PENETAPAN Nomor: 0079/Pdt.P/2015/PA Pas. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan asal-usul anak yang diajukan oleh: 1. PEMOHON 1, umur 45 tahun, agama
Islam, pekerjaan tani, tempat
kediaman di Kabupaten Pasuruan, sebagai Pemohon I; 2. PEMOHON 2, umur 36 tahun, agama
Islam, pekerjaan tidak bekerja,
tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, sebagai Pemohon II; atau secara bersama-sama disebut Para Pemohon; Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca surat-surat perkara; Telah mendengar keterangan Para Pemohon; Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan; DUDUK PERKARA Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan bertanggal 2 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan, Nomor: 0079/Pdt.P/2015/PA Pas. tanggal 2 September 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut: 1. bahwa pada tanggal 01 Maret 1997, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II Desa Segoropuro Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan; 2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah WALI NIKAH; Saksi nikahnya masing-masing bernama: a. SAKSI NIKAH 1, umur -- tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan; b. SAKSI NIKAH 2, umur -- tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan; Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai; Halaman 1 dari 10
Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan yang hadir tersebut setelah wali nikah menyerahkannya (pasrah wali); 3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan; 4. Bahwa dari perkawinan tersebut dan dikaruniai 3 orang anak bernama : a. ANAK 1, lahir tanggal 04 Agustus 1997; b. ANAK 2, lahir tanggal 12 Juni 2001; c. ANAK 3, lahir tanggal 12 Mei 2004; 5. Bahwa ketiga anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II hasil perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dan anak-anak tersebut telah Pemohon I dan Pemohon II pelihara, didik dan rawat dengan baik; 6. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak-anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II; 7. Bahwa meskipun dari hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan dikaruniai 3 orang anak akan tetapi perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, sehingga para Pemohon tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah; 8. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2015 Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah Nomor : 0478/76/VIII/2015 tertanggal 21 Agustus 2015; 9. Bahwa oleh karena anak-anak para Pemohon lahir sebelum keluarnya Kutipan Akta Nikah, maka Para Pemohon sangat kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran anak-anak para Pemohon tersebut; Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Pasuruan, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon; 8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasuruan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Halaman 2 dari 10
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon; 2. Menetapkan: a. ANAK 1, lahir tanggal 04 Agustus 1997; b. ANAK 2, lahir tanggal 12 Juni 2001; c. ANAK 3, lahir tanggal 12 Mei 2004; adalah anak-anak sah Pemohon I dan Pemohon II; 3. Menetapkan biaya menurut hukum; Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sidang, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon; Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa: 1.
Bukti P-1
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0478/76/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya;
2.
Bukti P-2
Asli Surat Keterangan Nomor: 470/59/424.23.20.15/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Arjosari Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan;
3.
Bukti P-3
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon Nomor: 3514201908700003, tanggal 9 September 2015, dan Nomor: 3514206004790003, tanggal 9 September 2015, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya;
4.
Bukti P-4
Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon nomor: 3514200101052980 tanggal 3 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya;
5.
Bukti P-5
Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama ANAK 1 (anak
pertama
para
Pemohon)
Nomor:
470/383/424.120.20.10./2006, tanggal 8 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedawung Kulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya; Halaman 3 dari 10
6.
Bukti P-6
Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama ANAK 2 (anak
kedua
para
Pemohon)
Nomor:
470/383/424.120.20.10./2006, tanggal 8 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedawung Kulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya; 7.
Bukti P-7
Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama ANAK 3 (anak
ketiga
para
Pemohon)
Nomor:
470/212/424.120.20.10./2011, tanggal 10 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedawung Kulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya; Bahwa selain bukti surat Para Pemohon mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut: 1. SAKSI NIKAH 2, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah adik Pemohon II; bahwa setahu saksi Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Pasuruan untuk mengajukan permohonan asal usul anak, karena anakanak mereka lahir sebelum terbitnya akta nikah, sebelumnya para Pemohon menikah secara sirri; bahwa setahu saksi pernikahan Para Pemohon secara sirri dilakukan pada tanggal 1 Maret 1997 di rumah orang tua Pemohon II; bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, sedangkan saksinya SAKSI NIKAH 2 dan SAKSI NIKAH 1 dan maharnya berupa uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai; bahwa pada saat itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
Halaman 4 dari 10
bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan; bahwa selama dalam pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3; bahwa sampai sekarang tidak ada pihak ketiga yang menggangu gugat dengan pemeliharaan anak-anak tersebut dan anak-anak tersebut dalam keadaan baik; bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2015 Para Pemohon melakukan perkawinan ulang di Kantor KUA Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan dan memperoleh Kutipan Akta Nikah; 2. SAKSI 2, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Dukun bayi, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon; bahwa setahu saksi Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Pasuruan untuk mengajukan permohonan asal usul anak, karena anakanak mereka lahir sebelum terbitnya akta nikah, sebelumnya para Pemohon menikah secara sirri; bahwa setahu saksi pernikahan Para Pemohon secara sirri dilakukan pada tanggal 1 Maret 1997 di rumah orang tua Pemohon II; bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, sedangkan saksinya SAKSI NIKAH 2 dan SAKSI NIKAH 1 dan maharnya berupa uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai; bahwa pada saat itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan; bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan; bahwa selama ini para Pemohon tidak pernah bercerai dan para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3; Halaman 5 dari 10
bahwa sampai sekarang tidak ada pihak ketiga yang menggangu gugat dengan pemeliharaan anak-anak tersebut dan anak-anak tersebut dalam keadaan baik; bahwa kemudian sekitar pertengahan tahun 2015 Para Pemohon melakukan perkawinan ulang di Kantor KUA Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan dan memperoleh Kutipan Akta Nikah; Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan keterangan dan bukti-bukti yang telah diajukan dan selanjutnya mohon penetapan; Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini; PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas; Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya Huruf a angka 20 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain penetapan asal usul seorang anak, sehingga Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo; Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan penetapan asal usul anak, karena Para Pemohon sangat kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran anak Para Pemohon yang bernama ANAK 1, lahir tanggal 04 Agustus 1997, ANAK 2, lahir tanggal 12 Juni 2001 dan ANAK 3, lahir tanggal 12 Mei 2004, oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Pasuruan, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran anak Para Pemohon; Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P-1 sampai dengan Halaman 6 dari 10
bukti P-7 merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (Volledig en Bindende Bewijskracht), dan buki-bukti yang diajukan tersebut mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karenanya Para Pemohon harus dinyatakan dapat membuktikan dalil-dalilnya; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan buktibukti tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut: bahwa pada tanggal 1 Maret 1997 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Desa Rejoso Kabupaten Pasuruan, sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, sebagai saksi adalah SAKSI NIKAH 2 dan SAKSI NIKAH 1 dengan mahar berupa uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai; bahwa setelah menikah para Pemohon dikaruniai 3 orang anak bernama ANAK 1, lahir tanggal 04 Agustus 1997, ANAK 2, lahir tanggal 12 Juni 2001 dan ANAK 3, lahir tanggal 12 Mei 2004 yang hingga sekarang tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dengan pemeliharaan anak-anak tersebut; bahwa pada tanggal 21 Agustus 2015 Para Pemohon melakukan perkawinan ulang di Kantor KUA Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan dan memperoleh Kutipan Akta Nikah, akan tetapi yang bersangkutan masih mengalami hambatan dalam mengurus akta kelahiran anak-anak tersebut sebagai anak dari Para Pemohon; Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, anak sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan sah, oleh sebab itu perlu dipertimbangkan lebih dahulu tentang keabsahan perkawinan Para Pemohon; Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan itu dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan a quo, terlebih dahulu perlu menimbang Halaman 7 dari 10
perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam
dan
perkawinan tersebut
tidak
melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak tersebut dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah, maka anak-anak tersebut adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II; Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Al-Fiqh Al-Islamu wa-Adillatuhu, halaman 690, oleh Majelis Hakim diangkat sebagai pendapat hukum sebagai berikut:
Artinya : Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan). Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah terbukti serta cukup beralasan untuk ditetapkan anak tersebut sebagai anak sah Para Pemohon dan permohonan tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Para Pemohon patut dikabulkan; Halaman 8 dari 10
Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud sebagai anak sah Para Pemohon; Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon; Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;
MENETAPKAN 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon; 2. Menetapkan: a. ANAK 1, lahir tanggal 04 Agustus 1997; b. ANAK 2, lahir tanggal 12 Juni 2001; c. ANAK 3, lahir tanggal 12 Mei 2004; adalah anak-anak sah Pemohon I (PEMOHON 1 ) dan Pemohon II (PEMOHON 2); 3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah); Demikian dijatuhkan penetapan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1436 Hijriyah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh SLAMET, S.Ag. S.H. sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. H. MUCHIDIN, M.A. dan Drs. MOH. HOSEN, S.H. masing– masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pasuruan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, dibantu oleh Drs. A. DARDIRI, S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon; Halaman 9 dari 10
Hakim Anggota
Ketua Majelis
Ttd
ttd
Drs. H. MUCHIDIN, M.A.
SLAMET, S.Ag. S.H.
Hakim Anggota
Ttd
Drs. MOH. HOSEN, S.H. Panitera Pengganti
ttd
Drs. A. DARDIRI, S.H.
Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Pendaftaran Rp 2. Biaya Proses Rp 3. Biaya Panggilan Rp 4. Redaksi Rp 5. Meterai Rp Jumlah Rp
30.000,00 50.000,00 150.000,00 5.000,00 6.000,00 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)
Untuk salinan yang sama bunyinya Oleh Panitera Pengadilan Agama Pasuruan
Drs. H. CHAFIDZ SYAFIUDDIN,SH.MH
Halaman 10 dari 10
