PANDUAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PERKOTAAN (SPAL-DP) PENYUSUNAN ROAD MAP SPAL-DP

PANDUAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PERKOTAAN (SPAL-DP)

BUKU 3

PENYUSUNAN ROAD MAP SPAL-DP KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

PANDUAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PERKOTAAN (SPAL-DP)

BUKU 3

PENYUSUNAN ROAD MAP SPAL-DP

PENGANTAR “Dalam rangka peningkatan institusionalisasi layanan air limbah domestik, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya bersama mitra melakukan pendampingan kepada Pemerintah Daerah, sehingga diharapkan terbentuk operator air limbah domestik dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).”

Penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan air limbah domestik yang ramah lingkungan, sehingga tercapai peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan yang lebih baik dan sehat. Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa pengelolaan air limbah termasuk dalam urusan wajib Pemerintah Daerah dan merupakan pelayanan dasar bagi masyarakat. Selanjutnya dalam Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015–2019 juga menyatakan pencapaian universal akses sanitasi pada tahun 2019. Menjawab tantangan universal sanitasi tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama Pemerintah Daerah berkomitmen untuk meningkatkan akses air limbah domestik berupa pembangunan infrastruktur air limbah di kabupaten/kota yang meliputi sistem pengelolaan air limbah setempat (on-site system), sistem pengelolaan air limbah terpusat (off-site system) dan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Agar sistem pengelolaan air limbah ini dapat berkelanjutan maka harus disertai dengan komponen pendukung yaitu regulasi air limbah domestik, institusionalisasi layanan, penyadaran perubahan perilaku masyarakat dan promosi pelayanan, serta kebijakan pendanaan maupun penagihan retribusi pelanggan. Dalam rangka peningkatan institusionalisasi layanan air limbah domestik, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya bersama mitra melakukan pendampingan kepada Pemerintah Daerah, sehingga diharapkan terbentuk operator air limbah domestik dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). UPTD yang telah

i

PANDUAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PERKOTAAN (SPAL-DP) BUKU 3: PENYUSUNAN ROADMAP SPAL-DP

terbentuk perlu dibina sehingga terjadi peningkatan kompetensi dan kapasitas baik itu sumberdaya manusia, manajemen operasi asset, manajemen pelanggan dan manajemen pendapatan. Untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas UPTD air limbah domestik tersebut, Direktorat Pengembangan PLP bersama USAID IUWASH telah menyusun sejumlah materi referensi berdasarkan pengalaman implementasi lapangan, berupa, antara lain: 1) Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik, 2) Flipchart dan Buku Saku Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat, 3) Flipchart dan Buku Saku Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat - Skala Permukiman, 4) Panduan Pengelolaan Air Limbah Domestik Perkotaan. Selain UPTD, materi ini dapat juga dipergunakan oleh dinas terkait maupun pemangku kepentingan lainnya dalam menyelenggarakan pengelolaan air limbah domestik masing-masing wilayah serta dapat disesuikan dengan kondisi dan karekteristiknya daerah masing masing. Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang telah membantu menyusun materi ini. Semoga materi ini memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Terima kasih.

Jakarta, Maret 2016 Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dr. Ir. Andreas Suhono, M.Sc

ii

SAMBUTAN USAID IUWASH

FOREWORD

Tantangan air limbah domestik di perkotaan

The challenges and complexity of domestic wastewater management within the Indonesian urban context will increase with the acceleration of population growth and density. In addressing these challenge of the sanitation sector more attention needs to be given to a some key dimensions, comprising spatial planning, regulatory and institutional settings, selection of technologies, financing of investments and operations, social and culture, and services management.

Indonesia akan semakin komplek selaras dengan percepatan pertambahan jumlah penduduk dan luasan permukiman. Untuk menjawab tantangan di sektor sanitasi tersebut perlu perhatian dari pemangku kepentingan terhadap berberapa dimensi yaitu perencanaan tata ruang, peratuarn dan kelembagaan, pilihan teknologi, keuangan investasi dan biaya operational/pemiliharan, social kebudayaan, dan manajemen layanan. Dalam dimensi tata ruang dan pilihan teknologi diperlukan kerangka kebijakan dalam pentekatan pengembangan rencana tata ruang yang memadukan beragam pilihan teknologi, seperti sanitasi setempat (termasuk layanan penyedotan tangki septik, pengolahan dan pembuangan lumpur tinja yang tepat), dan sistem perpipaan skala terpusat. Secara sederhana, semakin padat dan besar pertumbuhan suatu kota, diperlukan penerapan teknologi yang lebih tinggi tingkatannya, yang akan berpengaruh terhadap kualitas efluen lebih baik. Dengan kata lain, teknologi yang rendah menyisakan tingkat pencemaran yang tinggi dan memerlukan lahan yang lebih luas, sementara itu teknologi yang lebih tinggi menyisakan tingkat pencemaran yang lebih rendah serta kebutuhan lahan yang lebih kecil. Oleh karena itu, untuk memastikan kondisi lingkungan yang sehat, perkotaan yang tumbuh pesat perlu diperkenalkan dengan pilihan teknologi yang lebih efektif dari segi mutu efluen dan biaya. Namun demikian, pilihan teknologi harus terkait dengan kemampuan dalam hal biaya belanja dan biaya operasional, dari sisi dua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, pilihan teknologi perlu mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi dari kelompok sasaran serta kemampuannya untuk berpartisipasi. iii

In the dimension of spatial planning and technology options, it is necessary for the government to make a framework available that is integrating the various available options, such as on-site sanitation (and associated regular desluding of septic tanks, treatment and disposal of domestic septage), and off-site sewer systems, into the outline of the city’s spatial development plans. The rule of thumb is that the denser and bigger a city is growing, the higher becomes the level of applied technology, which is immensely impacting on the quality level of residual effluent. In other words, lower technology produces higher levels of pollution and requires more space, whereas higher technology produces lower levels of environmental pollution and needs less space. Hence, for keeping environmental health conditions under control, rapid growing municipalities need to get familiarized with the introduction more effective choices of technologies in terms of residual pollution and costs. However, the choice of technology must be link to affordability in terms of capital expenditures and operational expenditures by both the government and the communities at large. Hence, the choice of technology needs to consider socio-economic conditions of the target groups and their capacity to participate.


Karena pelayanan sanitasi harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat kota, pemerintah perlu memadukan masyarakat rentan dan terpingggirkan ke dalam rantai layanan, dapat dengan pemberian subsidi langsung maupun dengan pengaturan subsidi silang. Terakhir pilihan teknologi sangat mempengaruhi persyaratan dan tingkat manajemen yang memadai untuk pemanfaatan terbaik teknologi yang tersedia dan untuk menyediakan layanan terbaik kepada masyarakat, yang kemudian akan berdampak positif pada kondisi penyehatan lingkungan dan perlindungan sumber air baku. Meskipun ada bukti yang baik untuk sistem sanitasi yang dikelola masyarakat, sistem ini tidak berkelanjutan jika diterapkan dalam jumlah besar dan dalam keadaan sosial dan/atau teknis menantang. Dengan kata lain: Teknologi yang dipilih adalah hanya sebaik sistem manajemen di balik itu - itu adalah untuk mengamankan operasi dan pemeliharaan teknologi yang digunakan. Dalam 25 tahun ke depan dapat dipastikan bahwa pengelolaan air limbah domestik perkotaan di Indonesia akan didominasi oleh sistem rumah tangga individu, disamping peningkatan jumlah sistem perpipaan terpusat, mulai dari kecil, dan menengah, hingga besar. Tidak akan ada kota di Indonesia yang akan melayani warganya dengan sistem air limbah domestik terpusat semata, melainkan akan dilayani dengan keragaman pilihan teknis. Dan karena keragaman pilihan layanan dan kebutuhan untuk merencanakan, merancang, membangun dan mengoperasikan sistem sistem tersebut secara terpadu untuk memberikan layanan yang lebih efektif untuk perluasan serta

Whereas good sanitation practices need to reach all levels of the urban community, governments need to integrate vulnerable and marginalized households into the service chain, either through the provision of direct subsidies or cross-subsidy arrangements. Lastly the choice of technology is very much influencing the requirements and level of sophistication of management for best utilizing available technologies and for providing best possible services to the communities, which would then, in return, positively impact on environmental health conditions and the protection of raw water sources. Whereas there is available good evidence for community managed sanitation systems, these systems are not sustainable if applied in large numbers and in challenging social and/or technical circumstances. In other words: The selected technology is only as good as the selected management system behind it - that is to secure appropriate operations and maintenance of technologies that were put in place. Looking into the next 25 years it can be said with confidence that urban wastewater treatment in Indonesia will be dominated by individual household systems besides an increasing number of piped systems, which are ranging from small, to medium, to large. In any case there will be no Indonesian city that will serve their citizens with a single sewerage system, rather than having to deal with a diversity of technical options. And because of the diversity of service options and the need to plan, design, build and operate those systems in an integrated manner for providing more effective services to expanding cities and a constantly increasing number of urban dwellers, there is only one option but to build an institutional framework that allows the development of professional infrastructure and service management,

iv

SAMBUTAN USAID IUWASH

FOREWORD

pertumbuhan penduduk kota, hanya ada satu pilihan yaitu membangun kerangka kerja kelembagaan yang memungkinkan pengembangan infrastruktur dan manajemen pelayanan secara profesional, didukung oleh fungsi regulasi yang perlu diberikan melalui lembaga pemerintah dan keterlibatan forum masyarakat.

supported by regulatory oversight functions which needs to be provided through government agencies and citizen engagement.

Buku Panduan Sanitasi Perkotaan ini memberikan ilustrasi pilihan berdasarkan pengalaman lapangan yang dapat direplikasi, atau paling tidak dipertimbangkan sebagai referensi, dalam menyikapi tantangan perkotaan sekarang dan masa yang akan datang dalam pengelolaan air limbah domesik. Pada intinya panduan ini memiliki visi mengejar kesetaraan layanan dan keterjangkauan yang menyediakan, selama periode waktu tertentu, peningkatan layanan terhadap peningkatan jumlah penduduk yang didorong oleh pendekatan pembangunan skala kota dan dengan memberi mandat pengembangan kapasitas manajemen yang memadai yang bertanggung jawab atas pengelolaan pilihan teknologi yang tersedia dalam kota tersebut.

This “Urban Sanitation Guideline” is illustrating field tested options that can be replicated, or at least considered as references, in the quest of responding to current and future urban challenges of wastewater management. In its core this guideline is guided by the vision of pursuing service equality and affordability that is providing, over a period of time, an increasing level of services to an increasing number of citizens driven by a “city-wide” development approach and by mandating the development of adequate resources and capacities to manage available service delivery technologies and options that are made available in a given municipality. It is trusted that this guideline provides benefits to the parties concerned.

Semoga panduan ini memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Jakarta, Maret 2016 USAID IUWASH

v

Jakarta, March 2016 USAID IUWASH

Cuci tangan pakai sabun untuk anak indonesia

vi

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR i SAMBUTAN USAID IUWASH iii DAFTAR ISI vii DAFTAR SINGKATAN x DAFTAR BUKU DALAM PANDUAN xi RINGKASAN BUKU 3 xii BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Rencana (Road Map) dan Skenario Pembangunan SPAL-DP 1.3 Tujuan Penyusunan Road Map SPAL-DP 1.4 Kedudukan Road Map SPAL-DP dalam Perencanaan Pemerintah Daerah 1.5 Ruang Lingkup Isi Dokumen Road Map SPAL-DP

1 1 2 4 5 6

BAB 2 PROSES PENYUSUNAN ROAD MAP SPAL-DP 9 2.1 Pendekatan dalam Penyusunan Road Map SPAL-DP 9 2.2 Pihak yang Terlibat 9 2.3 Langkah Penyusunan Road Map SPAL-DP 9 Langkah 1: Asesmen Kondisi Eksisting SPAL-DP 12 Langkah 2: Penetapan Kondisi SPAL-DP Mendatang yang Diharapkan 20 Langkah 3: Penyusunan Rencana Kerja SPAL-DP 25 BAB 3 PRINSIP TANGGAP GENDER DALAM PENYUSUNAN ROADMAP 3.1 Konsep Tanggap Gender 3.2 Aplikasi tanggap Gender dalam Proses Penyusunan Road Map SPAL-DP

vii

32 32 32

BAB 4

TIPS: PENYUSUNAN ROAD MAP SPAL-DP 4.1 Proses Penyusunan yang Efektif 4.2 Penyiapan Data 4.3 Dokumen Pendukung 4.4 Keterwakilan dan Konsistensi Kehadiran Peserta 4.5 Skenario Lokakarya

34 34 35 35 35 36

DAFTAR TABEL Tabel 1: Kerangka Berfikir Penyusunan Road Map Pengelolaan Air Limbah Domestik 11 Tabel 2: Proses Pengumpulan Data Asesmen Kondisi Eksisting SPAL-DP 14 Tabel 3: Hasil Pengumpulan Data Eksisting Pengelolaan SPAL-DP dari Kota Contoh 16 Tabel 4: Check List Kondisi Eksisting Lingkungan Pendukung dari Pemda 24

DAFTAR GAMBAR Gambar 1: Perspektif Road Map SPAL-DP 2 Gambar 2: Posisi Road Map SPAL-DP dalam Perencanaan Pembangunan dan Perencanaan Anggaran 6 Gambar 3: Bagan Alir Penyusunan Road Map SPAL-DP 7 Gambar 4: Ilustrasi Proses Penyusunan Road Map SPAL-DP 10 Gambar 5: Proses Asessmen Kondisi Eksisting SPAL-DP 12 Gambar 6: Ilustrasi Proses Penetapan Kondisi Mendatang yang Diharapkan 20 Gambar 7: Ilustrasi Diskusi Penetapan Target Cakupan dan Mutu Pelayanan 22 Gambar 8: Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Operator SPAL-DP 27

viii

DAFTAR ISI

LAMPIRAN Lampiran 1 Lembar Kajian Kondisi Eksisting SPAL-DP Lampiran 2 Contoh Ringkasan Road Map SPAL-DP A. Penjelasan Caran Penyusunan B. Contoh Ringkasan Dokumen Road Map SPAL-DP C. Matrik Road Map SPAL-DP

ix

DAFTAR SINGKATAN APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah AKKOPSI Asosiasi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi Balai TAMS Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi BABS Buang Air Besar Sembarangan BAPPEDA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BLUD Badan Layanan Umum Daerah BPKP Badan Pemeriksa Keuagngan Pembangunan CAPEX Capital Expenditure CSR Corporate Social Responsibility DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPU Dinas Pekerjaan Umum RTRW Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah EHRA Environment and Health Risk Assessment GOI Government of Indonesia IPAL Instalasi Pengolahan Air Limbah IPLT Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja IUWASH Indonesia Urban Water, Sanitation and Hygiene Kemen PUPR Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat KK/RT Kepala Keluarga/Tumah Tangga KPS/KPP Kelompok Pengelola Sarana/Kelompok Pengguna dan Pemanfaat LH Lingkungan Hidup MFI Micro Finance Institution (koperasi, Bank Perkreditan Rakyat) MDGs Millenium Development Goals MOU Memorandum of Undertanding O&M / O&P Operation and Maintenance / Operasi dan Pemeliharaan OPEX Operation Expenditure PD Perusahaan Daerah PERDA Peraturan Daerah PERMEN Peraturan Menteri PLP Penyehatan Lingkungan Permukiman RIA Regulatory Impact Assessment RKA SKPD Rencana Kegiatan dan Anggaran SKPD RKPD Rencana Kerja Pembangunan Daerah RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah SDM Sumber Daya Manusia sAIIG Australia Indonesia Infrastructure Grant for Sanitation SAN Sanitation/Sanitasi SE Surat Edaran SK Surat Keputusan SKPD Satuan Kerja Pembangunan Daerah SOP Standard Operation Procedure SPAL-S Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat SPAL-T Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat SPAL-DP Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Perkotaan SSK Strategi Sanitasi Kota TUPOKSI Tugas Pokok dan Fungsi UKM Usaha Kecil dan Menengah UPTD Unit Pelaksana Teknis Dinas UU Undang Undang USDP Urban Sanitation Development Program USAID United State Agency for International Development WUSAN Wirausaha Sanitasi WSP Water and Sanitation Program (of the World Bank)

x

Daftar Buku Dalam “Panduan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Perkotaan (SPAL-DP)” Buku yang tercakup dalam “Panduan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Perkotaan (SPAL-DP) terdiri dari lima buku yang disusun secara sistematis dengan struktur sebagai berikut:

Panduan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Perkotaan (SPAL-DP) BUKU 1: PENJELASAN UMUM PENGEMBANGAN SPAL-DP

Panduan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Perkotaan (SPAL-DP) BUKU 2: ADVOKASI PENGEMBANGAN SPAL-DP

Panduan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Perkotaan (SPAL-DP) BUKU 3: PENYUSUNAN ROADMAP SPAL-DP

Panduan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Perkotaan (SPAL-DP) BUKU 4: DUKUNGAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN SPAL-DP

Panduan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Perkotaan (SPAL-DP) BUKU 5: OPERASIONAL PELAYANAN SPAL-DP

xi

Buku ini menjelaskan kepada pembaca mengenai konsep kerangka kerja SPAL-DP dan bagaimana konsep ini dioperasionalkan oleh daerah untuk mencapai kinerja pelayanan, serta menjelaskan panduan-panduan yang digunakan dalam pendampingan kepada daerah. Isi buku 1 mencakup: Konsep SPAL-DP Proses Operasionalisasi Kerangka Kerja SPAL-DP Panduan yang digunakan Ringkasan isi buku panduan

Buku ini menjelaskan kepada pembaca mengenai proses penjaminan kualitas pelaksanaan kerangka kerja SPAL-DP untuk memastikan konsep pelaksanaan diadopsi secara utuh baik oleh pemerintah daerah, SKPD maupun UPTD SPAL-DP. Buku ini menjadi buku penunjang dari buku 3,4 dan 5. Isi buku ini mencakup: Konsep Advokasi dalam Pelaksanaan SPAL-DP Kerangka Kerja Advokasi Pelaksanaan SPAL-DP Advokasi untuk Pengambil Kebijakan Daerah Advokasi untuk SKPD

Buku ini menjelaskan kepada pembaca mengenai proses penyusunan Rencana Operasional secara menyeluruh dalam rangka pencapaian kinerja pelayanan SPAL-DP oleh Pemerintah Daerah berangkat dari kondisi eksisting sebagai dasar penetapan target kondisi mendatang yang diharapkan serta gambaran strategi, program dan kegiatan. Isi buku ini mencakup: Kajian Kondisi Eksisting Pengelolaan SPAL-DP Penetapan Target SPAL-DP Yang Diharapkan Mendatang Rencana Kerja Operasional Pencapaian Kondisi SPAL-DP Yang Diharapkan Mendatang.

