P U T U S A N MELAWAN :

P U T U S A N Nomor 13/PDT/2017/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : DEPARTEMEN/KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Cq BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN CILOTO (BBPK CILOTO), beralamat di Jalan Raya Puncak KM 90, Puncak Cianjur, Jawa Barat dalam

hal

ini

memberi

kuasa

kepada

AMARULLAH, S.IP., MM., dkk sebagaimana Surat

Kuasa

tertanggal

15

Nomor Maret

HK.04.01/1162/2016 2016,

PEMBANDING

SEMULA TERGUGAT ; MELAWAN : LASMONO, beralamat di Jalan Majapahit No. 14 L Jakarta Pusat dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.Suparman & Rekan,advokat dan pengacara beralamat kantor di Jl. Penjalai Pos II No.3 Tanjung Priok Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 9 Februari

2016,

TERBANDING

SEMULA

PENGGUGAT ; KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIANJUR, beralamat di Jalan Raya Bandung Sadewarta Kab Cianjur, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1.YUDI KHAEDAR, S.Sos, MH 2. VICTOR HAMONANGAN, SH berdasarkan Surat Kuasa tanggal 02 Maret 2016 No. 213 / 14 . 32 . 03 / III / 2016, TURUT TERBANDING.I

SEMULA

TURUT

TERGUGAT I ; BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL, beralamat di Jalan Selamat Riyadi No. 3 Cianjur, dalam hal ini memberi kuasa kepada TIM PEMBERI BANTUAN HUKUM (TPBH) Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur yang Putusan.No.13/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 1 dari 34 hal

beralamat di Jl. Siti Jenab No. 31 Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Februari 2016, TURUT TERBANDING . II SEMULA TURUT TERGUGAT II ; Pengadilan Tinggi Tersebut : Membaca,Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Jawa Barat tanggal 16

Januari 2017, Nomor 13/PEN/PDT/2017/PT.BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; TENTANG DUDUK PERKARANYA : Membaca gugatan Terbanding semula Penggugat

dengan surat gugatan

tanggal 15 Februari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur dibawah Register No.06/Pdt.G/2016/PN.Cjr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut : KOMPETENSI RELATIF GUGATAN BERDASAR PATOKAN FORUM REI SITAE 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR; Pasal 99 ayat (8) Rv, apabila objek gugatan mengenai hak atas benda tidak bergerak (ontroerend goed, unmoveable property) seperti “tanah” maka yang memiliki kompetensi / yurisdiksi relatif atau teritorial jurisdiction untuk mengadilinya, jatuh menjadi kewenangan relatif Pengadilan Negeri di tempat mana tanah terperkara terletak. 2. In Casu, objek gugatan adalah sengketa “hak kepemilikan” atas tanah SHGB No. 207/Ciloto atas nama Penggugat berhadapan dengan Hak Pakai Tergugat berdasar Sertifikat Hak Pakai No. 43/Ciloto (SHP No. 43/Ciloto) atas nama Tergugat adalah terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, maka sesuai dengan asas “forum rei sitae” yang ditentukan Pasal 118 ayat (3) HIR, Pasal 99 ayat (8) Rv, gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Negeri Cianjur telah memenuhi syarat formiil. Oleh karena itu, dari segi kompetensi relatif, gugatan yang diajukan sah menurut hukum (wettig, lawfull) 3. Lagipula, pihak yang ditarik sebagai Tergugat dan Turut Tergugat, semuanya bertempat tinggal atau berkedudukan di wilayah hukum kabupaten Cianjur: 

oleh karena itu, sesuai dengan patokan, “actor sequitur forum rei” yang di pancangkan Pasal 118 ayat (1) HIR, Pasal 99 ayat (1) Rv, yang kompeten secara relatif untuk mengadili gugatan adalah Pengadilan Nengeri Cianjur.



dengan demikian, baik berdasar patokan “forum rei sitae” yang digariskan Pasal 118 ayat (3) maupun berdasar patokan “actor sequitur forum rei” Putusan.No.13/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 2 dari 34 hal

yang ditentukan Pasal 118 ayat (1) HIR, sudah tepat dan benar gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cianjur. Sehubungan dengan itu, gugatan yang diajukan memenuhi syarat formil kompetensi relatif yang ditentukan Pasal 118 HIR DALIL POKOK GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) BERDASAR PASAL 1365 KUH PERDATA 4. Dalil pokok atau posita (fundamentum petendi) yang melandasi gugatan ini adalah PMH berdasar Pasal 1365 KUH Perdata. 4. Dalil pokok atau posita (fundamentum petendi) yang melandasi gugatan ini adalah PMH berdasar Pasal 1365 KUH Perdata. 4.1. Tindakan PMH yang dilakukan Tergugat: “menguasai

dan

mengusahai

sebagian

tanah

HGB

Penggugat

sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat HGB No. 207/Ciloto (SHGB No 207) (P-1), dan 4.2. Cara tindakan PMH yang dilakukan Tergugat atas penguasaan dan pengusahaan sebagian tanah SHGB No 207 milik Penggugat: “Bangunan BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN (BBPK) CILOTO yang didirikan Tergugat berada dalam tanah SHGB No. 207, atas nama Penggugat” yang terletak di Jl. Raya Puncak tepatnya sebelah utara dari keseluruhan tanah SHGB No.207/Ciloto. (Lihat gambar)

Putusan.No.13/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 3 dari 34 hal

4.3. Penguasaan dan pengusahaan berupa membangun BBPK Ciloto diatas tanah SHGB No. 207 tersebut tanpa setahu, seizin dan juga tanpa persetujuan dari Penggugat sebagai pemegang SHGB No 207/Ciloto. 4.4. Juga Penggugat tidak ada dan tidak pernah memberikan, menjual, menukarkan atau menghibahkan tanah dimaksud kepada Tergugat. Berdasar fakta-fakta yuridis yang Penggugat jelaskan diatas, dalil pokok PMH berdasar Pasal 1365 KUH Perdata yang Penggugat ajukan dalam gugatan ini sudah benar dan tepat. LANDASAN HAK PENGGUGAT ATAS TANAH SHGB NO 207/CILOTO 5. Adapun landasan dasar hak Penggugat atas tanah SHGB No 207/Ciloto, dapat Penggugat jelaskan sesuai fakta-fakta yuridis berikut. 5.1. Semula tanah SHGB No 207/Ciloto berasal dari TANAH NEGARA BEKAS HGB NO 164/CILOTO ATAS NAMA DODANI HASSOMAL KUNDANDAS (P-2) 5.2. Pada tahun 2003, Tanah Negara Bekas HGB No. 164/Ciloto atas nama Dodani Hassomal Kundandas tersebut, “dijual” oleh Dodani Hassomal Kundandas kepada Penggugat:

 dituangkan dalam Akta Jual Beli No 16/2003 (AJB No 16/2003) tanggal 25-2-2003, dibuat dihadapan ACENG WIJAYA, SH, PPAT Kabupaten Cianjur, dan

 dibalik nama ke atas nama Penggugat / LASMONO pada tanggal 06-032003 5.3. Selanjutnya, dari jual-beli tersebut diterbitkanlah SHGB No 207/Ciloto atas nama Penggugat / Lasmono dengan sifat-sifat antara lain:

 Tanggal berakhirnya hak 07-01-2033  Asal hak: Tanah Negara Bekas HGB No 164/Ciloto  Surat Ukur tanggal 17-09-1996 No. 109/1996  Luas 5.965m² (lima ribu sembilan ratus enam puluh lima meter persegi) Berdasar fakta-fakta yuridis yang dijelaskan diatas, status hak Penggugat atas tanah SHGB No 207/Ciloto jelas dan terang benderang. FAKTA-FAKTA PMH YANG DILAKUKAN TERGUGAT DAN PARA TERGUGAT 6. Fakta-fakta PMH yang dilakukan Tergugat atas tanah SHGB No 207/Ciloto, dapat dijelaskan sebagai berikut: 6.1. Pada tanggal 2 September 2012, Tergugat telah mendirikan bangunan BBPK CILOTO diatas tanah Hak Pakai No. 32/Ciloto dan Hak Pakai tersebut menurut Tergugat adalah atas nama Tergugat. Sehingga menurut


Tergugat pada prinsipnya, pendirian bangunan BBPK Ciloto tersebut adalah sah-sah saja. 6.2. Akan tetapi ternyata, meskipun menurut Tergugat bangunan BBPK yang didirikannya berada diatas sebagian tanah Hak Pakai No. 43/Ciloto, namun ternyata secara objektif dan konkrit, bangunan BBPK yang didirikan Tergugat tersebut berada di atas tanah SHGB No 207/Ciloto. 6.3. Adapun luas tanah SHGB No 207/Ciloto yang diambil dan didirikan bangunan BBPK Ciloto diatasnya oleh Tergugat adalah seluas 500m². 6.4. Atas tindakan Tergugat mendirikan bangunan BBPK Ciloto diatas sebagian tanah SHGB No. 207/Ciloto, Penggugat telah menanyakan hal itu kepada Tergugat

pada

tanggal

10

September

2012,

melalui

Surat

No.

028/Las/IX/2012 yang ditujukan langsung kepada BBPK Ciloto (P-4). 

Namun Tergugat hanya menjawab dan memberi penjelasan melalui telepon, dan



hanya mengirimkan photocopy Sertifikat Hak Pakai No 43/Ciloto tahun 2008 atas nama BBPK (P-4).

6.5. Atas inisiatif Turut Tergugat I / Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur telah pernah diadakan dua kali pertemuan guna mencari penyelesaian secara musyawarah, yakni: 1. Pada tanggal 11 Desember 2012 di Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur (P-5); 2. Pada tanggal 04 April 2013 di Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur (P-6). Akan tetapi pertemuan itu tidak mencapai suatu kesepakatan penyelesaian apapun. 7.

