DUKUNGAN KEBIJAKAN UNTUK PENINGKATAN KEMANDIRIAN DAN DAYA SAING INDUSTRI PERKAPALAN NASIONAL
M. Firmansyah Arifin Direktur Utama – PT. PAL Indonesia Jakarta, 14 November 2016
DAFTAR ISI
1. Overview : Kondisi Industri Perkapalan Nasional 2. Peluang Dan Tantangan Industri Perkapalan Nasional 3. PT. PAL Indonesia Sebagai Pusat Keunggulan Industri Maritim Nasional 4. Rencana Strategis Mendukung Program Kemaritiman Nasional 5. Usulan
2
3
Kondisi Industri Perkapalan Nasional
4
KARAKTERISTIK INDUSTRI MARITIM TRANSPORTATION INDUSTRIES
DEFENCE INDUSTRIES
PORT INDUSTRIES
MARITIME INDUSTRY
OIL & GAS INDUSTRIES
FISHERIES INDUSTRIES
•Global competitiveness
Eqp’t Manufacture
• Labor Intensive
Shipbuilding
• High Capital
HEAVY INDUSTRIES
POWER PLANT INDUSTRIES
Technologies & know how
TOURISM INDUSTRIES
Design & Engineering
• High Investment
Ship Repair
HRD R&D INSTITUTION
• Multi Years Basis • High Technology Content PT. PAL • Multiplier Effect To Other INDONESIA Industries • High Demand For Steel
DAYA SAING ?
• Strategic Industry
DESIGN CENTER
Yard Facilities Development
Offshore Fabrication
•High demand for Supporting industry
FINANCIAL INSTITUTION
SOLUSI
SUPPORTING INDUSTRIES
• BUSINESS PROCESS • PROJECT MANAGEMENT • QUALITY STANDARD
MARITIME INDUSTRY CLUSTER
KAPASITAS DAN UTILITAS GALANGAN KAPAL NASIONAL Jumlah Galangan Kapal Output Utilitas Absorp • • • • • •
: 250 unit : 12.000.000 DWT/Year : 85 % : 70% Domestik market
Kapasitas terpasang untuk reparasi kapal nasional : 12.000.000 DWT (8.500.000 GT) Jumlah Kapal Niaga Berbendera Indonesia sudah mendekati 20.000 unit setara dengan 18.000.000 GT. Kebutuhan Dock space untuk reparasi kapal pertahun sekitar 60% x 18.000.000 = 10.800.000 GT dari ketersediaan 8.500.000 GT. Kekurangan dock space pertahun 2.300.000 GT . Berakibat pada waktu tunggu sampai dengan 3 bulan. Ada potensi investasi dan kesempatan kerja besar dengan tingkat pertumbuhan dock space sekitar 400.000 GT pertahun New Building Shipyard Output Capacity Utilisation
: 160 unit : 1.200.000 DWT/Year : 45 %
• KECIL < 3.000 DWT • MENENGAH 3.000 – 10.000 DWT • BESAR > 10.000 DWT Sumber: Kementerian Perindustrian & IPERINDO (2015)
5
STRUKTUR MATERIAL / KOMPONEN - SHIPBUILDING Machinery : • Main engine & gear box • Shaft & propeller • Main generator • Boiler • Pump • Purifier • Oil water separator • Sea water treatment • Fresh water generator
Material
65%
Design &Engineering : 100% (domestik)
Import
Electric & Electronic : • Navigation & radio equipment (radar,auto pilot, gyro & magnetic compass, echo sounder, speed log, Gps, radio comm gmdss, uhf, vhf, immarsat-c, navtex) • Communication system (public adresor, sound power • Tlp, fire alarm, wistle horn, electric clock) • Transformer, battery charge • Electric cable • Ligthing
35% Domestik • • • • • • • • •
Material
Steel Plate Electrode Gas Insulation Main & Emergency Switch Board Air Conditioning Paint Deck Machineries Out Fitting, etc.