Buku ini menjelaskan kepada pembaca mengenai dukungan dari Pemerintah Daerah yang dibutuhkan untuk efektivitas pengelolaan air limbah domestik perkotaan mencakup aspek peraturan, perencanaan, pengawasan, lembaga operator dan kebijakan subsidi dan retribusi. Isi buku ini mencakup: Penyediaan Peraturan Pengelolaan SPAL-DP Rencana Operasional Pencapaian Kinerja SPAL-DP Pengawasan Penyelenggaraan SPAL-DP Lembaga Operator pelayanan air limbah domestik Kebijakan Subsidi/Retribusi Pelayanan SPAL-DP

Buku ini menjelaskan kepada pembaca mengenai aspek manajemen Lembaga Operator dalam menjalankan TUPOKSI nya sebagai lembaga operator dalam rangka memenuhi target kinerja khususnya dalam pencapaian cakupan dan mutu pelayanan air limbah domestik kepada masyarakat. Buku ini menuntun kepada Lembaga Operator mengenai upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam menjalankan mandatnya, isi buku ini mencakup: Konsep UPTD dalam Pengelolaan SPAL-DP; Mandat, Tupoksi, Standar Pelayanan, Hak dan Kewajiban dan Kerangka Kerja. Kompetensi Lembaga Operator UPTD dalam Pengelolaan SPAL-DP: Manajemen dan Administrasi, Manajemen SDM, Manajemen Aset, Manajemen Pelanggan, Manajemen Keuangan, Pelaporan Kinerja Pelayanan

RINGKASAN BUKU 3 Penyusunan rencana operasionalisasi “Sistim Pengelolaan Air Limbah Domestik Perkotaan” SPAL-DP atau ‘Road Map SPAL-DP’, adalah bagian dari perencanaan strategis sanitasi Kota/Kabupaten dengan fokus terhadap pengelolaan layanan Air Limbah Domestik Perkotaan. Buku ini bertujuan untuk memandu pengguna dalam penyusunan atau memfasilitasi daerah dalam penyiapan Road Map SPAL-DP sebagai upaya menyiapkan arah dan acuan pemerintah daerah dalam pengembangan rencana dan aksi pemenuhan cakupan akses dan mutu pelayanan air limbah domestik. Road Map SPAL-DP merupakan kesepakatan bersama pemangku bidang di daerah diselaraskan dengan sasaran pencapaian yang ditetapkan dalam RPJMD dan SSK yang berlaku. Dengan demikian Road Map SPAL-DP ini tidak menggantikan kedudukan dokumen perencanaan yang ada, melainkan memperjelas dengan langkah dan tahapan yang terukur untuk pencapaian operasionalisasi layanan publik SPAL-DP selama lima tahun mendatang. Kerangka berfikir Road Map SPAL-DP adalah berangkat dari kondisi eksisiting, kemudian disepakati target kondisi mendatang yang diharapkan, dan disusun rencana kerja untuk dioperasionalkan oleh masing-masing SKPD dalam program tahunan. Buku ini dibagi menjadi empat Bab, yaitu: Bab I: Latar belakang dan batasan dalam proses penyusunan Road Map SPAL-DP Bab 2: Langkah penyusunan Road Map SPAL-DP meliputi asessmen kondisi eksisting, penetapan kondisi mendatang yang diharapkan, serta penyusunan rencana kerja Bab 3: Tips proses penyusunan Road Map SPAL-DP yang efektif. Dengan demikian, fokus perhatian dalam penyusunan Road Map SPAL-DP adalah faktor strategis pengembangan layanan SPAL–DP sejak kajian kondisi eksisting, penetapan

xii

RINGKASAN BUKU 3 target selama 5 tahun kedepan, dan penyusunan rencana kerja dalam tiga bagian strategi, termasuk:

1. Strategi 1: Cakupan akses dan mutu pelayanan berdasarkan pilihan teknologi, yaitu: SPALDP skala rumah tangga/setempat, SPALDP skala pemukiman/komunal, SPAL-DP skala terpusat dan layanan IPLT, 2. Strategi 2: Lingkungan yang mendukung meliputi aspek peraturan, pengawasan, institusi/ kelembagaan dan kebijakan subsidi/retribusi, dan 3. Strategi 3: Kinerja lembaga operator meliputi manajemen institusi, pengolahan SDM, manajemen operasi aset dan kerja sama dengan pihak masyarakat serta pihak swasta, community outreach/penyuluh an, manajemen pelanggan, serta manajemen pendapatan.

Point penting yang ditekankan dalam proses penyusunan Road Map SPAL-DP dalam buku ini adalah partisipasi dari semua pemangku terkait rencana dan kegiatan SPAL-DP secara langsung dan tidak langsung, kesepakatan bersama dan menggunakan pertimbangan realistis dalam penetapan target, kegiatan kegiatann masing masing dan anggaran yang akan diusulkan. Road Map SPAL-DP yang telah disusun melalui proses partisipatif tersebut selanjutnya menjadi dokumen formal yang mengikat dilengkapi dengan Surat Keputusan Pimpin an Daerah dan ditandatangani oleh kepala SKPD terkait untuk selanjutnya dioperasionalkan oleh lembaga operator UPTD sebagai kepanjangan dari SKPD Induk dan didukung dari SKPD terkait lainnya untuk program dan kegiatan yang berada dalam wilayah tanggung jawabnya, antara lain Sekda, Bappeda, Bagian Hukum, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan dinas terkait lainnya.

xiii

Sungai yang jernih sarana bermain anak (Bandung)

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang “Upaya pemenuhan layanan SPALDP memerlukan kesepakatan mengenai isu strategis dan langkah penanganan yang dituangkan dalam rencana terukur.”

Upaya pemenuhan kebutuhan dasar sanitasi menjadi urusan wajib pemerintah dan dalam RPJMN 20152019 telah ditetapkan target pemenuhan 100% akses masyarakat untuk sanitasi pada tahun 2019. Tantangan pemerintah untuk memenuhi target akses 100% sanitasi untuk masyarakat antara lain: (a) permasalahan air limbah domestik perkotaan semakin kompleks akibat bertambahnya jumlah penduduk dan padatan perkotaan, (b) penyamaan visi, strategi dan persepsi diantara pemangku kepentingan dalam upaya pengembangan pelayanan pengelolaan SPAL-DP terpadu, serta (c) belum komprehensif sistem perencanaan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima dan penyehatan lingkungan, yang diseputkan “sanitasi ramah lingkungan”. Untuk pemenuhan target akses masyarakat terhadap layanan pengelolaan air limbah domestik diperlukan kesamaan pendang dari semua pemangku sektor dan kesepakatan mengenai rencana, strategi dan langkah sistematis yang perlu dilakukan yang dijadikan dasar dalam rencana dan aksi oleh para pemangku program pengembangan sanitasi di daerah. Untuk memastikan pemenuhan layanan air limbah domestik dilakukan dengan efektif dan mendapat dukungan semua pihak maka diperlukan: Peraturan daerah untuk pengelolaan SPAL-DP Fungsi dan peran lembaga regulator dari pemerintah dalam pengawasan dan pengendaliannya Lembaga operator sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan Perencanaan jangka menengah dan tahunan, dan Komitmen penyediaan anggaran serta kebijakan terhadap nilai retribusi pelanggan. Kelima pilar di atas diiludtrasikan sebagaimana gambar 1. Buku ini menjelaskan secara spesifik mengenai elemen perencanaan jangka menengah untuk pengelolaan SPAL-DP.

1


ANGGARAN

RENCANA

OPERATOR

REGULATOR

PERATURAN

Gambar 1: Perspektif Road Map SPAL-DP

1.2 Rencana (Road Map) dan Skenario Pembangunan SPAL-DP “Road Map SPAL-DP disusun dengan tujuan “operasionalisasi layanan” publik, mengacu pada rencana induk tata ruang dan wilayah dan rencana induk sanitasi yang telah disepakati.”

Pembangunan sarana dan prasarana SPAL-DP skala perkotaan mengacu pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan Rencana Induk Sanitasi Air Limbah Domestik. Rencana Induk Air Limbah Domestik yaitu perencanaan jangka panjang bidang sanitasi air limbah domestik yang menggambarkan skenario bagaimana SPAL-DP perkotaan akan dilakukan secara komprehensif. Rencana tersebut meliputi rencana penempatan sarana dan prasarana, sesuai dengan opsis opsi teknologi yang ada, kondisi daerah dari segi rencana tata kota, analisa EHRA, sosio-ekonomi masyarakat, kemapuan pemerintah daerah, kepadatan penduduk dan kondisi geografis di setiap kawasan. Rencana Induk Air Limbah Domestik juga menggambarkan rencana dan tahapan secara sistematis dalam penyediaan sarana dan pilihan teknologi sesuai dengan kondisi masing- masing kawasan. Dengan demikian, rencana Induk SPAL-DP bukan sekedar rencana pemenuhan target cakupan akses sanitasi, akan 2

BAB 1 PENDAHULUAN tetapi perencanaan yang mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan rencana tata ruang, termasuk persiapan peraturan dan kelembagaan yang sesuai, kebijakan retribusui pelayanan dan kerja sama antara pihak, dll. Kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan SPAL-DP skala perkotaan secara komprehensif mempertimbangkan: (1) Target pemerintah untuk memenuhi 100% akses masyarakat terhadap sanitasi mengandung sebuah mandat dimana setiap pemerintah daerah wajib memiliki perencanaan untuk pemenuhan akses tersebut. Hal ini juga mengandung mandat dimana setiap daerah memiliki Rencana Induk SPAL-DP untuk jangka panjang. (2) Kondisi dan rencana spasial kawasan dimana SPALDP bisa diarahkan ke pembangunan bertahap. (3) Rencana peningkatan kualitas pelayanan dari skala on-site/SPAL-S ke pelayanan off-site/SPAL-T. (4) Rencana pengelolaan lumpur tinja terpadu dari skala setempat dan permukiman. (5) Rencana pembangunan sarana dan prasarana diarahkan dengan tepat untuk masing-masing kawasan berdasarkan pilihan teknologinya. (6) Road Map SPAL-DP sebagai peta jalan adengan langkah sistematis pencapaian kondisi pengelolaan SPAL-DP selama perencanaan periode 5 tahun adalah alat perencanaan praktis implementasi dan operasionalisasi layanan SPAL-DP yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan bagi pemerintah daerah yang telah menyiapkan Rencana Induk.

3


1.3 Tujuan Penyusunan Road Map SPAL-DP “Road Map SPAL-DP adalah kesepakatan SKPD terkait dan memberikan arah dalam proses pengembangan operasionalisasi layanan kepada masyarakat skala kota.”

Tujuan penyusunan Road Map SPAL-DP adalah upaya menyiapkan arah dan acuan pemerintah daerah dalam pengembangan rencana dan aksi pemenuhan cakupan akses dan mutu pelayanan air limbah domestik skala kota. Dengan demikian, Road Map SPAL-DP mewakili “strategi implementasi” dari peraturan peraturan dan rencana induk pemerintah daerah yang telah dimaklumkan terkait dengan pengembangan dan ketentuan layanan air limbah domestik perkotaan bagi masyarakat. Dalam konteks bantuan pembangunan (technical assistance), pemerintah daerah telah “memiliki” Road Map SPAL-DP dan karena itu, dukungan eksternal, bisa dari sumber Pemerintah Indonesia dan / atau lembaga donor, wajib untuk menyelaraskan program masing-masing dengan Road Map SAPL-DP yang sudah dirumuskan oleh pemerintah daerah, dalam arti “keselarasan donor” (donor alignment). Penyiapan Road Map SPAL-DP merupakan upaya untuk daerah dalam menghasilkan perencanaan SPAL-DP yang komprehensif yang menjawab semua aspek yang dibutuhkan dalam pengembangan layanan SPAL-DP meliputi: Cakupan akses dan mutu pelayanan Lingkungan Pendukung (enabling environment), serta Tupoksi dan kapasitas lembaga operator. Hasil akhir dari penyiapan Road Map SPAL-DP adalah gambaran terhadap: Kondisi eksisting Kondisi pengelolaan SPAL-DP mendatang yang diharapkan, serta Rencana kerja selama periode lima tahun dengan uraian kegiatan yang perlu dilakukan secara bertahap untuk pencapaian target dan kondisi pengelolaan SPAL-DP ke depan.

4

BAB 1 PENDAHULUAN 1.4 Kedudukan Road Map SPAL-DP dalam Perencanaan Pemerintah Daerah “Road Map SPAL-DP sebagai alat pelengkap dokumen perencanaan induk formatif yang telah disediakan.”

5

Road Map SPAL-DP memiliki keterkaitan dengan lingkup perencanaan pembangunan layanan skal kota di daerah. Dengan demikian kedudukan Road Map SPAL-DP dalam sistem perencanaan dan rencana penganggaran pembangunan di daerah adalah sebagai berikut: (1) Road Map SPAL-DP merupakan dokumen perencanaan yang disepakati dan disahkan melalui keputusan besama SKPD terkait, sebagai instrumen pelaksanan pembangunan dalam pencapaian cakupan akses dan mutu pelayanan air limbah domestik (2) Road Map SPAL-DP disusun mengacu pada perencanaan induk daerah terkait bidang sanitasi, termasuk RPJMD dan atau SSK yang diselaraskan dengan hasil kajian/asessmen kondisi eksisting (3) Keberadaan Road Map SPAL-DP tidak menggantikan dokumen perencanaan induknya bidang sanitasi air limbah domestik yang telah disusun, akan tetapi Road Map SPALDP merupakan arahan secara detail dalam opersionalisasi layanan, serta menjadi masukan dalam melakukan review terhadap dokumen RENSTRA SKPD (4) Road Map SPAL-DP dijabarkan ke dalam rencana kerja SKPD dan diusulkan sebagai Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk dibahas dan disetujui dalam Musrenbang dan selanjutnya ditetapkan dalam RAPBD; dan (5) Road Map SPAL-DP mendukung pengembangan operasionalisasi pengelolaan dan layanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan lembaga operator terkait dalam pencapaian target cakupan akses dan mutu pelayanan air limbah domestik.


Gambaran kedudukan Road Map SPAL-DP dalam perencanaan daerah dan proses penganggaran sebagai berikut: Gambar 2: Posisi Road Map SPAL-DP dalam Perencanaan Pembangunan dan Perencanaan Anggaran

Pemda

RPJPD

SSK

RPJMD

RKPD

RAPBD

APBD

Restra SKPD

Renja SKPD

RKA SKPD

Rincian APBD

Road Map SPAL-DP

SKPD PU

UPTD SPAL-DP

Renc Kerja dan Biaya Tahunan SPAL-DP

Rincian Biaya SPAL-DP

Dari gambaran di atas dapat dijelaskan bahwa Road Map SPAL-DP merupakan langkah operasional untuk mencapai sasaran pembangunan bidang air limbah domestik yang telah direncanakan dalam RPJMD dan SSK.

