Progr arnPengembangarr Kecamatan
Programpengentasankemiskinansebenamyatelah dimulai sejak Repelita I (196911970)yaitu dengan memperkenalkanInpresDesa,yang kemudiandiikuti denganInpres-Inpreslainnya, seperti Inpres Dati II, Inpres Dati I, Inpres Kesehatan,Inpres Pendidikan, Inpres Program Makanan Tambahan untuk Anak Sekolah,danInpresDesaTertinggal.Mulai 199711998 program-programdalam rangla pengentasankemiskinan ini dilanjutkandenganProgramPengembangan Kecamatanyang telah dimulai pilot projectnya di kecamatanWeru danBulu, kabupatenSukoha{o(Jawa Tengah),kecamatanLembah Kumanti dan Lembang Jaya kabupatenSolok (SumateraBarat), serta kecamatanLamokmendanMalaka Timur kabupatenBelu (NTT), yang diikuti kemudiandengan501 kecamatan miskin di propinsi-propinsilainnya.Dibandingdengan program-program sebelumnya,program pengembangankecamatanini mempunyaibentuk yang unik, karena kegiatannyadilaksanakanoleh masyarakat sendiri secaraterbuka dan melalui pilihan kegiatan yang demokratis. Karena lokasinya yang tersebardi daerahkecamatanmiskin, dengandanayang sangatkecil (antara Rp. 250 juta sampaiRp. 750 juta), maka masyarakat luasbelum banyakyang mengetahuimengenaiprogram kecamatan ini. Intinya dalamprogrampengembangan ini, bukan hanyamelaksanakankegiatanekonomi yang bertujuanuntuk meningkatkankesempatanke{a dan penghasilanmasyarakat,tetapi juga membudayakan program masyarakatsetempatuntuk menyelenggarakan tanpa intervensi dari secarademokratisdan transparan pihak aparat. Untuk mengetahuilebih jauh mengenaiPPK ini, NO,17,OKtObEr 1999 PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
staf redaksimajalahPerencanaan Pembangunantelah mewawancaraiBapak Kunarjo, mantanDeputi Pembiayaan dan PengendalianPelaksanaanProyek Bappenas,yang selamaini ikut mengamatiProgram Pengembangan Kecamatan.Hasil wawancaradeirgan beliau,sebagaiberikut: Apakah Program PengembanganKecamatan (PPK) itu ? ProgramPengembanganKecamatan(PPK) adalah program yang dirancang untuk mempercepatpenanggulangankemiskinan melalui pemberdayaan masyarakatdan aparat di kecamatan.PPK ini merupakan lanjutan dari Inpres Desa Tertinggal (iDT) yangtelahdimulai sejaktahun 1993. Jadi apa bedanyaantara IDT dan PPK ? Keduaprogrcm itu bertujuanuntuk mempercepat penanggulangankemiskinan melalui pemberdpyaan masyarakat.IDT lingkupnya ada di desa,sedangkan PPK lingkupnya ada di kecamatan.Walaupun pendekatannyaadalah kelompok, tetapi masing-masing anggotakelompok IDT melakukan usahanyasecara individual, sedangkanpada PPK, kelompok masyarakat berusahabersamasesuaidenganpilihannya. Tetapi yang menbnjol dalam PPK adalahprinsipprinsip desentralisasi,keterbukaan,keterlibatan perempuan,keberlanjutan,dankompetisisehat. Apa yang dimaksud dengankompetisisehat? Baik antarkelompokmasyarakatdi desa,maupun antardesadi kecamatandituntut untuk menyusun gagasanatauusulankegiatanyang terbaik. Dan yang
