer. Rincian 12.c: Nilai kontrak pembiayaan konsumen. Adalah nilai pembiayaan ditambah dengan nilai bunga selama periode kontrak. Rincian 12.d: Nilai penjualan barang sitaan. Adalah hasil penjualan barang sitaan yang terjadi karena kemacetan pembayaran angsuran. BLOK V.1: LAPORAN LABA/RUGI PEMBIAYAAN DAN MODAL VENTURA KONVENSIONAL TAHUN 2011 – 2012 A. PENDAPATAN OPERASIONAL PERUSAHAAN PEMBIAYAAN Rincian 1: Sewa Guna Usaha. Pendapatan dari kegiatan sewa guna usaha. Rincian 1.a: Dengan hak opsi (finance lease). Pendapatan dari pembiayaan neto sewa guna usaha dengan hak opsi perusahaan pembiayaan selama tahun berjalan. Rincian 1.b: Tanpa hak opsi (operating lease). Pendapatan perusahaan pembiayaan dari penanaman neto sewa guna usaha tanpa hak opsi selama tahun berjalan. Rincian 2: Anjak Piutang. Pendapatan dari kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam dan luar negeri. Rincian 2.a: Diskonto. 50


Diskonto dari pembelian dan/atau pengalihan piutang dari transaksi perdagangan dalam dan luar negeri. Rincian 2.b: Fee. Pendapatan dari kegiatan pembiayaan anjak piutang selain dari diskonto anjak piutang, antara lain biaya penatausahaan, biaya administrasi, dan denda keterlambatan. Rincian 3: Kartu kredit. Pendapatan dari kegiatan pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit. Rincian 3.a: Bunga. Pendapatan bunga atau tunggakan atau sisa tagihan yang sudah jatuh tempo kepada pemegang kartu kredit. Rincian 3.b: Fee Pendapatan dari iuran/uang pangkal kartu utama dan kartu tambahan. Rincian 3.c: Komisi/diskon. Pendapatan dari pengurangan harga atas tagihan pedagang (merchant). Rincian 3.d: Administrasi. Pendapatan dari penggunaan fasilitas atau biaya yang dibebankan kepada pemegang kartu kredit, misalnya biaya pengambilan tunai, biaya administrasi keterlambatan membayar, dan biaya atas pemakaian yang melebihi batas yang diperkenankan. Rincian 4: Pembiayaan Konsumen. Pendapatan dari kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang kebutuhan konsumen. Rincian 4.a: Bunga. Pendapatan

bunga

atas

kegiatan

pembiayaan

pengadaan

barang

konsumen. Rincian 4.b: Administrasi. Pendapatan yang diterima dari kegiatan pembiayaan konsumen selain Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2013

51

bunga. Rincian 5: Pendapatan dari penyaluran pembiayaan. Jumlah fee yang diperoleh dari kegiatan pembiayaan bersama dari porsi bank atau perusahaan pembiayaan lainnya sampai dengan tanggal laporan. B. PENDAPATAN OPERASIONAL PERUSAHAAN MODAL VENTURA Rincian 1: Pendapatan penyertaan saham langsung. Pendapatan yang diperoleh karena penyertaan saham pada perusahan pasangan usahanya. Penyertaan saham langsung: bentuk penyertaan pada pasangan usaha yang berupa saham. Jenis pembiayaan ini untuk perusahaan yang sudah berbentuk Perseroan Terbatas. Rincian 2: Pendapatan obligasi konversi. Pendapatan yang diperoleh karena penyertaan obligasi konversi pada perusahan pasangan usahanya. Rincian 3: Pendapatan bagi hasil (partisipasi terbatas). Pendapatan yang diperoleh karena penyertaan modal pada perusahan pasangan usahanya Pola bagi hasil: jenis pembiayaan yang dilakukan dengan perusahaan selain PT atau belum berbadan hukum berdasarkan Profit Sharing. C. PENDAPATAN NON OPERASIONAL Biaya yang dikeluarkan dalam rangka kegiatan non operasional perusahaan. Rincian 1: Pendapatan bunga/jasa giro. Pendapatan bunga/jasa giro dalam rupiah dan valuta asing dari penanamanpenanaman yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan pelapor dalam bentuk aset lancar misalnya giro, tabungan, dan deposito pada bank. Rincian 2: Pendapatan non operasional lainnya. Pendapatan non operasional selain pendapatan bunga dan jasa giro. Subpos ini dapat bersumber dari penerimaan piutang yang telah dihapuskan, pendapatan administrasi serta bunga yang tidak berasal dari nasabah, pelanggan atau klien perusahaan, penerimaan klaim atau manfaat asuransi lainnya serta pendapatan lain yang tidak berasal dari kegiatan investasi utama. 52


D. BEBAN OPERASIONAL Biaya yang dikeluarkan dalam rangka kegiatan operasional perusahaan. Rincian 1: Bunga. Biaya bunga atas pinjaman yang diterima. Rincian 2: Premi swap. Biaya yang dibayarkan dalam rangka transaksi swap. Rincian 3: Premi asuransi. Biaya

yang

dibayarkan

untuk

keperluan

pertanggungan,

misalnya

pembayaran premi asuransi kerugian aset tetap. Rincian 4: Tenaga kerja. Cukup jelas.

BIAYA TENAGA KERJA YANG TERDAPAT PADA RINCIAN D.4 KOLOM (3) = BIAYA BALAS JASA PEKERJA PADA ISIAN BLOK III RINCIAN 8

Rincian 5: Penghapusan/penyusutan. Rincian 5.a : Aset produktif. Biaya pembentukan cadangan penghapusan aset produktif, untuk kegiatan (Anjak piutang, Kartu Kredit, Pembiayaan Konsumen) atau kegiatan Modal Ventura. Rincian 5.b: Aset tetap yang disewagunausahakan. Adalah biaya penyusutan atas aset tetap yang disewagunausahakan. Rincian 5.c: Aset tetap dan inventaris. Adalah biaya penyusutan atas aset tetap dan inventaris. Rincian 6: Sewa. Biaya sewa bangunan dan alat kerja, misalnya sewa kantor, sewa rumah, sewa alat-alat dan sewa lainnya.


53

Rincian 7: Pemeliharaan dan perbaikan. Biaya pemeliharaan dan/atau perbaikan atas aset tetap, inventaris kantor, dan lain-lain. Rincian 8: Barang dan jasa. Biaya pemakaian barang/jasa, seperti biaya penerangan, air, telepon, alat tulis kantor. Rincian 9: Lainnya. Biaya operasional lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam salah satu dari pos 1 sampai dengan 8 di atas, antara lain biaya-biaya yang dibayar dimuka. E. BEBAN NON OPERASIONAL Beban selain kegiatan utama, seperti biaya konsultan, rugi selisih kurs. F. LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK Hasil pengurangan antara (rincian A + B + C) dengan (rincian D + E). G. PAJAK PENGHASILAN (PPh) Adalah taksiran pajak penghasilan yang dihitung secara progresif atas laba tahun berjalan. H. LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK Laba (rugi) bersih perusahaan selama satu periode setelah memperhitungkan pajak penghasilan. I. LABA DITAHAN AWAL PERIODE Laba ditahan awal periode: kumulatif laba periode tahun sebelumnya yang tidak dibagikan kepada para pemilik perusahaan/para pemegang saham. J. DIVIDEN Dividen adalah distribusi laba kepada pemegang investasi ekuitas sesuai dengan proporsi mereka dari jenis modal tertentu atau sebagian keuntungan yang dibagikan kepada para pemegang saham. K. LABA DITAHAN AKHIR PERIODE 54


Laba ditahan akhir periode: hasil dari penjumlahan laba/rugi tahun berjalan setelah pajak dengan laba ditahan awal periode dikurangi dengan deviden (H + I - J).

LABA DITAHAN AKHIR PERIODE TAHUN 2011 [ BLOK V RINCIAN K KOLOM (2) ] = LABA DITAHAN AWAL PERIODE TAHUN 2012 [ BLOK V RINCIAN I KOLOM (3)]

BLOK V.2: LAPORAN LABA RUGI PEMBIAYAAN SYARIAH TAHUN 2011-2012 A. PENDAPATAN OPERASIONAL Rincian 1: Ijarah. Adalah sewa menyewa objek ijarah tanpa perpindahan risiko dan manfaat yang terikait kepemilikan aset terkait, dengan atau tanpa wa’d untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik (mu’jir) kepada penyewa (musta’jir) pada saat tertentu. Rincian 1.a: Pendapatan Sewa Ijarah. Pendapatan sewa yang diterima oleh pihak yang menyewakan dari sewa ijarah biasa. Rincian 1.b: Pendapatan Sewa Ijarah Muntahiyah Bi-Tamlik. Pendapatan sewa yang diterima oleh pihak yang menyewakan dari sewa ijarah dengan akad ijarah muntahiyah bi-tamlik. Rincian 1.c: Pendapatan Sewa Ijarah Musyarakah Muntanaqisah. Pendapatan sewa yang diterima oleh pihak yang menyewakan dari sewa ijarah dengan akad ijarah musyarakah muntanaqisah. Rincian 1.d: Administrasi. Pendapatan yang diterima dari kegiatan sewa ijarah selain imbalan atas objek sewa yang disewakannya. Rincian 2: Hiwalah. Adalah pemindahan atau pengalihan hak dan kewajiban, baik dalam bentuk pengalihan piutang maupun utang, dan jasa pemindahan/pengalihan dana dari satu entitas kepada entitas lain.


55

Rincian 2.a: Administrasi. Pendapatan yang diterima dari administrasi transaksi hiwalah. Rincian 3: Murabahah. Adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Rincian 3.a: Pendapatan margin murabahah. Pendapatan yang diperoleh dari selisih antara harga jual murabahah dengan harga pokok murabahah. Rincian 3.b: Administrasi. Pendapatan yang diterima dari transaksi murabahah selain pendapatan margin murabahah. Rincian 4: Istishna’. Adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, mustashni’) dan penjual (pembuat, shani’). Rincian 4.a: Pendapatan margin istishna’. Selisih antara harga yang disepakati antara al-mustasni dan al-shani dengan harga pokok pesanan. Rincian 4.b: Administrasi. Pendapatan yang diterima dari transaksi istishna’ selain pendapatan margin istishna’. Rincian 5: Pendapatan fee dari penyaluran pembiayaan bersama. Jumlah fee yang diperoleh dari kegiatan pembiayaan bersama dari porsi bank atau perusahaan pembiayaan lainnya sampai dengan tanggal laporan. Rincian 6: Pendapatan operasional lainnya. Rincian 6.a: Pendapatan dari penyertaan. Pendapatan yang berasal dari penyertaan saham pada perusahaan atau lembaga keuangan lainnya.

56


Rincian 6.b: Pendapatan dari investasi efek syariah. Pendapatan yang berasal dari investasi perusahan dalam bentuk efek-efek atau surat berharga syariah. Rincian 6.c: Lainnya. Cukup jelas. B. PENDAPATAN NON OPERASIONAL Rincian 1: Keuntungan pelepasan aset ijarah. Selisih lebih antara harga jual dan jumlah tercatat aset ijarah. Rincian 2: Keuntungan penjualan aset tetap dan inventaris. Selisih lebih antara harga jual dan jumlah tercatat aset tetap dan inventaris. Rincian 3: Selisih kurs. Cukup jelas. Rincian 4: Lainnya. Pendapatan non operasional lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam salah satu dari pos 1 sampai dengan 3 di atas. C. BEBAN OPERASIONAL Rincian 1: Biaya perbaikan aset ijarah Biaya pemeliharaan dan/atau perbaikan atas aset ijarah atau aset yang disewagunausahakan. Rincian 2: Premi asuransi Biaya

yang

dibayarkan

untuk

keperluan

pertanggungan,

misalnya

pembayaran premi asuransi kerugian aset tetap. Rincian 3: Tenaga kerja. Cukup jelas. BIAYA TENAGA KERJA YANG TERDAPAT PADA RINCIAN C.3 KOLOM (3) = BIAYA BALAS JASA PEKERJA PADA ISIAN BLOK III RINCIAN 8

Rincian 4: Penghapusan/penyusutan. Rincian 4.a: Piutang Murabahah.


57

Penyisihan

kerugiaan

atas

kemungkinan

tidak

tertagihnya

piutang

murabahah. Rincian 4.b: Piutang Istishna’. Penyisihan kerugiaan atas kemungkinan tidak tertagihnya piutang istishna’. Rincian 4c: Piutang Salam. Penyisihan kerugiaan atas kemungkinan tidak tertagihnya piutang salam. Rincian 4.d: Piutang Hiwalah. Penyisihan kerugiaan atas kemungkinan tidak tertagihnya piutang hiwalah. Rincian 4.e: Aset Ijarah. Biaya penyusutan atas aset ijarah atau aset yang disewagunausahakan. Rincian 4.f: Aset Ijarah Muntahiyah Bittamlik. Biaya penyusutan atas aset ijarah muntahiyah bittamlik. Rincian 4.g: Aset Ijarah Musyarakah Muntanaqisah. Biaya penyusutan atas aset ijarah musyarakah muntanaqisah. Rincian 4.h: Aset Tetap dan Inventaris. Biaya penyusutan atas aset tetap dan inventaris. Rincian 5: Biaya sewa. Biaya sewa bangunan dan alat kerja, misalnya sewa kantor, sewa rumah, sewa alat-alat dan sewa lainnya. Rincian 6: Pemeliharaan dan perbaikan aset tetap dan inventaris. Biaya pemeliharaan dan/atau perbaikan atas aset tetap, inventaris kantor, dan lain-lain. Rincian 7: Barang dan jasa. Biaya pemakaian barang/jasa, seperti biaya penerangan, air, telepon, alat tulis kantor. Rincian 8: Lainnya.

58


Beban operasional lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam salah satu dari pos 1 sampai dengan 7 di atas. D. BEBAN NON OPERASIONAL Rincian 1: Selisih kurs. Cukup jelas. Rincian 2: Lainnya. Beban non operasional lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam salah satu dari pos 1 di atas. E. LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK Hasil pengurangan antara (rincian A + B) dengan (rincian C + D). F. PAJAK PENGHASILAN Adalah taksiran pajak penghasilan yang dihitung secara progresif atas laba tahun berjalan.

G. LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK Laba (rugi) bersih perusahaan selama satu periode setelah memperhitungkan pajak penghasilan. H. LABA DITAHAN AWAL PERIODE Laba ditahan awal periode: kumulatif laba periode tahun sebelumnya yang tidak dibagikan kepada para pemilik perusahaan/para pemegang saham. I. DIVIDEN Dividen adalah distribusi laba kepada pemegang investasi ekuitas sesuai dengan proporsi mereka dari jenis modal tertentu atau sebagian keuntungan yang dibagikan kepada para pemegang saham. J. LABA DITAHAN AKHIR PERIODE Laba ditahan akhir periode: hasil dari penjumlahan laba/rugi tahun berjalan setelah pajak dengan laba ditahan awal periode dikurangi dengan deviden (G + H - I). LABA DITAHAN AKHIR PERIODE TAHUN 2011 [ BLOK V RINCIAN J KOLOM (2) ] = LABA DITAHAN AWAL PERIODE TAHUN 2012


59

[ BLOK V RINCIAN H KOLOM (3)]

BLOK VI.1: NERACA PEMBIAYAAN DAN MODAL VENTURA KONVENSIONAL PER 31 DESEMBER TAHUN 2011 DAN 2012 ASET Rincian 1: Kas. Uang kartal milik perusahaan pembiayaan pelapor berupa uang kertas dan uang logam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia. Termasuk pula dalam pos ini adalah uang kertas dan uang logam asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah serta commemorative coin dan commemorative note. Rincian 2: Bank. Semua jenis simpanan perusahaan pembiayaan baik pada bank di Indonesia maupun bank di luar negeri, baik dalam rupiah maupun valuta asing. Termasuk dalam pos ini adalah giro, tabungan, deposito berjangka, dan bentuk simpanan lainnya. Rincian 3: Investasi jangka pendek dalam surat berharga. Semua surat berharga yang dibeli atau dimiliki oleh perusahaan pembiayaan pelapor baik berupa surat berharga bentuk utang maupun saham dengan tujuan untuk diperjualbelikan. Yang dimasukkan ke dalam pos ini antara lain surat-surat berharga dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Utang Negara (SUN), promes, wesel, surat berharga komersial (CPs), obligasi dan saham atau surat berharga lainnya dengan tujuan untuk diperjualbelikan. Rincian 4: Piutang pembiayaan. Semua piutang yang berasal dari kegiatan utama perusahaan pembiayaan yang meliputi sewa guna usaha, anjak piutang, kartu kredit, dan pembiayaan konsumen dicatat sebesar nilai neto. a) Sewa guna usaha: jumlah piutang sewa guna usaha ditambah nilai sisa yang terjamin (residual value) dikurangi pendapatan sewa guna usaha yang belum diakui (unearned lease income), simpanan jaminan (security deposit) dan jumlah penyisihan piutang sewa guna usaha.

