PAKET KEBIJAKAN EKONOMI UNTUK MENDUKUNG DAYA SAING LOGISTICS & SUPPLY-CHAIN NASIONAL CeMAT Southeast Asia/TransASia/Cold Chain Indonesia 2017
EDY PUTRA IRAWADY, Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
ICE BSD, 2 Maret 2017
STRATEGI KEBIJAKAN EKONOMI BARU
Komitmen Presiden dalam Pidato Presiden tanggal 16 Agustus 2016: “…Pemerintah fokus pada tiga langkah terobosan untuk pengentasan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan kesenjangan sosial… adalah: yang pertama, percepatan pembangunan infrastruktur. Yang kedua, penyiapan kapasitas produktif dan Sumber Daya Manusia. Ketiga, deregulasi dan debirokratisasi. ….kita bangun sarana infrastruktur secara lebih merata di seluruh Tanah Air guna memperkuat konektivitas antarwilayah dan memperkecil ketimpangan dan kesenjangan sosial. Akselerasi pembangunan infrastruktur logistik meliputi jalan nasional dan jalan tol, jembatan, jalur kereta api tidak hanya di pulau Jawa tapi juga di Pulau Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, dan juga dibangun Mass Rapid Transportation (MRT), Light Rail Train (LRT), dan commuter line...” 2
TAHAPAN PEMBANGUNAN DAN ARAHAN KEBIJAKAN RPJPN 2005-2025
RPJM 3 (2015-2019) RPJM 2 (2010-2014) RPJM 1 (2005-2009)
Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman, damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik
Memantapkan penataan kembali NKRI, mening katkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, memperkuat daya saing perekonomian
Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif, perekonomian berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan IPTEK
RPJM 4 (2020-2024) Mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, mandiri, adil, makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif
Salah satu sasaran RPJMN 2015-2019: • Meningkatkan kinerja pelayanan dan industri transportasi nasional untuk mendukung SISLOGNAS dan konektivitas dari desa ke kota dan pasar global
3
SKEMA KEBIJAKAN EKONOMI NASIONAL I. REFORMASI KEBIJAKAN EKONOMI (RPE)
III. KEBIJAKAN EKONOMI BERKEADILAN
Rasionalisasi kebijakan: moneter/perbankan, fiskal, dan regulatory: 1. Manajemen Baru Batam
Program yang Diutamakan dari Kebijakan Ekonomi Berkeadilan
2. Tax Amnesty 3. Pencabutan PERDA 4. Kebijakan Suku Bunga: Repo Over Night Rate 5. Proyek Strategis Nasional 6. Reformasi Anggaran (APBN) 7. Pembangunan Infrastruktur 8. Pengembangan SDM 9. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
II. PAKET KEBIJAKAN DEREGULASI Perbaikan regulasi (penyederhanaan), dan birokrasi (kemudahan), serta peningkatan penegakan hukum:
4
Pengawalan Pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi Melalui Pembentukan Satgas NO
1 Kampanye dan Diseminasi Kebijakan
4 Penanganan dan Penyelesaian Kasus
3 Evaluasi dan Analisa Dampak
Percepatan dan Penuntasan Regulasi
TUGAS
1.
Kampanye dan Diseminasi Kebijakan Ekonomi
• Kampanye, sosialisasi, diseminasi, publikasi, road show, business matching, CEO meeting, talk show/dialog dalam dan luar negeri.
2.
Percepatan dan Penuntasan Regulasi Kebijakan Ekonomi
• Menyelesaikan seluruh peraturan dan peraturan teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan deregulasi ekonomi. • Memastikan kepatuhan substansi dari peraturan yang diterbitkan.
3.
Evaluasi dan Analisa Dampak Kebijakan Ekonomi
• Memantau, menganalisa, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan/regulasi serta dampak ekonomi (regulatory impact). • Mengkaji usulan deregulasi lanjutan.
4.
Penanganan dan Penyelesaian Kasus
• Menjadi saluran pengaduan pelaksanaan kebijakan deregulasi. • Menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan deregulasi.
5.
Unit Pendukung
• Mendukung kegiatan Pokja dalam administrasi, keuangan, pelaporan. • Mengkoordinasikan substansi deregulasi antar K/L dan daerah. • Melakukan klinik bisnis dan PPC untuk uji publik dan efektivitas kebijakan.
2 Satuan Tugas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi
POKJA
5
PAKET KEBIJAKAN EKONOMI Untuk meningkatkan daya saing industri, daya beli masyarakat, investasi, logistik, ekspor, dan wisata.
