MKn

KEABSAHAN TANDA TANGAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PROSES PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007

TESIS

Oleh

MARIANNE MAGDA KETAREN

067011051/MKn

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2008

Marianne Magda Ketaren : Keabsahan Tanda Tangan Secara Elektronik dalam Proses Pendirian Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. USU e-Repository © 2008.


Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan dalam Program Studi Kenotariatan pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

Oleh MARIANNE MAGDA KETAREN

067011051/MKn

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2008


Telah Diuji Pada Tanggal

: 28 Juni 2008

PANITIA PENGUJI TESIS Ketua Anggota

: Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH : 1. Prof.Dr.Muhammad Yamin, SH, MS, CN 2. Hj. Chairani Bustami, SH, SpN, M.Kn 3. Dr. Sunarmi SH,M.Hum 4. Notaris Syafnil Gani, SH, M.Hum


Judul Tesis

:

Nama Mahasiswa : Nomor Pokok : Program Studi :


Marianne Magda Ketaren 067011051 Magister Kenotariatan

Menyetujui Komisi Pembimbing

(Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH) Ketua

(Prof.Dr.Muhammad Yamin, SH, MS, CN) Anggota

(Hj. Chairani Bustami, SH, SpN, M.Kn) Anggota

Ketua Program

Direktur

(Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH,MS,CN)

(Prof.Dr.Ir.T. Chairun Nisa B, M.Sc)

Tanggal Lulus : 28 Juni 2008


PENGERTIAN DAFTAR ISTILAH ASING No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Istilah

Arti

Digital Signature Digital Identity e - mail (electronic) mail Digital Certificate Cyber

Tanda tangan elektronik Tanda pengenal elektronik Alamat surat elektronik Sertifikat Elektronik Teknologi komunikasi dan pengendalian jarak jauh Public Key Crypthography Sistem keamanan kriptografi yang menggunakan 2 System kunci Encrypt Enkripsi Decrypt Dekripsi Symetric Crypthography Kriptograpi yang menggunakan kunci rahasia Asymetric Crypthography Kriptograpi yang menggunakan kunci publik Data Encryption Standard Ketentuan agloritma untuk enkripsi kriptograpi simetris Message Pesan e – sign (electronic sign) Tanda tangan elektronik Real evidence Bukti nyata One Way Crypthography Kriptograpi satu arah Message Digest Satu nilai sebuah pesan yang bersifat unik yang membuat bahwa pesan tersebut mempunyai suatu besaran tertentu Digital Envelope Amplop elektronik yang berfungsi sebagai pengamanan data yang dikirim Reversed Proses pembalikan Value Nilai Integrity Keutuhan Runs Menjalankan Generates Membuat Random Acak Property Descryption Deskripsi data User Pengguna Modify Perubahan Recipient Penerima E – commerce Perdagangan elektronik Paperless Tanda berkas Scriptless transaction Transaksi tanpa bukti nyata Legal Entity Badan hukum Scanner Alat pengalih elektronik


ABSTRAK

Di dalam UU No. 40 tahun 2007, terdapat penambahan inovasi baru berupa jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik. Inovasi ini merupakan suatu layanan pendirian badan hukum perseroan yang dilakukan secara elektronik. Namun tidak hanya proses pendirian saja yang dapat dilakukan pada layanan ini. Proses pengesahan pendirian perseroan juga dapat dilaksanakan. Berkaitan dengan hal diatas maka penulis berminat untuk melakukan penelitian sesuai dengan latar belakang tersebut, untuk mengkaji keabsahan secara hukum tanda tangan elektonik tersebut, dengan judul penelitian ini adalah Keabsahan Tanda Tangan Secara Elektronik Dalam Proses Pendirian Perseroan Terbatas Berdasarkan UndangUndang Nomor 40 Tahun 200. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hal ini sejalan dengan pendapat Ronald Dworkin menyebut metode penelitian normatif juga sebagai penelitian doktrinal atau doctrinal research, yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai law as it written in the book, maupun hukum sebagai law as it is decided by the judge through judicial process Proses pendirian Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 hampir sama dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, namun UUPT Nomor 40 Tahun 2007 menekankan proses pengajuan, pengesahan, pelaporan dan pemberitahuan pendirian Perseroan Terbatas dilakukan dengan sistem elektronik yang diajukan pada Sistem Administrasi Badan Hukum atau Sisminbakum, untuk mengesahkan pendirian perseroan terbatas, dapat di lakukan olen Menteri Hukum dan HAM RI dengan tanda tangan secara elektronik, yang pengaturannya belum diatur dalam hukum di Indonesia, namun dalam pasal 39 KUHAP di kenal barang bukti dalam arti khusus, hal ini merupakan dasar hukum menempatan data elektronik sebagai alat bukti yang sempurna. Tanda tangan elektronik dalam menentukan keabsahan pendirian perseroan terbatas mempunyai kekuatan hukum yang kuat.

