PUTUSAN Nomor 1336/Pdt.G/2015/PA. Pas BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara: PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan kary. PT. BTU, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut Pemohon; MELAWAN: TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak
bekerja,
bertempat
tinggal
di
Kabupaten
Pasuruan, selanjutnya disebut Termohon; Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca berkas perkara; Telah mendengar keterangan kedua belah pihak; Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan; TENTANG DUDUK PERKARA Bahwa,
Pemohon
dengan
surat
permohonannya
bertanggal
01
September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan
pada
tanggal
yang
sama
dengan
register
perkara
nomor
1336/Pdt.G/2015/PA. Pas, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan
Termohon
pada tanggal 29 April 2015 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 162/37/IV/2015, tanggal 29 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan; 2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan
Termohon bertempat tinggal di
rumah masing-masing (setelah akad nikah Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan Pemohon pulang ke rumah Pemohon), namun sebelum menikah sah telah melakukan hubungan layaknya suani isteri dan dikaruniai seorang anak yang bernama WIL lahir tahun 2014, namun belum melakukan hubungan layaknya suami istri (qabla dukhul); Hlm. 1 dari 12 hlm. No.1336/Pdt.G/2015/PA.Pas
3. Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi keharmonisan; 4. Bahwa ketidakharmonisan tersebut disebabkan pernikahan Pemohon dengan Termohon karena paksaan keluarga Termohon, waktu itu Termohon telah hamil, namun Pemohon curiga anak yang dikandung tersebut bukan anak Pemohon karena Termohon pernah mengaku pada Pemohon jika Termohon pernah ada hubungan dengan laki-laki lain; 5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak April 2015; 6. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian ini, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon; 7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasuruan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: PRIMER: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak ba’in shugra terhadap Termohon; 3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum; SUBSIDER: Mohon putusan yang seadil-adilnya; Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan kemudian Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar dapat membina serta membangun kehidupan rumah tangganya kembali dengan rukun dan harmonis, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak yang bersengketa untuk melaksanakan prosedur penyelesaian perkara dengan cara mediasi, atas kesepakatan dari para pihak Majelis Hakim telah menunjuk salah seorang Hakim saudara Drs. H. ABDUL KHOLIK sebagai mediator terhadap penyelesaian perkara a quo, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan (tidak berhasil); Hlm. 2 dari 12 hlm. No.1336/Pdt.G/2015/PA.Pas
Bahwa, selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tanpa ada perubahan; Jawaban Dalam Konvensi Dan Gugatan Rekonvensi Bahwa,
terhadap
permohonan
Pemohon
selanjutnya
Termohon
menyampaikan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi secara lisan pada pokoknya sebagai berikut: -
bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon seluruhnya benar, tidak ada yang dibantah;
-
bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan syarat Termohon meminta mut’ah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan nafkah 1 orang anak sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
Replik Pemohon konvensi dan Jawaban Rekonvensi: Bahwa, terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi tersebut selanjutnya Pemohon konvensi /Tergugat rekonvensi menyampaikan replik dan jawaban rekonvensi yang menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya, dan masalah tuntutan Tergugat rekonvensi menyatakan sanggup memenuhinya; Duplik Termohon konvensi dan Replik Rekonvensi: Bahwa, selanjutnya Termohon konvensi menyampaikan duplik secara lisan yang menyatakan tidak keberatan bercerai dan menerima kesanggupan Pemohon konvensi /Tergugat rekonvensi seluruhnya sebesar Rp. 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah); Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti – bukti sebagai berikut: BUKTI SURAT ─ Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan Nomor : 162/37/IV/2015 tanggal 29 April 2015, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P-1), terhadap bukti tersebut Termohon membenarkan dan sekaligus dapat menerimanya; SAKSI – SAKSI PEMOHON Hlm. 3 dari 12 hlm. No.1336/Pdt.G/2015/PA.Pas
1. SAKSI 1, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan aparat desa, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai ayah Termohon;
-
Bahwa setelah akad nikah Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan Pemohon pulang ke rumah Pemohon, namun sebelum menikah sah telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak yang bernama WIL berumur 1 tahun;
-
Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering melihat sendiri pertengkaran tersebut;
-
Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena pernikahan Pemohon dengan Termohon karena paksaan keluarga Termohon, waktu itu Termohon telah hamil, dan Pemohon mau menikahinya namun setelah menikah sah Pemohon malah tidak mau;
-
Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 bulan;
