MKn

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN PENGESAHAN PERKAWINAN ADAT TIONGHOA OLEH HAKIM

TESIS

Oleh LODEWIK 097011006/MKn

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2011

Universitas Sumatera Utara

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN PENGESAHAN PERKAWINAN ADAT TIONGHOA OLEH HAKIM

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan Dalam Program Studi Magister Kenotariatan Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Oleh

LODEWIK 097011006/MKn

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2011

Universitas Sumatera Utara

Judul Tesis

:

Nama Mahasiswa Nomor Pokok Program Studi

: : :

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN PENGESAHAN PERKAWINAN ADAT TIONGHOA OLEH HAKIM LODEWIK 097011006 Kenotariatan

Menyetujui Komisi Pembimbing,

Prof.Dr. Muhammad Yamin, SH,MS,CN. Ketua

Dr.T.Keizerina Devi A,SH,CN,MHum Anggota

Ketua Program Studi,

Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH. MS, CN

Chairani Bustami, SH, SpN, MKn Anggota

Dekan,

Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum

Tanggal Lulus : 24 Agustus 2011

Universitas Sumatera Utara

ABSTRAK Perkawinan mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia dimana perkawinan menimbulkan akibat-akibat hukum, bukan hanya kepada suami/isteri yang bersangkutan, melainkan juga kepada anak-anak dan/atau keturunannya, orang tua, keluarga dan masyarakat pada umumnya. Perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disamping dilangsungkan sah menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, tiap-tiap perkawinan juga harus dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. Dalam hal melaksanakan perkawinan, masyarakat Tionghoa pada umumnya melaksanakan perkawinan hanya berdasarkan adat istiadat Tionghoa serta agama dan kepercayaan yang dianut saja, sehingga sebagian besar perkawinan masyarakat Tionghoa tidak dicatatkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research), yakni studi dokumen/kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta dilengkapi dengan wawancara dengan narasumber atau informan yang berhubungan dengan materi penelitian, seperti Pejabat/Staff Pengadilan, Pengetua Adat Tionghoa dan/atau Notaris sehingga diharapkan memperoleh data yang lebih luas dan akurat. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa akibat hukum dari perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum adat Tionghoa dan tidak dicatatkan, antara lain ketidakjelasan atau kekaburan status perkawinan, kelemahan kedudukan isteri dan/atau anak dalam penuntutan pemenuhan hak-haknya, seperti hak untuk mendapatkan nafkah lahir batin dan harta peninggalan suami/ayahnya. Prosedur permohonan penetapan pengesahan perkawinan yang dilangsungkan menurut adat Tionghoa, antara lain membuat surat permohonan kepada Pengadilan Negeri dalam wilayah tempat tinggal serta melampirkan surat-surat yang diperlukan kemudian menghadiri sidang dengan membawa segala dokumen yang diperlukan serta dapat menghadirkan saksi-saksi dan salinan putusan/penetapan Pengesahan Perkawinan tersebut dibawa ke Kantor Catatan Sipil setempat untuk mencatatkan perkawinan tersebut. Akibat hukum yang timbul dari Penetapan Pengesahan Perkawinan Adat Tionghoa oleh hakim adalah sama dengan akibat-akibat perkawinan yang dilangsungkan sah menurut hukum dan peraturan perundang-undangan, termasuk hubungan, hak dan kewajiban suami dengan isteri, orang tua dengan anak, dan timbulnya harta benda perkawinan, termasuk timbulnya hak mewaris dari suami/isteri dan anak terhadap harta benda perkawinan. Disarankan kepada pemerintah cq Dinas Kependudukan dan Notaris agar mensosialisasikan pentingnya pencatatan perkawinan dan akibat-akibat hukum dari tidak dicatatkannya perkawinan dan bahwa terhadap perkawinan yang belum dicatatkan tersebut, masih terdapat upaya untuk mengesahkannya, yakni dengan mengajukan permohonan penetapan pengesahan perkawinan adat Tionghoa kepada hakim/pengadilan. Bagi masyarakat Tionghoa Indonesia agar timbul kesadaran untuk mencatatkan perkawinannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menghindari akibat-akibat hukum yang tidak diinginkan. Kata Kunci : pencatatan perkawinan, masyarakat Tionghoa, penetapan pengesahan perkawinan

