OPERASIONAL & PEMELIHARAAN (O&P) PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI - PERKOTAAN

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan

PETUNJUK TEKNIS

OPERASIONAL & PEMELIHARAAN (O&P)

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI - PERKOTAAN

Diterbitkan Oleh: Direktorat Jenderal Cipta Karya - Kementerian Pekerjaan Umum PETUNJUK TEKNIS | OPERASIONAL & PEMELIHARAAN

i


ii

PETUNJUK TEKNIS | OPERASIONAL & PEMELIHARAAN


Daftar Isi

Daftar Isi i Daftar Istilah & Singkatan 1 BAB IPENDAHULUAN 3 1. MAKSUD DAN TUJUAN 3 2. RUANG LINGKUP 3 BAB II PENDEKATAN PEMANFAATAN dan PEMELIHARAAN 5 1. Pentingnya Kegiatan O & P 5 6 2. Pengertian O & P 3. Tujuan O & P 7 4. Klasifikasi Prasarana 7 5. Keterlibatan Masyarakat Dalam O & P 8 6. Ukuran keberhasilan O & P 8 BAB III PROGRAM KERJA O & P 11 1. Penyusunan Peraturan Organisasi O & P 11 2. Pembentukan Organisasi O & P 13 3. Rencana Kegiatan O & P 17 3.1. Pendataan Anggota 18 3.2. Penggalian Sumber-sumber Pembiayaan 18 3.3. Inventarisasi Kondisi Prasarana 18 3.4. Rencana Teknis Pemanfaatan & Pemeliharaan 19 3.5. Penyusunan RAB dan Jadwal Perbaikan 21 3.6. Rapat rapat Rutin 21 3.7 Laporan Berkala 22 BAB IV PEMBIAYAAN KEGIATAN O & P 1. Sumber-sumber Pembiayaan Kegiatan O & P 2. Penggunaan Biaya O & P

23 23 27


i


ii



Daftar Istilah & Singkatan

A Advisory : AD/ART : ANDAL : APBD : APBN : B BKM : BLM : BOP : BA : D DED : DIPA : F Fasilitator : FGD : FKA-BKM : H HOK : K KBK : KBP : KE : KMP : KMW : Korkot : KSM : L : LKM LKMD :

Penasehat dan perancang program dibawah Kementerian Pekerjaan Umum Anggaran Dasar/Anggran Rumah Tangga Analisis Dampak Lingkungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Keswadayaan Masyarakat Bantuan Langsung Masyarakat Biaya Operasional Berita Acara Detailed Engineering Design Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tenaga Pendamping Masyarakat sebagai Agen Perubahan Focussed Group Discussion / Diskusi Kelompok terarah Forum Komunikasi Antar BKM Tingkat Kota/Kabupaten Hari Orang Kerja Komunitas Belajar Kelurahan Komunitas Belajar Perkotaan Konsultan Evaluasi Konsultan Manajemen Pusat Konsultan Manajemen Wilayah Koordinator Kota, KMW Kelompok Swadaya Masyarakat Lembaga Keswadayaan Masyarakat Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa


1


M MCK N ND O O&M P P2KP PMA PJM PJOK PLPBK PNPM Mandiri PNPM MP PPM PRONANGKIS PRA PS PU PMA PAP PAH R RAB Renta RK RKM RPD RPJM RTBL RT/RW RTRW RWT RUTR RTDR S SIM SKPD SOP SPPB SPPP SPPD-L SNI SGL SPT U UP UPK UPL UPS T TK W WB

2

:

Mandi Cuci Kakus

:

Neighbourhood Development

:

Operations and Maintenance

: : : : : : : : : : : : : : :

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan Penangkap Mata Air Program Jangka Menengah Penanggung Jawab Operasional Kegiatan Penataan Lingkungan Permukinan Berbasis Komunitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Penanganan Pengaduan Masyarakat Program Penanggulangan Kemiskinan Participatory Rural Appraisal Pemetaan Swadaya Pekerjaan Umum Penangkap Mata Air Penangkap Air Permukaan Penangpung Air Hujan

: : : : : : : : : : : :

Rencana Anggaran Biaya Rencana Tahunan Refleksi Kemiskinan Rembug Kesiapan Masyarakat Rencana Penggunaan Dana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Rukun Tetangga/Rukun Warga Rencana Tata Ruang Wilayah Rembug Warga Tahunan Rencana Umum Tata Ruang Rencana Detail Tata Ruang.

: : : : : : : : :

Sistem Informasi Manajemen Satuan Kerja Perangkat Daerah Standard Operational Procedures Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Surat Perjanjian Pemanfaatan Dana Lingkungan Standart Nasional Indonesia Sumur Gali Sumur Pompa Tangan

: : : : : :

Unit Pengelola yang dibentuk BKM Unit Pengelola Keuangan Unit Pengelola Lingkungan Unit Pengelola Sosial

Tukang World Bank



BAB I PENDAHULUAN

Pembangunan Prasarana diwilayah kelurahan/pedesaan mempunyai dampak langsung terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat secara berkesinambungan. Prasarana yang dibangun harus dapat dimanfaatkan sampai masa yang panjang, untuk itu diperlukan upaya pemanfaatan dan pemeliharaan. Bila prasarana yang dibangun tidak memberikan manfaat jangka panjang akibat lemahnya pengelolaan, akan berakibat pada tidak tercapainya harapan masyarakat dan tujuan program. Selain faktor Kualitas Konstruksi yang dihasilkan, faktor-faktor penting yang mempengaruhi berfungsinya suatu prasarana dan sarana adalah Pengelolan prasarana, yang mencakup Organisasi Pengelola, Pemanfaatan/Pengoperasian dan Pemeliharaan yang sesuai dengan kebutuhan. Bila salah satu hal tersebut tidak dipenuhi maka akan berpengaruh kepada kualitas pelayanan dan umur pemanfaatan yang akhirnya akan mengakibatkan tidak tercapainya harapan masyarakat dan tujuan dibangunnya prasaran dan sarana. 1.

Maksud

Maksud dari buku ini adalah untuk dijadikan pegangan dalam pelaksanaan kegiatan Pemanfatan & Pemeliharaan sarana & prasarana bagi KSM Lingkungan dalam rangka Pengelola Kegiatan Pemanfaatan & Pemeliharaan. 2.

Tujuan

Tujuannya adalah untuk memberikan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan Pemanfatan & Pemeliharaan sarana & prasarana agar pemanfaatan sarana & prasarana dapat dilaksanakan secara bersama-sama oleh masyarakat dan berkesinambungan. Buku ini mencakup maksud, tujuan, ruang lingkup, pendekatan pemanfaatan & pemeliharaan, Program Kerja, Pembiayaan, Pemeliharaan sarana & prasarana.


3


4

PETUNJUK TEKNIS | PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN


BAB II PENDEKATAN, PEMANFAATAN & PEMELIHARAAN

1.

Pentingnya Kegiatan Pemeliharaan & Pemanfaatan

Salah satu kegiatan penting dari seluruh proses PNPM Mandiri Perkotaan, khususnya pada pendekatan pelaksanaan kegiatan lingkungan ini adalah kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan (atau Operasi dan Pemeliharaan, disingkat O&P) yang dilakukan melalui inisiatif dan kesadaran masyarakat oleh KSM/Pengelola O&P sebagai penggerak utama dari kegiatan ini. Hampir semua pembangunan prasarana yang selesai dibangun ternyata mengalami kerusakan karena tidak terpelihara. Hal ini kemungkinan disebabkan tidak tersedianya dana rehabilitasi dari sektor/instansi terkait, tidak ada swadaya masyarakat untuk pemeliharaan dan belum adanya kesadaran masyarakat untuk memelihara prasarana tersebut. Sehingga manfaat yang diterima oleh masyarakat dengan adanya pembangunan prasarana tersebut tidak optimal dan belum berkelanjutan. Atau walaupun dapat dinikmati akan tetapi jangka waktu pemanfaatannya menjadi terbatas (kurang dari umur yang direncanakan). Selain itu, kualitas prasarana yang PNPMyang Mandiri Perkotaan dibangun menjadi kurang terjamin dan harapan diperolehnya manfaat berkelanjutan tidak Petunjuk Teknis Pemanfaatan & Pemeliharaan dapat tercapai. Bila prasarana yang dibangun tidak Bila prasarana yang dibangun tidak memberikan manfaat memberikan manfaat jangka panjang jangka panjang akibat lemahnya pengelolaan, akan akibat lemahnya pengelolaan, akan berakibat pada tidak berakibat tercapainya harapan masyarakat pada tidak tercapainya harapan dan tujuan program.masyarakat Oleh karena itu perlu adanya dan tujuan program. Oleh karena itudan perlu adanya ketegasan, ketegasan, penanggungjawab rencana pengelolaan penanggungjawab dan yang rencana (pemanfaatan dan Pemeliharaan) prasarana baik pengelolaan (pemanfaatan dan sesuai kebutuhan terhadap sarana & prasarana yang Pemeliharaan) prasarana yang baik telah dibangun. sesuai kebutuhan terhadap sarana & prasarana yang telah dibangun.

