PAJP

PUTU SAN Nomor 737/Pdt.G/2010/PA JP BISMILLAHIRR AHMANIRRAHI M DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakar ta Pusat yang me meriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara pihak yang ber perkara: ................................, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta PT. JASA CIPTA REMBAKA, tempat kediaman di ................................................................. dan berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2010 telah menguasakan kepada .........................., ............................ Para Advokat

dan

Konsultan

Hukum

pada

kantor

..............................., berkantor di ........................................ selanjutnya disebut sebagai PEMOHON; melawan ................................, umur 38 tahun, agama I slam, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat kediaman di ............................................., dan berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2010 telah menguasakan kepada ....................................., Para Advokat dan Penasehat Hukum berkantor pada kantor

Advokat

.....................................,

selanjutnya

disebut sebagai TERMOHON; Pengadilan Agama ter sebut; Telah mempelajari berkas perkara; Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon; Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan; TENTANG DUDUK PERK ARANYA Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 September 2010 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 29 September 2010 dalam register perkara Nomor 737/Pdt.G/2010/PAJP, mengemukakan hal -hal sebagai berikut: 1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2005, antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Hal.1 dari 25 hal. Put. No. 737/Pdt.G/2010/PAJP

Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen Jakarta Pusat DKI Jakarta (Kutipan Akta Nikah Nomor 539/78/VII/2005 tanggal 25 Januari 2005); 2. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di ........................................... setelah i tu tinggal di rumah orangtua Termohon di .......................................... Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri; 3. Bahwa setelah sekian lama menjalani kehidupan berumah tangga, antara Pemohon dengan Termohon ternyata terjadi banyak ketidakcocokan yang disebabkan

karena

adanya

perbedaan-perbedaan

mengenai

sifat,

kepribadian dan pandangan hidup dalam kehidupan berumah tangga yang menyebabkan

Termohon

tidak patuh

kepada

Pemohon

dan

selalu

mengabaikan anjuran Pemohon selaku kepala rumah tangga sekaligus selaku imam dalam rumah tangga. Akibatnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

dalam

bentuk

percekcokan

antara

Pemohon

dengan

Termohon. Perselisihan dan pertengkaran, percekcokan telah sedemikian berlarut-larut sehingga tidak ada lagi keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga. Jalinan ikatan batin dan hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi rasa saling hormat menghormati sebagaimana layaknya suami istri yang seharusnya saling mengasihi dan menyayangi ; 4. Bahwa pertengkaran dan perselisihan yang terjadi sejak tahun 2008 seharusnya tidak terjadi lagi karena Pemohon (suami) sudah sering memberikan nasihat kepada Termohon agar dapat mengubah watak dan kebiasaan yang tidak baik yang diantaranya suka mengusir Pemohon bila Termohon marah-marah tanpa sebab yang jelas terhadap Pemohon serta pernah memukul, mencekik, mengancam

dengan

pisau dan

selalu

merendahkan martabat Pemohon sehingga tidak ada lagi rasa saling menghormati yang satu kepada yang lain dalam hal ini Pemohon sebagai suami Termohon; 5. Bahwa pertengkaran mulai meninggi dan mencapai puncaknya pada tanggal 27 Juni 2010, Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama antara Pemohon dan Termohon, hal ini disebabkan oleh perlakuan Termohon yang tidak mau bersikap hormat, tidak sopan dan membentak ibunda Pemohon saat berbicara melalui handphone, yang mana peristiwa ini terjadi pada waktu Pemohon melayat (meninggalnya) kakak sepupu Pemohon. Sikap-sikap serta perilaku tidak sopan dan tidak ada rasa hormat dari Termohon kepada ibunda Pemohon tersebut, hingga saat ini masih terngiang dan memberikan luka yang sangat mendalam dihati Pemohon. Hal.2 dari 25 hal. Put. No. 737/Pdt.G/2010/PAJP

Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri hingga saat gugatan ini diajukan di Pengadil an Agama Jakarta Pusat; 6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon walaupun sudah pisah rumah dan ranjang dan tidak melakukan hubungan layaknya suami istri, Pemohon tetap memberikan

nafkah

lahir

terhadap

Termohon

yang

merupakan

tanggungjawab Pemohon, meskipun nafkah lahir tersebut ditolak oleh Termohon; 7. Bahwa segala upaya perdamaian telah dilakukan oleh pihak keluarga antara Pemohon

dengan

Termohon,

namun

tidak

mencapai

tujuan

untuk

memperbaiki kesalahan yang lampau dan guna tercapai kehidupan yang harmonis dimasa-masa berikutnya, karena tidak adanya rasa saling hormat menghormati yang satu kepada yang lain dalam hal ini Pemohon sebagai suami Termohon dan T ermohon tetap saja tidak mengubah si fat, kepribadian dan pandangan ser ta cara hidup Termohon; 8. Bahwa percekcokan ini terjadi karena Termohon lebih mementingkan diri sendiri tanpa memperhatikan kepentingan Pemohon. Padahal sebagai suami selalu berlaku adil dan tidak membeda-bedakan baik terhadap keluarga Pemohon sendiri maupun terhadap Termohon dan keluarga Termohon saat ibundanya masi h hidup; 9. Bahwa dari seluruh uraian tersebut diatas, mengingat kehidupan rumah tangga perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling cinta mencintai, hormat menghormati, hilangnya rasa saling percaya dan tiadanya

bantuan lahir batin antara yang satu dengan

yang lain,

sebagaimana secara imperatif diatur dalam Pasal 33 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dapat dipastikan bahwa tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sudah tidak akan tercapai lagi. Hilangnya rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, rasa saling percaya dan tiadanya bantuan atau terputusnya ikatan lahir batin tersebut membawa akibat, bahwa hubungan antara Pemohon dan Ter mohon sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sangat beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak ini terhadap diri Termohon;

Hal.3 dari 25 hal. Put. No. 737/Pdt.G/2010/PAJP

10. Bahwa oleh karena dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada suasana yang harmonis, jauh dari tujuan untuk dapat me wujudkan kehi dupan rumah tangga yang saki nah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditentukan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak lagi terdapat ikatan lahir maupun batin seperti diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang

Nomor

1 Tahun

1974

tentang

Perkawinan,

maka

perkawinan tersebut sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi. Oleh karenanya sangat beralasan bagi Pemohon agar diberikan izin untuk mengucapkan IKRAR T ALAK terhadap diri Termohon; MAKA Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada majelis hakim di Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak ini agar dapat memutuskan hal -hal sebagai berikut; 1. Memutuskan menerima dan mengabulkan gugatan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya; 2. Memutuskan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 23 Juli 2005 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen Jakarta Pusat DKI Jakarta (Kutipan Akta Nikah Nomor 539/78/VII/2005 tanggal 25 Juli 2005) Putus dan Jatuh Talak karena Cerai Talak dengan segala akibat hukumnya dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon; 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk mengirimkan 1 (satu) berkas salinan putusan per kara ini untuk di catatkan pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Senen Jakar ta Pusat DKI Jakar ta; 4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; A t a u: Apabila Pengadilan Agama Jakarta Pusat berpendapat lain mohon untuk dapat menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono). Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dengan didampingi oleh kuasa hukumnya hadir di persidangan sedangkan Termohon dengan didampingi oleh kuasa hukumnya baru hadir pada persidangan ke 4. Pada setiap kali persidangan majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon untuk tetap membina rumah tangga dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon; Hal.4 dari 25 hal. Put. No. 737/Pdt.G/2010/PAJP

Menimbang, bahwa walaupun Termohon baru hadir pada persidangan ke 4 tanggal 11 November 2010 tetapi kepada Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk melaksanakan mediasi dengan mediator Drs. Rusman Mallapi, M.H. dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 18 November 2010 mediasi telah gagal; Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan kedua tanggal 26 Oktober 2010 Termohon tidak hadir, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya di persidangan Pemohon tel ah mengajukan bukti-bukti berupa: I. BUKTI SURAT; 1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen Jakarta Pusat Nomor 539/78/VII/2005 tanggal 25 Juli 2005, telah dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan asli nya (bukti P.1). II. BUKTI SAKSI 1. ......................................,

di

bawah

sumpahnya

telah

memberikan

keterangan sebagai berikut: -

Bahwa saksi adalah orangtua Pemohon karenanya saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

-

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 23 Juli 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen, Jakarta Pusat dan selama perkawinan belum mempunyai keturunan;

-

Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon berkediaman di rumah saksi dan pada waktu tinggal dengan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, kemudian keduanya pi ndah ke rumah orangtua Termohon;

-

Bahwa pada waktu tinggal di rumah orangtua Termohon, Pemohon sering pulang ke rumah saksi karena hubungan antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perelisihan dan pertengkar an dan puncaknya t erjadi pada tanggal 27 Juni 2010;

-

Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 27 Juni 2010 adalah Termohon tidak mengizinkan Pemohon mengantar saksi kerumah saudara yang meninggal tetapi Pemohon tetap mengantar sehingga Termohon

Hal.5 dari 25 hal. Put. No. 737/Pdt.G/2010/PAJP

marah-marah dan mengusir Pemohon sehingga sekarang Pemohon tinggal di rumah saksi; -

Bahwa pertengkaran juga disebabkan sikap Termohon yang tidak menghormati saksi, memarahi dan memaki saksi sebagai ibu Pemohon serta tidak mau bersilaturahmi kepada keluarga Pemohon. Dan Pemohon ti dak dapat mener ima sikap Termohon tersebut;

-

Bahwa saksi pernah menyaksikan pertengkaran yang disebabkan Pemohon tidak memperlihatkan struk gajinya kepada Termohon;

-

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Juni 2010 dan selama pisah rumah, Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon;

-

Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon untuk tetap

bersabar

dan

mempertahankan

rumah

tangga

dengan

Termohon tetapi Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon; Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan ; 2,

......................................,

di

bawah

sumpahnya

telah

memberikan

keterangan sebagai berikut: -

Bahwa saksi adalah teman Pemohon karenanya saksi kenal dengan Pemohon dan saksi juga kenal dengan Termohon sebagai istri dari Pemohon;

-

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon kurang lebih 5 tahun yang lalu dan hingga saat ini belum mempunyai keturunan;

-

Bahwa setahu saksi setelah menikah, Pemohon dan Termohon berkediaman bersama di rumah orangtua Pemohon ;

-

Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi akhir-akhir ini sudah tidak harmonis lagi;

-

Bahwa Pemohon sering menginap di rumah saksi jika sedang terjadi perselisihan dengan Termohon, Pemohon sering bercerita kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis lagi disebabkan perilaku Termohon yang keras terhadap Pemohon dan sering mendikte Pemohon;

-

Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah selama 3 (tiga) bulan dan selama pi sah rumah antara pemohon dengan Ter mohon tidak saling komunikasi lagi; Hal.6 dari 25 hal. Put. No. 737/Pdt.G/2010/PAJP

-

Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan ; Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti dari Pemohon tersebut, Termohon hadir dan telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 2 Desember 2010 yang pada pokoknya sebagai beri kut: DALAM EKSEPSI I.

SURAT PANGGILAN K EPADA TERMOHON TIDAK SAH. Bahwa surat panggilan kepada Tergugat tidak memenuhi syarat formil oleh karena sebagai berikut: (i) Bahwa surat panggilan yang patut dan resmi mengacu pada ketentuan Pasal 390 HIR atau Pasal 718 RBG, ditambah aturan pada Pasal 26,27 dan 28 PP No. 9 Tahun 1975, yaitu aturan pokok: Panggilan langsung kepada pribadi ditempat kediaman orang yang dipanggil; (ii) Bahwa Jurusita hanya 1 kali telah mengantarkan dan menyerahkan surat panggilan kealamat tempat kediaman Termohon dan 2 surat panggilan tidak disampaikan atau diantarkan langsung ke alamat tempat kediaman yang dicantumkan Pemohon dalam surat gugatan cerai talak dan kesemuanya tidak ditandatangani atau diserahkan langsung kepada Termohon tanpa ada alasan yang jelas secara hukum; (iii) Bahwa oleh karena Termohon menerima surat panggil an tidak secara langsung dan tidak ditempat kediamannya, maka surat panggilan kepada Termohon tidak memenuhi syarat formil, dengan demikian SURAT GUGATAN CERAI TALAK HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

