PA. Pas

PUTUSAN Nomor 1305/Pdt.G/2015/PA. Pas BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara: PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan jual

ikan,

bertempat

tinggal

di

Kota

Pasruan,

selanjutnya disebut Pemohon; MELAWAN: TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan guru Paud bertempat

tinggal di Kota

Pasuruan, selanjutnya disebut Termohon; Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca berkas perkara; Telah mendengar keterangan kedua belah pihak; Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan; TENTANG DUDUK PERKARA Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 27 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan pada tanggal yang sama dengan register perkara nomor 1305/Pdt.G/2015/PA. Pas, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 19 Mei 2014 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0380/58/V/2014, tanggal 19 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan; 2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 1 tahun 2 bulan, dan dikaruniai 1 orang anak bernama NAIL FADAIL MAULA, lahir tanggal 18 Pebruari 2015;

Hlm. 1 dari 11 hlm. No.1305/Pdt.G/2015/PA. Pas

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak bulan November 2014 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; 4. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon sering marah-marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas, jika sudah demikian Termohon sering mengungkit-ungkit kejelekan keluarga Pemohon, setiap Pemohon mengingatkan Termohon masalah tersebut, Termohon

bertambah

marah,

terakhir

Termohon

menjelek-jelekkan

Pemohon dan keluarga Pemohon, melihat hal tersebut Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina Termohon; 5. Bahwa

akibat

perselisihan

dan

pertengkaran

tersebut,

Termohon

meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak akhir Juli 2015; 6. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri lagi; 7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian ini, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon; 8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasuruan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: PRIMER: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i kepada Termohon; 3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum; SUBSIDER: Mohon putusan yang seadil-adilnya; Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan kemudian Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar dapat membina serta membangun kehidupan rumah tangganya kembali dengan rukun dan harmonis, akan tetapi Hlm. 2 dari 11 hlm. No.1305/Pdt.G/2015/PA. Pas

tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak yang bersengketa untuk melaksanakan prosedur penyelesaian perkara dengan cara mediasi, atas kesepakatan dari para pihak Majelis Hakim telah menunjuk salah seorang Hakim saudara Drs. H. ABDUL KHOLIK sebagai mediator terhadap penyelesaian perkara a quo, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan (tidak berhasil); Bahwa, selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tanpa ada perubahan; Bahwa, terhadap permohonan tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: Jawaban Termohon:  bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon sebagian ada yang benar dan sebagian ada yang tidak benar;  bahwa tidak benar Pemohon marah-marah kepada Termohon tanpa alasan yang jelas, karena Pemohon telah mengingkari kesepakatan bersama yaitu setelah menikah akan hidup mandiri dengan kontrak rumah;  bahwa Termohon tidak keberatan bercerai, tetapi minta nafkah iddah kepada Pemohon yang nominalnya terserah majelis hakim; Replik Pemohon:  bahwa, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalilnya; Duplik Termohon:  bahwa, Termohon menyatakan sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah); Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti – bukti sebagai berikut: 1. Bukti Surat  Fotokopi kutipan akta nikah nomor: 0380/58/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, bermeterai cukup dan telah dinachtzegelen pejabat Kantor Pos, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P-1), terhadap bukti tersebut Termohon membenarkan dan sekaligus dapat menerimanya; 2. Bukti Saksi Hlm. 3 dari 11 hlm. No.1305/Pdt.G/2015/PA. Pas

Saksi I Pemohon, SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kota Pasuruan, di bawah sumpah yang bersangkutan di muka persidangan menerangkan sebagai berikut: -

bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai bibi Pemohon ;

-

bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 1 tahun dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK 1 umur 8 tahun;

-

bahwa sekitar akhir tahun 2014 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering melihat sendiri pertengkaran tersebut;

-

bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon sering marah-marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas, jika sudah demikian Termohon sering mengungkit-ungkit kejelekan keluarga Pemohon, setiap Pemohon mengingatkan Termohon masalah tersebut, Termohon bertambah marah;

-

bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 3 bulan lamanya;

-

bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Saksi II Pemohon, SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan ikan, tempat kediaman di Kota Pasuruan, di bawah sumpah yang bersangkutan di muka persidangan menerangkan sebagai berikut: -

bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;

-

bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2014;

-

bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 1 tahun dan dikaruniai 1 orang anak;

-

bahwa sekitar akhir tahun 2014 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi melihat sendiri pertengkaran tersebut;

Hlm. 4 dari 11 hlm. No.1305/Pdt.G/2015/PA. Pas

-

bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Pemohon mengingatkan Termohon agar tidak menjelek-jelekan orangtua Pemohon, namun Termohon tidak mau mengalah dan Termohon sering minta cerai;

-

bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 3 bulan lamanya; Bahwa, Pemohon menyatakan cukup dengan bukti yang telah diajukan,

sedangkan Termohon menyatakan tidak akan menghadirkan saksi; Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon tetap mengajukan cerai terhadap Termohon, sedangkan Termohon pada prinsipnya tidak keberatan untuk bercerai; Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termasuk pula dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang,

bahwa

maksud

dan

tujuan

permohonan

Pemohon

sebagaimana telah terurai di atas ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat serta pandangan kepada kedua belah pihak, agar mereka dapat membina serta membangun kehidupan rumah tangganya kembali dengan rukun dan harmonis, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (13) juncto Pasal 2 angka (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008, para pihak yang bersengketa di Pengadilan Agama telah mengikuti prosedur penyelesaian perkara dengan cara mediasi terhadap perkara a quo, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan (mediasi tidak berhasil); Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Hlm. 5 dari 11 hlm. No.1305/Pdt.G/2015/PA. Pas