PENYEDERHANAAN REGULASI
KEMUDAHAN BIROKRASI
KEPASTIAN USAHA
204 TOTAL REGULASI 203 SELESAI PAKET I, 9 Sept ‘15 MENDORONG DAYA SAING INDUSTRI
PAKET V, 22 Oct ‘15 REVALUASI ASET DAN AKSES PEMBIAYAAN SYARIAH
PAKET IX, 27 Jan ‘16 INFRASTRUKTUR LISTRIK DAN LOGISTIK
PAKET II, 29 Sept ‘15 PROMOSI INVESTASI DAN DEVISA
PAKET VI, 6 Nov ‘15 MENGGERAKKAN EKONOMI DI WILAYAH PINGGIRAN DAN KELANCARAN BAHAN BAKU OBAT PAKET X, 11 Feb ‘16 KETERBUKAAN INVESTASI
PAKET XIII, 25 Aug ‘16 PERUMAHAN UNTUK MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (MBR)
PAKET III, 7 Oct ’15 PERLUASAN AKSES PEMBIAYAAN DAN PENGURANGAN BIAYA PRODUKSI PAKET VII, 7 Dec ‘15 INSENTIF PAJAK INDUSTRI PADAT KARYA DAN SERTIFIKASI TANAH
PAKET XI, 29 Mar ‘16 AKSES PEMBIAYAAN, DWELLING TIME, DAN INDUSTRI FARMASI/ALKES
PAKET IV, 15 Oct ‘15 JAMINAN SISTEM PENGUPAHAN DAN PENGAMANAN PHK
PAKET VIII, 21 Dec ‘15 KEPASTIAN USAHA DAN INVESTASI JASA PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG (MRO)
PAKET XII, 28 Apr ‘16 PENINGKATAN PERINGKAT EASE of DOING BUSINESS (EoDB)
PAKET XIV, 10 Nov ‘16 PENETAPAN PETA JALAN E-COMMERCE (Menunggu penyelesaian Perpres)
Pengawalan Pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi Melalui Pembentukan Satgas
6
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM LOGISTIK NASIONAL (SISLOGNAS) (Perpres No.26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional) VISI SISLOGNAS Tahun 2025: Terwujudnya Sistem Logistik yang Terintegrasi secara Lokal, dan Terhubung secara Global untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional dan Kesejahteraan Rakyat MISI
1. Memperlancar arus barang yang menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan meningkatnya daya saing produk nasional. 2. Membangun simpul-simpul logistik nasional dan konektivitasnya mulai dari pedesaan, perkotaan, antar wilayah dan antar pulau sampai ke pasar ekspor.
6 Kunci Penggerak Utama Pengembangan SISLOGNAS Regulasi, Peraturan & Perundangan Manajemen Sumber Daya Manusia
Teknologi Informasi dan Komunikasi
Pelaku dan Penyedia Jasa Logistik
Komoditas Penggerak Utama
Visi Logistik Indonesia 2025
Infrastruktur Transportasi
TARGET: • Turunnya biaya logistik terhadap PDB 5% dari tahun berjalan, misal: 2014 (24,6%) maka 2015 (23,37%), 2016 (22,2%), 2017 (21,09%), 2018 (20,03%), 2019 (19,03%) sampai 2025 (13,98%). • Terbangunnya peta transportasi barang. • Berkembangnya konektivitas ekonomi desa, kota, pasar global, dengan semakin meratanya suplai produk antar daerah. • Meluasnya kegiatan perdagangan secara langsung dari daerah ke pasar internasional. • Meningkatnya permintaan SDM Indonesia yang memiliki sertifikasi kompetensi di bidang logistik.
Prioritas Perbaikan Sasaran Kebijakan: • Membuka peluang pelayaran nasional melayani angkutan ekspor impor sekitar USD. 600 Juta/Tahun, investasi perkapalan sekitar 70-100 unit kapal baru senilai USD. 700 Juta, asuransi angkutan sebesar 1%-2%, pinjaman perbankan DN sebesar USD. 560 Juta, dan kesempatan kerja baru sebanyak 2.000 pelaut. • Meningkatkan daya saing galangan kapal DN dengan memberikan insentif 0% Bea Masuk impor 115 jenis suku cadang dan komponen kapal laut, termasuk menjaga keberlangsungan hidup 1.800 Perusahaan Pelayaran. • Memberi peluang lebih besar kepada pelayaran nasional untuk melayani angkutan khusus seperti, kapal tanker, bulker, dan semen. • Memberikan peluang bisnis lebih besar bagi pelaku logistik nasional, dengan rasionalisasi/pengurangan PNBP, penghematan biaya angkutan barang melalui udara sebesar 30%, beban biaya transportasi (laut, darat, udara) sebesar 15%, dan beban administrasi/operasional perusahaan logistik lainnya. • Mengurangi kerusakan produk pasca panen sebesar 30%, dengan membangun Pusat Distribusi Regional dan Standar Pengangkutan Barang. • Memperkuat wewenang dan lembaga INSW untuk mendukung efisiensi logistik dan kelancaran ekspor impor, termasuk kepastian dwelling time yang rendah.
