HUKUM HAK ASASI MANUSIA : GARIS BESAR PERKULIAHAN Oleh: Rudi Rizki
Disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Nasional tentang “Perumusan Kurikulum Pengajaran HAM di Fakultas Hukum Pada Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Indonesia ” yang diselenggarakan oleh Pusat Studi HAM, Universitas Islam Indonesia, bekerjasama dengan NCHR University of Oslo Noway, tanggal 30 Mei – 2 Juni 2005 di Yogyakarta
CATATAN TENTANG HUKUM HAK ASASI MANUSIA ) PENDAHULUAN ) PENGERTIAN ) INSTRUMEN
HAM ) UPAYA NASIONAL ) PELANGGARAN BERAT HAM ) PENUTUP
PENDAHULUAN ) ) ) )
HAM BERAKAR DR BUDAYA, AGAMA, FILSAFAT HAM MENURUT ALIRAN2 FILSAFAT STANDAR INTERNASIONAL PANDANGAN TTG HAM: – – – –
)
UNIVERSALISME UNIVERSALISME RELATIF PARTIKULARISME PARTIKULARISME RELATIF
HUBUNGAN ANTARA HUKUM HAM & HUKUM HUMANITER
KEPEDULIAN THDP THDP. HAM PERGANTIAN REZIM : TUNTUTAN
PELANGGARAN BERAT HAM REAKSI MASY. INT’L
– SPIRAL MODEL – – – – –
Represif p ((Repression) p ) Penolakan (Denial) Konsesi Taktis (Tactical Concession) St t P Status Preskripsi k i i (Prescriptive (P i ti Status) St t ) Perilaku Taat Aturan (Rule Consistent Behavior)
Spiral Model & Boomerang Effect Masyarakat
Negara
Masy. Int’l
Lemah
Represive
Tekanan
Lemah
Denial
Tekanan
Agak g kuat
Tactical concession Prescriptive Status
Tekanan menguat Melemah
Rule consistent behavior
Lemah
Kuat Kuat
HAK ASASI MANUSIA )
INHEREN; SEC. KODRATI MELEKAT PD DIRI INHEREN MANUSIA
)
UNIVERSAL; BERLAKU UTK SEMUA TANPA UNIVERSAL DISKRIMINASI
INALIENABLE TDK DPT DIINGKARI INALIENABLE; ) INDIVISIBLE INDIVISIBLE; TDK DPT DIBAGI ) INTERDEPENDENT INTERDEPENDENT; SALING TERGANTUNG )
) )
HRS DILINDUNGI, DIHORMATI & DIPERTAHANKAN TDK BOLEH DIKURANGI / DIRAMPAS OLEH SIAPAPUN
UU NO. NO 39/1999 TTG TTG. HAM )
SEPERANGKAT HAK YG MELEKAT PD HAKEKAT DAN KEBERADAAN MANUSIA SBG. MAHLUK TUHAN Y.M.E. DAN MRPKN. ANUGERAHNYA, YG. WAJIB DIHORMATI, DIJUNJUNG TINGGI DAN DILINDUNGI OLEH NEGARA, HUKUM, PEMERINTAH DAN SETIAP ORANG DEMI KEHORMATAN SERTA PERLINDUNGAN HARKAT DAN MARTABAT MANUSIA (Pasal 1)
PELANGGARAN HAM “… setiap p perbuatan p seseorang g / sekelompok p
orang tmsk. aparat neg. baik sengaja / tdk / krn kelalaian yg sec krn. sec. melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang yg dijamin oleh UU ini, dan tdk. mendapatkan / dikh dikhawatirkan i k tdk dk akan k memperoleh l h penyelesaian p y hk yg adil & benar, berdasarkan mekanisme hk yg berlaku (Psl 1 butir 6).