Fakta-fakta keterkaitan Turut Tergugat I dalam tindakan PMH yang dilakukan Tergugat yang terpenting diantaranya sebagai berikut: 7.1. Baik karena kesengajaan atau karena kelalaiannya, Turut Tergugat I sebagai pejabat dan instansi yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan mengawasi pemberian dan peruntukan hak atas tanah, telah ternyata membiarkan terjadinya pemberian HAK TUMPANG TINDIH diantara SHGB No 207/Ciloto atas nama Penggugat/Lasmono dengan sertifikat HAK PAKAI No 43/Ciloto atas nama Departemen Kesehatan RI Cq. BBPK Ciloto. 7.2. Respon mengenai kelalaian dan keteledoran adanya tumpang tindih diantara SHGB No 207/Ciloto atas nama Penggugat dengan Sertifikat Hak Pakai No 43/Ciloto atas nama BBPK Ciloto itupun baru diungkapkan oleh Turut Tergugat I dalam Suratnya tanggal 05 November 2012, setelah Putusan.No.13/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 5 dari 34 hal

Penggugat mengajukan keberatan kepada Turut Tergugat I sebanyak dua kali, yakni: 1. Tanggal 26 September 2012: No 032/Las/IX/2012 (P-7) 2. Tanggal 22 Oktober 2012: No 034/Las/X/2012 (P-8) Dalam kedua surat tersebut, Penggugat menyampaikan keberatan kepada Turut Tergugat I tentang berdirinya bangunan yang didirikan BBPK Ciloto diatas tanah Penggugat SHGB No 207/Ciloto. Akan tetapi jawaban dan tanggapan yang diperoleh Penggugat dari Turut Tergugat I hanya sekedar menyampaikan gambaran secara lisan yang berbunyi : “...diperkirakan tumpang tindih diantara kedua sertifikat tersebut...” 7.3. Satu segi, Penggugat sangat menghargai upaya Turut Tergugat I mengundang sebanyak dua kali semua pihak yang dianggap terlibat dan mempunyai kepentingan atas permasalahan tersebut. Namun, sangat disayangkan, jerih payah itu tidak menghasilkan penyelesaian yang diharapkan. 8. Fakta-fakta keterkaitan Turut Tergugat II dalam tindakan PMH yang dilakukan Tergugat, dapat dijelaskan sebagai berikut: 8.1. Keterkaitan

atau

PELAYANAN

keterlibatan

PERIJINAN

utama

Turut

TERPADU

DAN

Tergugat

II

/

BADAN

PENANAMAN

MODAL

(BPPTPM) Kabupaten Cianjur, menyangkut dengan tindakan maupun pelayanan yang diberikannya kepada BBPK Ciloto menyangkut dengan “proses perijinan” pembangunan BBPK Ciloto. 8.2. Pada tanggal 21 September 2012 dengan Surat No. 031/Las/IX/2012 (P-6), Penggugat telah menyampaikan “keberatan” kepada Turut Tergugat II atas bangunan BBPK Ciloto yang sebagian diatas tanah Penggugat SHKB No 207/Ciloto. 

Menurut informasi yang diperoleh dari para pekerja bangunan di lokasi, bahwa pembangunan BBPK tersebut telah mendapat izin dari Turut Tergugat II,



Padahal bangunan BBPK yang didirikan oleh BBPK Ciloto, berada diatas tanah SHGB No 207/Ciloto atas nama Penggugat.

8.3. Memang atas keberatan itu, Turut Tergugat II memberi penjelasan dalam Surat No 503/243/BPPTPM tanggal 27 September 2012 (P-9), bahwa kegiatan pembangunan BBPK yang dilakukan BBPK Ciloto perijinannya “sedang dalam proses”. 8.4. Terlepas

dari

penjelasan

Turut

Tergugat

II

bahwa

“perijinan”

pembangunan BBPK tersebut “sedang dalam proses”, namun sampai Putusan.No.13/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 6 dari 34 hal

sekarang tidak ada suatu keseriusan / kesungguhan Turut Tergugat II untuk mencegah atau menunda kelanjutan pembangunan. Padahal Turut Tergugat II oleh peraturan perundang-undangan merupakan aparatur atau instansi yang diberi tugas dan wewenang memberi ijin pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 9.

Bertitik tolak dari fakta-fakta yang Penggugat jelaskan diatas, Penggugat dapat menunjukkan apa saja dan sejauh mana tindakan PMH yang dilakukan Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam perkara ini. Oleh karena itu, berdasar gugatan ini, cukup dasar alasan yuridis bagi Penggugat untuk menuntut pertanggung jawaban hukum terutama kepada Tergugat atas kerugian dan penderitaan yang Penggugat alami atas PMH yang dilakukan Tergugat dan Para Turut Tergugat. PEMULIHAN HUKUM YANG PENGGUGAT TUNTUT

10. Sebagaimana yang Penggugat dalilkan diatas, posita pokok gugatan adalah PMH yang dilakukan Tergugat dan Para Turut Tergugat atas tanah SHGB No 207/Ciloto atas nama Penggugat. Berarti, menurut hukum “pemulihan hukum” yang dapat Penggugat tuntut terutama kepada Tergugat, bertitik tolak hal-hal yang dibenarkan Pasal 1365 KUH Perdata seperti yang dijelaskan dibawah ini. 10.1. Menuntut pemulihan tanah SHGB No 207/Ciloto kedalam keadaan semula dengan jalan “membongkar” dan “mengosongkan” bangunan apa saja pun yang didirikan Tergugat di atasnya. Oleh karena tindakan Tergugat mendirikan bangunan BBPK diatas tanah Penggugat TANPA HAK (ZONDER RECHT, WITHOUT RIGHT) dan SECARA

MELAWAN

HUKUM

(WEDERRECHTELIJK

/

VONRECHTMATIG, VIOLATION OF LAW), maka pemulihan pokok yang harus dibebankan kepada Tergugat adalah: 1. Membongkar dan mengosongkan segala bangunan apa saja yang didirikan Tergugat diatasnya, 2. Mengembalikan dan menyerahkan penguasaan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa syarat. 10.2. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi (schadever-goeding, damages) kepada Penggugat yang komponennya terdiri dari: 1. Ganti rugi materiil (materiele schade, material damages) atas segala biaya yang Penggugat keluarkan dalam pengurusan pemulihan hak ini, i.

biaya transportasi sebesar Rp 20.000.000,-

ii. biaya Pengacara / Kuasa Hukum sebesar Rp 150.000.000,iii. keuntungan yang diharapkan (lucrum cesaans) sekiranya tanah itu disewakan, sebesar Rp 30.000.000/tahun Putusan.No.13/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 7 dari 34 hal

2. Ganti rugi imateriil (immateriele schade, immaterial damages) atas segala kesusahan dan penderitaan batin yang Penggugat alami atas tindakan penguasaan tanpa hak yang dilakukan Tergugat, sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 11. Demikian bentuk-bentuk pemulihan hukum yang Penggugat tuntut ditegakkan kepada Tergugat. Sedang kepada Para Turut Tergugat, pemulihan hukum yang Penggugat tuntut agar mereka dihukum untuk menaati putusan. GUGATAN PROVISI 12. Untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar kepada Penggugat, beralasan berdasar Pasal 180 HIR untuk “MELARANG” Tergugat dan Turut Tergugat II melakukan “tindakan sementara” (interim measure) selama proses pemeriksaan pokok perkara berlangsung. 13. Melarang Tergugat dan Turut Tergugat II melakukan tindakan sementara yang berada di luar materi / substansi pokok perkara dianggap sangat urgen dan relevan dalam perkara ini, yang terdiri dari: 1. Melarang Tergugat untuk melanjutkan kegiatan pembangunan dan pekerjaan apa saja pun diatas tanah SHGB No 2017/Ciloto 2. Melarang Tergugat untuk mengalihkan tanah terperkara kepada siapapun, 3. Melarang Turut Tegugat II untuk menerbitkan / mengeluarkan izin atas pembangunan BBPK diatas tanah SHGB No 207/Ciloto, 4. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat II untuk membayar uang denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari apabila melanggar Putusan Provisi tersebut. PERMINTAAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) 14. Selanjutnya, sesuai dengan hak yang diberikan Pasal 227 HIR, Penggugat juga menuntut kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk “meletakkan sita jaminan” diatas tanah terperkara dan diatas harta kekayaan Tergugat. 14.1. Diletakkannya sita jaminan diatas tanah terperkara untuk menghindari kemungkinan

Tergugat

mengosongkan

atau

menjaminkan

tanah

terperkara, 14.2. Sedang urgensi dan relevansinya sita jaminan diletakkan diatas harta kekayaan Tergugat, bertujuan untuk menjamin pembayaran ganti rugi materiil dan imateriil yang Penggugat tuntut apabila putusan nanti berkekuatan hukum tetap. Adapun objek sita terhadap harta kekayaan Tergugat,


Sebuah bangunan yang berdiri di atas tanah Hak Pakai No.43/Ciloto, terletak di Jl. Raya Puncak atas nama Tergugat (Departemen Kesehatan Republik Indonesia CQ Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Ciloto. KESIMPULAN DAN PETITUM GUGATAN 15. Gugatan Penggugat memenuhi semua syarat formiil baik yang menyangkut kompetensi, khususnya kompetensi relatif. Juga tidak mengandung cacat “error in persona” baik yang berbentuk diskualifikasi maupun plurium litis consortium. Gugatan juga jelas dan terang (een deugdelijk en bepalde conclusi) sehingga tidak mengandung cacat obscuur libel. 16. Gugatan juga didasarkan pada fakta-fakta yang mendukung kebenaran dalil pokok gugatan PMH yang diajukan. Oleh karena itu cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat serta Para Tergugat untuk hadir pada persidangan Pengadilan yang ditentukan untuk itu. Selanjutnya, supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sesuai dengan PETITUM gugatan berikut. DALAM PROVISI “Mengabulkan dan Menguatkan Putusan Provisi” DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat, 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan, 3. Menyatakan tanah SHGB No. 207/Ciloto sah atas nama Penggugat, oleh karena itu Penggugat adalah pemegang Hak Guna Bangunan yang sah atas tanah SHGB No 207/Ciloto tersebut, 4. Menyatakan Tergugat dan Para Turut Tergugat melakukan tindakan PMH atas penguasaan

tanah

SHGB

No

207/Ciloto,

khususnya

tindakan

Tergugat

mendirikan bangunan BBPK Ciloto diatas tanah SHGB No. 207/Ciloto milik Penggugat adalah PMH karena dilakukan tanpa setahu, seizin, maupun persetujuan dari Penggugat, 5. Menghukum Tergugat untuk membongkar dan menyingkirkan segala bentuk bangunan apa saja pun diatas tanah SHGB No 207/Ciloto, 6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dalam keadaan kosong secara baik dan tanpa syarat tanah yang dikuasai dan diusahakannya dalam kawasan SHGB No 207/Ciloto, 7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar: 7.1. Ganti rugi materiil sebesar Rp 200.000.000,- dan, 7.2. Ganti rugi imateriil sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) 8.