Kesadaran akan kondisi tersebut, maka pembangunan Kesadaran akan kondisi tersebut, maka melalui program PNPM Mandiri Perkotaan dengan PNPM entry pembangunan melalui program poin pemberdaayan masyarakat mengupayakan langkah Mandiri Perkotaan dengan entry poin

pemberdaayan masyarakat mengupayakan langkah antisipasi hal tersebut melalui pengembangan dan penguatan peranserta masyarakat mulai dari tahap perencanaan, yaitu bahwa masyarakat yang paling PETUNJUK mengetahui permasalahan yang& PEMELIHARAAN mereka hadapi, 5 TEKNIS | OPERASIONAL mengetahui kebutuhan mereka (solusi permasalahan), merencanakan teknis pelaksanaan dan memutuskan sendiri prasarana yang akan dibangun. Selanjutnya pada tahap

masyarakat dan tujuan program. Oleh karena itu perlu adanya ketegasan, penanggungjawab dan rencana pengelolaan Program(pemanfaatan dan (PNPM) Mandiri - Perkotaan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pemeliharaan) prasarana yang baik sesuai kebutuhan terhadap sarana & prasarana yang telah dibangun. Kesadaran akan kondisi tersebut, maka pembangunan melalui program PNPM antisipasi tersebut melalui MandirihalPerkotaan denganpengembangan entry poin dan penguatan peranserta masyarakat mulai daripemberdaayan tahap perencanaan, yaitu bahwa masyarakat yang paling antisipasi mengetahuihal permasalahan yang masyarakat mengupayakan langkah tersebut melalui mereka hadapi, mengetahui kebutuhan mereka (solusi permasalahan), merencanakan teknis pengembangan dan penguatan peranserta masyarakat mulai dari tahap perencanaan, yaitu pelaksanaan dan memutuskan yang akan dibangun. Selanjutnya padahadapi, tahap bahwa masyarakat yang sendiri palingprasarana mengetahui permasalahan yang mereka pelaksanaan, masyarakat dan melaksanakan sendiri dan mengawasai kegiatan pembangunan mengetahui kebutuhan mereka (solusi permasalahan), merencanakan teknis pelaksanaan prasarananya. dan memutuskan sendiri prasarana yang akan dibangun. Selanjutnya pada tahap Daripelaksanaan, mekanisme peran serta tersebut, “rasa membutuhkan prasarana (tahap perencanaan)” masyarakat dan melaksanakan sendiri dan mengawasai kegiatan danpembangunan “rasa memilikiprasarananya. prasarana (tahap pelaksanaan)“ ini diharapkan muncul “kesadaran dan rasa

tanggungjawab” untuk memelihara sarana dan prasarana yang telah dibangunnya sehingga dapat memberikan yangtersebut, berkesinambungan dan lestari. Dari mekanismemanfaat peran serta “rasa membutuhkan prasarana (tahap perencanaan)” dan “rasa memiliki prasarana (tahap pelaksanaan)“ ini diharapkan muncul “kesadaran dan

Untuk pemeliharaan perlu ditanamkan kesadaran kepada masyarakat rasamelaksanakan tanggungjawab” untuk memelihara sarana dan prasarana yang warga telah dibangunnya bahwa pemeliharaan prasarana & sarana harus dilakukan oleh semua warga pemakai, baik dari sehingga dapat memberikan manfaat yang berkesinambungan dan lestari. segi pembiayaan maupun pelaksanaan pemeliharaan. Peran serta masyarakat sangat diperlukan melaksanakan pemeliharaan perlu ditanamkan kesadaran kepada warga masyarakat agarUntuk :

sarana harus dilakukan oleh semuaprasarana warga pemakai, baik Masyarakatprasarana dapat &merasakan manfaatnya apabila tersebut bahwa  pemeliharaan dari segi pembiayaan maupun pelaksanaan pemeliharaan. Peran serta masyarakat sangat dipelihara;

diperlukan agar :



Masyarakat menjadi lebih mandiri dalam pengelolaan prasarana

¾ Masyarakat dapat merasakan manfaatnya apabila prasarana tersebut dipelihara;



Tidak ada dana pemerintah untuk membiayai pemeliharaan, dana pemerintah

¾ Masyarakat menjadi lebih mandiri dalam pengelolaan prasarana dipergunakan untuk membangun prasarana dan sarana. ¾ Tidak ada dana pemerintah untuk

Meskipun hal tersebut sudah diupayakan, membiayai pemeliharaan, dana namunpemerintah berdasarkan pengalaman ini, dipergunakanselama untuk prasarana dan sarana. masih membangun sangat diperlukan dukungan, fasilitasi hallebih tersebut sudah danMeskipun pembinaan lanjut olehdiupayakan, pihak UPL/ selama BKMnamun dan berdasarkan Pemerintah pengalaman Daerah Kabupaten ini, masih sangat diperlukan dukungan, sehingga pengelolaan, pemanfaatan dan fasilitasi dan pembinaan oleh pemeliharaan prasarana yanglebih telahlanjut dibangun olehpihak warga melalui dan wadah Organisasi KSM, UPL/BKM Pemerintah Daerah benar-benar berjalan dengan baik dan Kabupatendapat sehingga pengelolaan, berkesinambungan. pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana yang telah dibangun oleh warga melalui wadah Organisasi KSM, benar-benar

2.

3 PENGERTIAN PEMANFAATAN & PEMELIHARAAN

Pemanfaatan dan Pemeliharaan (P&P) adalah serangkaian kegiatan terencana dan sistematis yang dilakukan secara rutin maupun berkala untuk menjaga agar prasarana yang telah dibangun tetap dapat berfungsi dan bermanfaat sesuai rencana. Sesuai dengan mekanisme kegiatan PNPM MP, maka penyiapan organisasi pelaksanaan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Prasarana dilakukan sejak awal pembangunan prasarana, sehingga dengan demikian masyarakat/anggota pengelola pemanfaatan & pemeliharaan dapat terlibat dan memahami berbagai kegiatan perencanaan dan pelaksanaan fisik (termasuk teknis dan administrasi kegiatan) sehingga setelah kegiatan pembangunan selesai, mereka sudah 6


Pemanfaatan dan Pemeliharaan (P&P) adalah serangkaian kegiatan terencana dan sistematis yang dilakukan secara rutin maupun berkala untuk menjaga agar prasarana yang telah dibangun tetap dapat berfungsi dan bermanfaat sesuai rencana. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan

Sesuai dengan mekanisme kegiatan PNPM MP, maka penyiapan organisasi pelaksanaan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Prasarana dilakukan sejak awal pembangunan prasarana, sehingga dengan demikian masyarakat/anggota pengelola pemanfaatan & pemeliharaan dapat terlibat dan memahami berbagai kegiatan perencanaan dan pelaksanaan fisik (termasuk teknis dan administrasi kegiatan) sehingga setelah kegiatan pembangunan selesai, mereka sudah siap melaksanakan kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan siap melaksanakan kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana yang telah dibangun prasarana yang telah dibangun tersebut.

tersebut.

3. TUJUAN PEMANFAATAN & PEMELIHARAAN PRASARANA

3. Adapun TUJUAN PEMANFAATAN & PEMELIHARAAN PRASARANA tujuan kegiatan pemanfaatan

adalah :pemanfaatan dan pemeliharaan Adapun tujuaninikegiatan dan pemeliharaan ini adalah : prasarana secara a. Untuk a. Memelihara Untuk Memelihara prasarana berkelanjutan; berkelanjutan; b. Adanya secara jaminan terhadap kualitas b. A danya jaminan terhadap prasarana; prasarana; c. Adanya kualitas keuntungan yang c. A danya keuntungan yang berkelanjutan dari hasil pemanfaatan prasarana. berkelanjutan dari hasil pemanfaatan prasarana. 4. KLASIFIKASI PRASARANA

4. Berdasarkan KLASIFIKASI PRASARANA pada cakupan

layanan prasarana pada yangcakupan dibangun makaprasarana secara Berdasarkan layanan umum prasarana yang dibangun melaluiyang PNPM Mandiri Perkotaan dapat dibedakan yang dibangun maka secara umum prasarana dibangun melalui PNPM Mandiri Perkotaan menjadi 3, yaitu: dapat dibedakan menjadi 3, yaitu:

a. Prasarana a. Prasarana Umum (Publik), Setiapboleh orang boleh mempergunakan Umum (Publik), Setiap orang mempergunakan prasarana prasarana tersebut. tersebut. Dalam arti bahwa tidak ada orang yang dapat dikecualikan dalam Dalam arti bahwa tidak ada orang yang dapat dikecualikan dalam penggunaannya, penggunaannya, misalnya jalan. misalnya jalan. b. Prasarana Kelompok, Prasarana yang hanya dapat manfaatkan oleh sekelompok b. Prasaranaorang, Kelompok, Prasarana yang hanya dapat manfaatkan oleh irigasi sekelompok orang, misalnya saluran irigasi. Yang mempergunakan saluran ini antara lain misalnya adalah saluranpetani-petani irigasi. Yangyang mempergunakan saluran irigasisaluran ini antara laintersebut, adalah mempunyai lahan di sekitar irigasi orang-orang yang mempunyai di sekitarnya, dll. tersebut, orang-orang petani-petani yang mempunyai lahan kolam di sekitar saluran irigasi yang mempunyai kolam di sekitarnya, dll. c. Prasarana Pribadi/Individual, Prasarana yang hanya dapat dimanfaatkan oleh orang seorang/individual. Prasarana ini biasanya dibangun oleh perseorangan/ c. Prasarana Pribadi/Individual, Prasarana yang hanya dapat dimanfaatkan oleh orang keluarga untuk mencukupi kebutuhannya, misalnya jamban keluarga. Pemakai seorang/individual. Prasarana ini biasanya dibangun oleh perseorangan/keluarga untuk jamban tersebut adalah keluarga yang membangunnya. mencukupi kebutuhannya, misalnya jamban keluarga. Pemakai jamban tersebut adalah keluarga yang membangunnya.