Masyarakat diberikan wewenang untuk menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan
' ,r,;o';
;
terbaik dinilai dari sudut masyarakat itu sendiri, yang tergabung dalam forum Musyawarah Pembangunan Desa (Musbangdes) di tingkat desa dan forum Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) untuk tingkat kecamatan. Apakah PPK ini termasuk dalam Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang kita kenal selama ini ? Tidak. Program-program dalam JPS diciptakan untuk menanggulangi dampak krisis ekonomt yang dimulai sejak tahun 1997. SedangkanPPK dirancang jauh sebelum terjadinya krisis ekonomi. Langkah-langkah yang dimulai dari IDT, P3DT, PPK, dan kemudian akan dilanjutkan dengan program lain yang lebih luas seperti PARUL (Program Rural and Urban Linkages), adalah program-program yang saling berkaitan. Apa yang dilakukan oleh program ini? Ada dua macam kegiatan dalam program ini, yaitu perlama, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung secara langsung kegiatan ekonomi pedesaan,dan kedua, kelompok masyarakat miskin diberikan modal untuk pengembangan kegiatan usaha produktif. Kedua macam kegiatan tersebut dipilih oleh masyarakat sendiri tanpa intervensi dari aparat. Bagaimana penentuan kecamatan/desa penerima bantuan PPK? Penentuandesa lokasi melalui beberapa langkah yaitu pendataan desa tertinggal dan penduduk miskin
58
didasarkanatasdatadari BadanPusatStatistik(BPS). jumlah datadi atasditentukanancar-ancar Berdasarkan propinsi. Tim pada Selanjutnya seluruh kecamatan Koordinasi (TK) tingkat kabupatenmenentukan yang dianggapwajar sebagai kecamatan-kecamatan penerimadana bantuanPPK. Daftar kecamatanitu disampaikankepadaTK tingkat propinsi untuk kemudian diusulkankepadaTK PPK Pusat. Apakah semuadesa miskin dalam kecamatan miskin berhak menerimabantuan? Tidak. Di atassudahsayakatakanbahwa desadesamiskin dalam satu kecamatanmiskin itu harus berkonrpetisidalammengajukanusulankepadaforum Unit Daerah Kerja Pembangunan(UDKP), yaitu di tingkatkecamatan.Tentu semacrlmunit perencanaan sajausulanini telahdinilai oleh Tim Verifikasi yang dibentukoleh camat.Forum UDKP akanmenentukan PPK. desamanayangakanmendapatbantuan Kalau begitu juga ada kemungkinan bahwa dana PPK itu dibagi rata ke seluruh desauntuk menghindarikonflik antardesa? Ya mungkinjuga, asalsemuanyaitu sudahdisepakatidalamforumUDKP. Bagaimana masyarakat dan aparat mengetahui mengenaiaturan main dalam PPK itu? Programini diawalidengandiseminasidansosialisasikepadamasyarakatdanaparat,yang dimulai dari E M B A N G U N AN o, . 1 7 .O k t o b e 1r 9 9 9 P E R E N C A N A APN
pusat sampai ke daerah.Diseminasi ini adalah menyebar luaskaninformasi PPK yang meliputi pengenalan konsep,kebijakan, serta azas dan prinsip, termasukorganisasimaupunkelembagaanPPK. Masyarakat diberikanwewenang yang seluas-luasnya untuk menentukankegiatanapayang akandilaksanakan.