60


b) Anjak piutang: seluruh pembiayaan anjak piutang baik yang dilakukan dengan metode without recourse maupun metode with recourse dikurangi jumlah penyisihan seluruh tagihan anjak piutang. c) Kartu kredit: jumlah piutang atas pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit dikurangi penyisihan piutang kartu kredit. d) Pembiayaan konsumen: jumlah saldo angsuran dari pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan pelapor dikurangi pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui dan penyisihan piutang pembiayaan konsumen. Rincian 5: Pembiayaan modal ventura. Besarnya nilai pembiayaan yang disertakan pada pasangan usahanya. Rincian 6: Penyertaan modal. Seluruh penyertaan dalam bentuk saham perusahaan pembiayaan pada perusahaan sektor keuangan. Rincian 6.a. Bank. Penyertaan perusahaan pembiayaan pelapor pada bank. Rincian 6.b: Perusahaan jasa keuangan lainnya. Penyertaan perusahaan pembiayaan pelapor pada perusahaan di sektor keuangan selain bank. Termasuk dalam subpos ini antara lain perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan perusahaan sekuritas. Rincian 7: Investasi jangka panjang dalam surat berharga. Semua investasi perusahaan pembiayaan pada surat-surat berharga selain penyertaan dalam bentuk saham, yang dimaksudkan untuk dimiliki hingga jatuh tempo yang memiliki sisa jatuh tempo lebih dari satu tahun. Nilai surat berharga tersebut disajikan sebesar biaya perolehan setelah ditambah premi atau dikurangi diskonto yang belum diamortisasi. Rincian 8: Akumulasi penyisihan penghapusan aset produktif. Penyisihan yang dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul sehubungan dengan penanaman dalam aset produktif. Rincian ini meliputi penyisihan penghapusan atas aset prokduktif sewa guna usaha lainnya, (Anjak Piutang, Kartu Kredit, Pembiayaan Konsumen, Penyertaan dan Surat-Surat Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2013

61

Berharga Yang Dimiliki). Rincian 8.a: Sewa guna usaha. Penyisihan penghapusan sehubungan dengan pembiayaan dalam sewa guna usaha dalam bentuk finance lease. Rincian 8.b: Lainnya. Penyisihan penghapusan sehubungan dengan pembiayaan dalam anjak piutang, kartu kredit, pembiayaan konsumen, penyertaan, dan surat-surat berharga yang dimiliki. Rincian 9: Aset tetap yang disewagunausahakan (operating lease). Nilai perolehan aset tetap yang disewagunausahakan tanpa hak opsi setelah dikurangi dengan penyusutan. Rincian 9.a: Aset tetap yang disewagunausahakan. Harga perolehan aset tetap. Rincian 9.b: Akumulasi penyusutan aset tetap yang disewagunausahakan. Jumlah penyusutan atas aset tetap yang disewagunausahakan secara operating lease. Rincian 10: Aset tetap dan inventaris. Rincian 10.a: Aset tetap dan inventaris. Nilai perolehan atau nilai revaluasi atas tanah dan gedung, mesin-mesin, peralatan dan sebagainya yang dimiliki. Rincian 10.b: Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris. Jumlah penyusutan atas aset tetap dan inventaris sampai dengan tanggal laporan. Rincian 11: Aset pajak tangguhan. Jumlah aset pajak tangguhan yang diakui oleh perusahaan pembiayaan pelapor pada tanggal laporan yang diukur dengan tarif pajak yang berlaku atas seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (deductible temporary differences) dan/atau saldo rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa mendatang. 62


Rincian 12: Aset lain-lain. Saldo aset yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam salah satu dari pos 1 sampai dengan 11 di atas, antara lain biaya-biaya yang dibayar dimuka. KEWAJIBAN DAN EKUITAS A. KEWAJIBAN Rincian 1: Kewajiban yang segera dapat dibayar. Kewajiban perusahaan pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank yang berjangka waktu tidak lebih dari 15 hari. Rincian 2: Pinjaman yang diterima. Pinjaman yang diterima oleh perusahaan pembiayaan dalam rupiah atau valuta asing baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Rincian 2.a: Pinjaman dalam negeri. 1) Bank: pinjaman yang diterima oleh perusahaan pembiayaan pelapor, baik dalam rupiah maupun valuta asing, dari bank yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia. 2) Lainnya: pinjaman yang diterima perusahaan pembiayaan pelapor, baik dalam rupiah maupun valuta asing, dari pihak ketiga bukan bank yang beroperasi di Indonesia. Rincian 2.b: Pinjaman luar negeri. 1) Bank: pinjaman yang diterima oleh perusahaan pembiayaan pelapor, baik dalam rupiah maupun valuta asing, dari bank yang melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia. 2) Lainnya: pinjaman yang diterima perusahaan pembiayaan pelapor, baik dalam rupiah maupun valuta asing, dari pihak ketiga bukan bank bukan penduduk (non residen). Rincian 3: Surat berharga yang diterbitkan. Nilai seluruh surat berharga selain saham yang diterbitkan oleh perusahaan pembiayaan pelapor, baik di dalam maupun luar negeri dalam rangka memperoleh tambahan dana dari masyarakat. Rincian 4: Utang pajak. Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2013

63

Seluruh kewajiban pajak perusahaan pembiayaan pelapor yang belum dibayar berkaitan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Rincian 5: Kewajiban pajak tangguhan. Jumlah kewajiban pajak tangguhan yang diakui oleh perusahaan pembiayaan pelapor pada tanggal laporan yang diukur dengan tarif pajak yang berlaku atas seluruh perbedaan temporer kena pajak (taxable temporary differences). Rincian 6: Pinjaman subordinasi. Pinjaman yang diterima oleh perusahaan pembiayaan dengan syarat sebagai berikut:  minimum berjangka waktu 5 (lima) tahun,  pelunasan sebelum jatuh waktu harus mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan,  hak tagih dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada,  wajib dilaporkan kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 10 hari setelah tanggal pinjaman, dan  ada perjanjian tertulis antar perusahaan pembiayaan dengan pemberi pinjaman. Rincian 7: Kewajiban lain-lain. Saldo kewajiban lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam salah satu dari pos 1 sampai dengan 6 di atas. B. EKUITAS Rincian 1: Modal disetor. Jumlah modal yang telah ditempatkan/disetor pada perusahaan pembiayaan. Rincian 2 : Agio/Disagio. Agio: selisih lebih setoran modal yang diterima oleh perusahaan pembiayaan pelapor sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya. Disagio: selisih kurang setoran modal sebagai akibat harga saham lebih rendah dari nilai nominalnya. Rincian 3: Cadangan. Cadangan-cadangan yang dibentuk menurut ketentuan anggaran dasar dan/atau keputusan rapat pemegang saham.

64


Rincian 4: Saldo laba (rugi). Saldo laba (rugi) bersih setelah dikurangi pajak dan tidak dibagikan sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

SALDO LABA (RUGI) PADA RINCIAN B.4 = LABA DITAHAN AKHIR PERIODE PADA BLOK IV RINCIAN K UNTUK MASING-MASING TAHUN 2011 & 2012


BLOK VI.2: NERACA PEMBIAYAAN SYARIAH PER 31 DESEMBER TAHUN 2011 DAN 2012 ASET Rincian 1: Kas. Uang kartal milik perusahaan pembiayaan pelapor berupa uang kertas dan uang logam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia. Termasuk pula dalam pos ini adalah uang kertas dan uang logam asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah serta commemorative coin dan commemorative note. Rincian 2: Bank. Penanaman dana bank pada bank yang beroperasi dengan menggunakan prinsip syariah berupa deposito berjangka mudharabah, investasi mudharabah, dan/atau bentuk-bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip syariah. Penempatan pada bank lain disajikan sebesar saldo penempatan dikurangi dengan penyisihan kerugian. Rincian 3: Efek syariah yang dimiliki. Efek syariah yang dimiliki berupa surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan/atau pasar modal antara lain obligasi syariah, sertifikat reksadana syariah dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah. Penyisihan kerugian disajikan sebagai pengurangan dari akun efek-efek.


65

Rincian 4: Piutang. Rincian 4.a: Piutang murabahah – neto. Piutang yang timbul akibat transaksi murabahah yang dilakukan secara tangguh, yaitu yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. Rincian 4.b: Piutang istishna' – neto Piutang yang timbul akibat transaksi istishna’ yang dilakukan secara tangguh, yaitu yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Piutang istishna’ dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. Rincian 4.c: Piutang salam – neto Piutang yang timbul akibat transaksi salam yang dilakukan secara tangguh, yaitu yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Piutang salam dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.

Rincian 4.d: Piutang hiwalah – neto Piutang yang timbul akibat transaksi hiwalah yang dilakukan secara tangguh, yaitu yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Piutang istishna’ dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. Rincian 5: Ijarah. Adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ijarah). Rincian 5.a: Aset ijarah. Nilai perolehan aset ijarah setelah dikurangi dengan penyusutan. Rincian 5.b: Aset ijarah muntahiyah bi-tamlik. Nilai perolehan aset ijarah muntahiyah bi-tamlik setelah dikurangi dengan penyusutan. 66


Rincian 5.c: Aset ijarah musyarakah muntanaqisah. Nilai perolehan aset ijarah musyarakah muntanaqisah setelah dikurangi dengan penyusutan. Rincian 6: Penyertaan. Penyertaan saham adalah penanaman dana bank dalam bentuk saham baik dalam rupiah maupun valuta asing pada bank atau perusahaan lembaga keuangan bukan bank untuk tujuan investasi jangka panjang dan tidak untuk diperjualbelikan. Rincian 7: Aset istishna' dalam penyelesaian. Aset istishna dalam penyelesaian adalah aset istishna yang masih dalam proses pembuatan. Rincian 8: Persediaan. Aset yang dibeli untuk dijual kembali kepada klien. Rincian 9: Aset tetap dan inventaris.

Rincian 9.a: Aset tetap dan inventaris. Harga perolehan atau nilai revaluasi atas tanah dan gedung, mesin-mesin, peralatan dan sebagainya yang dimiliki. Rincian 9.b: Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris. Jumlah penyusutan atas aset tetap dan inventaris sampai dengan tanggal laporan. Rincian 10: Aset lain-lain. Saldo aset yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam salah satu dari pos 1 sampai dengan 9 di atas, antara lain biaya-biaya yang dibayar dimuka. KEWAJIBAN DAN EKUITAS A. KEWAJIBAN Rincian 1: Kewajiban yang segera dapat dibayar.


67

Kewajiban perusahaan pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank yang berjangka waktu tidak lebih dari 15 hari. Rincian 2: Uang muka pembiayaan. Rincian 2.a: Murabahah. Bukti komitmen transaksi murabahah sebelum akad disepakati. Rincian 2.b: Istishna’. Bukti komitmen transaksi istishna’ sebelum akad disepakati. Rincian 2.c: Lainnya. Bukti komitmen transaksi selain transaksi murabahah dan istishna’. Rincian 3: Aset istishna' yang terutang (akan diserahkan). Cukup jelas. Rincian 4: Pendanaan. Rincian 4.a: Pendanaan mudharabah. Akad kerja sama antara pihak pertama (malik, shahibul mal, atau nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak kedua (‘amil, mudharib, atau perusahaan pembiayaan)

yang

bertindak

sebagai

pengelola

dana

dengan

membagi

keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Rincian 4.b: Pendanaan musyarakah. Cukup jelas. Rincian 4.c: Fasilitas pendanaan murabahah. Cukup jelas. Rincian 4.d: Ijarah sukuk. Sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad Ijarah di mana satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menjual atau menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang disepakati, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Rincian 4.e: Pendanaan lain berbasis syariah. Cukup jelas. Rincian 5: Kewajiban lain-lain.

68


Saldo rekening kewajiban lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam salah satu dari rincian 1 s.d. 4. B. EKUITAS Rincian 1: Modal disetor. Jumlah modal yang telah ditempatkan/disetor pada perusahaan pembiayaan. Rincian 2: Agio (disagio). Agio: selisih lebih setoran modal yang diterima oleh perusahaan pembiayaan pelapor sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya. Disagio: selisih kurang setoran modal sebagai akibat harga saham lebih rendah dari nilai nominalnya. Rincian 3: Cadangan. Cadangan-cadangan yang dibentuk menurut ketentuan anggaran dasar dan/atau keputusan rapat pemegang saham. Rincian 4: Saldo laba (rugi). Saldo laba (rugi) bersih setelah dikurangi pajak dan tidak dibagikan sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). SALDO LABA (RUGI) PADA RINCIAN B.4 = LABA DITAHAN AKHIR PERIODE PADA BLOK IV RINCIAN J UNTUK MASING-MASING TAHUN 2011 & 2012


3.3.2.4.

PERUSAHAAN PENUNJANG PASAR MODAL

Blok II: KETERANGAN USAHA Rincian 4: Jenis usaha pasar modal. Bursa

Efek:

suatu

tempat

yang

diorganisir

dan

digunakan

untuk

menyelenggarakan pertemuan penawaran jual beli atau perdagangan efek. Di


69

Indonesia hanya ada 1 bursa efek, yaitu Bursa Efek Indonesia. Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP): lembaga yang menyelenggarakan jasa kliring dan peminjaman penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar dan efisien. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP): lembaga yang menyediakan fasilitas kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar dan efisien. Perusahaan Efek: perusahaan yang telah memperoleh ijin usaha dari BAPEPAM untuk menjalankan satu atau beberapa kegiatan yang berhubungan dengan pasar modal yaitu dapat melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi. Biro Administrasi Efek (BAE): lembaga yang berdasarkan kontrak dengan emiten, secara teratur menyediakan jasa-jasa melaksanakan pembukuan, transfer, dan pencatatan pembayaran deviden, pembagian hak opsi, emisi sertifikat atau laporan tahunan untuk emiten. A1. KHUSUS BURSA EFEK Rincian 5: Nilai transaksi efek selama tahun 2012. Cukup jelas. Rincian 6: Volume transaksi efek selama tahun 2012. Cukup jelas. Rincian 7: Frekuensi transaksi efek selama tahun 2012. Cukup jelas. Rincian 8: Jumlah emiten baru selama tahun 2012. Emiten: pihak yang melakukan penawaran efek untuk dijual atau diperdagangkan di pasar modal. Rincian 9: Jumlah emiten seluruhnya akhir tahun 2012. Cukup jelas. Rincian 10: Jumlah emiten yang mengalami delisting selama tahun 2012. Delisting: emiten yang tidak tercatat lagi di bursa efek Rincian 11: Jumlah anggota bursa akhir tahun 2012. Anggota bursa efek: perantara efek yang telah memperoleh ijin usaha dari BAPEPAM dan mempunyai hak untuk menggunakan sistem dan atau sarana bursa efek sesuai dengan peraturan bursa efek.

70


A2. KHUSUS LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN (LKP) Rincian 12: Jumlah perusahaan yang menggunakan jasa LKP akhir tahun 2012. Perusahaan pengguna jasa LKP terdiri dari Perusahaan Efek dan Kustodian. Kustodian adalah lembaga yang memberikan jasa penitipan efek atau harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain termasuk menerima deviden dan hakhak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya berdasarkan suatu kontrak. Rincian 13: Jumlah perusahaan yang gagal bayar selama tahun 2012. Perusahaan dikatakan gagal bayar apabila pada T+4 s/d pukul 10.00 tidak dapat menulis kewajiban bayar kepada KPEI (Kliring Penjaminan Efek Indonesia) melalui Bank Pembayaran. Rincian 14: Nilai gagal bayar selama tahun 2012. Cukup jelas. Rincian 15: Total nilai jaminan yang diserahkan oleh pemakai jasa LKP akhir tahun 2012. Adalah dana jaminan pengguna jasa LKP. Rincian 16: Nilai dana jaminan selama tahun 2012. Cukup jelas. A3. KHUSUS LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN (LPP) Rincian 17: Jumlah rekening efek akhir tahun 2012. Cukup jelas. Rincian 18: Jumlah perusahaan yang menggunakan jasa LPP akhir tahun 2012 Perusahaan pengguna jasa LPP terdiri dari Perusahaan Efek dan Kustodian. A3. KHUSUS LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN (LPP) Rincian 19: Total nilai efek yang disimpan LPP berdasarkan harga beli akhir tahun 2012. Cukup jelas. Rincian 20: Jumlah perusahaan yang gagal serah efek selama tahun 2012. Perusahaan dikatakan gagal serah efek apabila sampai dengan waktu yang ditentukan T+4 s/d pukul 12.00 tidak dapat memenuhi kewajiban serah efeknya kepada KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia) atau LPP. Rincian 21: Nilai gagal serah efek selama tahun 2012. Cukup jelas.


71

B. KHUSUS PERUSAHAAN EFEK PERUSAHAAN EFEK SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK (PEE) Penjamin Emisi Efek (PEE): perusahaan efek yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan perantara umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang terjual. Rincian 22: Jumlah investor/pemodal yang berhasil dihimpun PEE selama tahun 2012. Jika dalam suatu penawaran umum terdapat beberapa perusahaan penjamin emisi yang tergabung dalam suatu sindikasi maka penawaran tersebut dicatat pada setiap anggota sindikasi. Rincian 23: Dana yang berhasil dihimpun PEE untuk emiten selama tahun 2012. Dana yang berhasil dihimpun: dana yang diperoleh penjamin emisi dari penawaran umum efek pada pasar perdana. PERUSAHAAN EFEK SEBAGAI PEDAGANG EFEK (PPE) Perantara Pedagang Efek (PPE): perusahaan efek yang telah memperoleh ijin untuk melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk sendiri atau untuk kepentingan pihak lain. Rincian 24: Nilai transaksi yang dilayani PPE selama tahun 2012. Nilai transaksi yang dilayani: Seluruh nilai transaksi PPE baik transaksi jual maupun beli atas permintaan investor (tidak termasuk transaksi investor PPE itu sendiri). Rincian 25: Volume transaksi yang dilayani PPE selama tahun 2012. Cukup jelas. Rincian 26: Frekuensi transaksi yang dilayani PPE selama tahun 2012. Cukup jelas.