Menghukum Para Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan tersebut, Putusan.No.13/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 9 dari 34 hal

9.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam semua tingkat peradilan. Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan

pembacaan surat gugatan dan pihak Penggugat menerangkan ada perubahan atas surat gugatan tersebut sebagai berikut : No

Halaman/Poin Semula Tertulis

4 Poin 4.2 1

………….SHGB

Seharusnya

No.

207

Hak

Penggugat

Milik Dengan

batas-

batas

sebagai

berikut : * Sebelah Utara : Tanah Negara & Jl.Raya Puncak. * Sebelah Selatan : Jl. Raya Lembah Hijau.

* Sebelah Barat : SHM No.54 * Sebelah Timur : Tanah

milik

H.Junaedi.&

atau

rumah/villa penduduk. 2

4 Poin 4.1 dan ………….Menguasai 4.2

tanah

SHGB Menguasai

No.207/Ciloto

“sebagian”

tanah

SHGB No.207/Ciloto. 3

6 Poin 6.2 dan ………….Bangunan BBPK yang didirikan Bangunan 6.4

Tergugat berada diatas tanah SHGB No.207/ yang Ciloto.

BBPK didirikan

Tergugat

berada

diatas

“sebagian”

tanah

SHGB

No.207/Ciloto. 4

13 Poin 4

………...Menyatakan Tergugat

Tergugat

dan

Para Menyatakan Tergugat dan Para Turut Tergugat.


5

2

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal beralamat di Jl. Selamet Riyadi No.3 Cianjur (Turut Tergugat II)

BadanPelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal beralamat di Jl. Raya Bandung No.3 Cianjur (Turut Tergugat II)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II

memberikan jawaban pada pokoknya sebagai

berikut : TERGUGAT ; Yang bertanda tangan di bawah ini, kuasa dari dan sebagai demikian bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Cq. Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto sebagai TERGUGAT berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : HK.04.01/1162/2016 tanggal 15 Maret 2016 dalam Perkara Perdata seperti tersebut di atas sesuai dengan Surat Panggilan Sidang Nomor :06/Pdt.G/2016/PN.Cjr pada

tanggal

24

Februari

2016,

dengan

ini

TERGUGAT

mengajukan

Eksepsi/Jawaban terhadap Gugatan PENGGUGAT, yakni sebagai berikut: 1. DALAM EKSEPSI A. Gugatan Salah Alamat (Error in Persona) Bahwa sebagaimana yang dikemukakan PENGGUGAT pada: -

halaman 3 angka 2 yang menyatakan bahwa “In Casu, objek gugatan adalah sengketa “hak kepemilikan” atas tanah SHGB No. 207/Ciloto atas nama Penggugat berhadapan dengan Hak Pakai Tergugat berdasar Sertifikat Hak Pakai No. 43/Ciloto (SHP No. 43/Ciloto) atas namaTergugat...”

-

halaman 3 angka 3 yang menyatakan bahwa “Lagipula, pihak yang ditariksebagai Tergugat dan Turut Tergugat, semuanya bertempat tinggal atau berkedudukan di wilayah hukum Cianjur:”

Terhadap pendapat yang disampaikan oleh PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT sampaikan bahwa SHP No. 43/Ciloto bukanlah atas namaTERGUGAT, akan tetapi atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Kesehatan, yang beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5Kavling 4-9 Jakarta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Pada Pasal 1 angka 1 dinyatakan “Kementerian Negara yang selanjutnya disebut sebagai Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan”, sedangkan pada Pasal 1 angka 2 dinyatakan bahwa “Menteri Negara yang selanjutnya disebut Menteri adalah Pembantu Presiden yang memimpin Kementerian”. Putusan.No.13/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 11 dari 34 hal

Untuk itu terbukti bahwa gugatan PENGGUGAT salah alamat (Error inPersona) karena gugatan ditujukan kepada pihak yang bukan sebagai pemegang hak pada SHP 43/Ciloto. B. Gugatan PENGGUGAT Kurang Pihak (Exceptie Plurium Litis Consortium) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu : -

Nomor : 2752 K/Pdt/1983 tanggal 12 Desember 1948 menyatakan bahwa “Secara

formil

harus

ikut

digugat

pihak

ketiga

dari siapa

tanah

terperkaradiperoleh Tergugat”, dan -

Nomor 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 menyebutkan bahwa “Agartidak cacat hukum yaitu kurang pihak (plurium litis consortium) maka orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat.”

Maka sudah seharusnya R. Sukirman Hadikirmanto (yang telah memberikan kuasa kepada Muryanto) selaku penjual tanah darat No : C.602 persil 40 seluas± 700 m² terletak di blok Kp. Jomprak RT. 006/03 Desa Ciloto, Kec. Cipanas, Kab. Cianjur yang tercantum dalam buku C. Desa Januari 1979 dengan batas-batas sebagai berikut: - Sebelah Utara : Jalan Raya Puncak - Sebelah Timur : H. Dadang Rukmana M/selokan - Sebelah Selatan : Lasmono Hasomal - Sebelah Barat : Binsar (berdasarkan Surat Keterangan No : 593/306/Pm tanggal Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ciloto dan diketahui Camat Kecamatan Cipanas) yang kemudian diubah menjadi SHP No. 43/Ciloto tanggal 15 Mei 2008 dengan nama pemegang hak Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Kesehatan, ikut dijadikan sebagai pihak TERGUGAT. Berhubung terbukti bahwa R. Sukirman Hadikirmanto (yang telah memberikan kuasa kepada Muryanto) tersebut tidak turut digugat dalam perkara a quo maka terbukti gugatan PENGGUGAT adalah kurang pihak (Exceptie Plurium LitisConsortium). C. Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel) -

Bahwa di dalam gugatannya, PENGGUGAT hanya menyebutkan luas tanah SHGB No. 207/Ciloto atas nama PENGGUGAT seluas 5.965 m² dan batasbatas tanah miliki PENGGUGAT sendiri. PENGGUGAT tidak pernah menyebutkan batas-batas tanah obyek sengketa seluas 500 m² yang diatasnya telah didirikan bangunan BBPK Ciloto yang diklaim PENGGUGAT telah diambil dari tanah SHGB 207/Ciloto milik PENGGUGAT. Apa dasar yang dipakai oleh PENGGUGAT dalam menetapkan luasan tanah 500 m² tersebut? Apakah PENGGUGAT telah melakukan pengukuran sendiri atau hanya Putusan.No.13/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 12 dari 34 hal

berdasarkan

kira-kira

saja?

Apabila

PENGGUGAT

telah

melakukan

pengukuran sendiri, maka terhadap hal tersebut, PENGGUGAT dapat dikenakan Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), yaitu: “Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lima sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Karena sampai saat ini Menteri Kesehatan selaku pemegang hak atas SHP No.43/Ciloto tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun juga untuk memasuki tanah SHP No. 43/Ciloto dimana terdapat bangunan BBPK Ciloto berada dalam rangka melakukan pengukuran tanah. -

Bahwa sebagaimana PENGGUGAT sampaikan dalam gugatannya halaman 4. angka 4.2 “…yang terletak di Jl. Raya Puncak tepatnya sebelah utara dari keseluruhan tanah SHGB nomor 207/Ciloto”, terlihat bahwa jelas-jelas PENGGUGAT telah mengakui bahwa bangunan BBPK Ciloto berada diluar/tidak masuk dalam SHGB No. 207/Ciloto atas nama PENGGUGAT. Dengan bukti-bukti sebagaimana diatas, jelas terlihat bahwa gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (Obscuur libel) dalam menentukan obyek sengketa. Untuk itu TERGUGAT mohon kepada Mejelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo di Pengadilan Negeri Cianjur untuk menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