Konkreinyr bagelmana yrng terjrdi prde perencanaandi tingkat desa untuk program PPK ini? Forummusyawarahdesadifasilitasioleh fasilitator kecamatan(FK) dan PejabatOperasionalKegiatan (PjOK), yang dihadiri oleh wakil-wakil dan dusun/ kelompok,kepaladesa,pengurusLKMD sertatokohTetapi dananya kan terbatas. Dengan dana tokoh masyarakatlairurya,memilih dan menetapkan yang terbatas itu, bagaimana masyarakat dapat fasilitatordesa.Fasilitatordesaini menyusunbersamamenentukanpilihannya ? sama rencana kerja tindak lanjut (FKTL ) untuk propinsi, melaksanakanpenggalian gagasandi dusun atau Dengan usulan dari kabupatendan sekretariatPPK di pusatmenetapkandaftarkecamatan kelompok. FK bersamaPjOK kemudian melatih FD yang akandiberikandanaPPK. Kecamatankemudian untuk memfasilitasi pertemuan-pertemuanditingkat menunjuk desa-desatertentu yang dianggapme- dusun dalam rangka mendapatkanmasukangagasan merlukan bantuan PPK ini. Tidak semuadesa akan kegiatanyang diusulkan oleh masyarakat.Setelah memperolehbantuanPPK karenaketerbatasandana. musyawarahdesa menetapkanusulan desa,maka Oleh karena itu pemilihan desa yang akan didanai dilakukan penyusunan/penulisanusulan oleh tim dipilih melalui kompetisi. Di sini desadituntut untuk penyusunusulan yang terdiri dari TTD, unsur kebelajar merencanakandengan baik, atau belajar lompok masyarakat,danunsurLKMD. denganbaik. menyusunperencanaan Bagaimana prosesperencanaandi tingkat Siapa yang menilai gagasandari masing- kecamatan? Padaprinsipnyaprosesnyasama,yaitu usulanmasingdesa? Mula-mula kelompok-kelompokmasyarakatdi usulan desa ini akan dikompetisikan di tingkat kedesamengajukangagasankepadaMusyawarahPem- camatan.CamatsudahmembentukTim Verifikasi yang tersebutcukup bangunanDesa (Musbangdes).Musbangdesinilah akanmenilai apakahkegiatan-kegiatan yang memilih2 atau3 kelompokbesertakegiatannya, layak. Apabila sudah layak, maka akan diajukan ke (UDKP). yang terbaik untuk diajukan kepada forum UDKP forum Unit DaerahKerja Pembangunan desanya. untukmewakili FK yang ditugaskan di berbagai daerah ini Mengingat masyarakatitu adalah masyarakat harus mempunyai persepsiyang sama terhadap desa miskin, bagaimana mungkin mereka dapat PPK ? Justru itulah, FK ini sebelumditerjunkan di merencanakankegiatandenganbaik? Di desa itu terdapatfasilitator desa (FD) serta masyarakat,lebih dahulu dilatih dengan kurikulum Ienagateknis desa(TTD) yang ditunjuk dalam forum yang sama,sehinggaFK yang mempunyaipendidikan Musbangdes.Dua pejabat itulah yang membantu berbedaitu dapat meningkatkanpengetahuandan dan masyarakatdesa dalam menyusunrencananya.Di kemampuanmemfasilitasipadatahapperencanaan dalam Musbangdesitulah masing-masingkelompok pelaksanaanPPK, serta memahami dan mempunyai saling mengadugagasannyadengankelompok yang persepsiyang sama terhadapprinsip-prinsip PPK. lainnya. Dan dalam forum inilah masyarakatterdidik Pelatihanbukan hanya diberikan kepada FK, juga untuk berbicara secaraterbuka dengan argumentasi kepadaPjOK. Mereka,fasilitatorkecamatandanPjOK ini selanjuhryamelatih fasilitator desa, baik laki-laki yanglogis. danperempuandari desayang dipilih. yang cenUsulan-usulanitu tentunya banyak Katanya untuk penyelenggaraanPPK ini derung kepada usulan pihak golongan laki-laki, bagaimanadengangolonganperempuanyangjelas