PERUSAHAAN EFEK SEBAGAI MANAJER INVESTASI (MI) Manajer Investasi (MI): perusahaan efek yang telah memperoleh ijin untuk melakukan kegiatan usaha mengelola portofolio efek. Rincian 27: Jumlah reksa dana yang dikelola MI (selama tahun 2012). Reksa dana yang berbentuk perseroan: emiten yang kegiatan usahanya

72


menghimpun dana dengan menjual saham, dan selanjutnya dana dari penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal. Reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif: kontrak antara manajer inventasi dan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan dimana manajer investasi diberi wewenang mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Rincian 28: Nilai kekayaan yang dikelola MI (akhir tahun 2012). Nilai penjualan saham/unit penyertaan kepada investor. C1. KHUSUS WALI AMANAT (TRUSTEE) Rincian 29: Jumlah emiten yang dilayani Wali Amanat akhir tahun 2012. Cukup jelas. Rincian 30: Jumlah hutang pokok emiten akhir tahun 2012. Hutang pokok: dana yang berhasil dihimpun emiten obligasi atau sekuritas kredit dari investor (kreditur). Rincian 31: Jumlah bunga yang harus dibayar emiten selama tahun 2012. Pembayaran atas penggunaan dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi atau sekuritas kredit lainnya. C2. KHUSUS BIRO ADMINISTRASI EFEK (BAE) Rincian 32: Jumlah emiten yang dilayani BAE akhir tahun 2012. Cukup jelas. Rincian 33: Jumlah investor yang terdaftar pada BAE akhir tahun 2012. Cukup jelas. Rincian 34: Nilai dividen yang dibayarkan. Cukup jelas. C3. KHUSUS PEMERINGKAT EFEK Rincian 35: Jumlah efek yang dilakukan pemeringkatan akhir tahun 2012. Cukup jelas. Rincian 36: Nilai efek yang dilakukan pemeringkatan akhir tahun 2012. Cukup jelas. BLOK IV: LAPORAN LABA (RUGI) 2011-2012 A. PENDAPATAN


73

Rincian 1: Pendapatan jasa usaha Semua pendapatan yang merupakan hasil dari kegiatan utama perusahaan. Rincian 2: Pendapatan bunga. Cukup jelas. Rincian 3: Pendapatan deviden. Cukup jelas. Rincian 4: Laba (rugi) bersih atas perdagangan efek setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai efek (+/-). Nilai jual portofolio efek milik perusahaan (dikurangi) nilai belinya setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai efek yang telah terjual tersebut. Rincian 5: Lainnya. Pendapatan yang tidak termasuk dalam salah satu rincian 1 s.d 3, misalnya hasil penjualan barang cetakan yang merupakan kelengkapan kegiatan lembaga pasar modal. B. BIAYA Rincian 1: Bunga. Cukup jelas. Rincian 2: Tenaga kerja. Cukup jelas. BIAYA TENAGA KERJA YANG DIKELUARKAN PADA RINCIAN 2 = BIAYA BALAS JASA PEKERJA YANG TERDAPAT PADA BLOK III RINCIAN 8 Rincian 3: Konsultan. Biaya atas penggunaan jasa konsultan seperti akuntan publik, penasehat investasi dan sebagainya. Rincian 4: Penjaminan emisi dan perdagangan efek. Biaya yang dikeluarkan karena melakukan kegiatan penjaminan emisi dan atau perdagangan efek. Rincian 5: Penyusutan aktiva tetap dan inventaris Penyusutan yang diperhitungkan atas benda-benda, baik atas aktiva tetap maupun inventaris. Rincian 6: Biaya lainnya

74


Biaya yang tidak termasuk dalam rincian 1 s.d. 5, seperti biaya penerangan, air, telepon, alat-alat tulis dan sebagainya. C. LABA/RUGI TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK Jumlah seluruh pendapatan dikurangi dengan jumlah seluruh biaya. D. PAJAK PENGHASILAN Pajak atas penghasilan perusahaan yang telah dibayar dan/atau masih terhutang dan menjadi beban laba/rugi tahun yang bersangkutan. E. LABA/RUGI TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK Nilai laba/rugi tahun berjalan sebelum pajak dikurangi pajak penghasilan. F. LABA DITAHAN AWAL PERIODE. Cukup jelas. G. DEVIDEN. Cukup jelas. H. LABA DITAHAN AKHIR PERIODE Hasil dari penjumlahan laba/rugi tahun berjalan setelah pajak dengan laba ditahan awal periode dikurangi dengan deviden. BLOK V: NERACA PER 31 DESEMBER TAHUN 2011 DAN 2012 A. AKTIVA Rincian 1: Kas dan Bank. Cukup jelas. Rincian 2: Deposito berjangka. Cukup jelas. Rincian 3: Deposito pada KPEI dan KSEI. Simpanan pada KPEI dan KSEI Indonesia yang hanya dapat diambil pada waktu yang telah ditentukan pada saat penyetoran. Digunakan sebagai jaminan dalam melakukan transaksi efek di Bursa Efek. Rincian 4: Piutang perusahaan efek. Piutang pada perusahaan efek lain yang terjadi atas penjualan sejumlah efek yang sebagian/seluruh pembayarannya belum diterima atau atas pembelian sejumlah efek yang telah dibayar tetapi sebagian/seluruh efek tersebut belum diterima.


75

Rincian 5: Piutang nasabah. Piutang yang terjadi atas pembelian efek yang dipesan oleh nasabah/investor tetapi sebagian/seluruh pembayarannya belum diterima perusahaan. Termasuk fee yang belum dibayar oleh nasabah. Rincian 6: Piutang lain-lain. Piutang pada pihak lain selain yang telah disebutkan diatas. Rincian 7: Portopolio efek. Kumpulan saham/efek yang diperjual belikan di Bursa Efek. Rincian 8: Penyisihan penurunan nilai efek. Amortisasi sesuai dengan penurunan harga pasar dari portopolio efek yang dimiliki perusahaan. Rincian 9: Penyertaan saham. Pemilikan saham perusahaan lain dalam rangka penyertaan yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan dalam waktu singkat. Rincian 10: Aktiva tetap dan inventaris (netto). Cukup jelas. Rincian 11: Rupa-rupa aktiva. Saldo rekening aktiva lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam salah satu dari rincian 1 s.d. 10 B. PASIVA Rincian 1: Hutang KPEI dan KSEI. Kewajiban perusahaan pada KPEI dan KSEI. Rincian 2: Hutang perusahaan efek. Hutang yang terjadi atas pembelian efek yang sebagian/seluruhnya belum dibayar dan/atau atas penjualan efek yang sebagian/seluruhnya belum diserahkan pada perusahaan efek. Rincian 3: Hutang nasabah. Hutang yang terjadi atas penjualan/pembelian efek yang belum dibayarkan

76


pada nasabah. Rincian 4: Hutang pajak. Hutang semua jenis pajak yang belum dibayarkan setelah diperhitungkan dengan pajak yang telah dibayar dimuka. Rincian 5: Hutang lain-lain. Cukup jelas. Rincian 6: Biaya yang masih harus dibayar. Biaya terhutang yang terjadi karena kegiatan operasional perusahaan Rincian 7: Rupa-rupa pasiva. Saldo rekening pasiva lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam salah satu dari rincian 1 s.d. 6.

Rincian 8: Modal. Rincian 8.a: Modal disetor. Jumlah modal yang telah ditempatkan/disetor pada perusahaan pasar modal. Rincian 8.b: Agio/Disagio. Cukup jelas. Rincian 8.c: Laba ditahan. Cukup jelas.

3.3.2.5.

PERUSAHAAN PERASURANSIAN

Asuransi atau Pertanggungan: perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan, keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Jasa Penunjang Asuransi: usaha yang berkaitan dengan perusahaan asuransi. Yang termasuk dalam jasa penunjang asuransi adalah broker, juru taksir (adjuster), dan


77

aktuaris. BLOK II: KETERANGAN USAHA Rincian 4: Jenis asuransi. Asuransi Jiwa: asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang

dikaitkan

dengan

hidup

atau

meninggalnya

seseorang

yang

dipertanggungkan. Contoh: PT. AJB Bumiputera 1912, PT. Astra CMG Life. Asuransi Non Jiwa diantaranya Asuransi Kerugian, Asuransi Sosial dan Reasuransi. Asuransi Kerugian: asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Asuransi Sosial: asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu undang-undang, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat. Reasuransi: asuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan atau perusahaan asuransi jiwa. Penilai Kerugian Asuransi (Adjuster): seseorang atau badan usaha independen yang bertugas memeriksa penyebab, menaksir, dan menghitung kerugiankerugian yang diderita tertanggung karena suatu musibah, dan memberikan pendapat/pandangannya apakah kerugian tersebut disebabkan oleh risiko-risiko yang dijamin sesuai polis yang dikeluarkan. Contoh: PT. Emcajaya Utama, PT. Aspac Insurance Adjuster. Aktuaris: seorang ahli yang menerapkan prinsip-prinsip matematika untuk menentukan atau menghitung kemungkinan-kemungkinan berdasarkan data-data statistik dalam menyusun atau merancang berbagai jenis program asuransi jiwa, dan menentukan besarnya tarif premi. Contoh: PT. Adiprana Daya Aktuaria, PT. Jasa Aktuaria Hadede Hewitt. Pialang Asuransi: badan usaha yang memberikan jasa pelaksanaan penutupan obyek asuransi kerugian milik tertanggung kepada perusahaan-perusahaan asuransi kerugian sebagai penanggung. Contoh: PT. Buana Jasa Pratama, PT.Adjastama Agung. Rincian 5: Tuliskan jumlah kantor yang dipunyai. Kantor Perwakilan: kantor yang diberi kekuasaan oleh kantor pusat untuk bertindak atas nama kantor pusat dalam mengkoordinir kantor cabang, dan 78


merupakan bagian dari kantor pusat. Kantor Cabang/Cabang Pembantu: unit usaha di bawah kantor pusat yang menjalankan semua jenis usaha perusahaan dan menyelenggarakan tata usaha/pembukuan tersendiri, tetapi tetap tunduk pada segala ketentuan yang dikeluarkan oleh kantor pusatnya. Kantor Unit Pembantu: unit usaha yang kegiatannya terutama untuk keperluan unit yang secara struktural berada diatasnya, baik kantor pusat, cabang ataupun perwakilan. KHUSUS ASURANSI JIWA Rincian 6: Jumlah Tertanggung dan Nilai Pertanggungan menurut Jenis Penutupan tahun 2012. Nilai Pertanggungan: uang yang harus dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada tertanggung. Rincian 7: Pengurangan Tertanggung dan Nilai Klaim menurut Jenis Pengurangan tahun 2012. Klaim: uang yang harus dibayarkan oleh perusahaan asuransi/reasuransi kepada tertanggung. KHUSUS ASURANSI NON JIWA Rincian 8: Nilai Premi dan Nilai Klaim menurut Jenis Penutupan tahun 2012. Nilai premi dan nilai klaim baik yang diterima maupun yang dibayar dari masing-masing jenis penutupan tahun 2012. Penutupan

Harta

Benda:

pertanggungan

yang

menjamin

risiko

kerugian/kerusakan atas harta benda. Penutupan Kendaraan Bermotor: pertanggungan yang menjamin risiko kerugian /kerusakan pada kendaraan bermotor. Penutupan Pengangkutan Laut: pertanggungan yang menjamin risiko yang menimbulkan kerugian/kerusakan pada barang, kecuali disebabkan oleh risikorisiko yang tidak ditanggung. Penutupan

Rangka

Kapal:

pertanggungan

yang

menjamin

risiko

kerugian/kerusakan tubuh kapal dan perlengkapan standar lainnya. Penutupan Pengangkutan Udara: pertanggungan yang menjamin risiko yang menimbulkan kerugian/kerusakan pada pesawat terbang, pilot dan awak pesawat dan penumpang pesawat udara. Penutupan Kecelakaan Diri dan Kesehatan: pertanggungan yang memberikan


79

jaminan kepada seseorang bahwa ia atau ahli warisnya akan memperoleh santunan sebagai kompensasi dari suatu kerugian yang dideritanya yang diakibatkan oleh suatu kecelakaan atau menderita suatu penyakit. Kecelakaan: benturan atau sentuhan benda keras atau benda cair (kimiawi) atau gas, atau api yang datangnya dari luar, terhadap badan (jasmani) seseorang yang mengakibatkan kematian atau cacat atau luka yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh dokter. Penutupan kredit dan penjaminan: pertanggungan yang menjamin risiko atas kemungkinan macetnya pengembalian kredit oleh nasabah, atau tidak diperoleh kembali kredit tersebut dari nasabah. Penutupan

Rekayasa/Engineering:

pertanggungan

yang

menjamin

kerugian/kerusakan atas mesin-mesin dan konstruksi. Penutupan Lainnya: pertanggungan yang menjamin kerugian/kerusakan selain yang disebutkan pada rincian di atas. KHUSUS AGEN ASURANSI Rincian 9: Jumlah Nasabah/Perusahaan yang diperoleh menurut Jenis Penutupan selama tahun 2012. Penutupan Jiwa/Kematian. Cukup jelas. Penutupan Kerugian/Kecelakaan. Cukup jelas. Penutupan Tabungan Hari Tua: pertanggungan yang memberikan jaminan keuangan bagi peserta bila ia mencapai usia pensiun atau jaminan keuangan bagi ahli warisnya bila ia meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun, atau meninggal ketika menjalani masa pensiun, atau salah satu keluarganya meninggal (istri/suami/anak). Jaminan keuangan diberikan sekaligus. KHUSUS ADJUSTER Rincian 10: Jumlah Klaim yang dinilai oleh perusahaan penilai kerugian asuransi menurut Jenis Penutupan tahun 2012. Peristiwa Kerugian: terjadinya kerugian terhadap obyek asuransi yang disebabkan antara lain kebakaran, kecelakaan dan kehilangan. KHUSUS AKTUARIS Rincian 11: Jumlah perusahaan yang dilayani pada tahun 2012. Cukup jelas. KHUSUS BROKER ASURANSI/PIALANG ASURANSI Rincian 12: Besarnya Premi dan Komisi melalui perusahaan pialang asuransi

80


menurut Jenis Penutupan tahun 2012. Penutupan

yang

dilayani

perusahaan

pialang

asuransi:

pelaksanaan

penutupan milik tertanggung yang diurus oleh perusahaan pialang untuk di asuransikan pada perusahaan asuransi atau reasuransi. BLOK V.1: LAPORAN LABA RUGI ASURANSI KERUGIAN TAHUN 2011-2012 A. PENDAPATAN PREMI NETO Premi neto: premi bruto dikurangi premi reasuransi dibayar, setelah dikurangi komisi. Rincian 1: Pendapatan premi bruto. Pendapatan Premi Bruto: premi penutupan langsung ditambah premi penutupan tidak langsung, setelah masing-masing dikurangi komisi. Rincian 2: Premi Reasuransi. Premi Reasuransi: bagian dari premi bruto yang dibayarkan atau masih merupakan kewajiban kepada pihak reasuransi. Rincian 2.a: Premi Reasuransi Dibayar. Premi Reasuransi Dibayar: premi yang dibayarkan kepada perusahaan reasuransi. Rincian 2.b: Komisi Reasuransi Diterima. Komisi Reasuransi Diterima: komisi yang diterima dari perusahaan reasuransi. Rincian 3: Penurunan (Kenaikan) Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan (PYBMP). Bagian dari premi yang belum diakui sebagai pendapatan karena masa pertanggungannya masih berjalan pada akhir periode akuntansi. B. BEBAN KLAIM NETO Beban Klaim Neto: merupakan hasil penjumlahan beban klaim dengan beban underwriting lain neto. Rincian 1: Beban Klaim. Beban Klaim: ganti rugi kepada tertanggung atau ceding company, sehubungan dengan telah terjadinya kerugian dalam pertanggungan.


81

Rincian 1.a: Klaim Bruto. Klaim Bruto: beban klaim awal yang meliputi klaim disetujui, klaim dalam proses penyelesaian, dan klaim yang belum dilaporkan sebelum dikurangi klaim dari perusahaan reasuransi. Rincian 1.b: Kalim Reasuransi. Klaim Reasuransi: klaim yang ditanggung perusahaan reasuransi. Rincian 1.c: Penurunan Estimasi Klaim Retensi Sendiri. Selisih estimasi kerugian retensi sendiri antara periode tahun berjalan dan periode tahun lalu. Rincian 2: Beban Underwriting Lain Neto Semua beban operasional asuransi yang belum dimasukkan rincian sebelumnya. C. HASIL UNDERWRITING Selisih

antara

pendapatan

operasional

asuransi

dikurangi

dengan

beban

operasionalnya. D. HASIL (BEBAN) INVESTASI Besarnya pendapatan atau kerugian yang diperoleh perusahaan asuransi karena menginvestasikan sebagian dana nasabah. E. BEBAN USAHA Beban Usaha ini terdiri dari : Rincian 1: Beban Pemasaran. Biaya memasarkan produksi baik melalui iklan, operasional pencari nasabah, dsb. Rincian 2: Beban Umum. Biaya langsung operasional perusahaan seperti listrik, air, telepon dan sebagainya. Rincian 3: Beban Administrasi.

82


Biaya untuk aktivitas di bidang jasa pertanggungan. F. LABA USAHA ASURANSI Selisih pendapatan premi dengan beban klaim dan biaya operasional dan administrasi serta biaya tenaga kerja. G. HASIL (BEBAN) LAIN Pendapatan (biaya) yang timbul dari aktivitas di luar usaha asuransi/jasa penunjang asuransi dan investasi. H. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK Seluruh pendapatan perusahaan sebelum dikurangi pajak. I. PAJAK PENGHASILAN Pajak penghasilan yang telah dibayar dan atau masih terhutang dan menjadi beban laba(rugi) tahun yang bersangkutan. J. LABA (RUGI) SETELAH PAJAK Laba(rugi) tahun berjalan setelah dikurangi pajak penghasilan. K. DIVIDEN Dividen adalah distribusi laba kepada pemegang investasi ekuitas sesuai dengan proporsi mereka dari jenis modal tertentu atau sebagian keuntungan yang dibagikan kepada para pemegang saham. L. SALDO LABA (RUGI) AWAL TAHUN Saldo laba (rugi) awal tahun 2012 sama dengan saldo laba (rugi) akhir tahun 2011. M. SALDO LABA (RUGI) AKHIR TAHUN. Cukup jelas. BLOK V.2: LAPORAN LABA RUGI ASURANSI JIWA TAHUN 2011-2012 A. PENDAPATAN Pendapatan merupakan penjumlahan atas jumlah pendapatan premi neto ditambah hasil investasi, imbalan jasa DPLK/jasa manajemen lainnya dan pendapatan lain. Rincian 1: Pendapatan Premi Neto.