2. POKOK PERKARA a. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam EKSEPSI mohon dianggap merupakan bagian dan karenanya mohon dianggap telah diulangi pula DALAMPOKOK PERKARA. b. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui demi keuntungan TERGUGAT. c. Bahwa

sebagaimana

yang

dikemukakan

oleh

PENGGUGAT

dalam

gugatannya pada halaman 4 angka 4.1 “Tindakan PMH yang dilakukan Tergugat: “menguasai dan mengusahai sebagian tanah HGB Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat HGB No. 207/Ciloto (SHGB No.207) (P-1)” Dapat TERGUGAT sampaikan bahwa gugatan PENGGUGAT jelas-jelas keliru dan tidak berdasar karena bangunan gedung BBPK Ciloto tidaklah berdiri diatas tanah SHGB No. 207/Ciloto milik PENGGUGAT, melainkan berdiri Putusan.No.13/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 13 dari 34 hal

diatas tanah SHP No. 43/Ciloto seluas 700 m² milik Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Kesehatan, yang perolehannya telah dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan. Adapun kedudukan TERGUGAT merupakan kepala satuan kerja di lingkup kerja pemegang hak SHP No. 43/Ciloto. Adapun berdasarkan Surat Ukur No. 109/Ciloto/1996 dalam SHGB No.207/Ciloto atas nama PENGGUGAT tertulis Peta Ciputri, Nomor Peta pendaftaran: - , Lembar 04, Kotak C-D/5-6-7. Sedangkan dalam Surat Ukur Nomor : 145/Ciloto/2008 dalam SHP No.43/Ciloto atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Kesehatan tertulis Peta: Pendaftaran, Nomor Peta Pendaftaran: 40.2-380-8006, Lembar : -, Kotak D-1. Berdasarkan fakta hukum di atas, maka jelas terlihat bahwa kedua sertifikat tanah tersebut masing-masing menempati persil yang berbeda dan tidak tumpang tindih. Dari aspek perolehan, SHGB No. 207/Ciloto atas nama PENGGUGAT berasal dari SHGB No. 164/Ciloto. Sedangkan perolehan SHP No. 43/Ciloto atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Kesehatan berasal dari girik No. C.602.P.40 D.I. Bahwa berdasarkan Ijin Mendirikan Bangunan Nomor: 648/PIMB-62/PU/1993 tanggal 5 Mei 1993 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah TK. II Cianjur, menyatakan bahwa Bupati Kepala Daerah TK. II Cianjur telah memberikan ijin mendirikan bangunan kepada Sukirman yang terletak di Kp. Jemprak RT. 06/RW 03, Desa Ciloto, Kec. Pacet, Kab. Daerah Tingkat II Cianjur. Sementara Surat Ukur No. 109/Ciloto/1996 dalam SHGB No. 207/Ciloto milik PENGGUGAT dibuat pada tahun 1996. Hal tersebut membuktikan bahwa R. Sukirman Hadikisworo lebih dahulu menempati tanah tersebut dari pada TERGUGAT. Selain

itu,

apabila

dilihat

dari

Gambar

pada

Surat

Ukur

No:

145/Ciloto/2008pada SHP No. 43/Ciloto tampak jelas, tegas, dan terang benderang bahwa tanah seluas 700 m² yang diatasnya berdiri bangunan BBPK Ciloto berada diluar SHGB No. 207/Ciloto milik PENGGUGAT. Adapun proses penerbitan SHP No. 43/Ciloto atas nama pemegang hak Pemerintah Republik

Indonesia

Cq.

Kementerian

Kesehatan,

dapat

TERGUGAT

sampaikan sebagai berikut: -

Berdasarkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor: 648/PIMB-62/PU/1993 tanggal 5 Mei 1993 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah TK. II Cianjur, menyatakan bahwa Bupati Kepala Daerah TK. II Cianjur telah memberikan ijin


mendirikan bangunan kepada Sukirman yang terletak di Kp. Jemprak RT. 06/RW 03, Desa Ciloto, Kec. Pacet, Kab. Daerah Tingkat II Cianjur. -

Bahwa berdasarkan surat Pengumuman No: 630/1069/KP/1995 tanggal 17 Oktober 1995 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur dan Kepala Desa Ciloto, R. Soekirman telah mengajukan permohonan penegasan/pendaftaran tanah nomor persil C.602 terletak di Ciloto.

-

Berdasarkan Surat Pernyataan Kepemilikan bulan Desember 2007 yang dibuat oleh R. Sukirman Hadikirmanto, diketahui oleh Kepala Desa Ciloto, menyatakan bahwa R. Sukirman Hadikirmanto adalah pemilik tanah seluas ± 700 m² terletak di blok Jemprak, Desa Ciloto, Kec. Cipanas, Kab. Cianjur No. 602 Persil 40 Kls. I dengan batas-batas:

-



Utara : J. Raya/Jl. Propinsi



Timur : H. Dadang R. M/Selokan



Selatan : Lasmono Hasomal



Barat : Dr. Binsar

Berdasarkan Surat Keterangan No: 593/306/Pm bulan Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ciloto dan diketahui oleh Camat Cipanas, yang menyatakan bahwa R. Sukirman Hadikirmanto adalah pemilik tanah darat No : C.602 persil 40 seluas ±700 m² terletak di blok Kp. Jomprak, RT.006/03 Desa Ciloto, Kec. Cipanas, Kab. Cianjur yang tercantum dalam buku C. Desa Januari 1979 dengan batas-batas sebagai berikut:

-



Sebelah Utara : Jalan Raya Puncak



Sebelah Timur : H. Dadang Rukmana M/selokan



Sebelah Selatan : Lasmono Hasomal



Sebelah Barat : Binsar

Berdasarkan

Surat Kuasa tanggal 3

Desember 2007,

R. Sukirman

menguasakan sepenuhnya kepada Muryanto untuk mengadakan transaksi jual tanah yang berlokasi di Desa Ciloto. -

Berdasarkan Surat Pernyataan/Persetujuan Para Ahli Waris (Anak Kandung) yang diketahui oleh Kepala Desa Ciloto, menyatakan bahwa para ahli waris (anak kandung) dari R. Sukirman Hadikirmanto menyatakan dan menyetujui untuk melepas/menjual sebidang tanah darat berikut turutannya yang terletak di Blok Kp. Jemprak RT.006/03 Desa Ciloto, Kec. Cipanas,Kab. Cianjur dengan nomor persil 40 Kls. I letter C 602 luas ±700 m² dan obyek tersebut masih hak/atas nama R. Sukirman Hadikirmanto.

-

Berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 11 Desember 2007 yang diketahui oleh PPK BBPK Ciloto dan disaksikan oleh Kepala Desa Ciloto, Sekretaris Desa Ciloto, dan Camat Cipanas, menyatakan bahwa Muryanto telah Putusan.No.13/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 15 dari 34 hal

melepaskan sebidang tanah darat Hak Milik Adat No: C602 / Persil 40.KLI kepada Amarullah, S.IP selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah untuk BBPK Ciloto. Perlu diketahui bahwa sejak terjadinya proses jual beli dan telah dilakukan pelepasan hak dari Muryanto (penerima kuasa dari R. Sukirman Hadikisworo) kepada TERGUGAT Cq. Ketua Panitia Pengadaan Tanah untuk BBPK Ciloto, telah dilakukan pengamanan oleh BBPK Ciloto dengan memasang papan nama yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Kementerian Kesehatan. Selama kurun waktu 4 (empat) tahun yaitu mulai tanah tersebut menjadi milik Kementerian Kesehatan pada tanggal 11 Desember 2007 sampai dengan tahun 2011, tidak ada pihak manapun yang menyatakan dan mengaku sebagai pemilik tanah tersebut. Bahkan pada saat proses penerbitan SHP No.43/Ciloto oleh Kantor Pertanahan BPN Kab. Cianjur sesuai dengan SOP penerbitan sertifikat, telah diumumkan selama 2 (dua) bulan dan selama itu pula tidak ada pihak manapun yang keberatan dan mengklaim sebagai pemilik tanah tersebut. d. Bahwa

sebagaimana

yang

dikemukakan

oleh

PENGGUGAT

dalam

gugatannya pada halaman 4 angka 4.3 “Penguasaan dan pengusahaan berupa membangun BBPK Ciloto diatas tanah SHGB No. 207 tersebut tanpa setahu, seizin dan juga tanpa persetujuan dari Penggugat sebagai pemegang SHGB No. 207/Ciloto.” Terhadap hal tersebut dapat TERGUGAT sampaikan bahwa BBPK Ciloto tidak perlu dan tidak memiliki kewajiban untuk memberi tahu, meminta izin, dan meminta persetujuan dari PENGGUGAT dalam membangun bangunan BBPK Ciloto karena bangunan BBPK Ciloto jelas-jelas dibangun diatas tanah SHP No.43/Ciloto. Dalam membangun gedung BBPK Ciloto tersebut, TERGUGAT hanya memiliki kewajiban untuk memberi tahu, meminta izin, dan meminta persetujuan dari Menteri Kesehatan selaku pemegang hak atas SHP No. 43/Ciloto. e. Berdasarkan argumentasi PENGGUGAT pada halaman 5 angka 4.4 “Juga Penggugat tidak ada dan tidak pernah memberikan, menjual, menukarkan, atau menghibahkan tanah dimaksud kepada Tergugat.” Bahwa terhadap dalil gugatan PENGGUGAT tersebut dapat TERGUGAT tanggapi bahwa benar PENGGUGAT tidak ada dan tidak pernah memberikan, menjual,

menukarkan

atau

menghibahkan

tanah

dimaksud

kepada

TERGUGAT, karena TERGUGAT tidak pernah menerima pemberian, membeli, menukarkan, atau menerima hibah tanah dari PENGGUGAT. Antara Putusan.No.13/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 16 dari 34 hal

PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah terjadi hubungan hukum dalam bentuk apapun. f. Terhadap argumentasi PENGGUGAT pada: -

Halaman 6 angka 6.1 “Pada tanggal 2 September 2012, Tergugat telah mendirikan bangunan BBPK Ciloto diatas tanah Hak Pakai No. 32/Cilotodan…” Dapat TERGUGAT sampaikan bahwa bangunan BBPK Ciloto dibangun diatas tanah SHP No. 43/Ciloto dengan nama pemegang hak Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Kesehatan, dan bukan diatas tanah Hak Pakai No. 32/Ciloto. Dari pernyataan

PENGGUGAT

didalam

gugatannya

tersebut

jelas

PENGGUGAT telah mengada-ada, memberikan keterangan yang menyesatkan dan tidak berdasar. -

Apabila dihubungkan dengan pernyataan PENGGUGAT pada halaman 6 angka 6.2 yaitu “Akan tetapi ternyata, meskipun menurut Tergugat bangunan BBPK yang didirikannya berada diatas tanah Hak Pakai Nomor 43/Ciloto,….”dan gambar peta pada gugatan halaman 4 yang tertulis HP 34, maka terlihat bahwa PENGGUGAT tidak konsisten dalam menyusun gugatan.