1.5 Ruang Lingkup Isi Dokumen Road Map SPAL-DP Alur berpikir Road Map SPAL-DP termasuk tiga tahapan: • Kondisi eksisting SPAL-DP • Kondisi mendatang yang diharapkan • Rencana kerja

Secara garis besar Road Map SPAL-DP berisi uraian latar belakang sektor air limbah domestik termasuk (i) analisa keadaan kondisi eksisting serta tantangan, (ii) kondisi mendatang yang diharapkan, (iii) strategi dan rencana kerja. Dengan demikian, setiap kota merencanakan sasaran, target dan strategi pembangunan bidang air limbah domestik sesuai dengan kondisi dan ambisi daerah masingmasing.

6

BAB1 PENDAHULUAN Berdasarkan pengalaman lapangan dokumen Road Map SPAL-DP pada intinya berisi sebagai berikut: Latar Belakang, Rumusan Visi/Misi dan Tujuan Kondisi Eksisting dan Tantangan SPAL-DP Kondisi Pengelolaan dan Pelayanan SPAL-DP Mendatang; dan Rencana Kerja selam Lima Tahun. Substansi yang dijabarkan dari setiap langkah penyusunan Road Map SPAL-DP meliputi kajian terhadap tiga aspek induk, yaitu: (1) Cakupan akses dan mutu pelayanan, (2) Lingkungan yang mendukung (enabling environment), dan (3) Fungsi dan kapasitas lembaga operator (UPTD). Substansi dan struktur Road Map SPAL-DP di atas digambarkan sebagaimana gambar 3 berikut.

Gambar 3: Bagan Alir Penyusunan Road Map SPAL-DP

Langkah 1: Kajian Kondisi Eksisting

Langkah 2: Penyepakatan Kondisi Mendatang

Langkah 3: Penyepakatan Rencana Kerja

A. Cakupan dan Mutu Pelayanan (Pilihan Teknologi) B. Lingkungan yang Mendukung (enabling environment), dan C. Fungsi dan Kapasitas Lembaga Operator (UPTD)

Contoh Ringkasan Isi Dokumen Road Map SPAL-DP lihat Lampiran 2)

7

Kolam maturasi IPLT Pulogebang Jakarta.

BAB 2 PROSES PENYUSUNAN ROAD MAP SPAL-DP Bagian berikut ini menguraikan langkah-langkah dan isu-isu yang perlu dipertimbangkan dalam persiapan dokumen Road Map SPAL-DP secara komprehensif.

2.1 Pendekatan dalam Penyusunan Road Map SPAL-DP "Keterlibatan seluruh pemangku program untuk membangun rasa memiliki terhadap rencana dan komitmen bersama dalam pengembangan dan pelaksanaanya layanan publik."

Pendekatan dalam penyusunan Road Map SPAL-DP adalah pendekatan partisipatif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan bidang air limbah di daerah. Pendekatan partisipatif dimaksudkan untuk membangun visi dan persepsi bersama tentang pengelolaan air limbah domestik saat ini dan mendatang, serta pemahaman pentingnya layanan SPAL-DP sebagai satu sektor yang secara khusus perlu didukung dengan: (1) Kerangka peraturan menuju ketentuan ke depan (2) Perencanaan yang komprehensif (3) Pengembangan fungsi pengawasan, dan (4) Penyususan lembaga operator yang memberi pelayanan kepada masyarakat skala kota.

2.2 Pihak yang Terlibat Pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam proses penyusunan Road Map SPAL-DP terdiri dari unsur SKPD terkait (Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan), unsur Bappeda, unsur Sekretariat Daerah dari Biro Hukum dan pihak-pihak peduli lainnya termasuk unsur perguruan tinggi dan LSM.

2.3 Langkah Penyusunan Road Map SPAL-DP Langkah penyusunan Road Map SPAL-DP secara garis besar meliputi (1) Asessmen kondisi eksisting (2) Penyepakatan tentang kondisi mendatang yang diharapkan, dan (3) Penyepakatan rencana kerja untuk periode selama 5 tahun.

9


Proses pengembangan materi Road Map SPAL-DP dilakukan melalui lokakarya, umumnya dilaksanakan di luar lingkungan kerja pemerintah daerah dengan susana kondusif. Proses ini terbaik difasilitasi oleh moderator berpengalaman untuk memastikan pengenalan konsep secara komprehensif, dan untuk menjamin aliran proses lancar dan keterlibatan secara aktif dari semua peserta. Metode “metaplan” adalah salah satu alat yang biasa diterapkan untuk mencapai partisipasi aktif dari semua peserta dan untuk menjelajahi ruang lingkup penuh dari “rasa” lokal (yaitu kondisi dan harapan…). Ilustrasi proses penyusunan Road Map SPAL-DP adalah sebagaimana gambar 4 berikut: Gambar 4: Ilustrasi Proses Penyusunan Road Map SPAL-DP

1

2 Kualitas SDM

Tarif Layanan

Kualitas Sarana

Kajian kondisi eksisting SPAL-DP berdasar ‘data keras’ dan melalui diskusi terfokus dengan pemangku program

Menyamakan persepsi tentang isu dan permasalahan SPAL-DP

4

3

Strategi: - Peningkatan Cakupan - Lingkungan yang Mendukung - Kinerja Operator

Program: - Optimalisasi - Penguatan kapasitas - Kemitraan - Penegasan aturan

Kesepakatan strategi, program dan kegiatan pengelolaan SPAL-DP

Kondisi Saat Ini Cakupan dan mutu pelayanan Lingkungan yang Mendukung Kinerja Operator

Kondisi Mendatang Cakupan dan mutu pelayanan Lingkungan yang Mendukung Kinerja Operator

Kesepakatan target kondisi SPAL-DP mendatang yang diharapkan

10

BAB 2 PROSES PENYUSUNAN ROAD MAP SPAL-DP Pengalaman lapangan lokakarya penyusunan Road Map SPAL-DP dilaksanakan selama sekitar tiga hari dihadiri oleh pemangku program SPAL-DP yang dianggap penting oleh pemerintah daerah, dengan agenda sebagai berikut: (1) Hari pertama: Arahan (nara sumber) terhadap (a) konsep pengembangan layanan publik melalui “insitutionalisasi” pola pengelolaan dan (b) kesepakatan pada kondisi existing serta penetapan target cakup an akses dan mutu pelayanan lima tahun kedepan; (2) Hari kedua: Arahan (nara sumber) dan kesepakat an terhadap kondisi existing dan penetapan target kondisi lima tahun kedepan serta strategi dari (c) fungsi lingkungan pendukung dari Pemda, dan (d) tupoksi dan kemampuan kapasitas lembaga operator SPAL-DP; serta (3) Hari ketiga: (e) penyepakatan secara partisipatif rencana kerja lima tahaun. Fokus perhatian dalam penyusunan Road Map adalah faktor strategis SPAL–DP sebagaimana tabel 1 berikut: Tabel 1: Kerangka Berfikir Penyusunan Road Map Pengelolaan Air Limbah Domestik

Tahap

1. Gambaran Kondisi Eksisting :

II. Kondisi Mendatang yang Diharapkan:

III. Rencana Kerja 5 tahun:

11

A. Cakupan Akses dan Mutu Pelayanan (Pilihan Teknologi)

B. Lingkungan yang Mendukung (Enabling Environment)

C. Fungsi dan Kapasitas Lembaga Operator Manajemen &

SPAL-S: SPAL-DP Setempat & Komunal Operasi IPLT SPAL-T: SPAL-DP Permukiman SPAL-DP Kawasan & Terpusat

Kelengkapan

regulasi Fungsi &

kinerja pengawasan Fungsi

perencanaan Fungsi & kinerja

operator Kebijakan subsidi & retribusi pelayanan

admin. Lembaga Pengelolaan SDM Pengelolaan operasi aset Kerjasama dengan Pihak Swasta dan Kelopok Masyarakat Penyuluhan & promosi (community outreach) Pengelolaan pelanggan Pengelolaan pendapatan


Langkah 1: Asesmen Kondisi Eksisting SPAL-DP

"Asesmen dilakukan melalui review data yang ada dan dokumen terkait rencana dan pencapaian hasil pembangunan pelayanan SPAL-DP dan melalui diskusi terfokus."

Asesmen kondisi eksisting SPAL-DP adalah melakukan kajian untuk mendapatkan gambaran menyeluruh status pengelolaan air limbah sebagai dasar (baseline) dalam penyiapan Road Map SPAL-DP untuk mencapai kondisi mendatang yang diharapkan. Asesmen dilakukan melalui review data yang ada dan dokumen terkait rencana dan pencapaian hasil pembangunan pelayanan SPAL-DP dan melalui diskusi terfokus dengan pemangku bidang SPAL-DP untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi atas hasil data yang diperoleh melalui review dokumen untuk memastikan data yang didapatkan akurat. Langkah ini diiludtrasikan sebagaimana gambar 6 berikut:

Gambar 5: Proses Asessmen Kondisi Eksisting SPAL-DP

Review dokumen

Ruang Lingkup Asesmen

Diskusi terfokus

Kesepakatan terhadap data status pelayanan sanitasi

Ruang Lingkup kajian awal meliputi: (1) Mandat (kewajiban) daerah terhadap SPAL-DP (2) Data status cakupan akses dan mutu pelayanan SPAL-DP terkini (3) Kondisi “Lingkungan Pendukung (fungsi regulasi, perencanaan, pengawasan dan TUPOKSI kelembagaan lembaga operator), dan (4) Status kapasitas pengelolaan SPAL-DP oleh lembaga operastor (jika ada).

12

BAB 2 PROSES PENYUSUNAN ROAD MAP SPAL-DP Informasi yang dikumpulkan berdasarkan ruang lingkup asesmen adalah sebagai berikut: (1) Mandat adalah rumusan visi, misi dan target atau sasaran yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah yang pada prinsipnya berupakan kewajiban pemerintah daerah untuk memenuhinya. Informasi yang dikumpulkan adalah kutipan dari isu dokumen perlu dikutip dari dokumen dari rumusan misi yang terkait dengan SPAL-DP dan target/sasaran cakupan akses SPAL-DP yang akan dicapai dalam periode perencanaan tersebut. (2) Cakupan akses dan mutu pelayanan, yaitu angka terkini pencapaian cakupan akses (persentase jumlah RT yang punya facilitas sanitasi yang layak dibagi jumlah RT perkotaan) dan angka terkini mutu pelayanan SPAL-DP (persentase jumlah RT yang dapat layanan sanitasi yang layak dibagi jumlah RT perkotaan => angka ini diseputkan “tingkat sanitasi layak ramah lingkungan”. (3) Lingkungan yang mendukung, yaitu gambaran keberadaan dan fungsi: peraturan terkait SPAL-DP lembaga dan fungsi pengawasan/supervisi dalam pengelolaan SPAL-DP status perencanaan serta implementasi tersebut status dan tupoksi lembaga operator, dan kebijakan subsidi dan tarif pelayanan pelanggan. (4) Fungsi dan kapasitas lembaga operator dalam pengelolaan SPAL-DP yaitu gambaran status kinerja lembaga operator meliputi: sistem manajemen dan administrasi lembaga manajemen SDM manajemen operasi sarana prasarana, termasuk kerja sama dengan pihak swasta dan kelompok masyasrakat community outreach/penyuluhan dan manajemen pelanggan, serta manajemen pendapatan.

13


Kondisi eksisting yang dijelaskan dari hasil asesmen tersebut adalah data yang akurat untuk dijadikan referensi dan pertimbangan dalam penetapan target dan langkah di dalam proses penyepakatan kondisi mendatang. Proses Penyiapan Rencana Road Map SPAL-DP

Data yang dikumpulkan dalam asesmen adalah data sekunder yang diambil dari dokumen dan data primer yang dari interview dalam forum diskusi terfokus. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan. Pengumpulan data teknis dilaksanakan dengan proses sebagaimana tabel 2 berikut:

Tabel 2: Proses Pengumpulan Data Asesmen Kondisi Eksisting SPAL-DP Review Dokumen Review Dokumen

Data yang Diperoleh

Diskusi Terfokus Proses

Hasil

Klarifikasi, verifikasi dan pengayaan informasi yang tidak didapatkan dari hasil review dokumen.

Data status kondisi eksisting pengelolaan air limbah domestik perkotaan yang disepakati oleh pemangku sektor.

Visi dan misi

1. RPJMD, SSK, Renstra SKPD

2. Laporan progres pelaksanaan pembangunan bidang sanitasi di SKPD dan Bappeda 3. Peraturan dan SK PERDA Air Limbah Perwali/Bup terkait pengelolaan SPAL-DP SK Walikota/Bupati terkait pelaksanaan SPAL-DP. 4. Laporan terkait pengelolaan SPAL-DP dari lembaga operator/SKPD Induk

terukur dan sasaran prasarana daerah dalam pembangunan SPAL-DP Data umum spatial kependudukan. Data cakupan akses dan mutu pelayanan eksisting berdasarkan jenis sistem Informasi tentang status: Peraturan Fungsi Pengawasan Status Lembaga

Operator Kebijakan subsidi/ retribusi. Kondisi dan kinerja pengelolaan layanan SPALDP oleh lembaga operator (jika ada)

14

BAB 2 PROSES PENYUSUNAN ROAD MAP SPAL-DP Pengumpulan Data Eksisting (1)

Data Cakupan Akses dan Mutu Pelayanan Data cakupan akses dan mutu pelayanan merupakan data dasar yang akan dijadikan tolok ukur utama kinerja SPALDP. Data yang perlu diperoleh adalah data cakupan akses air limbah dan mutu pelayanan secara keseluruhan daerah kota/kabupaten. Data cakupan akses dan mutu pelayanan dikaji untuk masing masing jenis teknologi layanan yaitu IPAL setempat (rumah tangga/komunal), IPAL permukiman, IPAL kawasan/ terpusa dan layanan IPLT.

Dalam konteks ini perlu dicatat bahwa "cakupan akses" mengacu pada cakupan rumah tangga yang bebas BABS. Istilah "Mutu Pelayanan" mengacu pada jumlah rumah tangga yang dilayani, baik melalui sambungan ke "off-site" sistem (SPAL-T) atau memiliki fasilitas “onsite” setempat (SPAL-S) yang memenuhi standar SNI dan dapat disedot secara reguler. Sedangkan "cakupan akses" dihitung sesuai dengan target Pemerintah Indonesia dalam "Universal Access / 100-0-100", tingkat "Mutu Pelayanan" mempertimbangkan tingkat pemenuhan dengan undang-undang lingkungan dan disebut sebagai "Sanitasi Rama Lingkungan".

Parameter yang perlu dilihat dalam pengumpulan data eksisting ini antara lain: (1) Cakupan akses dan mutu layanan SPAL DP terhadap jumlah penduduk/KK, dengan rincian Cakupan melaui IPAL Setempat/Komunal (SPAL-S) Cakupan melalui IPAL Permukiman/Kawasan/ Terpusat (SPAL-T) (2) Banyaknya praktek BABS (3) Banyaknya sarana prasarana yang tersedia dan tingkat kelolaan (4) Tingkat pemanfaatan kapasitas dari sarana perdasarkan desain (yang seharusnya), (5) Informasi lain terkait dukungan langsung terhadap pencapaian cakupan akses dan mutu pelayanan 15


Lembar asessmen data eksisting cakupan akses dan mutu pelayanan sebagaimana Lampiran 1.

Berikut ini contoh rangkuman hasil pengumpulan data kondisi eksisting yang dijadikan dasar pertimbangan dalam penetapan target cakupan akses dan mutu pelayanan mendatang. Tabel 3: Hasil Pengumpulan Data Eksisting Pengelolaan SPAL-DP dari Kota Contoh Uraian (Data tahun 2014)

Eksisting Jumlah

%

1. Jumlah Penduduk

1,7 juta

100%

2. Jumlah Rumah Tangga (RT)

340.000

100%

3. Jumlah RT yang memiliki SPAL-DP Setempat (Jamban Keluarga) dan Komunal

282.000

83%

3.000

1%

0

0%

55.000

16%

285.000

84%

8. Jumlah RT yang melakukan penyedotan tinja (selama periode 3 tahaun)

6.000

2%

9. Mutu layanan RT yang layak ramah lingkungan (4. + 5. + 8.)

9.000

3%

10. Kapasitas IPLT (m3/hari)

50

100%

11. Jumlah Lumpur Tinja yang di kelola di IPLT sesuai standar baku (m3/hari)

20

40%

12. Jumlah Truk Tinja milik UPTD

8

-

13. Jumlah Truk Tinja milik Swasta

5

-

4. Jumlah RT yang terlayani SPAL-DP Permukiman 5. Jumlah RT yang terlayani SPAL-DP Kawasan dan Terpusat 6. Jumlah RT yang melakukan praktek BABS 7. Cakupan RT yg memiliki akses sanitatsi yang layak (3. + 4. + 5.)

