UNSUR-UNSUR TANGGUNG JAWAB KOMANDAN Rudi M. Rizki, S.H., LL.M
Makalah ini disampaikan dalam Training Hukum HAM untuk Dosen Pengajar Hukum HAM di Fakultas Hukum Negeri dan Swasta di Indonesia, diselenggarakan oleh PUSHAM UII dan Norwegian Center for Human Rights (NCHR) Di Yogyakarta, 22-24 September 2005
Pasal 42 UU 26/2000 (1)
A.
B.
Komandan Militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana dalam jurisdiksi Pengadilan HAM, yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan akibat dati tidak dilakukannya pengendalian secara patut, yaitu : Komandan militer/seseorang tersebut mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu, seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan pel;anggaran HAM yang berat; dan Komandan Militer/seseorang tersebut tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya pada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikkan, penyidikkan dan penuntutan
(2) Seseorang atasan, baik polisi/sipil, bertanggung jawab secara pidana terhadap pelanggaran berat HAM yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada di bawah kekuasaannya dan pengendaliannya yang efektif, karena atasan tersebut tidak melakukan pengendaliannya terhadap bawahannya secara patut dan benar, yakni : A. Atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahannya sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran HAM yang berat; dan B. Atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya pada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikkan, penyidikkan dan penuntutan.
Konsep Pertanggungjawaban Komando • Istilah : Command Responsibility (pertanggungjawaban komando) Superior Reponsibility (pertanggungjawaban atasan / pertanggungjawaban komandan (bagi militer)) • Bentuk pertanggungjawaban atasan atas tindak pindana yang dilakukan bawahannya • Perkembangan dari konsep pertanggungjawaban pidana scr individual • Tidak terbatas pada tingkat tertentu : bisa menyentuh hingga Kepala Negara/pemerintahan (Yamashita, Milosevic, Akayesu, dll)
• Konsep Tgjwb Komando : 1. Aspek Fungsional : kedudukan komandan menimbulkan kewajiban bertindak 2. Aspek Kognitif : ‘harus memiliki pengetahuan’ tentang kejahatan 3. Aspek Operasional : failure to act (tidak melakukan tindakan yg layak shg dianggap melakukan tindakan pembiaran/ommission) • Berlaku bagi atasan militer dan juga sipil (psl 86&87 PT I, Psl 28 Statuta Roma dan Psl 42 (2) UU 26/2000) • Berlaku tidak hanya pada situasi konflik bersenjata namun juga pada saat damai
“Komandan militer / seseorang yg secara efektif bertindak sbg komandan militer” • Danmil: – anggota AB yg ditugasi memimpin satu unit / lebih AB – memiliki otoritas utk memberi perintah langsung kpd bawahannya / kpd komandan2 dr unit2 bawahannya
• Tidak ada batas tingkatan komandan dpt dipersalahkan
- Pd keadaan tertentu seorg dan tdk selalu hrs memiliki pangkat militer. Mis: Presiden sbg Pangti AB
“seseorg yg secara efektif bertindak sbg danmil” • Kategori lebih luas dr danmil, dpt tmsk: – Perwira polisi yg berada dlm komando unit2 polisi bersenjata; – Org2 yg bertanggungjwb atas unit2 paramiliter yg tdk berada dlm organisasi AB – Org2 yg dianggap secara de facto memiliki kontrol thdp AB, polisi bersenjata / unit2 paramiliter
“dapat dipertanggungjawabkan” • Legal Obligation Æ Command Responsibility • Teks asli Statuta Roma :”shall be criminally responsible” (hrs bertgjwb scr pidana) • “dapat”: Komandan tdk “selalu harus” bertgjwb • Penghilangan kata “pidana” : ditafsirkan tindakan administratif cukup memadai.
“pasukan” • Psl. 43 PT I : 1. pasukan AB 2. Kel&satuan yg berada di bawah komando yang bertgjwb 3. walaupun diwakili pemerintahan atau otoritas yg tdk diakui oleh pihak lawan. 4. tunduk kpd sistem disiplin internal yg menegakan penaatan hk humaniter •
Termasuk satuan Polisi dan para militer
“komando dan pengendaliannya yg efektif” • Pasukan2 yg berada di bawah komando baik de jure / de facto. • Komandan memiliki kewenangan untuk memberi perintah pada bawahan dan bawahan harus menjabarkan langsung perintah komandan • “pengendalian yg efektif” : mampu mencegah dan menghukum bawahan (Celebici Case) • “efektif” : Nyata/benar-benar
“Kekuasaan dan pengendalian efektif” • Komandan dapat melaksanakan pengendalian pada satuan yang tidak berada di bawah rantai komandonya langsung
“Tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak” •
Pengendalian yg layak : tindakan brdsrkan kemampuan dlm batas2 kewenangan, kekuasaan& ketersediaan sarana& kondisi yg memungkinkan.