-

Halaman 5 angka 5.2 “dituangkan dalam Akta Jual Beli No. 16/2003 (AJB No.16/2003) tanggal 25-2-2003,…”

Dalam SHGB No. 207/Ciloto pada halaman Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan, dan Pencatatan Lainnya tertulis bahwa jual beli berdasar akta Jual Beli No. 16/2003 tanggal 21-2-2003, sementara didalam gugatan PENGGUGAT tertulis tanggal 25-2-2003. Disini jelas terlihat bahwa gugatan PENGGUGATdibuat secara sembrono, mengada-ada, dan tidak berdasarkan fakta. Dengan PENGGUGAT telah mengada-ada, memberikan keterangan yang menyesatkan, tidak mendasar, tidak konsisten, dan sembrono dalam menyusun Gugatan maka TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang mememeriksa perkara a quo untuk menolak Gugatan PENGGUGAT seluruhnya. g. Bahwa

sebagaimana

yang

dikemukakan

oleh

PENGGUGAT

dalam

gugatannya pada halaman dalam halaman 6 angka 6.3 “Adapun luas tanah SHGB No.207/Ciloto yang diambil dan didirikan bangunan BBPK Ciloto diatasnya olehTergugat adalah seluas 500m²” Terhadap argumentasi PENGGUGAT tersebut dapat TERGUGAT jelaskan bahwa TERGUGAT tidak mengambil tanah PENGGUGAT dan mendirikan bangunan BBPK Ciloto diatas tanah SHGB No. 207/Ciloto milik PENGGUGAT Putusan.No.13/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 17 dari 34 hal

seluas 500 m², melainkan bangunan BBPK Ciloto tersebut dibangun diatas tanah SHP No. 43/Ciloto seluas 700 m2 dengan nama pemegang hak Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Kesehatan. PENGGUGAT dalam menentukan luasan tanah seluas 500 m2 tidak berdasar. h. Berdasarkan gugatan PENGGUGAT pada halaman 10 angka 10 dan 10.1 dapat TERGUGAT sampaikan bahwa ketika seseorang/badan hukum dituduh melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365KUHPerdata haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 1. Adanya suatu perbuatan. 2. Perbuatan tersebut melawan hukum. 3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku. 4. Adanya kerugian bagi pihak korban. 5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan-perbuatan dengan kerugian. Dari unsur-unsur tersebut diatas juga melihat fakta-fakta hukum yang telah TERGUGAT sampaikan, terbukti secara jelas bahwa TERGUGAT adalah bukan pelaku yang menimbulkan kerugian terhadap PENGGUGAT, sehingga tidak ada kewajiban kepada TERGUGAT untuk melakukan perbuatan/tindakan sebagaimana diminta oleh PENGGUGAT. i.

Terhadap apa yang disampaikan PENGGUGAT dalam gugatannya halaman 10 bersambung ke halaman 11 angka 10.2 dapat TERGUGAT sampaikan bahwa menurut Prof. Dr. Rosa Agustina, SH, MH dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, menyatakan bahwa kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum menurut KUHPerdata, Pemohon dapat meminta kepada si pelaku untuk mengganti: - kerugian yang nyata telah dideritanya (Materil), maupun - keuntungan yang akan diperoleh di kemudian hari (Immateril). Apabila dihubungkan dengan gugatan PENGGUGAT, maka terlihat bahwa PENGGUGAT tidak bisa menentukan mana yang masuk kedalam ganti rugi materiil maupun ganti rugi imateriil. Kerugian materiil adalah kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita, sedangkan rincian yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam ganti rugi materiil juga mencantumkan perincian mengenai keuntungan yang diharapkan, yang seharusnya masuk kedalam kerugian immateriil. Atas hal tersebut diatas argumentasi yang disampaikan oleh PENGGUGAT sangatlah mengada-ada dan tidak berdasar. Dan karena TERGUGAT tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim menolak tuntutan PENGGUGAT, baik kerugian materiil maupun immaterial seluruhnya.


Terhadap gugatan Provisi sebagaimana yang diajukan PENGGUGAT dalam gugatannya pada halaman 11 bersambung ke halaman 12, kembali TERGUGAT sampaikan bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah TERGUGATdiuraikan TERGUGAT diatas, terbukti secara jelas bahwa TERGUGAT tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, seingga tidak ada dasar bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan Provisi. Untuk itu TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Provisi dari PENGGUGAT. j. Terkait dengan permintaan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diajukan PENGGUGAT pada halaman 12, dapat TERGUGAT sampaikan bahwa karena dari uraian TERGUGAT di atas, terbukti TERGUGAT tidak melakukan perbuatan

melawan

hukum

sebagaimana

yang

dituduhkan

oleh

PENGGUGAT, maka adalah tidak beralasan menurut hukum permohonan PENGGUGAT agar Pengadilan Negeri Cianjur menetapkan sita jaminan terhadap sebuah bangunan yang berdiri diatas tanah Hak Pakai No. 43/Ciloto. Disamping itu, selain tidak ada alasan menurut hukum untuk melakukan sita jaminan dimaksud, bangunan yang berdiri diatas tanah Hak pakai No. 43/Ciloto adalah milik/kekayaan Negara yang menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kekayaan milik Negara tidak boleh disita dengan alasan apapun. - Pasal 45 ayat (1) menyebutkan: “Barang milik Negara/daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintah Negara/daerah tidak dapat dipindahtangankan” - Pasal 45 ayat (2) menyebutkan: “Pemindahtanganan barang milik Negara/daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD” - Pasal 50 huruf c dan huruf d menyebutkan: “Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap: c. Barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi maupun pada pihak ketiga; d. Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;” Justru permintaan PENGGUGAT untuk meletakkan sita jaminan atas bangunan yang berdiri di atas tanah Hak Pakai No. 43/Ciloto menunjukkan bahwa sebenarnya PENGGUGAT mengakui bahwa bangunan BBPK Ciloto beradadi dalam SHP No. 43/Ciloto dengan nama pemegang hak Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Kesehatan, dan tidak berada di SHGB No. 207/Ciloto atas nama PENGGUGAT. Putusan.No.13/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 19 dari 34 hal

Demikian pula tidak ada alasan menurut hukum untuk menuntut sita jaminan dari TERGUGAT karena sama sekali tidak ada bukti TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan PENGGUGAT tersebut harus ditolak dan dikesampingkan seluruhnya. Berdasarkan uraian - uraian tersebut di atas, terbukti bahwa tidak benar TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang sebagaimana dituduhkan oleh PENGGUGAT. Oleh karena itu, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di Pengadilan Negeri Cianjur berkenan untuk menyatakan menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima. Untuk itu TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di Pengadilan Negeri Cianjur agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : MENGADILI: I. DALAM EKSEPSI 1. Menyatakan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya; 2. Menyatakan menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidak tidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima. II. DALAM POKOK PERKARA 1. Menyatakan menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima; 2. Menyatakan tidak benar TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH); 3. Menyatakan menolak sita jaminan terhadap sebuah bangunan yang berdiri diatas tanah Hak pakai No. 43/Ciloto; 4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara. III. DALAM PROVISI Menyatakan menolak Gugatan Provisi Penggugat Demikian JAWABAN ini diajukan, dengan harapan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo di Pengadilan Negeri Cianjur berkenan mengabulkan seluruh permohonan - permohonan TERGUGAT. Namun jika Majelis Hakim berkesimpulan lain, maka TERGUGAT agar dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Atas terkabulnya permohonan - permohonan tersebut di atas, TERGUGAT menyampaikan terima kasih. TURUT TERGUGAT I ; Dengan Hormat, Putusan.No.13/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 20 dari 34 hal

Bapak Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota yang kami hormati, perkenankanlah kami: 1. Yudi Khaedar, S.Sos, MH 2. Victor Hamonangan, SH Bertindak

berdasarkan

Surat

Kuasa

tanggal

02

Maret

2016

No.213/14.32.03/111/2016, oleh karenanya sah dan bertindak selaku demikian untuk dan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur selanjutnya disebut Turut Tergugat 1, dengan ini mengajukan lawaban atas gugatan tersebut sebagai berikut : DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa Turut Tergugat 1 menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, 2. kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Turut Tergugat 1 3. Bahwa benar Turut Tergugat 1 telah menerbitkan : Sertipikat Hak Pakai No.43/Ciloto, Surat Ukur tanggal 07-05-2008 No.145/2008 luas 700 m2 atas nama Departemen Kesehatan Republik Indonesia Cq Balai Besar Pelatihan Kesehatan ( BPPK ) Ciloto, dengan riwayat sebagai berikut: - Diterbitkan Sertipikat Hak Pakai No 42/Ciloto tanggal 15-05-2008, berasal dari Pemberian Hak, asal dari Tanah Bekas Milik Adat C. Nomor 602 Persil No. 40 D.l tercatat atas nama Departemen Kesehatan Republik Indonesia Cq Balai Besar Pelatihan Kesehatan ( BPPK ) Ciloto. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.06/2010 mengenai Sertipikat pengganti berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri Agraria/Ka.BPN No.03 Tahun 1997, sehubungan dengan terjadinya kebakaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur, maka diterbitkan kembali Sertipikat Hak Pakai No.43/Ciloto dengan Berita Acara Penelitian Sertipikat Untuk Penggantian Buku Tanah dan Surat Ukur/Gambar Situasi No.2512/BA- 32.03/VI11/2010 tanggal 13 Agustus 2012. - Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 tahun 2009 tanggal 18-11-2009 tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara berupa tanah, tanggal 05-03-2013 Hak Pakai No 43/Ciloto berubah menjadi PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTRIAN KESEHATAN. Bahwa sehubungan dengan terjadinya kebakaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 207/Ciloto atas nama LASMONO berdasarkan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur belum dilaksanakan Pemulihan data berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 tentang Penanganan Putusan.No.13/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 21 dari 34 hal

