PA. Pas

PUTUSAN Nomor 1146/Pdt.G/2015/PA. Pas BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara: PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan karyawan

PT.

STJI

Pandaan,

alamat

Kabupaten

Pasuruan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Zainal Arifin, S.H., M.H dan Anwar Badri, S.H., para advokat dan konsultan hukum beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 1 Agustus 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan dengan register

kuasa

Nomor

29/Kuasa/VIII/2015/PA.Pas.,

tanggal 5 Agustus 2015 selanjutnya disebut sebagai Pemohon; MELAWAN: TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak bekerja, beralamat di Kabupaten Pasuruan. Dalam hal

ini

memberikan

kuasa

kepada

Bambang

Suherwono, S.H., M.Hum. dan Ilhamul Huda Alfarisi, S.H., M.Hum. para advokat dan konsultan hukum beralamat di Raya Ngebruk No. 5-B Sumber Pucung Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Oktober

2015,

telah

didaftarkan

di

Kepaniteraan

Pengadilan Agama Pasuruan dengan register Nomor 43/Kuasa/X/2015/PA.Pas.,

tanggal

13 Oktober 2015

selanjutnya disebut sebagai Termohon; Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca berkas perkara; Telah mendengar keterangan kedua belah pihak; Hlm. 1 dari 20 hlm. No. 1146/Pdt.G/2015/PA. Pas.

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 05 Agustus 2015 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan pada tanggal yang sama dengan register perkara nomor 1146/Pdt.G/2015/PA. Pas, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2004, sebagaimana kutipan akta nikah nomor: 52/39/II/2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan; 2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup sebagai suami istri di rumah Termohon di Kabupaten Pasuruan dan selanjutnya terakhir Pemohon dan Termohon pindah rumah di Kabupaten Pasuruan dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama sebagai berikut: 1). ANAK 1 (Laki- laki / Pasuruan, 08 Agustus 2004); 2). ANAK 2 (Perempuan / Pasuruan, 09 April 2010); 3. Bahwa setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun, akan tetapi sejak bulan Desember tahun 2014 perkawinan Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak mengalami keharmonisan dikarenakan beda pendapat, Termohon berkata kasar dan marah-marah terhadap Pemohon dan tidak pernah menghormati Pemohon sebagai suami; 4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut semakin lama semakin memuncak hingga sekitar bulan Maret 2015 Termohon diduga berbuat selingkuh dengan pria lain dengan salah satu anggota Satuan Intelkam Polres Kota Pasuruan yang bernama Bapak PIL, pasalnya Termohon dan PIL tertangkap warga saat sedang berada di dalam kamar kost perempuan sebagaimana laporan Pemohon ( Pelapor) dalam Surat Tanda Terima Laporan yakni: LP/04/VII/2015/Siepropam tertanggal 27 Juli 2015 di Polres Kota Pasuruan dan diperkuat dengan adanya Surat Penerimaan Barang Bukti terhadap Pelanggaran Disiplin tertanggal 27 Juli 2015 yakni berupa 1 (satu lembar) foto penggerebekan di kamar Kost di Hlm. 2 dari 20 hlm. No. 1146/Pdt.G/2015/PA. Pas.

Dusun Pasegan, Desa Petungsari Pandaan; 1 (Satu) lembar foto mesra Termohon dengan PIL dan 1 (satu) bendel rekapan percakapan whatsapp dan sms Emon Dora dengan pemilik Handphone; 5. Bahwa perbuatan Termohon yang mencerminkan perilaku tidak baik sangat bertentangan dengan tujuan perkawinan, aturan hukum dan perundangundang, lebih-lebih telah memberikan contoh yang sangat buruk kepada anak Pemohon dan Termohon, sehingga akan mengganggu proses psikologis, pendidikan dan perkembangan anak di masa depan. 6. Bahwa mengingat demi menjaga masa depan anak-anak Pemohon, membentuk budi pekerti dan perilaku yang baik di dalam kehidupan seharihari, maka selanjutnya hak pemiliharaan kedua anak tersebut di atas yakni ANAK 1dan ANAK 2 harus dalam penguasaan Pemohon; 7. Bahwa semenjak pertengkaran dan perselisihan tersebut pada bulan Maret tahun 2015 Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan puncaknya pada tanggal 30 Juni 2015 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, sudah terputus komunikasi dan tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami istri, praktis terputus total. Dan anehnya tidak sekalipun Termohon tidak merasa menyesal atas perbuatan yang telah Termohon lakukan terhadap Pemohon; 8. Bahwa perbuatan dan perilaku Termohon yang tidak baik dan telah mencoreng keluarga Pemohon, sudah seringkali dinasehati oleh Pemohon agar tidak berbuat selingkuh akan tetapi nasehati Pemohon tersebut selalu diabaikan oleh Termohon, selalu berkata kasar dan sering marah-marah kepada Pemohon dan akhirnya Termohon malah memilih keluar dari rumah pergi ke rumah orang tua Termohon di Kabupaten Pasuruan; 9. Bahwa sebelumnya Pemohon sudah berusaha untuk tetap tegar dan sabar untuk menerima cobaan/ujian hidup dalam membina rumah tangganya dan seringkali mengingatkan Termohon agar memperbaiki perilaku Termohon tersebut di atas, tapi hasilnya Termohon berulangkali sering melontarkan kata-kata yang tidak baik kepada Pemohon yakni kata-kata selalu “UNTUK MINTA DICERAI”; 10. Bahwa nampaknya tujuan perkawinan agar membina hidup sakinah dan mawaddah warahmah sudah tidak ada, maka dengan hati bulat demi masa