14. Tarif layanan sedot tinja oleh UPTD (Rp/unit tanki septik RT)

250.000

-

15. Tarif layanan sedot tinja oleh Swasta (Rp/unit tanki septik RT)

400.000

-

16. Resiko Kesehatan Lingkungan a. Lokasi dengan resiko tinggi 22 Kel. b. Lokasi dengan resiko sedang 64 Kel. c. Lokasi dengan resiko rendah 48 Kel.

16% 48% 36%

Sumber: Disarikan dari bahan paparan Lokakarya Penyusunan Road Map Kota AB

16

BAB 2 PROSES PENYUSUNAN ROAD MAP SPAL-DP Pengumpulan Data Eksisting (2)

Data Lingkungan Pendukung Di samping asesmen cakupan akses dan mutu pelayanan, analisa terhadap kondisi lingkungan yang mendukung (enabling environment), serta tupoksi dan kapasitas lembaga operator perlu di kaji secara menyeluruh. Analisis terhadap kondisi “lingkungan pendukung” atau keadaan dukungan dari Pemda, meliputi lima hal pokok: (1) Peraturan terkait SPAL-DP, aspek yang dikaji meliputi Keadaan peraturan dan bentuk peraturan Ruang lingkup yang diatur Pelaksanaan sampai saat ini (2) Lembaga dan fungsi pengawasan/supervisi dalam pengelolaan SPAL-DP, aspek yang dikaji meliputi: Keadaan lembaga pengawas dan bentuk kelembagaan jika sudah ada Fungsi lembaga pengawas sampai saat ini Efektivitas lembaga pengawas terhadap SPAL-DP (3) Status perencanaan, aspek yang dikaji meliputi: Keadaan adanya dokumen perencanaan yang komprehensif (jangka panjang, menengah dan tahunan) khusus untuk mendorong pengembangan SPAL-DP Jenis dokmen dan Ruang Lingkup bidang SPAL-DP yang direncanakan (4) Status dan tupoksi lembaga operator, aspek yang dikaji meliputi: Keadaan lembaga operator dan bentuknya Dasar hukum/legalitas dan TUPOKSI Kelengkapan struktur organisasi Kemampuan operasionalisasi layanan (5) Kebijakan subsidi/tarif pelayanan pelanggan, aspek yang dikaji meliputi: Ada tidakknya kebijakan untuk subsidi/tarif Bentuk kebijakan Besarnya subsidi/tarif

17


Pengumpulan Data Eksisting (3)

Data Lembaga Operator Analisis terhadap kondisi tupoksi dan kapasitas lembaga operator, meliputi: (1) Sistem organisasi, manajemen dan administrasi, aspek yang dikaji meliputi: Kelengkapan struktur organisasi berdasarkan Tupoksi pekerjaan Kelengkapan Rencana Kerja pelaksanaan TUPOKSI Monitoring kinerja Lembaga Operator Kelengkapan SOP dan Penerapannya Kelengkapan Data Pelayanan Kelengkapan Administrasi Kepegawaian (2) Pengelolaan SDM, aspek yang dikaji meliputi: Kelengkapan uraian tugas utuk tiap posisi Rasio kecukupan jumlah karyawan dengan jumlah pelanggan Kecukupan jumlah karyawan yang memenuhi standar kompetensi Pelaksanaan sistem pengelolaan kinerja karyawan (3) Pengelolaan Operasi Sarana Prasarana, aspek yang dikaji meliputi: Sistem perawatan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penerapan SOP dalam pengoperasian Sarana dan Prasarana Keterlibatan Lembaga Operator dalam pembangunan sarana dan prasarana Kerja sama dengan pihak swasta dan kelompok masyarakat (4) Penyuluhan dan Pengelolaan Pelanggan, aspek yang dikaji meliputi: Program dan frekuensi pelaksanaan penyuluhan/ promosi Kualitas pelaksanaan sistem layanan dan aduan pelanggan

18

BAB 2 PROSES PENYUSUNAN ROAD MAP SPAL-DP (5) Pengelolaan Pendapatan, aspek yang dikaji meliputi: Efektivitas sitem penagihan retribusi/tariff pelanggan Kendala Pengumpulan Data yang perlu Diantisipasi dan Cara Mengatasinya

Pengumpulan data akan lancar jika sumber data cukup dan data yang akan dikumpulkan tersedia serta dukungan pemangku program untuk memberikan klarifikasi dan verifikasi. Dalam beberapa kasus dimungkinkan daerah tidak memiliki data dan informasi yang akurat seperti: cakupan akses dan mutu pelayanan, mandat Pemda tidak tergambar dengan jelas pada dokumen perencanaan yang ada, atau sebenarnya data ada tetapi tersebar di beberapa bagian dan pemangku program tidak bisa memberikan informasi secara pasti. Hal ini menjadi kendala dalam pelaksanaan asesmen. Untuk menghadapi kendala-kendala di atas bisa dilakukan langkahlangkah sebagai berikut: (1) Menemui masing-masing pejabat teknis yang membidangi air limbah di SKPD dan di Bappeda untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Jika belum cukup bisa dilakukan diskusi secara terpisah dengan orang kunci di SKPD PU, DinKes dan Bappeda yang selama ini menangani data sanitasi atau yang bertugas menyiapkan laporan dengan melihat dokumen laporan pembangunan terakhir bidang sanitasi air limbah. (2) Jika langkah di atas belum efektif yang perlu dilakukan adalah melihat buku statistik Kota/Kab dalam Angka walaupun data ini dikumpulkan beberapa tahun sebelumnya, namun bisa dijadikan dasar dan verifikasi dalam diskusi terfokus. (3) Jika semua langkah di atas masih belum cukup maka dalam diskusi terfokus perlu menghadirkan peserta yang lebih banyak termasuk yang terlibat dalam proyek Sanimas, SLBM, dan staf Dinas Kesehatan yang membidangi STBM untuk bersama-sama menghitung dan menyepakati jumlah unit SPAL-DP komunal/

19


terpusat yang telah terbangun dan jumlah pemakai sesuai yang direncanakan, jumlah KK yang telah memiliki jamban keluarga, serta jumlah tanki septik yang disedot per 3-tahun dan jumlah lumpur tinja yang dikelola di IPLT sesuai dengan standar baku. (4) Pada kondisi dimana daerah tidak memiliki data SPALDP yang mutakhir dan terdokumentasi menjadi satu dengan baik, maka data yang digunakan adalah data dari salah satu sumber yang disepakati bersama untuk dijadikan dasar dalam perencanaan SPAL-DP untuk lima tahun mendatang dan dalam Rencana Kerja SPAL-DP perlu dimasukkan kegiatan pendataan. Langkah 2: Penetapan Kondisi SPAL-DP Mendatang yang Diharapkan

"Menetapkan kondisi SPAL-DP mendatang: • Samakan persepsi tentang kondisi mendatang • Temukan gap antara yang diharapkan dengan kondisi yang ada • Tetapkan target yang realistis yang dapat dilakukan oleh daerah."

Gambar 7 dibawah adalah ilustrasi langkah penetapan kondisi SPAL-DP mendatang merupakan inti dalam penyusunan Road Map SPAL-DP. Penetapan target kondisi SPAL-DP mendatang didasarkan pada hasil kajian kondisi SPAL-DP eksisting dan kebijakan pemerintah daerah terkait SPAL-DP, antara lain agenda pemerintah dalam rangka pemenuhan akses sanitatsi 100% untuk masyarakat. Gambar 6: Ilustrasi Proses Penetapan Kondisi Mendatang yang Diharapkan

Kondisi Saat Ini Cakupan dan mutu pelayanan Lingkungan yang Mendukung Kinerja Operator

Kondisi Mendatang Cakupan dan mutu pelayanan Lingkungan yang Mendukung Kinerja Operator

20

BAB 2 PROSES PENYUSUNAN ROAD MAP SPAL-DP Sebagaimana dijelaskan di bagian atas terhadap proses penyusunan Road Map SPAL-DP dan penyusunan rencana kerja dilaksanakan melalui proses loka karya. Pada langkah ini dibahas proses penetapan (i) target cakupan akses dan mutu pelayanan ramah lingkungan, (ii) target lingkungan yang mendukung (enabling environment), dan (iii) target tupoksi dan kapasitas lembaga operator, semua aspek di rencanacan untuk kondisi lima tahun mendatang. Untuk memastikan langkah ini efektif mencapai keluaran yang diharapkan perlu dipastikan lokakarya partisipatif dihadiri oleh pihak-pihak yang terkait dengan SPAL-DP dari unsur SKPD PU, SKPD Kesehatan, BAPPEDA, Biro Hukum dan pihak-pihak lain yang dianggap perlu. Menetapkan Target Cakupan Akses dan Mutu Pelayanan

Tujuan sesi ini adalah menyepakati besaran target dan mutu pelayanan yang akan dicapai selama lima tahun mendatang. Langkah langkah proses penetapan cakupan akses dan mutu pelayanan adalah sebagai berikut: (1) Menyamakan pemahaman dan persepsi bersama tentang cakupan akses dan mutu pelayanan mendatang melalui paparan batasan dan ruang lingkup cakupan akses dan mutu pelayanan, paparan status cakupan akses dan mutu pelayanan saat ini berdasarkan laporan hasil asesmen kondisi eksisting. (2) Menggali potensi tentang peningkatan cakupan akses dan mutu pelayanan untuk masing-masing jenis SPAL-DP dan mendefinisikan dari masing-masing target dan mutu pelayanan. (3) Menyepakati besaran target peningkatan cakupan akses dan mutu pelayanan untuk SPAL-DP setempat, SPALDP permukiman, SPAL-DP terpusat / kawasan dan layanan IPLT dalam pertimbangan biaya investasi dan pengembangan lingkungan yang mendukung (enabling environment) untuk memper-kuatkan berkelanjutan layanan sanitasi.

21


Untuk memastikan target cakupan akses mendatang realistis dan bisa dicapai, daerah perlu memperhitungkan beberapa faktor antara lain estimasi pertambahan penduduk dan jumlah RT untuk lima tahun mendatang, jumlah RT yang belum memiliki SPAL-DP atau masih melakukan praktek Buang Air Besar Sembarangan (BABS), dan potensi-potensi yang ada pada sarana dan prasarana yang ada antara lain rasio pemanfaatan dari SPAL-DP komunal dan SPAL-DP terpusat/kawasan. Dengan mempertimbangkan faktor ini daerah akan dapat memperhitungkan kebutuhan sarana dan prasarana baru yang perlu disediakan selama lima tahun mendatang. Ilustrasi proses diskusi partisipatif dalam menetapkan target cakupan akses dan mutu pelayanan adalah sebagaimana gambar 8 berikut:

Gambar 7: Ilustrasi Diskusi Penetapan Target Cakupan dan Mutu Pelayanan

22

BAB 2 PROSES PENYUSUNAN ROAD MAP SPAL-DP Menetapkan Target Kondisi Lingkungan yang Mendukung

"Bentuk regulasi, sistem pengawasan dan lembaga operator dimulai dari yang paling memungkinkan dan bisa dilaksanakan dalam waktu dekat."

Tujuan langkah ini adalah menyepakati dan menetapkan target lingkungan yang mendukung disiapkan dan difungsikan oleh pemerintah daerah dalam proses pencapaian cakupan akses dan mutu pelayanan selama lima tahun mendatang. Pembahasan pada sesi ini adalah sebagai berikut: (1) Menyamakan persepsi dan pemahaman bersama bahwa: Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memberikan dukungan terhadap pencapaian cakupan akses dan mutu pelayanan SPAL-DP. (2) Analisa mengenai fungsi regulasi, pengawasan, perencanaan, lembaga operator dan kebijakan subsidi dan retribusi dan mendefinisikan/memperjelas masing-masing aspek tersebut. (3) Menetapkan target terukur dari masing-masing dukung an. Jika belum ada kapan akan dibentuk/disiapkan, jika sudah ada tetapi belum berfungsi kapan ditargetkan akan berfungsi dan jika sudah berjalan bagaimana bisa ditingkatkan. Format hasil diskusi yang dilaksanakan pada langkah penetapan target lingkungan pendukung (enabling environment) adalah sebagaimana format sebagaimana tabel 4 berikut:

23


Tabel 4: Check List Kondisi Eksisting Lingkungan Pendukung dari Pemda Parameter

A. Status Peraturan serta Pelaksanaan

B. Fungsi Pengawasan

Kesimpulan Kualitas Tinggi

Memiliki Perda/Perwali/ Perbub dan sudah dijalankan

Sedang

Memiliki Perda/Perwali/Perbub tetapi belum diundangkan

Rendah

Belum menyusun peraturang pendukung

Tinggi

Memiliki, dilegalkan dan seluruh elemen anggota lengkap

Sedang

Memiliki, dilegalkan, dan hanya dari sebagian elemen anggota

Rendah

Tidak atau sudah membentuk tetapi belum legal

Tinggi

Memiliki dan melaksanakan dokumen rencana strategi pengembangan layan SPAL-DP skala Kota secara komprehensif

C. Status Perencanaan Sedang

D. Status dan Tupoksi Lembaga Operator

E. Status Kebijakan Subsidi

Keterangan

Target Lima Tahun Depan

Memiliki dan dilaksanakannya peraturan SPAL-DP yang komprehensif dan berorientasi ke layanan ke depan.

Badan Pengawas terbentuk dan menjalankan fungsi dan pelannya terhadap; (i) efisiensi operator, (ii) cakupan akses dan mutu layanan pelanggan yang efektif, dan (iii) pemantauan efluen.

Road Map operasionalisasi layanan SPAL-DP tersusun dan dijalankan Memiliki tetapi belum Pelaksanaan rencana termonitor dan melaksanakan dokumen dievaluasi secara periodik rencana strategi pengembangan layan SPAL-DP skala Kota secara komprehensif

Rendah

Tidak memiliki rencana

Tinggi

Sudah membentuk lembaga operator, ada legalitas tupoksi dan sudah efektif

Sedang

Sudah membentuk lembaga operator tetapi belum efektif pengelolan pelayanan

Rendah

Belum membentuk lembaga operator

Tinggi

Memiliki kebijakan subsidi dan retribusi pelanggan dan dilengkapi legalitas

Sedang

Memiliki kebijakan subsidi dan retribusi tetapi belum dilaksanakan secal penuh

Rendah

Belum ada kebijakan

Memiliki TUPOKSI dan kriteria kinerja lembaga operator yang jelasf Efektivitas kontribusi Lembaga Operator dalam pencapaian target cakupan akses dan mutu pelayanan

Memiliki kebijaksanaan cost recovery => ‘mulai dari subsidi ke sistem pemulian biaya O&P’

24

BAB 2 PROSES PENYUSUNAN ROAD MAP SPAL-DP Sampai pada bagian ini kita telah mendapatkan gambaran tentang penggunaan data hasil kajian kondisi eksisting dengan menggunakan kuesioner sebagaimana lampiran 1 dalam menetapkan target kondisi mendatang yang diharapkan. Prinsip dalam menggunakan data kondisi eksisting dalam rangka menetapkan kondisi mendatang yang diharapkan adalah merumuskan kondisi saat ini yang memberikan alasan (justifikasi) apa yang perlu dihasilkan di masa mendatang. Rumusan kondisi mendatang selanjutnya dirumuskan ulang menjadi bahasa sasaran dan tujuan pada saat menetapkan sasaran, taget dan kegiatan sebagaimana dibahas pada bagian selanjutnya.

"Yang perlu diperhatikan dalam penyusunan rencana kerja: • Setiap kegiatan mewakili target capaian output yang ingin dicapai • Kegiatan yang secara realistis bisa dilakukan • Mempertimbangkan asumsi asusmsi diluar kontrol dan kendali SKPD teknis • Distribusi kegiatan secara berimbang dan sesuai dengan prioritas dalam waktu lima tahun."