II. SURAT KUASA KHUSUS TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL. 1. Bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di ......................................... berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2010 (selanjutnya disebut “Surat Kuasa”); 2. Bahwa dalam Surat Kuasa tersebut Pemohon tidak menyebutkan objek dan jenis kasus talak apa yang diajukan dalam persidangan aquo secar a tidak tegas dan tidak terang; 3. Bahwa dari Surat Kuasa tersebut diatas dapat dilihat, bahwa Pemohon tidak menyatakan secara jelas dan tegas sehubungan Hal.7 dari 25 hal. Put. No. 737/Pdt.G/2010/PAJP

dengan objek dan jenis kasus dalam gugatannya atau permohonan, hanya menyatakan secara umum bentuk pemberian kuasa, yaitu hanya menyatakan mengenai mengajukan Gugatan Cerai Talak terhadap TERMOHON tanpa menyebutkan secara tegas dan jelas tentang jenis talak apa yang diajukan dalam persidangan aquo karena setiap jenis talak akan berbeda akibat hukumnya seperti Talak raj’i, Talak Ba’in shugra atau Talak Ba’in Kubra (Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120 Ko mpilasi Hukum Islam); Dengan demikian Surat Kuasa Pemohon tersebut menjadi Surat Kuasa Umum dan tidak bersifat khusus, sehingga surat kuasa yang demikian tidak dapat diterima sebagai kuasa untuk mewakili Pemberi Kuasa dalam sidang perkara N. 313/Pdt.G/2007/PN.JKT .PST ini, halmana berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 288/K/Pdt/1986 tanggal 22 Desember 1987, yang berbunyi sebagai berikut: “ Surat Kuasa Khusus yang tidak menyebut atau keliru menyebutkan objek gugat an menyebabkan sur at kuasa T IDAK SAH” 4. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 23 Januari 1977, menentukan bahwa sebagai syarat sahnya surat kuasa khusus, har us memenuhi syarat formil antara lain sebagai berikut: “ menegaskan OBJEK dan KASUS yang di perkarakan dalam arti: - Harus tegas menyebutkan tentang apa yang diperkarakan; - Paling tidak menyebutkan JENIS dan MACA M perkaranya; Syarat-syarat tersebut adalah bersifat kumulatif. Salah satu syarat tidak dipenuhi: - Mengakibatkan surat kuasa CACAT ; - Dan dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai PIHAK FORMIL mewakili pemberi Kuasa TIDAK SAH; - Sehingga gugatan har us dinyatakan T IDAK DAPAT DITERIMA; - Atau semua tindakan hukum yang dilakukan kuasa TIDAK SAH dan TIDAK MENGIKAT “ 5. Bahwa

berdasarkan

dalil

Termohon

diatas

dan

berdasarkan

Yurisprudensi tetap Surat Edaran Mahkamah Agung, Termohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak Surat Kuasa Pemohon atau setidak-tidaknya Surat Kuasa Pemohon tidak dapat diterima dan menyatakan Surat Kuasa PEMOHON CACAT (Error in objecto) serta menyatakan tindakan hukum yang dilakukan Penerima Kuasa TIDAK

Hal.8 dari 25 hal. Put. No. 737/Pdt.G/2010/PAJP

SAH

dan

TIDAK

MENGIKAT,

karena

Surat

Kuasa

Khusus

PEMOHON ti dak memenuhi syarat formil dari Surat Kuasa Khusus ; III. GUGATAN TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL. Bahwa gugatan cer ai talak Pemohon ti dak memenuhi syarat formil oleh karena sebagai berikut: (i) Bahwa bentuk gugatan mengacu pada ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR atau Pasal 142 ayat (1) RBG dan Pasal 120 HIR atau Pasal 144 ayat (1) RBG, yaitu: Bentuk Tertulis: - Ditandatangani dan - Memenuhi peraturan perundang-undangan meterai (zegel verordening); Jika gugatan berbentuk tertulis, harus memenuhi syarat formil berupa tanda tangan dan bermeterai cukup, Sesuai dengan ketentuan

peraturan

meterai

yang

berlaku.

Gugatan

yang

berbentuk tertulis inilah yang disebut SURAT GUGATAN; (ii) Bahwa SURAT GUGATAN HARUS DINY ATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA dengan al asan-alasan sebagai berikut: - Bahwa Surat gugatan Cerai Talak Pemohon terhadap Termohon tanpa menyebutkan secara tegas dan jelas tentang jenis kasus talak apa yang diajukan dalam persidangan aquo karena setiap jenis talak akan berbeda akibat hukumnya, seperti Talak Raj’i, Talak Ba’in Shugra atau Talak Ba’in Kubra (Pasal 118. Pasal 119 Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam); - Bahwa Surat gugatan Cerai talak yang didaftarkan Pemohon di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam perkara aquo TIDAK BERMETERAI; - Bahwa

Surat

gugatan

Cerai Talak

dengan

perkara aquo

ditandatangani oleh kuasa yang ditunjuk oleh Pemohon dimana surat kuasa yang dimiliki oleh kuasanya tersebut tidak memenuhi syarat formil Surat Kuasa Khusus yaitu antara lain tidak mencantumkan secara tegas objek dan jenis kasus talak apa yang diajukan dalam persidangan aquo maka kuasa tersebut tidak sah menandatangani surat gugatan tersebut. (iii) Bahwa berdasarkan dalil Termohon diatas, maka dengan ini Termohon mohon agar majelis hakim yang memeriksa perkara aquo untuk

menolak

gugatan

dari

Pemohon

atau

setidak-tidaknya

Hal.9 dari 25 hal. Put. No. 737/Pdt.G/2010/PAJP

menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima, karena gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil gugatan; IV. PEMERIKSAAN

PERKARA

YANG

MENGABAIKAN

TAHAP

MENDAMAIKAN ATAU ADANYA PELANGGARAN TATA TERTIB BERACARA, MAKA BATAL DEMI HUKUM 1. Bahwa TERMOHON baru hadir di persidangan setelah mengetahui adanya surat panggilan sidang yang ketiga atau baru hadir pada sidang yang ke 3 karena adanya surat panggilan yang tidak sah dan tidak memenuhi syarat formil yang ditujukan kepada Termohon ; 2. Bahwa Termohon yang hadir pada sidang tersebut sangat kaget setelah mengetahui ternyata sebelumnya telah dilakukan sidang pembuktian surat dan saksi secara sepihak oleh Pemohon tanpa kehadiran dari Termohon ataupun kuasa hukumnya dan juga sebelumnya belum pernah dilakukan sidang mediasi/mendamaikan Para Pihak; 3. Bahwa Termohon menolak secara tegas adanya tahap pemeriksaan yang mengabaikan tahap mediasi (mendamaikan) dan langsung memasuki pemeriksaan pembuktian surat dan saksi (sudah masuk ke materi perkara) tersebut; 4. Bahwa sesuai asas “Audi alteran Partem” maka dalam proses pemeriksaan atau persidangan kepada masing-masing pihak wajib diberikan kesempatan yang berimbang, seksama, wajar, nasional dan objektif ; 5. Bahwa dengan adanya tahap pemeriksaan yang mengabaikan tahap mediasi