Hlm. 3 dari 20 hlm. No. 1146/Pdt.G/2015/PA. Pas.

depan hidup Pemohon selanjutnya akhirnya Pemohon memilih untuk bercerai saja; 11. Bahwa

Pemohon

sudah

tidak

ingin

meneruskan

ikatan

perkawinan/pernikahan dengan Termohon dan ingin mengakhiri dengan perceraian karena rumah tangga Pemohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana dalam ketentuan hukum Islam dan ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 12. Bahwa Lembaga Perkawinan sebenarnya adalah tempat berpijak bagi Pemohon dan Termohon saling menghargai, menyayangi dan saling membantu serta mendidik satu sama lain yang mana sekarang ini tidak lagi didapatkan oleh Pemohon. Rumah tangga yang dibina selama ini juga tidak akan menanamkan budi pekerti dan perilaku yang baik bagi Pemohon dan Termohon; 13. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan bermusyawarah dengan Termohon secara baik-baik dengan melibatkan keluarga, namun hasilnya gagal; 14. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran acapkali terus menerus dan berkepanjangan dan sangat sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon memutuskan lebih baik memilih bercerai dengan Termohon; 15. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasuruan C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ; 2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj’i terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Pasuruan; 3. Menetapkan

Pemohon

sebagai

pemegang

hak

pemeliharaan

dan

pendidikan atas anak yang bernama ANAK 1dan ANAK 2;


4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi

tempat

tinggal

Pemohon

dan

Termohon

serta

tempat

perkawinan dilangsungkan untuk dicatat; 5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon; Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya. Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil

dengan

patut,

dan

ketidakhadiran

Termohon

tersebut

tidak

disebabkan oleh suatu halangan yang sah; Bahwa Majelis Hakim berusaha menasihati Pemohon agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil; Bahwa, selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tanpa ada perubahan; Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti – bukti sebagai berikut: A. Bukti Surat 1) Fotokopi kutipan akta nikah nomor 52/39/II/2004 tanggal 16 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup dan telah dinachtzegelen pejabat Kantor Pos, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P-1); 2) Fotokopi surat keterangan pengganti KTP atas nama Pemohon, nomor 475/00507/424.066/2015 tanggal 18 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup dan telah dinachtzegelen pejabat Kantor Pos, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P-2); 3) Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3514091907120010 tanggal 19 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Hlm. 5 dari 20 hlm. No. 1146/Pdt.G/2015/PA. Pas.

Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup dan telah dinachtzegelen pejabat Kantor Pos, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P-3); 4) Fotokopi kutipan akta kelahiran anak pertama Pemohon dan Termohon nomor 16970/UMUM/X/2004 tanggal 11 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup dan telah dinachtzegelen pejabat Kantor Pos, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata tidak ada aslinya (bukti P-4); 5) Fotokopi surat keterangan kelahiran anak kedua Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Bidan XXXXXXXX pada tanggal 9 April 2010, bermeterai cukup dan telah dinachtzegelen pejabat Kantor Pos, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata tidak ada aslinya (bukti P5); 6) Fotokopi

surat

tanda

terima

laporan

Pemohon

nomor:

LP/04/VII/2015/Sipropam tanggal 27 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kapolres Pasuruan Kota, bermeterai cukup dan telah dinachtzegelen pejabat Kantor Pos, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P-6); 7) Fotokopi surat penerimaan barang bukti terhadap pelanggaran disiplin dari Pemohon tanggal 24 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kapolres Pasuruan Kota, bermeterai cukup dan telah dinachtzegelen pejabat Kantor Pos, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P-7); B. Bukti Saksi Saksi I Pemohon, SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan rias manten, tempat kediaman di Kabupaten Probolinggo, di bawah sumpah yang bersangkutan di muka persidangan menerangkan sebagai berikut: -

Bahwa saksi adalah kakak Pemohon;

-

Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orangtua Termohon selama 14 tahun

dan dikaruniai 2 orang anak

bernama ANAK 1berumur sekitar 11 tahun dan ANAK 2 berumur sekitar 5 tahun;


-

Bahwa setahu saksi sekitar awal tahun 2015 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bahkan pernah tertangkap tangan dalam tempat kos-kosan dan digrebek oleh warga setempat;

-

Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan sekitar 3 bulan;

-

Bahwa setahu saksi selama berpisah keberadaan kedua anak dalam pemeliharaan Termohon;

-

Bahwa kegiatan Termohon sehari-hari mengantar anak-anak ke sekolah, anak-anak merasa hidup tenang dan tentram bersama Termohon;

-

Bahwa kegiatan sehari-hari Pemohon adalah sebagai karyawan perusahaan di kota Pandaan;

-

Bahwa Pemohon sanggup memelihara anak-anak dengan menitipkan pada saudaranya;

-

Bahwa, saksi pernah berusaha memberi nasihat kepada kedua belah pihak agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Saksi II Pemohon, SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpah yang bersangkutan di muka persidangan menerangkan sebagai berikut: -

Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon/ketua RT. Pemohon;

-

Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orangtua Termohon selama 14 tahun dan dikaruniai 2 orang anak, nama anak tersebut tidak tahu;

-

Bahwa setahu saksi sekitar awal tahun 2015 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bahkan pernah tertangkap tangan di Desa kami, atas laporan Pemohon;

-

Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan sekitar 3 bulan;

-

Bahwa setahu saksi selama berpisah keberadaan kedua anak dalam pemeliharaan Termohon;


-

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah anak-anak tersebut dipelihara dan diperlakukan dengan baik atau tidak oleh Termohon;

-

Bahwa, saksi pernah berusaha memberi nasihat kepada kedua belah pihak agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil; Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan keterangannya

serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon putusan; Bahwa pada hari dan tanggal sidang untuk pembacaan putusan, Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan kemudian Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak yang bersengketa untuk melaksanakan prosedur penyelesaian perkara dengan cara mediasi, atas kesepakatan dari para pihak Majelis Hakim telah menunjuk salah seorang Hakim saudara MASHURI, S.H. sebagai mediator terhadap penyelesaian perkara a quo, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan (tidak berhasil); Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan berikutnya, Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan kemudian Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis bertanggal 8 Desember 2015 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: DALAM EKSEPSI: 1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali yang akan diakui kebenarannya oleh Termohon; 2. Bahwa Pemohon mempunyai itikad yang tidak baik terhadap Termohon dalam pengajuan permohonan cerai ini hal ini terbukti dengan diajuannya permohonan cerai ini ke Pengadilan Agama Pasuruan, sedangkan Pemohon sangat mengerti dimana tempat tinggal Termohon yaitu di wilayah hukum kab. Pasuruan, hal ini bertujuan agar Termohon tidak hadir dalam persidangan sehingga dapat menghilangkan hak-hak dari Termohon, oleh karena permohonan cerai Perkara No. 1146/Pdt.G/PA.PAS tersebut diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Agama Pasuruan, maka berdasarkan Pasal 66 ayat 2 UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan UU No 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di mana kediaman / tempat tinggal

Termohon berada di Perum Oma Indah Kapuk Cluster Hlm. 8 dari 20 hlm. No. 1146/Pdt.G/2015/PA. Pas.

Reflesia Blok D5 Kav 3 RT 04 / RW 12 Desa Suwayuwo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan (Vide T-1) d/a. Lingkungan Pasegan RT 03 / RW 04 Kelurahan Petung Asri Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan (Vide T-2), berdasarkan hal tersebut kediaman Termohon merupakan wilayah

hukum

Pengadilan

Agama

Bangil,

oleh

karena

No.