Klsaifikasi sarana & prasarana berdasarkan jenisnya ini akan menentukan “mudah tidaknya pembiayaan untuk operasi dan pemeliharaan. Sebagai contoh seperti tabel berikut. Klsaifikasi prasarana sarana & prasarana berdasarkan jenisnya ini akan menentukan “mudah tidaknya pembiayaanPembiayaan prasarana Berdasarkan untuk operasi dan pemeliharaan. Sebagai contoh seperti tabel Kemungkinan Jenis Prasarana berikut.

Prasarana Umum Prasarana Kelompok 4 Kemungkinan mudah menarik “retribusi” - Tambatan perahu - Saluran irigasi - Lntai jemur - Gudang penyimpanan - MCK - Air bersih Kemungkinan sulit menarik “retribusi” - Jalan - Jembatan


7

Prasarana Umum

Prasarana Kelompok

- Saluran irigasi - Lntai jemur Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiripenyimpanan - Perkotaan - Gudang - MCK - Air bersih Kemungkinan sulit - Jalan - Jembatan menarik “retribusi” Kemungkinan mudah menarik “retribusi”

- Tambatan perahu

5. KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM O&P 5. KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM O&P

Untuk pemeliharaan perlu perluditanamkan ditanamkankesadaran kesadarankepada kepadawarga warga masyarakat Untuk melaksanakan melaksanakan pemeliharaan masyarakat bahwa prasarana & & sarana sarana harus harus dilakukan dilakukanoleh olehsemua semuawarga wargapemakai, pemakai,baik baik bahwa pemeliharaan pemeliharaan prasarana dari segi pembiayaan maupun pelaksanaan pemeliharaannya. Peran serta masyarakat sangat dari segi pembiayaan maupun pelaksanaan pemeliharaannya. Peran serta masyarakat diperlukan agar : agar : sangat diperlukan



Masyarakat dapat merasakan manfaatnya apabila prasarana tersebut

¾ Masyarakatdipelihara; dapat merasakan manfaatnya apabila prasarana tersebut dipelihara; ¾ Masyarakat menjadi lebih mandiri dalam pengelolaan prasarana



Masyarakat menjadi lebih mandiri dalam pengelolaan prasarana

¾ Tidak ada dana pemerintah untuk membiayai pemeliharaan, dana pemerintah dipergunakan  Tidak adamembangun dana pemerintah untuk membiayai untuk prasarana dan sarana. pemeliharaan, dana pemerintah

dipergunakan untuk membangun prasarana dan sarana.

6. UKURAN KEBERHASILAN O& P 6. UKURAN KEBERHASILAN O& P Adapun ukuran keberhasilan kerja O&P dapat dilihat, antara lain dari:

Adapun ukuran keberhasilan kerja O&P 1. Kegiatan bersama, mampu dapat dilihat, antara lain dari: menumbuhkan kesetiakawanan

8.

pemanfaatan mampu dan dalam K egiatan bersama, pemeliharaan prasarana agar menumbuhkan kesetiakawanan prasarana tersebut dapat dalam pemanfaatan dan berkesinambungan; pemeliharaan prasarana agar Ketentuan kelompok, tertulisdapat dan prasarana tersebut menjadi aturan kerja kelompok berkesinambungan; yang saling ditaati; KKeanggotaan etentuan kelompok, tertulis dan mantap, semua menjadi kelompok anggota aturan tahu kerja akan hak dan yang saling ditaati; kewajibannya. KRapat eanggotaan anggota,mantap, berjalansemua rutin dan dihadiri anggota. anggota tahu akan hak dan kewajibannya. Administrasi dan pelaporan, dengan tertib, Rdikerjakan apat anggota, berjalan rutintahu dan manfaatnya. dihadiri anggota. Ada usaha kelompok, yang berorientasi kepada pasar, keuntungan, efisiensi, dan Administrasi dan pelaporan, dikerjakan dengan tertib, tahu manfaatnya. kebersamaan. Yang sebagian dapat disisihkan untuk pemeliharaan sarana & Aprasarana; da usaha kelompok, yang berorientasi kepada pasar, keuntungan, efisiensi, dan kebersamaan. Yang sebagian dapat disisihkan untuksaling pemeliharaan sarana dan & prasarana; Interaksi diantara anggota hidup, terarah, menunjang, saling satu samahidup, lain. Imemperkembangkan nteraksi diantara anggota terarah, saling menunjang, dan saling memperkembangkan satu sama lain. Pengurus, aktif menggerakkan dan5memotivasi anggota agar kegiatan bisa berjalan.

9.

Dari aspek Teknis, Prestasi kerja diukur dari :

    

1.

2.

2. 3. 3. 4. 5.

4. 5. 6. 6. 7.

8

7.

Berapa prasarana dan sarana yang ada Berapa prasarana dan sarana yang digunakan. Berapa prasarana dan sarana yang tidak berfungsi. Berapa orang atau masyarakat yang menggunakan Berapa jumlah penduduk yang terlayani



10.

Dari aspek Keuangan, Prestasi kerja diukur dari :

   

Berapa pendapatan yang dihasilkan Berapa biaya yang diperlukan untuk menghasilkan pendapatan tersebut Berapa jumlah uang yang diterima Berapa jumlah uang yang dikeluarkan


9


10



BAB III PROGRAM KERJA KEGIATAN PEMANFAATAN & PEMELIHARAAN

1.

PENYUSUNAN PERATURAN ORGANISASI O&P

Setiap organisasi apapun namanya dan bentuknya selalu ada aturan. Sebab organisasi tanpa aturan namanya bukan organisasi. Begitu juga O&P harus ada aturan organisasi. Organisasi tanpa aturan pasti akan kacau. Pengaturan/peraturan yang diperlukan antara lain adalah peraturan tentang hal-hal yang mendasar atau yang pokok-pokok bagi organisasi, termasuk hubungannya dengan pihak lain diluar organisasi dan peraturan yang bersifat kebijakan operasional. Beberapa peraturan dasar yang diperlukan, seperti Peraturan Dasar Organisasi O&P (seperti Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Program Kerja) maupun kebijakan-kebijakan penting terkait lainnya seperti adanya Iuran/Retribusi bagi pemanfaat, harus dibuat dan disepakati secara bersama-sama oleh anggota KSM/warga pemanfaat melalui forum Musyawarah Warga Pemanfaat atau forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi KSM yang ada (bukan ditentukan sendiri oleh Tim Pengelola). Dalam penyusunan ketentuan organisasi ini sangat dipengaruhi juga oleh kelompok masyarakat pemanfaat prasarana itu sendiri. Setiap desa/kelurahan atau daerah dapat mengembangkan peraturan yang jelas sesuai dengan kondisi sosial-budaya, adat-istiadat dan lain-lain yang dianut pada daerahnya masing-masing. Meskipun demikian, Sebagai contoh peraturan dasar organisasi O&P akan meliputi hal-hal seperti pada table berikut.


11


Rancangan Pokok-Pokok Peraturan Dasar O&P Bagian

Aspek-aspek Penguraian

Keterangan

II

Nama Organisasi dan Daerah Kerja

Lokasi organisasi Lingkup pelayanan prasarana

II

Asas Tujuan dan Tugas Organisasi

III

Ruang Lingkup

IV

Keanggotaan

V

Kepengurusan/ Tim Pengelola

1. Asas organisasi 2. Tujuan organisasi 3. Tugas organisasi Cakupan penanganan kegiatan Misalnya untuk saluran irigasi mencakup pengelolaan, penggunaan air, pengamanan air beserta sumber-sumbernya pada jaringan tersier 1. Persyaratan Keanggotaan Dimusyawarahkan di kelurahan/ 2. Kewajiban dan Tanggung desa yang dihadiri oleh Jawab Anggota wakil-wakil masyarakat yang 3. Hak Anggota representatif 1. Syarat-syarat kepengurusan 2. Susunan anggota pengurus 3. Kewajiban dan tanggung jawab pengurus 4. Hak pengurus

VI

Penutup

Untuk aturan yang bersifat opersional hendaknya dibuat cukup sederhana, seperti Siapa Yang Piket/Jaga, dll. Hal yang sangat penting dan harus diperhatikan oleh KSM/Tim Pengelola adalah bahwa seluruh peraturan dasar organisasi yang akan dijalankan oleh Tim Pengelola dan Anggota, seperti Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Masa Tugas Tim Pengelola, Program Kerja maupun Pertanggungjawaban Tim Pengelola harus dibuat dan disepakati secara bersama-sama oleh anggota KSM/warga pemanfaat melalui forum Musyawarah Warga Pemanfaat atau forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi KSM yang ada (bukan ditentukan sendiri oleh Tim Pengelola). Catatan : Bilamana KSM telah memiliki aturan dasar Organisasi KSM sebelumnya, seperti AD/ART, a. yang belum mengakomodir/mencakup kegiatan O&P maka untuk pengaturan terkait hal-hal dasar O&P dapat dilakukan dengan mengamandemen aturan yang sudah ada atau membuat peraturan tambahan khusus untuk O&P. Tetapi bilamana dalam AD/ART Organisasi KSM telah mencakup O&P juga maka aturan dasar O&P dapat mengacu pada AD/ART yang sudah ada tersebut; b. Bilamana KSM selaku pengelola O&P belum mempunyai aturan dasar terkait dengan Pengelolaan O&P, maka peraturan dasar tentang O&P ini akan menjadi bagian dari tanggungjawab Pengelola/Pengurus O&P yang baru pertama kali terbentuk/terpilih 12



untuk memfasilitasi penyusunannya. Oleh karena itu maka proses penyusunan aturan dasar ini akan dilakukan setelah kegiatan Pembentukan Organisasi Pengelola O&P. 2.