(mendamaikan)

dan langsung

memasuki

pemeriksaan

pembuktian surat dan saksi (sudah masuk kemateri perkara) tersebut berdasarkan Pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989, jo. Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 130 ayat (1), jo. Pasal 131 ayat (1) HIR, dianggap melanggar tata tertib bercara, sehingga proses pemeriksaan dikualifikasikan undue Process. Akibatnya pemeriksaan dianggap tidak sah dan pemeriksaan harus dinyatakan batal demi hukum. Dengan batalnya pemeriksaan demi hukum sekalugus berbarengan putusan batal demi hukum, sebab putusan yang diambil, didasarkan atas pelanggaran tata tertib pemeriksaan; 6. Bahwa pelanggaran terhadap Pasal 65 UU No. 7 T ahun 1989 jo Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 130 ayat (1) HIR atau Pasal 154 RBG sangat pri nsipil dan bersifat imperatif, sehingga pelanggaran Hal.10 dari 25 hal. Put. No. 737/Pdt.G/2010/PAJP

tersebut mengakibatkan pemeriksaan yang dilakukan tidak sah dan batal demi hukum; 7. Bahwa berdasarkan dalil Termohon diatas, maka dengan ini Termohon mohon agar majelis hakim yang memeriksa perkara aquo untuk

menolak

gugatan

dari

Pemohon

atau

setidak-tidaknya

menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima karena telah terjadi pelanggaran tata tertib pemeriksaan atau persidangan yaitu adanya pelanggaran terhadap Pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 130 ayat (1) HIR atau Pasal 154 RBG yang bersifat sangat prinsipi l dan bersifat imperatif; DALAM POKOK PERK ARA 1. Bahwa segala sesuatu yang telah dicantumkan/di uraikan/dimuat pada bagian eksepsi tersebut diatas, secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban Termohon terhadap pokok perkara ini; 2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon sebagaimana yang telah diutarakan/diuraikan dalam gugatannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Termohon; 3. Bahwa memang benar pada tanggal 23 Juli 2005 antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen, Jakarta Pusat DKI Jakarta (Kutipan Akta Nikah Nomor 539/78/VII/2005, tanggal 25 Januari 2005); 4. Bahwa Pemohon telah memutar balikkan fakta yang sebenarnya dalam gugatannya apa yang Pemohon sampaikan dalam gugatan adalah bukan merupakan fakta yang sebenarnya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hanya mencari-cari alasan pembenaran yang dibuat-buat karena adanya t ekanan dari orang lain ‘ 5. Bahwa

dalam

perjalanan

perkawinan

antara

Termohon

dengan

Pemohon, hubungan keduanya tidaklah seperti yang didramatisir pada dalil pada point 3.4.5.6.7. dan 8 surat gugatan, dalam rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon memang ada perselisihan tetapi yang wajar terjadi tetapi tidaklah seperti yang digambarkan Pemohon dalam gugatannya. Perselisihan itu merupakan wujud dari perhatian dan rasa tanggung jawab Termohon sebagai seorang istri yang baik untuk keluarga. Jadi bukanlah merupakan suatu yang perlu dibesar-besarkan, karena

dalam keluarga manapun

umumnya

adanya

perselisihan

Hal.11 dari 25 hal. Put. No. 737/Pdt.G/2010/PAJP

merupakan suatu yang biasa terjadi, namun kemudian entah mengapa muncul gugatan cer ai dari Pemohon kepada Termohon; 6. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon pada point-point 3.4.5.6.7. dan 8 dalam gugatannya serta mensomir Pemohon untuk dapat membuktikan dalil pada point-point 3.4.5.6.7. dan 8 dalam surat gugatan. Dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan fakta, mana mungkin Termohon melakukan halhal tersebut. Untuk itu Termohon mohon kepada majelis hakim yang memriksa

perkara

aquo

untuk

memrintahkan

Pemohon

untuk

membuktikan tuduhannya ter sebut; 7. Bahwa

dalam

perjalanan

perkawinan

PARA

PIHAK

jika

terjadi

perselisihan-perselisihan maka itu dapat dijadikan sebagai perekat erat dan bukan per enggang tali kasih PARA PIH AK sebagai mana firman Allah SWT, yaitu: “Ya Allah! Kau telah persatukan kami dalam ikatan perkawinan ini. Jadikanlah perkawinan ini abadi dan tidak pernah terpisahkan kecuali oleh kematian, Ya ALLAH, Kau telah persatukan Kami dalam ikatan perkawinan ini . Jadikanlah perkawinan ini abadi dan tidak pernah terpisahkan kecuali oleh kematian. Ya Allah! Bimbinglah aku sebagai suami agar dapat menjalankan amanah yang kau bebankan di pundakku. Ya All ah! Bimbinglah aku sebagai istri agar dapat menjalankan amanah yang Kau bebankan di pundakku. Ya Allah! Jika dalam perjalanan perkawinan kami terjadi perselisihan-perselisihan, jadikanlah ia sebagai perekat erat dan bukan perenggang tali kasih kami, Ya Allah ! Jadikanlah kami sepasang suami istri didunia dan di SurgaMU, sebagaimana telah Kau janjikan dalam Kitab Suci-Mu, “ sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan (mereka), mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh bertelekan ditas dipan-dipan, Di Surga itu mereka memperoleh buahbuah dan me mperoleh apa yang mer eka minta” (QS Yasin, 55-57); 8. Bahwa banyak hal dalam hidup ini yang membuat setiap orang putus asa dan gampang menyerah. Bila sikap ini merasuk ke tengah keluarga, maka akan terjadi percekcokan suami istri yang berbuntut perceraian. Untuk itu, jika ada gelagat tidak baik dalam menimpa rumah tangga, segeralah kembalikan semuanya kepada Allah SWT, kemudian yakinlah bahwa jika semua masalah diserahkan kepadaNya pasti Dia akan memberikan solusi terbaikNya, Allah SWT berfirman “ Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu dan boleh jadi (pula)

Hal.12 dari 25 hal. Put. No. 737/Pdt.G/2010/PAJP

kamu menyukai

sesuatu

padahal

ia amat buruk bagimu, Allah

mengetahui sedang kamu ti dak mengetahui ” (QS Al-Baqarah 216 ); 9. Bahwa sehubungan dengan adanya gugatan cerai talak tersebut, maka Termohon selaku muslimah dalam mendapatkan petunjuk dan solusi terbaik, sehubungan dengan adanya permasalahan tersebut telah melakukan munajat kepada Allah SWT melalui sholat Tahajud dan sholat istikhoroh sejak diterimanya surat gugatan cerai talak tersebut sampai sekatang; 10. Bahwa adanya gugatan cerai talak tersebut tanpa disadari oleh Pemohon telah berdampak besar kepada Termohon dan telah menimbulkan musibah yaitu Termohon mengalami keguguran bayinya yang telah berumur 2 (dua) bulan. Akan tetapi Termohon telah menerima dengan ikhlas atas kejadian tersebut; 11. Bahwa sehubungan dengan adanya gugatan cerai talak tersebut, maka Termohon yakin bahwa, “tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah; Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu” [Qs. At-Taghabun (64): 11]; 12. Bahwa Termohon bersumpah

