1
2
3
Mobil Sedot Tinja
4
KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Wr. Wb, Salam sejahtera untuk kita semua, Puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, buku panduan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pengelolaan Air Limbah Domestik dapat tersusun. Buku panduan ini disusun guna menjadi acuan Satker PAMS, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Konsultan dalam melaksanakan kegiatan Penyusunan Ranperda Pengelolaan Air Limbah Domestik di provinsi masing-masing. Buku panduan ini berisikan informasi mengenai Umum, Pembentukan Peraturan Daerah, Penyusunan Ranperda Pengelolaan Air Limbah Domestik. Semoga buku panduan ini memberikan manfaat bagi pelaksanaan kegiatan Bantek Penyusunan Ranperda Pengelolaan Air Limbah Domestik, TA. 2015. Kepada semua pihak kami ucapkan terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya. Masukan dan saran sangat kami harapkan demi penyempurnaan buku panduan ini. Wassalamualaikum Wr. Wb. Jakarta, Juni2015
Tim Penyusun Direktorat PPLP Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
5i
DAFTAR ISI Kata Pengantar
Daftar Isi
i
ii
Daftar Tabel
iii
BAB I UMUM
1
1.1
HIRARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1
1.2
KEDUDUKAN PERATURAN DAERAH
3
1.3
FUNGSI PERATURAN DAERAH
3
1.4
LANDASAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
4
1.5
ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
5
1.6
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH
1.7
ASAS MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH
Daftar Gambar
iii
6 8
BAB II PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
13
2.1
PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
13
2.2
PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH 20
BAB III PENYUSUNAN RANPERDA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK 33
ii 6
3.1
KEWENANGAN PEMBENTUKAN PERDA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK 33
3.2
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK MENURUT HIRARKI PERUNDANG- UNDANGAN 35
3.3
MODEL RANPERDA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
44
DAFTAR TABEL Tabel 3.1
Kewenangan Urusan Persampahan
Tabel 3.2
Muatan Ranperda Pengelolaan Sampah
34 41
DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1 Tahap Penyusunan Prolegda
14
Gambar 2.2 Tahap Penyusunan Ranperda
15
Gambar 2.3 Tahap Pembentukan Ranperda
19
i7ii
Sanimas Bali - Mck Jempiring
8
9
iplt kota palangkaraya
10
BAB 1 UMUM
1.1
HIRARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Pasal 1 (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini bermakna bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (rechtstaat) dan bukan Negara Kekuasaan (machtstaat); dengan demikian penyelenggaraan kekuasaan negara didasarkan pada prinsip-prinsip hukum sebagai landasan untuk menjalankan program pembangunan nasional. Ketentuan pasal 1 (3) UUD 1945 tersebut adalah sebagai bentuk titah konstitusi kepada seluruh rakyat Indonesia terutama para pejabat di tataran pemerintahan baik di pusat maupun di daerah untuk dapat memposisikan hukum sebagai titik tolak dalam bertingkah laku dan merumuskan kebijakan publik.
Sebagai negara hukum dalam mengimplementasikan berbagai produk hukum menggunakan teori norma hukum yang berjenjang (hirarki) dalam artian bahwa produk hukum yang berada dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan produk
1
hukum yang lebih tinggi diatasnya (lex superior derogat legi inferior). Hal ini sebagaimana diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan hirarki norma hukum yang dianut adalah : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang; 4. Peraturan Pemerintah; 5. Peraturan Presiden; 6. Peraturan Daerah Provinsi; dan 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Jenis Peraturan Perundang-undangan lain mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan UndangUndang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.1
Peraturan Daerah dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 dibedakan menjadi Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Mengingat lingkup berlakunya Peraturan Daerah hanya terbatas pada daerah yang bersangkutan
1. Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
2
sedangkan lingkup berlakunya Peraturan Menteri mencakup seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, maka dalam hirarki, Peraturan Menteri berada diatas Peraturan Daerah.2
1.2
KEDUDUKAN PERATURAN DAERAH Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Pada saat ini Peraturan Daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain berhak ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
1.3
FUNGSI PERATURAN DAERAH Peraturan Daerah mempunyai berbagai fungsi yaitu: a. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. b. Merupakan peraturan pelaksanaan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
dari
Peraturan
Dalam fungsi ini, Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan
2. Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia RI, “Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah
3
hirarki Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. c. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia tahun 1945. d. Sebagai alat pembangunan kesejahteraan daerah.
1.4
dalam
meningkatkan
LANDASAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH Dalam Pembentukan Peraturan Daerah paling sedikit harus memuat 3 (tiga) landasan yaitu: a. Landasan filosofis, adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi Negara; b. Landasan sosiologis, adalah landasan yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat, dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan, dan harapan masyarakat; dan c. Landasan yuridis, adalah landasan yang berkaitan dengan kewenangan untuk membentuk, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, tata cara atau prosedur tertentu, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Mengingat Peraturan Daerah adalah merupakan produk
4
politis maka kebijakan daerah yang bersifat politis dapat berpengaruh terhadap substansi Peraturan Daerah. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan kebijakan politis tersebut tidak menimbulkan gejolak dalam masyarakat.
1.5
ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik termasuk Peraturan Daerah sebagaimana tercantum pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 meliputi : a. Kejelasan Tujuan Bahwa setiap pembentukan peraturan perundangundangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. b. Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat
Bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang karena peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga Negara atau pejabat yang tidak berwenang.
c. Kesesuaian Antara Jenis, Hirarki, dan Materi Muatan Bahwa dalam pembentukan peraturan perundangundangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan. d. Dapat Dilaksanakan Bahwa setiap pembentukan peraturan perundangundangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan
5
perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. e. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan Bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. f. Kejelasan Rumusan Bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. g. Keterbukaan
1.6
Bahwa dalam peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH
Yang dimaksud dengan materi muatan suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi dan hirarki peraturan perundangundangan. Materi muatan Peraturan Daerah telah diatur dengan jelas dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang
6
berbunyi sebagai berikut: “Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”.
Materi muatan Peraturan Daerah juga dapat memuat sanksi pidana sebagaimana ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Materi muatan yang berupa sanksi pidana dalam Peraturan Daerah berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota juga dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundangundangan lainnya.
Selanjutnya materi Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 250 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun yang dimaksud dengan “Bertentangan dengan kepentingan umum” meliputi: a. Terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat; b. Terganggunya akses terhadap pelayanan publik; c. Terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum; d. Terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau e. Diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.
7
1.7
ASAS MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH Peraturan Daerah mempunyai materi muatan yang mengandung asas-asas sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mempunyai pengertian sebagai berikut : a. Pengayoman Bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat. b. Kemanusiaan
Bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
c. Kebangsaan
Bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistic (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d. Kekeluargaan
Bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
e. Kenusantaraan Bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundangundangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
8
f. Bhineka Tunggal Ika
Bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
g. Keadilan
Bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
h. Kesamaan Kedudukan Pemerintahan
dalam
Hukum
dan
Bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain: agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
i. Ketertiban dan Kepastian Hukum
Bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
j. Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan Bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.