banyak konsultan-konsultanyang menangani? Mengingat jumlah dananyacukup besar, lokasi mempunyaiusulanberbeda? miskin menyebardi seluruhIndonesia Dalam PPK ini justm diperhatikanpula usulan- kecamatan/desa usulan dari pihak perempuan.Oleh karena itu fa- dan juga yang ditangani adalah masyarakatmiskin, silitator desaterdiri dari dua orang,yaitu lakiJaki dan maka tim koordinasi PPK banyak dibantu oleh konsultanmanajemenmaupunkonsultanpendamping,yang perempuan. PEMBANGUNAN. No. 17,Oktober1999 PERENCANAAN
59
terdiri dari Konsultan ManajemenTingkat Pusat(KMditetapkanoleh bupati atasusulancamat.PjOK itulah yang merupakanpemimpin kegiatan untuk tiap,tiap Pusat),KonsultanManajemenTingkat Propinsi(KMProp), Konsultan Manajemen Tingkat Kabupaten kecamatanpadaprogramPPK. (KM-Kab), Fasilitator Kecamatan(FK), Fasilitator Desa(FD), dan TenagaTeknis Desa(TTD). Bagaimana mekanismepenyaluran dana ini kepadamasyarakat? Apa tugasdari masing-masingunit itu? Jumlah dana yang akan dialokasikan pada keKonsultanManajemenTingkat Pusat(KM-Pusat) camatanyang ditunjuk, dicantumkandalam dokumen bertugasmembantuTim KoordinasiPPK Pusatmelalui yang disebut Daftar Alokasi Dana Pembangunan SekretariatTK-PPK Pusatdalam mengelolabantuan Daerah(DADPD ) yang berlaku ulang sebagaiSurat PPK secaranasional;Konsultan ManajemenTingkat KeputusanOtorisasi(SKO). Dokumen ini diterbitkan Propinsi (KM-Prop) membantu TK-PPK Propinsi oleh Bappenasdan DepartemenKeuangan. Pada melalui SekretariatPPK TK-PPK Tk.I dalam me- dokumenini dilampiri jumlah bantuantiaptiap kabungelola bantuanPPK di propinsi yang bersangkutan; patenbesertasumberdanadan nama-namakecamatan KonsultanManajemenTingkat Kabupaten(KM-Kab) penerimabantuan.Penyalurandanadilakukanmelalui membantuTK-PPK Kabupatenmelalui Sekretariat kantor Kantor PerbendaharaanKeuangan Negara TK-PPK.Tk.II dalam mengelolabantuanPPK di (KPKN) dengancaratransfer dairekening kasnegara kabupatenyang bersangkutan;fasilitator kecamatan ke rekeningkolektif LembagaKetahananMasyarakat bertugasmembantuaparatdan masyarakatdi tingkat Desa (LKMD) pada Bank Rakyat Indonesia(BRI) kecamatandan desa-desayang bersangkutandalam cabangyangditunjuk. pelakmelakukankegiatanpersiapan,perencanaan, sanaan,sampaidenganpelestarianbantuan;fasilitator Jadi apakah fungsi LKMD dalam penyaluran desa (FD) berfugasmembantutugas-tugasfasilitator danaini? kecamatan(FK) di tingkat desauntuk periodeperenLKMD mengajukanpermintaanpengajuandana canaankegiatan;tenagateknis desa (TTD) bertugas kepaciaPjOK sesuaidenganjenis kegiatandanjumlah memberikanbantuantekniskepadamasyarakatdalam dana yang disepakatidalam forum UDKP dan ditepenulisan/penyusunan usulankegiatan. tapkan dalam surat penetapancamat denganmenyerahkan Berita Acara Pembayaran/Penggunaan Dana Darimana sumber pembiayaanprogram PPK (BAPPD). SelanjutnyaPjOK, sebagaipimpinan ini? kegiatanmelakukan RekapitulasiPembayaran{Pen gPembiayaanPPK diperolehdari berbagaisumber, gunaanDana (RPPD) dengandibantu oleh fasilitator yaitu sumber dari dana pemerintahdan masyarakat. kecamatandan PjAK/Bendpro. LKMD selanjutnya Dana pemerintahberasaldari bantuan luar negeri, mencairkan dana di kantor cabang BRI unit atas dalam hal ini Bank Dunia, dan dana rupiah yang