atas

nama Allah SWT dan nabi

Muhammad SAW, melalui sholat Tahajud dan sholat Istikarah tersebut Termohon mendapat petunjuk dari Allah SWT untuk menolak gugatan cerai talak dari Pemohon karena gugatan cerai talak tersebut dilakukan karena adanya paksaan dari orang lain dan bukan keinginan pribadi dari Pemohon sendiri; 13. Bahwa jika Allah SWT sudah berkehendak untuk tetap menyatukan ikatan pernikahan para pihak, maka tidak ada satu makhluk pun yang mampu memisahkan atau ber ani untuk menc oba memisahkan par a pihak melalui Pengadilan Agama ini karena akan menanggung dosa dan azab dari Allah SWT dimana sesungguhnya azab Allah SWT itu sangat pedih dan nyata; 14. Bahwa melalui surat jawaban ini Termohon bermunajat kepada Allah SWT semoga Pemohon dan pihak-pihak yang memaksa Pemohon untuk mengajukan gugatan cerai talak ini diberikan hidayah agar terbuka hati dan pikirannya serta berani untuk bertindak dan menyatakan kebenaran yang sesungguhnya; 15. Bahwa Termohon mensomir Pemohon untuk melakukan apa yang telah Termohon lakukan yaitu melakukan sholat Tahajud dan Sholat istikarah dan berani melakukan sumpah atas nama Allah SWT dan nabi Hal.13 dari 25 hal. Put. No. 737/Pdt.G/2010/PAJP

Muhammad SAW bahwa gugatan cerai talak yang dilakukan adalah benar-benar merupakan solusi terbaik dan tanpa adanya paksaan dari orang lain; 16. Bahwa nabi Muhammad SAW memberikan nasehat kepada para suami agar memperlakukan istri mereka dengan lemah lembut dan kasih sayang, sebab mereka tercipta dari tulang rusuk. Diriwayatkan dari Abu hurairah r.a, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:” Barang siapa beriman kepada Allah SWT dan Hari Akhir, maka apabila ia menghadapi sebuah persoalan, hendaknya ia berkata baik atau diam saja. Aku mewasiatkan kepada kalian seputar kaum wanita, hendaklah kalian berlaku baik kepada mereka, lalu terimalah wasiatku ini. Sesungguhnya, wanita diciptakan dari tulang rusuk, sedangkan tulang rusuk yang paling bengkok adalah tulang rusuk paling atas. Jika kalian meluruskannya (dengan paksa), kalian akan mematahkannya. Namun, jika kalian membiarkannya begitu, keadaannya akan tetap bengkok. Karena itu berlakulah lemah lembut terhadap mereka dan pergaulilah mereka dengan bai k (HR. Muslim); 17. Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada suami yang beriman agar tidak marah dan memaafkan istrinya. Mungkin ia marah lantaran tidak suka pada salah satu sifat istrinya, namun bukankah ada sifat lain yang membuatnya senang. Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, bahwa nabi Muhammad

SAW

bersabda;

janganlah

seorang

mukmin

membenci/memarahi wanita mukminah (istrinya) secara berlebihan (yang menyebabkan ia dapat meninggalkan atau menceraikannya), jika ia membenci satu sikapnya, pasti ada sikap lainnya yang ia senangi “. (HR. Muslim); 18. Dalam nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa kesempurnaan iman itu berbanding lurus dengan perlakuan baik terhadap istri. Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: Orang mukmin yang paling sempurna imannya adaalah orang yang paling baik budi pekertinya diantara mereka. Dan orang yang paling baik diantara kalian adalah yang paling bai k terhadap istrinya (HR. Tirmidzi); 19. Bahwa hendaknya thalaq (perceraian) itu diusahakan unntuk dihindari sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yaitu “ talak itu adalah suatu perbuatan yang paling dimurkai Allah diantara perbuatan yang halal” dan hadis Nabi Muhammad SAW yaitu “Beranikanlah kamu dan jangan kamu membuat

talak

(perceraian)

sebab

sesungguhnya

perceraian itu

Hal.14 dari 25 hal. Put. No. 737/Pdt.G/2010/PAJP

menggoncangkan ‘arasy” (Syekh Abdul Wahab Asy-Sya’rani, Kasyful Ghummah, juz II, mesir, 1382 H); 20. Bahwa talak (perceraian) adalah suatu perbuatan hukum dari seorang suami

yang

dilakukan

terhadap

istrinya, perbuatan

mana dapat

membawa akibat hokum yang berdampak sangat luas bagi seseorang dan keluarganya, bisa mengubah corak hidup kekeluargaan menjadi lebih baik atau bisa menjadi lebih buruk. Karena itu Islam mensyariatkan bahwa suami yang menjatuhkan talak itu harus memenuhi syarat-syarat, yaitu: sudah dewasa, berpikir sehat, mempunyai kehendak bebas dan masih mempunyai hak talak (Muhammad Bin Ismail Al Buchary, Shaheh Buchary, Sumarqandi, 1256 H, Juz III, hal 272); Haram hukumnya talak yang dijatuhkan kar ena dipaksa or ang lain. 21. Bahwa menurut Imam Syafe’I untuk jatuhnya suatu talak disyaratkan keharusan adanya kemauan, karena itu talak orang yang dipaksa tidak jatuh. Menurut Imam maliki, Imam hambali dan Daud, juga Umar Bin Khattab (khalifah kedua), Abdullah bin Umar, Ali Bin Abi Thalib (khalifah ke empat) bahwa talak orang yang dipaksa tidak jatuh”. Mereka ini berdalil

dengan

sabda

Nabi

Muhammad

SAW

yaitu

“Diangkat

(dibebaskan hokum) atas ummatku dalam keadaan ia bersalah, lupa dan dipaksa orang”. (Said Sabiq, Fighussunnah, Al -Qahirah, 1382 H, 1963 M, Juz VIII, hal 22); 22. Bahwa pengadil an Agama di Indonesia menganut paham ti dak jatuh tal ak orang yang di paksa; 23. Bahwa dari segi hukum talak yaitu kedudukan talak dalam Al Akhmul Khamsah, ditinjau dari segi kemaslahatan dan kemudlaratan berkenan dengan sebab musabab, maka dalam perkara a quo berlaku hokum talak yaitu haram hukumnya dan pelakunya berdosa karena menjatuhkan talak kepada istri tanpa ada sebab apa-apa, karena tindakan tersebut menyakiti istri dengan tidak patut”; 24. Bahwa jika talak tersebut dijatuhkan oleh Pemohon maka Pemohon telah melakukan 2 (dua) kesalahan yaitu melakukan yang dimurkai Allah SWT dan menjatuhkan talak tidak menurut syariat agama Islam dan peraturan yang berlaku; 25. Bahwa

alasan

permohonan

cerai

talak

tersebut

hukumnya

haram.Hukumnya haram permohonan cerai thalak tersebut dikarenakan alasan bahwa Termohon telah riddah adalah alasan yang sangat mengada-ada dan tanpa ada sebab apa-apa atau sebab yang tidak jelas