Kata Kunci : Tanda Tangan ; Elektronik

i


KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, maka tesis ini telah dapat diselesaikan dengan judul Keabsahan Tanda Tangan Secara Elektronik Dalam Proses Pendirian Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan Program Studi Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Dalam penyusunan tesis ini telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Terima kasih yang mendalam dan tulus saya ucapkan secara khusus kepada yang terhormat dan amat terpelajar Bapak Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH selaku Ketua Komisi Pembimbing serta Bapak Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN dan Ibu Hj. Chairani Bustami, SH, Sp.N, M,Kn. masing-masing selaku anggota Komisi Pembimbing, yang telah memberikan pengarahan, nasehat serta bimbingan kepada saya, dalam penulisan proposal penelitian tesis ini. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih secara khusus kepada Ibu Dr. Sunarmi, SH, M.Hum dan Notaris Syahnil Gani, SH, M.Kn selaku dosen yang selama ini telah membimbing dan membina penulis dan pada kesempatan ini dipercayakan menjadi dosen penguji sekaligus sebagai panitia penguji tesis. Selanjutnya ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada :

iii Marianne Magda Ketaren : Keabsahan Tanda Tangan Secara Elektronik dalam Proses Pendirian Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. USU e-Repository © 2008.

1. Bapak Prof. Dr. Chairuddin P. Lubis, DTM & H, Sp.A (K), selaku Rektor Universitas Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. 2. Ibu Prof.Dr.Ir. Chairun Nisa B, MSc, selaku Direktris Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. 3. Bapak Prof.Dr.Muhammad Yamin, SH, MS, CN, dan Ibu Dr. T. Keizerina Devi Azwar, SH, CN, M.Hum selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. 4. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Guru Besar dan Staf Pengajar diantaranya Bapak Prof.Dr M.Solly Lubis,SH, Prof.Dr. Tan Kamello, Prof.Dr.Syafruddin Kalo,SH,M.Hum, Ibu Hj. Chairani Bustami, SH, M.Kn, Dr.Pendastaren Tarigan,SH,MS, Dr.Budiman Ginting, SH, M.Hum, dan lain lain serta para karyawan pada Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara diantaranya Ibu Fatimah, SH, Mbak Sari, Mbak Lisa, Mbak Afni, Mas Adi, Mas Rizal dan lain-lain yang telah banyak membantu dalam penulisan ini dari awal hingga selesai. 5. Rekan-rekan

serta

teman-temanku

tercinta

di

Sekolah

Pascasarjana

Universitas Sumatera Utara di Program Magister Kenotariatan yang selalu memberikan semangat, memberikan dorongan, bantuan pikiran serta mengingatkan dikala lupa kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini dalam rangka untuk menyelesaikan studi.

iv Marianne Magda Ketaren : Keabsahan Tanda Tangan Secara Elektronik dalam Proses Pendirian Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. USU e-Repository © 2008.

Secara khusus, penulis menghaturkan sembah dan sujud dan ucapan terima kasih yang tak terhingga, kepada yang tercinta Ayahanda Alexander Ketaren, SH dan Ibunda Nurhafni Matondang dan Adik-adikku Debby Yolanda Ketaren, Clarissa Danella Ketaren, Regina Anastasia Ketaren yang telah bersusah

payah

melahirkan,

membesarkan

dengan

penuh

pengorbanan,

kesabaran, ketulusan dan kasih sayang, serta memberikan doa restu, sehingga penulis dapat melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan di Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara serta tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih kepada abangku tersayang Bimbo Syahputra yang selama ini memberikan dukungan dan perhatiannya. Penulis berharap semoga semua bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, mendapat rahmat dari Allah SWT, agar selalu dilimpahkan kebaikan, kesehatan, kesejahteraan dan rejeki yang melimpah kepada kita semua. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat kepada

semua

pihak,

terutama

kepada

penulis

dan

kalangan

yang

mengembangkan ilmu hukum, khususnya dalam bidang ilmu Kenotariatan. Medan, 28 Juni 2008 Penulis,

Marianne Magda Ketaren

v Marianne Magda Ketaren : Keabsahan Tanda Tangan Secara Elektronik dalam Proses Pendirian Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. USU e-Repository © 2008.

RIWAYAT HIDUP

I.

