ASPEK HAK ASASI MANUSIA DALAM YUDISIAL U S THE BANGALORE PRINCIPLES OF JUDICIAL CONDUCT 2002
Oleh: Rudi M Rizki
Disampaikan Di ik pada d PELATIHAN HAK ASASI MANUSIA UNTUK JEJARING KOMISI YUDISIAL RI, diselenggarakan oleh Puham UII, bekerjasama dengan Komisi Yudisial RI dan NCHR, di Bandung, 30 J ni – 3 JJulili 2010 Juni
UDHR • Setiap orang berhak sepenuhnya atas persamaan untuk mendapatkan p p p peradilan yang adil dan terbuka, dlm penentuan hak dan kewajiban dan atas setiap dakwaan pidana
ICCPR Setiap orang sama kedudukannya p p pengadilan, g , dan dlm dihadapan menentukan setiap dakwaan pidana, hakhak dan kewajiban dalam suatu proses hukum, tanpa penundaan yang tidak perlu, untuk mendapatkan pengadilan yang jujur dan terbuka, oleh suatu pengadilan yang kompeten, independen dan imparsial yang didirikan berdasarkan UU.
• Prinsip2 dasar dan hak-hak ini diakui dalam instrumen hak asasi manusia,, UU nasional, konvensi2 tentang yudisial dan tradisi tradisi tradisi-tradisi • Pengadilan yg kompeten, independen, imparsial penting untuk perlindungan hak asasi manusia
• Pengadilan yg kompeten, independen dan p sangat g p penting g dalam imparsial mendukung konstituionalisme dan rule of law • Kepercayaan publik thdp sistem yudisial , otoritas moral dan integritas pengadilan gp paling gp penting g dalam adalah yyang masyarakat modern yg demokratis
• Hakim (individual / kolektif ) harus g & menghargai g g jjabatan menghormati yudisialnya sbg kepercayaan publik, • Hakim harus terus berusaha meningkatkan dan memelihara kepercayaan terhadap sistem yudisial
• Oleh karena itu diperlukan standar etika perilaku hakim,, untuk: p – menjadi panduan bagi hakim dan sebagai kerangka untuk mengatur pelaksanaan yudisial – Membantu eksekutif dan legislatif, legislatif pengacara, pengacara masyarakat umumnya, untuk pemahaman yang lebih baik dan mendukung peradilan
• Hakim harus akuntable kepada institusi yang y g didirikan untuk memelihara standar yudisial. • Institusi independen dan imparsial untuk memperkuat dan tidak mengurangi aturan2 2 yang ada yang mengikat hakim.
INDEPENDENSI • HAKIM HRS MENJUNJUNG TINGGI INDEPENDENSI PERADILAN BAIK SECARA INDIVIDUAL MAUPUN INSTITUSIONAL KARENA MERUPAKAN SYARAT DARI RULE OF LAW DAN JAMINAN DASAR BAGI FAIR TRIAL
HAKIM HARUS – MELAKSANAKAN FUNGSI YUDISIALNYA SECARA INDEPENDEN DIDASARKAN KEPADA PENGETAHUAN HUKUMNYA HUKUMNYA; – BEBAS DARI SEGALA PENGARUH DARI LUAR, GANGGUAN, ANCAMAN CAMPUR TANGAN BAIK LANGSUNG / TIDAK LANGSUNG – INDEPENDEN: • DALAM HUBUNGANNYA DENGAN MASYARAKAT, KHUSUNYA DARI PIHAK-PIHAK YANG BERSENGKETA • DARI EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DAN SEJAWATNYA – TURUT MENUNJUKAN DAN MEMAJUKAN PERILAKU JUDISIAL UNTUK MEMPERKUAT KEPERCAYAAN PUBLIK