7
Paket Deregulasi Kebijakan Ekonomi I-XIV yang terkait Sektor Logistik PAKET VIII
PAKET I • Pusat Logistik Berikat (PLB): 28 PLB untuk memudahkan Mendapatkan Supply Bahan Baku Industri. • Single Identity Importir: satu-satunya tanda pengenal importir. • Simplifikasi Perizinan Ekspor-Impor: menurunkan lartas dari 51% (September 2015) menjadi 32% (Mei 2016). • Inland FTA: pemindahan kawasan FTA ke Indonesia yang sebelumnya berada di negara lain. • Fasilitas Tidak Dipungut PPN alat transportasi dan jasa transportasi laut serta pelabuhan: untuk meningkatkan daya saing karena menurunnya biaya produksi 10% bagi galangan kapal DN (di luar Batam) dan kepelabuhanan, yang berdampak juga terhadap pelayaran.
PAKET IX Indonesian Single Risk Management Penerapan Manajemen Risiko yang terintegrasi antar Kementerian/Lembaga untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dan efektivitas pengawasan di seluruh proses layanan impor-ekspor: dwelling time di seluruh pelabuhan.
Peningkatan Daya Saing Industri Penerbangan Nasional melalui insentif bea masuk 0% untuk 21 pos tarif suku cadang dan komponen pesawat terbang yang berdampak terhadap penurunan 2% biaya margin perawatan pesawat terbang (karena porsi suku cadang dan komponen pesawat terbang adalah 20% dari biaya operasional).
MEMBANGUN KONEKTIVITAS EKONOMI DESA-KOTA
PAKET XI • Penyatuan Pembayaran Jasa-jasa Kepelabuhanan secara Elektronik (Single Billing) yang berdampak pada penurunan lead time dan penurunan bank charges. • Relaksasi penetapan tarif pos komersial yang tarif sebelumnya mesti di atas tarif Pos Universal, sehingga berdampak pada meningkatnya kegiatan usaha jasa pengirman swasta. • Sinergi BUMN Membangun Agregator/Konsolidator Ekspor Produk UKM, Geographical Indications, dan Ekonomi Kreatif, yang berdampak pada meluasnya sumber ekspor baru terutama dari wilayah timur Indonesia, dan menurunkan biaya ekspor. • Integrasi Inaportnet system ke dalam INSW system, yang berdampak pada berkurangnya jedah waktu antara flow of document (SPPB) dan flow of goods (SP2).
8
PRIORITAS PERBAIKAN FOKUS: PENGEMBANGAN USAHA DAN DAYA SAING PENYEDIA JASA LOGISTIK NASIONAL... (1/2) NO. I
KEBIJAKAN
DAMPAK
MEMBERIKAN PELUANG PASAR KEPADA PENGUSAHA PELAYARAN, OCEAN INSURANCE, DAN PEMELIHARAAN KAPAL NASIONAL
1
Kebijakan Term of Trade Ekspor Impor Barang Tertentu yang memiliki keunggulan komparatif untuk ekspor (menjadi CIF basis) dan impor barang kepentingan Pemerintah (menjadi FOB basis).
Membuka peluang pelayaran nasional melayani angkutan ekspor impor sekitar USD. 600 Juta/Tahun, investasi perkapalan sekitar 70-100 unit kapal baru senilai USD. 700 Juta, asuransi angkutan sebesar 1%-2%, pinjaman perbankan DN sebesar USD. 560 Juta, dan kesempatan kerja baru sebanyak 2.000 pelaut.
2
Revitalisasi Industri Galangan Kepelabuhanan & Pelayaran.
Meningkatkan daya saing galangan kapal DN dengan memberikan insentif 0% Bea Masuk impor 115 jenis suku cadang dan komponen kapal laut.
II
MENINGKATKAN DAYA SAING PERUSAHAAN PENYEDIA JASA LOGISTIK
3
Peningkatan Keamanan dan Efisiensi Pengiriman Kargo dan Pos Udara (Regulated Agent).