-
Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;
2. SAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman Kabupaten Pasuruan,
di bawah sumpah telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Termohon;
-
Bahwa setelah akad nikah Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan Pemohon pulang ke rumah Pemohon, namun sebelum menikah sah telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak yang bernama WIL berumur 1 tahun;
-
Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering melihat sendiri pertengkaran tersebut;
-
Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena pernikahan Pemohon dengan Termohon karena kehendak orangtua Termohon, waktu itu Hlm. 4 dari 12 hlm. No.1336/Pdt.G/2015/PA.Pas
Termohon telah hamil, dan Pemohon mau menikahinya namun setelah menikah sah Pemohon malah tidak mau; -
Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 bulan;
-
Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka; Bahwa,
baik
Pemohon
maupun
Termohon
menyatakan
tidak
mengajukan alat bukti atau saksi–saksi dan menganggap cukup dengan bukti yang telah ada; Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon tetap mengajukan cerai terhadap Termohon, sedangkan Termohon pada prinsipnya tidak keberatan untuk bercerai dan Termohon menuntut nafkah iddah, mut’ah dan nafkah anak dan Pemohon menyatakan kesanggupan akan memberikan tuntutan nafkah tersebut yang nominalnya telah disepakati bersama; Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termasuk pula dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM DALAM KONVENSI Menimbang,
bahwa
maksud
dan
tujuan
permohonan
Pemohon
sebagaimana telah terurai di atas ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat serta pandangan kepada kedua belah pihak, agar mereka dapat membina serta membangun kehidupan rumah tangganya kembali dengan rukun dan harmonis, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (13) juncto Pasal 2 angka (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008, para pihak yang bersengketa di Pengadilan Agama telah mengikuti prosedur penyelesaian perkara dengan cara mediasi terhadap perkara a quo, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan (mediasi tidak berhasil); Hlm. 5 dari 12 hlm. No.1336/Pdt.G/2015/PA.Pas
Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo; Menimbang, bahwa dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon; Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon untuk mengajukan cerai secara ringkas bahwa sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pernikahan Pemohon dengan Termohon karena paksaan keluarga Termohon, waktu itu Termohon telah hamil, namun Pemohon curiga anak yang dikandung tersebut bukan anak Pemohon karena Termohon pernah mengaku pada Pemohon jika Termohon pernah ada hubungan dengan laki-laki lain, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak April 2015; Menimbang, bahwa terhadap alasan atau dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya
membenarkan semua
dalil-dalil
permohonan Pemohon,
dan
Termohon mengajukan gugatan balik berupa nafkah iddah, mut’ah dan nafkah anak, di mana hal tersebut telah terjadi kesepakatan di antara kedua belah pihak; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah (P-1) yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (Volledig en Bindende Bewijskracht) sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai hingga sekarang; Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P-1) yang diajukan oleh Pemohon di persidangan telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon ; Hlm. 6 dari 12 hlm. No.1336/Pdt.G/2015/PA.Pas
Menimbang, bahwa sebagai bahan pertimbangan dalam persidangan Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadirkan saksi – saksi dari pihak keluarga dan/atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon guna didengar keterangannya (vide Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975); Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, di mana saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -
Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, namun sebelum menikah sah telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak yang bernama WIL berumur 1 tahun;
-
Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon karena paksaan keluarga Termohon, karena waktu itu Termohon telah hamil;
-
Bahwa antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 bulan;
-
Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa sesuai dengan azas audi et alteram partem (vide
Pasal 131 Ayat (1) dan (2) HIR). Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang sama baik kepada pihak Pemohon maupun Termohon masing–masing untuk membuktikan dan/atau membantah pihak lawan (tegen bewijs), namun Termohon tidak sanggup menghadirkan saksi; Menimbang, bahwa dalam fakta di persidangan serta diperkuat dengan bukti saksi telah terungkap sebagai fakta tetap bahwa sejak awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terwujud keharmonisan, Pemohon menikah dengan Termohon karena ada unsur paksaan dari pihak keluarga Termohon, di mana pada saat itu Termohon telah hamil sebelum melakukan pernikahan secara sah; Hlm. 7 dari 12 hlm. No.1336/Pdt.G/2015/PA.Pas
Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 bulan dan selama itu pula kedua belah pihak tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga tersebut telah retak, tidak terwujud tujuan perkawinan yang digariskan dalam ketentuan hukum positif maupun hukum Islam (vide Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi
Hukum Islam); Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, telah retak dan pecah sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon, hal tersebut sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa : ”Suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”. Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Pemohon menunjukkan sikap dan i’tikad yang kuat untuk bercerai, sedangkan Termohon tidak keberatan terhadap kehendak Pemohon untuk bercerai, adapun terhadap gugatan balik nafkah akibat perceraian telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak; Menimbang, bahwa dengan mengingat firman Allah SWT. dalam surah Al-Baqarah ayat 227 yang artinya : “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui”. Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Madza Khurriyatuzzaujaini Fith Tholaq halaman 83, oleh Majelis Hakim diangkat sebagai pendapat hukum artinya : “Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa ruh, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan dan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan”. Hlm. 8 dari 12 hlm. No.1336/Pdt.G/2015/PA.Pas
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah mengambil kesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan a quo patut dikabulkan ; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Ayat (2) dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; DALAM REKONVENSI Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Termohon di samping memberikan jawaban mengenai pokok perkara, juga telah mengajukan gugatan rekonvensi maka untuk selanjutnya sebutan Termohon konvensi disebut Penggugat rekonvensi dan Pemohon konvensi disebut Tergugat rekonvensi; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan balik (counter claim) yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan maksud Pasal 86 ayat (1) Undang–Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan ditambahkan pula bahwa gugatan balik tersebut diajukan sebelum tahap pembuktian (vide pasal 132a dan 132b HIR), yakni telah memenuhi syarat formil peraturan perundang–undangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dapat menerima dan mempertimbangkannya; Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat rekonvensi menuntut terhadap Tergugat rekonvensi berupa uang mut’ah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan nafkah 1 orang anak sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Terhadap tuntutan tersebut Tergugat rekonvensi menyatakan sanggup untuk memenuhinya, kemudian di antara keduanya telah terjadi kesepakatan yang mengikat mereka; Hlm. 9 dari 12 hlm. No.1336/Pdt.G/2015/PA.Pas
Menimbang, bahwa kehendak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi untuk melakukan kesepakatan telah sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPer, yakni para pihak bebas untuk membuat perjanjian, kesepakatan apapun dan bagaimanapun bentuknya yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan ditambahkan pula dalam kesepakatan tersebut terbukti tidak terdapat unsur kekhilafan (dwaling), paksaan (dwang ) dan penipuan (bedrog); Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim secara ex officio menghukum kepada Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi untuk menepati persetujuan yang telah dimufakati bersama, oleh karenanya Tergugat rekonvensi berkewajiban membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa: -
uang mut’ah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
-
nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
-
nafkah 1 orang anak sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi; Mengingat,
segala
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku
maupun ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI DALAM KONVENSI 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pasuruan; 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; Hlm. 10 dari 12 hlm. No.1336/Pdt.G/2015/PA.Pas
DALAM REKONVENSI
Menghukum Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi untuk menepati persetujuan yang telah dimufakati itu;
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI
Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah); Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis
pada hari Selasa tanggal 03 Nopember 2015 Miladiyah yang bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1437 Hijriyah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh SLAMET, S.Ag. S.H. sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. H. MUCHIDIN, M.A. dan Drs. MOH. HOSEN, S.H. masing–masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pasuruan
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat
pertama, dibantu oleh Drs. A. DARDIRI, S.H.
sebagai panitera pengganti,
dengan dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;
Hakim Anggota
Ketua Majelis
Drs. H. MUCHIDIN, M.A.
SLAMET, S.Ag. S.H.
Hakim Anggota
Drs. MOH. HOSEN, S.H. Panitera Pengganti
Drs. A. DARDIRI, S.H. Hlm. 11 dari 12 hlm. No.1336/Pdt.G/2015/PA.Pas
Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00 2. Biaya Proses Rp 50.000,00 3. Biaya Panggilan Rp 150.000,00 4. Redaksi Rp 5.000,00 5. Meterai Rp 6.000,00 Jumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)
Hlm. 12 dari 12 hlm. No.1336/Pdt.G/2015/PA.Pas