rekeningbantuanPPK denganmenyerahkankuitansi berasaldari tabunganpemerintah.Sedangkandanadari dari LKMD. KemudianLKMD segeramenyampaikan masyarakatberasal dari kegotong-royonganmasya- danayangtelahdicairkantersebutkepadayangberhak rakat itu sendiri. Dari sumberpinjaman Bank Dunia, menerima. masing-masingdesamiskin yang ditetapkansebagai lokasi proyek, memperolehdanasekitar 250-750 juta Apabila program PPK ini selesai,apakah dana rupiah. Jumlah dana itu dipergunakanuntuk usaha akan ditarik lagi oleh pernerintah? ekonomiproduktif dan pembangunanprasaranayang Tidak. Dana itu sudah milik masyarakatuntuk jumlahnyaditetapkanoleh forum UDKP. digulirkan, dan diharapkanmakin lama makin berkembang.Dari pemerintahdana tersebutsudahdiDana tersebut merupakan dana pemerintah. hibahkankepadakecamatanmiskin. Bagaimanapertanggungiawabannya? Walaupun dana yang berasal dari bantuan luar Dana yang sudah dihibahkan oleh pemerintah negeri itu merupakanpinjaman yang harus dibayar ini, oleh masyarakattentu harus ada yang mengekembali, tetapi dari pemerintahkepadadesamiskin, lola. Siapayang mengelola? dana itu merupakandana hibah/grant.Untuk sampai Di kecamatannanti akandibentukUnit Pengelola kepadadesamiskin, pemerintahdalam hal ini PMD Keuangan(UPK). UPK inilah yang akan mengelola. menur5ukPjOK (PejabatOperasionalKegiatan)yang Apabila pengelolanyaprofesional,UPK diharapkan 60
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, No.'17.Oktober1999
makin lamamakin membesar,yang kemudianmampu menjadiLembagaKeuangandi kecamatan. Tadi dikatakan bahwa kegiatanPPKini hanya terdiri dari dua jenis yaitu prasarana fisik dan kegiatan ekonomi produktif. Apakah kegiatan pembangunan prasarana juga harus mengembalikan, dan bagaimanadengankegiatan ekonomi produktif? Untuk kegiatanprasarana,masyarakattidak perlu mengembalikan,demikian pula denganpembayaran bunga, tetapi untuk kegiatan ekonomi produktif, masyarakatharusmengembalikanpokok danbunganya kepadaUPK.
Jadi apabila kecamatan memilih 100 o/o prasarana fisik, apakah berarti perguliran selanjutnya tidak ada, dan UPK tidak berfungsi ? Sayakira padatahun itu demikian adarrya.Tetapi danaPPK dalampergulirankedua,kemungkinanakan ada desa lain yang memilih kegiatan ekonomi produktif. Sehinggadengandemikian UPK bisa be{alan padatahunberikutrya.
Penggunaandana PPK oleh kecamatan/desa akan cenderungpada prasarana fisik, pertama karena tidak membayar pinjaman pokok dan bunga, kedua karena apabila dibangun prasarana fisik, maka mempunyai hasil yang nyata. Bagaimana pendapatBapak? Untuk bisa berkembang, tentu apabila ada Anda benar. Dan itulah untuk sementarayang pengembalian.Padahal pengembalianpokok dan terjadi. Selamaini pemilihan kegiatan adalahatas bunga kepada UPK hanya pada kegiatan eko- keputusanforum UDKP. Aparat tidak mencampuri nomi. keputusanitu. Tetapi bagaimanapunjuga mereka Itulah masalahnya.Untuk kegiatanpembangunan adalahmasyarakatmiskin yangmasihperlu dibimbing, prasaranafisik tidak dipungutbungamaupunpengem- walaupuntidak berkesanmeng-intervensi,karenahari balian oleh masyarakat.Masyarakathanya dihimbau depanmerekaditentukanolehmerekasendiri. untuk dapat menghimpun swadayamasyarakattrntuk pemeliharaanprasaranafisik dikemudian hari agar Apakah modal dan bunga yang dikembatikan tetap berfungsi. Apabila pilihan masyarakatjatuh kepada UPK dapat dipinjam lagi oleh masyasebagianbesar pada prasaranafisik, maka perkem- rakat? bangandanaitu mungkin akan terhambat. Bisa, asal disetujui oleh forum UDKP. Di bePERENCANAAN PEMBANGUNAN, No.17.Oktober1999