83

Premi neto: pendapatan premi dikurangi premi reasuransi dibayar ditambah penurunan (kenaikan) CAPYBMP. Rincian a: Pendapatan Premi. Cukup jelas. Rincian b: Premi Reasuransi. Premi reasuransi: bagian dari premi bruto yang dibayarkan atau masih merupakan kewajiban kepada pihak reasuransi. Rincian c: Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP. Bagian dari premi yang belum diakui sebagai pendapatan karena masa pertanggungannya masih berjalan pada akhir periode akuntansi. Rincian 2: Hasil Investasi. Cukup jelas. Rincian 3: Imbalan Jasa DPLK/Jasa Manajemen Lainnya. Cukup jelas. Rincian 4: Pendapatan Lain. Cukup jelas. B. BEBAN Beban merupakan hasil penjumlahan beban asuransi, beban pemasaran, beban umum dan administrasi dan hasil (beban) lain. Rincian 1: Beban Asuransi. Cukup jelas. Rincian 1.1: Beban Klaim dan Manfaat. Beban klaim: ganti rugi kepada tertanggung atau ceding company, sehubungan dengan telah terjadinya kerugian dalam pertanggungan. Rincian a: Klaim dan Manfaat Dibayar. Cukup jelas. Rincian b: Klaim Reasuransi. Cukup jelas. Rincian c: Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi merupakan selisih cadangan premi tahun/triwulan berjalan dengan cadangan premi tahun/triwulan lalu. Rincian d: Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim merupakan selisih cadangan klaim tahun/triwulan berjalan dengan cadangan klaim tahun/triwulan lalu. Rincian 1.2: Biaya Akuisisi. Biaya akuisisi merupakan penjumlahan antara beban komisi tahun pertama, tahun lanjutan, overriding dan beban lainnya. Rincian 2: Beban Pemasaran. Cukup jelas.

84


Rincian 3: Beban Umum dan Administrasi. Cukup jelas. Rincian 4: Hasil (Beban) Lain. Cukup jelas. C. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK Seluruh pendapatan perusahaan dikurangi beban perusahaan sebelum dikurangi pajak. D. PAJAK PENGHASILAN Pajak penghasilan yang telah dibayar dan atau masih terhutang dan menjadi beban laba/rugi tahun yang bersangkutan. E. LABA (RUGI) SETELAH PAJAK Rincian E = Rincian C – Rincian D F. DIVIDEN. Cukup jelas. G. SALDO LABA (RUGI) AWAL TAHUN Saldo laba (rugi) awal tahun 2012 sama dengan saldo laba (rugi) akhir tahun 2011. H. SALDO LABA (RUGI) AKHIR TAHUN Rincian H = (Rincian E + Rincian G) – Rincian F BLOK V.3: LAPORAN LABA RUGI PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI/ REASURANSI SERTA PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI TAHUN 2011-2012 A. PENDAPATAN Pendapatan merupakan penjumlahan atas jumlah pendapatan premi neto ditambah hasil investasi, imbalan jasa DPLK/jasa manajemen lainnya dan pendapatan lain. Rincian 1: Pendapatan Jasa Keperantaraan. Cukup jelas. Rincian 2: Hasil Investasi. Cukup jelas. Rincian 3: Pendapatan Lain-lain. Cukup jelas. B. BIAYA


85

Pendapatan merupakan penjumlahan atas jumlah pendapatan premi neto ditambah hasil investasi, imbalan jasa DPLK/jasa manajemen lainnya dan pendapatan lain. Rincian 1: Pendapatan Jasa Keperantaraan. Cukup jelas. Rincian 2: Hasil Investasi. Cukup jelas. Rincian 3: Pendapatan Lain-lain. Cukup jelas.

BLOK VI.I: NERACA ASURANSI KERUGIAN/JIWA PER 31 DESEMBER 2011 DAN 2012 AKTIVA A. INVESTASI Rincian 1: Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito. Simpanan berjangka atas tunjuk, yang dikeluarkan oleh bank sebagai bukti simpanan yang dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak ketiga. Deposito Berjangka. Cukup jelas. Sertifikat Deposito: Simpanan berjangka atas tunjuk, yang dikeluarkan oleh bank sebagai bukti simpanan yang dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak ketiga. Rincian 2: Saham. Surat berharga yang menunjukkan kepemilikan pada suatu usaha perseroan. Rincian 3: Obligasi dan Medium Term Notes. Instrumen/perangkat perusahaan untuk memperoleh modal dengan cara berhutang. Rincian 4: Surat Berharga yang Diterbitkan atau Dijamin oleh Pemerintah atau Bank Indonesia. Bentuk penyertaan yang mempunyai pasaran dan dapat diperjual-belikan dengan segera, dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat, bila terdapat kebutuhan dana untuk kegiatan umum perusahaan, tidak dimaksudkan untuk menguasai perusahaan lain. Rincian 5: Unit Penyertaan Reksa Dana. Cukup jelas.

86


Rincian 6: Penyertaan Langsung. Penyertaaan langsung pada saham perusahaan lain. Rincian 7: Bangunan, Tanah dengan Bangunan. Pembelian bangunan, tanah untuk investasi/dijual pada masa yang akan datang. Rincian 8: Pinjaman Hipotek. Seluruh pinjaman perusahaan kepada pemegang hipotek. Rincian 9: Pinjaman Polis. Cukup jelas. Rincian 10: Investasi Lain. Investasi perusahaan selain yang disebutkan di atas seperti SBI, SBPU, Surat Pengakuan Utang. B. BUKAN INVESTASI Rincian 1: Kas dan Bank. Cukup jelas. Rincian 2: Piutang Premi Penutupan Langsung. Meliputi tagihan berupa premi kepada tertanggung/agen/broker, dan ceding company sebagai akibat adanya transaksi perusahaan. Rincian 3: Piutang Reasuransi. Meliputi tagihan kepada para reasuradur yang timbul sehubungan dengan kewajiban membayar premi reasuransi setelah dikurangi komisi dan klaim asuransi. Rincian 4: Piutang Hasil Investasi. Investasi perusahaan yang sudah jatuh tempo dan belum diterima pembayarannya. Rincian 5: Bangunan, Tanah dengan Bangunan. Aktiva berujud yang digunakan dalam operasi perusahaan, dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan. Rincian 6: Perangkat Keras Komputer. Cukup jelas.


87

Rincian 7: Aktiva Tetap Lainnya. Aktiva tetap selain bangunan dan tanah. Rincian 8: Aktiva Lain. Aktiva selain yang disebutkan di atas.

PASIVA Total pasiva harus sama dengan total aktiva. A. UTANG Rincian 1: Utang klaim. Utang yang timbul sehubungan dengan adanya persetujuan atas klaim yang diajukan oleh tertanggung/ceding company yang belum dibayar oleh perusahaan. Rincian 2: Utang reasuransi. Utang perusahaan kepada pihak reasuradur yang timbul sehubungan dengan kewajiban membayar premi reasuransi setelah dikurangi dengan komisi dan klaim. Rincian 3: Utang komisi. Utang yang timbul kepada pemberi premi sehubungan terjadinya penutupan asuransi. Rincian 4: Utang pajak. Cukup jelas. Rincian 5: Biaya yang masih harus dibayar. Kewajiban perusahaan asuransi kepada pihak lain. Rincian 6: Utang lain. Utang selain yang disebutkan diatas. B. CADANGAN TEKNIS Saldo yang disisihkan untuk memperkuat modal perusahaan dan atau untuk tujuan mengatasi risiko.

88


Rincian 1: Cadangan Premi. Cukup jelas. Rincian 2: Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan (PYMBP). Adalah bagian dari premi yang belum diakui sebagai pendapatan karena masa pertanggungannya masih berjalan pada akhir periode. Rincian 3: Cadangan Klaim. Cukup jelas. C. Pinjaman Subordinasi Pinjaman dari pemegang saham atau pihak lain, yang bila terjadi likuidasi, pelunasannya dialakukan setelah pelunasan kewajiban lain. D. MODAL SENDIRI Rincian 1: Modal disetor. Cukup jelas. Rincian 2: Agio saham. Cukup jelas. Rincian 3: Cadangan. Bagian saldo yang disisihkan untuk tujuan tertentu. Rincian 4: Kenaikan (penurunan) surat berharga. Kenaikan atau penurunan nilai surat berharga akibat perubahan harga saham yang dimiliki. Rincian 5: Selisih penilaian aktiva tetap. Selisih antara nilai perkiraan aktiva tetap dengan harga pasar. Rincian 6: Saldo Laba (Rugi). Laba yang tercatat setelah dikurangi untuk cadangan. Saldo laba tahun 2011 harus sama dengan saldo laba akhir tahun 2011 pada blok V.1 atau V.2. Demikian pula untuk tahun 2012, saldo laba tahun 2012 harus sama dengan saldo laba akhir tahun 2012 pada blok V.1 atau V.2. BLOK VI.I: NERACA PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI/REASURANSI SERTA PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN PER 31 DESEMBER 2011 DAN 2012


89

AKTIVA A. INVESTASI Rincian 1: Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito. Cukup jelas. Rincian 2: Saham. Cukup jelas. Rincian 3: Obligasi dan Medium Term Notes. Cukup jelas. Rincian4: Surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah atau Bank Indonesia. Cukup jelas. Rincian 5 : Unit penyertaan reksadana. Cukup jelas. Rincian 6: Penyertaan langsung. Penyertaaan langsung pada saham perusahaan lain. Rincian 7: Bangunan, tanah dengan bangunan. Pembelian bangunan, tanah untuk investasi/dijual pada masa yang akan datang. Rincian 8: Pinjaman hipotik. Seluruh pinjaman perusahaan kepada pemegang hipotik. Rincian 9: Pinjaman Polis. Cukup jelas. Rincian 10: Investasi lain. Investasi perusahaan selain yang disebutkan di atas seperti SBI, SBPU, Surat Pengakuan Utang. B. BUKA INVESTASI Rincian 1: Kas dan bank. Cukup jelas. Rincian 2: Tagihan premi. Cukup jelas. Rincian 3: Tagihan jasa keperantaraan. Cukup jelas. Rincian 4: Tagihan hasil investasi.

90


Investasi perusahaan yang sudah jatuh tempo dan belum diterima pembayarannya. Rincian 5: Aktiva tetap. Cukup jelas. Rincian 6: Aktiva lain. Aktiva selain yang disebutkan di atas. PASIVA A. UTANG Rincian 1: Utang klaim. Utang yang timbul sehubungan dengan adanya persetujuan atas klaim yang diajukan oleh tertanggung/ceding company yang belum dibayar oleh perusahaan. Rincian 2: Utang reasuransi. Utang perusahaan kepada pihak reasuradur yang timbul sehubungan dengan kewajiban membayar premi reasuransi setelah dikurangi dengan komisi dan klaim. Rincian 3: Utang komisi. Utang yang timbul kepada pemberi premi sehubungan terjadinya penutupan asuransi. Rincian 4: Utang pajak. Cukup jelas. Rincian 5: Biaya yang masih harus dibayar. Kewajiban perusahaan asuransi kepada pihak lain. Rincian 6: Utang lain. Utang selain yang disebutkan diatas. B. MODAL Cukup jelas.


91

3.2.2.6.

DANA PENSIUN Saat ini telah berkembang suatu bentuk tabungan masyarakat yang semakin

banyak dikenal oleh para karyawan, yaitu Dana Pensiun. Bentuk tabungan ini mempunyai ciri sebagai tabungan jangka panjang, yang tujuannya untuk dinikmati oleh karyawan setelah yang bersangkutan pensiun. Penyelenggaraan dilakukan dalam suatu program pensiun yang mengupayakan manfaat pensiun bagi pesertanya melalui suatu sistem pengumpulan dana. BLOK II: KETERANGAN USAHA Rincian 4: Jenis Dana Pensiun. Dana Pensiun Lembaga Keuangan: Dana Pensiun yang dibentuk oleh lembaga keuangan, baik bank atau perusahaan asuransi jiwa. Contoh: DPLK Indolife Pensiontama, DPLK Aetna Life Indonesia Dana Pensiun Pemberi Kerja: Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Contoh : Dana Pensiun Perum Perumnas, Dana Pensiun Pfizer Indonesia. A. KHUSUS DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN Rincian 5: Jenis kegiatan pendiri Dana Pensiun lembaga keuangan. Perusahaan Perbankan: badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat melalui berbagai macam kredit. Perusahaan Asuransi Jiwa: perusahaan yang kegiatannya memberikan jasa dalam penanggulangan risiko kerugian yang tidak pasti kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi. Perusahaan Lainnya: perusahaan yang mendirikan dana pensiun jenis lembaga keuangan jenis lainnya selain yang disebutkan di atas.

92


Rincian 6: Jumlah pemberi kerja yang mengikutsertakan karyawannya pada dana pensiun lembaga keuangan tahun 2012. Pemberi kerja: perusahaan yang mempekerjakan karyawan. Rincian 7: Jumlah peserta dana pensiun lembaga keuangan tahun 2012. Jenis kegiatan pendiri. Cukup jelas. Peserta karyawan perusahaan: orang yang bekerja baik pada instansi pemerintah ataupun swasta yang ikut dalam program DPLK. Peserta pekerja mandiri: pekerja yang atas usaha sendiri bukan karyawan dari suatu badan atau orang yang ikut dalam program DPLK. Rincian 8: Jumlah penerima manfaat pensiun dana pensiun lembaga keuangan tahun 2012. Jenis kegiatan pendiri: Perusahaan Perbankan: badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat melalui berbagai macam kredit. Perusahaan Asuransi Jiwa: perusahaan yang kegiatannya memberikan jasa dalam penanggulangan risiko kerugian yang tidak pasti kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi. Perusahaan Lainnya: perusahaan yang mendirikan dana pensiun jenis lembaga keuangan jenis lainnya selain yang disebutkan di atas. Penerima manfaat pensiun DPLK: peserta DPLK yang telah menerima pensiun. Peserta pekerja mandiri: pekerja yang atas usaha sendiri bukan karyawan dari suatu badan atau orang yang ikut dalam program DPLK. B. KHUSUS DANA PENSIUN PEMBERI KERJA Rincian 9: Jumlah peserta Dana Pensiun pemberi kerja tahun 2012 Program pensiun manfaat pasti: program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan program pensiun iuran pasti. Program pensiun iuran pasti: program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. Peserta pendiri: karyawan perusahaan pendiri yang mengikuti program dana


93

pensiun pemberi kerja. Pendiri:  Orang atau badan usaha yang membentuk dana pensiun pemberi kerja.  Bank umum atau perusahaan asuransi jiwa yang membentuk dana pensiun lembaga keuangan. Peserta mitra pendiri: karyawan perusahaan mitra pendiri yang mengikuti program dana pensiun pemberi kerja. Mitra pendiri: pemberi kerja yang ikut serta dalam suatu dana pensiun pemberi kerja pendiri, untuk kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya. Rincian 10: Jumlah penerima manfaat pensiun tahun 2012. Penerima manfaat pensiun: banyaknya peserta yang menerima manfaat pensiun yang dibayar secara berkala pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Penerima manfaat pensiun normal: banyaknya penerima manfaat pensiun yang dibayarkan pada saat peserta telah mencapai usia pensiun normal atau sesudahnya. Penerima manfaat pensiun dipercepat: banyaknya peserta dana pensiun yang menerima manfaat pensiun sebelum mencapai waktu usia pensiun normalnya. Penerima manfaat pensiun cacat: banyaknya peserta dana pensiun yang menerima manfaat pensiun dikarenakan mengalami cacat. Penerima manfaat pensiun ditunda: banyaknya penerima manfaat pensiun yang dibayarkan bila peserta berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal, yang ditunda pembayarannya sampai pada saat peserta pensiun sesuai dengan peraturan dana pensiun. Janda/Duda: istri atau suami yang sah dari peserta atau pensiunan yang meninggal dunia, yang telah terdaftar pada dana pensiun sebelum peserta meninggal dunia atau pensiun. Anak: semua anak yang sah dari peserta atau pensiunan, yang telah terdaftar pada dana pensiun sebelum peserta meninggal dunia atau pensiun. BLOK V.1: LAPORAN AKTIVA BERSIH DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2011 DAN 20121 A. AKTIVA 1. INVESTASI (Nilai Wajar) Rincian 1: Deposito On Call.

94


Deposito on call merupakan deposito pada bank yang dapat ditarik sewaktuwaktu. Rincian 2: Deposito Berjangka. Deposito berjangka merupakan deposito pada bank yang memiliki jangka waktu jatuh tempo tertentu. Rincian 3: Sertifikat Deposito. Sertifikat deposito merupakan deposito pada bank dengan jangka waktu dan bunga tertentu, yang bilyetnya dapat diperjualbelikan atas unjuk.