9
Pengelolaan Air Limbah Jawa Tengah
10
11
12
BAB 2
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH 2.1
PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyebutkan bahwa Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Usulan pembentukan produk hukum daerah - yang dimaksud dalam hal ini adalah Peraturan Daerah – dapat berasal dari dua jalur, yaitu atas usulan eksekutif (Pemerintah Daerah) dan atas usulan legislatif (DPRD).
Proses dalam tiap-tiap tahapan tersebut adalah sebagai berikut:
13
A. Perencanaan Perencanaan adalah tahap dimana pemerintah daerah dan DPRD menyusun daftar Peraturan daerah yang akan disusun ke depan. Proses ini umumnya dikenal dengan istilah penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda). Hasil pembahasan tersebut kemudian dituangkan dalam Keputusan DPRD.
Secara umum ada lima tahap dalam penyusunan Prolegda, yaitu:
1
Tahap Mengumpulkan Masukan
2
Tahap Penyaringan Masukan
3
Tahap Penetapan Awal
4
Tahap Pembahasan Bersama
5
Tahap Penetapan Prolegda
Gambar 2.1. Tahap Penyusunan Prolegda
Pada tahap mengumpulkan masukan, Pemerintah Daerah dan DPRD secara terpisah membuat daftar Ranperda, baik dari SKPD, anggota DPRD, fraksi dan masyarakat. Hasil dari proses pengumpulan masukan tersebut kemudian disaring/ dipilih untuk kemudian ditetapkan oleh masing-masing pihak (Pemerintah Daerah dan DPRD). Tahap selanjutnya adalah pembahasan masing-masing usulan dalam forum bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD. Dalam tahap inilah seluruh masukan tersebut diseleksi dan kemudian, setelah ada kesepakatan bersama, ditetapkan oleh DPRD melalui Keputusan DPRD. B. Penyusunan Tahap Penyusunan Ranperda merupakan tahap penyiapan sebelum sebuah Ranperda dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah. Secara garis besar tahap ini terdiri dari:
14
Pembuatan Naskah Akademik Penyusunan Draft Ranperda Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Persetujuan Draft Ranperda Gambar 2.2. Tahap Penyusunan Ranperda
Persiapan penyusunan Ranperda di lingkungan Pemerintah Daerah, lebih rinci adalah sebagai berikut: 1. Kepala Daerah memerintahkan pimpinan SKPD menyusun Ranperda berdasarkan Prolegda. 2. Pimpinan SKPD menyusun Ranperda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. 3. Ranperda diajukan kepada biro hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota. 4. Biro hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/ kota melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Ranperda.3 5. Kepala Daerah membentuk Tim Penyusun Rancangan Perda yang diketuai oleh Kepala SKPD pemrakarsa. 6. Ranperda Provinsi yang telah dibahas diparaf koordinasi oleh kepala biro hukum dan pimpinan SKPD terkait. 3). Harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi adalah adalah suatu tahapan untuk memastikan bahwa 1.Ranperda yang disusun telah selaras dengan: a.Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan UU lain, b. Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.2.Menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur dalam Ranperda
15
7. Ranperda kabupaten/kota yang telah dibahas diparaf koordinasi oleh kepala bagian hukum dan pimpinan SKPD terkait. 8. Pimpinan SKPD mengajukan Ranperda yang telah diparaf koordinasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. 9. Sekretaris Daerah melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan Ranperda yang telah diparaf koordinasi. 10. Sekretaris Daerah menyampaikan Ranperda kepada Kepala Daerah. 11. Kepala Daerah menyampaikan ranperda kepada pimpinan DPRD. 12. Kepala Daerah membentuk Tim asistensi pembahasan Ranperda yang diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
Persiapan penyusunan Ranperda di lingkungan DPRD, lebih rinci adalah sebagai berikut: 1. Pengajuan Ranperda oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda kepada pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. 2. Pimpinan DPRD menyampaikan Ranperda kepada Balegda untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Ranperda. 3. Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Ranperda kepada semua anggota DPRD dalam rapat paripurna. 4. Pembahasan Ranperda dalam rapat paripurna. 5. Penyempurnaan Ranperda oleh komisi, gabungan komisi, Balegda atau panitia khusus.
16
6. Ranperda disampaikan kepada pimpinan DPRD. 7. Ranperda disampaikan kepada Kepala Daerah untuk pembahasan. C. Pembahasan
Ranperda yang berasal dari DPRD atau Kepala Daerah dibahas oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama.4 Pembahasan dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II. Urutan kegiatan pembahasan adalah sebagai berikut: 1. Pembicaraan tingkat 1 Dalam hal Ranperda berasal dari Kepala Daerah maka urutan kegiatan pada pembicaaran tingkat I adalah sebagai berikut: a. Penjelasan kepala daerah dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda; b. Pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perda; dan c. Tanggapan dan/atau jawaban kepala daerah terhadap pemandangan umum fraksi. Dalam hal Ranperda berasal dari DPRD maka urutan kegiatan pada pembicaaran tingkat I adalah sebagai berikut: a. Penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Balegda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda; b. Pendapat kepala daerah terhadap Rancangan Perda; dan c. Tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat kepala daerah.
4 . Apabila dalam satu masa sidang kepala daerah dan DPRD menyampaikan Ranperda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas Ranperda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Ranperda yang disampaikan oleh kepala daerah digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan
17
2. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya. 3. Pembicaraan tingkat II, meliputi: a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan: 1) penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan 2) Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna. b. Pendapat akhir kepala daerah. 4. Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Perda.
Dalam hal persetujuan tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah, Rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.
Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan kepala daerah. Penarikan kembali Rancangan Perda oleh kepala daerah, disampaikan dengan surat kepala daerah disertai alasan penarikan. Penarikan kembali Rancangan Perda oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan. Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah.Penarikan kembali Rancangan Perda hanya dapat
18
dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh kepala daerah.
Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.