Hak hak yg Tdk Dpt Dikurangi Hak-hak Hak utk hidup ) Hak utk tdk disiksa ) Hak kebebasan pribadi, pikiran & hati nurani ) Hak beragama ) Hak utk tdk diperbudak ) Hak utk diakui sbg pribadi & persamaan di hdpn hukum ) Hak utk tdk dituntut hk yg berlaku surut )
INSTRUMEN HAM ) PIAGAM
PBB ) the International Bill of Rights – DEKLARASI UNIVERSAL HAM/ – KOVENAN HAK-HAK EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA (ICESCR) – KOVENAN HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK ((ICCPR)) + 2 PROTOKOL
PIAGAM PBB TUJUAN PBB PBB: UTK MENCAPAI KERJASAMA INT’L INT L DLM MEMAJUKAN & MENDORONG PENGHARGAAN THDP THDP. HAM & KEBEBASAN DASAR BAGI SEMUA ORANG, TANPA MEMBEDAKAN SUKU BANGSA,, JENDER,, BAHASA & AGAMA.
DEKLARASI UNIVERSAL HAM hak untuk hidup ) hak atas kebebasan & keamanan pribadi ) hak untuk nt k bebas dari penyiksaan ) hak partisipasi politik ) hak atas harta benda ) hak atas perkawinan & membentuk keluarga ) hak utk bebas mengemukakan pendapat & pikiran )
hak untuk memeluk agama ) kebebasan utk berkumpul & berapat ) hak atas pekerjaan ) hak atas kehidupan yang layak ) hak atas pendidikan ) hak untuk menikmati kebudayaan )
Deklarasi Wina ) HAM
adalah universal tp dlm pelaksanaannya disesuaikan dgn situasi / budaya lokal ) Tdk dpt d t dipisah-pisahkan di i h i hk ) Tdk dpt p dicabut sewenang-wenang g g
Pembatasan Hak & Kebebasan ) Kesusilaan ) Ketertiban ) Moralitas
/ kepentingan umum
Kovenan Hak-hak Hak hak Sipil & Politik ) )
) ) ) ) ) ) )
Hak hidup p Bebas dr penyiksaan & perlakuan / penghukuman kejam, tdk manusiawi & merendahkan martabat Bebas dr perbudakan & kerja paksa Hak atas kebebasaan & keamanan pribadi Hak tahanan atas perlakuan manusiawi i i Bebas dr penahanan krn utang Bebas berpindah p & bertempat p tinggal Bebas dr penahanan krn utang Bebas berpindah & bertempat tinggal
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
Hak atas pengadilan yg jujur Hak atas perlindungan dr hk yg sewenang-wenang Hak persamaan dihadapan hukum Hak privasi Bebas berpikir, berkeyakinan & beragama Bebas berpendapat & berekspresi Larangan propaganda perang & diskriminasi Hak berkumpul & berserikat Hak utk menikah & berkeluarga Hak anak Hak berpolitik Hak kesamaan di muka hukum Hak-hak minoritas
Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) ) Utk
keperluan praktis perlindungan HAM ) Implementasi (Art. 2) ) Hak2 yg tdk dpt dikurangi Non-derogable rights (Art.4) (Art 4) ) Clawback provision (Art. 5) ) Pengawasan oleh HRC: – Wajib: j laporan p – Optional: antar negara
Protocol 1 ICCPR ) ) )
Prosedur pengaduan individual tertulis Neg peserta protokol hrs mengakui kompetensi HRC Syarat: – Individu adalah korban ( tdk harfiah) – Tidak sedang dlm proses penyelesaian (nasional/int’l) – Exhaustion of local remedies – Tdk boleh anonim – Didukung fakta yg kuat
Protokol 2 ICCPR ¾ ¾
Penghapusan hukuman mati Boleh Reservasi pd waktu perang utk most serious crime
Kovenan Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya (ICESCR ) Tdk
mengharuskan implementasi efektif dgn segera ) Lebih bersifat anjuran & programatik …mengambil langkah2 semaksimal mungkin menurut sumber daya yg tersedia …(Art. 2)
INSTRUMEN HAM ) KONVENSI
GENOSIDA ) KONVENSI PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS ) KONVENSI PENGHAPUSAN DISKRIMINASI WANITA ) KONVENSI ANTI PENYIKSAAN ) KONVENSI HAK HAK-HAK HAK ANAK
Genosida )
Setiap tindakan yg dilakukan dgn maksud utk menghancurkan, seluruh / sebagian, suatu k l kelompok k kebangsaan, k b etnis, i ras / agama dgn d cara: – membunuh b h anggota t klp. kl – menimbulkan kerusakan jasmani / rohani anggota klp. – memaksakan kondisi hidup yg dpt menimbulkan kerusakan fisik pd seluruh / sebagian klp. – memaksakan ppencegahan g kelahiran ppd klp. p – pemindahan paksa anak-anak.