25

Langkah 3: Penyusunan Rencana Kerja SPAL-DP Menetapkan program dan kegiatan didasarkan pada sasaran dan target kondisi pelayanan mendatang dari setiap strategi yaitu (i) peningkatan cakupan akses dan mutu pelayanan, (ii) fungsi lingkungan yang mendukung, dan (iii) peningkatan kinerja lembaga operator, dengan mempertimbangkan faktor tantangan dan potensi perluang yang ada sebagaimana yang diperoleh dari analisis kondisi eksisting SPAL-DP di daerah. Penyiapan rencana kerja selama lima tahun dalam lokakarya penyusunan Road Map SPAL-DP dilaksanakan sebagai langkah terakir, setelah penelitihan pada kondisi yang ada dan penentuan kondisi masa depan diselesaikan. Rencana kerja dalam Road Map SPAL-DP adalah langkah sistematis dan terukur yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian target kondisi SPAL-DP mendatang yang diharapkan, yaitu rencana kerja mencakup:


(1) Kegiatan pencapaian target dan mutu pelayanan, (2) Kegiatan pengembangan dan fungsi lingkungan yang mendukung (enabling environment), dan (3) Kegiatan peningkatan kinerja lembaga oprator (SPAL-DP). Rencana kerja SPAL-DP adalah rencana kerja keseluruhan untuk periode lima tahun dengan tujuan peningkatan cakupan akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat skala kota. Rencana Kerja SPAL-DP perlu diintegrasikan dengan Renstra SKPD terkait. Dari rencana keseluruhan SPAL-DP selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kerja operasional tahunan oleh lembaga operator untuk bersama SKPD terkait diusulkan sebagai Rencana Kerja SKPD dan diproses dalam RKPD dan selanjutnya menjadi APBD.

"Sejalan dengan penelitihan pada kondisi yang ada dan penentuan kondisi masa depan diselesaikan, lingkup rencana kerja 5-tahun terdiri dari: • Kegiatan peningkatan “cakupan akses dan mutu pelayanan” • Kegiatan peningkatan “lingkungan pendukung” • Kegiatan peningkatan kinerja lembaga operator."

Rencana kerja mencerminkan proses pembelajaran bertahap termasuk semua pihak terkait dimulai dari kegiatan layanan dasar (seperti sedot lumpur tinja – “oncall basis”) yang bisa dilakukan dan selanjutnya ditingkatkan ke kegiatan yang lebih kompleks (seperti layanan lumper tinja terjadwal [LLTT] dan pengelolaan sistem SPAL-T [sewerage]). Contoh untuk mencapai target cakupan akses dan mutu pelayanan daerah mulai dari fokus pada sanitasi skala setempat (jamban keluarga) dan SPAL-DP skala Permukiman dan Kawasan, jadi tidak langsung fokus pada sistem skala Terpusat Perkotaan. Untuk mengefektifkan lingkungan yang mendukung untuk aspek peraturan bisa dimulai dengan Peraturan Walikota/ Bupati yang prosesnya lebih singkat dibandingkan dengan Perda yang memerlukan proses yang lebih lama. Lembaga operator pada dasarnya tidak hanya menjalankan tugas operasi saja. Sesuai dengan posisinya yang strategis dalam pengelolaan air limbah domestik perkotaan, lembaga operator perlu dilibatkan dalam seluruh proses

26

BAB 2 PROSES PENYUSUNAN ROAD MAP SPAL-DP pembangunan SPAL-DP yaitu dalam perencanaan, desain, pelaksanaan konstruksi, karena penyediaan sarana dan prasarana SPAL-DP pada akhirnya akan dikelola oleh lembaga operator. Gambaran tugas dan fungsi lembaga operator dapat dilihat pada Gambar 9. Gambar 8: Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Operator SPAL-DP Mengelola Layanan Lumpur Tinja (Terpadu...) termasuk IPLT Mengelola IPAL Kawasan & Terpusat Melakukan Pembinaan KSM/KPP Pengelola IPAL Komunal Mendorong Pengembangan Sistim Setempat (Septic Tank SNI)

Perencanaan

Desain

Konstruksi

Operasi

Tugas dan Fungsi ini merupakan Mandat melalui Regulasi dan Supervisi Kinerja Pelayanan

Namun, persiapan lembaga operator dimulai dengan kegiatan yang sederhana tetapi mendasar misalnya penyiapan data base pelanggan, layanan penyedotan tinja, pembinaan KSM dan mengoperasikan IPLT. Demikian pula untuk tugas lembaga operator dimulai dari tugas-tugas operasional selanjutnya terlibat dalam perencanaan, desain dan konstruksi.

"Persiapan rencana kerja SPAL-DP merupakan penyamaan persepsi dan pemahaman bersama SKPD terkait tentang status dan fungsi Rencana Kerja dalam Road Map SPAL-DP."

27

Rencana kerja SPAL-DP lima tahunan bersifat garis besar dan kegiatan yang ditetapkan akan dijabarkan lebih rinci pada rencana kerja tahunan. Rencana kerja lima tahun mencakup rumusan strategi, program dan kegiatan, penanggungjawab pelaksanaan, sumber biaya dan indikasi tahun akan diselenggarakannya kegiatan tersebut. Pembahasan rencana kerja Road Map SPAL-DP lima tahun menjabarkan pokok-pokok kesepakatan (i) target pencapaian cakupan akses dan mutu pelayanan, (ii) target


lingkungan yang mendukung (enabling environment), dan (iii) rencana penguatan lembaga operator yang telah dibahas pada sesi sesi sebelumnya. Langkah penyiapan rencana kerja ini dilakukan sebagai berikut: (1) Penyamaan persepsi dan pemahaman bersama tentang status dan fungsi Rencana Kerja dalam Road Map SPAL-DP yang pada intinya termasuk: Rencana kerja SPAL-DP merupakan kesepakatan bersama SKPD terkait, bersifat mengikat untuk dilaksanakan oleh SKPD Induk dan lembaga operator sebagai pemegang mandat pengelolaan SPAL-DP Rencana kerja SPAL-DP merupakan rujukan atau dasar dalam penyusunan rencana kerja tahunan bidang SPAL-DP baik oleh SKPD Induk maupun lembaga operator untuk diusulkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk selanjutnya diproses menjadi RAPBD dan APBD Rencana kerja SPAL-DP memerlukan dukungan dari pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan dan SKPD sebagai penanggungjawab sektor SPALDP khususnya dalam penyediaan alokasi biaya dan dukungan kebijakan yang diperlukan. (2) Menjabarkan target dari masing-masing strategi ke dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama lima tahun mendatang. Dalam menetapkan kegiatan perlu mempertimbangkan untuk memiliki kegiatan yang bisa diukur seperti volume, jumlah, waktu, yang pertanggunjawab, sehingga dapat estimasi jumlah biaya yang dibutuhkan, dan (3) Memilih kegiatan yang secara langsung berkontribusi dalam pencapaian visi, misi dan target dari strategi.

28

BAB 2 PROSES PENYUSUNAN ROAD MAP SPAL-DP "Rencana Kerja lima tahunan berisi informasi menyeluruh yang akan dilakukan daerah selama lima tahun dalam peningkatan pengelolaan dan layanan air limbah domestik perkotaan."

Hasil dari langkah penyusunan Rencana Kerja SPALDP adalah matrik rencana kerja menyeluruh yang menggambarkan strategi, program dan kegiatan, pelaksana, sumber pembiayaan dan jadwal waktu pelaksanaanya. Matrik Rencana Kerja lima tahunan berisi informasi menyeluruh yang akan dilakukan daerah selama lima tahun dalam pengelolaan air limbah domestik perkotaan. Untuk memberikan gambaran tentang rencana kerja berikut adalah contoh matrik Rencana Kerja UPTD-SPALDP yang bisa dipakai seperti refrensi dan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Matrik Rencana Kerja lima tahunan terdiri dari tiga butir berdasarkan Bab Strategi yaitu: (1) BAB Strategi 1: Peningkatan Cakupan Akses dan Mutu Pelayanan (Pilihan Teknologi) (2) BAB Strategi 2: Lingkungan yang Mendukung (Enabling Environment) (3) BAB Strategi 3: Peningkatan Kinerja Lembaga Operator. Setiap Bab tersebut terdiri dari enam kolom utama sebagai berikut: Kolom (1) adalah program, nama program penjabaran dari sasaran/tujuan Kolom (2) adalah kegiatan detail penjabaran dari kolom (1) dan setiap program terdiri dari beberapa kegiatan Kolom (3) adalah penanggungjawab yaitu SKPD atau instansi terkait yang akan menjalankan kegiatan tersebut, termasuk lambaga “donor” yang akan memberi bantuan teknis pelaksanaan Kolom (4) adalah estimasi biaya yaitu biaya keseluruhan baik untuk sumber biaya

29


Kolom

(5) adalah sumber biaya untuk kegiatan tersebut Kolom (6) adalah tahun pelaksanaan yaitu pada tahun berapa kegiatan akan dilakukan

Penjabaran lebih rinci dari masing-masing bab strategi sebagaimana digambarkan dalam lampiran 2. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, rencana kerja SPAL-DP memerlukan dukungan dari pemerintah daerah dan SKPD secara komprehensif. Untuk itu dokumen rencana kerja yang telah disusun perlu di konsultasikan dari waktu ke waktu dengan pimpinan SKPD Induk kepada SKPD terkait dan kepada pimpinan daerah dan DPRD. Sebagai rencana kerja yang mengikat untuk dijadikan acuan kegiatan pengelolaan SPAL-DP dokumen Renjana Kerja Road Map SPAL-DP diperlukan dukungan berupa persetujuan formal dari pimpinan SKPD terkait dan SK pimpinan daerah dalam “kesepakatan bersama”. Selanjutnya, dan oleh karena dinamika pembangunan pelayanan, Road Map SPAL-DP harus ditinjau kembali dan diperbaharui tiap tahun, pada saat yang sama SPPD Induk sedang mempersiapkan kegiatan tahunan dan rencana anggaran untuk sektor pengelolaan air limbah domestik.

30

Pemeliharaan IPAL Komunal Tanjung Merdeka, Makassar.

BAB 3 PRINSIP TANGGAP GENDER DALAM PENYUSUNAN ROADMAP

3.1 Konsep Tanggap Gender "Penerapan prinsip tanggap gender untuk memastikan terjadinya kesetaraan peran dan kontriubusi pemikiran serta keputusan dari Road Map SPAL-DP yang disusun Aspirasi mengenai kondisi eksisting, kondisi mendatang yang diharapkan dan rencana kerja merepresentasikan kepentingan bersama dalam perspektif laki dan perempuan."

Tanggap Gender merupakan prinsip dalam pembangunan khususnya dalam perencanaan SAL-DP aspek gender menjadi aspek penting yang perlu mendapat perhatian. Integrasu gender dalam penyusunan Road Map SPAL-DP didasarkan pada analisis APKM sebagai berikut:

Akses

yaitu laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat langsung dalam proses penyusunan Road Map SPAL-DP di semua tahapan. Partisipasi yaitu melibatkan dan mendorong para pemangku (stakeholders) program laki-laki dan perempuan untuk berkontribusi secara proaktif dalam proses penyusunan Road Map SPAL-DP di semua tahanapan Kontrol yaitu memberikan kesempatan pemangku program laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan mengenai isu dan permasalahan, target yang akan dicapai dan jenis kegiatan yang akan dilakukan untuk ditetapkan dalam rencana Manfaat yaitu memberikan kesempatan pemangku program laki laki dan perempuan untuk mengambil peran dalam menindaklanjuti atau melaksanakan Road Map SPAL-DP

3.2 Aplikasi Tanggap Gender dalam Proses Penyusunan Road Map SPAL-DP Langkah Pemetaan Kondisi Eksisting SPAL-DP

Memerhatikan aspek gender dalam proses penyusunan rencanan operasional (Road Map) SPAL-DP dimulai pada saat pemetaan kondisi eksisting, penetapan isu dan permasalah an, penetapan target kondisi mendatang yang diharapkan dan penyusunan rencana kerja.

Langkah Penetapan Target Kondisi Mendatang yang Diharapkan

Pihak yang terlibat dalam pengumpulan data dan sumber informasi mengenai kondisi eksisting perlu dilakukan deng an setara melibatkan laki-laki dan perempuan. Khususnya dalam menetapkan isu dan permasalahan, isu dan perma salahan SPAL-DP mana saja yang ditetapkan disimpulkan

32

BAB 3 PRINSIP TANGGAP GENDER DALAM PENYUSUNAN ROADMAP

menurut perspektif kaum laki-laki dan perspektif kaum perempuan, sehingga keduanya memiliki kepedulian yang sama. Perempuan dan laki-laki menyampaikan persepsinya masing masing mengenai definisi kondisi pelayanan yang diharapkan mendatang. Perempuan yang secara normatif lebih banyak berusurusan dengan kegiatan sanitasi air limbah sehari hari di rumah tangganya diberikan kesempatan yang cukup untuk menyampaikan pandangan dan gagasannya mengenai kondisi edeal pelayanan air limbah domestik. Atas dasar kesetaraan peran ini porsi keterwakilan kaum perempuan dalam lembaga pengawasan dan lembaga operator perlu perlu disepakati. Dengan demikian, indikasi kesetaraan peran laki-laki dan perempuan dalam rangka pengelolaan SPAL-DP sudah bisa dilihat rumusan kondisi SPAL-DP mendatang yang diharapkan. Langkah Penyusunan Rencana Kerja

Dalam rangka mencapai kondisi diharapkan SPAL-DP di laksanakan melalui serangkaian kegiatan. Perempuan dan laki-laki memiliki posisi strategis dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan jenis kegiatan tersebut. Kegiatan dalam rangka percepatan pencapaian cakupan akses dan mutu pelayanan, perempuan dapat mengambil peran dengan pro aktif melalui penyuluhan/promosi dengan sasaran kelompok perempuan masyarakat demikian pula kaum laki-laki. Untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah (peratur an, pengawasan, lembaga operator) kelompok perempuan dapat mengambil peran bersama kelompok laki-laki dalam memengaruhi pengembil kebijakan daerah. Indikator tanggap gender secara dalam dalam penyusunan Road Map SPAL-DP adalah: (i) kehadiran laki-laki dan perempuan secara berimbang pada saat pemetaan kondisi eksisting SPAL-DP, (ii) penetapan isu dan permasalahan, (iii) penetapan target kondisi mendatang yang diharapkan dan penetapan kegiatan, serta (iv) indikasi peran perempuan dan laki-laki secara setara sebagai penanngungjawab pelaksanaan kegiatan yang dituangkan dalam dokumen rencana kerja operasional.

33

BAB 4 TIPS: PENYUSUNAN ROAD MAP SPAL-DP "Efektivitas penyusunan Road Map tergantung pada: • Tingkat keterlibatan pemangku kepentingan • Konsistensi kehadiran dalam seluruh rangkaian kegiatan penyusun • Ketersediaan data pendukung • Skenario lokakarya dan prose penyepakatan rencana kegiatan yang aan dilakukan

4.1 Proses Penyusunan yang Efektif Penyusunan Road Map SPAL-DP secara efektif antara lain ditandai dengan kelancaran dalam proses penyepakatan dan penetapan target kondisi mendatang yang diharapkan dan kesepakatan rencana kerja SPAL-DP dan disetujuinya dokumen Road Map yang dihasilkan oleh pimpinan SKPD. Proses penyusunan Road Map yang efektif dilakukan melalui proses lokakarya dan pertemuan-pertemuan lanjutan setelahnya Yang perlu dipastikan dalam pelaksanaan lokakarya ini adalah sebagai berikut: (1) Dilakukan melalui proses partisipatif yang melibatkan kehadiran pemangku pengambil keputusan dari peme rintah daerah dan perwakilan dari perguruan tinggi dan LSM yang relevan (jika ada). (2) Proses lokakarya dibimbing oleh tim fasilitator yang berpengalaman untuk melaksanakan proses dinamis dan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. (3) Mengundang nara sumber yang tepat untuk memberikan arahan awal, misalnya terhadap peraturan nasional yang relevan dan pilihan kelembagaan, standar teknis dan konsep, pembiayaan infrastruktur dan layanan sanitasi, pengembangan kapasitas lembaga operator, konsep kolaborasi dengan sektor swasta dan kelompok masyarakat, dll. (4) Tim fasilitator juga diberi tugas untuk mendampingi penyusunan dan mempersiapkan draft dokumen Road Map SPAL-DP yang perlu diverifikasi dan disetujui oleh kepala masing-masing SKPD, serta disahkan oleh Walikota / Bupati. Lokakarya penyusunan Road Map SPAL-DP perlu didukung dengan kesiapan data, kelengkapan dokumen, keterwakilan dan konsistensi kehadiran peserta dan skenario proses lokakarya. 34

BAB 4 TIPS: PENYUSUNAN ROAD MAP SPAL-DP 4.2 Penyiapan Data Perlu dipastikan sebelum lokakarya penyusunan Road Map SPAL-DP, rangkuman data cakupan akses dan mutu pelayanan SPAL-DP dari skala rumah tangga/komunal (SPAL-S) dan skala permukiman/ kawasan/ terpusat (SPAL-T) dan data penting lainnya dari hasil kajian asesmen kondisi eksis ting SPAL-DP ‘siap’ dan telah dilakukan konfirmasi dengan pejabat terkait dan pihak-pihak yang akan terlibat dalam penyusunan Road Map SPAL-DP. Rangkuman data ini sebaiknya dilampirkan dalam undangan lokakarya untuk bisa dibaca oleh calon peserta lokakarya. Data ini penting karena dengan data yang akurat akan menentukan efektivitas pelaksanaan pembangunan dari yang direncanakan dalam perencanaan Road Map SPAL-DP. Data itu SULIT dan MAHAL tetapi lebih SULIT dan MAHAL Membangun TANPA DATA

4.3 Dokumen Pendukung Sangat dimungkinkan dari seluruh peserta lokakarya yang memahami peraturan, keputusan dan kebijakan kebijakan SPAL-DP hanya beberapa orang saja dan diskusi berlarutlarut karena harus merunut dalam dokumen atau terjadi dominasi oleh yang paling paham tertang peraturan. Untuk mengatasi masalah ini sebaiknya disusun rangkum an petikan peraturan, SK dan kebijakan perencanaan dan masing-masing peserta lokakarya mendapatkan copy-nya dan hal ini akan mempercepat proses pencarian dasar hukum terkait pengelolaan SPAL-DP

4.4 Keterwakilan dan Konsistensi Kehadiran Peserta Dalam rangkaian lokakarya penyusunan Road Map SPALDP dimungkinkan peserta yang diharapkan berhalangan 35


hadir dan diwakilkan kepada staf lain. Hal ini akan menjadi hambatan bagi kelancaran proses penyusunan Road Map SPAL-DP. Yang perlu dilakukan adalah menyepakati waktu pelaksanaan lokakarya dengan orang kunci yang diharapkan hadir. Untuk memastikan peserta tidak lupa dengan hasil pertemuan atau lokakarya sebelumnya sebaiknya pokok-pokok kesepakat an hasil setiap lokakarya/ pertemuan disampaikan secara tertulis. Jika halangan ketidak hadiran salah satu dari orang kunci tidak bisa dihindari perlu dipastikan sebelum acara inti lokakarya penyusunan Road Map SPAL-DP dipaparkan progres yang telah dicapai dari pertemuan sebelumnya dan lokakarya tidak akan mengulang pembahasan hal-hal yang sudah dicapai sebelumnya.