IDENTITAS PRIBADI Nama

: Marianne Magda Ketaren, SH

Tempat Tanggal Lahir

: Jakarta, 15 Februari 1984

II. ORANG TUA Nama Ayah

: Alexander Ketaren, SH

Nama Ibu

: Nurhafni Matondang

III. PEKERJAAN Wiraswasta

IV. PENDIDIKAN 1. SD

: SD ST Antonius II Medan

2. SMP

: SMP Putri Cahaya Medan

3. SMA

: SMA Methodist I Medan

4. S – 1

: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan

5. S-2

: SPs USU Program Magister Kenotariatan (M.Kn)

vi Marianne Magda Ketaren : Keabsahan Tanda Tangan Secara Elektronik dalam Proses Pendirian Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. USU e-Repository © 2008.

DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK..................................................................................................

i

ABSTRACT ...............................................................................................

ii

KATA PENGANTAR .................................................................................

iii

RIWAYAT HIDUP .....................................................................................

vi

DAFTAR ISI .............................................................................................

vii

BAB I

BAB II

:

:

PENDAHULUAN ................................................................

1

A. Latar Belakang ................................................................

1

B. Perumusan Masalah .........................................................

7

C. Tujuan Penelitian.............................................................

7

D. Manfaat Penelitian...........................................................

7

E. Keaslian Penelitian ..........................................................

8

F. Kerangka Teori dan Konsepsi .........................................

9

1. Kerangka Teori ..........................................................

9

2. Konsepsi ...................................................................

26

G. Metode Penelitian............................................................

30

PROSES PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 .......................................................................

34

A. Pengertian Perseroan Terbatas .........................................

34

B. Syarat- syarat Berdirinya Perseroan Terbatas ..................

37

C. Pengesahan Perseroan Terbatas Oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI ..............................................

52

vii Marianne Magda Ketaren : Keabsahan Tanda Tangan Secara Elektronik dalam Proses Pendirian Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. USU e-Repository © 2008.

BAB III :

BAB IV :

PENGATURAN HUKUM TANDA TANGAN ELEKTRONIK DI INDONESIA ........................................

60

A. Pengertian Tanda Tangan Elektronik ...............................

60

B. Hukum Pembuktian di Indonesia .....................................

73

C. Tanda Tangan Elektronik Dalam Sistem Hukum Indonesia .........................................................................

90

D. Manfaat Ekonomis Atas Pengesahan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik .................................

91

KEKUATAN HUKUM TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM PENENTUAN KEABSAHAN PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS ..........................

96

A. Aspek Hukum Tanda Tangan Elektronik..........................

96

B. Kekuatan Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti... 102 C. Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pengesahan Perseroan Terbatas .......................................................... 110 D. Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Berkekuatan dan Berakibat Hukum............................................................. 118 BAB V

:

KESIMPULAN DAN SARAN............................................. 121 A. Kesimpulan ..................................................................... 121 B. Saran ............................................................................... 122

DAFTAR KEPUSTAKAAN...................................................................... 124 LAMPIRAN

viii Marianne Magda Ketaren : Keabsahan Tanda Tangan Secara Elektronik dalam Proses Pendirian Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. USU e-Repository © 2008.

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sasaran umum pembangunan Indonesia diarahkan kepada peningkatan kemakmuran rakyat yang makin merata. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, diharapkan Perseroan Terbatas dapat menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional, sebab Perseroan Terbatas (PT) adalah entitas bisnis yang penting dan banyak terdapat didunia ini, termasuk Indonesia. Kehadiran Perseroan Terbatas (PT) sebagai salah satu kenderaan bisnis memberikan kontribusi pada hampir semua bidang kehidupan manusia. PT telah menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kontribusi yang tidak sedikit untuk pembangunan ekonomi dan sosial. 1 Untuk menciptakan kesatuan hukum dan untuk kebutuhan hukum baru yang dapat memacu pembangunan ekonomi khususnya berkenaan dengan perseroan terbatas tersebut dan dunia usaha serta untuk menjamin kepastian dan penegakan hukum, maka pemerintah melakukan pembaharuan hukum mengenai PT dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lahirnya Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menggantikan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas 1

Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, Penetapan Good Corporate Governance, (Jakarta, Kencana dan Lembaga Kajian Pasar Modal dan Keuangan (LKPMK) Fakultas Hukum UI, 2006), hal. 1.

1 Marianne Magda Ketaren : Keabsahan Tanda Tangan Secara Elektronik dalam Proses Pendirian Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. USU e-Repository © 2008.

