PROPOSAL PENELITIAN DISERTASI
ANALISIS OTENTISITAS SURAT PERNYATAAN SILSILAH KELUARGA DAN SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS SEBAGAI ALAT BUKTI HAK ATAS WARISAN BAGI MASYARAKAT PATRILINEAL YANG BERAGAMA HINDU DI BALI
Oleh
:
NYOMAN SUHARDANA. SE, SH, MKn
2016
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah. Di dalam menjalankan kehidupan social atau dalam kehidupan pergaulan bermasyarakat di dalam lingkup masyarakat yang beragama Hindu di Bali, setiap warga hindu pasti akan meyakini dan menerapkan ajaran falsafah hidup Hindu yang bersandarkan atau yang selalu ditumpukan kepada tiga hal pokok yaitu disebut Falsafah Tri Hita Karana. Ketiga hal pokok tersebut adalah, upaya umum masyarakat untuk berusaha menegakkan keseimbangan hubungan antara warga masyarakat itu sendiri. Upaya menegakkan keseimbangan hubungan warga masyarakat dengan kelompok masyarakat, dan keseimbangan hubungan masyarakat secara keseluruhan dengan alam ke-Tuhanan.1 Karena masyarakat Hindu di Bali memiliki falsafah dasar Tri Hita Karana yang berakar, bersumber dari ajaran Ajaran Agama Hindu yang sudah begitu mendalam mewarnai Budaya hidup masyarakat Hindu di Bali maka hal demikian dapat dijadikan sebagai suatu cerminan bahwa sesungguhnya masyarakat hindu di Bali sangat mendambakan kedamaian yang hakiki melalui pelaksanaan Tri Hita Karana. Budaya itu sebenarnya merupakan kemasan dari kesenian, ilmu pengetahuan, peradaban dan sebagian dari budaya tersebut adalah sebagai kebiasaan-kebiasaan yang dipanuti dan diyakini serta
1
Artadi I Ketut, 1980, Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya, Pustaka Bali Post, Denpasar, h. 3.
diaplikasikan atau dilaksanakan terus menerus, turun temurun dari satu generasi kegenerasi penerusnya yang dikenal sebagai Adat istiadat dari masyarakat Hindu di Bali. Mereka sebagai penganut Agama Hindu yang taat kepada ajaran Agama mereka, namun jika dilihat dari sisi budaya, mereka akan memiliki corak dan warna yang berbeda dari penganut agama Hindu dari daerah lainnya di Indonesia, ataupun penganut Agama Hindu dari berbagai belahan Dunia, hal ini
disebabkan karena Perkembangan ajaran Agama Hindu yang menjadi
keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa bagi masyarakat Hindu di Bali telah berakulturisasi dengan berbagai tradisi yang berkembang dan dimiliki oleh setiap daerah Kabupaten dalam lingkup Provinsi Bali. Perbedaan akulturasi inilah yang menjadikan beragamnya tampilan corak adat istiadat yang dimiliki oleh masyarakat Hindu diseluruh Indonesia dan Bali, namun demikian dalam perbedaan ini mereka tetap berada dalam satu kesatuan bingkai keyakinan yakni Agama Hindu, karenanya ajaran-ajaran Agama Hindu selalu menjadi inspirasi dan panutan bagi masing-masing budaya penganut Hindu di setiap Daerah dalam menjalani kehidupan keseharian demikian pula tiada bedanya dengan keseharian masyarakat Hindu yang ada di Bali. Bahwa bagi setiap insan diseluruh Dunia dimanapun mereka berada, sebagai mahluk social sudah tentu setiap orang tidak akan bisa terlepas dari kodrat dan hasrat untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hidup yang sangat komplek, memenuhi tuntutan agar dapat menjalani kehidupan sosial bermasyarakat dengan seluruh masyarakat dunia, karena itulah mereka
membutuhkan suatu keadaan/kondisi, sarana, untuk bisa berinteraksi satu dengan kelompok masyarakat lainnya. Dalam kondisi demikian yang terdiri dari beragamnya serta kompleknya tuntutan umat manusia maka dibutuhkan keteraturan yaitu suatu tuntutan akan keadaan yang tertib dan harmoni, aman serta terhindar dari berbagai macam gesekan kepentingan atau konflik yang timbul akibat adanya berbagai kepentingan yang berbeda satu dengan lainnya. Salah satu diantara tertib dan keamanan yang sangat didambakan dan menuntut dipenuhi adalah berkaitan dengan tertib administrasi kependudukan yang dapat melahirkan harmonisasi dalam kehidupan masyarakat. Dimana mulai saat lahir sampai berakhirnya kehidupan setiap orang ataupun kelompoknya yang sering disebut clan akan membutuhkan
keberadaan