PEMBENTUKAN ORGANISASI PENGELOLA O&P

Pada prinsipnya organisasi pelaksana kegiatan pemanfaatan & pemeliharaan (atau Operasi dan Pemeliharaan, disingkat O&P) sarana & prasarana adalah organisasi KSM Lingkungan yang merencanakan dan melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana itu sendiri. Atau sederhananya adalah KSM Lingkungan yang merencanakan kegiatan infrastruktur, adalah juga yang melaksanakan pembangunan fisiknya dan melaksanakan pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana yang telah dibangunnya tersebut. Pendekatan ini, adalah untuk meletakkan dasar komitmen bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat untuk terlibat dan bertanggungjawab dalam melaksanakan pemeliharaan atas bangunan yang merupakan prioritas kebutuhannya, yang telah disepakati bersama dan dibangun sendiri oleh masyarakat. Dalam pendekatan yang demikian ini maka akan sangat efektif bilamana setiap KSM/Pengelola O&P prasarana yang dibangunnya dapat berjalan dengan baik atau untuk Pengelolaan O&P pada infrastruktur yang memiliki karakteristik pemanfaat kelompok (semi public) atau infrastruktur public yang tidak ada keterkaitan fungsional bangunan (tidak satu kesatuan fungsi struktur bangunan). Dalam situasi tertentu dimana terdapat ketentuan bagi KSM untuk melaksanakan pembangunan prasarana, seperti batasan dana per KSM maka sangat mungkin bisa terjadi bahwa ada satu prasarana yang sesungguhnya adalah satu kesatuan fungsi bangunan, tapi karena nilainya cukup besar maka dilakukan proses pembangunan yang ditangani secara bersamaan oleh lebih dari satu KSM. Untuk Prasarana yang demikian maka dengan pendekatan bahwa setiap KSM mengelola bangunan yang ditanganinya perlu mendapat perhatian lebih khusus. Terutama terkait dengan adanya kemungkinan ketidak efektifan pengelolaan oleh masing-masing KSM yang telah ada. Sebagai contoh, katakanlah ada 2 KSM/Pengelola O&P (KSM-A dan KSM-B), mengelola prasarana Jalan dalam satu ruas masing-masing sepanjang 200 meter dan 150 meter, atau KSM-A mengelola prasarana gorong-gorong/jembatan dan KSM-B mengelola prasarana jalan pada ruas yang sama, atau KSM-A mengelola drainase 80 meter yang satu ruas mengalir dari drainase KSM-B sepanjang 100m. Bila salah satu KSM/Pengelola tersebut (KSM-A) tidak aktif menjalankan tugas pengelolaan O&Pnya atau ada kesulitan pendanaan sehingga berakibat pada tidak berjalannya kegiatan pemelihraan oleh salah satu KSM/Pengelola tersebut (misalnya KSM-A) maka sudah tentu akan sangat berdampak pada tidak optimalnya fungsi pelayanan prasarana secara keseluruhan (seperti Drainase tidak akan mengalir dengan baik/air tergenang; Jalan tidak dapat berfungsi dengan baik karena gorong-gorong/jembatan rusak). Oleh karena itu, bila terdapat situasi yang demikian (ada infrastruktur publik yang merupakan satu kesatuan fungsi struktur bangunan) yang ditangani oleh lebih dari satu KSM, maka KSMKSM tersebut selaku Pengelola O&P yang ada, perlu untuk : 

elakukan kesepakatan Kerjasama antar KSM dalam rangka keterpaduan & sinkronisasi M pelaksanaan kegiatan maupun pembiayaan kegiatan O&P. Bentuk kerjasama dapat PETUNJUK TEKNIS | OPERASIONAL & PEMELIHARAAN

13


berupa : o Ada koordinasi untuk sinkronisasi dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan O&P antar KSM/Pengelola (Jenis Kegiatan, Jadwal Pelaksanaannya dan Lokasi pelaksanaan kegiatannya); o Penggalian & penggunaan sumber dana pemeliharaan dilakukan bersama, trasparan dan akuntabel; Atau  Menyepakati satu Pengelola O&P Bersama. Bentuknya dapat berupa ”membentuk satu wadah Organisasi dengan Tim Pengelola yang baru” atau ”menyepakati salah satu dari wadah KSM yang sudah ada menjadi pengelolaan O&P” dimana Tim Pengelola O&Pnya adalah dari Tim Pengelola yang sudah ada pada salah satu KSM tersebut atau dibentuk Tim Pengelola baru yang mewakili semua KSM yang ada. 

Bagaimana Bentuk Struktur Organisasi/Tim Pengelola O&P

Untuk melaksanakan tugas pokok O&P, maka organisasi Pengelola O&P memerlukan unit atau satuan kerja dan orang-orang yang akan duduk atau bertanggungjawab sehari-hari pada setiap unit kerja tersebut (Tim Pengelola). Bentuk Pengelola pada setiap KSM/Organisasi O&P dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan prasarana, kemampuan warga pemanfaat dan karakteristik kelompok penerima manfaat (gender). Meski demikian, dari beberapa bentuk yang diterapkan, setidaknya terdapat 2 bentuk pendekatan yang umum dilakukan untuk setiap KSM/Organisasi O&P, yaitu : satu pengelola untuk semua jenis prasarana atau satu pengelola untuk setiap jenis prasarana. Misalnya satu KSM memiliki dua jenis parasana yang dimanfaatkan yaitu Air Bersih dan Jalan maka bentuk organisasinya dapat berupa satu Pengelola untuk Air Bersih dan satu Pengelola untuk Jalan atau satu Pengelola untuk Air Bersih dan Jalan. Bentuk Pengelolaan mana yang dipilih, apakah pengelola perjenis prasarana atau satu pengelola untuk lebih dari satu jenis prasarana dalam satu KSM/Organisasi Pengelola O&P, hendaknya mempertimbangkan kemampuan SDM pengelola dan potensi sumber pembiayaan pemeliharaannya. Kemampuan SDM dimaksud adalah dapat berupa kemampuan manajemen pengelolaan dan ketersediaan orang yang sesuai dengan kebutuhan didalam KSM/Organisasi Pengelola tersebut. Sedangkan kemungkinan untuk memperoleh sumber pembiayaan O&P adalah berkenaan dengan potensi dari setiap prasarana untuk dapat menghasilkan/memperoleh dana dari warga pemafaat guna membiayai pemeliharaannya. Misalnya dari contoh Air bersih dan Jalan diatas, maka bila pengelolaannya dilakukan sendiri-sendiri maka potensi memperoleh pembiayaan untuk Air bersih dari pemanfaat cukup tinggi dibandingkan dengan Jalan, tetapi bila pengelolaannya adalah satu maka dapat dilakukan subsidi silang, yaitu dana yang diperoleh dari Air bersih dapat disisihkan sebahagian untuk pembiayaan pemeliharaan Jalan. Berdasarkan kedua bentuk organisasi pengelola O&P tersebut, maka struktur organisasi Pengelolanya hendaklah dibuat sederhana, yaitu : untuk satu jenis prasarana dapat dibuat dengan struktur organisasi yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Petugas Teknis/Lapangan dan Anggota, sedangkan untuk Pengelola yang lebih dari satu jenis prasarana maka struktur organisasinya dapat dibuat dengan struktur yang terdiri dari Ketua, Bendahara, Sekretaris, Petugas Teknis/Lapangan pada setiap jenis prasarana dan Anggota (Anggota Organisasi 14



PNPM Mandiri Perkotaan PNPM Perkotaan Pengelola O&P adalah seluruh warga yang Teknis menerima manfaat dari prasarana yang dikelolanya). Petunjuk Pemanfaatan &Mandiri Pemeliharaan

Perbedaan kedua bentuk tersebut Petunjuk hanya terletak unit kerja&Petugas Lapangannya saja, Teknispada Pemanfaatan Pemeliharaan dimana untuk Pengelola yang mencakup lebih dari satu jenis prasarana maka Petugas Lapangan yang dikelola. Secarajenis diagram kedua yang struktur tersebut dapatdiagram digambarkan dibuat sesuai jumlah prasarana dikelola. Secara kedua seperti strukturgambar tersebut yang dikelola. Secara struktur tersebut dapat digambarkan seperti gambar 1. berikut. dapat digambarkan sepertidiagram gambarkedua 1. berikut: 1. berikut.