Production /Construction : 100% (domestik)
6
7
Peluang Dan Tantangan Industri Perkapalan Nasional
PELUANG DAN TANTANGAN INDUSTRI GALANGAN KAPAL NASIONAL
PENDANAAN
PORT POLICY
REGULATION
FISCAL POLICY
TENAGA KERJA
KOMPONEN
TEKNOLOGI
ENERGI
CLUSTER
8
PERATURAN DAERAH
FASILITAS PRODUKSI
PASAR
KONDISI PASAR
9
• Pembangunan Kapal Baru :
• Pasar Terbesar Masih Belanja Negara Dan BUMN • Swasta Nasional Belum Sepenuhnya Percaya Galangan Kapal Dalam Negeri, Baru Di Jenis Tug N Barge • Perlu Keberpihakan Dengan Berani Ambil Risiko Pesan Dalam Negeri, Walau Belum Pengalaman. • Siap Bekerja Sama Dengan Galangan Kapal Asing Pemilik Teknologi Untuk Transfer Teknologi
• Reparasi Kapal :
• Galangan Nasional Harus Melakukan Investasi Meningkatkan Kapasitas Dan Kapabilitas. • Kapasitas Terpasang Galangan Nasional Baru 70 % Sehingga Terjadi Antrian Sampai Dengan 3 Bulan
POTENSI PASAR – PENGADAAN KAPAL NEGARA 2015 - 2019 DITJEN HUBLA TAHUN 2015-2016 TAHUN 2015 (APBN) : 93 Unit KAPAL PATROLI (DIT. KPLP): 73 Unit Kapal Patroli Kelas I MDPS = 5 unit Kapal Patroli Kelas I Fast Patrol = 25 unit Kapal Patroli Kelas II = 2 unit Kapal Patroli Kelas III Aluminium = 6 unit Kapal Patroli Kelas IV Fiber = 10 unit Kapal Patroli Kelas V FRP = 25 unit KAPAL PERINTIS (DIT. LALA): 10 Unit Kapal Perintis Tipe 200 DWT = 2 unit Kapal Perintis Tipe 500 DWT = 2 unit Kapal Perintis Tipe 750 DWT = 6 unit KAPAL NAVIGASI (DIT. NAVIGASI): 10 Unit Kapal Induk Perambuan = 5 unit Kapal Pengamat Perambuan = 5 unit RENCANA 2016 (APBN-P) : 85 Unit Kapal Perintis Tipe 750 DWT Kapal Perintis Tipe 1200 GT Kapal Perintis Tipe 2000 GT Kapal Tipe Semi Container 100 TEUs Kapal Rede Kapal Ternak
= 5 unit = 20 unit = 25 unit = 15 unit = 20 unit = 5 unit
10
KEBUTUHAN HUBLA, TAHUN 2015-2019 TAHUN
2015
2016
Container 1000 TEUs Container 3000 TEUs Kapal Perintis . Kapal Utama (APBN) . Percepatan (APBNP) . Pengganti
10
10
10 50 -
13 10 3
Tryek keperintisan brg & pnp
89 6
Tryek keperintisan brg
2017
2018
2019
9 12
9 12
8 13
20 10 3
14 10 3
10 10 1
96
136
160
192
6
6
6
6
TNI AL : 160 Unit Non Kombatant : Swam Boat, kapal tunda, sekoci dll Kombatant : LPD, KCR 60, Light Frigate, OPV, Mine hunter, Submarine (Ovh & bang baru) BAKAMLA Kapal Patroli : 30 Unit POLAIR Kapal Polisi : 15 Unit KEMENTERIAN KKP
Kapal Penangkap Ikan Uk. (<5; 5; 10; 20; 30) GT Kapal Pengangkut Ikan (30 GT ; 60 GT ; 200 GT) Kapal Processing 1000 GT Kapal Pengawas (140 m)
: 3450 Unit :8 Unit :1 Unit :1 Unit
PENYEBAB IMPOR KAPAL Kapal buatan dalam negeri relatif lebih mahal antara 10%-30% dibandingkan kapal produk luar negeri (impor) Waktu produksi relatif lebih lama karena minimnya dukungan industri komponen dan penunjang lainnya Modal pembangunan kapal di galangan domestik relatif sulit diperoleh dari lembaga keuangan dalam negeri Suku bunga relatif tinggi dibandingkan dengan suku bunga perbankan/lembaga pembiayaan di luar negeri. Industri penunjang/komponen belum bertumbuh sehingga 60%-70% komponen kapal masih impor.