Identitas individu dan identitas kelompok/klan yang bisa menggambarkan dan mendeklarasikan tentang asal usul seseorang ataupun kelompoknya. Identitas tentang asal-usul ini sering dikenal dengan sebutan Surat Pernyataan silsilah keluarga dan yang menjadi satu kesatuan nya sebagai assesoir yaitu Surat Pernyataan Ahli Waris. Bahwa adanya berbagai persoalan terlahir dari keberadaan dan pendeklarasian pernyataan silsilah Keluarga dan pernyataan waris yang diwujudkan dalam bentuk pernyataan dan kehendak individu ataupun kelompok. Seperti adanya perselisihan antar individu didalam kelompok kecil masyarakat atau antar kelompok satu dengan lainnya atau dengan warga desa
terus berulang terjadi karena dianggap tidak sah dan tidak memperoleh legitimasi dari Individu ataupun oleh kelompok lainnya. Persoalan itu dapat diwujudkan seperti berupa sengketa asal-usul, sengkata warisan, sengketa kewenangan yang dapat nelahirkan disharmoni karena memicu kekerasan atau sengketa antara kelompok ataupun antara orang perseorangan serta seseorang dengan suatu kelompok. Dalam perundang-undangan di Indonesia pada waktu ini tidak ada peraturan khusus mengenai keterangan waris. Kalau kita periksa buku-buku tentang notariat di Indonesia, tidak akan kita temui peraturan mengenai subjek ini. Dengan tidak adanya suatu undang-undang atau peraturan perundangundangan mengenai keterangan waris di Indonesia, maka sebenarnya maslah keterangan waris di Indonesia mengambangkarena tidak mempunyai jangkar.2 Sebagaimana peristiwa perselisihan yang sampai masuk kemeja persidangan pengadilan Negeri Denpasar karena sengketa asal-usul keluarga, dimana suatu kelompok tadinya bersoroh/kasta Si kemudian mendeklarasikan diri menjadi bersoroh/kasta
Gusti.
Demikian
pula
banyak
ditemukan
perselisihan
kewenangan bertindak karena masalah yang tidak jelas siapa pewarisnya dan ahli warisnya, karena masalah keberadaan serta asal usul anak angkat dan banyak lagi masalah lainnya. Bahwa setelah ditelusuri dengan inventarisasi permasalahan dan inventarisasi bahan-bahan hukum, penulis menemukan adanya ketidak jelasan/kaburnya aturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan aturan formil dan materiil yang harus dipenuhi dalam pembuatan dari Surat
2
Tan Thong Kie, 2007, Studi Notariat dan serba-serbi praktek notaris, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, h. 565.
Pernyataan Silsilah keluarga dan Surat Pernyataan Waris yang memiliki legitimasi hukum. Dari pihak Birokrasi atau pihak-pihak yang berkompeten menyatakan bahwa mereka hanya berkewajiban memberikan tidak lebih dari sign tanda-tangan beserta cap stempel jabatan sebagai perwujudan mengetahui atas keberadaan silsilah tersebut dan bukanlah pengesahan ataupun penguatan atas pernyataan yang tertulis diatasnya. Dari Individu serta kelompok pencetus Surat pernyataan Waris dan Pernyataan Silsilah Keluarga menyatakan tidak dibutuhkan adanya pengesahan dari aparat yang berwenang manapun dengan dalil bahwa sebuah
pernyataan pasti
akan dipertanggung jawabkan
kebenarannya oleh pembuatnya. Dari ketidak pastian adanya peraturan perundangan tentang syarat Formil dan Materiil diatas, akar persoalan jelas terlihat, antara dibuat tanpa ditandatangani pejabat yang berwenang atau dibuat dengan ditandatangani pejabat yang berwenang seolah memiliki nilai keabsahan serta legitimasi yang sama karena tandatangan segenap aparat hanya berwujud pernyataan mengetahui bukan pernyataan mengesahkan atau penguatan untuk tujuan dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari. Seterusnya mengenai siapakah yang berhak menerbitkan Surat keterangan kewarisan tersebut belum ada petunjuikbaru, berarti masih digunakan surat edaran dari direktorat pendaftaran tanah tanggal 20 Desember 1969 No. DPT/12/63/69, yang menyatakan masih berlakunya pergolongan di Indonesia. a. Untuk golongan Eropa, surat keterangan kewarisan dibuat oleh Notaris. b. Untuk golongan penduduk asli (bumi putera) surat keterangan kewarisan disaksikan oleh lurah dan diketahui oleh camat (kini dibuat oleh para ahli waris dan disahkan oleh kepala Desa atau Lorah dan diketahui oleh Camat.