KETUA KETUA

KETUA KETUA SEKRETARIS SEKRETARIS

BENDAHARA BENDAHARA

PETUGAS LAPANGAN PETUGAS LAPANGAN

BENDAHARA BENDAHARA

PETUGAS LAPANGAN PETUGAS LAPANGAN

ANGGOTA ANGGOTA

Struktur Organisasi Pengelola O&P Struktur Organisasi Pengelola O&P

SEKRETARIS SEKRETARIS

PETUGAS PETUGAS ANGGOTA ANGGOTA

Struktur Organisasi Pengelola O&P Struktur Organisasi Pengelola O&P

Bagaimana Membentuk Organisasi  Bagaimana Membentuk Organisasi Pengelola ? Pengelola ? Bagaimana Membentuk Organisasi Adapun Pengelola Langkah-langkah teknis pembentukan ? Adapun Langkah-langkah teknis

organisasi O&P ini adalah : Langkah-langkah organisasi O&P ini adalahteknis : 1. pembentukan KAdapun SM selaku organisasi Pemanfaat & pembentukan organisasi O&P ini adalah : Pemelihara, mengumpulkan semua warga 1. KSM selaku organisasi Pemanfaat & pemanfaat. semua & 1.Pemelihara, KSM selakumengumpulkan organisasi Pemanfaat 2. Lalu dijelaskan perlunya dibentuk warga pemanfaat. Pemelihara, mengumpulkan pengelola semua Dijelaskanperlunya untung ruginya 2. prasarana. Lalu dijelaskan dibentukbila warga pemanfaat. dibentuk bila tidakDijelaskan dibentukuntung termasuk prasarana. 2.pengelola Lalu dan dijelaskan perlunya dibentuk ruginya bila prasarana. dibentuk dan bila tidak peran masyarakat didalamnya. pengelola Dijelaskan untung dibentuk termasuk peran masyarakat ruginya bila dibentuk dan bila tidak 3. Lalu warga pemanfaat diminta pendapatnya, didalamnya. dibentuk bentuk termasukorganisasi peran masyarakat bagaimana pengurus 3. dan Lalu warga pemanfaat diminta didalamnya. siapa saja yang akan duduk sebagai pendapatnya, bagaimana bentuk 3. Lalu warga pemanfaat diminta pengurus. organisasi pengurus bagaimana dan siapa saja bentuk yang akan duduk sebagai pengurus. pendapatnya, 4. 4. Setelah disepakati struktur organisasi Setelah disepakati struktur organisasi termasuk susunan tim pengurus. pengelola, maka organisasi pengurus dan siapa saja yang akan duduk sebagai termasuk susunan tim pengelola, makaPengelola dibuat Berita Acara Pembentukan Pengelola Berita Acara Pembentukan Pemanfaatan & pengelola, Pemeliharaan 4.dibuat Setelah disepakati struktur organisasi termasuk susunan tim maka Pemanfaatan & Pemeliharaan prasarana. Bila perlu lakukan peresmian Pengelola, bisa prasarana. Bila perlu lakukan peresmianPengelola Pengelola,Pemanfaatan bisa mengundang Camat, dibuat Berita Acara Pembentukan & Pemeliharaan mengundang Camat, Timlakukan KMW, Desa,Pengelola, Aparat atau Masyarakat, agar Timprasarana. KMW, Kepala Desa, AparatKepala atau Tokoh Masyarakat, agar keberadaannya Bila perlu peresmian bisaTokoh mengundang Camat, keberadaannya dapat lebih diakui dan diperhatikan. dapat lebih diakui dan diperhatikan. Tim KMW, Kepala Desa, Aparat atau Tokoh Masyarakat, agar keberadaannya dapat lebih diakui dan diperhatikan.

Waktu pelaksanaan pembentukan organisasi Pengelola ini dilakukan sejak awal persiapan Waktu pelaksanaan pembentukan organisasisebelum Pengelola ini dilakukan sejak kegiatan awal pelaksanaan kegiatan atau selambat-lambatnya dimulainya pelaksanaan

Waktu pelaksanaan organisasi Pengelola ini sebelum dilakukan dimulainya sejak awal persiapan pelaksanaan pembentukan kegiatan atau selambat-lambatnya persiapan kegiatan pelaksanaan kegiatan atau selambat-lambatnya sebelum dimulainya pelaksanaan pembangunan/fisik prasarana. Dilakukan oleh KSM melalui forum PETUNJUK TEKNIS | OPERASIONAL & PEMELIHARAAN pelaksanaan kegiatan pembangunan/fisik prasarana. Dilakukan oleh KSM melalui forum 15 musyawarah warga pemanfaat (atau forum musyawarah pengambilan keputusan tertinggi musyawarah warga pemanfaat (atau forum musyawarah keputusan tertinggi KSM). Dan difasilitasi oleh pihak BKM/UPL, Konsultan, pengambilan Ka Desa/Lurah. Bila perlu,


pembangunan/fisik prasarana. Dilakukan oleh KSM melalui forum musyawarah warga pemanfaat (atau forum musyawarah pengambilan keputusan tertinggi KSM). Dan difasilitasi oleh pihak BKM/UPL, Konsultan, Ka Desa/Lurah. Bila perlu, Lakukan peresmian O&P setelah Tim Pengelola terbentuk, bisa mengundang Camat, Tim Konsultan, Kepala Desa/Lurah, Aparat atau Tokoh Masyarakat, agar keberadaannya dapat diakui dan diperhatikan. 

Apa Tugas Pokok Organisasi Pengelola

Sejalan dengan tujuan O&P diatas, maka tugas pokok Pengelola selaku penggerak utama kegiatan atau Penanggungjawab O&P, adalah : 1) Menyusun rencana pemanfaatan prasarana 2) Menyusun rencana penerimaan dan belanja Pengelola 3) Menyusun rencana kegiatan pemeliharaan, perbaikan, dan peningkatan pembangunan prasarana; Mengorganisasikan kegiatan pemeliharaan, perbaikan dan peningkatan pembangunan 4) prasarana; 5) Membuat laporan pertanggungjawaban kerja Pengelolaan Sarana & Prasarana yang menjadi tanggungjawabnya. 

Apa Tugas Tim Pengelola

Sejalan dengan tugas pokok tersebut, maka tugas-tugas dari setiap unit kerja organisasi Pengelola O&P (Tim Pengelola) sehari-hari, adalah : 1) Ketua, Memimpin/Penanggungjawab utama seluruh kegiatan dan usaha organisasi. Ketua bertanggung jawab atas seluruh kegiatan organisasi sesuai peraturan organisasi serta program kerja yang telah diputuskan bersama. Antara lain mencakup tugas :  Mengkoordinir Tim Pengelola/pengurus O&P  Mengundang dan menyelenggarakan Rapat-rapat rutin atau Musyawarah  Melakukan kerjasama kemitraan dengan pemerintah desa/kelurahan, Dinas/ Instansi terkait dan pihak swasta atau lainnya guna meningkatkan peroleh pembiayaan pemeliharaan atau pengembangan layanan prasarana.  Mendorong peningkatan kesadaran dan kontribusi warga untuk melakukan pemeliharaan prasarana.  Bersama seluruh Tim Pengelola membuat laporan baik secara berkala maupun Pertanggungjawaban Kegiatan Pengelola;  Bersama seluruh Tim Pengelola, mensosialisasikan kegiatan-kegiatan pemanfaatan & pemeliharaan, khususnya kepada warga pemanfaat;  Bersama seluruh Tim Pengelola menyusun draft peraturan dasar, program kerja O&P dan rencana pendanaan O&P untuk ditetapkan dalam Musyawarah Warga (bila belum ditetapkan sebelumnya). 2) Sekretaris atau bagian administrasi, melaksanakan kegiatan administrasi umum/ ketatausahaan O&P, antara lain mencakup :  Menyiapkan surat menyurat  Mengarsip surat masuk dan surat keluar  Menyimpan dan memelihara dokumen/dokumentasi kegiatan  Membuat notulen rapat/ musyawarah warga pemanfaat 16



3) 4) 5)

 Menginvebtarisasi anggota atau warga pemanfaat Bendahara atau bagian Keuangan, melaksanakan :  Menerima dan menyimpan uang/dana O&P;  Mengeluaran uang dengan persetujuan ketua  Membuat dan menyimpan bukti penerimaan dan bukti pengeluaran  Mencatat pembukuan keuangan O&P  Membuat laporan keuangan secara periodik dan laporan pertanggungan jawab keuangan; Petugas Lapangan atau bagian Teknik, melakukan :  Monitoring dan inventarisasi kondisi prasarana,  Menyusun rencana kebutuhan, biaya dan jadwal pemeliharaan & perbaikan prasarana,  Membimbing dan mengkoordinir pelaksanaan pemeliharaan yang dilakukan oleh warga;  Melaporkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan pemeliharaan. Anggota :  Mendapatkan informasi, pelayanan dan kesempatan berpartisipasi yang sama dalam setiap kegiatan;  Mengikuti rapat-pertemuan/Musyawarah yang dilakukan Pengelola  Melaksanakan/terlibat aktif dalam setiap kegiatan pemeliharaan yang dilakukan  Membangun kebersamaan, kekompakan, persatuan dan kesatuan  Memikirkan dan mengusahakan pengembangan KPP Membayar iuran atau memberikan kontribusi lainnya untuk pemeliharaan  prasarana sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama.