Bencana dan Pengembalian Hak Hak Masyarakat atas Aset Tanah di Wilayah Bencana. 4. Bahwa penerbitan Sertipikat aquo telah ditempuh sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku, sedangkan mengenai data-data yang disampaikan pemohon suatu hak atas tanah Turut Tergugat 1 tidak diberikan kewenangan untuk menguji materiil. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon dengan hormat agar kiranya Majelis Hakim yangmenangani perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menolak gugatan untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan dari penggugat tidak dapat diterima 2. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini 3. Demikian jawaban Turut Tergugat 1, Apabila Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) TURUT TERGUGAT II ; Dengan Hormat Kami, Tim Pemberi Bantuan Hukum (TPBH) Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur yang beralamat di Jl. Siti Jenab No. 31 Cianjur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Februari 2016 yang telah di daftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Cianjur pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sebagaimana register Nomor W11.U.11.110 HT.07.10/2016, bertindak untuk dan atas nama Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu & Penanaman Modal Kabupaten Cianjur yang telah diposisikan sebagai Turut Tergugat II dalam perkara Nomor 06/PDT/G/2016/PN.CJR, dengan ini hendak menyampaikan

EKSEPSI

DAN

JAWABAN

atas

gugatan

PMH

Nomor

06/PDT/G/2016/PN.CJR tertanggal 15 Februari 2016 sebagaimana telah diperbaiki dengan Perbaikan Gugatan PMH Nomor 06/PDT/G/2016/PN.CJR tertanggal 11 Mei 2016 yang diajukan oleh Penggugat yaitu Sdr. Lasmono melalui Kuasa Hukumnya Maman Suparman, SH dari Law Office M. Suparman, SH & Rekan, sebagai berikut: A. DALAM EKSEPSI: Exceptio Obscuur Libel 1. Ketidaksesuaian antara dalil posita yang satu dengan posita yang Iain dalam gugatan : a. Bahwa pada point 2 halaman 3 dalam Gugatan, Penggugat telah menerangkan “objek gugatan adalah sengketa hak kepemilikan atas tanah SHGB No.2oy/Ciloto atas nama Penggugat berhadapan dengan Hak Pakai Tergugat berdasar sertifikat HAK PAKAI 43/CILOTO atas nama Tergugat.../'. Akan tetapi kemudian pada posita Putusan.No.13/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 22 dari 34 hal

point 4.2 halaman 4 dalam Gugatan Penggugat telah menunjukan suatu gambar dimana pada bagian kanan atas gambar a quo telah ada suatu catatan tangan yang pada intinya menunjukan bahwa :Tanah Hak Pakai yang tumpah tindih dengan tanah SHG Nomor 207/Ciloto adalah HAK PAKAI NO. 34 (HP.34).Namun selanjutnya pada posita point 6.1 halaman 6 dalam gugatan Penggugat justru telah menerangkan bahwa bangunan BBPK Ciloto yang dipermasalahkan Penggugat didirikan di atas tanah HAK PAKAI NOMOR 32/CILOTO. b. Bahwa apabila memperhatikan kepada ketiga dalil posita sebagaimana diuraikan di atas, maka jelas terdapat kontradiksi penyebutan Nomor Sertifikat Hak Pakai atas nama Tergugat yang dipermasalahkan Penggugat, padahal dari penyebutan suatu nomor sertifikat maka secara inklusif telah pula menjelaskan secara pasti suatu letak, batas dan luas atas tanah, sehingga dengan adanya kontradiksi penyebutan nomor sertifikat a quo maka jelas hal tersebut telah menimbulkan ketidaksesuaian antara dalil posita yang satu dengan yang lainnya yang dapat mengakibatkan ketidakjelasan / kaburnya dalil gugatan maupun objek tanah yang dipermasalahkan Penggugat dalam perkara a quo. 2. Ketidakjelasan batas - batas objek tanah yang dipermasalahkan Penggugat: a. Bahwa apabila memperhatikan kepada keseluruhan posita gugatan maupun perbaikan gugatan Nomor 06/PDT/G/2016/PN.CJR, maka pada dasarnya gugatan a quo diajukan sehubungan Penggugat mengklaim telah ada “sebagian tanah" sebagaimana Sertifikat HGB Nomor 207 / Ciloto yang dipakai untuk pembangunan BBPK Ciloto, hal mana apabila memperhatikan kepada posita point 5.3 hal.6 dalam gugatan maka diperoleh suatu keterangan bahwa luas keseluruhan tanah SHGB No.207/Ciloto adalah 5.965 m, sedangkan yang dipakai untuk bangunan BBPK Ciloto adalah seluas 500 m (vide Posita point 6.3 hal.6 dalam gugatan), sehingga dengan demikian maka “sebagian tanah” yang dipermasalahkan oleh Penggugat itu adalah seluas 500 m dan oleh karenanya dalam gugatan perlu diuraikan mengenai batas-batas objek tanah seluas 500 m yang dipermasalahkan oleh Penggugat a quo. b. Bahwa akan tetapi apabila memperhatikan kepada Point 1 dalam Perbaikan gugatannya dihubungkan dengan Gambar sebagaimana Point 4 hal.4 dalam gugatan, maka jelas terlihat bahwa batas-batas tanah yang diuraikan Penggugat seolah menerangkan batas-batas tanah dari keseluruhan tanah sebagaimana Sertifikat HGB Nomor 207/Ciloto,yaitu sbb : Sebelah Utara

: Berbatasan dengan tanah Negara & Jalan Raya Puncak

Sebelah Selatan

: Berbatasan dengan Jln. Raya Lembah Hijau

Sebelah Barat

: Berbatasan dengan SHM No.54


Sebelah Timur

: Berbatasan dengan Tanah milik HJunaedi & rumah / vila pendduduk.

Sedangkan secara logika apabila objek yang dipermasalahkan Penggugat adalah “sebagian dari keseluruhan tanah SHGB No.2Q7/Ciloto (yakni seluas 500 m dari total 5.965 m)” MAKA SUDAH BARANC TENTU DALAM SALAH SATU BATASNYA AKAN MENERANGKAN : “BERBATASAN DENGAN TANAH SHGB 207/CILOTO ITU SENDIRI" namun kenyataannya dalam uraian batas - batas tanah sebagaimana di atas tidak ada satupun yang berbatasan dengan tanah SHGB No.207/Ciloto itu sendiri. c. Bahwa dengan demikian jelas keliru apabila Penggugat dalam menerangkan batas-batas tanah objek sengketa a quo menunjuk kepada batas - batas tanah sebagaimana SHGB No.207/Ciloto secara keseluruhan karena BAGAIMANAPUN JUGA TANAH SHGB NO.207/CILOTO YANG TIDAK TERPAKAI OLEH PEMBANGUNAN BPPK CILOTO BUKAN MENJADI BAGIAN DARI OBJEK SENGKETA DALAM PERKARA A QUO, sehingga dengan demikian batas- batas tanah yang diuraikan Penggugat dalam perbaikan gugatannya jelas telah menimbulkan ketidakjelasan / kekaburan / ketidakpastian mengenai batas - batas objek tanah yang disengketakan sehingga apabila mengacu kepada Yurisprudensi dalam Putusan MA No. 1149 K/Sip/1975 maka sudah sepatutnya apabila gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima. 3. Permohonan sita Jaminan mengandung obscuur libel: a. Bahwa apabila memperhatikan kepada keseluruhan dalil posita Penggugat pada point 14 dalam gugatan, maka pada intinya Penggugat telah mengajukan permohonan sita jaminan (conservatoir beslaag) di atas tanah terperkara dan di atas harta kekayaan Tergugat atas dasar alasan untuk menghindari kemungkinan Tergugat mengosongkan atau menjaminkan tanah terperkara berikut merasa khawatir