i Universitas Sumatera Utara

ABSTRACT

Marriage is very important in human life since marriage results in legal consequences not only to the husband/wife but also to their children and/or descendants, parents, family and relatives and the community in general. Marriage, as mandated through Law No.1/1974 on Marriage, must be legally done according to laws and regulation of respective religion and belief and registered according to the existing law. In the implementation of marriage, Tionghoa community perform a marriage solely based on Tionghoa customs and religion and belief they adopt that most of the marriages done by Tionghoa community are not registered according to the existing law in Indonesia. This is an analytical descriptive study with normative juridical approach referring to the legal norms found in the regulations of legislation. The data for this study were based on the primary, secondary and tertiary legal materials obtained through documentation study (library research) and the information obtained through interviewing the resource persons comprising Officers/Staff of the Court, Prominent Tionghoa Adat Leaders, and/or Notary that the accurate and related data can be achieved. The result of this study showed that the legal consequences resulted from the unregistered Tionghoa custom-based marriage were, among other things, unclear status of marriage, poor position of wifes and/or children in terms of claiming their rights such as the right to get physical and spiritual necessities of life and legacy from their husbands/father. The procedure to apply for the legalization of the marriage done according to Tionghoa customs is among other things to write a letter of application to the Court of the First Instance in their place of domicile enclosing the documents needed then attending the (legal) session bringing all the documents needed, presenting the witnesses, and the copy of the Tionghoa custom-based marriage certificate is taken to the local Office of Civil Registration to register the Tionghoa custom-based marriage. Legal consequence resulted from the legalization of the Tionghoa custom-based marriage by the judge is the same as those resulted from the marriage legally done according to the existing law in Indonesia including relationship, rights and responsibilities of husband and wife, parents and children, the incidence of marital property, including the incidence of the right of wife and children to inherit the marital property. The government c.q the Office of Population Affairs and Notary are suggested to socialize the importance of marriage registration the legal consequences of the unregistered marriage. The unregistered marriage can still be legalized by filing the application for the legalization of the Tionghoa custom-based marriage to the court of law. The Tionghoa Indonesian community is suggested to raise their awareness to register their marriage according to the existing law in Indonesia to avoid from the undesirable legal consequences.

Keywords: Marriage Registration, Tionghoa Community, Marriage Legalization

ii

Universitas Sumatera Utara

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan dengan segala kerendahan hati kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan anugerahNya telah menambah keyakinan dan kekuatan penulis dengan segala keterbatasan yang dimiliki untuk dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN PENGESAHAN PERKAWINAN ADAT TIONGHOA OLEH HAKIM”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Dalam penulisan tesis ini telah banyak mendapat bimbingan, pengarahan dan bantuan dari berbagai pihak. Terima kasih yang mendalam dan tulus saya ucapkan secara khusus kepada Bapak Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN, Ibu Dr. T. Keizerina Devi Azwar, SH, CN, MHum dan Ibu Chairani Bustami, SH, SpN, MKn selaku Komisi Pembimbing atas kesediaan memberikan bimbingan dan petunjuk serta saran untuk kesempurnaan penulisan tesis ini. Demikian pula ucapan terima kasih kepada Dosen Penguji Ujian Tesis Ibu Dr. Idha Aprilyana, SH, MHum, dan Ibu Dr. Utary Maharani Barus, SH, MHum yang telah memberikan masukan yang berharga terhadap kesempurnaan tesis ini. Selanjutnya ucapan terima kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada: 1.

Bapak Prof. DR. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H, M.Sc (CTM), Sp.A(K) selaku Rektor Universitas Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara.

iii Universitas Sumatera Utara

2.

Bapak Prof. Dr. Runtung, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada Penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini.

3.

Bapak Prof. Dr. Muhammad Yamin, S.H., MS, CN, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, yang telah memberikan dorongan kepada Penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini.

4.

Ibu Dr. T. Keizerina Devi A, S.H., CN, M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, yang telah memberikan dorongan kepada Penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini.

5.

Bapak dan Ibu Dosen pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan serta ilmu yang sangat bermanfaat kepada Penulis selama mengikuti proses kegiatan belajar mengajar di bangku kuliah.

6.

Seluruh Staf/Pegawai di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, yang telah banyak memberikan bantuan kepada Penulis selama menjalani pendidikan.

7.

Rekan-rekan Mahasiswa dan Mahasiswi di Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, khususnya Angkatan Tahun 2009 yang telah banyak memberikan motivasi kepada Penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Kemudian juga, semua pihak yang telah berkenan memberi masukan dan arahan yang

konstruktif dalam penulisan tesis ini sejak tahap kolokium, seminar hasil sampai pada tahap ujian tesis tertutup sehingga penulisan tesis ini menjadi lebih sempurna dan terarah. Penulis berharap semoga semua bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan

iv Universitas Sumatera Utara

yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa, agar selalu dilimpahkan kebaikan, kesehatan, kesejahteraan dan rezeki yang melimpah kepada kita semua. Secara khusus, Penulis ingin mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang tak terhingga kepada kedua orang tua Penulis, yakni Ayahanda tercinta Dr. Herman Loka dan Ibunda tersayang Dra. Sri Liharsi, Apt. yang telah merawat dan mendidik Penulis serta memberikan perhatian, doa, kasih sayang dan pengorbanan yang amat besar dan tidak ternilai kepada Penulis, serta tidak lupa Penulis ingin menyampaikan salam sayang kepada kedua saudara Penulis, yakni Dr. Herlina (Pediatrician), kakak yang sangat saya sayangi dan cintai, dan abangda alm. Heriandi yang selalu senantiasa memberkati saya (semoga terlahir di Tanah Suci Buddha). Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih terdapat banyak kekurangan dan hasil yang dicapai masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, Penulis mempersilahkan dan sangat mengharapkan agar semua pihak dapat memberikan kritik dan saran yang konstruktif guna menghasilkan sebuah karya ilmiah yang lebih baik dan lebih sempurna lagi, baik dari segi substansi ataupun dari segi cara penulisannya di masa mendatang. Akhir kata, atas segala perhatian yang telah diberikan untuk hasil karya ini, sekali lagi mengucapkan terima kasih. Semoga karya ini sedikit banyak juga dapat bermanfaat bagi kita semua. Medan, Agustus 2011. Penulis,