) Genosida: Genosida
– – – – – – –
Kejahatan menurut hk. int’l Termasuk: konspirasi, hasutan, percobaan Pertanggungjawaban secara individual Perintah atasan bukan alasan pembenar P Pengadilan dil int’l i t’l / nasional i l Yurisdiksi universal Norma Hukum Internasional tertinggi
Konvensi Dskriminasi Ras Diskriminasi ras: Setiap pembedaan, pengucilan, larangan / preferensi berdasarkan, ras, warna kulit, asal usul, kebangsaan / etnis, bertujuan / berakibat meniadakan /mengurangi pengakuan, penikmatan, / pelaksanaan persamaan thdp HAM dlm bidang politik, ekonomi, sosial, budaya / bid2 kehidupan lainnya. ) ‘Affirmative ff Action’ bukan merupakan p diskriminasi )
MEKANISME INTERNASIONAL )
Majelis Umum: – studi & rekomendasi utk merealisasikan HAM – tujuan akhir semua laporan HAM – membentuk organ-organ tambahan (UNICEF, UNHCR, Dekolonisasi Apartheid) Dekolonisasi,
)
Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) – rekomendasi pemajuan pemaj an penghormatan & penaatan HAM – menerima laporan – Koordinator kegiatan dgn lembaga lain & LSM – Pelaksanaan: CHR,, Subkom Diskriminasi & Subkom Perlindungan Minoritas
)
Prosedur ECOSOC – Resolusi 1503: menerima pengaduan individual CHR menentukan tindakan
)
Komisi ttg Status Wanita – Laporan L & rekomendasi k d i kpd k d ECOSOC – Menerima laporan CEDAW
)
UNESCO – Pendidikan, sains, budaya
)
ILO – – – –
Laporan negara P Pengaduan d ddarii asosiasi i i buruh b h atau t pengusaha h Pengaduan antar negara Pengaduan ttg kebebasan berserikat
) Komite
HAM berdasarkan ICCPR:
– Wajib; ttg langkah-langkah yg dilakuan pemerintah & kemajuan yg dicapai – Fakultatif (Optional) Pengaduan
antar negara Pengaduan individual ) ICESCR
– Komite Hak Ekonomi, Ekonomi Sosial & Kultural
Perlindungan HAM Regional )
Sistem Eropa – – – – –
)
Konvensi HAM Eropa Mekanisme Penegakan Konvensi Mahkamah Ham Eropa Piagam Sosial Eropa Organisasi Kemanan dan Kerjasama (OSCE)
Sistem Inter-Amerika – – – – –
Piagam OAS dan Deklarasi HAM Konvensi HAM Amerika K i i HAM IInter-Amerika Komisi A ik Prosedur Penegakan Konvensi Mahkamah HAM Inter-Amerika Inter Amerika
) Sistem
Afrika
– Piagam HAM dan Hak Rakyat Afrika – Komisi K i i HAM Afrika Af ik
Pengadilan HAM Int Int’ll Nuremberg & Tokyo ) Ad hoc: )
– ICTY – ICTR
Mahkamah Pidana Internasional (ICC) ) Yurisdiksi: )
– Genosida – Kejahatan thdp. Kemanusiaan – Kejahatan Perang