1146/Pdt.G/PA.Pas. di ajukan di Pengadilan Agama Pasuruan, patut kiranya eksepsi Termohon patut untuk dikabulkan dikarenakan Pengadilan Agama Pasuruan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan Pemohon No. 1146/Pdt.G/PA.Pas. di Pengadilan Agama Pasuruan akan tetapi Pengadilan Agama Bangil lah yang berwenang memeriksa perkara a quo, maka patut eksepsi Termohon patut untuk dapat dikabulkan dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI: 1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali yang akan diakui kebenarannya oleh Termohon, dan apa yang ada pada eksepsi dalam jawaban atas permohonan ini tertulis dalam jawaban pokok perkara ini; 2. Bahwa memang benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahannya dihadapan Pegawai Pencatat

Nikah

pada

kantor

urusan

Agama

Kecamatan

Rejoso,

sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 52/39/II/2004, sebagaimana poin ke 1 permohonan Pemohon; 3. Bahwa benar jika setelah perkawinan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan pernah tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Pasuruan, kemudian pindah di kediaman bersama (rumah bersama) yang dibeli setelah pernikahan di Kabupaten Pasuruan dan telah dikarunia 2 orang anak 1). ANAK 1 (laki-laki / Pasuruan 08 agustus 2004) dan 2). ANAK 2 (perempuan / 09 April 2010) yang kedua anak tersebut lebih memilih tinggal bersama dengan Termohon; 4. Bahwa tidak benar pada point 3 permohonan cerai talak Pemohon No. 1146/Pdt.G/PA.Pas. yang benar Termohon sering tidak mau terbebani tentang mengasuh anak dan pernah dahulu menginjak kandungan Termohon dan anak-anak Termohon pernah dilakukan tes darah dan Hlm. 9 dari 20 hlm. No. 1146/Pdt.G/2015/PA. Pas.

sempat tidak mengakui anak-anak Termohon adalah anak Pemohon, Termohon yang berprilaku kata kasar dan marah-marah terhadap permohon tanpa alasan, Termohon sangat menghormati Pemohon sebagai suami meskipun berperangai kasar dan egois serta Termohon berusaha bertahan untuk anak-anak meskipun pernah memaksa kasar berhubungan melalui anus (Sodomi), justru Pemohon lah yang selalu berlaku kasar dan berkatakata kasar terhadap bahkan terhadap anak-anak Termohon, karena Pemohon lebih berkarakter kasar terhadap anak, memarahi anak dengan kata kasar dan yang menjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Pemohon menyeret-nyeret dan memukul ANAK 1 dikarenakan tidak mau menuruti apa yang dikatakan Pemohon, kemudian Termohon menasehati Pemohon agar tidak melakukan hal tersebut terhadap anak karena akan membekas secara psikis dan psikologis anak, dan Pemohon malah marahmarah kepada Termohon; 5. Bahwa tidak benar pada point 4 permohonan cerai talak Pemohon No. 1146/Pdt.G/PA.Pas., bahwa yang sebenarnya atas ijin Pemohon juga karena Termohon di usir oleh Pemohon sampai kesekian kali dan kembali meminta untuk kembali, dan Pemohon juga mengerti dimana kediaman kost Termohon pindah indekost dekat dengan sekolah anak-anak di Kabupaten Pasuruan, dan Termohon tidak pernah berselingkuh dengan siapapun, pada saat itu memang teman Termohon juga Pemohon bertamu lewat batas jam malam dan pada saat itu ada Termohon, 2 anak Termohon dan pak PIL, karena keluarga dari pak PIL sering dititipin anak diasuh oleh orang tua pak PIL, kemudian pak PIL disuruh menjenguk oleh orang tua pak PIL untuk menanyakan anak-anak Termohon oleh orang tuanya pak PIL, juga karena sebelumnya keluarga pak PIL di pasrahi orang tuanya Termohon untuk mengawasi Termohon, karena Termohon pernah disekap dan dipukul oleh Pemohon yang kemudian didamaikan, dan Pemohon pernah berjanji tidak akan melakukan lagi, karena kenyataannya tetap terjadi seperti itu; 6. Bahwa tidak benar pada point 5 dan 6 permohonan cerai talak Pemohon No. 1146/Pdt.G/PA.Pas. bahwa sebenarnya Pemohon lah yang mempunyai watak yang keras, suka menyekap anak dan Termohon, serta ringan tangan baik ke Termohon ataupun ke anak Termohon, Termohon siap atas konsekuensi untuk merawat anak Termohon dengan baik, serta anak Hlm. 10 dari 20 hlm. No. 1146/Pdt.G/2015/PA. Pas.