c. Untuk Golongan Timur Asing Cina oleh Notaris. d. Untuk Golongan Timur asing lain oleh Balai Harta Peninggalan.3 Bahwa Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan mengingat masyarakat butuhkannya agar dalam kehidupan social mereka diperoleh rasa tertib, kenyamanan serta harmonisasi didalam menjalani kehidupan bermasyarakat yang berkesinambungan, yang hanya akan dapat diaktualisasikan manakala tersedianya Ketentuan Formil dan Materiil berkitan dengan hal-hal diatas untuk kepastian hukum kearah penegakkan hukum berlandaskan rasa keadilan bagi masyarakat. Bahwa ketiadaan aturan/norma perundang-undangan yang menjadi payung hukum dalam membuat Surat Silsilah Keluarga dan Surat Pernyataan Ahli Waris telah menyebabkan warga masyarakat sulit mendapatkan kepastian Hukum akan asal usul dan hak mewaris melalui Surat Pernyataan Silsilah Keluarga dan Surat Pernyataan ahli waris, karena surat Pernyataan silsilah keluarga dan surat pernyataan sebagai ahli waris yang selama ini ada tidak memiliki payung Hukum perundang-undangan sebagai dasar hukum, sehingga hanya memiliki kedudukan sebagai Akta dibawah tangan. Pembuatan keterangan waris untuk semua golongan hukum sepantasnya diserahkan kepada notaris. Baru apabila terjadi sengketa, persoalannya diserahkan kepada pengadilan negeri atau Mahkamah syari’ah. Mengingat hal-hal tersebut, sekiranya sudah tiba waktunya diadakannya koordinasi dalam pembentukan hukum nasional, maka perlulahdiperhatikan agar
3
142.
Parlindungan. A.P, 1999, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, hsl.
pekerjaan membuat keterangan waris di Indonesia tidak terus mengambang tanpa dasar.4 Karena berlatar belakang masalahan yang telah diuraikan diatas maka dipilih penelitian dengan judul: Analisis otentisitas Surat Pernyataan Sislsilah Keluarga dan Surat Pernyataan Ahli Waris .sebagai alat bukti hak atas harta warisan bagi Masyarakat Patrilineal yang beragama Hindu di Bali. 2. Rumusan Masalah. Berdasar uraian diatas penulis merumuskan pokok pemasalahan penelitian sebagai berikut: 1. Bagaimanakah Prosedur Hukum pembuatan Pernyataan Silsilah Keluarga dan Pernyataan Ahli Waris yang memenuhi titel otentik…? 2, Siapakah yang berwenang secara yuridis dan filosofis membuat pernyataan Silsilah Keluarga dan pernyataan Ahli Waris Keluarga Hindu di Bali….? 3. Apakah filosofi/dasar pemikiran keharusan keberadaan Pernyataan Sila-sila setiap keluarga dan Pernyataan Ahli Waris setiap keluarga dalam kehidupan bermasyarakat di Bali…..? 4. Bagaimanakah Legalitas/Otentisitas dari Surat Pernyataan Sila-sila setiap keluarga dan Surat Pernyataan Ahli Waris setiap keluarga di Bali….? 5. Bagaimanakah Kompetensi dari Pajabat umum dalam Pembuatan Surat Pernyataan Silsilah Keluarga dan Surat Pernyataan Ahli Waris di Bali, dalam upaya mendapatkan titel otentik… ? 6. Bagaimanakah menemukan kebenaran yang hakiki akan asal usul seseorang dari Surat pernyataan Silsilah dan Surat pernyataan Ahli Waris di Bali…..? 4
Tan Thong Kie, Loc.cit.