2

tersebut tidak terlepas kaitannya dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan, informasi dan teknologi yang tersebar ke seluruh penjuru dunia melalui globalisasi dan timbulnya perkembangan terhadap kekegiatan bisnis internasional. Disamping itu hal ini juga telah mendorong pula adanya perubahan terhadap regulasi di bidang ekonomi untuk mengikuti perkembangan tersebut. Perkembangan globalisasi di bidang ekonomi tersebut telah mempengaruhi berbagai sektor usaha di dunia. Termasuk pula globalisasi dibidang hukum disini terjadi globalisasi hukum yang mengikuti globalisasi ekonomi tersebut, dalam arti substansi berbagai undang-undang dan perjanjian-perjanjian menyebar melewati batas-batas negara yang mengakibatkan terjadinya peleburan prinsip-prinsip hukum pada suatu negara kepada negara lainnya. 2 Bagi Indonesia, konsekwensi logis dari perkembangan ini adalah adanya tuntutan untuk mengharmoniskan prinsip-prinsip hukum ekonomi di Indonesia dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi di dunia internasional. Tanpa adanya keharmonisan tersebut, Indonesia dapat dikucilkan dari kegiatan bisnis internasional dan investasi karena tidak ada kepastian terhadap perlindungan hukum untuk kegiatan bisnis yang telah biasa dilakukan di dunia internasional. 3 Oleh karena itu UUPT sebagai salah satu elemen utama dari regulasi di bidang ekonomi di amandemen untuk mengadopsi berbagai perkembangan yang 2

Bismar Nasution, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 dalam Perspektif Hukum Binis, Makalah disampaikan pada seminar bisnis 46 tahun FE USU, Pengaruh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Terhadap Iklim Usaha di Sumatera Utara, Aula Fakultas Ekonomi USU, 24 November 2007, hal. 1-2. 3 Ibid, hal. 2.


3

muncul di dalam dunia bisnis internasional. Hal inilah yang merupakan salah satu alasan utama diundangkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang menggantikan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Secara umum ada beberapa perkembangan signifikan yang telah diadopsi oleh UUPT. 4 Sebelumnya, ketentuan tentang perseroan terbatas diatur oleh ketentuan pasal 36 sampai pasal 56 Buku I titel III dari Kitab Undang-Undang Dagang (KUHD), yang merupakan terjemahan dari Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847 : 23 dan segala perubahannya, terakhir yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971. 5 Beberapa perkembangan dalam UUPT tersebut antara lain diadopsinya prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan atau Corporate Social Responsibility, yang selanjutnya di singkat dengan CSR. Dalam Pasal 74 UUPT disebutkan bahwa setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan prinsip CSR. Akibat dari adanya ketentuan ini adalah adanya kewajiban perusahaan terkait untuk melakukan konservasi lingkungan dan pengembangan di wilayah usahanya sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungannya. 6

4

Ibid., hal. 2. Bismar Nasution, Kewajiban Melaksanakan RUPs dan Saat Pembagian Dividen Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, Makalah Disampaikan pada In House Training yang Diselenggarakan oleh Kanwil DJP Sumbagut I Tanggal 21 Desember 2005 Medan, hal. 1. 6 Pasal 109 Undang-Undang Perseroan Terbatas. 5


4

Selain itu UUPT juga telah mengakui prinsip ekonomi syariah yang telah berkembang pesat beberapa tahun terakhir ini. Pasal 109 UUPT mengakui prinsipprinsip ekonomi syariah dengan mewajibkan adanya dewan pengawas syariah di perusahaan yang menjalankan bisnis berbasis syariah. Dewan pengawas ini mempunyai tugas untuk memberikan saran dan nasehat kepada direksi serta mengawasi kegiatan perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah. Adanya pengakuan terhadap prinsip syariah dalam UUPT tidak hanya membuat Indonesia ikut dalam trend bisnis internasional yang mulai menggunakan prinsip syariah, tetapi juga dapat mendukung perkembangan ekonomi syariah di Indonesia melalui pengadopsian hukum ekonomi syariah dalam hukum nasional kita. 7 Disamping itu, UUPT juga telah mengatur tentang pembelian kembali saham oleh perusahaan buy back dan pemisahan perusahaan tidak murni spin off. Selain itu ada juga larangan kepemilikan silang cross holding dalam pasal 36 UUPT dan isu business judgment rule. 8 Berkenaan dengan proses pendirian Perseroan Terbatas atau pengajuan permohonan dan pemberian pengesahan status badan hukum, UUPT telah memenuhi tuntutan masyarakat untuk memperoleh layanan yang cepat yang dilakukan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik. Secara umum, beberapa perkembangan diatas merupakan hal-hal yang sangat menarik untuk dibahas. Namun, untuk dapat membahas secara dalam, penelitian ini

7 8

Pasal 37 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pasal 135 Undang-Undang Perseroan Terbatas.