PEMBICARAAN TINGKAT I Dalam hal Ranperda berasal dari Kepala Daerah
Dalam hal Ranperda berasal dari DPRD
Penjelasan Kepala Daerah
Penjelasan Pimpinan Komisi, Gabungan Komisi, Balegda atau Panitia Khusus
Pemandangan Umum Fraksi
Pendapat Kepala Daerah
Tanggapan Kepala Daerah
Tanggapan Fraksi
Pembahasan bersama dengan Kepala Daerah atau Pejabat yang mewakili
PEMBICARAAN TINGKAT II Penyampaian Laporan Pimpinan Komisi, Gabungan Komisi, Balegda atau Panitia Khusus Permintaan Persetujuan dari Anggota Secara Lisan
Persetujuan Bersama DRPD dan Kepala Daerah
Pendapat Akhir Kepala Daerah
Gambar 2.3. Tahap Pembahasan Ranperda
19
D. Pengesahan
Setelah ada persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah terkait Ranperda yang dibahas bersama, Kepala Daerah mengesahkan Ranperda tersebut dengan cara membubuhkan tanda tangan pada naskah Ranperda. Penandatanganan ini harus dilakukan oleh Kepala Daerah dalam jangka waktu maksimal 30 hari terhitung sejak tanggal Ranperda tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah. Jika Kepala Daerah tidak menandatangani Ranperda tersebut sesuai waktu yang ditetapkan, maka Ranperda tersebut otomatis menjadi Perda dan wajib untuk diundangkan. Penomoran Perda dilakukan oleh kepala biro hukum provinsi atau kepala bagian hukum kabupaten/kota. E. Pengundangan
Pengundangan merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat. Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah. Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan perda dan ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda. Sekretaris Daerah mengundangkan perda. Perda dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
2.2
PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH
Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
20
Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Pemrakarsa dalam mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Pemrakarsa dalam melakukan Penyusunan Naskah Akademik dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah. Teknik penyusunan Naskah Akademik mengikuti ketentuan pada Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014.
2.2.1 Sistematika Naskah Akademik Adalah Sebagai Berikut:
Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:
JUDUL KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN BAB II
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-
21
UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BAB VI PENUTUP DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN RANCANGAN UNDANGAN
PERATURAN
PERUNDANG-
Uraian singkat setiap bagian adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN Memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian. A. Latar Belakang
22
Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.
B. Identifikasi Masalah
Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut: 1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi. 2. Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut. 3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan UndangUndang atau Rancangan Peraturan Daerah. 4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut: 1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut. 2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
23
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan UndangUndang atau Rancangan Peraturan Daerah. 4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah. Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah. D. Metode Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus group discussion), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebarluasan kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.
24
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
Memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut: A. Kajian teoretis B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asasasas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian. C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat. D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
PERATURAN
Memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang- undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan
25
Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang- Undang atau Peraturan Daerah yang baru. Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan UndangUndang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS 1. Landasan Filosofis Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Landasan Sosiologis Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk
26
memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. 3. Landasan Yuridis Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari UndangUndang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANGUNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi
27
muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup: A. Ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa; B. Materi yang akan diatur; C. Ketentuan sanksi; dan D. Ketentuan peralihan. BAB VI PENUTUP
Bab penutup terdiri atas sub bab simpulan dan saran. A. Simpulan
Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya. B. Saran
Saran memuat antara lain: 1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan di bawahnya. 2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Undang-Undang/Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Nasional/Program Legislasi Daerah. 3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut. DAFTAR PUSTAKA
28
Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang bahan penyusunan Naskah Akademik. LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN
2.2.2 Proses Penyusunan Naskah Akademik
Proses penyusunan Naskah Akademik terbagi dalam beberapa tahap. Berikut adalah tahapan penyusunan Naskah Akademik: a. Tahap persiapan penyusunan Naskah Akademik 1) Pembentukan Tim Penyusun Naskah Akademik 2) Pengumpulan data-data dan informasi penyusunan agenda dan pembagian kerja serta persiapan-persiapan b. Tahap Pelaksanaan Penyusunan Naskah Akademik 1) Penyusunan Kerangka Draft Naskah Akademik 2) Penyusunan draft naskah akademik c. Diskusi publik draft Naskah Akademik 1) Menginformasikan draft Naskah Akademik 2) Menghimpun masukan-masukan dan berbagai hal d. Evaluasi Draft Naskah Akademik 1) Menginventarisasi masukan-masukan 2) Mengakomodir masukan-masukan yang bermanfaat ke dalam Naskah Akademik e. Penetapan atau finalisasi draft Naskah Akademik f. Memberikan Naskah Akdemik kepada lembaga legislative dan lembaga eksekutif untuk dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pembahasan pembentukan peraturan daerah
29
IPAL Perpipaan Terpusat di Denpasar Bali untuk melayani limbah buangan domestik, perhotelan dan restoran di Denpasar dan sekitarnya.
30
31
32
BAB 3
PENYUSUNAN RANPERDA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK 3.1
KEWENANGAN PEMBENTUKAN PERDA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah berada pada Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Mengenai dasar kewenangan pembentukan Peraturan Daerah diatur dalam: a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:
”Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Pasal 65 ayat (2) huruf b, Pasal 154 ayat (1) huruf a, dan Pasal 236 ayat (2), Pasal 242 (1) ] yang masing-masing
33
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 65 ayat (2) huruf b :
”Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD” Pasal 154 ayat (1) huruf a :
”DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama”
Pasal 242 ayat (1) :
“Rancangan Perda Yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Perda”
Pasal 236 ayat (2) :
”Perda dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah ”
Pemerintah Daerah memiliki kewenangan di bidang persampahan yang merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota untuk urusan air limbah adalah sebagai berikut: Tabel 3.1 Kewenangan Urusan Air Limbah Domestik
Sub Urusan Air Limbah
34
Daerah Provinsi Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional
Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah kabupaten/kota
3.2
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK MENURUT HIRARKI PERUNDANG-UNDANGAN
Dalam pembentukan Peraturan Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik belum ada peraturan perundang-undangan yang secara hirarki memerintahkan secara tegas untuk pembentukan Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Materi Muatan apa saja yang perlu diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Pengelolaan Air Limbah Domestik. Namun demikian, beberapa peraturan perundang-undangan yang secara hirarki kedudukannya diatas Peraturan Daerah memerintahkan secara tidak tegas untuk mengatur Pengelolaan Air Limbah Domestik.
Peraturan Perundang-undangan yang dapat dijadikan landasan perintah untuk membentuk Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik, adalah : 1. UUD Negara RI tahun 1945 2. UU No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan 3. UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 4. UU No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan Publik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
Menurut UUD Negara RI Tahun 1945 1. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 : “……….membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia, yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia …….”
35
2. Pasal 28 H ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945, Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
Menurut UU No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan
Pasal 13, “ Air, sumber-sumber air beserta bangunan-bangunan pengairan harus dilindungi serta diamankan, dipertahankan dan dijaga kelestariannya, supaya dapat memenuhi fungsinya sebagaimana mestinya (mempunyai fungsi sosial serta digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat), dengan jalan: a. Melakukan usaha-usaha penyelamatan tanah dan air; b. Melakukan pengamanan dan pengendalian daya rusak air terhadap sumber-sumbernya dan daerah sekitarnya; c. Melakukan pencegahan terhadap terjadinya pengotoran air, yang dapat merugikan penggunaan serta lingkungannya; d. Melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap bangunan pengairan, sehingga tetap berfungsi sebagaimana mestinya.