7. Bagaimanakah Filosofis Digram dan Isi Surat Pernyataan silsilah Keluarga dan Pernyataan Ahli Waris dari Garis Keturunan Patrilinial…..? 3. Tujuan dan Manfaat Penelitian. 3.1. Tujuan. 3.1.1. Untuk mengkaji prosedur hukum pembuatan Pernyataan Silsilah Keluarga dan Pernyataan Ahli Waris yang memenuhi titel otentik. 3.1.2. Untuk mengkaji siapakah yang berwenang secara yuridis dan filosofis membuat pernyataan Silsilah Keluarga dan pernyataan Ahli Waris Keluarga Hindu di Bali. 3.1.3. Untuk mengkaji apa filosofi/dasar pemikiran keharusan keberadaan Pernyataan Sila-sila setiap keluarga dan Pernyataan Waris setiap keluarga dalam kehidupan bermasyarakat di Bali. 3.1.4. Untuk mengkaji Legalitas/Otentisitas dari Surat Pernyataan Sila-sila setiap keluarga dan Surat Pernyataan Ahli Waris setiap keluarga di Bali. 3.1.5. Untuk mengkaji Kompetensi dari Pajabat umum dalam Pembuatan Surat Pernyataan Silsilah Keluarga dan Surat Pernyataan Ahli Waris di Bali, dalam upaya mendapatkan titel otentik. 3.1.6. Untuk mengkaji kebenaran yang hakiki akan asal usul seseorang dari Surat pernyataan Silsilah dan Surat pernyataan Ahli Waris di Bali. 3.1.7. Untuk mengkaji Filosofis Digram dan Isi Surat Pernyataan silsilah Keluarga dan Pernyataan Ahli Waris dari Garis Keturunan Patrilinial. 3.2. Manfaat. 3.2.1. Manfaat Teoritikal. Penelitian yang dilakukan agar menjadi sebuah temuan pengetahuan baru atau pemecahan masalah sebagai jawaban tentang hal-hal yang terurai dalam Permasalahan penelitian.. melalui pendekatan Ilmiah
yang bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum untuk kelangsungan hidup manusia, masyarakat, Bangsa dan Negara 3.2.2. Manfaat Praktikal. Hasil Penelitian yang dilakukan agar bermanfaat sebagai jawaban atas kebutuhan Refrensi atas masalah yang dihadapi dalam praktik kehidupan
keseharian
bagi
Masyarakat,
Pemerintah,
para
Profesional, pendidikan Hukum khususnya Akademisi. 4. Tinjauan Pustaka. Pada bagian ini penulis akan menguraikan teori-teori yang ada untuk digunakan dalam kaitan ditemukannya fakta-fakta hukum, teori teori tersebut digunakan untuk melakukan kajian terhadap issu hukum yang ada untuk mendapatkan jawaban sementara atas issu tersebut selanjutnya dilakukan analisis dalam tatanam filosofis untuk memperoleh temuan baru atas issu hukum tadi. 5. Hipotesis. Bahwa kebutuhan masyarakat akan Surat Pernyataan Silsilah Keluarga dan Surat pernyataan Ahli Waris sebagai alat bukti Hak yang Sah dan Otentik atas Warisan akan dapat dibuat melalui pemenuhan syarat formil dan materiil oleh pejabat yang wenang yang ditunjuk untuk itu melalui payung hukum perundang-undangan. 6. Materi dan Metode Penelitian Penelitian Ilmu Hukum memiliki perbedaan dengan penelitian ilmiah lainnya seperti penelitian statistik dan penelitian sain serta penelitian sosial lainnya,
sehingga dapat dikatakan penelitian Hukum memiliki ciri khas
tersendiri dengan perberbedaan sifat dan analisisnya.