Tergugat

akan

mengasingkan

atau

mengalihkan

semua

harta

kekayaannya guna menghindarkan diri dari tanggung jawab membayar hak Penggugat atau ganti kerugian Penggugat dan guna menjamin terlaksananya gugatan Penggugat agar menjadi tidak sia- sia kelak. b. Bahwa permohonan sita jaminan terhadap tanah terperkara berikut harta kekayaan Tergugat sebagaimana di atas jelas - jelas mengandung unsur obscuur libel, karena: 1) Bahwa alasan sita yang diajukan Penggugat hanya didasarkan kepada suatu kekhawatiran atau persangkaan secara subjektif tanpa didukung dengan fakta tentang adanya langkah - langkah Tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan hartanya selama proses pemeriksaan berlangsung, hal ini ditunjukan

dengan

tidak

adanya

satupun

posita

Penggugat

yang


menunjukan indikasi objektif tentang adanya daya upaya Tergugat untuk menghilangkan atau mengasingkan barang - barangnya guna menghindari gugatan, dan menurut Pasal 227 HIR dan Pasal 720 Rv, alasan itu baru objektif apabila didukung fakta atau petunjuk yang nyata, Paling tidak Penggugat dapat menjelaskan tentang adanya daya upaya Tergugat yang konkret untuk menghilangkan harta kekayaannya. 2) Bahwa selain itu apabila permohonan sita jaminan yang dimaksudkan Penggugat terhadap harta kekayaan Tergugat yang berupa bangunan yang berdiri di atas tanah Hak Pakai No.43/CiIoto yang terletak di Jl. Raya Puncak atas nama Tergugat (Departemen Kesehatan Republik Indonesia Cq. Balai Besar Pelatihan Kesehatan / BBPK Ciloto), maka jelas dan mutlak objek sita a quo tidak dapat diletakan sita jaminan karena objek quo merupakan asset milik Negara yang dikelola oleh Kementrian Kesehatan Rl, hal ini berdasarkan kepada adanya ketentuan Pasal 50 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang telah mengatur bahwa PIHAK MANAPUN DILARANG UNTUK DILAKUKAN PENYITAAN TERHADAP UANG DAN BARANG MILIK NEGARA / DAERAH DAN/ATAU YANG DIKUASAI NEGARA/ DAERAH YANG SIFATNYA ABSOLUT ATAU MIJTI AK. 3) Bahwa kemudian Penggugat pun tidak menyebut secara rinci identitas barang (tanah terperkara) yang hendak dimohonkan untuk di sita tersebut, meliputi: letak dan batas - batasnya serta ukurannya dengan ketentuan, hal mana jika tanah yang dimohonkan sitaan a quo telah bersertifikat sepatutnya disebutkan sertifikat hak yang tercantum di dalamnya, nama pemiliknya, taksiran harganya atau identitas lainnya (Vide Buku Hukum Acara Perdata, karangan M. Vahya Harahap, 5H, Hal. 291), hal ini diperlukan untuk menunjukan kejelasan identitas objek yang hendak disita, sehingga dengan dengan adanya permintaan sita yang tidak menyebut secara jelas identitasnya, maka hal tersebut dianggap merupakan permintaan yang kabur objeknya sehingga tidak sepatutnya untuk diletakan sita. c. Bahwa mengingat alasan sita yang diajukan Penggugat hanya didasarkan kepada suatu kekhawatiran atau persangkaan secara subjektif bahkan permohonan objek sitaan di atas tanah terperkara tidak diuraikan secara jelas serta harta kekayaan Tergugat yang dimohonkan untuk disita pun merupakan asset milik negara, maka sudah sepatutnya dalil Penggugat mengenai permohonan sita jaminan sudah sepatutnya ditolak atau tidak dapat diterima karena telah memenuhi unsur Obscuur libel. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas maka Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat Putusan.No.13/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 25 dari 34 hal

menerima eksepsi Tergugat dan menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima. B. DALAM POKOK PERKARA: 1. Bahwa Turut Tergugat II mohon apa yang disampaikan dalam eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini. 2. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat II di dalam gugatannya kecuali yang diakui secara tegas dan menguntungkan Turut Tergugat II. 3. Bahwa apabila memperhatikan kepada keseluruhan posita dalam gugatan maupun perbaikan gugatan Penggugat, maka pada dasarnya dalil Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat II antara lain termuat pada posita point 8, point 12 dan point 13 dalam gugatan, sehingga pada bagian pokok perkara ini Turut Tergugat II hanya akan menanggapi dalil posita- posita tersebut. 4. Bahwa Turut Tergugat II membantah terhadap keseluruhan dalil Penggugat pada posita point 8 dalam Gugatan yang seolah telah mengaitkan tindakan Turut Tergugat II sebagai bagian dari tindakan PMH Tergugat, karena : a. Bahwa pada dasarnya esensi permasalahan yang dihadapi Penggugat adalah sengketa lahan antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan posisi Turut Tergugat II sendiri adalah sebagai pihak yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundangan yang berlaku untuk menerbitkan perizinan kepada pihak

pemohon

sepanjang

telah

memenuhi

persyaratan

yang

telah

ditentukan, sehingga dengan demikian apabila pemohon (dalam hal ini Tergugat) dalam mengajukan permohonan izin (dalam hal ini izin mendirikan bangunan) telah dibarengi dengan pemenuhan persyaratan administrasi & teknis yang telah diatur sebagaimana ketentuan yang berlaku maka secara hukum Turut Tergugat II berkewajiban untuk memproses penerbitan izin yang dimohonkan, dan justru jikalau Turut Tergugat II mencegah / menunda - nunda serta tidak menerbitkan perizinan yang dimohonkan maka Turut Tergugat II menjadi dikategorikan sebagai pihak yang tidak melaksanakan amanat peraturan perundangan karena tidak menerbitkan izin yang seharusnya diterbitkan (TUN Negatif). b. Bahwa di sisi lain kewenangan untuk mencegah atau menunda pembangunan pun sebenarnya bukan menjadi bagian dari tupoksi Turut Tergugat II melainkan merupakan tugas dari Dinas / Instansi terkait yang membidangi pengawasan terhadap pelaksanaan pendirian bangunan sehingga sangatlah tidak relevan apabila kemudian pada Petitum point 4 Penggugat menyatakan bahwa Turut Tergugat II telah dikategorikan melakukan tindakan PMH atas penguasaan tanah SHGB No.207/Ciloto.


c. Bahwa dengan mendasarkan kepada dalil - dalil turut Tergugat II sebagaimana di atas, maka sudah sepatutnya dalil Penggugat pada posita point 8 jo. Petitum point 4 dalam gugatan sudah sepatutnya ditolak atau setidak - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. 5. Bahwa pada posita point 12 dalam gugatan Penggugat telah mengajukan gugatan provisi yakni melarang kepada Tergugat Dan Turut Tergugat II melakukan tindakan sementara (interim measure) selama proses pemeriksaan pokok perkara berlangsung, hal mana tuntutan provisi yang diajukan kepada Turut Tergugat II adalah sebagaimana termuat pada posita point 13 angka 3 yakni: “Melarang Turut Tergugat II menerbitkan / mengeluarkan izin atas pembangunan BBPK di atas tanah SHCB No. 207/Ciloto”, Berikut point 13 angka 4 yang berbunyi : “Menghukum Tergugat Dan Turut Tergugat II untuk membayar uang denda sebesar Rp. 1o.ooo.ooo, - (sepuluh juta rupiah) perhari apabila melanggar putusan provisi tersebut. Adapun terhadap adanya kedua posita Penggugat tersebut perlu kami tanggapi sbb : Bahwa adanya gugatan provisi Penggugat mengenai larangan Turut Tergugat II menerbitkan/ mengeluarkan izin atas pembangunan BBPK Ciloto di atas tanah SHGB No.207/Ciloto, sudah sepatutnya diabaikan dan tidak dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim karena: 1) Bahwa pihak Turut Tergugat tidak pernah menerbitkan izin pembangunan BBPK Ciloto di atas tanah sebagaimana SHGB No.207/Ciloto. Adapun perizinan yang telah diterbitkan Turut Tergugat II kepada Tergugat adalah pendirian bangunan gedung diklat BBPK Ciloto di atas tanah sebagaimana Sertifikat Hak Pakai Nomor 43/CiIoto, (hal ini sebagaimana tercantum dalam Surat Izin Nomor 503/4649/IMB/BPPTPM/2012, dimana pada dictum 2 surat a quo telah menerangkan bahwa Turut Tergugat II mengizinkan pendirian bangunan di atas tanah Departemen Kesehatan RI cq. Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Ciloto, sebagaimana sertifikat Hak Pakai No.43 yang terletak di Jl. Raya Puncak Kp. Ciloto RT.06 RW.03 Desa Ciloto Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur). 2) Bahkan apabila ditinjau dari aspek batas tanah Dan asal hak tanah juga terdapat perbedaan dimana: a) Perbedaan batas - batas tanah antara tanah sebagaimana SHGB No.207/Ciloto dengan tanah sebagaimana Sertifikat Hak Pakai N0.43 : Batas-batas tanah sebagaimana

Batas-batas tanah sebagaimana

SHGB Nomor 207/Ciloto

Sertifikat Hak Pakai Nomor 43

(diperoleh dari dalil Penggugat

(diperoleh

pada point 1 dalam Perbaikan

Sertifikat Hak Pakai Nomor 43

Gugatan)

an.

dari

Depatemen

lampiran Kesehatan


Republik Indonesia Cq Balai Besar

Pelatihan

KEsehatan

Ciloto) Sebelah Utara

Tanah Negara dan Jalan Raya

Tanah Negara dan Jalan Raya

Puncak Sebelah Selatan

Jln. Raya Lembah Hijau

Tanah

Milik

Musyanto

dan

Tanah Milik Kasmono Hasomal Sebelah Barat

SHM No. 54

Tanah Milik Binsar

Sebelah Timur

Tanah Milik H. Junaedi dan

Tanah H. Dadang Rukmana

Rumah /Villa Penduduk

b) Perbedaan Asal mula tanah sebagaimana SHGB No.207/Ciloto dengan tanah sebagaimana Sertifikat Hak Pakai N0.43 adalah sbb : Bahwa apabila mengacu kepada Posita point 5.1 hal.5 dalam gugatan maka menurut Penggugat tanah HGB No.207/Ciloto berasal dari tanah Negara Bekas HGB No.164/Ciloto atas nama Dodani Hassomal Kundadas, sedangkan apabila memperhatikan kepada Sertifikat Hak Pakai N0.43 maka tanah tersebut berasal dari Tanah Negara bekas milik Adat C N0.602, Sehingga dengan mendasarkan kepada dalil - dalil di atas maka jelas gugatan provisi yang diajukan Penggugat tidak beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo. 3) Bahwa selain hal di atas penerbitan perizinan sebagaimana point 1) dilakukan sehubungan pihak Pemohon telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan sebagaimana ketentuan yang berlaku serta telah didasarkan kepada hasil penelitian administrasi dan rekomendasi tim teknis, sehingga tidak ada alasan bagi pihak Turut Tergugat II untuk mencegah / menunda nunda penerbitan perizinan aquo; 4) Bahwa di sisi lain apabila pihak Penggugat menganggap bangunan BBPK Ciloto yang dimaksud dalam Surat Izin sebagaimana point 1) & 2) di atas dikiaim berdiri di atas tanah sebagaimana SHGB No.207/Ciloto (quodnon), maka tidak sepatutnya pula gugatan provisi a quo dipertimbangkan lebih lanjut, namun haruslah dinyatakan kadaluarsa karena tuntutan pelarangan kepada Turut Tergugat II untuk menerbitkan / mengeluarkan izin pembangunan BBPK baru terjadi pada saat ini (dalam gugatan) sedangkan faktanya sejak jauh hari sebelum ada gugatan perizinan untuk pembangunan BBPK Ciloto a quo telah diterbitkan, sehingga jelas gugatan provisi a quo telah sia - sia dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo. b. Bahwa kemudian terhadap adanya dalil Penggugat pada point 13 angka 4 hal.12 dalam gugatan (bagian Provisi) yang menyatakan : “Menghukum Tergugat Dan Putusan.No.13/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 28 dari 34 hal