Menurut UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 1. Pasal 1 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. 2. Pasal 13, bahwa pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi aspek
36
pencegahan, penanggulangan dan pemulihan dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing. Pada penjelasan terkait ayat ini yang dimaksud pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ada dalam ketentuan ini antara lain : a. pengendalian air, udara, dan laut; atau b. kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklim 3. Pasal 14, instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 4. Pasal 20, disebutkan bahwa setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan dengan persyratan : memenuhi baku mutu lingkungan hidup serta mendapat ijin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Menurut UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik, 1. Pasal 5 ayat (1) Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalarn peraturan perundangundangan. 2. Pasal 5 Ayat (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
37
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air 1. (Pasal 8) klasifikasi mutu air ditetapkan menjadi 4 kelas yaitu : (1) kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air bakti air minum dan atau peruntukkan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut (2) kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertamanan dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut (3) kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertamanan dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut (4) kelas empat air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pertamanan dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut 2. Pasal 20 Pemerintah dan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masingmasing dalam rangka pengendalian pencemaran air pada sumber air berwenang : (1) menetapkan daya tampung beban pencemaran; (2) melakukan pencemar;
38
inventarisasi
dan
identifikasi
sumber
(3) menetapkan persyaratan air limbah untuk aplikasi pada tanah; (4) menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air; (5) memantau kualitas air pada sumber air; dan (6) memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air. 3. Pasal 21 (1) Baku mutu air limbah nasional ditetapkan dengan Keputusan Menteri dengan memperhatikan saran masukan dari instansi terkait. (2) Baku mutu air limbah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi dengan ketentuan sama atau lebih ketat dari baku mutu air limbah nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) (3) Hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, yang dilakukan oleh Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota disampaikan kepada Menteri secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali 4. Pasal 23 Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran yang dipergunakan untuk perizinan termasuk pemberian izin pembuangan air limbah 5. Pasal 24 (1) Setiap orang yang membuang air limbah ke prasarana dan atau sarana pengelolaan air limbah yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dikenakan retribusi. (2) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
39
6. Pasal 31, setiap orang wajib : melestarikan kualitas air pada sumber air dan mengendalikan pencemaran air pada sumber air. 7. Pasal 32, ditegaskan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pelaksanaan kewajiban pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. 8. Pasal 35, (1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang akan memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah wajib mendapat izin tertulis dari Bupati/Walikota. (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasar-kan pada hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan. (3) Ketentuan mengenai syarat, tata cara perizinan ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan memperhatian pedoman yang ditetapkan oleh Menteri. 9. Pasal 43 (1) Pemerintah, pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan upaya pengelolaan dan atau pembinaan pengelolaan air limbah rumah tangga.
40
Berikut tabel muatan yang diperintahkan, dalam penyusunan Ranperda Pengelolaan Air Limbah Domestik.
Tabel 3.2 Muatan Ranperda Pengelolaan Air Limbah Domestik Muatan Yang Diperintahkan
Pengaturan Dalam Model Ranperda Pengelolaan Air Limbah Domestik
1.
Pengelolaan Air Limbah
1. SPAL secara umum 2. SPAL-T: a. Cakupan pelayanan SPAL-T b. Komponen-komponen dari SPAL – T c. Pengaturan Efluen sebagai hasil akhir pengolahan air limbah domestik 3. SPAL-S: a. Cakupan pelayanan SPAL-S b. Komponen-komponen dari SPAL – S 4. MCK 5. Penyelenggaraan SPAL: a. Perencanaan b. Pelaksanaan Konstruksi c. Operasi dan Pemeliharaan d. Pemanfaatan e. Pemantauan dan evaluasi
2
Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah
1. Tugas pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik 2. Wewenang pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik 3. Kelembagaan
3
Hak
Hak-hak masyarakat dalam pengelolaan air limbah: a. Mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat terbebas dari pencemaran air limbah domestik b. Mendapatkan pelayanan pengelolaan air limbah domestik c. Mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan d. Mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan air limbah domestik e. Memperoleh informasi tentang pengelolaan air limbah domestik
4
Kewajiban
1. Kewajiban setiap orang dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik: a. Mengelola air limbah domestik b. Melakukan pengangkutan lumpur tinja c. Melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal
No
d. Membayar retribusi/iuran 2. Kewajiban setiap orang atau badan sebagai pengelola dan/ atau penanggung jawab SPAL-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu.
a. b. c. d. e.
Melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal Melakukan pengolahan air limbah domestik Membangun komponen SPAL-T sesuai dengan ketentuan teknis Membuat bak kontrol Memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestik
41
No
42
Muatan Yang Diperintahkan
Pengaturan Dalam Model Ranperda Pengelolaan Air Limbah Domestik
5
Peran serta masyarakat
a. Peran serta dalam proses perencanaan pengelolaan air limbah domestik b. Peran serta dalam pembangunan instalasi pengolahan air limbah domestik dalam skala yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini; c. Memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu terkait dengan pengolahan air limbah domestik d. Memberikan saran, pendapat atau pertimbangan terkait dengan pengelolaan air limbah domestik e. Melaporkan kepada pihak yang berwajib terkait dengan adanya pengelolaan dan atau pengolahan air limbah domestic yang tidak sesuai ketentuan dan atau terjadinya pencemaran lingkungan dari hasil pembuangan air limbah domestik
6
Perizinan
Kewajiban operator air limbah domestik memiliki izin 2. Izin mengelola air limbah domestik dengan sistem setempat yang terintegrasi dengan IMB 3. Penolakan izin oleh Kepala Daerah 4. Pendelegasian pengaturan tata cara memperoleh izin dengan Peraturan Bupati/Walikota 5. Izin pengelolaan air limbah domestik dengan sistem terpusat, wajib mendapat izin lingkungan 6. Pendelegasian pengaturan tata cara memperoleh izin lingkungan dengan Peraturan Bupati/Walikota
7
Pembiayaan
1. Sumber-sumber pembiayaan 2. Sumber pembiayaan lain yang sah
8
Larangan
1. Kegiatan yang dilarang dalam pengelolaan air limbah domestik 2. Pengaturan lainnya dapat di sesuaikan dengan kebutuhan, kearifan lokal dan peraturan perundang-undangan di daerah masing-masing
9
Pembinaan dan pengawasan
1. Lembaga pelaksana pembinaan dan pengawasan 2. Pendelegasian pelaksanaan pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati/Walikota
10
Insentif - Desinsentif
1. Pemberian insentif dari pemerintah kepada lembaga dan badan dan/atau pelaku usaha 2. Pemberian insentif dari pemerintah kepada perseorangan 3. Bentuk-bentuk insentif 4. Pemberian desinsentif dari pemerintah kepada lembaga dan badan dan/atau pelaku usaha 5. Pemberian desinsentif dari pemerintah kepada perseorangan 6. Bentuk-bentuk desinsentif
11
Sanksi administratif
Bentuk-bentuk sanksi administratif 2. Penerapan sanksi administratif 3. Pendelegasian tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratrif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati/ Walikota
12
Sanksi Pidana
1. Bentuk-bentuk pelanggaran yang mendapat sanksi pidana dan ancaman sanksi pidananya 2. Pengaturan lainnya dapat di sesuaikan dengan kebutuhan, kearifan lokal dan peraturan perundang-undangan di daerah masing-masing
13
Kerjasama dan Kemitraan
1. Tata Cara kerjasama Antar Daerah 2. Kerjasama dengan Badan Usaha
No
Muatan Yang Diperintahkan
Pengaturan Dalam Model Ranperda Pengelolaan Air Limbah Domestik
14
Retribusi dan Jasa Pelayanan
1. Bagian dari Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dikenakan retribusi dan/atau jasa pelayanan 2. Penetapan struktur dan besaran retribusi dan/atau tarif jasa pelayanan 3. Kelembagaan yang melaksanakan pemugutan retribusi dan/ atau jasa pelayanan 4. Amanat untuk mengikuti ketentuan yang berlaku (apabila sudah ada) untuk besaran dan mekanisme pemungutan retribusi dan/atau jasa pelayanan
15
Ketentuan Penyidikan
1. Penyidik PPNS 2. Wewenang penyidik PPNS
16
Mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa
Pengaduan Masyarakat : tata cara pengaduan dan penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 2. Lembaga Pengelola pengaduan masyarakat 3. Jenis-jenis sengketa yang mungkin timbul dalam pengelolaan air limbah domestik 4. Tata cara penyelesaian sengketa dalam pengelolaan air limbah domestik
17
Materi muatan lainnya
Dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah
43
3.3
MODEL RANPERDA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA NOMOR....TAHUN.... TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA BUPATI/WALIKOTA....