5

memilih salah satu hal terbatas yaitu pengesahan badan hukum perseroan yang ditanda tangani secara elektronik yang dipilih karena kaitannya sangat berpengaruh besar bagi perkembangan bisnis di Indonesia. Perseroan adalah asosiasi modal yang oleh undang-undang diberi status badan hukum atau rechtspersoon. Pasal 1 angka 1 UUPT menjelaskan bahwa perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT serta peraturan pelaksanaannya. 9 Oleh karena itu, perseroan pada hakikatnya adalah badan hukum yang sekaligus merupakan wadah perwujudan kerjasama para Pemegang Saham. Dengan ini pula UUPT menentukan bahwa perseroan harus didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia. Perseroan akan memperolah status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. 10 Selanjutnya, perseroan itu harus mempunyai sedikit-dikitnya 2 (dua) Pemegang Saham. Undang-Undang perseroan terbatas menyatakan dalam hal setelah perseroan disahkan Pemegang Saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut Pemegang Saham yang bersangkutan mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain. 11 Di dalam UU No. 40 tahun 2007, terdapat penambahan isu baru berupa jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik. Isu ini 9

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pasal 7 Undang-Undang Perseroan Terbatas. 11 Pasal 10 ayat 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas. 10


6

merupakan suatu layanan pendirian badan hukum perseroan yang dilakukan secara elektronik. Namun tidak hanya proses pendirian saja yang dapat dilakukan pada layanan ini. Proses pengesahan pendirian perseroan juga dapat dilaksanakan. 12 Layanan

pendirian

perseroan

secara

elektronik

sangat

membantu

mempermudah proses pendirian perseroan. Salah satunya mempermudah proses pengesahan pendirian perseroan.

Karena dalam layanan ini, diberlakukan tanda

tangan digital yaitu suatu tanda tangan yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sama dengan tanda tangan biasa pada dokumen kertas biasa. 13 Pada layanan pendirian perseroan secara elektronik, prosesnya dilakukan dengan pengisian format pendirian badan hukum perseroan. Hal ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat dilaksanakan pengesahan badan hukum perseroan. Ketentuan yang mengatur pengesahan pendirian perseroan adalah Pasal 10 ayat 6 Undang-Undang Nomor : 40 tahun 2007 yang menyebutkan bahwa apabila semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 telah dipenuhi secara lengkap, paling lambat 14 (empat belas) hari, Menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum perseroan yang ditangani secara elektronik. 14 Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka penulis berminat untuk melakukan penelitian sesuai dengan latar belakang tersebut di atas, untuk mengkaji keabsahan secara hukum tanda tangan elektonik tersebut, dengan judul penelitian ini adalah “Keabsahan Tanda Tangan Secara Elektronik Dalam Proses Pendirian Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007”, 12

Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Sitompul Asril, Hukum Internet, (Bandung , Citra Aditya Bakti, 2004), hal.42. 14 Pasal 10 ayat 6 Undang-Undang Perseroan Terbatas. 13


7

sehingga dengan demikian, akan terjawab kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan yang terdapat di dalam penelitian ini. B. Perumusan Masalah 1. Bagaimanakah proses pengesahan pendirian Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, sehingga menjadi badan hukum ? 2. Bagaimanakah pengaturan tentang tanda tangan secara elektronik di Indonesia ? 3. Bagaimanakah keabsahan tanda tangan secara elektronik yang digunakan dalam proses pendirian Perseroan Terbatas ? C. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui proses pengesahan pendirian Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, sehingga menjadi badan hukum. 2.

Untuk mengetahui pengaturan tentang tanda tangan secara elektronik di Indonesia.

3. Untuk mengetahui keabsahan tanda tangan secara elektronik yang digunakan dalam proses pendirian Perseroan Terbatas. D. Manfaat Penelitian 1. Secara Teoritis Secara teoritis, diharapkan dengan adanya pembahasan mengenai keabsahan tanda tangan elektronik dalam proses pendirian perseroan terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dalam tesis ini, maka


8

pembaca dapat semakin mengetahui tentang pengaturan hukum mengenai keabsahan tanda tangan elektronik dalam proses pendirian Perseroan Terbatas. 2. Secara Praktis Secara praktis, pembahasan dalam tesis ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi kalangan praktisi yang bergerak dalam perusahaan tidak terlepas bagi Komisaris, Direksi dan masyarakat umum yang bergerak dalam bidang Perusahaan Terbatas, sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam hal menentukan kebijakan maupun hal-hal yang berkaitan dengan hukum dalam keabsahan tanda tangan elektronik dalam proses pendirian Perseroan Terbatas.

