PUTUSAN Nomor: 1373/Pdt.G/2014/PA. Pas BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian antara: PENGGUGAT umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kota Pasuruan, selanjutnya disebut Penggugat; melawan TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan anggota POLRI pangkat Bripka bertempat tinggal di Kota Pasuruan, selanjutnya disebut Tergugat; Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca surat-surat perkara; Telah mendengar keterangan Penggugat; Telah memeriksa bukti-bukti; DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan bertanggal 28 Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan, Nomor: 1373/Pdt.G/2014/PA Pas. tanggal 28 Agustus 2014 yang pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 11 Juni 2008 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 176/21/VI/2008, tanggal 11 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bugulkidul Kota Pasuruan; 2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 1 tahun., kemudian pindah di rumah milik bersama 5 tahun 1 bulan,
dan
dikaruniai 2 orang anak bernama: a. ANAK 1, lahir tanggal 20 Juli 2009. Halaman 1 dari 10
b. ANAK 2, lahir tanggal 20 Maret 2014. 3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Juni 2009 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; 4. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan uang nafkah belanja kepada Penggugat, selain itu Tergugat mudah emosi jika ada hal yang dilakukan Penggugat tidak cocok di hati Tergugat, kalau sudah demikian Tergugat selalu mengusir Penggugat sehingga Penggugat sangat menderita lahir maupun batin; 5. Bahwa
akibat
perselisihan
dan
pertengkaran
tersebut,
Penggugat
meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 05 Juli 2014; 6. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri lagi; 7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat; 8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasuruan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: PRIMER: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 2. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat; 3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum; SUBSIDER: Mohon putusan yang seadil-adilnya; Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan
Halaman 2 dari 10
patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah; Bahwa Majelis Hakim menasihati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: A. Surat Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 078/42/IV/2008, tanggal 28 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan (bukti P-1); B. Saksi-saksi 1) SAKSI 1, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Kota Pasuruan, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai bibi Penggugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah; Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, kemudian pindah ke rumah milik bersama, dan dikaruniai 2 orang anak; Bahwa sekitar bulan Juni 2009 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar, karena Tergugat kurang dalam memberikan uang nafkah kepada Penggugat, Tergugat mudah emosi, dan Tergugat selalu mengusir Penggugat; Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, sejak Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah, mereka tidak pernah berkomunikasi lagi sebagai suami istri; Bahwa saksi pernah memberi nasihat pada mereka namun tidak berhasil;
Halaman 3 dari 10
2) SAKSI 2, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Kota Pasuruan, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman ipar Penggugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 1 tahun, kemudian pindah di rumah milik bersama, dan dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2; Bahwa sekitar pertengahan 2009 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat kurang dalam memberikan uang nafkah belanja kepada Penggugat, Penggugat tidak mengetahui berapa gaji Tergugat, walaupun kadang dibelanjakan, Penggugat ingin sekali berbelanja sendiri namun tetap tidak diberi malah Tergugat marah-marah kepada Penggugat; Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 bulan; Bahwa, saksi pernah berusaha memberi nasihat kepada kedua belah pihak agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil; Bahwa
selanjutnya
Penggugat
menyatakan
cukup
dengan
keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon putusan; Bahwa
untuk
menyingkat
uraian
putusan
ini
ditunjuk
hal-hal
sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini; PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang,
bahwa
maksud
dan
tujuan
gugatan
Penggugat
sebagaimana terurai di atas; Menimbang,
bahwa
selanjutnya
Majelis
Hakim
telah
berupaya
memberikan nasihat serta pandangan kepada Penggugat, agar mereka dapat membina serta membangun kehidupan rumah tangganya kembali dengan
Halaman 4 dari 10
rukun dan harmonis, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo; Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat; Menimbang, bahwa yang mendasari Penggugat untuk mengajukan cerai secara ringkas pada pokoknya adalah: -
Pertama, bahwa sejak bulan Juni 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan uang nafkah kepada Penggugat, Tergugat mudah emosi dan Tergugat selalu mengusir Penggugat sehingga Penggugat sangat menderita lahir dan batin;
-
Kedua, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 05 Juli 2014 dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri; Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan tersebut
harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di
Halaman 5 dari 10
persidangan tidak hadir, dan sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR, putusan perkara ini dijatuhkan dengan verstek; Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak, Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR; Menimbang,
bahwa
untuk
menguatkan
dalil
gugatan
tentang
pernikahannya dengan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P-1 yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, sehingga terbukti antara Penggugat dan Tergugat
terikat dalam
perkawinan yang sah; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian; Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, setelah dikonstatir dengan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak sedemikian rupa, sering timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan uang nafkah belanja kepada Penggugat, Penggugat tidak mengetahui berapa gaji Tergugat, walaupun kadang dibelanjakan, Penggugat ingin sekali berbelanja sendiri namun tetap tidak diberi malah Tergugat marah-marah kepada Penggugat, fakta tersebut menunjukkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terbukti telah pecah; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terungkap sebagai fakta tetap bahwa Pengugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pada puncaknya telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 3 bulan, dan selama itu pula kedua belah pihak tidak menjalankan kewajiban
Halaman 6 dari 10
sebagaimana layaknya suami istri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga tersebut telah retak, tidak terwujud tujuan perkawinan yang digariskan dalam ketentuan hukum positif maupun hukum Islam (vide Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi
Hukum Islam); Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi MARI Nomor: 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”. Menimbang, bahwa sehubungan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut patut pula dikemukakan maksud kaidah fiqhiyah yang artinya: ”Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.” Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat ternyata gugatan Penggugat terbukti tidak melawan hak serta cukup beralasan untuk melakukan perceraian sehingga gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan; Menimbang, bahwa istri yang menggugat cerai suaminya tidak selalu dihukumkan nusyuz, meskipun gugat cerai diajukan istri tetapi istri tidak terbukti nusyuz, karena fakta yang terungkap di persidangan adalah Tergugat kurang dalam memberikan uang nafkah kepada Penggugat, Penggugat tidak pernah mengetahui jumlah gaji Tergugat, Tergugat mudah emosi dan selalu mengusir Penggugat, sehingga Penggugat sangat menderita lahir dan batin, maka secara ex officio suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah iddah dan mut’ah dengan tujuan untuk istibro’ (vide Mahkamah Agung RI. Nomor: 137 K/AG/2007 tanggal 06 Februari 2008)
Halaman 7 dari 10
Menimbang, bahwa secara faktual pada saat ini Tergugat berstatus sebagai anggota POLRI aktif yang mempunyai penghasilan tetap setiap bulan, berdasarkan fakta tersebut maka Tergugat harus dibebani kewajiban memberi biaya penghidupan yang layak pasca perceraian, sesuai dengan kebutuhan minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan, oleh karena itu Majelis Hakim secara ex officio menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), mut’ah berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di mana diktumnya akan dituangkan dalam putusan ini; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bugulkidul dan KUA Kecamatan Purworejo, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu; Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) dan Pasal 90 Ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI 1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 3. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); 4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
Halaman 8 dari 10
4.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah); 4.2. Mut’ah berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 ( dua juta rupiah); 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bugulkidul dan KUA Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu; 6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);
Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014 Miladiyah yang bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1436 Hijriyah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh SLAMET, S.Ag. S.H. sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Hj. SITI AISYAH, S.Ag. dan Drs. MOH. HOSEN, S.H. masing–masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pasuruan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, dibantu oleh Drs. A. DARDIRI, S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; Hakim Anggota
Ketua Majelis
ttd
ttd
Hj. SITI AISYAH, S.Ag.
SLAMET, S.Ag. S.H.
Hakim Anggota
ttd Drs. MOH. HOSEN, S.H.
Halaman 9 dari 10
Panitera Pengganti
ttd Drs. A. DARDIRI, S.H. Perincian Biaya Perkara : 1. 2. 3. 4. 5.
Biaya Pendaftaran Biaya Proses Biaya Panggilan Redaksi Meterai Jumlah
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
30.000,00 50.000,00 220.000,00 5.000,00 6.000,00 311.000,00
Untuk salinan yang sama bunyinya Oleh Panitera Pengadilan Agama Pasuruan
Drs. H. KUSNADI
Halaman 10 dari 10