IMPARTIALITAS • PENTING DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JUDISIALNYA SECARA LAYAK • BERLAKU UNTUK PUTUSANNYA DAN DALAM PROSES PEMBUATAN PUTUSANNYA
HAKIM HARUS – TIDAK MEMIHAK, TIDAK BIAS ATAU BERPRASANGKA – BERPERILAKU MEMELIHARA DAN MENINGKATKAN KEPERCAYAAN PUBLIK, BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR PENGADILAN – BERUSAHA UNTUK MEMINIMALISIR KEMUNGKINAN DIDISKUALIFIKASI DARI PERSIDANGAN ATAU DALAM MEMBUAT KEPUTUSAN – TIDAK MEMBERIKAN KOMENTAR YANG DAPAT MEMPENGARUHI KEPUTUSAN – MENDISKUALIFIKASIKAN DIRINYA DARI PROSES PERSIDANGAN JIKA BERDASARKAN PENGAMATAN DIANGGAP TIDAK DAPAT BERSIKAP IMPARSIAL
INTEGRITAS • PENTING BAGI PELAKSANAAN TUGAS JUDISIAL SECARA LAYAK • HAKIM : – TIDAK BOLEH MELAKUKAN TINDAKAN TERCELA – MENJAGA KEPERCAYAAN MASYARAKAT AKAN INTEGRITAS PERADILAN
SOPAN SANTUN/ KESUSILAAN • PENTING BAGI PERFORMANCE AKTIVITAS HAKIM • HAKIM HARUS: – MENGHINDARKAN DIRI DARI KETIDAK SANTUNAN DLM AKTIVITASNYA – MENERIMA PEMBATASAN2 YG DIPERLUKAN UTK MENJAGA MARTABAT HAKIM DAN LEMBAGA PERADILAN – MENGHINDARKAN DIRI DARI SITUASI YANG DAPAT MEMPENGARUHI ATAU MENGUNDANG KECURIGAAN IMPARTIALITASNYA – TIDAK BERPARTISIPASI DALAM MEMUTUS KASUS YANG MELIBATKAN KELUARGANYA
– TIDAK MENGGUNAKAN KEDIAMANNYA DIGUNAKAN KEGIATAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PIHAK YANG BERPERKARA – MENJAGA MARTABAT, INDPENDENSI, IMPARTIALITASNYA DALAM MELAKSANAKAN HAK BEREKSPRESI, BERSERIKAT BERKEYAKINAN BERSERIKAT, BERKEYAKINAN. – MEMILIKI INFO TENTANG HARTA KEKAYAANNYA DAN KELUARGANYA – TIDAK MEMPERKENAKNAN KELUARGNANYA MENGADAKAN HUBUNGAN SOSIAL YANG DAPAT MEMPENGARUHINYA
– TIDAK BOLEH MENGGUNAKAN MEMINJAMKAN KANTORNYA UNTUK KEPENTINGAN DIRINYA ATAU KELUARGANYA – MENJAGA KERAHASIAHAN – MEMBERIKAN KULIAH, MENULIS, TURUT SERTA DALAM PERTEMUAN2 ILMIAH TENTANG HUKUM (UNTUK MENJAGA DAN MENINGKATKAN PERFORMANCE NYA) – TIDAK MELAKUKAN PRAKTEK HUKUM
EQUALITY • HAKIM HARUS: MEMAHAMI KERAGAMAN DALAM MASYARAKAT (RAS, WARNA KULIT, AGAMA, SEX, USIA KASTA, USIA, KASTA ORIENTASI SEKSUAL, SEKSUAL STATUS EKONOMI, SOSIAL) • HARUS S MEPERLAKUKAN SAMA S SEMUA PIHAK
Implementasi di Indonesia • KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM 2009 (SKB KETUA MAHKAMAH AGUNG & KETUA KOMISI YUDISIAL)
10 ATURAN PERILAKU HAKIM 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 .
Berperilaku B il k Adil Adil, Berperilaku Jujur, Berperilak Arif dan Bijaksana Berperilaku Bijaksana, Bersikap Mandiri, Berintegritas Tinggi Tinggi, Bertanggung Jawab, MenjunjungTinggi Harga Diri Diri, Berdisiplin Tinggi, Berperilaku Rendah Hati Hati, Bersikap Profesional,