11
INSENTIF INDUSTRI PERKAPALAN DALAM KAWASAN FTZ
KAWASAN FTZ GALANGAN KAPAL • Bebas Tata Niaga • Bebas PPN • Bea Masuk impor bahan
Galangan menanggung beban fiskal = cost prod tinggi
Harga Kapal Rendah
GALANGAN KAPAL
OWNER Biaya produksi dpt ditekan karena tidak ada biaya fiskal tambahan
NON FTZ
Harga Kapal Tinggi
• Kena PPN • BM impor bahan baku
Biaya produksi yg relatif lebih tinggi pada galangan di luar Batam akibat beban fiskal (PPN,BM impor) yg harus ditanggung dalam pembangunan kapal baru sehingga kurang dapat bersaing dengan galangan di kawasan FTZ Batam
12
13
PT. PAL INDONESIA Sebagai Pusat Keunggulan Industri Maritim Nasional
VISI DAN MISI Menjadi perusahaan galangan kapal dan rekayasa berkelas dunia, terpercaya, dan bernilai tambah bagi para pemangku kepentingan Meningkatkan kepuasan pelanggan dengan mutu produk berstandar internasional dan penyerahan produk tepat waktu, melalui pengelolaan perusahaan yang akuntabel dan transparan Meningkatkan peran dalam mendukung pertahanan dan keamanan nasional melalui penguasaan teknologi dan rancang bangun Memberikan kemampu-labaan dan kesejahteraan bagi para pemegang saham, karyawan, pelanggan, mitra usaha, dan pengembangan usaha kecil secara berkesinambungan
14
LINI BISNIS UTAMA DIVISI REKAYASA UMUM
DIVISI KAPAL NIAGA
15
DIVISI HARKAN
DIVISI KAPAL SELAM (Dalam Penyiapan)
DIVISI KAPAL PERANG Sesuai penugasan dari Pemerintah, sebagai Lead Integrator pembangunan alutsista, PT. PAL Indonesia saat ini mengembangkan kemampuan dalam rangka penguasaan teknologi rancang bangun Kapal Selam. Target kegiatan pembangunan kapal selam tahap awal adalah pada tahun 2017 dimulai dengan dengan penyambungan LINI BISNIS : SHIPBUILDING, SHIPModul REPAIR, OFFSHORE, DAN GENERAL modul kapal selam (Joint Section). kapal selam sebelumnya dibangunCONSTRUCTION di Daewoo Shipbuilding and Marine 15 Engineering (DSME)-Korea Selatan.
NATIONAL AWARDS AND INTERNATIONAL CERTIFICATION PAL has been awarded various international and national certification : Awards :
25 Most Creative Companies 2016 (SWA Magazine) Distinguished Achievement from PII ADHIDARMA PROFESI SMK3 First Winner Award from Ministry of Civil Work Finalist Anugerah IPTEK 2016 KEMENRISTEK DIKTI (Kapal SSV)
Intelectual Property Right :
Design for : Star 50, Tanker 30 K, and Tanker 17,5 K
Certificates for Management System : ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001: 2007 ISO 17025: 2008 SMK 3 : Gold ASME STAMP
Class Certificates : • DNV • NK • ABS • LR
• GL • RINA • BV • BKI
16
KEBIJAKAN BUMN HOLDING KepMen BUMN No SK-17/MBU/01/2016 tentang Pembentukan Komite Konsolidasi BUMN Industri Berat dan Perkapalan Penyiapan Konsolidasi BUMN Industri Berat dan Perkapalan dalam satu Holding Company (National Shipbuilding and Heavy Industry/ NSHI) ANGGOTA NSHI
17
DISTRIBUSI PRODUK – PASAR INTERNATIONAL GERMANY STAR 50
ITALY
DCV 18,500 DWT