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo; Menimbang, bahwa dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon; Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon untuk mengajukan cerai secara ringkas bahwa sejak bulan November 2014 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering marah-marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas, jika sudah demikian Termohon sering mengungkit-ungkit kejelekan keluarga Pemohon, setiap Pemohon mengingatkan Termohon masalah tersebut, Termohon bertambah marah, terakhir Termohon menjelek-jelekkan Pemohon dan keluarga Pemohon, melihat hal tersebut Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina Termohon, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak akhir Juli 2015; Menimbang, bahwa terhadap alasan atau dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagian dalil-dalil Pemohon dibantah dan sebagian dibenarkan, di samping itu Termohon minta nafkah iddah di mana hal tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah (P-1) yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (Volledig en Bindende Bewijskracht) sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai hingga sekarang; Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P-1) yang diajukan oleh Pemohon di persidangan telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon ; Menimbang, bahwa sebagai bahan pertimbangan dalam persidangan Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadirkan saksi – saksi dari pihak keluarga dan/atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon guna didengar keterangannya (vide Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UndangHlm. 6 dari 11 hlm. No.1305/Pdt.G/2015/PA. Pas

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975); Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, di mana saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:  bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2014 dan telah dikaruniai 1 orang anak;  bahwa sekitar akhir tahun 2014 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan Termohon

dan agar

pertengkaran tidak

disebabkan

menjelek-jelekan

Pemohon

orangtua

mengingatkan

Pemohon,

namun

Termohon tidak mau mengalah dan Termohon sering minta cerai;  bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 3 bulan lamanya; Menimbang, bahwa sesuai dengan azas audi et alteram partem (vide Pasal 131 Ayat (1) dan (2) HIR). Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang sama baik kepada pihak Pemohon maupun Termohon masing–masing untuk membuktikan dan/atau membantah pihak lawan (tegen bewijs), namun Termohon tidak mengajukan saksi atau bukti; Menimbang, bahwa dalam fakta di persidangan serta diperkuat dengan bukti saksi telah terungkap sebagai fakta tetap bahwa sekitar akhir tahun 2014 Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon membenarkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis disebabkan Pemohon telah mengingkari kesepakatan bersama yaitu setelah menikah akan hidup mandiri dengan kontrak rumah, sehingga timbul pertengkaran, kemudian Termohon mengungkit-ungkit kejelekan keluarga Pemohon; Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 bulan dan selama itu pula kedua belah pihak tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga tersebut telah retak, tidak terwujud tujuan perkawinan Hlm. 7 dari 11 hlm. No.1305/Pdt.G/2015/PA. Pas

yang digariskan dalam ketentuan hukum positif maupun hukum Islam (vide Pasal 1 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi

Hukum Islam); Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, telah retak dan pecah sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon, hal tersebut sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa : ”Suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”. Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Pemohon menunjukkan sikap dan i’tikad yang kuat untuk bercerai, sedangkan Termohon tidak keberatan terhadap kehendak Pemohon untuk bercerai; Menimbang, bahwa dengan mengingat firman Allah SWT. dalam surah Al-Baqarah ayat 227 yang artinya : “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui”. Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Madza Khurriyatuzzaujaini Fith Tholaq halaman 83, oleh Majelis Hakim diangkat sebagai pendapat hukum artinya : “Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa ruh, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan dan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan”. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon, karena Pemohon dan Termohon sebagai unsur pendukung membentuk rumah tangga tersebut sudah tidak ada kehendak Hlm. 8 dari 11 hlm. No.1305/Pdt.G/2015/PA. Pas

untuk mewujudkannya, bahkan menghendaki putusnya perkawinan, oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kemudaratan yang lebih besar bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon; Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT. dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 227:

Artinya :

qvnÌ Ïvp tnÛ¯ ÿ«Õ ØzcÛ¯ ¯uÝSÌ ÿªä

“Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah SWT Maha Mendengar, Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat

ternyata permohonan Pemohon terbukti cukup

beralasan untuk melakukan perceraian sehingga permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; Menimbang, bahwa karena perceraian ini atas kehendak Pemohon sebagai suami, dan tidak semata-mata atas kesalahan Termohon sebagai istri, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junctis Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula penghasilan Pemohon serta kesanggupan Pemohon, secara ex officio Majelis Hlm. 9 dari 11 hlm. No.1305/Pdt.G/2015/PA. Pas

Hakim berpendapat Pemohon dihukum untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah); Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) dan Pasal 90 Ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; Mengingat, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pasuruan; 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah); 5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 211.000,00(dua ratus sebelas ribu rupiah); Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2015 Miladiyah yang bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1437 Hijriyah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh SLAMET, S.Ag. S.H. sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. H. MUCHIDIN, M.A. dan Drs. MOH. HOSEN, S.H. masing– masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pasuruan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama,

Hlm. 10 dari 11 hlm. No.1305/Pdt.G/2015/PA. Pas

dibantu oleh Drs. A. DARDIRI, S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon; Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. MUCHIDIN, M.A.

SLAMET, S.Ag. S.H.

Hakim Anggota

Drs. MOH. HOSEN, S.H. Panitera Pengganti

Drs. A. DARDIRI, S.H. Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00 2. Biaya Proses Rp 50.000,00 3. Biaya Panggilan Rp 120.000,00 4. Redaksi Rp 5.000,00 5. Meterai Rp 6.000,00 Jumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 hlm. No.1305/Pdt.G/2015/PA. Pas