Termohon sangat nyaman berada dengan Termohon karena selama ini Pemohon sangat sibuk mencari kerja karena Pemohon sekarang dipecat oleh perusahaan dimana dia berkerja sebelumnya, jadi lebih baik jika anak Termohon berada dalam asuhan (hadlonah) Termohon karena secara psikis anak lebih baik dengan tinggal dengan Termohon, serta Bahwa berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam telah jelas disebutkan, dalam hal terjadi perceraian: a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b). Pemeliharaan anak yang yang mumayyisdiserahkan kapada anak untuk memeilih diantara ayah atau ibu sebagai

pemegang

hak

pemeliharaannya;

c).

Biaya

pemeliharaan

ditanggung oleh ayahnya jadi jelas disini bahwa hak asuh (hadlonah) merupakan hak dari Termohon; 7. Bahwa tidak benar pada point 7 permohonan cerai talak Pemohon No. 1146/Pdt.G/PA.Pas. bahwa benar jika Pemohon dan Termohon sudah mulai ada perselisihan dan pertengakaran mulai bulan maret 2015, karena Pemohon mengusir Termohon karena tidak mau melayani Termohon atas keinginan

nafsunya

di

mana

memaksakan

kehendaknya

berusaha

berhubungan melalui anus Termohon (sodomi), serta sikap egois dan ringan tangan Termohon, dan praktis total juga tidak menafkahi Termohon sampai sekarang, dan Termohon berusaha untuk memenuhi kehidupannya bekerja kembali; 8. Bahwa tidak benar dan mengada-ada pada point 8 permohonan cerai talak Pemohon No. 1146/Pdt.G/PA.Pas., dimana sudah jelas bahwa pak PIL yang sudah dianggap sebagai kakak oleh Termohon atau keluarga Termohon, karena keluarga pak PIL di pasrahi orang tuanya Termohon untuk mengawasi Termohon, karena Termohon pernah disekap dan dipukul oleh Pemohon serta keluarga pak PIL lah yang dititipkan anak Termohon jika Pemohon

dan

Termohon

keluar

rumah,

jadi

tidak

pernah

ada

perselingkuhan dan ini hanya sebenarnya balas dendam Pemohon untuk menghancurkan keluarga pak PIL, karena pernah melaporkan pemukulan dan penyekapan kepada keluarga Termohon, dan Pemohon lah yang mengusir Termohon dari rumah kediaman bersama di Kabupaten Pasuruan, kemudian karena sering terjadi hal demikian Termohon malu dengan keluarga Termohon untuk pulang ke rumah keluarga Termohon, dan Hlm. 11 dari 20 hlm. No. 1146/Pdt.G/2015/PA. Pas.

Termohon memberi tahukan Pemohon alamat indekost di Lingkungan Pasegan RT 03 / RW 04 Kelurahan Petung Asri Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan karena dekat dengan sekolah anak-anak Termohon, notabene nya Pemohon mengerti dimana Termohon tinggal sementara dimana dengan fitnahnya berusaha untuk menggerebek Termohon di indekost tersebut; 9. Bahwa tidak benar dan mengada-ada pada point 9 permohonan cerai talak Pemohon No. 1146/Pdt.G/PA.Pas. yang benar bahwa Termohon lah yang selalu berusaha untuk bertahan demi anak-anak meskipun Termohon seringkali mendapat kekerasan secara psikis ataupun psikik oleh Pemohon, serta salah satunya pernah menolak melayani Pemohon berhubungan melalui anus Termohon, jadi tidak benar jika Termohon yang meminta untuk diceraikan, dan faktanya Pemohon lah yang mengajukan permohonan cerai talak dengan register No. 1146/Pdt.G/PA.Pas.; 10. Bahwa pada point 10, 11, 12, 13 dan 14, berdasarkan permohonan tersebut merupakan pilihan bagi Pemohon untuk mengajukan cerai, karena keinginan tersebut timbul bagi Pemohon untuk alasan mengajukan cerai talak yang alasannya tidak sesuai dengan fakta-fakta sebenarnya; 11. Bahwa pada point 15 Permohonan cerai Perkara No. 1146/Pdt.G/PA.Pas. menyatakan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini maka Pemohon harus menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami sebagimana dalam pasal 149 jo. 105 Kompilasi Hukum Islam; DALAM REKONPENSI: 1. Bahwa Pemohon dalam kompensi mohon dianggap sebagai tergugat dalam rekonpensi dan Termohon dalam Kompensi mohon dianggap serbagai penggugat dalam rekonpensi; 2. Bahwa apa yang terurai pada pokok perkara mohon dianggap terulang kembali didalam rekonpensi ini; 3. Bahwa Penggugat Rekonpensi siap atas konsekuensi untuk merawat anak Termohon dengan baik, serta anak-anak Penggugat Rekonpensi sangat nyaman berada dengan Penggugat Rekonpensi karena selama ini Pemohon sangat sibuk mencari kerja karena Tergugat Rekonpensi sekarang dipecat oleh perusahaan dimana dia berkerja sebelumnya, jadi lebih baik jika anakanak Penggugat Rekonpensi berada dalam asuhan (hadlonah) Penggugat Hlm. 12 dari 20 hlm. No. 1146/Pdt.G/2015/PA. Pas.