TURKEY
Statorframe 650
WHP HUSKY CNOOC
STAR 50
FRANCE
USA
CHINA
UK DCV 18,500 DWT
HONGKONG
SOUTH KOREA
STAR 50
Nuclear Power Plant Chasing
Statorframe 650
DEARATOR
INDIA
Statorframe 650
SINGAPORE
PAKISTAN
Statorframe 650
FPU
THAILAND
EGYPT
MALAYSIA
Chemical Tanker 2,400DWT STAR 50
PHILIPPINES
TIMOR LESTE FERRY RORO 200PAX
DCV 18,500 DWT Statorframe 650
FPU
SSV Nuclear Power Plant Chasing
JAPAN
Statorframe 650
SSV
WHP PETRONAS
STAR 50
18
DEARATOR
Chemical Tanker 24,000DWT
19
Rencana Strategis Mendukung Program Kemaritiman Nasional
STRATEGI PENGEMBANGAN INDUSTRI PERKAPALAN NASIONAL Kapasitas Terpasang & Base Load
Profil Galkap Nas Saat Ini
20
Strategic Moves
1. Holding
Bangunan Baru
2. Regulasi 3. Peningkatan TKDN
Reparasi
ROADMAP PORTOFOLIO BISNIS BUMN HOLDING 2015
2016
Restructuring & Revitalization Penambahan Kapasitas Galangan s/d 300.000 DWT di Batam
2018
2017 Consolidation
Penambahan Kapasitas Galangan s/d 10.000 DWT & offshore area. Pembangunan Infrastruktur Pembangunan & Harkan Kapal Selam.
Rekondisi & membangun Pabrik Foundry (kap. 20.100 T/ Thn) Membangun 1 moulding line & finishing line Revit. pabrik rol gilingan Pemb. pabrik Alsintan Pemb. unit forging & machining center
2019 Holding Company
Klasterisasi berdasarkan kapasitas dan kapabilitas
Penambahan Kapasitas Galangan (Floating Dock) dan Relokasi Galangan
Pembangunan, Pemeliharaan & Perbaikan Kapal Niaga/ Offshore Construction Pembangunan Kapal Perang dan Pemeliharaan Kapal Selam Peralatan Pabrik, Alsintan, Alat berat dan konstruksi baja Fokus pada segmen pasar masingmasing
21
Total Aset : 12,04 T Total Revenue : 11,96 T
22
PENGEMBANGAN USAHA MELALUI STANDARD PRODUCT & MULTI YARDS Design Office Luar Negeri
Contoh : DSEC Korea Magna Damen Ulstein Norwegia
Standard : • Tech Spec • Mat’l Equp’t • Workmanship • QA/QC
*Computer Base
Project Mgm’t
Design Center (Divisi Design)
BPPT
Design Office Dalam Negeri
Procurement
QA / QC
Data Base
Construction
NASDEC ITS
Standard Design for standard product *Design for Production
Galangan Kapal / NSHI
Standard : • Pre Cut Mat’l • Pipe Spool • Component
Vendor
Standard Kapal Nasional
ROADMAP PENINGKATAN LOCAL CONTENT ALUTSISTA KAPAL COMBATANT
2014 - 2019 2014-2019
2020 - 2024 2020-2024
PLATFORM : 35%
PLATFORM : 60%
COMBAT MGM’T SYSTEM (CMS) : 5%
COMBAT MGM’T SYSTEM (CMS) : 20%
LOKAL
IMPORT Combat Mgm’t System (CMS) : 1.Software development 2.Sensor & Detection Equipment 3.Electronic System
Design Engineering, Labor, Expenses Production/Construction Material : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Steel Plate & Casting. Consumables. Accom Package. Main & Emer’gy Switch Board. Air Conditioning. Anti Corrosion & Paint Deck Machineries. Piping & Steel work. Safety Equipment Boiler etc.
Note : Equipment dg Font Merah direncanakan ditingkatkan menjadi Local Content melalui Assembly dan Integrasi Teknologi.