Rincian 4: Sertifikat Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia merupakan surat berharga atas unjuk yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Rincian 5: Saham. Cukup jelas. Rincian 6: Obligasi. Cukup jelas. Rincian 7: Unit Penyertaan Reksadana. Cukup jelas. Rincian 8: Surat Berharga Pemerintah. Surat berharga pemerintah yang dimaksud berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya. Rincian 9: Unit Penyertaan Investasi Kolektif. Akun unit penyertaan investasi kolektif dimaksudkan untuk menyajikan investasi Dana Pensiun dalam bentuk portofolio investasi kolektif selain reksadana yang dimiliki Dana Pensiun dalam bentuk unit penyertaan. Rincian 10: Penempatan Langsung. Surat berharga yang berupa saham yang diterbitkan oleh badan hukum yang tidak tercatat di bursa efek. Rincian 11: Surat Pengakuan Utang.


95

Surat pengakuan hutang hanya dapat digolongkan ke investasi dana pensiun apabila berjangka waktu lebih dari satu tahun dan diterbitkan oleh badan hukum Indonesia. Rincian 12: Tanah. Akun tanah dimaksudkan untuk menyajikan investasi Dana Pensiun dalam bentuk tanah. Rincian 13: Bangunan. Akun bangunan dimaksudkan untuk menyajikan investasi Dana Pensiun dalam bentuk bangunan. Rincian 14: Tanah dan Bangunan. Akun tanah dan bangunan dimaksudkan untuk menyajikan investasi Dana Pensiun dalam tanah dan bangunan. Rincian 15: Investasi Lain yang Diperkenankan. Akun investasi lain yang diperkenankan dimaksudkan untuk menampung jenis investasi yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan di luar yang telah dirinci dengan mencantumkan nama dari jenis investasi dimaksud sebagai akun tersendiri. 2. AKTIVA LANCAR DI LUAR INVESTASI Rincian 1: Kas & Bank. Cukup jelas. Rincian 2: Beban Dibayar di Muka. Beban dibayar dimuka adalah semua biaya-biaya yang belum jatuh tempo tetapi sudah dilakukan pembayaran. Rincian 3: Piutang Investasi. Cukup jelas. Rincian 4: Piutang Hasil Investasi. Piutang hasil investasi adalah pendapatan dari Dana Pensiun yang sudah jatuh tempo pada tanggal neraca dan belum diterima pembayarannya. Rincian 5: Piutang Lain-lain. Piutang lain-lain adalah piutang yang tidak dapat dimasukkan ke dalam akun

96


piutang yang disebutkan di atas yang dapat diklasifikasikan sebagai aktiva lancar. B. KEWAJIBAN 1. KEWAJIBAN DI LUAR KEWAJIBAN MANFAAT PENSIUN Rincian 1: Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo. Utang manfaat pensiun jatuh tempo merupakan utang atas manfaat pensiun yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar. Rincian 2: Utang Investasi. Utang investasi merupakan utang yang timbul karena pembelian investasi yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar.

Rincian 3: Pendapatan Diterima di Muka. Pendapatan diterima di muka merupakan pendapatan usaha Dana Pensiun yang diterima di muka tetapi belum jatuh tempo. Rincian 4: Beban Yang Masih Harus Dibayar. Beban yang masih harus dibayar merupakan beban yang sudah jatuh tempo tetapi belum dibayar. Rincian 5: Kewajiban di Luar Kewajiban Manfaat Pensiun Lain. Kewajiban di luar kewajiban manfaat pensiun lain merupakan kewajiban di luar kewajiban manfaat pensiun yang tidak termasuk dalam kewajiban di atas, termasuk penerimaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) atas biaya penyelenggaraan (fee) yang belum disetorkan ke pendiri. BLOK V.2: LAPORAN AKTIVA BERSIH DANA PENSIUN PEMBERI KERJA ROGRAM IURAN PASTI/MANFAAT PASTI PER 31 DESEMBER 2011 DAN 2012 A. AKTIVA 1. INVESTASI (Nilai Wajar) Rincian 1: Deposito On Call. Deposito on call merupakan deposito pada bank yang dapat ditarik sewaktuwaktu. Rincian 2: Deposito Berjangka. Deposito berjangka merupakan deposito pada bank yang memiliki jangka


97

waktu jatuh tempo tertentu. Rincian 3: Sertifikat Deposito. Sertifikat deposito merupakan deposito pada bank dengan jangka waktu dan bunga tertentu, yang bilyetnya dapat diperjualbelikan atas unjuk. Rincian 4: Sertifikat Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia merupakan surat berharga atas unjuk yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Rincian 5: Saham. Cukup jelas. Rincian 6: Obligasi. Cukup jelas. Rincian 7: Unit Penyertaan Reksadana. Cukup jelas. Rincian 8: Surat Berharga Pemerintah. Surat berharga pemerintah yang dimaksud berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya. Rincian 9: Unit Penyertaan Investasi Kolektif. Akun unit penyertaan investasi kolektif dimaksudkan untuk menyajikan investasi Dana Pensiun dalam bentuk portofolio investasi kolektif selain reksadana yang dimiliki Dana Pensiun dalam bentuk unit penyertaan. Rincian 10: Penempatan Langsung. Surat berharga yang berupa saham yang diterbitkan oleh badan hukum yang tidak tercatat di bursa efek. Rincian 11: Surat Pengakuan Utang. Surat pengakuan hutang hanya dapat digolongkan ke investasi dana pensiun apabila berjangka waktu lebih dari satu tahun dan diterbitkan oleh badan hukum Indonesia. Rincian 12: Tanah. Akun tanah dimaksudkan untuk menyajikan investasi Dana Pensiun dalam

98


bentuk tanah. Rincian 13: Bangunan. Akun bangunan dimaksudkan untuk menyajikan investasi Dana Pensiun dalam bentuk bangunan. Rincian 14: Tanah dan Bangunan. Akun tanah dan bangunan dimaksudkan untuk menyajikan investasi Dana Pensiun dalam tanah dan bangunan. Tanah dan bangunan dimasukan dalam golongan investasi dana pensiun kecuali tanah dan bangunan untuk kantor. Rincian 15: Investasi Lain yang Diperkenankan. Akun investasi lain yang diperkenankan dimaksudkan untuk menampung jenis investasi yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan di luar yang telah dirinci dengan mencantumkan nama dari jenis investasi dimaksud sebagai akun tersendiri. 2. AKTIVA LANCAR DI LUAR INVESTASI Rincian 1: Kas & Bank. Cukup jelas. Rincian 2: Piutang Iuran. Piutang iuran merupakan iuran yang sudah jatuh tempo tetapi belum diterima Dana Pensiun pada tanggal neraca. Rincian 2 merupakan penjumlahan antara Rincian 2.a, Rincian 2.b dan Rincian 2.c. Rincian 3: Piutang Bunga Keterlambatan Iuran. Cukup jelas. Rincian 4: Beban Dibayar di Muka. Beban dibayar dimuka adalah semua biaya-biaya yang belum jatuh tempo tetapi sudah dilakukan pembayaran. Rincian 5: Piutang Investasi. Piutang investasi adalah piutang yang timbul karena pelepasan investasi Dana Pensiun dan belum diterima pembayarannya. Rincian 6: Piutang Hasil Investasi. Piutang hasil investasi adalah pendapatan dari Dana Pensiun yang sudah


99

jatuh tempo pada tanggal neraca dan belum diterima pembayarannya. Rincian 7: Piutang Lain-lain. Piutang yang tidak dapat dimasukkan ke dalam perkiraan piutang usaha. 3. AKTIVA OPERASIONAL Aktiva operasional: aset yang digunakan sebagai penunjang kegiatan usaha Dana Pensiun. Rincian 1: Tanah dan Bangunan (Nilai Buku). Cukup jelas. Rincian 2: Kendaraan (Nilai Buku). Cukup jelas. Rincian 3: Peralatan Komputer (Nilai Buku). Cukup jelas. Rincian 4: Peralatan Kantor (Nilai Buku). Cukup jelas. Rincian 5: Aktiva Operasional Lain (Nilai Buku). Cukup jelas. 4. AKTIVA LAIN-LAIN Aktiva lain-lain adalah aset yang dimiliki Dana Pensiun selain dari kelompok investasi, aktiva lancar di luar investasi, dan aktiva operasional. 5. AKTIVA TERSEDIA Cukup jelas. B. KEWAJIBAN 1. KEWAJIBAN DI LUAR KEWAJIBAN AKTUARIA/MANFAAT PASTI Rincian 1: Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo. Manfaat pensiun yang telah jatuh tempo tetapi pembayaran belum dilakukan. Rincian 2: Utang Investasi. Utang yang timbul karena pembelian investasi yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar. Rincian 3: Pendapatan Diterima di Muka. Pendapatan dari suatu usaha dana pensiun yang belum jatuh tempo tetapi

100


sudah diterima. Rincian 4: Beban Yang Masih Harus Dibayar. Beban yang masih harus dibayar merupakan beban yang sudah jatuh tempo tetapi belum dibayar. Rincian 5: Kewajiban di Luar Kewajiban Aktuaria Lain. Kewajiban di luar kewajiban aktuaria lain merupakan kewajiban di luar kewajiban aktuaria yang tidak termasuk dalam kewajiban di atas, termasuk penerimaan

Dana

Pensiun

Lembaga

Keuangan

(DPLK)

atas

biaya

penyelenggaraan (fee) yang belum disetorkan ke Pendiri. Rincian 6: Kewajiban di Luar Kewajiban Manfaat Pensiun Lain. Kewajiban di luar kewajiban manfaat pensiun lain merupakan kewajiban di luar kewajiban manfaat pensiun yang tidak termasuk dalam kewajiban di atas, termasuk penerimaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) atas biaya penyelenggaraan (fee) yang belum disetorkan ke Pendiri. BLOK VI: LAPORAN PERUBAHAN AKTIVA BERSIH DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN & PEMBERI KERJA TAHUN 2011-2012 Laporan perubahan aktiva bersih adalah laporan yang memberikan informasi tentang perubahan atas jumlah aktiva bersih yang tersedia untuk manfaat pensiun serta menguraikan penyebab terjadinya perubahan dalam suatu periode tertentu. A. PENAMBAHAN Rincian 1: Pendapatan Investasi. Pendapatan investasi: peningkatan jumlah aktiva atau penurunan kewajiban Dana Pensiun yang timbul dari kegiatan investasi atau kegiatan lain di dalam satu periode tertentu. Rincian 1.a: Bunga. Pendapatan bunga merupakan jumlah pendapatan bunga jatuh tempo dalam periode laporan, yang berasal dari berbagai jenis investasi yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, baik yang sudah diterima maupun yang belum diterima pembayarannya. Pendapatan bunga diakui sejalan dengan berlakunya waktu, dimulai sejak saat aset tersebut ditempatkan. Rincian 1.b: Dividen. Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2013

101

Pendapatan dividen merupakan pendapatan dividen jatuh tempo dalam periode laporan, yang berasal dari berbagai jenis investasi yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, baik yang sudah diterima maupun yang belum diterima pembayarannya. Pendapatan dividen diakui pada saat dividen tersebut ditetapkan sebagai hak Dana Pensiun.

Rincian 1.c: Sewa. Pendapatan sewa merupakan pendapatan sewa jatuh tempo dalam periode laporan, yang berasal dari berbagai jenis investasi yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, baik yang sudah diterima maupun yang belum diterima pembayarannya. Pendapatan sewa diakui sejalan dengan berlakunya waktu, dimulai sejak saat digunakannya aset tersebut. Rincian 1.d: Laba (Rugi) Pelepasan Investasi. Laba/rugi yang timbul atas penjualan/pelepasan investasi di atas/di bawah harga perolehan. Rincian 1.e: Pendapatan Investasi Lain. Pendapatan investasi lain adalah pendapatan investasi di luar jenis pendapatan di atas, yang berasal dari kegiatan investasi yang diperkenankan peraturan perundang-undangan. Rincian 2: Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi. Nilai kekayaan (aktiva) dana pensiun yang digunakan untuk meningkatkan kekayaan melalui distribusi hasil investasi. Rincian 3: Iuran Jatuh Tempo. Rincian Iuran Jatuh Tempo merupakan hasil penjumlahan Iuran Normal Pemberi Kerja, Iuran Normal Peserta dan Iuran Tambahan. Rincian 4: Pendapatan di Luar Investasi. Cukup jelas. Rincian 5: Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain. Pengalihan dana yang menjadi hak peserta sebagai konsekuensi pindahnya kepesertaan seseorang peserta dari dana pensiun yang satu ke dana pensiun yang lain.

102


Rincian 6: Pengalihan Dana dari DPPK dan Pemberi Kerja. Cukup jelas. B. PENGURANGAN Rincian 1: Beban Investasi. Beban investasi adalah biaya jatuh tempo dalam periode laporan, untuk berbagai jenis investasi yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, baik yang sudah dibayar maupun yang belum dilakukan pembayarannya. Rincian 2: Beban Operasional. Biaya yang terjadi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan selain kegiatan investasi, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan Dana Pensiun. Rincian 3: Manfaat Pensiun. Pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun Rincian 4: Pajak penghasilan. Cukup jelas. Rincian 5: Beban Lain-lain di Luar Investasi dan Operasional. Beban yang tidak berhubungan dengan kegiatan penyelenggaraan program pensiun, sifatnya tidak rutin terjadi setiap tahun dan biasanya jumlahnya relatif kecil (misalnya: jasa giro, bunga tabungan, pendapatan dari SBI, biaya administrasi bank dan lain-lain). Rincian 6: Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain. Pengalihan dana yang menjadi hak peserta sebagai konsekuensi pindahnya kepesertaan seseorang peserta ke dana pensiun yang lain. Rincian 7: Penarikan Iuran. Cukup jelas. C. KENAIKAN (PENURUNAN) AKTIVA BERSIH Kenaikan (Penurunan) Aktiva Bersih sama dengan Rincian Penambahan dikurangi Rincian Pengurangan. D. AKTIVA BERSIH AWAL TAHUN Total seluruh aktiva dana pensiun tidak termasuk piutang jasa lalu (past service) yang


103

belum jatuh tempo, dikurangi dengan seluruh kewajiban kecuali kewajiban aktuaria yang dihitung oleh aktuaris dalam kondisi awal tahun. E. AKTIVA BERSIH AKHIR TAHUN Cukup jelas. BLOK VII: PERHITUNGAN HASIL USAHA DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN & PEMBERI KERJA TAHUN 2011-2012 A. PENDAPATAN INVESTASI Pendapatan: peningkatan jumlah aktiva atau penurunan kewajiban dana pensiun yang timbul dari kegiatan investasi atau kegiatan lain di dalam satu periode tertentu. Rincian 1: Bunga. Pendapatan bunga merupakan jumlah pendapatan bunga jatuh tempo dalam periode laporan, yang berasal dari berbagai jenis investasi yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, baik yang sudah diterima maupun yang belum diterima pembayarannya. Pendapatan bunga diakui sejalan dengan berlakunya waktu, dimulai sejak saat aset tersebut ditempatkan. Rincian 2: Dividen. Pendapatan dividen merupakan pendapatan dividen jatuh tempo dalam periode laporan, yang berasal dari berbagai jenis investasi yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, baik yang sudah diterima maupun yang belum diterima pembayarannya. Pendapatan dividen diakui pada saat dividen tersebut ditetapkan sebagai hak Dana Pensiun. Rincian 3: Sewa. Pendapatan sewa merupakan pendapatan sewa jatuh tempo dalam periode laporan, yang berasal dari berbagai jenis investasi yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, baik yang sudah diterima maupun yang belum diterima pembayarannya. Pendapatan sewa diakui sejalan dengan berlakunya waktu, dimulai sejak saat digunakannya aset tersebut. Rincian 4: Laba (Rugi) Pelepasan/Perolehan Investasi. Laba/rugi yang timbul atas penjualan/pelepasan investasi di atas/di bawah harga perolehan.

104


Rincian 5: Pendapatan Investasi Lain. Pendapatan investasi lain adalah pendapatan investasi di luar jenis pendapatan di atas, yang berasal dari kegiatan investasi yang diperkenankan peraturan perundang-undangan. B. BEBAN INVESTASI Beban Investasi: Beban investasi adalah biaya jatuh tempo dalam periode laporan, untuk berbagai jenis investasi yang diperkenankan oleh peraturan perundangundangan di bidang Dana Pensiun, baik yang sudah dibayar maupun yang belum dilakukan pembayarannya. Rincian 1: Beban Transaksi. Cukup jelas. Rincian 2: Beban Pemeliharaan Investasi Tanah dan Bangunan. Cukup jelas. Rincian 3: Beban Penyusutan Bangunan. Penyusutan yang diperhitungkan atas benda-benda, baik atas aktiva tetap maupun inventaris. Rincian 4: Beban Manejer Investasi. Cukup jelas. Rincian 5: Beban Investasi Lain. Cukup jelas. C. HASIL USAHA INVESTASI Hasil usaha investasi: pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan bisnis atau usaha dana pensiun di sektor ini atau di sektor Lembaga Keuangan. Rincian Hasil Usaha Investasi merupakan selisih dari rincian Pendapatan Investasi dengan rincian Beban Investasi. D. BEBAN OPERASIONAL Beban operasional: biaya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan selain kegiatan investasi, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan dana pensiun. Rincian 1: Gaji Karyawan, Pengurus dan Dewan Pengawas. Cukup jelas. Rincian 2: Beban Kantor. Beban kantor: biaya penerangan, air, telepon, telegram, alat tulis kantor.