Turut Tergugat II untuk membayar uang denda sebesar Rp. 10.000.00,- perhari...” jelas - jelas bukan merupakan bagian dari maksud dalil posita Penggugat pada point 13 itu sendiri yang pada dasarnya hendak menyampaikan larangan untuk melakukan tindakan sementara kepada Tergugat Dan Turut Tergugat II (Vide posita point 13 hal,ii dalam gugatan), sehingga dengan demikian maka sudah sepatutnya dalil posita Penggugat a quo dinayatakan telah kabur dan tidak perlu dipertimbangkan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka dengan ini Turut Tergugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili gugatan Nomor 40/Pdt/G/2015/PN.CJR, memberikan Putusan sebagai berikut: DALAM EKSEPSI: Menerima eksepsi yang diajukan Turut Tergugat II. DALAM PROVISI: Menolak Gugatan Provisi yang dimohonkan Penggugat. DALAM POKOK PERKARA: 1. Menerima & menyatakan dalil - dalil yang dikemukakan Turut Tergugat II adalah sah dan beralasan hukum. 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. 3. Menyatakan bahwa Turut Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas penguasaan tanah SHGB No.207/Ciloto. 4. Membebaskan Turut Tergugat II dari segala bentuk tunduk dan patuh terhadap Putusan dalam perkara a quo. Demikian Eksepsi & Jawaban dari Turut Tergugat II dalam perkara perdata (gugatan Perbuatan Melawan Hukum) Nomor 06/PDT/G/2016/2016 yang diajukan oleh Sdr. Lasmono ini kami sampaikan Apabila Pengadilan Negeri Cianjur berpendapat Iain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Mengutip Serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cianjur

tanggal 15

September 2016 ,Nomor 6/Pdt.G/2016/PN.Cjr yang Amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : Dalam Provisi - Menolak Gugatan Provisi Penggugat Dalam Eksepsi - Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II Dalam Pokok Perkara : 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian; Putusan.No.13/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 29 dari 34 hal

2. Menyatakan Tanah SHGB Nomor 207/Ciloto sah atas nama Penggugat, oleh karena itu Penggugat adalah Pemegang Hak Guna Bangunan yang sah atas tanah SHGB Nomor 207/Ciloto tersebut; 3. Menyatakan Tergugat dan Para Turut Tergugat melakukan tindakan Perbuatan Melawan Hukum khususnya tindakan Tergugat mendirikan bangunan BBPK Ciloto seluas 500 M2 diatas tanah SHGB Nomor 207/Ciloto milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum karena dilakukan tanpa setahu, seizin, maupun persetujuan dari Penggugat; 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dalam keadaan kosong secara baik dan tanpa syarat tanah yang dikuasai dan diusahakannya seluas 500 M2 dalam kawasan SHGB Nomor 207/Ciloto; 5. Menghukum Para Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan tersebut; 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah); 7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cianjur yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 September 2016 Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Cianjur

tanggal 15 September

2016, Nomor. 6 / Pdt.G / 2016 / PN.Cjr. diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Desember 2016 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan saksama

kepada pihak Terbanding semula

Penggugat dan pada tanggal 2 Nopember 2016 kepada Turut Terbanding.I semula Turut Tergugat.I dan Turut Terbanding.II semula Turut Tergugat.II : Menimbang, bahwa Pembanding semula Terrgugat telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 20 Desember 2016 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 20 Desember 2016 dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat.I juga kepada Turut Terbanding .II semula Turut Tergugat.II pada tanggal 21-22 Desember 2016 secara sah dan seksama ; Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 17 Januari 2017 ; Membaca,risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) perkara Nomor. 6/Pdt.G/2016/PN.Cjr yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Putusan.No.13/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 30 dari 34 hal

Negeri Cianjur

telah memberikan kesempatan kepada pihak Terbanding semula

Penggugat pada tanggal 13 Desember 2016 dan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 6 Desember 2016, kepada Turut Terbanding.I semula Turut Tergugat.I serta kepada Turut Terbanding.II semula Turut Tergugat.II pada tanggal 2 Nopember 2016 secara sah dan seksama : TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang,bahwa permohonan banding Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang,oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang.

bahwa

Pembanding

bandingnya tertanggal 15 Desember 2016

semula

Tergugat

dalam

memori

mengajukan keberatan-keberatan

terhadap putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 15 September 2016 Nomor 6/Pdt.G/2016/PN.Cjr pada pokoknya Pembanding semula Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi ; Dengan mengadili sendiri perkara ini di tingkat banding menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 6/Pdt.G/2016/PN.Cjr tanggal 15 September 2016 : Dalam Eksepsi ; - Mengabulkan Eksepsi Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya ; - Menyatakan menolak Gugatan Perbanding semula Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Terrbanding semula Penggugat tidak dapat diterima ; Dalam Pokok Perkara : 1. Menyatakan mengabulkan permohonan banding Pembanding semula Tergugat seluruhnya ; 2. Menyatakan tidak benar Pembanding semula Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum ; 3. Menyatakan menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ; 4. Menyatakan tetap sah menurut hukum Surat Pelepasan Hak (SPH) atas tanah Girik Letter C No.602 Persil No.40 Desa Ciloto seluas 700 M2, sehingga Penerbitan Sertifikat Hak Pakai No.43/Cilito atas nama Pemerintah RI Cq.Kementrian Kesehatan RI juga tetap sah menurut hukum ; 5. Menyatakan tidak benar tanah Serifikat HGB No.207/Ciloto tumpang tindih dengan tanah Sertifikat Hak Pakai No.43/Ciloto, melainkan masing-masing tanah Putusan.No.13/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 31 dari 34 hal

tersebut berada pada persil yang berbeda dan riwayat perolehan masing-masing tanah tersebut juga berbeda ; 6. Menyatakan tidak benar bangunan BBPK Ciloto berada diatas tanah Sertifikat HGB No.207/Ciloto, melainkan bangunan BBPK Ciloto berada pada tanah Sertifikat Hak Pakai No.43/Ciloto ; 7. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini di semua tingkat peradilan ; Atau apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (Ex Aequo et Bono). Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 17 Januari 2017 mengemukakan sebaliknya, alasanalasan dan keberatan banding yang dikemukakan Pembanding dalam Memori Banding tidak dapat dan tidak mampu menunjukan secara konkrit dimana letak kesalahan penerapan hukum yang terdapat dalam pertimbangan dan kesimpulan Putusan Aquo.Sehubungan denga itu beralasan apabila Penggugat/Terbanding meminta kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ; - Menolak permohonan banding dari Pembanding Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Cq.Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto tersebut ; - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 15 September 2016 Nomor 06/Pdt.G/2016/PN.Cjr tersebut ; Menimbang,bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara,beserta turunan resmi putusan Pengadilan

Negeri

Cianjur

tanggal

15

September

2016,

Nomor.

6/Pdt.G/2016/PN.Cjr,dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terrbanding semula Penggugat ,yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama,oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasanalasan yang yang mejadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ; Menimbang,bahwa dengan demikian,maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih

dan dijadikan dasar

pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri,sehingga putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 15 September 2016 ,Nomor. 6/Pdt.G/2016/PN.Cjr dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan Tingkat Banding ;


Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding ,maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ; Mengingat Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 1947 tentang banding dan Peraturan Perundang Undangan lainnya yang terkait ; MENGADILI : - Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ; - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 15 September 2016, Nomor. 6/Pdt.G/2016/PN.Cjr yang dimohonkan banding tersebut; - Menghukum Pembanding semula Tergugat

untuk membayar seluruh biaya

perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan,yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah). Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim,pada hari Kamis , tanggal 9 Februari 2017 oleh kami FIRZAL ARZY.SH,MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat selaku Ketua Majelis dengan SULAIMAN,SH.MH. dan TUMPAK SITUMORANG,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 16 Januari 2017 Nomor 13/Pen/Pdt/2017/PT.Bdg dan putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut

dengan

dihadiri

Hakim-hakim

anggota,serta

dibantu

oleh

H.Apay

Syahidin,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

1.SULAIMAN,SH.MH.

FIRZAL ARZY.SH,MH.

Ttd 2.TUMPAK SITUMORANG,SH.MH. Panitera Pengganti Ttd H.Apay Syahidin,SH. Putusan.No.13/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 33 dari 34 hal

Perincian Biaya Perkara

:

- Redaksi Putusan

: …………………………………………...Rp. 5.000,-

- Materai Putusan

: ……………………………………………Rp.

6.000,-

- Pemberkasan/Penjilidan: ……………………………………………Rp. 139.000,===========================================================+ J U M L A H

: …………………………………………… Rp. 150.000,-


P U T U S A N MELAWAN :

Recommend Documents