Electric & Electronic : 1.Nav & Com Equipment 2.Internal Communication 3.Alarm & Monitoring System 4.Electric cable & Lighting Machinery : 1.Main engine & gear box 2.Shaft & propeller 3.Main generator 4.Pump, Compressor, Purifier, Etc
23
24
USULAN
PENYELESAIAN PERIHAL BEA MASUK VS BMDTP
•
•
ATURAN
PMK No. 213/PMK.011/2011 ttg Penetapan sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif BM atas Impor Barang. BMDTP Bea Masuk Ditanggung Pemerintah
ISU
• BM impor kapal 0% • BM impor komponen kapal 5 – 10 % • Galkapnas tidak mendapat perlindungan terhadap produk kapal impor terutama yang dapat di produksi DN. • Kemahalan Impor oleh Galkapnas untuk BM mencapai 5 -10% • Penerbitan peraturan selalu Terlambat & tidak pasti sehingga tidak effektif • Pembangunan kapal butuh waktu lebih dari 1 tahun Identifikasi kebutuhan impor tidak selalu di akhir/awal tahun anggaran. • Pos tarif (HS number) atas komponen kapal yang selalu berubah-ubah & tidak pasti
USULAN
• Pembebasan Tarif BM impor komponen Kapal oleh Galkapnas menjadi 0%. • Pembatasan larangan impor kapal bekas yang sdh dapat dibangun di DN atau •Pembebanan Tarif BM impor Kapal 5% sesuai PMK No. 241/PMK.011/2011 Jika BM impor komponen Kapal oleh Galkapnas 0%, maka BMDTP tidak diperlukan lagi
25
USULAN
PENYELESAIAN PERIHAL INVESTASI & PENDANAAN
ATURAN •
•
ISU
No 17 th 2008 tentang pelayaran nasional
•
Aturan penetapan suku bunga
• •
Suku bunga yang tidak kompetitif baik utk investasi maupun modal kerja industri perkapalan. Persyaratan Kolateral Pemahanan high risk perbankan
•
•
USULAN
Diperlukan aturan khusus minimal setara inpres untuk akselerasi pemberdayaan industri perkapalan nasional. Diperlukan lembaga keuangan khusus maritim yang bersumber dana murah dan dijamin pemerintah.
26
USULAN
PENYELESAIAN PERIHAL PPH
ATURAN
UU 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 4 ayat (2) huruf d UU 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
ISU
• PPh jasa Pelnas sebesar 1.2% dan bersifat FINAL • Adanya perbedaan persepsi antara KPPN (Final) dan KPP (non Final) tentang pemotongan PPh Galkapnas untuk jasa pembangunan kapal. • Perbedaan pemahaman transaksi pembangunan kapal dan pengadaan kapal.
USULAN
• PPh Galkapnas SETARA dengan PPh Pelnas atau • KAPAL adalah infrastruktur, sehingga jasa perbaikan & pembangunan kapal seyogyanya adalah sama dengan jasa konstruksi. • Ketegasan penerapan PPh terhadap transaksi baik jual maupun beli industri perkapalan,
27
USULAN
PENYELESAIAN PERIHAL LAHAN PELABUHAN
ATURAN •
•
SK. Menteri Dalam Negeri No.SK 94/HPL/DA/86 Hak Pengelolaan Tanah Negara kepada Perum Pelabuhan. PP 61 th 2009 tentang kepelabuhanan.
ISU
• •
•
80 % Galkapnas di P. Jawa berada di dalam Pelabuhan. PT. Pelindo tetapkan tarif lahan secara sepihak & tidak proporsional. Belum ada kejelasan status lahan dilingkungan pelabuhan untuk usaha industri perkapalan.