E. Keaslian Penelitian Guna menghindari terjadinya duplikasi terhadap penelitian di dalam masalah yang sama, maka peneliti melakukan pengumpulan data tentang Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Proses Pendirian Perseroan Terbatas Berdasarkan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 dan pemeriksaan terhadap hasil-hasil penelitian yang ada mengenai hal-hal diatas maka ternyata penelitian ini belum pernah dilakukan oleh peneliti lain dalam judul dan permasalahan yang sama, masalah ini perlu dibahas karena dari beberapa negara lain, hal ini telah diatur dengan Undang-Undang tersendiri. Sedangkan di Indonesia, hal ini merupakan sesuatu yang baru, sehingga dengan demikian maka penelitian ini adalah asli serta dapat dipertanggung jawabkan secara akademis.


9

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsepsi 1. Kerangka Teori Dalam upaya mengkontruksi badan hukum atau legal entity, pada dasarnya merujuk pada teori badan hukum yang sudah ada dan dikenal sejak abad ke-19. Hak badan hukum termiliki dalam konsep kepunyaan publik dan kepunyaan privat. Konsep kepunyaan tersebut, tunduk pada ketentuan dan peraturan perundangundangan yang mengatur masing-masing. Berdasarkan itu, teori tersebut sudah menjadi Communi Opinio Dueforum dalam teori hukum suatu organisasi atau lembaga dapat menjadi suatu subjek hukum atau recht subject, sama halnya manusia atau Natuurlijke Persoon. Kondisi demikian terjadi bila organisasi atau lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan tertentu, baik yang ditetapkan secara formal dengan sistem tertutup oleh hukum positif atau perundang-undangan seperti undangundang mengenai Perseroan Terbatas, atau sistem terbuka. Sebagaimana yang dianut khususnya pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang ketentuan landasan hukum yang dijadikan dasar pendirian suatu badan hukum. 15 Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum perdata atau privat yang mempunyai status kemandirian persona standi judicio sudah tentu memiliki identitas hukum tersendiri. Identitas hukum suatu korporasi atau perusahaan, terpisah dari identitas hukum para pemegang sahamnya, direksi maupun organ-organ lainnya. Dalam kaidah hukum perdata atau civil law, jelas ditetapkan bahwa suatu perseroan merupakan subjek hukum perdata, dapat membuat perjanjian dengan pihak lain, serta

15

Arifin P. Soeria Atmadja, Transformasi Status Hukum Uang Negara Sebagai Teori Keuangan Publik Yang Berdimensi Penghormatan Terhadap Badan Hukum, (Jakarta, Bidang Studi Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum UI, 2007), hal. 10-11.


10

dapat menuntut dan dituntut dipengadilan dalam hubungan keperdataan. Para pemegang saham menikmati keuntungan yang diperoleh dari konsep tanggung jawab terbatas dan kegiatan korporasi berlangsung terus menerus, dalam arti bahwa keberadaannya tidak akan berubah meskipun ada penambahan anggota-anggota baru atau berhentinya atau meninggalnya anggota-anggota yang ada. 16 Perseroan Terbatas sebagai badan hukum perdata sejalan dengan pandangan teori kontrak atau contractual theory, yang menganggap perseroan sebagai kontrak diantara para pemegang saham. Rasio dari contractual theories adalah untuk membatasi tanggung jawab sosial dan menciptakan entitas yang sulit dipengaruhi oleh negara karena keengganan digunakannya perusahaan sebagai alat negara. Teori ini mengakibatkan diletakkannya perusahaan ke dalam bidang hukum perdata.17 Selanjutnya sejalan dengan teori dimuka, maka sebagai kerangka berpikir dilihat juga concession theory yang melihat kehadiran dan operasi perusahaan sebagai sebuah pemberian oleh negara. 18 Pembuatan perjanjian Perseroan Terbatas ke dalam suatu akta otentik sangatlah penting karena hal ini telah diisyaratkan oleh Undang-Undang agar Perseroan Terbatas tersebut dapat disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya ditulis UUPT), menyebutkan bahwa akta pendirian Perseroan Terbatas,

16

Ibid, hal. 11. Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, op.cit, hal. 18. 18 Ibid, hal. 23. 17