Kenapa perlu ICC? ) Mewujudkan
keadilan universal / global ) Mengakhiri impunitas ) Menanggulangi kelemahan sistem ad hoc ) Mengefektifkan hukum nasional ) Mencegah konflik & Memelihara perdamaian d i
SUMBER HUKUM HAM NASIONAL INSTRUMEN HAM INTERNASIONAL ) PANCASILA & UUD 1945 ) KUHP & KUHAP ) UU KETENAGAKERJAAN ) UU POLITIK ) KEPPRES 50/1993 TTG TTG. KOMNAS HAM ) TAP MPR/XVII/1998 ) UU NO. NO 39/1999 TTG TTG. HAM ) UU 26/2000 TTG PENGADILAN HAM ) Amandemen A d K Ke-II II UUD 1945 )
RATIFIKASI INDONESIA ) KONVENSI
HAK POLITIK WANITA ) KONVENSI APARTHEID DLM OLAHRAGA ) KONVENSI DISKRIMINASI WANITA ) KONVENSI HAK ANAK ) KONVENSI ANTI PENYIKSAAN ) KONVENSI DISKRIMINASI RASIAL
RENCANA AKSI NASIONAL HAM RENCANA RATIFIKASI: RATIFIKASI ) KONVENAN HAK HAK-HAK HAK SIPIL DAN POLITIK ) KONVENAN HAK-HAK EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA ) KONVENSI GENOSIDA ) KONVENSI TENAGA KERJA MIGRAN ) KONVENSI ONV NS PERBUDAKAN U N
KOMNAS HAM ) TUJUAN:
MENCIPTAKAN SITUASI YG KONDUSIF BAGI PERLINDUNGAN HAM ) FUNGSI: – – – –
PEMANTAUAN PENGKAJIAN SOSIALISASI MEDIASI
UU NO. NO 39/99 TTG HAM ) BERDASARKAN ) 106
PASAL ) XI BAB
TAP MPR XVII/1998
UU NO. NO 39/99 TTG HAM Hak: ) untuk
hidup ) berkeluarga & melanjutkan keturunan ) mengembangkan b k di dirii ) memperoleh keadilan ) atas kebebasan pribadi ib di
) atas
rasa aman ) atas kesejahteraan ) turut serta dlm pemerintahan i t h ) wanita ) anak
UU NO. NO 39/99 TTG HAM ) PENGUATAN
KOMNAS HAM ) DASAR PENDIRIAN PENGADILAN HAM
UU NO. 26/2000 TTG PENGADILAN HAM PELANGGARAN BERAT HAM: ) GENOSIDA ) KEJAHATAN THDP. KEMANUSIAAN – – – – –
Pembunuhan Sengaja Penyiksaan Deportasi / Pemindahan Paksa P k Perkosaan Pemusnahan Penjarahan Hak Milik
TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS PELANGGARAN BERAT HAM ) INVESTIGASI,
ADILI PELAKU, HUKUM BILA TERBUKTI BERSALAH ) SANTUNAN / REHABILITASI / KOMPENSASI BAGI KORBAN
PELANGGARAN BERAT HAM 9
Gross, Systematic Violation of H. Rts. / Consistent Pattern of H Rts Violation Penghilangan Orang Penyiksaan Pembunuhan sewenang-wenang
9
UU 39/1999 (Penjelasan Ps 104): 9 9 9 9
9
Pembunuhan sewenang-wenang Penyiksaan Penghilangan Orang Diskriminasi Sistematis
UU 26/2000: 9
Genosida & Kejahatan thdp kemanusiaan
PENUTUP IMPLEMENTAS EFEKTIF: – Legislasi – Judisial – Administrtasi ) SOSIALISASI ) PEMBANGUNAN
BUDAYA HAM