•
•
USULAN
Segera diterapkan UU no 17 th 2008 tentang pelayaran, pengalihan fungsi regulator ke Otoritas Pelabuhan, termasuk penguasaan lahan Memberikan kepastian investasi kepada industri galangan kapal
PENINGKATAN KANDUNGAN LOKAL – INDUSTRI KOMPONEN NASIONAL IMPORT
KANDUNGAN LOKAL SAAT INI
Seluruh peralatan utama kapal harus di import (main engine, auxiliary engine etc. (65%)
IMPORT Mengurangi UPAYA PENINGKATAN kandungan import dalam KANDUNGAN bentuk jadi LOKAL
ASSEMBLY LOKAL Asembly oleh lokal tetapi komponennya import
DIBUAT LOKAL DENGAN LISENSI Pembuatan oleh lokal dengan lisensi perusahaan asing
PRODUKSI LOKAL Dibuat oleh perusahaan lokal
(5%)
(4%)
(13,5%)
ASSEMBLY LOKAL
DIBUAT LOKAL DENGAN LISENSI
PRODUKSI LOKAL
Meningkatkan kemampuan Assembly untuk peralatan termasuk peralatan utama kapal dan penggunaan komponen lokal
Memperbanyak lisensi untuk pembuatan kapal
Memperbanyak pembuatan raw material dengan standar “Marine Used”
28
STRUKTUR BIAYA DAN PUNGUTAN NEGARA ATAS PEMBELIAN KAPAL DAN PRODUKSI BARU Pemungutan/biaya
Pembelian kapal impor
Produksi (Suku Cadang dan Komponen) Kapal Baru Domestik
Produksi Kapal di KEK/FTZ
PPN*)
10%
10%
10% *)
Bea Masuk Kapal Komponen Kapal
0%
Pajak Penghasilan PPh Pasal 22 impor
2,5%-7,5%
5%-15%
0% 0%
1,5 - 3%
1,5% - 3%
2,5%-7,5%
0%
Keterangan
Pembebasan Batam PP No.10/2012 Pembebasan Batam PP No.10/2012
Pembebasan Batam PP No.10/2012
Pengadaan Mesin dan Konstruksi Badan Kapal
50% -70% Dari total harga kapal
Jasa Konstruksi Kapal
10% -20% Dari total biaya konstruksi
Total Pungutan Negara
12,5%-17,5%
19%%-30,5%
1,5% - 3%
29
KLASTER INDUSTRI PERKAPALAN Industri Penunjang
• Lokasi di Klaster • Minat Industri Penunjang • Belum terealisir
30
Perindustrian • Regulasi terkait Industri
(Trade vs Industri) • Penyediaan Lahan/ Lokasi • Kebijakan Industri Perkapalan untuk antisipasi Pasar
Peraturan / Regulasi • Peraturan Pemerintah Pusat GALANGAN KAPAL NASIONAL
• PERDA terkait • Sertifikasi Lahan
Lembaga Diklat • Kurang tenaga terampil
• Minimnya Pelatihan SDM Perkapalan & Migas
• • Sumber Daya • •
Power Plant Gas Material/ Bahan Baku Tenaga Kerja / SC
*Klaster Lamongan – Jawa Timur **FTZ selain di Batam
KONSEP KERJASAMA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UU NO. 16 TAHUN 2012 TENTANG INDUSTRI PERTAHANAN RENSTRA KEMHAN - TNI AL Pasal 25 Huruf a
Rencana jangka panjang kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Pasal 28 Ayat 1
Peningkatan kemampuan dan penguasaan teknologi Industri Pertahanan dilakukan melalui penelitian dan pengembangan serta perekayasaan dalam suatu Sistim Nasional
OPERATIONAL REQUIREMENT PENGADAAN ALUTSISTA
31
32
Usulan
USULAN 1. 2. 3. 4.
Belanja pemerintah dan atau BUMN ditetapkan sebagai base load nasional. Mendorong percepatan pembentukan holding shipbuilding di Indonesia (NSHI). Harmonisasi regulasi. Mendorong percepatan tumbuh kembangnya industri komponen nasional dengan menerapkan standar design dan standard produk. 5. Pembebasan bea masuk komponen kapal impor yang belum dapat di produksi di dalam negeri dalam periode waktu tertentu sampai dengan industri dalam negeri mampu. 6. Penurunan suku bunga pinjaman baik untuk modal kerja maupun modal investasi industri perkapalan, dengan benchmark kepada negar lain yang sudah menerapkan perbedaan suku bunga industri maritim dengan suku bunga komersil lainnya. 7. Penyederhaan dan atau penghapusan peraturan yang menimbulkan biaya yang dapat menurunkan daya saing usaha industri perkapalan .
33
TERIMA KASIH