Menimbang : a. bahwa dalam meningkatkan lingkungan yang baik dan sehat, serta untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan daerah mengenai upaya kesehatan dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup;
44
b. bahwa air limbah domestik yang dibuang ke media lingkungan Kota/ Kabupaten ....... berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia;
c. bahwa pengelolaan air limbah domestik merupakan urusan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan
umum yang harus dilaksanakan secara sinergi, berkelanjutan dan profesional, guna terkendalinya pembuangan air limbah domestik, terlindunginya kualitas air tanah dan air permukaan, dan meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air limbah Domestik;
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 503);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
45
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
46
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 15O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/ PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP;)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukkan Produk Hukum Daerah Nomor 694);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10 / PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267);
12. Peraturan Daerah .....
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA …… Dan BUPATI/WALIKOTA ………………
MEMUTUSKAN
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 1. Air Limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman. 2. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan /atau kegiatan permukiman (real estate), rumah makan (restauran), perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama. 3. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPAL, adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan nonfisik (kelembagaan, keuangan, administrasi, peran masyarakat, dan hukum) dari prasarana dan sarana Air Limbah Domestik. 4. Penyelenggaraan SPAL adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengoperasikan, memelihara,
47
merehabilitasi, memanfaatkan, memberdayakan masyarakat, memantau dan mengevaluasi sistem fisik dan nonfisik pengelolaan Air Limbah Domestik. 5. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPAL-T adalah SPAL secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat. 6. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPAL-S adalah SPAL secara individual dan /atau komunal, melalui pengolahan dan pembuangan Air Limbah Domestik setempat. 7. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 8. Daerah adalah Kabupaten/Kota ……... 9. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 10. ............. adalah Kepala Daerah Kabupaten/Kota ....................... 11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ....................... yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 12. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 13. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundangundangan yang dibentuk oleh DPRD kab/kota dengan persetujuan bupati/walikota
48
14. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati/Walikota 15. Unit Pelayanan adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan Air Limbah Domestik dari rumah. 16. Unit Pengumpulan adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan Air Limbah Domestik dari unit pelayanan melalui jaringan perpipaan ke unit pengolahan terpusat. 17. Unit Pengolahan Terpusat adalah prasarana dan sarana untuk mengolah Air Limbah Domestik dan lumpur secara terpusat. 18. Unit Pengolahan Setempat adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah Air Limbah Domestik secara setempat. 19. Unit Pengangkutan adalah sarana pengangkut lumpur tinja ke unit pengolahan lumpur tinja. 20. Unit Pengolahan Lumpur Tinja adalah prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). 21. Unit Pembuangan Akhir adalah sarana pembuangan efluen hasil pengolahan ke badan air penerima atau saluran drainase, dan sarana pembuangan lumpur hasil pengolahan ke tempat pemrosesan akhir. 22. Sistem penyedotan terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program pemerintah daerah. 23. Sistim penyedotan tidak terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja atas permintaan pelanggan 24. Baku mutu air limbah domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu. 25. Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan
49
aspek fisik dan aspek non fisik . 26. Pelaksanaan konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik. 27. Operasi adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik. 28. Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan, dan operasi pengelolaan air limbah domestik. 29. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik. 30. Orang adalah seorang dan atau badan hukum 31. Operator air limbah domestik adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik yang dapat berbentuk unit pelaksana teknis, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan air limbah domestik. Pasal 2 Pengelolaan air limbah domestik berdasarkan pada asas: a. tanggung jawab; b. keterpaduan dan keberlanjutan; c. kelestarian lingkungan hidup; d. perlindung sumber air; e. keadilan;
50
f. kehati-hatian; g. partisipatif; dan h. manfaat. Pasal 3 Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk: a. mengendalikan pembuangan air limbah domestik; b. melindungi kualitas air tanah dan air permukaan; c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; dan d. meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup khususnya sumber daya air.
BAB II SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK Bagian Kesatu SPAL Pasal 4 (1) SPAL dilakukan secara sistematis, menyeluruh, berkesinambungan dan terpadu antara sistem fisik dan non fisik. (2) Sistem fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek teknik operasional. (3) Aspek non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek kelembagaan, keuangan, administrasi, peran masyarakat, dan hukum.
51
Pasal 5 (1) SPAL terdiri dari: a. SPAL-T; dan b. SPAL-S. (2) Pemilihan SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan: a. rencana tata ruang wilayah; b. cakupan pelayanan; c. kepadatan penduduk; d. kedalaman muka air tanah; e. permeabilitas tanah; f. kemiringan tanah; dan g. kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat. Paragraf 1 SPAL-T Pasal 6 Cakupan pelayanan SPAL-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi: a. skala perkotaan; b. skala permukiman; dan c. skala kawasan tertentu.