Rekonpensi karena secara psikis anak lebih baik dengan tinggal dengan Penggugat Rekonpensi, serta Bahwa berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam telah jelas disebutkan, dalam hal terjadi perceraian: a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 th adalah hak ibunya; b). Pemeliharaan anak yang yang mumayyis diserahkan kapada anak untuk memeilih diantara ayah atau ibu sebagai pemegang hak pemeliharaannya; c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, jadi jelas disini bahwa mohon majelis untuk menetapkan hak asuh (hadlonah) 1) ANAK 1 (laki-laki / pasuruan 08 agustus 2004) dan 2) ANAK 2 (perempuan / 09 April 2010) yang keduanya masih dalam mummayyiz atau belum berusia 12 Tahun merupakan hak asuh (hadlonah) dari Penggugat Rekonpensi; 4. Bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, maka patut apabila majelis menetapkan biaya pemiliharaan dan pendidikan anak yang belum dewasa merupakan kewajiban Tergugat Rekonpensi: a) Bahwa untuk anak yang bernama ANAK 1 untuk uang saku Rp 15.000,00 / hari x 30 hari = Rp 450.000,00, dan uang makan Rp 25.000,00 / hari x 30 hari = Rp 750.000,00 dan biaya pendidikan SPP Rp 175.000,00 / bulan dan bimbingan belajar Rp 200.000,00 / bulan, uang transport antar jemput Rp 450.000,00 / bulan, total untuk biaya pemeliharan anak

yang bernama ANAK 1 dengan total perbulan Rp

2.025.000,00 / bulan; b) Bahwa untuk anak yang bernama ANAK 2 uang saku Rp 10.000,00 / hari x 30 hari = Rp 300.000,00 dan uang susu Rp 400.000,00 / bulan uang transport antarjemput Rp 450.000,00 / bulan Dan biaya pendidikan dan bimbingan belajar Rp 640.000,00 / bulan, total biaya pemeliharaan dan pendidik Rp 1.790.000,00; Jadi total untuk kebutuhan kedua anak-anak Penggugat Rekonpensi Rp 3.815.000,00 dengan kenaikan 10 % per tahun sampai usia anak mencapai dewasa; 5. Bahwa sejak bulan Maret 2015 Tergugat Rekonpensi tidak lagi memberi nafkah,

sebagaimana

biasanya

memberikan

perbulan

sebesar

Rp

6.500.000,00 maka Tergugat Rekonpensi wajib memberikan nafkah


terhutang

kepada

Penggugat

Rekonpensi

selama

8

bulan

x

Rp

6.500.000,00 = Rp 52.000.000,00; 6. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi yang menghendaki perceraian dan ia adalah berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan sanggup untuk membayar honor seorang advokat sebagai penasehat hukumnya, serta Pemohon berjanji akan membuatkan tempat usaha untuk Termohon sebagai pengganti tempat usaha Termohon yang diminta Pemohon untuk ditutup, serta telah menyatakan point 15 Permohonan cerai Perkara No. 1146/Pdt.G/PA.Pas. menyatakan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, maka ia harus membayar uang Mu’tah serta nafkah maskan dan kiswah selama

masa iddah kepada Penggugat

Rekonpensi, sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima juta rupiah); 7. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah memiliki harta bersama yang dibeli semasa perkawinan antara lain: a) mobil merk Nissan Livina, warna putih dengan Nomor Polisi N 1011 VJ; b) 2 buah sepeda motor merk Honda Vario tahun pembuatan 2007 type merk Sepeda Motor vario warna merah dengan Nomor Polisi N 4022 VA dan Sepeda motor merk Honda Vario tahun pembuatan 2014 type merk Sepeda Motor vario techno dengan Nomor Polisi N 4626 TAL ; c) Rumah dan tanah yang berada di Kompleks Perumahan Kabupaten Pasuruan, dengan batas-batas : Utara