4.5 Skenario Lokakarya Dalam lokakarya penyusunan Road Map SPAL-DP menuntut peran aktif dari semua peserta dan peran SKPD dan Lembaga Operator sebagai pemilik acara dan paling bertanggungjawab terhadap hasil lokakarya.Yang perlu dilakukan dalam penyiapan skenario lokakarya antara lain: (1) Memerankan orang kunci dari SKPD penanggung jawab dan lembaga operator secara maksimal dalam memimpin diskusi dan perekaman pokok-pokok hasil diskusi dan penyiapan rangkuman hasil lokakarya. (2) Untuk memastikan setiap peserta dapat berpartisipasi aktif pilih tempat/ruang lokakarya yang lapang dan penyinaran yang cukup terang yang memungkinkan setiap peserta secara leluasa bergerak untuk berpartisipasi. (3) Memastikan setiap orang memberikan pendapat dan pokok pikirannya dengan cara menuliskan pendapatkan pada kertas “metaplan” jika secara oral tidak dimungkinkan karena faktor keterbatasan waktu. 36

2. KONSEP PENGELOLAAN SPAL-DP

LAMPIRAN 1

LEMBAR KAJIAN KONDISI EKSISTING SPAL-DP

54

LEMBAR KAJIAN KONDISI EKSISTING SPAL-DP A. Kajian Cakupan Akses dan Mutu Pelayanan Layanan Air Limbah Domestik Ruang Lingkup Data/Informasi

Cakupan

A. Ruang Lingkup Data/Informasi 1. Jumlah Kecamatan

Kec.

2. Jumlah Kelurahan/Desa

Desa/Kel.

3. Jumlah Penduduk saat ini

Jiwa

4. Jumlah Rumah Tangga saat ini

RT

5. Luas Kota/Kabupaten

km2

6. Luas daerah Permukiman

km2

7. Kepadatan Peduduk di daerah Permukiman (3/6)

Jiwa/km2

B. Data Cakupan Akses Layanan SPAL 1. Jumlah cakupan akses layanan air limbah domestik saat ini ((2+3+4)/A.4)

...............

...............

RT

%

2. Cakupan dari IPAL Setempat/Komunal

...............

...............

%

%

3. Cakupan dari IPAL Permukiman

...............

...............

%

%

4. Cakupan dari IPAL Kawasan/Terpusat

...............

...............

%

%

5. Prosentase RT yang masih praktek BABS (A,4-1)

%

C. Data Mutu Pelayanan C.1 Jumlah Sarana dan Prasarana yang telah termanfaatkan 1. Jumlah IPAL Kawasan & Terpusat yang dikelola oleh Lembaga Operator langsung

Unit

2. Jumlah IPAL Permukiman yang dikelola oleh kelompok masyarakat (KPP)

Unit

3. Jumlah dan kapasitas IPLT

Unit / m3/hari

4. Jumlah IPAL Setempat yang telah terdaftar dan mendapatkan pelayanan Penyedotan Lumpur Tinja

Unit

5. Jumlah mobil tinja yang dioperasikan Lembaga Operator

Unit

6. Jumlah mobil tinja yang dioperasikan Swasta Mitra Lembaga Operator

km2

38


Ruang Lingkup Data/Informasi

Cakupan

C.2 Sarana dan Prasarana IPAL Perpipaan yang sedang dibangun (jumlah sistem/unit dan total kapasitas) 1. IPAL Permukiman

Unit

RT

2. IPAL Kawasan/Terpusat

Unit

RT

3. IPLT

Unit

m3/hari

1. Jumlah mutu pelayanan secara keseluruhan yang dikelola oleh Lembaga Operator, KSM/KPP, dan Mitra Swasta ((2+3+4)/A.4) => Tingkat SANITASI RAMAH LINGKUNGAN

RT

%

2. Jumlah kapasitas layanan secara keseluruhan IPAL skala Kawasan / Terpusat yang dikelola oleh Lembaga Operator

RT

%

3. Jumlah kapasitas layanan secara keseluruhan IPAL Permukiman yang dikelola KSM/KPP

RT

%

4. Rata-rata jumlah RT yang dilayani dari seluruh armada/ mobil tinja yang dioperasikan Lembaga Operator dan Swasta Mitra Lembaga Operator selama siklus 3 tahun

RT

%

C.3 Fungsi dan Pemanfaatan Sarana yang telah ada

C.4 Perawatan dan pengendalian kualitas limbah 1. Jumlah IPAL Terpusat/kawasan yang telah dilakukan Regular Disludging

Sistem

2. Jumlah IPAL Permukiman yang telah dilakukan Regular Disludging

Sistem

3. Rata rata pemeriksaan kualitas efluen dari seluruh IPAL

kali/tahun

4. Kesesuaian elfuen air limbah dengan standar nasional dari seluruh IPAL

%

Kawasan Berisiko Sanitasi 1. Daerah/kawasan risiko tinggi sanitasi air limbah

kelurahan

2. Daerah/kawasan risiko sedang sanitasi air limbah

kelurahan

3. Daerah/kawasan risiko rendah sanitasi air limbah

kelurahan

39


B. Check List Kondisi Eksisting Lingkungan Pendukung Pertanyaan

Status Ya

Belum

A. Lingkungan Pendukung 1. Pemda memiliki peraturan (Perda) tentang pengelolaan air limbah domestik perkotaan ? 2. Pemda telah menetapkan rencana spesifik pilihan teknologi, investasi, dan manajemen pengelolaan skala kota ? 3. Pemda telah memiliki badan pengawas pengelolaan air limbah domestik perkotaan ? 4. Pemda telah membentuk Lembaga Operator yang diberi mandat untuk pengelolaan air limbah skala kota? 5. Pemda telah memiliki kebijakan subsidi/retribusi pelanggan untuk mendukung operasi Lembaga Operator ?

C. Format Check List Kondisi Eksisting Lembaga Operator SPAL-DP Pertanyaan

Status Ya

Belum

Manajemen dan Administrasi UPTD 1. Lembaga Operator memiliki Rencana Kerja (Strategi Manajemen untuk pelaksanaan TUPOKSI) 2. Lembaga Operator memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan untuk pencapaian target cakupan dan mutu pelayanan? 3. Struktur Organisasi telah dilengkapi dengan personel yang cukup ? 4. Lembaga Operator telah memiliki Pedoman dan SOP manajemen dan administrasi lembaga ? Manajemen SDM 5. Lembaga Operator memiliki pedoman manajemen SDM serta nilai-nilai etis dan kode praktek ? 6. Lembaga Operator memiliki uraian tugas dan instruksi kerja untuk semua bidang tugas/pekerjaan ?

40


Pertanyaan

Status Ya

7. Lembaga Operator memiliki sistem rekrutmen karyawan secara transparen ? 8. Lembaga Operator memiliki program penguatan kapasitas untuk karyawan ? 9. Lembaga Operator melakukan penilaian kinerja karyawan dilakukan setiap tahun ? Manajemen Aset & Operasi Layanan dan Kerjasama dengan Swasta dan Masyarakat 10. Lembaga Operator memiliki dan melakukan sistim inventory aset yang terupdate ? 11. Lembaga Operator memiliki data kapasitas dan kondisi kerja aset yang dikelola langsung oleh UPTD ? 12. Lembaga Operator memiliki rencana kebutuhan aset untuk pencapaian cakupan akses dan mutu pelayanan ? 13. Lembaga Operator melakukan kerjasama dengan pihak swasta dan kelompok masyarakat dalam peningkatan pelayanan? Manajemen Pelanggan 14. Lembaga Operator memiliki data pelanggan yang terupdate ? 15. Lembaga Operator menjalankan penyuluhandan promosi layanan untuk calon pelanggan baru ? 16. Lembaga Operator memiliki Unit Layanan dan Aduan Pelanggan? Manajemen Keuangan/Pendapatan 17. Lembaga Operator melakukan sistem penagihan retribusi pelanggan secara efektif dengan kinerja tagihan > 80% ? Manajemen Keuangan/Pendapatan 18. Lembaga Operator melaporkan kinerja cakupan akses dan mutu pelayanan secara periodik kepada SKPD ?

41

Belum


LAMPIRAN 2

CONTOH RINGKASAN ROAD MAP SPAL-DP A. Penjelasan Caran Penyusunan B. Contoh Ringkasan Dokumen Road Map SPAL-DP C. Matrik Road Map SPAL-DP

59

CONTOH RINGKASAN ROAD MAP SPAL-DP A. Penjelasan Cara Penyusunan Dokumen Road Map Spal-Dp Ada beberapa bagian penting yang perlu dijelaskan dalam penyusunan dokumen Road Map SPAL-DP yaitu: (i) penulisan bagian pendahuluan, (ii) penetapan visi, misi dan prinsip pengembangan pelayanan, (iii) kajian dan penjelasan konsisi eksisting, (iv) penyepakatan tentang kondisi mendatang yang diharapkan, dan (v) penyepakatan rencana kerja untuk periode selama 5 tahun.

Bagian Pendahuluan:

Bagian pendahuluan berisi uraian latar belakang, tujuan penyusunan Road Map, dasar hukum dan sistematika penyajian dokumen.Yang perlu diperhatikan pada bagian latar belakang adalah kejelasan rasional urgensi/pentingnya daerah menyusun Road Map. Pada bagian tujuan perlu ditegaskan bahwa Road Map ini bersifat mengoperasionalkan perencanaan yang telah ada, sebagai arahan dalam perencanaan yang lebih efektif. Pada bagian dasar hukum perlu dimasukkan nama-nama dokumen yang relevan yang secara substantif dapat dijadikan dasar mandat untuk menyusun Road Map.

Bagian Visi, Misi dan Prinsip Pengembangan Pelayanan:

Bagian visi, misi dan prinsip pengembangan pelayanan merepresentasikan harapan kondisi mendatang yang diharapkan (out-look) yang realistis oleh daerah dan konsekuensi logis daerah untuk menjalankan tugas sebagai misi untuk mencapai kondisi yang diharapkan. Hal yang perlu diperhatikan adalah:Visi yang bersifat tertutup dibatasi waktu kapan kondisi tersebut akan dicapai dan fokus pada bidang air limbah domestik sesuai tujuan penyusunan Road Map SPAL-DP; Misi yang menggambarkan upaya mencapai kondisi mengacu pada konsep pengelolaan SPAL-DP mencakup tiga elemen strategi yaitu: (i) cakupan akses dan mutu pelayanan, (ii) lingkungan yang mendukung, dan (iii) kinerja lembaga operator.

43


Pada akhir bab ini perlu di tegaskan ulang secara narati kondisi yang akan diciptakan dengan melaksanakan Road Map SPAL-DP. Contoh rumusan pada bab ini bersifat generik dan bisa disesuaikan dengan kondisi daerah.

Bagian Kondisi Eksisting:

Tantangan dan peluang merupakan dasar utama dalam menetapkan strategi setelah digambarkan status capaian pengelolaan SPAL-DP, daftar permasalahan, tantangan dan peluang dalam rangka pelaksanaan misi untuk mencapai visi. Yang perlu diperhatikan adalah (i) gambaran cakupan akses dan mutu pelayanan berdasarkan jenis sarana SPAL-DP, (ii) gambaran prosesntase dibandingkan jumlah rumah tangga untuk memudahkan pemahaman pembaca cakupan akses dan mutu layanan disajikan dalam bentuk tabel atau grafik. Aspek lingkungan yang mendukung yang belum berfun;gsi dan perlu diupayakan serta kondisi kinerja lembaga pengelola SPAL-DP yang masih perlu ditingkatkan serta hal-hal yang seharusnya telah dimiliki tetapi belum ada di daerah.

Bagian Kondisi Mendatang:

Bagian Rencana Kerja:

Bab ini merupakan bagian dari Road Map SPAL-DP berisi pernyataan isu strategis sebagai kesimpulan inti permasalahan dari daftar permasalahan yang dijelaskan pada bab sebelumnya, kuputusan strategi sebagai langkah strategis dalam pngelolaan SPAL-DP dan masing-masing strategi ditetapkan sasaran atau tujuan terukur dan dari masing-masing sasaran ditetapkan kebijakan sebagai dasar dalam penetapan program. Berikut adalah contoh rumusan isu strategis, strategi, sasaran, kebijakan dan program yang bisa disesuaikan oleh masing-masing daerah. Bab ini merupakan inti dari Road Map SPAL-DP yang menggambarkan Strategi, Sasaran dan Kegiatan Pokok secara terukur yang akan dicapai selama periode lima tahun. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan yang bisa dihitung volume dan besarnya estimasi biaya yang dibutuhkan, siapa SKPD penanggungjawabnya, dan kapan akan dilakukan. 44

CONTOH RINGKASAN ROAD MAP SPAL-DP "Yang perlu diperhatikan adalah Road Map SPALDP adalah milik pemerintah kota/ kabupaten dan merupkan dokumen yang mengikat secara internal dan bukan milik pihak eksternal diluar pemkot/ kabupaten."

Yang perlu diperhatikan adalah Road Map SPAL-DP adalah milik pemerintah kota/kabupaten dan merupkan dokumen yang mengikat secara internal dan bukan milik pihak eksternal diluar pemkot/kabupaten. Dengan demikian yang dimaksud dalam kolom penanggung jawab adalah SKPD dan instansi terkait, termasuk UPTD sebagai bagian dari SKPD Induk. Keberadaan pihak eksternal adalah sebagai pendukung khususnya sebagai sumber pembiayaan dan/atau bantuan teknis, sehingga pada kolom sumber pembiayaan disediakan kolom untuk APBD, APBD 1, Proyek Pusat/ APBN, masyarakat dan donor/swasta/lainnya. Dalam menetapkan kegiatan yang akan didistribusikan ke dalam kerangka waktu lima tahun perlu memperhatikan dimulai dari kegiatan yang paling mungkin dilakukan dalam jangka dekat dan seterusnya pada kegiatan yang memerlukan upaya lebih besar. Pada kolom tahun secara teknis bisa disesuaikan khususnya dalam penetapan target cakupan akses dan mutu pelayanan misalnya jika sampai dengan lima tahun ada target 5.000 Rumah Tangga baru yang akan dilayani maka angka tersebut didistrusikan secara komulatif dari tahun ke tahun.

45


B. Contoh Ringkasan Dokumen Road Map SPAL-DP Kota Contoh Dokumen Road Map SPAL-DP disusun dengan sistematika sebagai berikut: (1) Bab 1: Pendahukuan berisi uraian latar belakang, tujuan penyiapan dokumen Road Map SPAL-DP, dan dasar hukum. (2) Bab 2: Visi, Misi dan Prinsip dalam Pengelolaan SPAL-DP; berisi pernyataan visi dan misi pembangunan sanitasi bidang air limbah domestik perkotaan dan prinsip/nilai yang dianut dalam pengelolaan SPAL-DP. (3) Bab 3: Kondisi eksisting SPAL-DP Kota/ Kabupaten. berisi penjelasan gambaran kondisi pengelolaan air limbah saat ini, permasalahan/tantangan dan peluang

Bab 1.