52
Pasal 7 (1) Skala perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi layanan untuk lingkup kota atau regional. (2) Skala permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi layanan untuk lingkup permukiman. (3) Skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi layanan untuk lingkup kawasan komersial dan/ atau bangunan tertentu seperti rumah susun, hotel, pertokoan, pusat perbelanjaan, dan perkantoran. Pasal 8 (1) Dalam hal sudah terdapat jaringan SPAL-T skala perkotaan, setiap SPAL-T skala permukiman dan kawasan tertentu yang berada dalam cakupan pelayanan SPAL-T skala perkotaan, harus disambungkan pada SPAL-T skala perkotaan. (2) Dalam hal permukiman baru yang belum termasuk dalam cakupan pelayanan SPAL-T skala perkotaan, permukiman baru tersebut harus membuat SPAL-T skala permukiman sesuai persyaratan teknis yang berlaku. Pasal 9 Komponen SPAL-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri dari: a. unit pelayanan; b. unit pengumpulan; c. unit pengolahan; dan d. unit pembuangan akhir.
53
Pasal 10 (1) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, berfungsi untuk menampung dan menyalurkan air limbah domestik dari sumber ke unit pengumpulan. (2) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: a. sambungan rumah; dan b. lubang inspeksi. Pasal 11 Unit pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari unit pelayanan melalui jaringan pengumpul dan menyalurkan ke unit pengolahan.
Pasal 12 (1) Unit pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilakukan secara terpisah antara jaringan drainase dan jaringan pengumpul air limbah domestik. (2) Pemisahan unit pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap. Pasal 13 (1) Unit pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, berfungsi untuk mengolah air limbah domestik dan lumpur. (2) Unit pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa prasarana dan sarana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), yang terdiri dari fasilitas utama, fasilitas pendukung, dan zona penyangga.
54
Pasal 14 (1) IPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dapat berupa IPAL komunal dan/atau IPAL kota. (2) IPAL komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu. (3) IPAL kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai cakupan pelayanan skala perkotaan. Pasal 15 Dalam hal fasilitas utama Unit Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), tidak dilengkapi dengan bangunan pengolahan lumpur, lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPAL yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.
Pasal 16 (1) Unit Pembuangan Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, berfungsi untuk menyalurkan efluen air limbah domestik dan/atau menampung lumpur hasil pengolahan. (2) Unit Pembuangan Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. sarana pembuangan efluen; dan b. sarana penampungan sementara lumpur hasil pengolahan. (3) Sarana pembuangan efluen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa sistem perpipaan yang menyalurkan efluen hasil olahan ke badan air penerima atau saluran drainase. (4) Sarana penampungan sementara lumpur hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah bangunan dan/atau wadah penampung lumpur hasil olahan, sebelum dibuang
55
ke tempat pemrosesan akhir sampah, atau untuk dimanfaatkan lebih lanjut. Pasal 17 (1) Efluen yang dibuang ke badan air penerima dan/atau saluran drainase, harus memenuhi standar baku mutu Air Limbah Domestik. (2) Lokasi pembuangan akhir efluen, harus memperhatikan faktor keamanan pengaliran sumber air baku dan daerah terbuka. Paragraf 2 SPAL-S Pasal 18 (1) Cakupan pelayanan SPAL-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi : a. skala individual; dan/atau b. skala komunal. (2) Cakupan pelayanan skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi layanan untuk lingkup 1 (satu) unit rumah tinggal atau bangunan. (3) Cakupan pelayanan skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas lingkup: a. rumah tinggal; dan/atau b. Mandi Cuci Kakus yang selanjutnya disingkat (MCK). (4) Pertimbangan dalam pemilihan SPAL-S skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku.
56
Pasal 19 Dalam hal permukiman baru tidak termasuk dalam skala cakupan pelayanan SPAL-T skala permukiman dan skala perkotaan, permukiman baru tersebut harus membuat SPAL-S skala komunal lingkup rumah tinggal atau SPAL-T skala permukiman sesuai persyaratan teknis yang berlaku.
Pasal 20 Komponen SPAL-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri dari: a. unit pengolahan setempat; b. unit pengangkutan; c. unit pengolahan lumpur tinja; dan d. unit pembuangan akhir. Pasal 21 (1) Unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, berfungsi untuk menampung dan mengolah air limbah domestik dari rumah tinggal dan/atau MCK. (2) Unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa: a. cubluk kembar; b. tangki septik dengan sistem resapan; c. biofilter; dan/atau d. unit pengolahan setempat air limbah domestik fabrikasi lainnya sesuai perkembangan teknologi dan dinyatakan layak secara teknis oleh peraturan perundang-undangan.
57
(3) Unit Pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan teknis yang berlaku. Pasal 22 (1) Lumpur tinja yang terbentuk di tangki septik dengan sistem resapan pada unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, harus disedot, diangkut, dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal. (2) Lumpur tinja yang terdapat di biofilter dan/atau unit pengolahan air limbah fabrikasi lainnya pada unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 pada ayat (2) huruf c dan huruf d, harus disedot, diangkut, dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal sesuai dengan spesifikasi pabrik. (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penyedotan lumpur tinja terjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota. Pasal 23 (1) Unit pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, berfungsi untuk melakukan pengurasan, pengangkutan, dan pembuangan lumpur tinja dari unit pengolahan setempat ke IPLT. (2) Unit pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa truk tinja atau motor roda tiga yang telah dimodifikasi sebagai pengangkut tinja. (3) Unit pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diberi tanda pengenal khusus sebagai kendaraan pengangkut lumpur tinja.
58
Pasal 24 (1) Unit pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, berfungsi untuk mengolah lumpur tinja dari unit pengolahan setempat dan/atau lumpur dari unit pengolahan SPAL-T. (2) Unit pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa prasarana dan sarana IPLT, yang terdiri dari fasilitas utama, fasilitas pendukung dan zona penyangga. Pasal 25 Ketentuan mengenai unit pembuangan akhir pada SPAL-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, mengikuti ketentuan mengenai unit pembuangan akhir pada SPAL-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17. Paragraf 3 MCK Pasal 26 (1) Unit MCK, dapat berupa: a. bangunan MCK; dan b. toilet bergerak (mobile toilet). (2) Pembangunan MCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi ketentuan teknis yang berlaku. (3) MCK dapat dilakukan oleh Pemerintah atau kelompok masyarakat pengelola MCK dengan kemampuan memadai.
59
Pasal 27 (1) Lumpur tinja dari bangunan MCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, harus disedot, diangkut, dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal. (2) Lumpur tinja dari toilet bergerak (mobile toilet) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, harus disedot, diangkut, dan diolah di IPLT secara berkala dan/atau setiap selesai suatu kegiatan. (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Penyedotan lumpur tinja MCK terjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota. Bagian kedua Penyelenggaraan SPAL Pasal 28 Penyelenggaraan SPAL meliputi: a. perencanaan; b. pelaksanaan konstruksi; c. operasi dan pemeliharaan; d. pemanfaatan; dan e. pemantauan dan evaluasi.