Bahwa yang disebut dengan Data dalam penelitian hukum berbeda dengan data pada penelitian social. Penelitian hulum bersifat normative dan tidak bisa dikualifikasikan sebagai penelitian Kualitatif apalagi penelitian Kwantitatif (statistic), hal itu dibedakan pada sifat data dan konsekuensi analisisnya.5 Karena tipe penelitian adalah Penelitian Hukum Normatif Empirik, maka dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum dapat berupa bahan hukum primer dan skunder meliputi, awig-awig desa adat/peraturan desa adat, kearifan lokal masyarakat Hindu di Bali, yurisprudensi, pendapat para ahli hukum adat dan pemuka adat serta tokoh masyarakat, skripsi, thesis dan desrtasi, artikel jurnal, dari buku-buku hukum, laporan penelitian, laporan ilmiah dan diskusi serta seminar karya ilmiah Hukum serta hasil kuliah Hukum. Tehnik pengumpulan bahan hukum digali dari studi Kepustakaan dan data pengamatan dan wawancara lapangan dari hasil sidang pengadilan, putusan pengadilan, serta data yang digali dari nilai-nilai kearifan local yang masih hidup dalam masyarakatnya, dari sengketa-sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah: (1) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan issu hukum yang hendak dipecahkan; (2) pengumpulan
5
Phili[us M Hadjon, 1994, Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif), Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum; (3) melakukan telaah atas issu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; (4) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab issu hukum; dan (5) memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.6 8. Rencana Sumber Biaya. Dalam memenuhi kebutuhan Dana untuk Pelaksanaan Penelitian Desertasi yang akan berlangsung sampai berakhirnya penulisan dan pertanggung jawaban karya ilmiah ini, segala sumber biaya akan menggunakan dana milik sendiri.
6
Mahmud Marzuki, Peter, 2008, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. hal. 171.
Daftar Pustaka. Artadi I Ketut, 1980, Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya, Pustaka Bali Post, Denpasar. Boedi Harsono, 2000, Hukum Agraria Indonesia, Edisi Revisi, Cetakan ke empat belas, djambatan, Jakarta. Panetje Gde , 2004, Aneka catatan Tentang Hukum Adat Bali., Cetakan ke 3, CV. Kayumas Agung, Denpasar. Hilman Hadikusuma, 1989, Hukum Waris Adat, Cetakan ketiga, Alumni, Bandung. Harsono Boedi, 1971, Undang-undang Pokok Agraria Jilid 1 Bagian II, , Djambatan, Jakarta. Mahmud Marzuki, Peter, 2008, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Parlindungan A.P, 1999, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Cetakan 1, Mandar Maju, Bandung. Soerjono Soekanto, 1992, Intisari Hukum Keluarga, Cetakan ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Subekti R, 2005, Pokok-pokok Hukum Perdata, Cetakan ke XXXII, PT. Intermasa, Jakarta Subekti R, Tjitro Sudibio R, 2004, “Kitab Undang-undang hukum Perdata, Cetakan ke tiga puluh lima, PI. Pradnya Paramita, Jakarta. Sudikno Mertokusumo, 1985, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Ke dua, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta. Soesilo.R, 1996, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Cetak ulang Politeia, Bogor Tan Thong Kie, 2000, Studi Notariat & serba-serbi Praktik Notaris. Edisi Revisi, Cetakan ke dua, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta. ------------------------ 2007, Studi Notariat dan serba-serbi praktek notaris, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
Undang-undang Republik Indonesia .Nomor .5 tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 39 tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Surat Pernyataan Silsilah Keluarga dan Surat Pernyataan Waris. Surat Edaran Direktorat Jendral Agraria No. DPT 12/63/12/69 tertanggal 20 Desember 1969.
Daftar Lampiran
Lampiran 1. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tentang Sengketa Asal usul Keluarga dan Pernyataan Waris. Lampiran 2. Laporan Polisi tentang Membuat dan menggunakan Surat Pernyataan Silsilah Keluarga dan Surat Pernyataan Waris Palsu. .Lampiran 3. Putusan Pengadilan Negeri Amlapura tentang Mengaburkan asalusul orang.
DAFTAR ISI
Hal
Pendahuluan …………………………....………………………………………1 Latar Belakang Masalah…………………………………………………………..1 Rumusan Masalah ……………………..…………………………………………7 Tujuan dan Manfaat Penelitian………………………………………………........8 Tinjauan Pustaka ……………………….…………………………………………9 Hipotesis …………………………………………………………………………..9 Materi dan Metode Penelitian ..…………………………………………………..9 Rencana Sumber Biaya …….…………………………….……………………...11
Daftar Pustaka