(4) Bab 4: Strategi Pengelolaan SPAL-DP, berisi pernyataan isu strategis, strategi pencapaian cakupan akses dan mutu pelayanan, strategi penyiapan lingkungan yang mendukung dan strategi penguatan kinerja lembaga operator

(5) Bab 5: Matrik Road Map dan Rencana Kerja Pengelolaan SPAL-DP

Pendahuluan 1. Latar Belakang Pemerintah Kota Contoh telah menetapkan agenda untuk memenuhi akses sanitasi 100% untuk masyarakat pada tahun 2019. Hal ini mengandung sebuah mandat setiap daerah memiliki kewajiban untuk menjadikan sanitasi khususnya pengelolaan air limbah domestik sebagai prioritas pembangunan. Dalam dokumen RPJP (hal ...) dan RPJMD (hal...) pada intinya mengamanatkan pembangunan dimaksudkan untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat,

46

CONTOH RINGKASAN ROAD MAP SPAL-DP hal ini termasuk pembangunan tempat tinggal yang aman yang di dalamnya termasuk kebutuhan sanitasi air limbah. Kondisi sanitatsi eksisting yang tidak memadai dan laju percepatan penduduk Kota Contoh sebesar ....% per tahun membawa konsekuensi perlunya pemenuhan kebutuhan penyediaan dan pengelolaan sanitasi air limbah domestik skala perkotaan yang memadai. 2. Tujuan Penyiapan Road Map SPAL-DP Perencanaan bidang sanitasi telah tercakup dalam Renstra SKPD terkait dan dalam dokumen SSK. Untuk memastikan sasaran pembangunan dan pelayanan sanitasi dapat dicapai, khususnya sanitasi bidang air limbah domestik, perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana Road Map SPAL-DP yang mendorong operasionalisasi pelayanan dan menggambarkan langkah sistematis bagaimana proses pencapaian target akses dan target mutu pelayanan akan dilakukan. Road Map SPAL-DP tersebut disusun sebagai instrumen proses pencapaian tujuan pembangunan sanitasi dan tidak menggantikan kedudukan dokumen perencanaan induk yang telah dirumuskan. Dengan memiliki Road Map SPALDP akan memberikan arahan dan kemudahan kepada permirintah daerah Kota Contoh dalam mengarahkan pembangunan pelayanan air limbah domestik skala kota secara efektif dan efisien. Tujuan lebih spesifik ada, andara lain, elemen sebagai berikut:

47

(1) Menjabarkan perencanaan pembangunan bidang sanitasi air limbah domestik perkotaan sebagaimana yang tercakup dalam RPJMD, Renstra SKPD dan SSK (2) Menyediakan arahan operasionalisasi pelaksanaan pembangunan bidang sanitasi air limbah domestik perkotaan ke dalam perencanaan yang terukur, dan (3) Menjadikan pelaksanaan pembangunan bidang air


limbah domestik lebih efektif dan dapat dimonitor dan dievaluasi setiap progres pencapaian dari tahun ke tahun.

Bab 1I.

Visi, Misi dan Prinsip Pengelolaan SPAL-DP 1. Visi: “Kota Sehat dengan Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Efektif dengan Cakupan Akses Sanitasi sebesar 100% pada Tahun 2019” 2. Misi: Misi Pemerintah Kota Contoh untuk mendukung Visi merupa:

(1) Mengembangkan dukungan Pemda dengan tujuan 'orientasi layanan publik terpadu dan prima'.

(2) Fungsi peraturan dan pengawasan dilakukan dan berjalan dengan efektif dan lembaga operator yang teleh dibentuk menjalankan tupoksinya dan berkinerja dengan baik.

(3) Menjamin keberlanjutan pengelolaan air limbah domestik perkotaan melaului dukungan Pemda secara efektif dan keterlipatan masyarakat dan pihak swasta secara luas.

(4) Masyarakat mendukung secara penuh terhadap upaya pemerintah dalam pengelolaan air limbah domestik khususnya dalam pembayaran restribusi dan masyarakat mengetahui kepada siapa harus berhubungan dalam upaya peningkatan kualitas palayanan

3. Dasar Hukum (silahkan masukkan judul dokumen dasar hukum yang sesuai) 4. Prinsip Pengembangan Pengelolaan Pelayanan: Air limbah domestik perkotaan adalah satu sektor

48

CONTOH RINGKASAN ROAD MAP SPAL-DP

Bab I1I.

yang memerlukan penanganan khusus didukung dengan peraturan dan dikelola melalui satu pintu koordinasi oleh lembaga operator yang secara khusus diberi mandat oleh pemerintah daerah. Atas dasar pertimbangan ini pengelolaan Air Limbah Domestik Perkotaan Kota Contoh memegang prinsip sebagai berikut: (1) Pengelolaan air limbah domestik perkotaan adalah tanggungjawab pemerintah (2) Pengelolaan air limbah domestik perkotaan dilakukan oleh lembaga operator khusus (3) Masyarakat berkontribusi untuk untuk biaya operasional tujuan cost tecovery dari biaya O&P

Kondisi Eksisting, Tantangan dan Peluang Dalam Pengelolaan SPAL DP 1. Cakupan Akses dan Mutu Pelayanan Uraikan secara naratif dan dilengkapi tabel sebagaimana contoh berikut: Kondisi Terkini Pengelolaan SPAL-DP Kota/Kab Contoh

49


Uraian

Data Saat Ini

%

Keterangan

Data Umum Jumlah penduduk

1.700.000 Jiwa

Jumlah KK

340.000 KK

Jumlah Kelurahan

134 Kelurahan

Cakupan Akses Pelayanan (KK) SPAL-T Permukiman

6,180 RT (0,4%)

SPAL-T Kawasan/Terpusat

800 RT 282.000 RT (83%) 83%

Sangat rendah Tinggi

6.000 RT (2%)

Sangat rendah

SPAL-S Individual/KOmunal

Jumlah Jamban keluarga dilakukan

0,4 %

2%

Sangat rendah

penyedotan tinja Jumlah penduduk yang melakukan BABS

55.000 (16%) 16%

Tinggi dan perlu perhatian

Sarana dan Prasarana (Unit) Jumlah SPAL-T Permukiman

103 Unit

Rasio pemanfaatan berdasarkan kapasitas Jumlah SPAL-T Kawasan/Terpusat

60 %

Masih bisa dioptimalkan

5 Sistem

Rasio pemanfaatan berdasarkan kapasitas

50 %

Jumlah IPLT

1 sistem

Kapasitas

100 m3 / per hari

Rasio pemanfaatan berdasarkan kapasitas

35 m3 / per hari

Armada truk sedot lumpur tinja

10 unit

35%


Masih bisa diotimalkan Milik UPTD: 7, swasta:3

Pemanfaatan Rata rata RT terlayani penyedotan tinja

5 KK/hari

Rasio pemanfaatan (operasi)

5 unit/hari


Tari layanan sedot tinja oleh pihak Lembaga UPTD

Rp. 250.000

oleh pihak Usaha Swasta

Rp. 400.000

Resiko Kesehatan Lingkungan Lokasi dengan resiko tinggi

22 Kelurahan

%

Perlu penanganan

Lokasi dengan resiko sedang

64 Kelurahan

%

Perlu perhatian khusus

Lokasi dengan resiko rendah

48 Kelurahan

%

Perlu dipertahankan

khusus

50

CONTOH RINGKASAN ROAD MAP SPAL-DP 2. Lingkungan Yang Mendukung (1) Peraturan: Sampai saat ini Kota Contoh belum memiliki Peraturan Daerah serta Peraturan Walikota yang secara khusus mengatur pengelolaan air limbah domestik perkotaan.

51

(2) Pengawasan: Sampai saat ini Kota Contoh belum memiliki lembaga/badan pengawas terhadap efisensi dan efektifitas pengelolaan air limbah domestik.

(3) Perencanaan: Kota Contoh sudah telah mengatur Master Plan dengan horison waktu 25 tahun. mencakup periode 2005 sampai 2030. Selain itu sebuah Buku Putih, SSK dan Memorandum disusun tahun 2012/13. Namun, pemerintah daerah tidak memiliki strategi pembangunan yang komprehensif untuk secara efektif meningkatkan tingkat layanan pengelolaan air limbah.

(4) Institusi: Kota Contoh telah membentuk UPTD pada tahun xxx berdasarkan SK No. xx, akan tetapi UPTD yang telah dibentuk ini masih perlu didukung yang cukup untuk memenuhi standar kompetensi di bidang manajemen dan teknis pengelolaan air limbah.

(5) Subsidi dan Restribusi: Pemerintah Kota Contoh menyediakan subsidi untuk UPTD melalui mata anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan dalam pelaksanaan layanan penyedotan tinja dan bembinaan KSM/KPP pengelolaan sitem skala Permukiman. UPTD telah menetapkan jasa layanan sebesar Rp 250 000 untuk setiap layanan penyedotan yang secara teknis penarikan jasa layanan dilakukan UPTD dan disetorkan kepada DISPENDA.


"Tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam penyiapan lingkungan yang mendukung adalah belum tersedianya peraturan yang memadai dapat dijadikan alat pengikat dalam mendapat dukungan masyarakat dalam pengelolaan SPALDP dan belum adanya sistem pengawasan dalam memastikan pengelolaan SPAL-DP dijalankan sebagaimana yang diharapkan."

(6) Tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam penyiapan lingkungan yang mendukung adalah belum tersedianya peraturan yang memadai dapat dijadikan alat pengikat dalam mendapat dukungan masyarakat dalam pengelolaan SPALDP dan belum adanya sistem pengawasan dalam memastikan pengelolaan SPAL-DP dijalankan sebagaimana yang diharapkan.

3. Kinerja Lembaga Operator UPTD SPAL DP yang telah dibentuk pada bulan xx tahun xx secara efektif mulai menjalankan tupoksinya pada bulan xx tahun xx. Dalam rangka pelaksanaan tupoksinya UPTD telah menjalankan fungsi administrasi pelayanan mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh SKPD antara lain penyiapan usulan rencana kerja dan anggaran setiap tahun, format registrasi pelanggan, sistem administrasi keuangan (pengelolaan subsidi), basis data dan pembaharuan data pelanggan. Jumlah personel yang ada belum mencukupi dengan kebutuhan demikian pula kebutuhan kompetensi dari SDM yang ada masih dirasa kurang dan memerlukan pelatihan secara khusus. Dengan terbatasnya SDM ini sistem pengelolaan kinerja karyawan dirasakan belum efektif. Dalam pengelolaan SPAL-DP UPTD telah menjalin kemitraan dengan satu perusahaan swasta dalam penyediaan dan pelayaan armada sedot tinja dan melakukan pembinaan dengan semua kelompok pengelola SPAL-DP permukiman. Tantangan UPTD dalam melaksanakan tupoksinya dalam pengelolaan SPAD antara lain: (i) pemenuhan piranti kinerja manajemen internal antara lain; perencanaan strategis, pengelolaan kinerja SDM, penyiapan SOP kinerja dan sistem pengendalian pelayanan sesuai tuntutan, (ii) terbatasnya jumlah personel yang memenuhi syarat kemampuan/kompetensi dalam pengelolaan SPAL-DP, (iii) mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada dan memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana baru 52

CONTOH RINGKASAN ROAD MAP SPAL-DP sejalan dengan percepatan pertumbuhan permukiman di perkotaan, dan (iv) mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana melalui kemitraan dengan pihak-pihak potensial. 4. Peluang dan Tantangan Kebijakan dan program kegiatan dari pusat, dan dokumen perencanaan terkait sanitasi yang telah dimiliki daeah serta dan potensi lain yang ada dimasyarakat yang bisa dimanfaatkan dalam mendukung SPAL-DP di Kota Contoh, antara lain: (1) Kebijakan dan rencana pemerintah pusat untuk pemenuhan akses masyarakat untuk sanitasi pada tahu 2019

(2) Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) telah disusun sebagai hasil dari program Percepatan Sanitasi Kota/Kab.

(3) Program-program sanitasi air limbah skala permukiman dari SANIMAS, SLBM dan program terkait yang dilakukan oleh pihak donor

(4) Telah terbentuknya UPTD Air Limbah dan SKPD lain yang tupoksinya berkaitan dengan SPAL-DP antara lain Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup

(5) Telah terbentuknya Kelompok Pengelola Sarana SPAL-DP Komunal di xxx lokasi serta Lembaga Swadaya Masyarakat peduli air limbah domestik

(6) Adanya perusahan jasa sedot tinja yang semakin berkembang dan lembaga keuangan yang mulai tertarik dengan kegiatan pembiayaan skala kecil.

Potensi-potensi diatas jika di berdayakan dan dioptimalkan melalui satu pintu koordinasi hal ini akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam percepatan pencapaian target cakupan akses dan mutu pelayanan.

53


Tantangan pemerintah dalam pengelolaan SPAL-DP adalah bagaimana mengatasi permasalahan dan memanfaatkan berbagai peluang dalam pemenuhan target cakupan akses dan mutu pelayanan. Hasil identifikasi permasalahan berdasarkan kajian kondisi eksisting SPAL-DP adalah sebagai berikut:

Bab IV.

(1) Masih rendahnya kualitas pengelolaan SPAL-DP yang ditunjukkan dengan masih rendahnya cakupan akses layanan SPAL komunal, terpusat/kawasan dan rasio pemanfaatan IPLT

(2) Belum efektifnya pemanfaatan aset yang ditunjukkan dengan masih tinggingginya idle kapasitas dari SPAL-DP komunal dan terpusat/ kawasan yang telah dibangun

(3) Belum tersedianya peraturan yang secara khusus mengatur pengelolaan SPAL-DP

(4) Belum berfungsinya sistem koordinasi yang efektif dari semua pelaku pembangunan sanitasi air limbah domesik

(5) Terbatasnya sarana SPAL-DP yang ada untuk mencapai target cakupan akses dan mutu pelayalanan seiring semakin cepatnya laju pertumbuhan penduduk dan kawasan permukiman di perkotaan

(6) Belum cukupnya kapasitas UPTD dalam menjawab isu dan permasalahan serta tuntutan kualitas pengelolaan air limbah

Strategi, Sasaran dan Program dalam Pengelolaan SPAL-DP 1. Strategi Untuk menjawab isu strategis dalam pengelolaan air limbah domestik perkotaan, Kota Contoh menetapkan 54

CONTOH RINGKASAN ROAD MAP SPAL-DP strategi sabagai berikut: (1) Peningkatan cakupan akses dan mutu pelayanan untuk semua jenis sistem pengelolaan SPAL domestik perkotaan (2) Penyiapan dan penyediaan lingkungan yang mendukung dari aspek peraturan, pengawasan/ supervisi, perencanaan, kelembagan dan subsidi/restribusi (3) Penguatan kinerja lembaga operator SPAL-DP sesuai dengan Tupoksi pengelolaan dan pelayanan SPAL-DP.

Sasaran 1:

Sasaran 2:

55

2. Sasaran Sasaran berdasarkan strategi ditetapkan sebagai berikut. Meningkatkan cakupan akses dan layanan air limbah domestik perkotaan mencakup: (1) Meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan SPAL-S Setempat/Komunal (rumah tangga) dari ..% menjadi ..% pada tahun xxxx (2) Meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan SPAL-T Permukiman dari ..% menjadi ..% pada tahun xxxx (3) Meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan SPAL-T Kawasan/Terpusat dari ..% menjadi ..% pada thun xxxx (4) Meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan IPLT dari ..% menjadi ..% pada tahun xxxx Menyediakan lingkungan yang mendukung dalam pengelo laan SPAL-DP mencakup: (1) Pengelolaan SPAL-DP didukung dengan peraturan daerah/perwali/perbup pada tahun xxxx (2) Fungsi pengawasan dalam pelaksanaan SPAL-DP dilaksanakan oleh daerah pada tahun xxxx (3) Berdasar kemajuan kinerja pelayanan, status lembaga operator UPTD menjadi BLUD pada tahun xxxx (4) Kebijakan restribusi dan tarif retribusi layanan pengelolaan air limbah domestik telah ditetapkan dan dilaksanakan pada tahun xxxx


Sasaran 3:

Bab V.