: D-5 -04

Selatan

: D-5- 02

Barat

: D-5 – 20,21

Timur

: Jalan

Berdasarkan Kompilasi hukum Islam maupun UU Perkawinan jika terjadi perceraian harus di bagi dua yaitu antara Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi. Berdasarkan pada apa-apa yang terurai di atas yang tentunya didukung dengan fakta-fakta dan kebenaran, maka saya mohon kepada Majelis Hakim memberi putusan yang amarnya sebagai berikut: I. Dalam Pokok Eksepsi 1. Menyatakan eksepsi Termohon diterima;


2. Menyatakan Pengadilan Agama Pasuruan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus perkara cerai Pemohon; 3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima; II. Dalam Pokok Perkara 1. Menolak permohonan Pemohon; 2. Membebankan biaya yang timbul karena perkara ini kepada Pemohon; III. Dalam Rekonpensi 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya; 2. Menetapkan hak asuh (hadlonah) 1). ANAK 1 (laki-laki / Pasuruan 08 Agustus 2004) dan 2). ANAK 2 (perempuan/09 April 2010) yang keduanya masih dalam mummayyiz atau belum berusia 12 tahun merupakan hak asuh (hadlonah) dari Penggugat Rekonpensi; 3. Menetapkan pembiayaan kedua anak Penggugat Rekonpesi merupakan Kewajiban Tergugat Rekonpensi; 4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya pemeliharan dan pendikan kedua anak-anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp 3.815.000,00 dengan kenaikan 10 % per tahun sampai usia anak mencapai dewasa; 5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah terhutang sebesar Rp 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah); 6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang Mut’ah serta nafkah maskan dan kiswah selama masa iddah

kepada Penggugat

Rekonpensi sebesar Rp 150.000.000,00; 7. Menyatakan

bahwa

Penggugat

Rekonpensi

dengan

Tergugat

Rekonpensi memiliki harta bersama (harta gono-gini) berupa: a) mobil merk Nissan Livina, warna putih dengan Nomor Polisi N 1011 VJ; b) 2 buah sepeda motor merk Honda Vario tahun pembuatan 2007 type merk Sepeda Motor vario warna merah dengan Nomor Polisi N 4022 VA dan Sepeda motor merk Honda Vario tahun pembuatan 2014 type merk Sepeda Motor vario techno dengan Nomor Polisi N 4626 TAL ; c) Rumah dan tanah yang berada di Kompleks Perumahan Kabupaten Pasuruan, dengan batas-batas : Utara

: D-5 -04 Hlm. 15 dari 20 hlm. No. 1146/Pdt.G/2015/PA. Pas.

Selatan

: D-5- 02

Barat

: D-5 – 20,21

Timur

: Jalan

Menyatakan dibagi dua antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi harta bersama berupa : a) mobil merk Nissan Livina, warna putih dengan Nomor Polisi N 1011 VJ; b) 2 buah sepeda motor merk Honda Vario tahun pembuatan 2007 type merk Sepeda Motor vario warna merah dengan Nomor Polisi N 4022 VA dan Sepeda motor merk Honda Vario tahun pembuatan 2014 type merk Sepeda Motor vario techno dengan Nomor Polisi N 4626 TAL; c) Rumah dan tanah yang berada di Kompleks Perumahan Kabupaten Pasuruan, dengan batas-batas : Utara

: D-5 -04

Selatan

: D-5- 02

Barat

: D-5 – 20,21

Timur

: Jalan

Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan harta bersama kepada Penggugat Rekonpensi, antara lain: a) mobil merk Nissan Livina, warna putih dengan Nomor Polisi N 1011 VJ; b) 2 buah sepeda motor 1) merk Honda Vario tahun pembuatan 2007 type merk Sepeda Motor vario warna merah dengan Nomor Polisi N 4022 VA dan Sepeda motor merk Honda Vario tahun pembuatan 2014 type merk Sepeda Motor vario techno dengan Nomor Polisi N 4626 TAL ; c) Rumah dan tanah yang berada di Kompleks Perumahan “OMAH INDAH KAPUK” luas tanah 120 m2 type 60 Blok D5, Kavling No 03 Desa Suwayuwo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, dengan batasbatas : Utara

: D-5 -04

Selatan

: D-5- 02

Barat

: D-5 – 20,21

Timur

: Jalan

Membagi dua jika tidak dapat dibagi secara natural dijual bersama untuk hasilnya di bagi menjadi 2 bagian;