60
Paragraf 1 Perencanaan Pasal 29 Perencanaan a, meliputi:
SPAL
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf
a. rencana induk; b. studi kelayakan; dan c. perencanaan teknis. Pasal 30 (4) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, ditetapkan untuk jangka waktu 20 tahun, dan dilakukan peninjauan ulang atau evaluasi setiap lima tahun sekali. (1) Rencana Induk SPAL ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota. Pasal 31 (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, disusun berdasarkan: a. rencana induk SPAL yang telah ditetapkan, b. kelayakan teknis, ekonomi, dan keuangan; dan c. kajian lingkungan, sosial, hukum, dan kelembagaan. (2) Studi kelayakan berlaku paling lama 5 (lima) tahun.
61
Pasal 32 (1) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, disusun berdasarkan: a. rencana induk SPAL yang telah ditetapkan; b. hasil studi kelayakan; c. jadwal pelaksanaan konstruksi; d. kepastian sumber pembiayaan; e. kepastian hukum; f. ketersediaan lahan; dan g. hasil konsultasi dengan instansi teknis terkait.Perencanaan teknis (2) Perencanaan teknis SPAL dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku. Paragraf 2 Pelaksanaan Konstruksi Pasal 33 (1) Pelaksanaan konstruksi SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, meliputi kegiatan pembangunan baru dan/atau rehabilitasi sarana dan prasarana SPAL. (2) Pelaksanaan konstruksi SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan dengan prinsip berwawasan lingkungan. (3) Pelaksanaan konstruksi SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dilakukan sesuai dengan perencanaan teknis yang telah ditetapkan.
62
Paragraf 3 Operasi dan Pemeliharaan Pasal 34 (1) Operasi dan pemeliharaan SPAL - T meliputi kegiatan: a. pengolahan air limbah domestik; b. pemeriksaan jaringan perpipaan; c. pembersihan lumpur di bak kontrol; d. penggelontoran; e. penggantian komponen; dan f. perawatan IPAL serta bangunan pendukung lainnya. (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh operator air limbah domestik. Pasal 35 (1) Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana SPAL-S skala komunal meliputi kegiatan: a. pengolahan air limbah domestik; b. pemeriksaan jaringan dan unit pengolahan setempat; c. pembersihan lumpur pada bak kontrol; d. penggelontoran jaringan pipa; e. perbaikan dan penggantian komponen; dan f. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja secara berkala dan terjadwal. (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kelompok masyarakat pengguna SPAL-S skala komunal
63
Pasal 36 (1) Operasi dan pemeliharaan SPAL-S kegiatan:
skala individual meliputi
a. pengolahan air limbah domestik; b. pemeriksaan unit pengolahan setempat; c. perbaikan dan penggantian komponen; dan d. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja secara berkala dan terjadwal. (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh individu. Pasal 37 (1) Operasi dan pemeliharaan unit pengangkutan lumpur tinja meliputi kegiatan: a. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja; b. pemeriksaan alat angkut lumpur tinja; dan c. perbaikan dan penggantian komponen. (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh operator pengangkutan lumpur tinja dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota. Pasal 38 (3) Operasi dan pemeliharaan IPLT meliputi kegiatan: a. pengolahan lumpur tinja; b. pemeriksaan IPLT; c. pembersihan lumpur di bak kontrol;
64
d. perbaikan dan penggantian komponen; dan e. perawatan IPLT serta bangunan pendukung lainnya. (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh operator IPLT. Paragraf 4 Pemanfaatan Pasal 39 (1) Setiap orang dapat memanfaatkan efluen air limbah domestik dan/ atau lumpur hasil pengolahan untuk keperluan tertentu. (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pemanfaatan efluen air limbah domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati/Walikota. Paragraf 5 Pemantauan dan Evaluasi Pasal 40 (1) Pemantauan dilaksanakan terhadap seluruh aspek SPAL baik fisik maupun non fisik. (2) Evaluasi dilaksanakan terhadap hasil perencanaan, pembangunan, dan operasional dalam penyelenggaraan SPAL. (3) Evaluasi harus dilakukan sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kinerja SPAL. (4) Pemantauan dan evaluasi SPAL-S dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat dengan pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah.
65
Pasal 41 (1) Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan SPAL. (2) Pemantauan dan evaluasi SPAL-T skala perkotaan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota. (3) Pemantauan dan evaluasi SPAL-T skala permukiman dan skala kawasan tertentu dilakukan oleh operator air limbah domestik. (4) Operator air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada pemerintah Kabupaten/Kota secara berkala melalui instansi yang bertugas mengurusi air limbah domestik. BAB III TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH Bagian Kesatu Tugas Pasal 42 Pemerintah Daerah bertugas: a. menyusun rencana SPAL secara menyeluruh; b. membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana SPAL; c. melaksanakan pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi serta pembinaan dalam rangka menumbuh-kembangkan kesadaran masyarakat; d. memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi
66
sebagai upaya pengendalian dalam pengolahan, dan pemanfaatan SPAL; e. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan operator SPAL-T; dan f. menetapkan standar pelayanan minimal pengelolaan air limbah domestik. Bagian Kedua Wewenang Pasal 43 Pemerintah Daerah berwenang: a. menetapkan kebijakan dan strategi SPAL; b. melaksanakan SPAL skala kota, skala permukiman dan skala kawasan tertentu untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah; c. memberi izin dan rekomendasi; d. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan air limbah domestik yang dilaksanakan oleh masyarakat, dan/atau operator air limbah domestik; e. melaksanakan pengembangan kelembagaan air limbah domestik, kerjasama antar daerah, kemitraan, dan jejaring tingkat kabupaten/ kota dalam pengelolaan air limbah domestik; dan f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan kewenangannya.
