PUTUSAN Nomor: 0770/Pdt.G/2014/PA. Pas BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara: PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan karyawan pabrik, bertempat tinggal di Kota Pasuruan, selanjutnya disebut Pemohon; melawan TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawati pabrik, bertempat tinggal di Kota Pasuruan, selanjutnya disebut Termohon; Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca berkas perkara; Telah mendengar keterangan kedua belah pihak; Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan; DUDUK PERKARA Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 30 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan pada tanggal yang sama dengan register perkara nomor: 0770/Pdt.G/2014/PA. Pas. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 18 Oktober 1997 sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.15.27.02/PW.01/25/2014 tertanggal 30 April 2014 atas Kutipan Akta Nikah Nomor: 407/50/X/1997, tanggal 18 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan; 2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 4
Halaman 1 dari 14
tahun, dan terakhir di rumah kediaman bersama selama 10 tahun 1 bulan, dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK 1, umur 15 tahun; 3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Oktober 1999 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; 4. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon tidak mau mengerti ketika Pemohon mulai mengurangi jatah uang nafkah untuk Termohon setiap bulan karena Pemohon mempunyai tanggungan angsuran sepeda motor, selain itu Pemohon membutuhkan uang tranport untuk pergi bekerja sedangkan Termohon juga mempunyai penghasilan sendiri; 5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 2 tahun 4 bulan; 6. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri lagi; 7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian ini, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon; 8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasuruan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: PRIMER: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i kepada Termohon; 3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum; SUBSIDER: Mohon putusan yang seadil-adilnya;
Halaman 2 dari 14
Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan kemudian Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar dapat membina serta membangun kehidupan rumah tangganya kembali dengan rukun dan harmonis, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak yang bersengketa untuk melaksanakan prosedur penyelesaian perkara dengan cara mediasi, atas kesepakatan dari para pihak Majelis Hakim telah menunjuk salah seorang Hakim bernama Hj. SITI AISYAH, S.Ag.
sebagai
mediator terhadap penyelesaian perkara a quo, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan (tidak berhasil); Bahwa, selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tanpa ada perubahan; Jawaban Dalam Konvensi: Bahwa, Termohon Konvensi memberikan jawaban secara tertulis bertanggal Juni 2014 sebagai berikut: -
Point 3 bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun bulan Oktober 1999 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
-
Point 4 bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau mengerti ketika Pemohon mulai mengurangi jatah uang nafkah untuk Termohon setiap bulan, karena Pemohon mempunyai tanggungan angsuran sepeda motor, selain itu Pemohon membutuhkan uang transport untuk pergi bekerja sedangkan Termohon juga mempunyai penghasilan sendiri.
Adapun sanggahan yang Termohon ajukan sebagai berikut: -
Point 3 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan hubungan kurang/tidak harmonis mulai tahun 2005.
-
Point 4 bahwasannya Pemohon tidak pernah sama sekali memberi nafkah dan biaya sekolah anak hingga sekarang (2014) sehingga biaya hidup saya dan anak serta pendidikan anak ditanggung saya sendiri.