8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan rumah yang berada di Kompleks Perumahan luas tanah 120 m2 type 60 Kabupaten Pasuruan

kepada

Penggugat

Rekonpensi

untuk

ditinggali

oleh

Penggugat Rekonpensi selama belum terjual. Dan atau Pengadilan Agama berpendapat lain dengan keadilan yang seadil-adilnya. Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termasuk pula dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang,

bahwa

maksud

dan

tujuan

permohonan

Pemohon

sebagaimana telah terurai di atas ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat serta pandangan kepada Pemohon, agar dapat membina serta membangun kehidupan

rumah

tangganya

kembali

dengan

rukun

dan

harmonis,

sebagaimana diatur oleh Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (13) juncto Pasal 2 angka (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, para pihak yang bersengketa di Pengadilan Agama telah mengikuti prosedur penyelesaian perkara dengan cara mediasi terhadap perkara a quo, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan (mediasi tidak berhasil); Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dan hadhonah bertanggal 05 Agustus 2015 secara ringkas: -

sejak bulan Desember tahun 2014 perkawinan Pemohon dan Termohon tidak harmonis dikarenakan beda pendapat, Termohon berkata kasar, marah-marah dan tidak pernah menghormati Pemohon;

-

sekitar bulan Maret 2015 Termohon diduga berbuat selingkuh dengan salah satu anggota Satuan Intelkam Polres Kota Pasuruan yang bernama Bapak PIL;


Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban, sekaligus eksepsi relatif dan

gugatan rekonvensi

bertanggal 8 Desember 2015; Menimbang, bahwa eksepsi atau tangkisan yang diajukan oleh Termohon merupakan eksepsi tentang kewenangan mengadili secara relatif dan diajukan bersama jawaban pada sidang pertama, telah memenuhi ketentuan Pasal 133 HIR, oleh karenanya secara formil dapat diterima; Menimbang, bahwa Termohon mendalilkan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama Bangil bukan Pengadilan Agama Pasuruan, dengan alasan – alasan sebagai berikut: -

bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penduduk, Pemohon dan Termohon adalah penduduk atau warga di Kabupaten Pasuruan;

-

bahwa berdasarkan surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Lurah Petungasri, Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, pada saat ini Termohon memilih domisili di Kabupaten Pasuruan dikarenakan Termohon diusir oleh Pemohon, sehingga Termohon memilih tinggal di rumah kost; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon

mengajukan bukti T-1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk beserta aslinya, surat tersebut menerangkan bahwa Termohon adalah Kabupaten Pasuruan; Menimbang, bahwa di samping itu Termohon juga mengajukan bukti T-2, berupa fotokopi surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Lurah Petungasri, Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, pada saat ini Termohon memilih domisili di Kabupaten Pasuruan; Menimbang, bahwa setelah bukti-bukti surat tersebut dikonfrontir di hadapan Pemohon dan Termohon, ternyata bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1925 KUHPerdata juncto Pasal 174 HIR, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi: “Permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama Hlm. 18 dari 20 hlm. No. 1146/Pdt.G/2015/PA. Pas.

tanpa izin Pemohon “dan di samping itu tidak terbukti bahwa Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon; Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Yurisprudensi MARI No. 211 K/AG/1998, tangal 26 Pebruari 1999 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Termohon, tersebut dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon tersebut dikabulkan, maka Pengadilan Agama Pasuruan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan penyelesaian perkara a quo, oleh karenanya yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini adalah Pengadilan Agama Bangil; Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) dan Pasal 90 Ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI Dalam eksepsi: 1. Menerima eksepsi Termohon; 2. Menyatakan Pengadilan Agama Pasuruan tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut; Dalam Pokok Perkara: 1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima; 2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah); Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 Miladiyah yang bertepatan dengan tanggal 03 Rabi’ul Awal 1437 Hijriyah yang dibacakan dalam sidang terbuka


untuk umum pada hari itu juga oleh SLAMET, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. H. MUCHIDIN, M.A. dan Drs. MOH. HOSEN, S.H. masing–masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pasuruan

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat

pertama, dibantu oleh Drs. A. DARDIRI, S.H.

sebagai panitera pengganti,

dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon; Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. MUCHIDIN, M.A.

SLAMET, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. MOH. HOSEN, S.H. Panitera Pengganti

Drs. A. DARDIRI, S.H. Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Pendaftaran = Rp 2. Biaya Proses = Rp 3. Biaya Panggilan = Rp 4. Redaksi = Rp 5. Meterai = Rp Jumlah = Rp

30.000,00 50.000,00 525.000,00 5.000,00 6.000,00 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah)


PA. Pas

Recommend Documents