Untuk mendukung tugas-tugas Tim Pengelola yang ada, maka Ketua Pengelola dapat melakukan penugasan kepada anggota terkait aspek kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan, baik berupa kegiatan yang bersifat rutin maupun yang bersifat insidentil. Kesepakatan mengenai penugasan ini hendaknya diputuskan berdasarkan kesepakatan bersama warga pemanfaat. Contoh penugasan dalam pelaksanaan kegiatan seperti siapa yang piket atau penugasan pemeliharaan kebersihan MCK secara bergiliran. 3. RENCANA KEGIATAN O&P Rencana kerja O&P pada dasarnya mencakup seluruh kegiatan yang diperlukan untuk menjamin tercapainya tujuan pemanfaatan & pemeliharaan prasarana. Secara umum pokok-pokok rencana kegiatan O&P ini adalah mencakup : 1) Kegiatan Pendataan Anggota 2)

Penggalian sumber-sumber pembiayaan

3)

Monitoring dan Inventarisasi kondisi prasarana;

4)

Rencana Teknis Pemanfaatan dan Pemeliharaan Prasarana

5)

Penyusunan RAB dan Jadwal Perbaikan (termasuk pengembangan bila perlu);

6)

Rapat-rapat Berkala

7)

Pelaporan secara Berkala PETUNJUK TEKNIS | OPERASIONAL & PEMELIHARAAN

17


Masing-masing kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

3.1. Pendataan Anggota

endataan anggota ini sangat penting, selain untuk mengetahui jumlah dan siapa saja P warga pemanfaat juga akan berkaitan dengan potensi kontribusi dalam pemeliharaan dari prasarana yang dikelola atau pengaturan pemanfaatan bila diperlukan.

al-hal yang perlu dicatat berkaitan dengan Anggota ini adalah : Nama, Jenis Kelamin H (Laki-laki / Perempuan), Alamat tempat tinggal dan Pekerjaannya, bila perlu dapat dilengkapi dengan status kondisi sosial ekonomi masing-masing. Selain itu perlu ditetapkan sebaiknya pendataan ini dilakukan secara periodik, seperti per bulan atau triwulan atau tahunan.

Contoh bentuk formulir Pendataan Anggota ini dapat dibuat seperrti contoh terlampir.

3.2. Penggalian sumber sumber – sumber pembiayaan

Y ang membiayai kegiatan O&P pada dasarnya adalah warga pemanfaat prasarana berlandaskan gotong royong dan kasadaran bahwa pemeliharaan, perbaikan dan pengembangan prasarana adalah tugas bersama seluruh warga pemanfaat, karena prasarana tersebut memang milik semua warga pemanfaat, bukan milik pemerintah atau aparat. Meskipun demikian, Ini tidak berarti bahwa menutup peluang bagi Pengelola untuk mendapatkan sumber dana lain diluar dari warga pemanfaat prasarana.

ana pemeliharaan bisa diupayakan dari berbagai sumber. Dalam hal ini perlu usaha D untuk menggali sumber-sumber dana tersebut baik dari masyarakat maupun dari sumber-sumber lainnya, antara lain : • Retribusi/Iuran penggunaan prasarana, seperti prasarana jalan, tambatan perahu, air bersih, prasarana sanitasi dan irigasi;

18

• Jasa pemasangan baru, seperti air bersih;

• Donatur;

• Bantuan dari Pemda Kabupaten, Kecamatan atau Desa;

Secara lebih rinci bagaimana penggalian sumber-sumber pembiayaan ini dapat dilihat pada penjelasan Bagian IV. Pembiayaan kegiatan O&P.

3.3. Inventarisasi Kondisi Prasarana Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi prasarana yang telah dibangun, apakah ada kerusakan atau kekurangan ataupun permasalahan-permasalahan yang perlu ditangani segera. Cara pelaksanaannya adalah dengan melakukan monitoring/ pengecekan langsung kelapangan, sedangkan pelakunya dapat dilakukan oleh Tim Pengelola, khususnya Petugas Lapangan/Teknis sendiri atau Penugasan kepada anggota secara rutin dan bergilir. Anggota dapat dibagi menjadi beberapa grup untuk melakukan kegiatan ini secara bergiliran misalnya per RT atau KK. Waktu pengecekan dapat diatur sesuai dengan kesepakatan diantara anggota, seperti mingguan atau bulanan.



gar proses kegiatan inventarisasi kondisi prasarana ini berjalan secara efektif maka A perlu dilakukan fokus pengecekan yaitu pada setiap jenis system atau bagian bagian prasarana. Hal-hal yang perlu dicatat pada saat inventarisasi satiap komponen system prasarana tersebut, adalah : jumlah/volume yang ada, kondisi pada saat pengecekan, apakah baik atau rusak. Kemudian bila ada kerusakan, dapat juga ditentukan rencana penanganan/perbaikannya, termasuk berapa perkiraan biayanya. Dari hal tersebut juga dapat ditentukan apakah tingkat kerusakannya ringan atau dapat diselesaikan melalui pemeliharaan rutin atau permasalahannya adalah berat dan harus dilakukan perbaikan khusus. Juga dapat ditentukan apakah tingkat kerusakan tersebut sangat mendesak untuk segera ditangani atau dapat ditunda demi untuk menjaga kualitas perbaikan.

3.4.

Rencana Teknis Pemanfaatan & Pemeliharaan Prasarana

a.

Rencana Teknis Pemanfaatan Prasarana

Rencana teknis pemanfaatan atau penggunaan prasarana yang dimaksudkan disini adalah berkaitan dengan penggunaan prasarana sesuai fungsi utamanya. Dalam kaitan ini, ada 2 hal prinsip yang harus diperhatikan, yaitu :

1)

Penggunaan Prasarana Secara Optimal

S etiap jenis prasarana yang dibangun tentu mempunyai cara penggunaan tertentu pula. Artinya bahwa jenis prasarana yang berbeda tentu mempunyai cara penggunaan yang berbeda pula, sesuai dengan jenis prasarananya.

anyak ditemukan dilapangan adanya pemakaian prasarana yang B tidak sesuai dengan fungsi yang sesungguhnya dari prasarana tersebut atau fungsinya berubah, misalnya prasarana MCK atau saluran irigasi juga dipergunakan sebagai tempat memandikan kerbau, Lantai Jemur dipergunakan sebagai tempat parkir atau bermain, jalan Sirtu/jembatan kayu yang seharusnya untuk mobil beban ringan tetapi dilalui oleh Mobil bermuatan berat, dll. Apabila terjadi kesalahan penggunaan seperti ini maka akan berakibat pada kerusakan yang lebih cepat sehingga prasarana tersebut tidak dapat dipergunakan lebih lama.

ntuk menghindari penggunaan prasarana di luar peruntukannya U tersebut maka perlu dibuat dan disepakati cara penggunaan prasarana secara benar atau sesuai fungsinya. Setelah ditetapkan kemudian perlu di sosialisasikan agar dipahami dan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua warga pemanfaat.

S ecara rinci tatacara pemanfaatan setiap prasarana dapat mengacu pada tatacara pemanfaatan prasarana yang telah ditetapkan sesuai buku Petunjuk Teknis Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.


19


2)

Pengaturan Penggunaan Prasarana

ntuk prasarana tertentu diperlukan pengaturan penggunaan prasarana, U agar tidak terjadi konflik ataupun tidak sesuai dengan fungsi utamanya. Pengaturan ini dilakukan dengan membagi jadwal giliran penggunaannya. Tentunya cara pengaturan penggunaan prasarana ini juga harus disesuaikan dengan kebutuhan pemanfaatan dan jenis prasarannya. Sebagai contoh, perlu dilakukan pengaturan pemakaian air Irigasi atau air bersih pada saat-saat tertentu agar semua pemanfaat dapat memperoleh manfaat yang sama dan tetap optimal.

al penting yang perlu diperhatikan juga disini adalah bilamana diperlukan H suatu pengaturan semacam ini maka harus disepakati bersama oleh semua warga pemanfaat.

b.

Rencana Teknis Pemeliharaan Prasarana

encana pemeliharaan merupakan serangkaian kegiatan pemeliharaan yang R dilakukan untuk menjaga prasarana agar tidak rusak atau tetap berfungsi secara optimal. Rencana pemeliharaan disini mencakup pemeliharaan yang dilaksanakan secara rutin, berkala dan insidentil/mendesak.

o Pemeliharaan rutin dilakukan secara terus menerus, biasanya dalam periode waktu seperti setiap hari atau setiap minggu atau setiap bulan. Umumnya kegiatan ini bersifat pekerjaan pencegahan untuk menjaga agar prasarana tidak rusak, biasanya terdiri atas tugas-tugas yang berulangulang dengan teknik yang sederhana, misalnya kegiatan pembersihan. o Pemeliharaan Berkala dilakukan dalam periode waktu tertentu misalnya setiap 3 bulan, setiap 6 bulan atau setiap tahun. Umumnya kegiatannya mencakup kegiatan pemeliharaan yang sudah dapat diperkirakan atau direncanakan terlebih dahulu, seperti perawatan dan semua perbaikan ringan serta penggantian bagian-bagian kecil/sekunder, termasuk perbaikan sederhana. Tujuannya adalah untuk mengembalikan kondisi prasarana pada tingkat kemampuan yang dimilikinya atau fungsi secara yang seharusnya dari parasaran. Misalnya kegiatan pengecatan komponen prasarana, pemberian pelumas pada pintu air, penggantian kran air yang rusak, dll. o Pemeliharaan Insidentil/mendesak, pekerjaan yang mendesak yang memerlukan penanganan segera, yang umumnya tidak direncanakan terlebih dahulu. Sifat kemedesakan ini biasanya karena dapat membahayakan pemanfaat, Bisa membawa akibat kerusakan besar atas milik pribadi masyarakat (seperti rumah, lahan produktif, dll) dan kerusakan yang bisa menjadi penyebab kerusakan yang lebih besar. Misalnya penggantian lantai jembatan, kerusakan akibat banjir/ longsor, dll.