Meningkatkan kinerja lembaga operator SPAL-DP meliputi: (1) UPTD telah memiliki Perencanaan Strategis Internal dan menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan sesuai dengan kebijakan daerah pada tahun xxxx (2) UPTD memiliki kelengkapan administrasi dan SOP untuk setiap bidang pekerjaan pada tahun xxxx (3) UPTD telah didukung personel yang cukup dan memenuhi standar kemampuan/kompetensi dan melaksanakan sistem pengelolaan kinerja SDM secara efektif pada tahun xxxx (4) UPTD telah melaksanakan sistem manajemen operasi aset secara efektif pada tahun xxxx (5) UPTD telah menjalankan manajemen pelanggan dan sistem layanan aduan pelanggan pada tahun xxxx (6) Jumlah pelanggan UPTD meningkat dari x.xxx menjadi xx.xxx pada tahun xxxxx (7) Dukungan swasta, masyarakat dan pihak-pihak lain dalam mendukung kinerja UPTD

Matrik Renjana Kerja Road Map SPAL-DP Strategi 1: Peningkatan Cakupan Akses dan Mutu Pelayanan SPAL DP Kota Contoh Sasaran/Tujuan: 1. Meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan SPAL-D Setempat/Komunal (rumah tangga) dari ..% menjadi ..% pada tahun xxxx 2. Meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan SPAL-D Permukiman dari ..% menjadi ..% pada tahun xxxx 3. Meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan SPAL-D Kasasan/Terpusat dari ..% menjadi ..% pada th xxxx 4. Meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan IPLT dari ..% menjadi ..% pada tahun xxxx

56

57

1.4 Peningkatan cakupan akses dan mutu pelayanan IPLT

X

X Rpxxx Dinas PU

1.4.1 Rehabilitasi/perbaikan IPLT eksisting

X X

1.4.4 Inspeksi kualitas efluent dan dampak pada IPLT

X

X Rpxxx

X

X Rpxxx Dinas Lingk.

X

X

X

Dinas PU

X

X

X

X

X

1.4.3 Penambahan unit armada mobil sedot tinja sebanyak ... unit

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dinas PU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.4.2 Pembangunan IPLT baru sebanyak 1 uni di lokasi .....

Rpxxx

Rpxxx

X

X

X X Rpxxx Dinas Lingk.

1.3.4 Inspeksi kualitas efluent dan dampak pada SPAL-DP Terpusatl di xx lokasi

X Dinas PU

1.3.3 Pemeliharaan/penyedotan lumpur tinja SPAL-DP Kawasan/ terpusat di xxx lokasi

Rpxxx

X Dinas PU

X

1.3.2 Pembangunan SPAL-DP (baru) Terpusat/kawasan sebanyak ,,,, sistem untuk .... rumah tangga

X X Rpxxx

Dinas PU/ UPTD

1.3.1 Pengembangan jaringan SPAL-DP Terpusat/Kawasan untuk xx Rumah Tangga di xx lokasi

X

Rpxxx

X

Dinas Lingk.

X

X

1.2.4 Inspeksi kualitas efluent dan dampak pada SPAL-DP Komunal di xx lokasi

Rpxxx

X

X

X

X

X

Dinas PU

X

X

1.2.3 Layanan penyedotan lumpur tinja pada SPAL-DP Komunal sebanya xx unit di xx lokasi

Rpxxx

X

X

X

X

Dinas PU

X

X

X

APBD 1

1.2.2 Pembangunan SPAL-DP Komunal (baru) sebanyak .... sistem untuk .... rumah tangga

Rpxxx

Rpxxx

Rpxxx

Rpxxx

Proyek Pusat

1.3 Peningkatan cakupan akses dan mutu pelayanan SPAL-DP Kawasan/Terpusat

1.2 Peningkatan cakupan akses dan mutu pelayanan SPAL-DP Permukiman

Dinas Lingk.

1.1.4 Inspeksi kualitas efluent dan dampak pada SPAL-DP Rumah Tangga di xx lokasi Dinas PU

UPTD

1.1.3 Layanan penyedotan tinja bagi xx rumah tangga di xx kelurahan

1.2.1 Pengembangan jaringan SPAL-DP Komunal untuk xx Rumah Tangga di xx lokasi

UPTD

APBD

1.1.2 Dukungan peningkatan kualitas jamban keluarga sesuai SNI bagi xx Rumah Tangga di xx Lokasi

Masyarakat X

Donor/s

X

Tahun 1

X

Tahun 2

Rpxxx

Tahun 3

UPTD

Estimasi Biaya

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tahun 4

1.1.1 Dukungan pembangunan jamban keluarga (baru) bagi xx Rumah Tangga di xx Kelurahan

Kegiatan

Tahun Pelaksanaan

X

X

X

X

X

X

X

X

Tahun 5

1.1 Peningkatan cakupan akses dan mutu pelayanan SPAL-DP Setempat

Program

SKPD/ Dinas Penanggung Jawab

Sumber Biaya



Strategi 2: Penyediaan Lingkungan yang Mendukung dalam Pengelolaan SPAL-DP. Sasaran/Tujuan: 1. Pengelolaan SPAL-DP didukung dengan peraturan daerah/perwali/perbup pada tahun xxxx 2. Fungsi pengawasan dan supervisi dalam pelaksanaan SPAL-DP dilaksanakan oleh daerah pada tahun xxxx 3. Status lembaga operator UPTD menjadi BLUD pada tahun xxxx 4. Kebijakan restribusi dan tarif retribusi layanan pengelolaan air limbah domestik telah ditetapkan dan dilaksanakan pada tahun xxxx.

58

59

2.4. Dukungan subsidi dan penerapan kebijakan restribusi/ tarif layanan SPAL-DP

2.3. Pengembangan kelembagaan operator SPAL-DP

DISPENDA

2.4.3 Sosialisasi pemberlakukan tarif restribusi pelayanan kepada masyarakat

Bag. Hukum Setda

2.4.1 Penyiapan kebijakan dan penetapan subsidi biaya operasional UPTD

Bag. Hukum Setda

Dinas PU

2.3.3 Internalisasi mandat tupoksi pengelolaan SPAL-DP kepada manajemen UPTD

2.4.2 Penyiapan kebijakan Restribusi

Dinas PU Bag Humas Setda

2.3.2 Sosialisasi tupoksi UPTD kepada masyarakat

Rpxxx

Rpxxx

Rpxxx

Rpxxx

Rpxxx

Rpxxx

2.3.1 Pembentukan/Melengkapi struktur, personel dan piranti kelembagaan lembaga operator

X

X

X

X

X

X Rpxxx

2.2.3 Dukungan operational peran badan pengawas Dinas PU

X

Dinas PU

Rpxxx

2.2.2 Sosialisasi tupoksi Badan Pengawas kepada UPTD dan Kelompok Pengelola Sarana SPAL-DP komunal dan terpusat/kawasan

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Rpxxx

Bag Hukum Setda/Bappeda

2.2.1 Pembentukan badan pengawas pengelolaan SPAL-DP

X

Rpxxx

2.1.5 Sosialisasi dan pemberlakukan Perda SPAL-DP Bag Hukum Setda

Bag Hukum Setda

2.1.4 Prolegda dan konsultasi publik Ranperda SPAL-DP

X

Bag Hukum Setda

2. 1.3 Penyiapan Ranperda pengganti Perwali/Perbub SPAL-DP X

APBD 1

Rpxxx

Proyek Pusat X

Donor/s

X

Bag Hukum Setda

2.1.2 Sosialisasi dan pemberlakukan Perwali/Perbub SPAL-DP

X

X

X

X

X

X

X

Tahun 5

2.2. Pengawasan dan supervisi pengelolaan SPAL-DP

Masyarakat

Rpxxx

X

Tahun 3

X

X

Tahun 4

Rpxxx

Rpxxx

Estimasi Biaya APBD

Bag Hukum Setda

SKPD/ Dinas Penanggung Jawab Tahun 1

2.1.1 Penyiapan dokumen Peraturan Walikota/Bupati untuk pengelolaan SPAL-DP

Kegiatan

Tahun Pelaksanaan Tahun 2

2.1 Pengembangan dan penguatan pertauran dalam pengelolaan SPAL-DP

Program

Sumber Biaya



Strategi 3: Penguatan Kinerja Lembaga Operator Sasaran/Tujuan: 1. UPTD memiliki perencanaan strategis dan perencanaan kinerja pada tahun xxxx 2. UPTD memiliki kelengkapan administrasi dan SOP untuk setiap bidang pekerjaan pada tahun xxxx 3. UPTD didukung karyawan yang cukup dan memenuhi standar kemampuan/kompetensi dan melaksanakan sistem pengelolaan kinerja SDM pada tahun xxxx 4. UPTD telah melaksanakan sistem manajemen operasi aset secara efektif pada tahun xxxx 5. UPTD telah menjalankan manajemen pelanggan dan sistem layanan aduan pelanggan pada tahun xxxx 6. Jumlah pelanggan UPTD meningkat dari x.xxx menjadi xx.xxx pada tahun xxxx 7. Dukungan swasta, kelompok masyarakat dan pihakpihak lain dalam menghasilkan peningkatan jumlah pelanggan pada tahun xxxx.

60

61

3.2 Pengelolaan dan pengoperasian Sarana dan Prasarana

UPTD

3.1.9 Menerapkan sistem insentif dan disinsentif terhadap hasil kinerja karyawan

UPTD

UPTD

3.1.8 Penerapan/pelaksanaan sistem pengelolaan kinerja (perencanaan kinerja individual, orientasi tugas, monitoring, asessment, coaching/mentoring)

3.2.1 Pendataan (inventory) aset SPAL-DP eksisting dan pembaruan data secara periodik dari semua sistem: IPLT, IPAL Terpusat/ Kawasan, IPAL Komunal, Jamban Keluarga pelanggan

UPTD

3.17 Pelatihan keterampilan teknis untuk semua karyawan sesuai bidang pekerjaannya.

Rpxxx

Rpxxx

Rpxxx

Rpxxx

Rpxxx

Rpxxx

UPTD

3.1.4 Pelatihan kompetensi manajemen untuk semua bidang jabatan lembaga operator: • Pelatihan manajemen strategis untuk pimpinan • Pelatihan Manajemen SDM • Pelatihan Manajemen Aset • Pelatihan Manajemen Pelanggan • Pelatihan Manajemen Keuangan

Rpxxx

3.1.6 Penyusunan uraian tugas untuk semua jenis jabatan pekerjaan

Dinas PU

3.1.3 Penyiapan SOP untuk semua bidang pekerjaan lembaga operator

Rpxxx

Rpxxx

Dinas PU

3.1.2 Menyusunan dan mengusulkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sesuai jadwal

APBD X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tahun 1

X

X

X

X

X

X

X

X

Tahun 2

Rpxxx

X

X

X

X

Tahun 3

UPTD

Bappeda/Dinas PU

3.1.1 Penyiapan kelengkapan pejabat manajemen berdasarkan Tupoksi pekerjaan

Estimasi Biaya

X

X

X

X

Tahun 4

3.1.5 Pemenuhan jumlah karyawan sesuai kebutuhan

Bappeda/Dinas PU

Kegiatan

Tahun Pelaksanaan

X

X

X

X

Tahun 5

3.1 Penguatan Sistem organisasi, manajemen dan administrasi

Program


Sumber Biaya


Donor/s

Masyarakat

Proyek Pusat

APBD 1

UPTD UPTD

3.3.1 Penyiapan basis data pelanggan dan pembaruan data pelanggan secara periodik

3.3.2 Melakukan penyuluhan (Community Outreach) calon pelanggan baru UPTD di xx kelurahan

3.3.5 Penyiapan basis data pelanggan dan pembaruan data pelanggan

UPTD

UPTD

UPTD

3.2.6 Melakukan kemitraan dengan xx UKM untuk pembiayaan penyambungan rumah, peningkatan SPAL Setempat dan pembangunan jamban baru bagi xx Rumah Tangga

3.3.4 Menyiapkan dan memfungsikan pusat aduan pelanggan mulai tahun xx

UPTD

3.2.5 Melakukan kerjasama dengan xx perusahaan swasta dalam rangka penyediaan mobil tinja

UPTD

UPTD

3.2.4 Melakukan perawatan dan penggantian suku cadang Sarana dan Prasarana IPAL Terpusat/Kawasan dan IPLT

Rpxxx

Rpxxx

Rpxxx

Rpxxx

Rpxxx

Rpxxx

Rpxxx

Rpxxx

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tahun 2

Rpxxx

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tahun 4

3.3.3 Melakaukan forum temu pelanggan sebanyak xx kali

UPTD

3.2.3 Monitoring dan pengendalian pengoperasian Sarana dan Prasarana berdasarkan SOP di seluruh sistem yang dikelola UPTD dan Kelompok Pengelola SPAL-D Komunal

X

APBD

Rpxxx

Tahun 1

UPTD

Estimasi Biaya Tahun 3

3.2.2 Pelatihan teknis SOP Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana untuk petugas teknis UPTD dan xxx Kelompok Pengelola dari Masyarakat

Kegiatan

Tahun Pelaksanaan

X

X

X

X

X

X

X

X

Tahun 5

3.3 Pengelolaan Pelanggan

Program


Sumber Biaya


Donor/s

Masyarakat

Proyek Pusat

APBD 1

62

63 UPTD UPTD

3.4.3 Memberikan bantuan teknis dan audit kinerja laporan keuangan UPTD SPAL-DP setiap tahun

X

X X

Tahun 1

Rpxxx

Rpxxx

X

X

Tahun 2

3.4.2 Pelatihan SOP sistem penagihan dan pengelolaan Restribusi

X

APBD

Rpxxx

X

X

Tahun 3

UPTD

Estimasi Biaya

X

X

Tahun 4

3.4.1 Menerapkan sistem penagihan restribusi layanan air limbah yang didukung dengan Suat Keputusan Pimpinan Daerah

Kegiatan

Tahun Pelaksanaan

X

X

Tahun 5

3.4 Pengelolaan keuangan (restribusi dan tarif)

Program


Sumber Biaya


Donor/s

Proyek Pusat

Masyarakat

APBD 1


BAB Strategi 1 - Peningkatan Cakupan Akses dan Mutu Pelayanan (Pilihan Teknologi) Program dan Target

Kegiatan

Instansi

Estimasi Biaya

Sumber Dana

Tahun Pelaksanaan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) 2019

2018

2017

2016

2015

Pihak Lain

Masyarakat

APBN

APBD Pr

(Rp x juta)

APBN

BAB Strategi 1: Peningkatan Cakupan Akses dan Mutu Pelayanan (Pilihan Teknologi) 1. Peningkatan pelayanan SPAL-DP skala Setempat dari xx% menjadi xx% pada tahun xxxx 2. Peningkatan pelayanan SPAL-DP skala Permukiman dari xx% menjadi xx% pada tahun xxxx 3. Peningkatan pelayanan SPAL DP skala Kawasan/ Perkotaan dari xx% menjadi xx% pada tahun xxxx 4. Peningkatan pelayanan lumpur tinja/IPLT dari xx% menjadi xx% pada tahun xxxx

64

CONTOH RINGKASAN ROAD MAP SPAL-DP BAB Strategi 2 : Lingkungan Yang Mendukung (Enabling Environment)

Program dan Target

Kegiatan

Instansi

Estimasi Biaya

Sumber Dana

Tahun Pelaksanaan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) 2019

2018

2017

2016

2015

65

Pihak Lain

4. Dukungan subsidi dan penerapan kebijakan restribusi/ tarif layanan SPAL-DP

Masyarakat

3. Pengembangan kelembagaan operator SPAL-DP

APBN

2. Mendirikan Pengawasan dan supervisi pengelolaan SPAL-DP

APBD Pr

1. Penguatan dan menterbitkan pertauran dalam pengelolaan SPAL-DP

(Rp x juta)

APBN

BAB Strategi 2: Lingkungan Yang Mendukung (Enabling Environment)


BAB Strategi 3 : Peningkatan Kinerja Lembaga Operator

Program dan Target

Kegiatan

Instansi

Estimasi Biaya

Sumber Dana

Tahun Pelaksanaan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) 2019

2018

2017

2016

2015

Pihak Lain

Masyarakat

APBN

APBD Pr

(Rp x juta)

APBN

BAB Strategi 3: Peningkatan Kinerja Lembaga Operator

1. Penguatan Sistem organisasi, manajemen dan administrasi 2. Menyusun sistim pengelolaan SDM dan kompetensi pegawai 3. Menyusun sistim pengelolaan dan pengoperasian Sarana dan Prasarana 4. Penguatan kerja sama dengan pihak swasta dan KSM/KPP 5. Menyusun program penyuluhan (community outreach) 6. Menyusun sistim pengelolaan pelanggan

7. Menyusun sistim pengelolaan penagihan restribusi pelangan

66

INDONESIA URBAN WATER SANITATION AND HYGIENE Mayapada Tower 10th Fl Jln. Jend. Sudirman Kav.28 Jakarta 12920 Tel. +62-21-522 - 0540 Fax. +62-21-522 - 0539 www.iuwash.or.id

PANDUAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PERKOTAAN (SPAL-DP) PENYUSUNAN ROAD MAP SPAL-DP

Recommend Documents