• Kewajiban Komandan (Pasal 87 AP I) : 1. Menjamin anak buahnya mendapatkan pelatihan hukum humaniter 2. Menjamin penghormatan hukum humaniter dlm pembuatan renops
3.Menjamin adanya sistem pelaporan yang efektif shg ia selalu terinformasi 4.Mengambil tindakan pencegahan ketika tindak pidana akan / sedang dilakukan bawahannya
• ‘mengetahui’ atau ‘seharusnya mengetahui’ : membuktikan adanya mens rea (unsur niat) 1. Jmlh, tipe, lingkup, waktu dari tindak pidana 2. Pasukan dan logistik yg terlibat 3. Lokasi dan luasnya tindak pidana 4. Waktu operasi 5. Modus operandi tindak pidana 6. Perwira dan staff yg terlibat 7. Tmpt komandan berada
•Akayesu : -Komandan “seharusnya mengetahui” -Komandan “gagal” melakukan tindakan yg layak/diperlukan utk mencegah/menghukum pelaku -Komandan bertgjwb krn tindakan pembiaran (ommission) atau krn tidak berbuat apapun -Disetarakan dgn menyetujui /adanya niat jahat.
•Bagilishema, unsur niat terpenuhi bila : a.memiliki pengetahuan (bukti langsung /keadaan pada saat itu) 9bawahannya akan, sedang /telah melakukan tindak pidana/ 9atasan memiliki informasi shg ia tahu adanya resiko kejahatan tersebut b. Ketiadaan pengetahuan = kelalaian komandan= gagal memanfaatkan sarana yg dimiliknya utk mengetahui adanya tindak pidana
“sedang melakukan atau baru saja melakukan… • Psl 28(a) (I) Statuta Roma kata yg digunakan adlh “sedang melakukan atau akan segera melakukan” (were committing or about to commit)
“Tidak mengambil tindakan yang perlu dan langkah2 masuk akal” •
Krnojelac : tindakan yg perlu dan masuk akal adlh tindakan yg hrs dilakukan atasan sepanjang yg memungkinkan dlm lingkup kewenangannya • Langkah pencegahan misal : pelatihan Hukum Humaniter • Langkah penghukuman: 1. Melaporkan ke komandan atas 2. Menjamin penyelidikan dan penyidikan dilakukan 3. Menjamin pelaku diadili secara layak (fair trial)
“hubungan atasan-bawahan” • Atasan : berwenang untuk mengendalikan dan memberi perintah pada bawahan • Penguasa sipil memiliki kewenangan sama dgn danmil walaupun tidak berada dalam jenjang militer • Perbedaan dan mil dgn atasan sipil : kemampuan /sumber daya utk memperoleh informasi : a. danmil : dianggap memiliki cukup daya utk itu (tdk ada alasan ‘tidak tahu’) b. atasan sipil : diharapkan bertindak sesuai dgn pengetahuan yang mereka peroleh
“atasan” •
Seseorg yang berhak memberikan perintah scr efektif pada bawahan • Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan perintah tsb • Compare Aleksovski : a. Atasan sipil hrs mencakup karateristik atasan brdsrkan pasal 7 (3) Statuta ICTY jika punya wewenang de facto /de jure untuk mengeluarkan perintah dan menjatuhkan sanksi pd pelaku b. Kewenangan disiplin atasan sipil berbeda dgn militer
“bawahan” • Setiap org yg memiliki Atasan yg dpt mengarahkan pekerjaanya
“komando dan pengendalian yg efektif” • Kordic and Cerkez : derajat pertgjwb kewenangan de facto sama dengan de jure
“tidak melaksanakan pengendalian yg layak” •
“tahu” atau “seharusnya mengetahui”atau “dgn sengaja mengabaikan informasi” • Hal-hal yg penting utk dibangun o/ atasan non-militer : 1. Informasi mengenai resiko yg signifikan bhw bawahan akan/telah melakukan tindak pidana 2. Informasi ini sdh diketahui atasan
• kewenangan atasan : mengeluarkan petunjuk /perintah agar bawahan menghentikan pelanggaran • atasan sipil tdk memiliki kewenangan utk memberikan hkm disiplin militer namun wajib Melaporkan pelaku kpd petugas yg berwenang utk dilaksanakan penyidikkan dan penuntutan.