20

elaksanaan kegiatan ini pada dasarnya adalah menjadi tanggungjawab bersama warga P pemanfaat, dilakukan secara bersama-sama dan dikoordinir oleh Petugas Lapangan. PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL & PEMELIHARAAN


Selain hal tersebut, juga dapat dilakukan dengan cara Penugasan kepada anggota secara rutin dan bergilir. Misalnya anggota dapat dibagi menjadi beberapa grup untuk melakukan kegiatan ini secara bergiliran misalnya per RT atau KK. Waktu pelaksanaannya dapat diatur sesuai periode pemeliharaan rutin prasarana, seperti harian, mingguan atau bulanan.

ntuk kegiatan perawatan seperti pemberian pelumas pada mesin pompa, pintu air, atau U perbaikan kecil seperti penutupan lubang-lubang kecil pada jalan yang rusak hendaknya dilakukan oleh Petugas atau penugasan kepada warga yang mempunyai pengalaman melakukan hal tersebut agar tetap sesuai dengan standar perawatan yang benar.

S etiap jenis prasarana telah dilengkapi dengan standar teknis pemeliharaan baik rutin maupun berkala. Oleh karena itu, maka penentuan jenis kegiatan atau hal-hal yang perlu dilakukan dalam pemeliharaan ini hendaknya mengacu pada Pedoman Teknis Pembangunan Prasarana, khususnya pada Bagian Pemeliharaan.

S elain penentuan jenis kegiatan dan pemahaman cara pelaksanaannya, pada tahap ini juga penting untuk disepakati bersama bagaimana pembiayaannya, berapa besarnya dan dari mana sumbernya.

3.5.

enyusunan Rencana Anggaran Biaya dan Jadwal Pelaksanaan Perbaikan, pada dasarnya P dibuat sesuai kebutuhan dilapangan. Artinya bahwa kegiatan ini dilakukan karena ada kebutuhan perbaikan kerusakan prasarana.

egiatan ini pada dasarnya merupakan tindaklanjut hasil inventarisasi kondisi prasarana. K Dimana ternyata ditemui adanya kerusakan yang perlu dilakukan perbaikan. Adapun pelaksanan kegiatan perbaikan ini dapat dilakukan pada saat pemeliharaan rutin atau berkala atau insidentil.

Penyusunan RAB dan Jadwal Perbaikan

isini juga dapat termasuk rehabilitasi dan perbaikan besar, yang bertujuan untuk D meningkatkan kondisi prasarana dari kondisi yang sudah tidak layak menjadi layak kembali. Perhitungan RAB disini pada prinsipnya adalah menentukan berapa besar dana yang diperlukan, termasuk apa saja kebutuhan perbaikan tersebut sedangkan Jadwal disini adalah menentukan kapan waktu kegiatan perbaikan tersebut akan dilaksanakan, termasuk berapa lama pelaksanaannya.

S ecara lebih detail bagaimana langkah-langkah perhitungan RAB dan Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan dapat mengacu pada buku Petunjuk Teknis Tatacara Persiapan dan Perencanaan Teknis Kegiatan Lingkungan (Penyusunan Proposal).

3.6. 

Rapat-rapat rutin Rapat rutin dapat dilakukan tiap bulan atau peride waktu tertentu yang disepakati, dilakukan untuk melihat atau mengevaluasi hasil-hasil kegiatan pemeliharaan yang telah dilakukan dan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan (memutuskan rencana penyelesaiaan masalah), atau agenda PETUNJUK TEKNIS | OPERASIONAL & PEMELIHARAAN

21


22

lain yang dianggap penting untuk dibahas bersama. Pertemuan ini dipimpin oleh Ketua, jika memang diperlukan peserta rapat rutin tidak hanya pengurus namun juga dari masyarakat yang berkepentingan dalam kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana yang bersangkutan. Pada setiap rapat harus selalu dibuat daftar hadir peserta dan catatan hasil rapat (notulen) dan diarsipkan oleh sekretaris.





3.7. Pelaporan secara berkala Pelaporan seluruh kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan merupakan tanggung jawab ketua kelompok dibantu oleh Tim Pengelola. Dalam laporan tersebut terkandung unsurunsur sebagai berikut :

a)

Pelaporan Keuangan

elaporan keuangan dilakukan oleh bendahara. Dalam kaitan dengan kegiatan P tersebut bendahara melaporkan penerimaan dan pengeluaran baik berkaitan dengan administrasi Pengelola maupun yang berkaitan dengan kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan. Laporan ini mencakup minimal : keadaan kas, laporan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendanaan (seperti iuran, retribusi, donatur, dll), laporan pengeluaran baik untuk kegiatan administrasi maupun kegiatan pemeliharaan/perbaikan, dll.

b)

Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Laporan kegiatan, mencakup laporan hasil pelaksanaan pemeliharaan rutin, berkala dan insidentil, termasuk hasil Inventarisasi kondisi prasarana maupun hasil-hasil pertemuan yang dilaksanakan.



BAB IV PEMBIAYAAN KEGIATAN O & P

Untuk melaksanakan pemeliharaan perlu ditanamkan kesadaran kepada warga masyarakat bahwa pemeliharaan prasarana & sarana harus dilakukan oleh semua warga pemakai, baik dari segi pembiayaan maupun pelaksanaan pemeliharaan. Yang membiayai kegiatan O&P pada dasarnya adalah warga pemanfaat prasarana berlandaskan gotong royong dan kasadaran bahwa pemeliharaan, perbaikan dan pengembangan prasarana adalah tugas bersama seluruh warga pemanfaat, karena prasarana tersebut memang milik semua warga pemanfaat, bukan milik pemerintah atau aparat. Meskipun demikian, Ini tidak berarti bahwa menutup peluang bagi Pengelola untuk mendapatkan sumber dana lain diluar dari warga pemanfaat prasarana. 1.

SUMBER-SUMBER PEMBIAYAAN O&P

Dana pemeliharaan dapat berasal dari berbagai sumber, namun perlu usaha untuk menggali sumber-sumber dana tersebut. Sumber dana potensial pendanaan kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dapat diperoleh dari kontribusi masyarakat pengguna, pihak swasta (yang juga turut memetik manfaat dari pembangunan prasarana tersebut), serta pemerintah (pemerintah Desa/Kelurahan, Dinas/Instansi terkait setempat). Masing-masing sumber tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1)

Kontribusi Warga Pemanfaat

S alah satu alternatif sumber pembiayaan O&P adalah melalui kontribusi warga sesuai dengan budaya setempat dan kesepakatan yang telah dilakukan. Hal ini merupakan bentuk kompensasi pemanfaat terhadap penggunaan prasarana tersebut.

Adapun jenis kontribusi atau sumbangan warga pemanfaata adalah :

a.

S umbangan berupa uang, yang didapatkan dari iuran anggota kelompok pemanfaatan dan pemeliharaan, ataupun retribusi dari penggunaan prasarana secara langsung.


23


b.

S umbangan selain uang seperti material, penyediaan fasilitas penunjang, tenaga kerja, peralatan dalam rangka kegiatan pemeliharaan

S edangkan cara pengumpulan dana tersebut adalah bergantung pada kondisi sosial budaya masyarakat setempat, yang secara umum terbagi atas dua golongan sebagai berikut :

a. Sumbangan/Retribusi ditarik langsung pada saat menggunakan prasarana yang bersangkutan, hal ini dapat diberlakukan untuk para pengguna yang tidak secara rutin menggunakan prasarana. Hal ini bisa diterapkan untuk individu atau perusahaan swasta yang menjadi pengguna prasarana yang bersangkutan. Sebagai contoh adalah tambatan perahu, fasilitas penggilingan padi, dan lain-lain.

b. Sumbangan/Iuran rutin, hal ini dapat diberlakukan untuk pengguna prasarana yang secara rutin menggunakan prasarana yang bersangkutan seperti irigasi, penyewa kios di pasar, MCK, fasilitas air bersih dan prasarana lainnya.

Hal yang sangat penting dan harus diperhatikan berkaitan dengan penerapan “iuran/ retribusi” yang akan diberlakukan oleh KSM/Tim Pengelola adalah bahwa hendaknya disesuaikan dengan situasi budaya dan kemampuan ekonomi warga pemanfaat dan kebutuhan akan biaya pemeliharaan/perbaikan. Besarnya iuran atau retribusi yang akan dikenakan baik perorangan atau per keluarga, baik rutin atau setiap kali penggunaan, kepada warga pemanfaat tetap atau dari luar, bagi warga kurang mampu atau mampu, hendaknya dimusyawarahkan dan disepakati secara bersama-sama oleh seluruh anggota KSM/warga pemanfaat yang ada sehingga tidak terlalu membebani dan semua warga pemanfaat tetap dapat memperoleh hak-hak yang sama dalam pemanfaatan prasarana (adil). Sejauhmana kontribusi warga ini dapat diperoleh, khususnya terkait dengan dana dalam bentuk “Iuran/retribuís” sangat dipengaruhi oleh beberapa hal berikut : •

SKALA PELAYANAN PRASARANA

Skala pelayanan merupakan cakupan luas daerah (jumlah warga pemanfaat) yang dapat dilayani oleh suatu prasarana. Skala pelayanan prasarana sangat ditentukan oleh jenis prasarana yang dibangun. Apakah prasarana itu menyentuh kebutuhan semua keluarga atau masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya jalan akan memiliki skala pelayanan yang cukup luas dibandingkan dengan MCK yang skala pelayanannya hanya pada warga pemanfaat disekitarnya (kelompok tertentu) saja.