Hal.15 dari 25 hal. Put. No. 737/Pdt.G/2010/PAJP

kebenarannya

dan

tindakan

tersebut

cenderung

untuk

menyakiti

Termohon selaku istri yang sah dari Pemohon dengan tidak patut. 26. Bahwa oleh karena itu secara hukum, alasan

Pemohon

untuk

menceraikan/talak Termohon adalah haram, karena menjatuhkan talak kepada istri tanpa ada sebab apa-apa, karena tindakan tersebut menyakiti istri dengan tidak patut. (H.M. Djamil Latif, SH, aneka Hukum Perceraian di Indonesia, Cetakan pertama, penerbit Ghalia Indonesia, Oktober 1982, halaman 50). 27. Bahwa dari fakta yang ada dan diakui secara tegas oleh Pemohon bahwa selama ini hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada pertengkaran yang sangat serius dan masih ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian tidak alasan secara hukum bagi Pemohon untuk mengaj ukan gugatan cerai tal ak. 28. Bahwa perceraian hanya dapat terjadi bila memenuhi salah satu dari kondisi yang disebutkan dalam pasal 116 Kompilaasi Hukum Islam diantaranya yaitu: a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya; c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang l ebih berat setel ah perkawinan berlangsung; d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pi hak yag lain; e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibabnya sebagai suami/istri; f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sehingga dari uraian tersebut, maka terbukti bahwa Pemohon tidak terbukti mempunyai cukup alasan secara hokum untuk mengajukan perceraian; 29. Bahwa dengan demikian karena didasarkan serta didukung pada dalildalil, pendirian-pendirian dan bukti-bukti yang kuat dan sah berdasarkan hukum serta tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, maka Termohon mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan gugatan cerai talak

Hal.16 dari 25 hal. Put. No. 737/Pdt.G/2010/PAJP

dari Pemohon tidak dapat dikabulkan atau oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat u.p majelis hakim yang memeriksa perkara aquo; 30. Berdasarkan seluruh uraian diatas, termohon mohon kiranya Majelis hakim

yang

Mulia

yang

memeriksa

perkara

perdata

No.

737/Pdt.G/2010/PA.JP berkenan untuk memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut: DALAM EKSEPSI 1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya; 2. Menolak

gugatan

Pemohon

seluruhnya

atau

setidak-tidaknya

menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Onvantkeli jke Verklaard); 3. Menghukum Pe mohon untuk me mbayar biaya perkara; DALAM POKOK PERK ARA 1. Menyatakan menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya setidaktidaknya menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Onvantkeli jke Verklaard); 2. Menghukum Pe mohon untuk me mbayar biaya perkara ATAU Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Pemohon tidak menanggapinya karena persidangan telah memasuki agenda pembuktian; Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Termohon telah dibacakan hasil pemeriksaan bukti-bukti Pemohon dan atas bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut Termohon menyatakan menolak semua bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon; Menimbang,

bahwa

untuk

menguatkan

dalil-dalil

jawabannya,

dipersidangan Ter mohon telah mengaj ukan bukti surat berupa: 1. Surat Panggilan (Relaas) ke 1 kepada Ter mohon untuk menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, telah dinazegelend dan telah dicocokkan dengan asli nya, ternyata sesuai dengan asli nya (bukti T.1); 2. Surat Panggilan (Relaas) ke 2 kepada Ter mohon untuk menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, telah dinazegelend dan telah dicocokkan dengan asli nya, ternyata sesuai dengan asli nya (bukti T.2);

Hal.17 dari 25 hal. Put. No. 737/Pdt.G/2010/PAJP

3. Surat Panggilan (Relaas) ke 3 kepada Ter mohon untuk menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, telah dinazegelend dan telah dicocokkan dengan asli nya, ternyata sesuai dengan asli nya (bukti T.3); Menimbang, bahwa selain bukti tersebut, Termohon tidak mengajukan bukti-bukti lain meskipun

telah

diberikan hak

dan

kesempatan

untuk

mengajukannya, bahwa Termohon baru akan mengajukan saksi-saksi kalau Pemohon menghadirkan kembali saksi-saksinya dipersidangan untuk didengar keterangannya secar a langsung oleh Termohon; Menimbang, bahwa secara ex officio majelis telah membebankan kewajiban kepada Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut’ah, dan apabila terjadi perceraian maka Pemohon akan memberikan nafkah selama iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut’ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000, - (tiga juta rupiah); Menimbang, bahwa sel anjutnya par a pihak telah memberikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing serta tidak akan mengajukan apapun lagi hanya mohon putusan saj a; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan

yang

merupakan bagian yang t idak terpisahkan dari putusan ini; TENTANG HUKUMNY A Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas; Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 130 HIR jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil dan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, kepada Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk melaksanakan mediasi dengan mediator DRS. RUSMAN MALLAPI, M.H., tetapi mediasi tersebut telah gagal ; Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok di ajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon karena sejak tahun 2008 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: -

Adanya perbedaan pandangan hidup dan kepribadian antara Pemohon dengan Termohon sehingga mengakibatkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan mengabai kan anjuran-anjuran Pemohon;

-

Termohon suka mengusir Pemohon, apabila Termohon marah-marah tanpa sebab yang jelas terhadap Pemohon serta pernah memukul, Hal.18 dari 25 hal. Put. No. 737/Pdt.G/2010/PAJP

mencekik, mengancam dengan pisau dan selalu merendahkan martabat Pemohon sehingga tidak ada lagi rasa saling menghormati yang satu kepada yang lain; -

Termohon lebih mementingkan

diri sendiri tanpa

memperhatikan

kepentingan Pemohon. Padahal sebagai suami selalu berlaku adil dan tidak membeda-bedakan baik terhadap keluarga Pemohon sendiri maupun terhadap Termohon dan kel uarga Termohon; -