Meningkatkan keamanan pengiriman kargo dan pos udara, dan menghemat biaya angkutan barang melalui udara hingga 30%.
4
Penyederhanaan Perizinan Angkutan Barang.
Memudahkan usaha angkutan barang dan menghindari pungutan liar.
5
Pengurangan Beban Biaya Jasa Transportasi Melalui Rasionalisasi PNBP Sektor Perhubungan.
Mengurangi beban operasional perusahaan jasa angkutan dan logistik dengan pengurangan PNBP.
6
Rasionalisasi Persyaratan Modal Izin Angkutan Laut dan Izin Usaha Kepelabuhanan.
Mendorong revitalisasi dan pengembangan pelabuhan tanpa mengurangi pertimbangan kredibilitas perusahaan dalam pengembangan pelaku usaha jasa angkutan dan kepelabuhan.
7
Rasionalisasi Persyaratan Modal Usaha Memperoleh Izin Usaha Bongkar Muat Barang.
dalam
Mendorong pelaku usaha untuk memperluas investasi usaha bongkar muat.
8
Rasionalisasi Persyaratan Modal Usaha Memperoleh Izin Usaha Keagenan Kapal.
dalam
Mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan usaha keagenan kapal.
Kapal,
Peralatan
9
PRIORITAS PERBAIKAN FOKUS: PENGEMBANGAN USAHA DAN DAYA SAING PENYEDIA JASA LOGISTIK NASIONAL... (2/2) NO.
KEBIJAKAN
DAMPAK
9
Penyederhanaan Perizinan Penyelenggaraan Pos.
Mendorong perluasan usaha jasa penyelenggara pos.
10
Penguatan Peran Otoritas Pelabuhan (OP) dalam Mengelola Kelancaran Arus Barang di Pelabuhan.
Menjamin kelancaran arus barang di pelabuhan agar dapat dengan mudah menjalankan amanat UU No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
11
Peningkatan Efisiensi Biaya Kepelabuhanan dengan Mengurangi Biaya Pemindahan Barang (double handling) di Terminal.
Mengurangi beban biaya logistik di pelabuhan dan memberikan kepastian pelaku usaha terhadap proses custom clearance dan cargo release di pelabuhan.
12
Standarisasi Dokumen Pergerakan Arus Barang Dalam Negeri (Manifes Domestik) Berbasis Elektronik melalui integrasi dengan sistem INSW.
Tersedianya informasi pergerakan arus barang domestik (melalui darat, laut, dan udara) secara elektronik dan mempermudah koordinasi dan pengawasan pergerakan barang antar pulau.
13
Pengembangan Konektivitas Informasi dan Sarana Fisik antar Pasar, Terminal Agro, Pelelangan Ikan di Tingkat Kabupaten dan Provinsi (Pusat Distribusi Regional).
Terbangunnya konektivitas fisik dan informasi real time antar pusat distribusi (pasar, terminal agro, pelelangan ikan) terkait supply chain barang pokok dan penting antar Pusat, Provinsi dan Kabupaten.
14
Peningkatan Kapasitas Pelayaran Nasional melalui penyediaan kapalkapal bekas (yang boleh diimpor) di atas usia 15 tahun untuk angkutan khusus.
Memberi peluang lebih besar kepada pelayaran nasional untuk melayani angkutan khusus seperti kapal tanker, bulker, dan semen.
15
Membentuk Tim SISLOGDA sebagai Pendukung Program TPID.
Meningkatnya kelancaran pasokan komoditas barang pokok dan penting di daerah, dan memudahkan pengendalian dan pemantauan inflasi daerah.
16
Adanya Pedoman/Standar Kepatuhan Container Handling (Voluntary Self-Compliance) antar pengirim, pengangkut, dan trucking untuk mengurangi resiko kerusakan peti kemas.
Kepastian mekanisme pengembalian uang jaminan peti kemas bagi pengangkut yang mewajibkan uang jaminan peti kemas.
III
MEMPERKUAT KELEMBAGAAN INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW (INSW)
17
Penguatan Kelembagaan dan Kewenangan Indonesia National Single Window (INSW).
Memperkuat wewenang dan lembaga INSW untuk mendukung efisiensi logistik dan kelancaran ekspor impor.
10
...Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya.... [W.R Supratman]
UNTUK INDONESIA YANG LEBIH BAIK
EDY PUTRA IRAWADY
DEPUTI MENKO PEREKONOMIAN BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
11