6l
berapa daerah ada yang meminjam dengan menggunakanagunan. Orang miskin kok diharuskan menggunakan agunan? Tidak ada ketentuan urituk itu. Kalaupun menggunakanagunan, ini adalahataspersetujuankelompok. Ketua kelompok kadang-kadangtakut apabila sipeminjam samasekali tidak mempunyaiagunan,tetapi itu tidak merupakanhal yang prinsip. Yang terjadi di lapangan,agunan itu hanya berupa perjanjian saja, bahkan ada yang berjanji apabila tidak membayar dipotongjarinya. Bagaimana usaha untuk melestarikan kegiatan-kegiatan baik kegiatan ekonomi produktif maupun prasaranafisik? Pelestariankegiatandidasarkanpadaprinsip dari, oleh dan untuk masyarakatyang dilaksanakanoleh seluruh pihak yang terlibat dalam PPK denganmelembagakanproseskegiatanPPK, baik di tingkat desa maupundi tingkat kecamatan.Pengambilankeputusan kegiatanpelestarianPPK di tingkat kecamatandilaksanakandalamforum UDKP, dan di tingkat desadalam MusyawarahPembangunanDesa (Musbangdes). PengelolapelestarianPPK di tingkat kecamatan dilakukanoleh UPK yang bertanggungjawab kepada forum UDKP, dan di tingkat desa dilakukan oleh lembagapengelolayang bertanggungjawab kepada Musbangdes.
tentangketersediaandana dan persyaratanyang harus dipenuhi. Unit pengelola keuanganini pada jangka pendekakanmengeloladanadi lingkungan kecamatan, tetapi dalam jangka parUangnanti UPK diharapkan dapat mandiri dan mampu mengelola dana yang lebih luas untuk kesejahteraandan kemakmurankecamatan yang bersangkutan. Apakah yang disebutpapan informasi? Papaninformasi adalahpapan dimana informasi dari UPK maupunUDKP ditempelkan.Papaninformasi itu diletakkandi tempatstrategisdanmudahdilihat. Sampai sejauh mana transparansi antarmasyarakat ini dilakukan. Apakah sampai pada nama-namapara peminjam yang tidak bayar? Pada beberapadesa, memang pernah terjadi pemberitahuannama-namaorang yang menunggak hutangnya,tetapi kemudian ini diprotes oleh masyarakat,karenadianggapmempelmalukan.
Apabila program PPK ini telah selesai,apakah masyarakat dapat meneruskan mekanisme PPK tanpa bantuan fasilitator kecamatan? Diharapkan program PPK ini merupakan pengenalan kepada masyarakat desa, bagaimanamereka dapat merencanakanusaha secarademokratisdan transparan.Untuk itu perananfasilitatorsangatpenting dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang tentu harusmelembaga,sehinggamasyarakatbisa berjalan mandiri. Tetapi supayaprogram ini dapat berlanjut, Untuk bisa meminjam lagi, masyarakat kan biasanyamasyarakatdesa masih memerlukan 'paingin tahu mengenaidana yang tersediadi UPK. nutan'.Kalau sebelumnya'panutan'itu bertumpupada yang diberitahukan kepada terkumpul Semuadana FK, apabilaFK sudahtidak ada lagi maka aparatlah masyarakatsecaratransparan.Diharapkansetiapakhir yangproaktif membimbingselamamasihdalamkonsep bulan secaraperiodik forum UDKP mengumumkan PPK. Bukan justru mengembalikannyakepadakekepada masyarakatdesa melalui papan informasi kuasaanbirokrasilagi.I
PEMBANGUNAN, No.17,Oktober1999 PERENCANAAN