Puncak pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 27 Juni 2010, yang di sebabkan ol eh perlakuan Termohon yang ti dak mau bersikap hormat, tidak sopan dan membentak ibunda Pemohon saat berbicara melalui handphone, pada peristiwa pertengkaran tersebut Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama sehingga sejak tanggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan ber pisah ranjang Menimbang, bahwa atas dalil-dalil perceraian tersebut, Termohon telah

memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 2 Desember 2010, yang diterima oleh majelis setelah tahapan pembuktian, jawaban Termohon tersebut telah memuat eksepsi yang pada pokoknya agar permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Surat Panggilan kepada Termohon tidak sah, Surat Kuasa khusus tidak memenuhi syarat formil, gugatan tidak memenuhi syarat formil, serrta pemeriksaan perkara aquo telah mengabaikan tahap perdamaian sehingga adanya pel anggaran rara tertib beracara maka batal demi hukum; Menimbang, bahwa eksepsi Termohon diterima oleh majelis setelah tahapan Pembuktian dari Pemohon sehingga atas dasar tersebut majelis berpendapat

eksepsi

tersebut

tidak dapat

dipertimbangkan

dan

harus

dikesampingkan hal mana sesuai dengan Pasal 114 Rv dan Pasal 136 HIR yang menegaskan bahwa semua eksepsi kecuali eksepsi absolut harus disampaikan bersama-sama pada jawaban pertama terhadap pokok per kara; Menimbang, bahwa jawaban Termohon juga pada pokoknya mohon agar gugatan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima sebab antara Pemohon dan T ermohon tidak pernah ada per tengkaran yang sangat seri us dan masih ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. perceraian dan Pemohon mengajukan perceraian karena adanya paksaan dari orang lain, bukan atas keinginan pribadi dari Pemohon sendiri sehingga tidak mempunyai cukup alasan secar a hukum; Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 orang saksi, dan Termohon juga telah mengajukan bukti surat

Hal.19 dari 25 hal. Put. No. 737/Pdt.G/2010/PAJP

T.1-T.3 atas bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon dan Termohon tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut; Menimbang, bahwa bukti P.1, yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah dinazegelend dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya maka bukti P.1 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya (Pasal 165 HIR) oleh karena itu berdasarkan bukti P.1 tersebut maka terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah; Menimbang, bahwa bukti surat Termohon berupa T.1-T..3 adalah bukti Termohon untuk menguatkan tentang dalil-dalil eksepsinya,tetapi oleh karena eksepsi Termohon telah dikesampingkan, maka bukti-bukti yang berkaitan dengan eksepsi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi; Menimbang, bahwa di persidangan Termohon telah diberikan hak dan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti yang berkaitan dengan pokok perkara, akan tetapi Termohon menolak mengajukannya karena Termohon menginginkan saksi Pemohon dipanggil kembali di persidangan untuk didengar langsung keterangannya oleh Termohon dan setelah didengar keterangan saksi-saksi Pemohon maka Termohon baru akan mengajukan bukti saksi; Menimbang, bahwa atas permintaan Termohon tersebut majelis tidak dapat mempertimbangkannya karena seluruh keterangan saksi telah dicatat dalam berita acara persidangan dan kepada Termohon telah pula dibacakan hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi Pemohon dan atas keterangan saksisaksi Pemohon ter sebut, Termohon menyatak an menolaknya; Menimbang, bahwa ol eh karena Termohon tidak menghadirkan saksi-saksi maka dalam mempertimbangkan pokok perkara, majelis akan melihat kepada bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon; Menimbang,

bahwa

saksi-saksi

yang

dihadirkan

Pemohon

telah

memberikan keterangan mengenai hal-hal yang dilihat dan didengar sendiri tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat di terima sebagai alat bukti; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut maka telah ditemukan fakta-fakta tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut: -

Antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 23 Juli 2005 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen , Jakarta Pusat; Hal.20 dari 25 hal. Put. No. 737/Pdt.G/2010/PAJP

-

Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum mempunyai keturunan;

-

Hubungan suami istri antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Pemohon tidak bisa menerima sikap dan perlakuan Termohon kepada Pemohon dan orangtua Pemohon seperti mengusir Pemohon, mencekik Pemohon dan memarahi serta mencaci ibu Pemohon;

-

Antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah serta pisah ranjang sejak bulan 3-6 bulan yang lalu. Selama berpisah rumah tidak ada komuni kasi yang baik agar rumah tangga bi sa bersatu kembali;

-

Saksi I yang merupakan ibu kandung Pemohon telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon agar Pemohon tetap membina rumahtangganya dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

-

Saksi-saksi telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak ada keinginan untuk berumahtangga kembali dengan Ter mohon ‘ Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka majelis

berpendapat rumah tangga Pe mohon dan T ermohon telah pecah dan suli t untuk disatukan lagi sehingga tujuan perkawinan yang menghendaki terciptanya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah antara Pemohon dengan Termohon sebagai mana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur’an surat Arrum ayat 21 sulit untuk diwujudkan; Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon juga dapat dilihat dari sikap Pemohon selama di persidangan yang sudah tidak berkeinginan mempertahankan rumah tangganya kembali dengan Termohon, berbagai upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh pihak keluarga sebelum Pemohon mengajukan permohonan cerainya serta upaya selama persidangan baik yang dilakukan oleh majelis maupun oleh mediator namun gagal karena sikap dan pendirian Pemohon yang sudah tidak berkeinginan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, saksi I yang merupakan i bu Pemohon dan saksi II yang merupakan orang yang dekat dengan Pemohon juga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon. Dari fakta tersebut majelis menilai ikatan lahir batin antara Pemohon dengan Termohon sudah putus disebabkan Pemohon selaku suami tidak lagi beriktikad untuk mempertahankan rumah tangga nya dengan Termohon; Menimbang bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah dan berpisah ranjang sejak bulan Juni 2010 sampai dengan sekarang, Hal.21 dari 25 hal. Put. No. 737/Pdt.G/2010/PAJP

selama berpisah rumah diantara Pemohon dengan Termohon juga sudah pisah ranjang, dengan fakta tersebut maka antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya yang berkaitan dengan nafkah batin oleh karena itu fakta tersebut telah menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselsihan dan pertengkaran yang ter us menerus sebab kalaulah hubungan Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis tentunya sebagai suami istri antara Pemohon dengan Termohon tidak akan berpisah ranjang dalam waktu yang cukup lama yaitu kurang lebih selama 6 bulan padahal keduanya sama -sama masih berdomisili di Jakarta; Menimbang bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga tidak ada lagi keharmonisan dimana hubungan suami isteri telah hampa, terlebih terjadi perelisihan dan pertengkaran secara terus menerus, bahkan mengakibatkan pada pisah rumah dan pisah ranjang, maka mempertahankannya merupakan perbuatan aniaya yang bertentangan dengan keadilan, hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang ter sebut dalam ki tab Madar iyah Al-zaujain Juz I halaman 83 dan majelis sependapat dengan pendapat ter sebut, yaitu:

‫ وﻟﻢ ﯾﻌﺪ ﯾﻨﻔﻊ ﻓﯿﮭﺎ‬,‫وﻗﺪاﺧﺘﺎر اﻹﺳﻼم ﻧﻈﺎم اﻟﻄﻼق ﺣﯿﻦ ﺗﻀﻄﺮب ﺣﯿﺎة اﻟﺰوﺟﯿﻦ‬ ‫ ﻷنّ اﻹﺳﺘﻤﺮار‬,‫ وﺣﯿﺚ ﺗﺼﺒﺢ رﺑﻄﺔ اﻟﺰوج ﺻﻮرة ﻣﻦ ﻏﯿﺮ روح‬,‫ﻧﺼﺢ وﻻﺻﻼح‬ .‫ وھﺬا ﺗﺄﺑﺎه روح اﻟﻌﺪاﻟﺔ‬,‫ﻣﻌﻨﺎه ان ﯾﺤﻜﻢ ﻋﻠﻲ أﺣﺪ زوﺟﯿﻦ ﺑﺎﻟﺴّﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑّﺪ‬ Artinya: “Islam memilih lembaga thalaq/cerai manakala rumah tangga sudah dianggap goncang, dimana nasehat serta upaya damai sudah tidak lagi bermakna dan hubungan suami isteri telah hampa, maka pada saat itu mempertahankan perkawinan berarti menempatkan salah satu pihak (suami/isteri) dalam penjara yang berkepanjangan dan perbuatan semacam ini bertentangan dengan esensi keadilan”; Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan akan memberikan kemaslahatan bagi suami isteri (in casu Pemohon dan Termohon), tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Pemohon dan Termohon, maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat bahkan sebaliknya penderitaan batinlah yang dirasakan oleh keduanya ataupun salah satunya, dalam keadaan demikian maka Majelis Hakim berpendapat

perceraian

merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari pada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh, hal mana sejalan dengan maksud kaidah Fiqhiyyah:

‫درء اﻟﻤﻔﺎﺳﺪ ﻣﻘﺪّم ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺐ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬ Hal.22 dari 25 hal. Put. No. 737/Pdt.G/2010/PAJP

Artinya: Menghindari kerusakan

harus didahulukan

dari pada

menarik

kemaslahat an; Menimbang, bahwa dari sikap Pemohon yang tetap beriktikad bercerai dengan

Termohon

maka

majelis

perlu

mengetengahkan

dalil

syar’iy

sebagaimana yang termuat didalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 227, yang artinya : “ Dan jika mereka (para suami) berketetapan hati untuk bercerai maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “. Menimbang, bahwa di dalam melihat permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon maka majelis tidak melihat siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, serta tidaklah patut membebankan kesalahan kepada salah satu pihak dan tidak pula perlu dicari-cari, sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal rumah tangga yang sudah tidak bisa lagi dipertahankan, justru akan menimbulkan pengar uh yang tidak baik bagi Pemohon dan Termohon; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991, dan sesuai dengan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991, majelis berpendapat permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak I Raj’i patut dikabulkan; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf b KHI Inpres Nomor 1 Tahun 1991 apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon tidak menyebutkan kesanggupannya mengenai nafkah iddah dan mut’ah yang akan diberikan Pemohon kepada Termohon apabila terjadi perceraian sehingga sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 j o 149 Kompi lasi Hukum Islam maka haki m secara ex officio dapat menentukan nafkah i ddah dan mut’ah yang merupakan kewajiban Pemohon terhadap Termohon apabil a terjadi perceraian; Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian di persidangan Pemohon menyatakan telah sanggup untuk memberikan nafkah selama iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), kepada Termohon; Hal.23 dari 25 hal. Put. No. 737/Pdt.G/2010/PAJP

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 158 huruf b dan 160 KHI Inpres Nomor 1 Tahun 1991 mut’ah wajib diberikan apabila perceraian terjadi atas kehendak suami dan sesuai dengan kemampuan suami dan di persidangan Pemohon telah sanggup untuk memberikan mut’ah berupa uang sejumlah Ro, 3.000.000,- (tiga juta rupiah): Menimbang, bahwa Termohon tidak memberikan tanggapan atas kesanggupan Pemohon yang berkaitan dengan nafkah iddah dan mut’ah tersebut, sehingga majelis akan menetapkan jumlah nafkah iddah dan mut;ah yang disanggupi Pemohon tersebut sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemohon kepada T ermohon apabil a terjadi perceraian; Menimbang, bahwa terhadap petitum 3, maka berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, majelis hakim berpendapat petitum tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena terjadinya perceraian dalam hal permohonan cer ai talak adalah setelah Pemohon mengucapkan Ikr ar dihadapan sidang Pengadilan Agama dan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dengan demi kian petitum tersebut harus dikesampingkan; Menimbang, bahwa perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 maka biaya yang timbul dalam perkara perceraian ini dibebankan kepada Pemohon; Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar ’i yang berkaitan dengan per kara ini; MENG ADILI 1. Mengabul kan permohonan Pemohon ; 2. Memberi

izin

kepada

Pemohon

(.........................................)

untuk

menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (.........................................) di depan sidang Pengadil an Agama Jakarta Pusat; 3. Menghukum

Pemohon

untuk

memberikan akibat

perceraian

kepada

Termohon yang berupa: a. Nafkah selama iddah sejumlah Rp, 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah); b. Mut’ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000, - (tiga juta rupiah); 4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah

Rp.

511.000,- (lima ratus sebel as ribu rupiah); Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1432 Hijriyah oleh Ratna Jumila, sebagai Ketua Majelis, Drs. Kholis, M.H., dan

Dra.

Drs. H. Imbalo,

Hal.24 dari 25 hal. Put. No. 737/Pdt.G/2010/PAJP

S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu Noni Salmy, SH., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon; Ketua Majelis ttd Dra. Ratna Jumi la Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Kholis, M.H

Drs. H. Imbalo, S.H., M.H

Panitera Pengganti, ttd Noni Samy, SH.

Perincian biaya perkara: 1. Biaya Proses 2. Pendaftar an 3. Panggilan 4. Redaksi 5. Meterai Jumlah

Rp. 50.000,Rp. 30.000,Rp. 420.000,Rp. 5.000,Rp. 6.000,Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama dengan bunyi nya Diberikan pada Pemohon dan T ermohon Oleh Panitera Pengadilan Agama Jakar ta Pusat

Ahmad Majid, SH

Hal.25 dari 25 hal. Put. No. 737/Pdt.G/2010/PAJP