105

Rincian 3: Beban Pemeliharaan. Cukup jelas. Rincian 4: Beban Penyusutan. Biaya penyusutan yang diperhitungkan atas benda-benda, baik atas aktiva tetap maupun inventaris. Rincian 5: Beban Jasa Pihak Ketiga. Biaya honorarium yang dikeluarkan dalam rangka kepentingan dana pensiun, seperti honorarium akuntansi luar, penasihat hukum, notaris, juru taksir dan juru lelang. Rincian 6: Beban (Fee) Kepada Pendiri. Cukup jelas. Rincian 7: Beban Operasional Lain. Cukup jelas. E. PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN Pendapatan dan beban yang terjadi tetapi tidak berhubungan dengan kegiatan penyelenggaraan program pensiun, sifatnya tidak rutin terjadi setiap tahun dan biasanya jumlahnya relatif kecil (misalnya: jasa biro, bunga tabungan, pendapatan dari SBI, biaya administrasi bank, dan lain-lain). Rincian 1: Bunga Keterlambatan Iuran. Cukup jelas. Rincian 2: Laba (Rugi) Penjualan Aktiva Operasional. Cukup jelas. Rincian 3: Laba (Rugi) Penjualan Aktiva Lain-lain. Cukup jelas. Rincian 4: Pendapatan Lain di Luar Investasi. Cukup jelas. Rincian 5: Beban Lain di Luar Investasi. Cukup jelas. F. HASIL USAHA SEBELUM PAJAK Rincian F = Rincian C - Rincian D + Rincian E G. PAJAK PENGHASILAN Pajak penghasilan yang telah dibayar dan atau masih terhutang dan menjadi beban

106


tahun yang bersangkutan. H. HASIL USAHA SETELAH PAJAK. Rincian H = Rincian F - Rincian G BLOK VIII: NERACA DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN & PEMBERI KERJA PER 31 DESEMBER TAHUN 2011 DAN 2012 A. AKTIVA 1. INVESTASI (Harga Perolehan) Rincian 1: Deposito On Call. Deposito on call merupakan deposito pada bank yang dapat ditarik sewaktuwaktu. Rincian 2: Deposito Berjangka. Deposito berjangka merupakan deposito pada bank yang memiliki jangka waktu jatuh tempo tertentu. Rincian 3: Sertifikat Deposito. Sertifikat deposito merupakan deposito pada bank dengan jangka waktu dan bunga tertentu, yang bilyetnya dapat diperjualbelikan atas unjuk. Rincian 4: Sertifikat Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia merupakan surat berharga atas unjuk yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Rincian 5: Saham. Cukup jelas. Rincian 6: Obligasi. Cukup jelas. Rincian 7: Unit Penyertaan Reksadana. Cukup jelas. Rincian 8: Surat Berharga Pemerintah. Surat berharga pemerintah yang dimaksud berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.


107

Rincian 9: Unit Penyertaan Investasi Kolektif. Akun unit penyertaan investasi kolektif dimaksudkan untuk menyajikan investasi Dana Pensiun dalam bentuk portofolio investasi kolektif selain reksadana yang dimiliki Dana Pensiun dalam bentuk unit penyertaan. Rincian 10: Penempatan Langsung. Surat berharga yang berupa saham yang diterbitkan oleh badan hukum yang tidak tercatat di bursa efek. Rincian 11: Surat Pengakuan Utang. Surat pengakuan hutang hanya dapat digolongkan ke investasi dana pensiun apabila berjangka waktu lebih dari satu tahun dan diterbitkan oleh badan hukum Indonesia. Rincian 12: Tanah. Akun tanah dimaksudkan untuk menyajikan investasi Dana Pensiun dalam bentuk tanah. Rincian 13: Bangunan. Akun bangunan dimaksudkan untuk menyajikan investasi Dana Pensiun dalam bentuk bangunan. Rincian 14: Tanah dan Bangunan. Akun tanah dan bangunan dimaksudkan untuk menyajikan investasi Dana Pensiun dalam tanah dan bangunan. Tanah dan bangunan dimasukan dalam golongan investasi dana pensiun kecuali tanah dan bangunan untuk kantor. Rincian 15: Akumulasi Penyusutan Bangunan. Cukup jelas. Rinician 16: Investasi Lain yang Diperkenankan. Akun investasi lain yang diperkenankan dimaksudkan untuk menampung jenis investasi yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan di luar yang telah dirinci dengan mencantumkan nama dari jenis investasi dimaksud sebagai akun tersendiri. 2. SELISIH PENILAIAN INVESTASI Selisih akibat perbedaan dasar penilaian antara harga perolehan/nilai buku dengan nilai wajar. 108


3. AKTIVA LANCAR DI LUAR INVESTASI Rincian 1: Kas & Bank. Cukup jelas. Rincian 2: Piutang Iuran. Piutang iuran merupakan iuran yang sudah jatuh tempo tetapi belum diterima Dana Pensiun pada tanggal neraca. Rincian Piutang Iuran merupakan penjumlahan Iuran Rincian 2.a, Rincian 2.b dan Rincian 2.c. Rincian 3: Piutang Bunga Keterlambatan Iuran. Iuran yang sudah jatuh tempo tetapi belum diterima Dana Pensiun. Rincian 4: Beban Dibayar di Muka. Beban dibayar di muka adalah semua biaya-biaya yang belum jatuh tempo tetapi sudah dilakukan pembayaran. Rincian 5: Piutang Investasi. Piutang investasi adalah piutang yang timbul karena pelepasan investasi Dana Pensiun dan belum diterima pembayarannya. Rincian 6: Piutang Hasil Investasi. Piutang hasil investasi adalah pendapatan dari Dana Pensiun yang sudah jatuh tempo pada tanggal neraca dan belum diterima pembayarannya. Rincian 7: Piutang Lain-lain. Piutang yang tidak dapat dimasukkan ke dalam perkiraan piutang usaha. 4. AKTIVA OPERASIONAL Aktiva Operasional: aset yang digunakan sebagai penunjang kegiatan usaha Dana Pensiun. Rincian 1: Tanah dan bangunan. Cukup jelas. Rincian 2: Kendaraan. Cukup jelas.


109

Rincian 3: Peralatan komputer. Cukup jelas. Rincian 4: Peralatan kantor. Cukup jelas. Rincian 5: Aktiva operasional lain. Cukup jelas. Rincian 6: Akumulasi penyusutan. Cukup jelas. 5. AKTIVA LAIN-LAIN Aktiva lain-lain adalah aset yang dimiliki Dana Pensiun selain dari kelompok investasi, aktiva lancar di luar investasi, dan aktiva operasional. BLOK VIII: NERACA DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN & PEMBERI KERJA PER 31 DESEMBER TAHUN 2011-2012 [LANJUTAN] B. KEWAJIBAN 1. KEWAJIBAN MANFAAT PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN. Rincian 1: Akumulasi iuran. Cukup jelas. Rincian 2: Hasil usaha. Cukup jelas. Rincian 3: Pengalihan dana dari DPPK dan pemberi kerja. Cukup jelas. 2. KEWAJIBAN MANFAAT PENSIUN PEMBERI KERJA PROGRAM IURAN PASTI Cukup jelas. 3. KEWAJIBAN AKTUARIA Cukup jelas. 4. KEWAJIBAN DI LUAR KEWAJIBAN MANFAAT PENSIUN Rincian 1: Utang manfaat pensiun jatuh tempo. Manfaat pensiun yang telah jatuh tempo tetapi pembayaran belum dilakukan. Rincian 2: Utang investasi. Utang yang timbul karena pembelian investasi yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar.

110


Rincian 3: Pendapatan diterima di muka. Pendapatan dari suatu usaha Dana Pensiun yang belum jatuh tempo tetapi sudah diterima. Rincian 4: Beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar merupakan beban yang sudah jatuh tempo tetapi belum dibayar. Rincian 5: Kewajiban di luar kewajiban manfaat pensiun lain. Kewajiban di luar kewajiban manfaat pensiun lain merupakan kewajiban di luar kewajiban manfaat pensiun yang tidak termasuk dalam kewajiban di atas, termasuk penerimaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) atas biaya penyelenggaraan (fee) yang belum disetorkan ke Pendiri. 5. SELISIH KEWAJIBAN AKTUARIA. Selisih kewajiban aktuaria mencerminkan akun untuk penyesuaian nilai kewajiban aktuaria dan perubahan aktiva bersih Dana Pensiun 6. PENDAPATAN YANG BELUM DIREALISASI. Cukup jelas. 7. KEWAJIBAN DI LUAR KEWAJIBAN AKTUARIA Rincian 1: Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo. Manfaat pensiun yang telah jatuh tempo tetapi pembayaran belum dilakukan. Rincian 2: Utang Investasi. Utang yang timbul karena pembelian investasi yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar. Rincian 3: Pendapatan Diterima di Muka. Pendapatan dari suatu usaha dana pensiun yang belum jatuh tempo tetapi sudah diterima. Rincian 4: Beban yang Masih Harus Dibayar. Beban yang masih harus dibayar merupakan beban yang sudah jatuh tempo tetapi belum dibayar.


111

Rincian 5: Kewajiban di Luar Kewajiban Aktuaria Lain. Kewajiban di luar kewajiban aktuaria lain merupakan kewajiban di luar kewajiban aktuaria yang tidak termasuk dalam kewajiban di atas, termasuk penerimaan

Dana

Pensiun

Lembaga

Keuangan

(DPLK)

atas

biaya

penyelenggaraan (fee) yang belum disetorkan ke Pendiri. BLOK IX.1: LAPORAN ARUS KAS DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN TAHUN 2011-2012 A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Rincian 1: Penerimaan Bunga. Pendapatan bunga merupakan jumlah pendapatan bunga jatuh tempo dalam periode laporan, yang berasal dari berbagai jenis investasi yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, baik yang sudah diterima maupun yang belum diterima pembayarannya. Pendapatan bunga diakui sejalan dengan berlakunya waktu, dimulai sejak saat aset tersebut ditempatkan. Rincian 2: Penerimaan Dividen. Pendapatan dividen merupakan pendapatan dividen jatuh tempo dalam periode laporan, yang berasal dari berbagai jenis investasi yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, baik yang sudah diterima maupun yang belum diterima pembayarannya. Pendapatan dividen diakui pada saat dividen tersebut ditetapkan sebagai hak Dana Pensiun. Rincian 3: Penerimaan Sewa. Pendapatan sewa merupakan pendapatan sewa jatuh tempo dalam periode laporan, yang berasal dari berbagai jenis investasi yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, baik yang sudah diterima maupun yang belum diterima pembayarannya. Pendapatan sewa diakui sejalan dengan berlakunya waktu, dimulai sejak saat digunakannya aset tersebut. Rincian 4: Pendapatan Investasi Lain. Pendapatan investasi lain adalah pendapatan investasi di luar jenis pendapatan di atas, yang berasal dari kegiatan investasi yang diperkenankan peraturan perundang-undangan. Rincian 5: Pelepasan Investasi. 112


Laba/rugi yang timbul atas penjualan/pelepasan investasi di atas/di bawah harga perolehan. Rincian 6: Penanaman Investasi. Cukup jelas, Rincian 7: Pembayaran Beban Investasi. Cukup jelas. B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL Beban operasional: biaya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan selain kegiatan investasi, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan dana pensiun. Rincian 1: Pembayaran Beban Operasional. Cukup jelas. Rincian 2: Pendapatan di Luar Investasi. Cukup jelas. Rincian 3: Beban di Luar Investasi dan Operasional. Beban yang tidak berhubungan dengan kegiatan penyelenggaraan program pensiun, sifatnya tidak rutin terjadi setiap tahun dan biasanya jumlahnya relatif kecil (misalnya: jasa giro, bunga tabungan, pendapatan dari SBI, biaya administrasi bank, dan lain-lain). Rincian 4: Pajak Penghasilan. Cukup jelas. C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Rincian 1: Penerimaan Iuran. Cukup jelas. Rincian 2: Penerimaan Pengalihan Dana dari DPPK dan Pemberi Kerja. Cukup jelas. Rincian 3: Pembayaran Pengalihan Dana ke DPLK Lain. Cukup jelas. Rincian 4: Pembayaran Manfaat Pensiun. Cukup jelas. Rincian 5: Penarikan Iuran. Cukup jelas. D. KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH. Cukup jelas.


113

E. KAS PADA AWAL PERIODE. Cukup jelas. F. KAS PADA AKHIR PERIODE. Cukup jelas. BLOK IX.2: LAPORAN ARUS KAS DANA PENSIUN PEMBERI KERJA PROGRAM IURAN PASTI/MANFAAT PASTI TAHUN 2011-2012 A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Rincian 1: Penerimaan Bunga. Pendapatan bunga merupakan jumlah pendapatan bunga jatuh tempo dalam periode laporan, yang berasal dari berbagai jenis investasi yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, baik yang sudah diterima maupun yang belum diterima pembayarannya. Pendapatan bunga diakui sejalan dengan berlakunya waktu, dimulai sejak saat aset tersebut ditempatkan. Rincian 2: Penerimaan Dividen. Pendapatan dividen merupakan pendapatan dividen jatuh tempo dalam periode laporan, yang berasal dari berbagai jenis investasi yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, baik yang sudah diterima maupun yang belum diterima pembayarannya. Pendapatan dividen diakui pada saat dividen tersebut ditetapkan sebagai hak Dana Pensiun. Rincian 3: Penerimaan Sewa. Pendapatan sewa merupakan pendapatan sewa jatuh tempo dalam periode laporan, yang berasal dari berbagai jenis investasi yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, baik yang sudah diterima maupun yang belum diterima pembayarannya. Pendapatan sewa diakui sejalan dengan berlakunya waktu, dimulai sejak saat digunakannya aset tersebut. Rincian 4: Pendapatan Investasi Lain. Pendapatan investasi lain adalah pendapatan investasi di luar jenis pendapatan di atas, yang berasal dari kegiatan investasi yang diperkenankan peraturan perundang-undangan. Rincian 5: Pelepasan Investasi. Laba/rugi yang timbul atas penjualan/pelepasan investasi di atas/di bawah harga perolehan.

114


Rincian 6: Penanaman Investasi. Cukup jelas. Rincian 7: Pembayaran Beban Investasi. Cukup jelas. B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL Biaya yang terjadi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan selain kegiatan investasi, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan Dana Pensiun. Rincian 1: Pembayaran Beban Operasional. Cukup jelas. Rincian 2: Penjualan Aktiva Operasional. Cukup jelas. Rincian 3: Pembelian Aktiva Operasional. Cukup jelas. Rincian 4: Penjualan Aktiva Lain-lain. Cukup jelas. Rincian 5: Pembelian Aktiva Lain-lain. Cukup jelas. Rincian 6: Pendapatan Lain di Luar Investasi. Cukup jelas. Rincian 7: Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional. Beban yang tidak berhubungan dengan kegiatan penyelenggaraan program pensiun, sifatnya tidak rutin terjadi setiap tahun dan biasanya jumlahnya relatif kecil (misalnya: jasa giro, bunga tabungan, pendapatan dari SBI, biaya administrasi bank, dan lain-lain). Rincian 8: Pajak Penghasilan. Cukup jelas. C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Rincian 1: Penerimaan Iuran Pemberi Kerja. Cukup jelas. Rincian 2: Penerimaan Iuran Peserta. Cukup jelas. Rincian 3: Penerimaan Bunga Keterlambatan Iuran. Cukup jelas. Rincian 4: Penerimaan Pengalihan Dana Dari Dana Pensiun Lain. Cukup jelas.


115

Rincian 5: Pembayaran Pengalihan Dana Ke Dana Pensiun Lain. Cukup jelas. Rincian 6: Pembayaran Manfaat Pensiun. Cukup jelas. D. KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH. Cukup jelas. E. KAS PADA AWAL PERIODE. Cukup jelas. F. KAS PADA AKHIR PERIODE. Cukup jelas.

3.2.2.7.

PERUSAHAAN PEGADAIAN Perusahaan Pegadaian adalah perusahaan yang melakukan usaha pemberian

kredit jangka pendek kepada nasabahnya dengan barang jaminan. BLOK II: KETERANGAN USAHA Keterangan yang ditanyakan mencakup jenis produk pegadaian, jenis barang yang dijadikan jaminan, besarnya nilai jaminan, sisa nilai pinjaman yang belum dibayar dan jumlah nasabah menurut lapangan usaha. Rincian 3: Jenis produk pegadaian. Gadai: kredit jangka pendek guna memenuhi kebutuhan dana yang harus dipenuhi pada saat itu juga dengan menggunakan barang jaminan. Jasa taksiran: jasa yang disediakan oleh Perum Pegadaian bagi para nasabahnya untuk mengetahui kualitas barang atau perhiasan milik nasabah seperti (emas, perak, berlian). Jasa penitipan: tempat penitipan barang berharga yang disediakan Perum Pegadaian bagi para nasabah

yang menghendaki keamanan yang baik atas

barang berharga miliknya. Gold Counter: usaha yang dilakukan perusahaan Pegadaian berupa jual beli emas. Lainnya: usaha yang dilakukan perusahaan Pegadaian yang dapat menambah pendapatan selain produk-produk di atas.

Rincian 4: Jenis barang yang dijadikan barang jaminan. Cukup jelas.