Gugatan Dalam Rekonvensi:
Halaman 3 dari 14
Bahwa, Penggugat rekonvensi menuntut kepada Tergugat rekonvensi berupa: 1. Hak asuh anak diberikan kepada istri. 2. Rumah diberikan kepada anak dan istri. 3. Uang iddah selama 3 bulan Rp4.000.000,00 4. Uang biaya hidup (diluar biaya pendidikan ) anak sampai anak bisa mandiri Rp 500.000,00/bulan dan tiap tahun akan dinaikkan Rp100.000,00/bulan Replik Dalam Konvensi dan Jawaban Dalam Rekonvensi: Bahwa,
Pemohon
Konvensi
menyampaikan
replik
dan
jawaban
rekonvensi secara lisan yang menyatakan sanggup memberikan nafkah sebagai berikut: 1. nafkah iddah sebesar Rp4.000.000,00; 2. nafkah seorang anak Rp500.000,00 setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri; Duplik Dalam Konvensi dan Replik Dalam Rekonvensi: Bahwa,
Termohon
Konvensi/Penggugat
rekonvensi
secara
lisan
menyatakan bahwa terhadap kesanggupan tersebut di atas Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi tidak keberatan dan dapat menerimanya; Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa: A. Surat Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan Nomor : Kk.15.27.02/PW.01/25/2014 tertanggal 30 April 2014 atas Kutipan Akta Nikah Nomor: 407/50/X/1997 tanggal 18 Oktober 1997,
bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh pihak Termohon (Bukti P-1); B. Saksi Saksi-saksi Pemohon 1) SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Kristen, pekerjaan pabrik kayu, tempat kediaman di Kota Pasuruan, di bawah sumpah yang bersangkutan menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -
Bahwa saksi adalah adik Pemohon;
Halaman 4 dari 14
-
Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 18 Oktober 1997;
-
Bahwa setelah menikah tinggal di rumah orangtua Termohon selama 4 tahun, dan terakhir di rumah kediaman bersama selama 10 tahun 1 bulan dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK 1, umur 15 tahun;
-
Bahwa setahu saksi, sekitar April 2008 antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan Termohon tidak mau mengerti ketika Pemohon mulai mengurangi jatah uang nafkah untuk Termohon setiap bulan, karena Pemohon mempunyai tanggungan angsuran sepeda motor, selain itu Pemohon membutuhkan uang transport untuk pergi bekerja sedangkan Termohon juga mempunyai penghasilan sendiri;
-
Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 2 tahun 4 bulan;
-
Bahwa, saksi pernah berusaha memberi nasihat kepada kedua belah pihak agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil;
2) SAKSI 2, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kota Pasuruan, di bawah sumpah yang bersangkutan menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -
Bahwa saksi adalah Ibu Termohon;
-
Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 18 Oktober 1997;
-
Bahwa setelah menikah tinggal di rumah orangtua Termohon selama 4 tahun, dan terakhir di rumah kediaman bersama selama 10 tahun 1 bulan dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK 1, umur 15 tahun;
-
Bahwa setahu saksi, sekitar April 2008 antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan Pemohon kurang dalam memberi nafkah kepada Termohon karena Pemohon mulai mengurangi jatah uang nafkah untuk Termohon setiap bulan, karena Pemohon mempunyai tanggungan angsuran sepeda motor;
Halaman 5 dari 14
-
Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 2 tahun 4 bulan;
-
Bahwa, saksi pernah berusaha memberi nasihat kepada kedua belah pihak agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil; Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, baik Pemohon
maupun Termohon tidak membantah dan dapat menerimanya; Bahwa,
baik
Pemohon
maupun
Termohon
menyatakan
tidak
mengajukan alat bukti atau saksi–saksi dan menganggap cukup dengan bukti yang telah ada; Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon tetap mengajukan cerai terhadap Termohon, sedangkan Termohon tidak keberatan untuk bercerai, serta tetap pada gugatan baliknya; Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termasuk pula dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; PERTIMBANGAN HUKUM DALAM KONVENSI Menimbang,
bahwa
maksud
dan
tujuan
permohonan
Pemohon
sebagaimana telah terurai di atas ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat serta pandangan kepada kedua belah pihak, agar mereka dapat membina serta membangun kehidupan rumah tangganya kembali dengan rukun dan harmonis, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (13) juncto Pasal 2 angka (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008, para pihak yang bersengketa di Pengadilan Agama telah mengikuti prosedur penyelesaian perkara dengan cara mediasi terhadap perkara a quo, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan (mediasi tidak berhasil);
Halaman 6 dari 14
Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo; Menimbang, bahwa dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon; Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon untuk mengajukan cerai secara ringkas bahwa sejak bulan Oktober 1999 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau mengerti ketika Pemohon mulai mengurangi jatah uang nafkah untuk Termohon setiap bulan, karena Pemohon mempunyai tanggungan angsuran sepeda motor, selain itu Pemohon membutuhkan uang transport untuk pergi bekerja sedangkan Termohon juga mempunyai penghasilan sendiri, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 2 tahun 4 bulan; Menimbang, bahwa terhadap alasan atau dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya benar terjadi
perselisihan
dan
pertengkaran
yang
menyebabkan
hubungan
kurang/tidak harmonis mulai tahun 2005, dan Pemohon tidak pernah memberi nafkah dan biaya sekolah anak hingga sekarang, Termohon yang menanggung semua biaya tersebut; Menimbang, bahwa di samping menyampaikan jawaban Termohon juga mengajukan gugatan rekonvensi, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah (P-1) yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat
Halaman 7 dari 14
(Volledig en Bindende Bewijskracht) sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai hingga sekarang; Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P-1) yang diajukan oleh Pemohon di persidangan telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon ; Menimbang, bahwa sebagai bahan pertimbangan dalam persidangan Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadirkan saksi – saksi dari pihak keluarga dan/atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon guna didengar keterangannya (vide Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975); Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, di mana saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -
bahwa Pemohon dan Termohon suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK 1, umur 15 tahun;
-
bahwa sekitar April 2008 antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Pemohon mengurangi nafkah belanja kepada Termohon setiap bulan, dan uang tersebut digunakan Pemohon untuk membayar angsuran sepeda motor;
-
bahwa antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama 2 tahun 4 bulan; Menimbang, bahwa sesuai dengan azas audi et alteram partem (vide
Pasal 131 Ayat (1) dan (2) HIR). Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang sama baik kepada pihak Pemohon maupun Termohon masing–masing untuk membuktikan dan/atau membantah pihak lawan (tegen bewijs), akan tetapi Termohon tidak mengajukan bukti–bukti dan menyatakan cukup dengan bukti Pemohon;
Halaman 8 dari 14
Menimbang, bahwa di persidangan telah ditunjuk keluarga dari pihak Pemohon dan Termohon untuk mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa dalam fakta di persidangan serta diperkuat dengan bukti saksi telah terungkap sebagai fakta tetap bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon mengurangi nafkah belanja kepada Termohon setiap bulan, dan uang tersebut digunakan Pemohon untuk membayar angsuran sepeda motor, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama 2 tahun 4 bulan, dan selama itu pula kedua belah pihak tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga tersebut telah retak, tidak terwujud tujuan perkawinan yang digariskan dalam ketentuan hukum positif maupun hukum Islam (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam); Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, telah retak dan pecah sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon, hal tersebut sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa : ”Suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”. Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Pemohon menunjukkan sikap dan i’tikad yang kuat untuk bercerai, sedangkan Termohon tidak keberatan terhadap kehendak Pemohon untuk bercerai, namun demikian telah dilakukan upaya damai diawali dari proses mediasi dan nasihat dari Majelis Hakim dilanjutkan dengan mengutus dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon yang pada kesimpulannya tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon menjatuhkan talak satu
Halaman 9 dari 14
kepada Termohon”. (vide Putusan MARI Nomor: 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994); Menimbang, bahwa dengan mengingat firman Allah SWT. dalam surah Al-Baqarah ayat 227 yang artinya : “dan jika mereka ber’azam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui”. Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Madza Khurriyatuzzaujaini Fith Tholaq halaman 83, oleh Majelis Hakim diangkat sebagai pendapat hukum artinya : “Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa ruh, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan dan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan”. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah mengambil kesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan a quo patut dikabulkan ; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Ayat (2) dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; DALAM REKONVENSI Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Termohon di samping memberikan jawaban mengenai pokok perkara, juga telah mengajukan gugatan