67
Pasal 44 Kelembagaan (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk unit atau instansi sebagai operator air limbah domestik. (2) Pemerintah Daerah dapat menunjuk UPTD atau Perusahan Daerah yang telah ada sebagai operator IPAL dan IPLT. (3) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi wewenang untuk: a. mengelola IPAL skala kota dan kawasan; b. mengelola IPLT; c. mengelola sistem layanan lumpur tinja terjadwal; dan d. memungut retribusi atas jasa pelayanan yang diberikan. BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 45 Dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik, masyarakat berhak untuk: a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan terbebas dari pencemaran air limbah domestik; b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik yang layak dari pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab; c. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan;
68
d. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan air limbah domestik; dan e. memperoleh informasi tentang kebijakan dan pengembangan pengelolaan air limbah domestik.
rencana
Pasal 46 Setiap orang berkewajiban untuk: a. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui SPAL-S atau SPAL-T; b. melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal bagi yang menggunakan SPAL-S skala individual; dan c. membayar retribusi/iuran bagi yang menerima pelayanan sistem terpusat dan sistem komunal yang dikelola oleh instansi yang berwenang. Pasal 47 (1) Setiap orang atau Badan sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPAL-S skala komunal wajib melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal. (2) Setiap orang atau Badan sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPAL-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib : a. melakukan pengolahan air limbah domestik sehingga mutu air limbah yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. membangun komponen SPAL-T sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;
69
c. membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh air limbah domestik; dan d. memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestik secara periodik paling sedikit sekali dalam 6 ( bulan ) bulan. (3) Hasil pemeriksaan kualitas air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui SKPD yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan air limbah domestik. Pasal 48 (1) Setiap orang atau Badan sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPAL-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan kesempatan kepada petugas dari SKPD yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan air limbah untuk memasuki lingkungan kerja perusahaannya dan membantu terlaksananya kegiatan petugas tersebut. (2) Setiap orang atau Badan sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPAL-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis, apabila diminta oleh petugas. Pasal 49 Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan SPAL meliputi: a. berperan serta dalam proses perencanaan pengelolaan air limbah domestik; b. berperan serta dalam pembangunan instalasi pengolahan air limbah domestik dalam skala yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini; c. memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu terkait dengan pengolahan air limbah;
70
d. memberikan saran, pendapat atau pertimbangan terkait dengan pengelolaan air limbah; dan e. melaporkan kepada pihak yang berwajib terkait dengan adanya pengelolaan dan atau pengolahan air limbah yang tidak sesuai ketentuan dan atau terjadinya pencemaran lingkungan dari hasil pembuangan air limbah. BAB V KERJASAMA DAN KEMITRAAN Pasal 50 Pemerintah Kabupaten/Kota dapat bekerjasama dalam penyelenggaran SPAL dengan : a. pemerintah Kabupaten/Kota lain; b. badan usaha; dan c. kelompok masyarakat. Pasal 51 (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dituangkan dalam sebuah perjanjian kerjasama. (2) Tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 52 Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat dilakukan pada kegiatan antara lain :
71
a. penyedotan lumpur tinja; b. pengangkutan lumpur tinja; c. pengolahan lumpur tinja; dan d. pengolahan air limbah domestik sistem terpusat. BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 53 (1) Pembiayaan pengelolaan air limbah domestik setempat skala individual dan skala komunal bersumber dari masyarakat. (2) Pembiayaan SPAL-S skala individual dan komunal di kawasan masyarakat berpenghasilan rendah berasal dari APBD dan atau sumber lain yang sah. (3) Pembiayaan pengelolaan air limbah domestik terpusat berasal dari masyarakat, APBD, subsidi dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, serta sumber lain yang sah. BAB VII PERIZINAN Pasal 54 (1) Operator air limbah domestik wajib memiliki izin pengelolaan air limbah domestik dari Bupati/Walikota. (2) Izin mengelola air limbah domestik dengan SPAL-S terintegrasi dalam izin mendirikan bangunan. (3) Kepala daerah
72
dapat menolak permohonan izin sebagaimana
yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila: a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi; b. kewajiban yang telah ditetapkan sesuai persyaratan bagi pengelola air limbah domestik tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota. Pasal 55 (1) Pengelola air limbah domestik dengan SPAL-T, selain izin pengelolaan air limbah domestik wajib mendapat izin lingkungan. (2) Tata cara pemberian izin lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati/Walikota. BAB VIII RETRIBUSI DAN JASA PELAYANAN Pasal 56 (1) Retribusi dan/atau jasa pelayanan air limbah dikenakan atas jasa pelayanan SPAL-T, pelayanan penyedotan lumpur tinja dan pembuangan ke IPLT. (2) Penetapan struktur dan besaran retribusi dan/atau tarif jasa pelayanan mengacu prinsip membayar pencemaran lingkungan atau polluters pay principle (ppp). (3) Pemerintah daerah menunjuk operator air limbah sebagai pemungut
73
retribusi dan/atau tarif. (4) Pungutan retribusi dan/atau tarif atas jasa pelayanan SPAL T, sistem layanan lumpur tinja dan IPLT yang tidak dikelola oleh instansi yang berwenang, ditetapkan dalam izin pengelolaan air limbah domestik. (5) Besaran dan mekanisme pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan yang berlaku. BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 57 (1) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pengelolaan air limbah domestik dilakukan oleh SKPD yang membidangi air limbah domestik. (2) Ketentuan teknis pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati/Walikota. BAB X INSENTIF – DESINSENTIF Bagian Kesatu Insentif Pasal 58 (1) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan dan/atau pelaku usaha yang melakukan:
74
a. praktik dan innovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik; b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan; dan c. tertib penanganan air limbah domestik. (2) Pemerntah daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan: a. praktik dan innovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik; dan b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan. (3) Insentif kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan dapat berupa : a. pemberian penghargaan; dan/atau b. pemberian subsidi. Bagian Kedua Desinsentif Pasal 59 (1) Pemerintah daerah memberikan desinsentif kepada lembaga, badan dan/atau pelaku usaha dan perseorangan yang melakukan: a. tidak melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan air limbah domestik; dan/atau b. pelanggaran tertib pengelolaan air limbah domestik. (2) Desinsentif kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan dapat berupa: a. penghentian subsidi; dan/atau b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
75
BAB XI LARANGAN Pasal 60 Setiap orang atau Badan dilarang: a. melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin; b. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat; c. membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat; d. membuang air limbah medis, laundry dan limbah industri ke jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat; e. menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem air limbah terpusat; f. menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan; g. menambah atau merubah bangunan jaringan air limbah terpusat tanpa izin; dan h. mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah terpusat tanpa izin.
76
BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 61 (1) Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, 47, 48 dan 49 dikenakan sanksi administrative. (2) Sanksi administratif sebagimana dimaksud pada ayat (1), berupa: a. peringatan lisan; b. peringatan tertulis; c. pemberlakuan desinsentif; d. pembekuan sementara izin; dan e. pencabutan izin; (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota. BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 62 (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan
77
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
dokumen-
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana; g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang bertanggung jawab. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
78
BAB XIV KETENTUAN PIDANA Pasal 63 (1) Setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, diancam hukuman pidana paling lama 6 (enam) bulan penjara atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke kas daerah. BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 64 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten/Kota ,,,,.
79
Ditetapkan di .... Pada tanggal …. (bulan) 2015
BUPATI/WALIKOTA ....
Ttd
.................................
Diundangkan di .............. Pada tanggal ….. (bulan) 2015
Sekretaris Daerah ...........
Ttd
……………………………….
80
81
82