116


Rincian 5: Besarnya nilai pinjaman yang diberikan, nilai sisa pinjaman yang diberikan dan penerimaan barang jaminan menurut golongan pinjaman tahun 2012. Nilai pinjaman/kredit: besarnya pinjaman/kredit yang diberikan oleh Pegadaian kepada nasabah selama tahun 2012. Nilai sisa pinjaman: besarnya pinjaman yang belum dilunasi oleh nasabah selama tahun 2012. Penerimaan barang jaminan: banyaknya barang jaminan yang diterima oleh Perum Pegadaian selama tahun 2012. Golongan pinjaman: Golongan A: Pinjaman yang diberikan kurang dari Rp 150.000,Golongan B: Pinjaman yang diberikan Rp 151.000,- s.d. Rp 500.000,Golongan C: Pinjaman yang diberikan Rp 510.000,- s.d. Rp 20.000.000,Golongan D: Pinjaman yang diberikan lebih dari Rp 20.000.000, Rincian 6: Banyaknya nasabah menurut lapangan usaha para nasabah. Cukup jelas. BLOK IV: LAPORAN LABA RUGI TAHUN 2011 - 2012 A. PENDAPATAN USAHA Rincian 1: Pendapatan Sewa Modal. Cukup jelas. Rincian 2: Pendapatan Bea Administrasi. Cukup jelas. Rincian 3: Penjualan Emas. Keuntungan bruto yang diperoleh pihak pegadaian dari usaha perdagangan emas. B. PENDAPATAN USAHA LAINNYA Rincian 1: Pendapatan Investasi Peningkatan jumlah aktiva atau penurunan kewajiban perusahaan Pegadaian yang timbul dari kegiatan investasi atau kegiatan lain di dalam satu periode tertentu. Rincian 2: Pendapatan Usaha Anak Perusahaan. Cukup jelas.


117

C. BEBAN USAHA Rincian 1: Biaya Bunga dan Provisi Biaya atas kredit modal kerja dari bank dan obligasi yang dikeluarkan. Rincian 2: Biaya Pegawai/Tenaga Kerja. Cukup jelas. BIAYA TENAGA KERJA YANG DIKELUARKAN PADA RINCIAN 2 = BIAYA BALAS JASA PEKERJA YANG TERDAPAT PADA ISIAN BLOK III RINCIAN 8 Rincian 3: Beban Administrasi dan Pemasaran. Cukup jelas. Rincian 4: Beban Umum. Cukup jelas. Rincian 5: Beban Pendidikan dan Latihan. Cukup jelas. Rincian 6: Beban Penyusutan Bangunan. Cukup jelas. Rincian 7: Beban Penyusutan Inventaris. Cukup jelas. Rincian 8: Beban Penyusutan Kendaraan. Cukup jelas. Rincian 9: Beban Amortisasi. Perbedaan atas beban yang ditanggung dari biaya emisi dan provisi perusahaan tahun yang bersangkutan. Rincian 10: Beban Amortisasi Aktiva Sewa Guna Usaha. Cukup jelas. Rincian 11: Beban Penyisihan Piutang. Cukup jelas. Rincian 12: Beban Penghapusan Piutang. Cukup jelas. D. PENDAPATAN LAIN-LAIN Rincian 1: Uang Kelebihan Nasabah yang Kedaluarsa. Cukup jelas. Rincian 2: Pendapatan Jasa Giro. Cukup jelas. Rincian 3: Selisih Perhitungan. Cukup jelas.

118


Rincian 4: Pendapatan Sewa. Cukup jelas. Rincian 5: Pendapatan Penjualan Barang Contoh. Cukup jelas. Rincian 6: Pendapatan Selisih Kurs. Cukup jelas. Rincian 7: Pendapatan SBK/Kartu Nasabah Hilang. Cukup jelas. Rincian 8: Pendapatan Lainnya. Cukup jelas. Rincian 9: Laba Penjualan Surat Berharga. Cukup jelas. Rincian 10: Laba Penjualan Aktiva Tetap. Cukup jelas. Rincian 11: Laba Penjualan Aktiva Lain-lain. Cukup jelas. Rincian 12: Laba Pertukaran/Pengalihan Aktiva Tetap/Lain Cukup jelas. E. BEBAN LAINNYA Rincian 1: Rugi Penjualan Surat Berharga. Cukup jelas. Rincian 2: Rugi Penjualan Aktiva Tetap. Cukup jelas. Rincian 3: Rugi Penjualan Aktiva Lain-lain. Cukup jelas. Rincian 4: Rugi Pertukaran/Pengalihan Aktiva Tetap/Lain-lain. Cukup jelas. Rincian 5: Rugi Selisih Kurs. Cukup jelas. F. LABA (RUGI) LUAR BIASA Kerugian luar biasa: kerugian yang disebabkan terjadinya peristiwa yang tidak dapat diduga seperti kebakaran kantor, terjadinya gempa. G. LABA (RUGI) BERSIH SEBELUM PAJAK Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak merupakan penjumlahan Pendapatan Usaha, Pendapatan Usaha Lainnya dan Pendapatan Lain-lain dikurangi Beban Usaha dan Beban Lainnya ditambah dengan Laba (Rugi) Lainnya.


119

H. PAJAK PENGHASILAN. Cukup jelas. I. LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK. Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak merupakan selisih antara Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak dengan Pajak Penghasilan.

BLOK V: NERACA PER 31 DESEMBER TAHUN 2011 DAN 2012 A. AKTIVA AKTIVA LANCAR Rincian 1: Kas. Cukup jelas. Rincian 2: Bank. Cukup jelas. Rincian 3: Piutang Usaha. Realisasi pemberian kredit kepada pihak ketiga bukan bank, kepada pegawai sendiri, termasuk uang muka yang harus dibayar kembali oleh pegawai yang bersangkutan. Rincian 4: Piutang Non Usaha. Kelebihan penyaluran dana kepada pihak lain bukan nasabah yang akan diperhitungkan dengan pembagian laba perusahaan dan kelebihan kewajiban penyetoran iuran Taspen dan Askes pada periode 31 Desember 2011 dan 2012. Rincian 5: Uang Muka. Uang muka terdiri dari uang muka dinas, uang muka pembelian dan uang muka lainnya. Rincian 6: Pajak Dibayar di Muka. Cukup jelas. Rincian 7: Biaya Dibayar di Muka. Pengeluaran perusahaan yang akan menjadi beban di tahun berikutnya, misalnya asuransi aktiva tetap, sewa rumah/gedung kantor, biaya pegawai dan lain-lain. Rincian 8: Pendapatan yang Masih Harus Diterima.

120


Perhitungan sewa modal atas saldo pinjaman yang diberikan dan bunga deposito yang masih harus diterima per 31 Desember 2011 dan 2012. AKTIVA TETAP Rincian 1: Tanah. Cukup jelas. Rincian 2: Bangunan. Cukup jelas. Rincian 3: Inventaris. Cukup jelas. Rincian 4: Kendaraan. Cukup jelas. Rincian 5: Akumulasi Penyusutan Bangunan. Cukup jelas. Rincian 6: Akumulasi Penyusutan Inventaris. Cukup jelas. Rincian 7: Akumulasi Penyusutan Kendaraan. Cukup jelas. Rincian 8: Aktiva Dalam Penyelesaian. Cukup jelas. AKTIVA LAIN-LAIN Rincian 1: Persediaan Barang. Cukup jelas. Rincian 2: Persediaan Emas. Cukup jelas. Rincian 3: Aktiva tidak Berwujud. Cukup jelas. Rincian 4: Beban yang Ditangguhkan. Cukup jelas. Beban-beban yang telah dikeluarkan dan mempunyai manfaat lebih dari satu tahun, yaitu: Beban rehabilitasi, beban pengurusan legal hak atas tanah, biaya RUF (Revolving Underwriter Facility). Rincian 5: Barang Bermasalah. Cukup jelas. Rincian 6: Barang Lelang Milik Perusahaan. Merupakan barang jaminan yang ditaksir wajar, tidak ditebus sampai dengan tanggal jatuh tempo dan tidak laku saat dilelang, kemudian dibeli oleh Perum


121

Pegadaian sebesar Harga Limit Lelang (HLL). Rincian 7: Barang Jaminan yang Disisihkan. Cukup jelas. Rincian 8: Aktiva yang Disisihkan (AYD). Merupakan barang jaminan bermasalah yang telah ditaksir kembali menjadi taksiran wajar dan masih dalam proses penyelesaian.

Rincian 9: Kerugian Perusahaan yang Masih Harus Diperhitungkan (KPYD). Cukup jelas. B. PASIVA Jumlah Pasiva harus sama dengan Jumlah Aktiva. UTANG LANCAR Rincian 1: Utang Usaha. Cukup jelas. Rincian 2: Utang Bea Lelang. Cukup jelas. Rincian 3: Utang Kepada Nasabah. Hak para nasabah yang berasal dari hasil penjualan barang jaminan yang dijual secara lelang setelah dikurangi kewajiban pinjaman pokok dan sewa modal. Rincian 4: Utang pajak. Perhitungan pajak penghasilan badan yang belum disetorkan pada saat tutup buku yang terdiri dari PPN, PPh pasal 21, PPh pasal 23, dan PPh pasal 25. Rincian 5: Utang Kepada Pegawai. Cukup jelas. Rincian 6: Utang Modal Kerja Jangka Pendek. Cukup jelas. Rincian 7: Biaya yang Masih Harus Dibayar. Meliputi bunga obligasi, biaya pegawai, biaya umum dan biaya administrasi lainnya. Rincian 8: Pendapatan Diterima di Muka.

122


Bagian penerimaan sewa gedung untuk jangka waktu beberapa tahun mendatang. UTANG LANCAR LAINNYA Rincian 1: Utang Jasa Produksi Dana Sosial Pendidikan. Cukup jelas. Rincian 2: Utang Iuran Wajib. Cukup jelas. Rincian 3: Utang Dana Pembinaan. Cukup jelas. Rincian 4: Utang Dana Pembangunan Semesta. Cukup jelas. Rincian 5: Utang Pendapatan yang Ditangguhkan. Cukup jelas. REKENING ANTAR KANTOR Rincian 1: RAK Dalam Kantor Wilayah. Cukup jelas. Rincian 2: RAK Antar Kantor Wilayah dan Pusat. Cukup jelas. Rincian 3: RAK Antar Kantor Cabang dan Pusat. Cukup jelas. Rincian 4: RAK Antar Wilayah. Cukup jelas. Rincian 5: RAK Dalam Kantor Pusat. Cukup jelas. MODAL Rincian 1: Modal Awal. Cukup jelas. Rincian 2: Penyertaan Modal Pemerintah. Cukup jelas. Rincian 3: Cadangan Umum. Cukup jelas. Rincian 4: Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap. Cukup jelas. Rincian 5: Saldo Laba(Rugi) Tahun Lalu. Cukup jelas. Rincian 6: Saldo Laba(Rugi) Tahun Berjalan. Cukup jelas.


123

3.2.2.8.

PERUSAHAAN PEDAGANG VALUTA ASING

BLOK II: KETERANGAN USAHA Pedagang Valuta Asing: perusahaan yang memperoleh ijin Bank Indonesia untuk melalukan transaksi jual beli mata uang asing/valuta asing. Contoh: PT. Ayumas Gunung Agung, Haji La Tunrung Money Changer. Valuta Asing: mata uang negara asing yang resmi dikeluarkan oleh negara asing yang digunakan sebagai alat pembayaran. Contoh: Dollar Amerika (USD), Euro Uni Eropa (EURO), Yen Jepang (JPY). Rincian 4: Transaksi valuta asing selama tahun 2012 Isikan volume dan nilai transaksi jual/beli valas pada kolom-kolom yang disediakan untuk masing-masing valas yang diperdagangkan. Kolom 1: JENIS VALAS Cara pengisian jenis valas lainnya: urutkan jenis valas maksimum 5 jenis valas (selain dari jenis valas a s.d j yang telah ada pada daftar pertanyaan) berdasarkan nilai jual yang tertinggi. Apabila terdapat lebih dari 5 jenis valas, maka urutan yang kelima dan seterusnya digabung menjadi satu dan dituliskan sebagai “gabungan”, kolom (2) dan kolom (4) pada baris tersebut tidak perlu diisi (kosong), sedangkan nilainya diisikan pada kolom (3) dan kolom (5). Kolom 2: VOLUME VALAS YANG DIJUAL Banyaknya valas yang dijual perusahaan ini selama tahun 2012 dalam satuan mata uang masing-masing negara. Kolom 3: NILAI VALAS YANG DIJUAL Nilai kumulatif dari seluruh hasil penjualan valas pada kolom (2) dalam satuan rupiah. Nilai valas yang dijual: seluruh nilai valas yang dijual oleh perusahaan pedagang valuta asing dengan harga rata-rata nilai tukar (kurs jual) yang berlaku pada saat transaksi terjadi. Kolom 4: VOLUME VALAS YANG DIBELI Banyaknya mata uang asing yang dibeli perusahaan selama tahun 2012 dalam satuan mata uang masing-masing negara.

124


Kolom 5: NILAI VALAS YANG DIBELI Nilai kumulatif dari seluruh hasil pembelian valas pada kolom (4) dalam satuan rupiah. Nilai Valas yang dibeli: seluruh nilai valas yang dibeli oleh perusahaan pedagang valuta asing dengan harga rata-rata nilai tukar (kurs beli) yang berlaku pada saat transaksi terjadi. Kurs: keterbandingan nilai mata uang rupiah terhadap mata uang asing yang berlaku pada saat transaksi. BLOK V: LAPORAN LABA RUGI PER 31 DESEMBER TAHUN 2011 DAN 2012 A. PENDAPATAN Rincian 1: Penjualan Valuta Asing. Seluruh pendapatan yang diperoleh dari penjualan valuta asing.

ISIAN PADA RINCIAN 1 KOLOM (3) = ISIAN BLOK II.2. RINCIAN 4 BARIS JUMLAH KOLOM (3) - NILAI VALAS YANG DIJUAL Rincian 2: Harga Pokok Penjualan. Hasil penjumlahan persediaan awal (nilai barang dagang yang tersedia untuk dijual pada awal periode) dengan pembelian (nilai barang dagang yang dibeli dalam suatu periode) dikurangi dengan persediaan akhir (nilai barang dagang yang tersedia pada akhir periode).

ISIAN PADA RINCIAN 2 KOLOM (3) = STOK AWAL ( BLOK VI. RINCIAN A.4 KOLOM (2) + PEMBELIAN 2012 [ BLOK II RINCIAN 4 BARIS JUMLAH KOLOM (5) ] - STOK AKHIR [ BLOK VI. RINCIAN A.4 KOLOM (3) ] Rincian 3: Pendapatan Lain-lain. Pendapatan yang tidak termasuk dalam salah satu rincian 1 dan 2 di atas, misalnya hasil penjualan barang cetakan yang merupakan kelengkapan kegiatan pedagang valuta asing. B. BIAYA (jumlah rincian 1 s/d 6) Rincian 1: Biaya Tenaga Kerja. Cukup jelas. BIAYA TENAGA KERJA YANG TERDAPAT PADA RINCIAN 1 KOLOM (3) = BIAYA BALAS JASA PEKERJA YANG TERDAPAT PADA BLOK III RINCIAN 8


125

Rincian 2: Penyusutan. Cukup jelas. Rincian 3: Sewa. Cukup jelas. Rincian 4: Biaya Bank. Cukup jelas. Rincian 5: Pemeliharaan dan Perbaikan. Biaya pemeliharaan dan perbaikan untuk pemeliharaan/perbaikan atas gedung-gedung/rumah-rumah, mesin-mesin, alat-alat pengangkutan. Rincian 6: Biaya Lainnya. Biaya yang tidak termasuk ke dalam salah satu rincian 1 s.d. 5 di atas, seperti biaya penerangan, air, telepon, telegram, alat-alat tulis. C. LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK Merupakan selisih dari Rincian A dengan Rincian B. D. PAJAK PENGHASILAN. Cukup jelas. E. LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK Laba/Rugi tahun berjalan sebelum pajak dikurangi Pajak Penghasilan (Rincian C - Rincian D). F. LABA DITAHAN AWAL PERIODE. Cukup jelas. G. DIVIDEN. Cukup jelas. H. LABA DITAHAN AKHIR PERIODE Hasil dari penjumlahan laba/rugi tahun berjalan setelah pajak dengan laba ditahan awal periode dikurangi dengan deviden. (Rincian E + Rincian F - Rincian G)

LABA DITAHAN AKHIR PERIODE 2011 ( BLOK IV. RINCIAN H KOLOM (2) = LABA DITAHAN AWAL PERIODE 2012 ( BLOK V. RINCIAN F KOLOM (3) )

BLOK V: NERACA PER 31 DESEMBER 2011 DAN 2012

126


A. AKTIVA Rincian 1: Kas. Cukup jelas. Rincian 2: Bank. Cukup jelas. Rincian 3: Piutang. Cukup jelas. Rincian 4: Persediaan Valas. Nilai dari seluruh persediaan valuta asing yang belum terjual sampai dengan tanggal pembuatan neraca. Rincian 5: Uang Muka Pajak. Cukup jelas. Rincian 6: Aktiva Tetap dan Inventaris. Cukup jelas. Rincian 7: Penyusutan Aktiva Tetap. Cukup jelas. Rincian 8: Investasi. Besarnya nilai investasi oleh perusahaan ini seperti investasi pada surat-surat berharga maupun lainnya. Rincian 9: Aktiva lainnya. Cukup jelas. JUMLAH AKTIVA Rincian ini merupakan penjumlahan dari rincian 1 s/d rincian 9. B. PASIVA Rincian 1: Hutang Bank. Cukup jelas. Rincian 2: Hutang Pada Pihak Ketiga. Cukup jelas. Rincian 3: Hutang Pajak. Cukup jelas. Rincian 4: Modal (merupakan jumlah Rincian 4a s/d Rincian 4c). Rincian 4.a: Modal Disetor. Cukup jelas.


127

Rincian 4.b: Cadangan. Dana yang dibentuk menurut ketentuan anggaran dasar dan/atau keputusan rapat pemegang saham. Rincian 4.c: Laba Ditahan. Cukup jelas. LABA DITAHAN PADA RINCIAN 4c INI = LABA DITAHAN AKHIR PERIODE PADA BLOK V. RINCIAN H UNTUK MASING-MASING TAHUN 2011 DAN 2012 JUMLAH PASIVA Rincian ini merupakan penjumlahan rincian 1 s/d rincian 4. JUMLAH AKTIVA = JUMLAH PASIVA UNTUK MASING-MASING KOLOM

3.2.2.9.