24


: SKALA PELAYANAN PRASARANA Skala pelayanan merupakan cakupan luas daerah (jumlah warga pemanfaat) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan yang dapat dilayani oleh suatu prasarana. Skala pelayanan prasarana sangat ditentukan oleh jenis prasarana yang dibangun. Apakah prasarana itu menyentuh kebutuhan semua keluarga atau masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya jalan akan memiliki skala pelayanan yang cukup luas dibandingkan dengan MCK yang skala pelayanannya hanya pada warga pemanfaat disekitarnya (kelompok tertentu) saja.

18

Gambar tersebut memperlihatkan skala pelayanan sebuah ruas jalan dan MCK pada suatu kelurahan/desa. Rumah tangga yang digambarkan dengan kota-kotak tersebut adalah penerima manfaat dengan adanya pembangunan jalan tersebut, tanpa harus memperhatikan rumah tangga apakah berada di dalam maupun di luar desa. Sedangkan MCK hanya dimanfaatkan oleh keluarga disekitarnya saja (4 rumah). Identifikasi pelayanan ini sangat penting untuk melihat seberapa banyak jumlah warga pemanfaat dapat dilibatkan. Selain itu, identifikasi prasarana berdasarkan jenisnya ini akan menentukan “mudah tidaknya pembiayaan (cost recovery)” prasarana untuk operasi dan pemeliharaan. (Lihat tabel kemungkinan mudah tidaknya pembiayaan menurut kalsifikasi prasarana sebelumnya) •

MANFAAT YANG DITERIMA OLEH MASYARAKAT

Khusus untuk prasarana yang termasuk dalam prasarana umum, seperti jalan, jembatan, tambatan perahu, pasar, dll, perlu dipikirkan apakah memiliki skala pelayanan yang lebih luas, sehingga perlu diidentifikasi hal-hal sebagai berikut : a. Penerima manfaat langsung

Y aitu Warga yang memperoleh manfaat secara langsung karena mempergunakan prasarana yang bersangkutan. Sebagai contoh adalah prasarana jalan, penerima manfaat langsung adalah orang yang mempergunakan jalan tersebut. Orang tersebut akan memperoleh manfaat dengan kemudahan dalam transportasi, waktu tempuh menjadi pendek dll.

b. Penerima manfaat tidak langsung

Y aitu Warga yang memperoleh manfaat dari pembangunan prasarana tanpa harus mempergunakan prasarana tersebut. Sebagai contoh adalah pembangunan prasarana jalan, penerima manfaat tidak langsung misalnya orang yang mempunyai toko/warung di pinggir jalan tersebut, orang yang mempunyai tanah di pinggir jalan tersebut karena harga tanah meningkat dll.

Besarnya manfaat yang diterima oleh seseorang akan mempengaruhi kemungkinan dapat tidaknya penerima manfaat tersebut dikenai “iuran/retribusi”. Semakin besar manfaat yang diterima, maka semakin besar kemungkinan dikenakan iuran/retribusi.

•

PROFIL KELOMPOK PENERIMA MANFAAT

Tinjauan profil kelompok pemanfaat terutama dipergunakan untuk prasarana yang termasuk dalam public goods/parasarana umum, kelompok pemanfaat sangat beraneka ragam tergantung PETUNJUK TEKNIS | OPERASIONAL & PEMELIHARAAN

25


pada berbagai karakteristik tertentu, misalnya : 1. Karakteristik Fungsional :

lasifikasi berdasarkan karakteristik fungsional berkaitan dengan posisi pengguna dalam K kaitannya dengan pemanfaatan prasarana. Misalnya :

a.

b. P erahu yang memanfaatkan prasarana tambatan perahu maka kelompok pengguna dapat diklasifikasikan seperti : Pemilik perahu, Pengemudi perahu, Penumpang perahu

arakteristik penerima manfaat akan mempengaruhi kemungkinan dapat tidaknya K penerima manfaat tersebut dikenai “iuran”. Semakin banyak orang menerima manfaat, maka semakin besar kemungkinan dikenakan retribusi.

Bis yang memanfaatkan prasarana jalan maka kelompok pengguna dapat diklasifikasikan seperti : Perusahaan bis; Sopir bis; Penumpang bis

2. Karakteristik Sosial Ekonomi : Tinjauan terhadap karakteristik sosial ekonomi adalah berdasarkan status sosial ekonomi kelompok pemanfaat, dapat mencakup :

26

a. F rekwensi Penggunaan Prasarana, Sebagai contoh adalah seorang petani yang memanfaatkan prasarana tertentu dapat dikelompokkan menjadi : Petani yang memiliki lahan cukup luas, Petani pemilik lahan sempit, Petani penggarap. Dapat dilihat sampai seberapa banyak frekwensi penggunaan prasarana oleh ketiga kelompok pemanfaat tersebut. Frekwensi penggunaan prasarana kemungkinan akan dapat mempengaruhi besarnya “iuran” yang dapat ditarik dari pengguna. Semakin sering seseorang/sekolompok menggunakan prasarana maka semakin besar pentensi dikenakan iuran dan sebaliknya.

b. T ingkat kemampuan ekonomi masyarakat, Misalkan seseorang yang menggunakan Air Bersih, maka dapat dikelompokan apakah tergolong : warga Mampu; warga Kurang Mampu (miskin).

2) Bantuan Pemerintah

epala Desa/Lurah dapat memberikan bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan K dan Belanja Desa/Kelurahan yang sudah dituangkan dalam peraturan desa. Besarnya tentu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing desa. Selain itu bisa dari Subsidi Dinas/Instansi Teknis terkait dikabupaten/Kota. Umumnya bantuan dari Pemerintah ini memungkinkan jika terjadi kerusakan berat yang memerlukan perbaikan besar pada fasilitas umum atau fasilitas vital seperti jalan, jembatan, tambatan perahu dan saluran air,

apat dilihat apakah sesorang tergolong mampu atau tidak mampu secara ekonomi. D Hal ini juga akan mempengaruhi besarnya iuran yang akan dikenakan. Semakin mampu seseorang maka semakin besar potensi nilai iuran yang dikenakan.



ataupun prasarana lainnya. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam upaya memperoleh dukungan pemerintah, khususnya Dinas-dinas di Kab/Kota adalah harus memahami instansi mana yang dapat dituju oleh masyarakat, sebab setiap instansi telah mempunyai wewenang tertentu, misalnya Dinas PU untuk prasarana umum, Dinas Pendidikan untuk prasarana pendidikan, Dinas Kesehatan untuk prasarana kesehatan, dinas kebersihan/ pemda untuk prasarana persampahan. Bantuan Pemerintah tersebut penting untuk digali mengingat pemerintah daerah/Desa adalah Pembina dan Fasilitator Pembangunan, khususnya diwilayahnya. 3) Bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat

Bantuan yang dimaksudkan disini, seperti dari organisasi lain atau perusahaan swasta. Umumnya potensi bantuan ini akan ada bilamana terjadi pemanfaatan bersama suatu prasarana. Misalnya jalan yang dibangun masyarakat juga dipergunakan oleh pihak lain tersebut. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan, bahwa Perusahaan tertentu yang berada disekitar wilayah tersebut dapat saja memberikan sumbangan.

4) Usaha lain dari pengurus yang syah

otensi sumber pembiayaan disini dapat berasal dari upaya pengembangan prasarana P misalnya dari biaya pemasangan baru air bersih, penjualan air bersih, atau adanya keuntungan dari hasil usaha bersama kelompok, seperti Irigasi, dll.

2. PENGGUNAAN DANA O&P

Penggunaan Dana O&P dapat dilakukan untuk : • Biaya gaji pengelola (bila diperlukan dan disepakati oleh warga) • Biaya Upah Tenaga Kerja • Biaya Bahan • Biaya Peralatan kantor/administrasi • Biaya Pemeliharaan rutin/berkala • Biaya Perbaikan dan Pengembangan • Dan lain-lain

Apabila diperlukan dana yang cukup besar (untuk rehabilitasi) dan dari dana yang diperoleh tidak cukup tersedia, maka usulan kegiatan perbaikan/rehabilitasi tersebut perlu disampaikan/ dimasukaan dalam daftar usulan kegiatan pembangunan sesuai mekanisme perencanaan yang ada ditingkat Kelurahan/Desa. Dalam rangka akuntabilitas dan transparansi pengelolaan O&P maka baik dana yang diperoleh maupun penggunaannya agar diumumkan kepada masyarakat, baik melalui media papan-papan informasi yang ada maupun formu-forum pertemuan warga. Untuk pencatatan dan administrasi keuangan O&P dapat menggunakan administrasi keuangan dan pembukuan sebagaimana yang dilakukan pada tahap pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana (lihat format-format Administrasi Pembukuan & Keuangan)


27

KANTOR PUSAT JL. Pattimura No.20 Kabayoran Baru Jakarta Selatan, Indonesia - 12110 KANTOR PROYEK Jl. Penjernihan 1 No. 19 F Pejompongan Jakarta Pusat Indonesia - 10210

SEKRETARIAT TP PNPM MANDIRI www.pnpm-mandiri.org PENGADUAN P.O. BOX 2222 JKPMT SMS 0817 48048 e-mail : [email protected] www.p2kp.org | www.pnpm-perkotaan.org

OPERASIONAL & PEMELIHARAAN (O&P) PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI - PERKOTAAN

Recommend Documents