Halaman 10 dari 14
rekonvensi maka untuk selanjutnya sebutan Termohon konvensi disebut Penggugat rekonvensi dan Pemohon konvensi disebut Tergugat rekonvensi; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan balik (counter claim) yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan maksud Pasal 86 ayat (1) Undang–Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan ditambahkan pula bahwa gugatan balik tersebut diajukan sebelum tahap pembuktian (vide pasal 132a dan 132b HIR), yakni telah memenuhi syarat formil peraturan perundang–undangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dapat menerima dan mempertimbangkannya; Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat rekonvensi menuntut terhadap Tergugat rekonvensi berupa uang iddah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan nafkah seorang anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Tergugat rekonvensi memberikan kesanggupan atas tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut dan menyatakan akan memenuhinya pada saat sidang ikrar talak dijatuhkan; Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi atas nafkah akibat putusnya perceraian, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila telah terjadi cerai talak, maka untuk melindungi hak-hak istri yang diceraikan suaminya, maka ia (istri) mempunyai hak untuk mendapatkan hak-haknya sebagai akibat kerugian immateriil sepanjang tidak terbukti nusyuz. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 149 huruf (a), (b) dan (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Tergugat rekonvensi harus dihukum memenuhi kewajiban memberi biaya penghidupan yang layak pasca perceraian sesuai dengan kemampuan dan kepatutan sesuai dengan rasa keadilan, dengan mengingat firman Allah SWT dalam surat At-Thalaq ayat 75 yang artinya: “Hendaklah
orang
kemampuannya, dan
yang
mampu
memberikan
nafkah
menurut
orang yang disempitkan rizkinya hendaklah
memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya “; Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan secara seksama penghasilan Tergugat rekonvensi yang pada saat ini bekerja sebagai karyawan
Halaman 11 dari 14
di Pabrik, namun demikian Tergugat rekonvensi pada tahap kesimpulan menyatakan
kesanggupan
untuk
memberikan
nafkah
akibat
putusnya
perceraian sesuai dengan jawaban rekonvensinya; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan
Penggugat
rekonvensi
sesuai
dengan
kemampuan
Tergugat
rekonvensi, kepatutan serta rasa keadilan, selanjutnya Majelis Hakim menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa nafkah iddah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan nafkah seorang anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang harus dipenuhi pada saat sidang ikrar talak dijatuhkan; Menimbang, bahwa dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak telah diperiksa secara seksama dan dijadikan bahan pertimbangan hukum sepanjang terdapat relevansi dengan pokok perkara ini, sedangkan dalil-dalil, bukti-bukti, atau tuntutan-tuntutan Penggugat rekonvensi selebihnya yang dipandang tidak relevan lagi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat rekonvensi dikabulkan ; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi; Mengingat,
segala
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku
maupun ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI DALAM KONVENSI: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pasuruan;
Halaman 12 dari 14
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; DALAM REKONVENSI: 1. Mangbulkan gugatan Penggugat seluruhnya; 2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat: 2.1 Nafkah iddah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah); 2.2 Nafkah
seorang
bernama
ANAK
1,
umur
15
tahun
sebesar
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI: Membebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa, tanggal 15 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1435 Hijriyah, oleh Drs. H. ASMUIN yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. AKHMAD KHOIRON dan SLAMET, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim didampingi HakimHakim Anggota dan dibantu Drs. A. DARDIRI S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Pasuruan dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.
Hakim Anggota
Ketua Majelis
Drs. AKHMAD KHOIRON
Drs. H. ASMUIN
Halaman 13 dari 14
Hakim Anggota
SLAMET, S.Ag., S.H. Panitera Pengganti
Drs. A. DARDIRI S.H. Perincian Biaya Perkara : 1.
Biaya Pendaftaran
Rp
30.000,00
2.
Biaya Proses
Rp
50.000,00
3.
Biaya Panggilan
Rp
200.000,00
4.
Redaksi
Rp
5.000,00
5.
Meterai
Rp
6.000,00
J u m l a h:
Rp
291.000,00
Halaman 14 dari 14