USAHA KOPERASI

BLOK II: KETERANGAN UMUM DAN SUMBER DAYA Rincian 1a: Nama Ketua Koperasi. Cukup jelas. Rincian 2: Pendirian Koperasi. Tuliskan secara lengkap tahun berdiri koperasi sesuai akta/surat pendiriannya sebelum disahkan pemerintah sebelum badan hukum. No. Badan Hukum adalah identitas yang diberikan oleh kantor kementerian koperasi dan usaha kecil menengah ( d/h. Departemen koperasi dan PPK ) 128


sebagai pernyataan status badan hukum koperasi setelah akta pendirian koperasi tersebut disahkan oleh pemerintah. Tuliskan Tanggal, Bulan dan Tahun penetapan badan hukum yang tertera pada surat keputusan pemerintah tentang badan hukum koperasi tersebut yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang. Rincian 3: Bentuk Koperasi. Cukup jelas. Rincian 4: Jenis Koperasi berdasarkan akta pendirian. Koperasi Simpan Pinjam: koperasi dengan kegiatannya melakukan usaha simpan pinjam bagi para anggotanya. Koperasi Produsen: koperasi dengan kegiatan usahanya memproduksi suatu barang baik barang jadi/setengah jadi. Koperasi Pemasaran: koperasi dengan kegiatan usahanya di bidang pemasaran produk yang dihasilkan oleh para anggotanya. Koperasi Konsumen: koperasi dengan kegiatan usahanya menyediakan barang konsumsi bagi para anggotanya. Koperasi Jasa-jasa: koperasi yang kegiatan usahanya bergerak pada kegiatan jasa-jasa.

Rincian 5: Kelompok Koperasi. Kelompok-kelompok koperasi meliputi: 01. KUD

11.Kop.Pertambangan 22.Kop.Angk. Darat

33. Kop. Veteran

02. Kopontren

12.Kop.Listrik

23. Kop. Angk. Laut

34.Kop.Wredatama

Kop. 13. KPN / KPRI

24.Kop.Angk.Sungai

35. Kop. Pepabri

Kop. 14. Kop. Karyawan

25.Kop.Angk.Penyebr 36.Kop. Mahasiswa

Pedesaan 03. Perikanan 04. Peternakan 05. Perkebunan

Kop. 15.

Kop.Angkatan 26. Kop. Wisata

37. Kop. Pemuda

Darat


129

06. Kop. Pangan

16.

Kop.Angkatan 27. Kop. Telkom

Udara 07.

38.Kop.

Pedagang

K5

Kop. 17. Kop. Kepolisian

28. Kop. Perumahan

39. Kop. Pembiayaan

Hortikultura 08.

18.

Kop.

Angkatan 29. Kop. BPR

Kopinkra(Industri) Laut

Kerajinan Rakyat)

Kop. 19. Kop. Serba Usaha

09.

40.Kop.Distribusi

Pengusaha tahu

30. Kop.Asuransi

41. Kop. Kelompok

Indonesia

Tani (KKT)

31. Kop. Wanita

42.Lainnya(sebutkan

tempe 10. Kopra

20. Kop. Pasar

) 21. Kop. Simpan

32. Kop. Profesi

pinjam (KSP) Rincian 6: Bagaimana sistem pengembalian pinjaman yang diterapkan kepada anggotanya dan bagaimana cara pembayaran bunga/bagi hasil yang digunakan. Bunga dibayar dimuka adalah bunga yang dibayarkan sekaligus pada saat pinjaman dikucurkan. Bunga dibayar pada akhir periode adalah bunga yang dibayar di akhir periode atau pada pembayaran terakhir. Contoh: Petani meminjam uang sebesar Rp 500.000,- kepada koperasi dengan bunga 2% per bulan, jika tiga bulan baru bisa membayar karena masa panen maka petani akan membayar Rp 500.000 X 6 % + Rp 500.000 = Rp 30.000 + Rp 500.000 = Rp 530.000,Biaya dibayar secara periodik adalah bunga yang dibayarkan secara cicilan bersamaan dengan pembayaran angsuran pokok. Rincian 7.a: Periode pengembalian angsuran yang biasanya digunakan. Periode pengembalian angsuran yang biasa digunakan oleh peminjam. Rincian 7.b: Lamanya pengembalian angsuran. Cukup jelas. Rincian 8: Rata-rata tingkat bunga kredit per bulan tahun 2012. Bunga tetap adalah biaya bunga yang dikenakan dengan persentase tetap dari pokok pinjaman. Bunga menurun adalah biaya bunga yang dikenakan dengan persentase tetap dari sisa pinjaman.

130


Rincian 9: Total nilai kredit yang diberikan selama tahun 2012. Adalah besarnya kredit yang diberikan oleh koperasi baik pada anggota maupun bukan anggota selama tahun 2012. Kredit diberikan dengan persetujuan bahwa uang tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan bunga atau imbalan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Rincian 10: Persentase penggunaan kredit yang diberikan selama tahun 2012. Penggunaan kredit yang diberikan diklasifikasikan menjadi enam kategori, yaitu: a). Untuk keperluan kontrak, perbaikan/perluasan dan pembelian rumah. b). Untuk pembelian kendaraan. c). Untuk usaha. d). Untuk biaya sekolah/kuliah. e). Untuk pesta selamatan/perkawinan. f). Untuk keperluan lainnya. SUMBER DAYA USAHA KOPERASI DAN PERKEMBANGANNYA Rincian 11: Banyaknya Anggota. Cukup jelas. Rincian 12: Banyaknya Peminjam. Cukup jelas. Rincian 13: Banyaknya Peminjam yang Kreditnya Macet. Tuliskan banyaknya nasabah yang masih memiliki pinjaman pada posisi akhir tahun 2011 dan 2011, dan sudah lebih dari 24 bulan tidak melakukan pembayaran cicilan baik bunga maupun pokoknya. BLOK III: KEPENGURUSAN, PEKERJA DAN BALAS JASA PEKERJA Rincian 1: Banyaknya pengurus, pengawas, dan pengelola koperasi menurut jenjang pendidikan dan jenis kelamin pada tahun 2012. Pengurus adalah mereka yang dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota. Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota. Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam akta pendirian. Masa jabatan pengurus paling lama 5 tahun dan bila habis masa jabatannya dapat dipilih kembali. Pengawas adalah mereka yang dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota. Pengawas bertanggung jawab pada Rapat Anggota. Untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan Tahun 2013

131

kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi serta membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Pengawas berwewenang untuk meneliti catatan yang ada pada koperasi dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga. Pengelola adalah orang yang diangkat dan diberi wewenang dan kuasa oleh pengurus koperasi untuk mengelola usaha. Pengelola bertanggung jawab kepada pengurus dan hubungan antara pengelola dan pengurus koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan. Rencana pengangkatan pengelola oleh pengurus harus diajukan kepada rapat anggota untuk mendapat persetujuan. Rincian 2: Banyaknya pekerja/karyawan menurut jenjang pendidikan, status pekerja, dan jenis kelamin per 31 Desember 2012. Pekerja tetap adalah orang yang bekerja pada perusahaan dengan menerima upah/gaji. Jenjang

pendidikan

adalah

tingkat

pendidikan

tertinggi

yang

diselesaikan/ditamatkan keadaan 31 Desember 2012. Contoh: Seorang pekerja yang pernah kuliah tetapi tidak selesai, maka dianggap tamat SMA. Rincian 3: Balas Jasa Pekerja Selama Tahun 2012. Balas jasa pekerja adalah balas jasa kepada semua pekerja yang ikut dalam kegiatan produksi, baik dalam bentuk uang maupun barang/jasa (natura). Balas jasa pekerja yang berbentuk barang/jasa dinilai atas dasar harga pasar pada saat penyerahan barang itu. Balas jasa pekerja terdiri dari: Upah/gaji adalah balas jasa perusahaan untuk pekerja/karyawan, sebelum dikurangi pajak baik dalam bentuk uang maupun barang. Upah lembur adalah upah yang diberikan/dibayarkan kepada pekerja/karyawan yang bekerja di luar jam kerja biasa. Hadiah, bonus dan sejenisnya adalah pengeluaran perusahaan berupa uang dan atau barang yang diberikan kepada pekerja/karyawan karena prestasi pekerja/karyawan kepada perusahaan dan atau

perusahaan mengalami

kemajuan atau peningkatan keuntungan. Iuran dana pensiun, tunjangan sosial dan sejenisnya adalah biaya perusahaan yang dibayarkan secara teratur kepada suatu yayasan/badan yang menangani masalah tersebut atas nama buruh/karyawan.

132


Tunjangan asuransi tenaga kerja adalah biaya perusahaan yang dibayarkan secara teratur kepada perusahaan yang menangani masalah asuransi tenaga kerja atas nama pekerja/karyawan. BLOK IV: EVALUASI KINERJA KOPERASI TAHUN 2012 Rincian 1: Apakah Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk tahun buku 2012? Rapat Anggota adalah forum pemilik koperasi dan sekaligus pelanggan koperasi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Diselenggarakan 1 tahun sekali atau selambat-lambatnya 3 bulan setelah tutup buku tahun yang bersangkutan (Maret 2012). Rincian 2.a: Berapa jumlah anggota yang diundang dalam RAT untuk tahun buku 2012. Cukup jelas. Rincian 2.b: Berapa jumlah anggota yang hadir dalam RAT untuk tahun buku 2011: Cukup jelas. Rincian 3.a: Apakah ada pemeriksaan atau pengawasan oleh Badan Pengawas (BP)? Badan Pengawas adalah sekelompok orang yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan, pengelolaan, dan kebijakan koperasi. Rincian 3.b: Apakah ada laporan tertulis hasil pemeriksaan atau pengawasan? Cukup jelas. Rincian 4: Pendapatan dan Belanja Koperasi tahun 2011 dan 2012. Cukup jelas BLOK VI: LAPORAN LABA RUGI TAHUN 2011-2012 I. PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. PENDAPATAN OPERASIONAL Yang dimasukkan kedalam Pos Pendapatan Operasional adalah semua Pendapatan hasil dari kegiatan yang lazim sebagai usaha Koperasi. Jumlah dari pendapatan bunga dan pendapatan usaha diluar simpan pinjam dimasukan dalam rincian ini dalam satuan rupiah. 1. Pendapatan bunga


133

Yang dimaksud kedalam Pos ini meliputi Pendapatan Bunga baik dari pinjaman (kredit) yang diberikan kepada anggota, maupun dari simpanan di Bank atau Koperasi lain dalam bentuk Giro, Tabungan, Deposito maupun Simpanan Berjangka, dan Pendapatan Administrasi atas Pinjaman yang Diberikan.

2. Pendapatan usaha diluar simpan pinjam Yang dimasukkan ke dalam Pos ini adalah Pendapatan Operasional diluar Pendapatan Simpan pinjam, seperti margin saha perdagangan, margin hasil industri pengolahan, usaha angkutan, usaha komunikasi, persewaan, dan jasa-jasa. B. BEBAN OPERASIONAL 1. Beban bunga Yang dimasukkan ke dalam Pos ini meliputi Beban Bunga atas Simpanan Anggota berupa Tabungan atau Simpanan Berjangka, Bunga Pinjaman kepada Pihak Ketiga, Beban Administrasi

Pinjaman dan Beban Provisi/Komisi yang Dibayar untuk

mendapatkan Dana. 2. Beban operasional lainnya Yang dimasukkan ke dalam pos ini meliputi: Biaya untuk rapat anggota tahunan, pemeliharaan dan perbaikan kecil barang modal, pembelian alat tulis kantor, pembayaran listrik, air bersih, telepon, fax, pos, sewa tanah, sewa bangunan, sewa kendaraan, sewa mesin dan peralatan, pengeluaran atas jasa pihak ketiga, upah dan gaji pegawai, biaya transportasi, penyusutan, pajak tak langsung, dan lainnya. C. HASIL (RUGI) USAHA Jumlah Pendapatan Operasional (A) Dikurangi Jumlah Beban Operasional (B). II. PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL Yang dimasukkan kedalam Pos Pendapatan

dan Beban Non Operasional adalah

Pendapatan dan Beban dari hasil kegiatan diluar operasional usaha Koperasi. D. PENDAPATAN NON OPERASIONAL Yang dimasukkan kedalam Pos Pendapatan Beban Non Operasional adalah Pendapatan dari hasil kegiatan diluar operasional usaha Koperasi, yakni: 1. Pendapatan penyertaan Yang dimaksud kedalam Pos ini adalah Pendapatan yang diperoleh Koperasi karena melakukan penyertaan saham pada Perusahaan lain. 2. Pendapatan lainnya 134


Yang dimasukkan ke dalam Pos ini adalah Pendapatan Non Operasional diluar Pendapatan Penyertaan.

E. BEBAN NON OPERASIONAL 1. Beban penyertaan Yang dimasukkan kedalam Pos ini adalah Beban yang dilakukan karena kegiatan Penyertaan pada perusahan lain. 2. Beban lainnya Yang dimasukkan ke dalam Pos ini adalah Beban lainnya diluar Beban Penyertaan. F. PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL Jumlah Pendapatan Non Operasional (D) Dikurangi Jumlah Beban Non Operasional (E). III. SISA HASIL USAHA SEBELUM PAJAK Jumlah Hasil Usaha/Rugi Usaha (C) Dan Pendapatan/Beban Non Operasional (F). IV. BEBAN PAJAK Yang dimasukkan ke dalam Pos ini adalah Beban Pajak pada Tahun Berjalan. V. SISA HASIL USAHA (SHU) BERSIH Yang dimasukkan ke dalam Pos ini adalah Sisa Hasil Usaha (SHU) setelah dikurangi Beban Pajak. Isian Rincian SHU Bersih Harus Sama dengan Isian Blok VI (NERACA) Rincian Kewajiban Pos SHU Tahun Berjalan (rincian F. 6 PASIVA) BLOK VI: NERACA PER 31 DESEMBER TAHUN 2011 DAN 2012 AKTIVA 1.

Kas. Cukup jelas.

2.

Giro, tabungan, deposito bank. Yang dimasukkan rincian ini adalah semua Simpanan/Tagihan Koperasi dalam bentuk Giro, Tabungan atau Deposito di Bank.

3.

Tabungan, simpanan pada koperasi. Yang dimasukkan rincian ini adalah semua Simpanan/Tagihan Koperasi dalam bentuk Tabungan atau Simpanan pada Koperasi Lain.

4.

Surat-surat berharga. Yang dimasukkan ke dalam rincian ini adalah Surat-surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank/Bukan Bank.


135

5.

Pinjaman yang diberikan. Yang dimasukkan rincian ini adalah Pinjaman yang diberikan kepada Anggota Koperasi.

6.

Penyisihan penghapusan pinjaman. Yang dimasukkan ke dalam rincian ini adalah Penyisihan yang dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul sehubungan dengan Pinjman yang diberikan Kepada Anggota.

7.

Penyertaan pada koperasi pihak ke-3, anggota. Yang dimasukkan kedalam rincian ini adalah Penyertaan kepada Koperasi Lain karena ikut sebagai anggota.

8.

Pendapatan yang masih harus diterima. Yang dimasukkan kedalam rincian ini adalah Pendapatan dari operasional usaha yang seharusnya diterima pada tahun buku sampai akhir belum diterima.

9.

Beban dibayar dimuka. Yang dimasukkan kedalam rincian ini adalah Beban yang telah terjadi dan akan digunakan untuk kegiatan Koperasi dimasa yang akan datang.

10. Aktiva tetap. Yang dimasukkan kedalam rincian ini adalah Aktiva Berwujud yang digunakan dalam Operasional Koperasi dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. 11. Akumulasi penyusutan aktiva tetap. Yang dimasukkan kedalam rincian ini adalah akumulasi dari sejumlah uang yang disisihkan untuk mengganti Aktiva Tetap bila mencapai umur teknis. 12. Aktiva lain-lain. yang dimasukkan kedalam rencana ini adalah yang tidak layak digolongkan dalam Rincian 1 s/d 11. PASIVA 1.

Tabungan koperasi: yang dimasukkan kedalam rincian ini adalah simpanan anggota koperasi dalam bentuk tabungan.

2.

Simpanan berjangka: yang dimasukkan kedalam rincian ini adalah simpanan anggota koperasi yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian penyimpan dan koperasi\

3.

Pinjaman yang diterima: yang dimasukkan rincian ini adalah pinjaman yang diterima dan merupakan hutang koperasi.

4.

Beban yang masih harus dibayar: yang dimasukkan kedalam rincian ini adalah biaya/utang yang sudah terjadi dalam periode laporan keuangan tetapi belum dicatat/dilunasi karena belum jatuh tempo.

5.

Kewajiban lain-lain: yang dimasukkan kedalam rincian ini adalah kewajiban yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam Rincian 1 s/d 4.

6.

136

Kekayaan bersih: yang dimasukkan kedalam rincian ini meliputi : a.

Simpanan Pokok.

b.

Simpanan wajib.


c.

Cadangan Umum: yaitu dana dari penyisihan SHU yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri.

d.

Cadangan Tujuan Risiko: yaitu dana dari penyisihan SHU yang dimaksudkan untuk menutup risiko apabila terjadi pinjaman macet.

e.

Donasi/Hibah: yaitu bantuan yang diterima koperasi tanpa harus dikembalikan.

f.

SHU Tahun Berjalan (Jelas): Isian SHU Tahun Berjalan harus sama dengan Pos SHU Bersih pada BLOK VII Rinc. V. Sisa Hasil Usaha Bersih.


137

BUKU PEDOMAN PENCACAHAN SURVEI LEMBAGA KEUANGAN TAHUN

Recommend Documents