LODEWIK

v Universitas Sumatera Utara

RIWAYAT HIDUP Saya yang bertanda tangan di bawah ini : DATA PRIBADI Nama Tempat / Tanggal Lahir Jenis Kelamin Pekerjaan Agama Status Alamat Rumah Telepon/HP

: LODEWIK : Medan, 25 Agustus 1987 : Laki-Laki : Pegawai Kantor Notaris : Budha : Belum Menikah : Jalan HOS Cokroaminoto No.115 Medan : 061-4152571 / 08126556581

Pendidikan Formal 1. SD Methodist-3 Medan Lulus tahun 1997 2. SLTP Methodist-3 Medan Lulus tahun 2000 3. SLTA Methodist-2 Medan Lulus tahun 2003 4. S-1 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Lulus tahun 2007 5. S-2 Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Keluarga Nama Ayah Nama Ibu

: :

Dr. Herman Loka Dra. Sri Liharsi, Apt.

Demikian daftar riwayat hidup ini diperbuat dengan sebenarnya.

vi Universitas Sumatera Utara

DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK …….………………………………….………………..................

i

ABSTRACT………………………………………………..…….....................

ii

KATA PENGANTAR…...................................................................................

iii

DAFTAR RIWAYAT HIDUP…………………………….....................…….

vi

DAFTAR ISI …...................................................................................................

vii

DAFTAR TABEL ...........................................................................................................

ix

BAB I. PENDAHULUAN .............................................................................................

1

A.

Latar Belakang ..........................................................................................

1

B.

Perumusan Masalah ..................................................................................

11

C.

Tujuan Penelitian ......................................................................................

12

D.

Manfaat Penelitian ....................................................................................

12

E.

Keaslian Penelitian ...................................................................................

13

F.

Kerangka Teori dan Konsepsi ..................................................................

15

1.

Kerangka Teori ................................................................................

15

2.

Konsepsi ..........................................................................................

19

Metode Penelitian .....................................................................................

22

1.

Sifat dan Jenis Penelitian .................................................................

22

2.

Teknik Pengumpulan Data ..............................................................

23

3.

Sumber Data ....................................................................................

23

4.

Alat Pengumpulan Data ..................................................................

24

5.

Analisis Data ...................................................................................

25

G.

BAB II. PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT TIONGHOA DAN PENCATATANNYA .......................................................................................

26

A.

Pengertian Perkawinan menurut Hukum Adat Tionghoa .......................

26

B.

Syarat dan Prosesi Perkawinan menurut Hukum Adat Tionghoa ..........

33

C.

Akibat Hukum Perkawinan menurut Hukum Adat Tionghoa ................

44

D.

Pencatatan Perkawinan .............................................................................

48

vii Universitas Sumatera Utara

1.

Pengertian Pencatatan Perkawinan .................................................

2.

Pencatatan Perkawinan menurut Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku di Indonesia ...............................................................

3. E.

48 50

Kebiasaan Masyarakat Hukum Adat Tionghoa dalam Pencatatan Perkawinan ......................................................................................

59

Akibat Hukum Perkawinan Tidak Dicatatkan ..........................................

63

BAB III. P E N E T A P A N P E N G E S A H A N P E R K A W I N A N Y A N G DILANGSUNGKAN MENURUT HUKUM ADAT TIONGHOA .. A.

68

Upaya yang dapat Dilakukan terhadap Perkawinan yang Tidak Dicatatkan ....................................................................

68

B.

Prosedur Pencatatan Perkawinan Melampaui Batas Waktu .........

74

C.

Kekuatan Hukum Berlaku Penetapan Pengesahan Perkawinan Adat Tionghoa ............................................................................

D.

78

Prosedur Permohonan Penetapan Pengesahan Perkawinan Adat Tionghoa ...........................................................................

84

BAB IV. AKIBAT HUKUM PENETAPAN PENGESAHAN PERKAWINAN ADAT TIONGHOA OLEH HAKIM .................................................

90

A.

Akibat Hukum terhadap Hubungan antara Suami Isteri .......................

92

B.

Akibat Hukum terhadap Harta Benda Perkawinan ...............................

93

C.

Akibat Hukum terhadap Anak / Keturunan ..........................................

96

D.

Akibat Hukum terhadap Pihak Ketiga yang berkepentingan ............... 100

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN ...............................................................

106

A.

Kesimpulan ............................................................................................

106

B.

Saran ......................................................................................................

108

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................................

110

viii Universitas Sumatera Utara

DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 1

Alasan Masyarakat Tionghoa Tidak Mencatatkan Perkawinannya ..... 61

ix

Universitas Sumatera Utara