11

disyahkan oleh Menteri secara elektronik, sehingga dengan kecanggihan zaman serta menyingkat waktu dalam pendirian Perseroan Terbatas, maka notaris-notaris mempergunakan layanan internet dalam proses Sisminbakum. Sisminbakum merupakan situs resmi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Dirjen AHU. Sisminbakum di buat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha yang makin berkembang sehingga membutuhkan pelayanan terutama dalam pendirian Perseroan Terbatas. Tanda tangan mungkin dalam bentuk tulisan tangan, tercetak pada kertas fax, bentuk-bentuk cetakan, tanda dalam bentuk simbol, atau bentuk lain yang dibuat secara mekanis maupun elektronis, jika konsisten dengan hukum suatu negara dimana dokumen tersebut dikeluarkan. Sifat yang diinginkan dari legalitas tanda tangan di antaranya adalah : a. Tanda tangan itu asli (otentik), tidak mudah ditulis atau ditiru oleh orang lain. Pesan dan tanda tangan pesan tersebut juga dapat menjadi barang bukti, sehingga penandatangan

tak

bisa

menyangkal

bahwa

dulu

ia

tidak

pernah

menandatanganinya. b. Tanda tangan itu hanya sah untuk dokumen (pesan) itu saja. Tanda tangan itu tidak bisa dipindahkan dari suatu dokumen ke dokumen lainnya. Ini juga berarti bahwa jika dokumen itu diubah, maka tanda tangan digital dari pesan tersebut tidak lagi sah.


12

c. Tanda tangan itu dapat diperiksa dengan mudah. Tanda tangan itu dapat diperiksa oleh pihak-pihak yang belum pernah bertemu dengan penandatangan. d. Tanda tangan itu juga sah untuk kopi dari dokumen yang sama persis. 19 Meskipun ada banyak skenario, ada baiknya kita perhatikan salah satu skenario yang cukup umum dalam penggunaan tanda tangan digital. Tanda tangan digital memanfaatkan fungsi satu arah untuk menjamin bahwa tanda tangan itu hanya berlaku untuk dokumen yang bersangkutan saja. Bukan dokumen tersebut secara keseluruhan yang ditandatangani, namun biasanya yang ditandatangani adalah sidik jari dari dokumen itu beserta tandatangannya dengan menggunakan kunci privat. Tandatangan dokumen berguna untuk menentukan waktu pengesahan dokumen. Dalam pasal 6 Uncitral model law for e-comerce, secara eksplisit memberikan nilai legal yang sama kepada transmisi elektronik seperti halnya bentuk tertulis. Hal ini sesuai dengan pendapat Richard Hill and Ian Walden yang menyatakan, “where the law requires information to be in writing, that requirement is met by a data message if the information contained there in is accessible so as to be usable for subsequent reference”. 20 Penyamaan nilai legal antara transmisi elektronik dengan bentuk tertulis ini dimaksudkan untuk mempermudah posisi transmisi ini sehingga dapat digunakan

19

Wicaksono Wahyu Santoso, Keberadaan Rancangan Undang-Undang Tanda Tangan Digital dan Transaksi Elektronik, (Jakarta, Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi, Fakultas Hukum UI, 2007) hal. 6. 20 Mukti Fajar ND, Aspek Hukum Pembuktian Digital Evidence Dalam Electronic Commerce, (Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah, 2007), hal. 21.


13

sebagai evidence nyata dalam pembuktian dan sebagai salah satu pendekatan yang relatif paling mudah sebagai solusi yang ditawarkan. Solusi yang ditawarkan oleh ancestral model law for ecommerce dengan pendekatan yang diadopsi oleh model hukum ini tidak secara menyeluruh menyatakan bahwa transmisi elektronik adalah sebuah bentuk tulisan, atau tidak juga mensyaratkan teknik spesifik untuk tandatangan. Secara bijak, model hukum memulainya dengan membatasi ruang lingkup aplikasi e-commerce. Hukum ini beraplikasi terhadap segala macam informasi dalam bentuk pesan data yang digunakan dalam konteks aktifitas komersial. Apabila terdapat perkara, khususnya perkara perdata, maka untuk mengambil dan melegalisasi dokumen yang akan dijadikan sebagai barang bukti yang berada di negara lain, dapat digunakan Convention on the Taking Evidence Abroad in Civil Commercial Maters. Di dalam konvensi ini juga diatur cara mengenai kesaksian apabila saksi berada di negara yang berlainan. Konvensi ini diselenggarakan di Den Haag 26 Oktober 1968. Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters (1965) mengatur mengenai cara melakukan panggilan-panggilan dalam perkara perdata apabila ada pihak yang berada di luar negeri atau melakukan pemberitahuan bagi para pihak jika mereka di luar negeri. Dalam surat tertanggal 14 januari 1988 Nomor : 39/TU/ 88/102/Pid kepada Menteri Kehakiman, Mahkamah Agung mengemukakan pendapatnya bahwa microfilm atau microfiche dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan menggantikan alat bukti surat sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat


14

1 sub c Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pembahasan mengenai keabsahan alat bukti dengan digital evidance dalam electronic commerce ada dua hal yang harus diperhatikan yang baik secara yuridis maupun teknis dapat menjaga validitas suatu alat bukti. Dalam konsideran UU RI Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan vide f disebutkan bahwa, Kemajuan Tehnologi memungkinkan catatan dan dokumen yang dibuat di atas kertas dialihkan ke dalam media elektronik atau dibuat secara langsung dalam media Electronik. Selanjutnya pasal 15 dalam UU Nomor 8 Tahun 1997 masalah ini lebih diperjelas dengan menyebutkan : (1) Dokumen perusahaan yang dimuat dalam microfilm atau media lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 (1) dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. (2) Apabila dianggap perlu dalam hal tertentu dan untuk keperluan tetentu dapat dilakukan legalisasi terhadap hasil cetak dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam microfilm atau media lainnya. Sebelum menapak lebih jauh, ada baiknya kalau kita meninjau terlebih dahulu hakikat dari pembuktian. Pada umumnya apabila kita menemui permasalahan dan harus mengambil keputusan yang tepat terhadap permasalahan tersebut kita selalu berusaha untuk mengumpulkan berbagai macam fakta yang berkenaan dengan permasalahan tersebut. Dengan fakta-fakta yang telah terkumpul kita gunakan untuk membuktikan permasalahan tersebut dan kita mencari pemecahannya.


15

Pembuktiannya bersifat kemasyarakatan, karena walaupun sedikit, terdapat unsur ketidakpastian. Oleh karena itu kebenaran yang dicapai merupakan kebenaran yang relatif. Kita harus memberikan keyakinan terhadap fakta yang dikemukakan itu harus selaras dengan kebenaran. Apabila untuk memutuskan suatu sengketa atau kasus mutlak hanya menyandarkan pada keyakinan hakim ini adalah hal yang sangat riskan karena dapat menimbulkan kekhawatiran bahwa keyakinan hakim tersebut akan bersifat subjektif, sehingga akan menimbulkan tindakan sewenang-wenang dari sang hakim yang justru tidak memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara. Maka wajarlah apabila dari dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang bersengketa menjadi pula dasar pertimbangan bagi hakim agar dapat dicapai suatu keputusan yang objektif. Dalam hubungannya dengan arti pembuktian, Prof.Subekti berpendapat: 21 "Membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalildalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan." Alat-alat bukti yang diakui dalam peradilan perdata Indonesia diatur dalam HIR atau Herzien Indonesisch Reglement pasal 164 dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada pasal 166 yang berbunyi: "Alat-alat bukti terdiri atas : 1. Bukti tulisan; 2. Bukti dengan saksi-saksi; 21

Subekti R, Aneka Perjanjian, (Bandung, Alumni, 1982), hal. 62.


16

3. Persangkaan-persangkaan; 4. Pengakuan; 5. Sumpah." Selain daripada apa yang telah disebutkan diatas HIR masih mengenal alat pembuktian lain yaitu hasil pemeriksaan setempat, seperti yang ditentukan dalam pasal-pasal berikut ini: Pasal 153 (1) HIR yang berbunyi: "Jika ditimbang perlu atau ada faedahnya, maka ketua boleh mengangkat satu atau dua orang komisaris daripada dewan itu yang dengan bantuan panitera pengadilan akan melihat keadaan tempat atau menjalankan pemeriksaan di tempat itu, yang dapat menjadi keterangan kepada hakim." Pasal 154 HIR berdasarkan hasil penyelidikan seorang ahli yang berbunyi: "Jika pengadilan negeri menimbang, bahwa perkara itu dapat lebih terang, jika diperiksa atau dilihat oleh orang ahli, maka dapatlah ia mengangkat ahli itu, baik atas permintaan kedua pihak, maupun karena jabatannya." Tanpa mengabaikan pentingnya alat-alat bukti lainnya, pembahasan akan difokuskan terlebih dahulu kepada alat bukti tulisan. Hal ini disebabkan karena, Permasalahan yang menjadi perhatian saat ini adalah, diperlukannya menjawab apakah dalam acara peradilan, dokumen elektronik dapat dianggap sama surat yang telah kita kenal. Apakah kekuatan hukum dari dokumen elektronik tersebut sama dengan kekuatan hukum alat bukti surat dalam acara perdata. Selain itu, dalam persoalan perdata, alat bukti yang berbentuk tulisan


17

itu merupakan alat bukti yang lebih diutamakan jika dibandingkan dengan alat bukti lainnya. Bahkan menurut definisi Prof. Mr. A. Pitlo, alat pembuktian adalah, Pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, menerjemahkan suatu isi pikiran. Alat bukti tulisan ini menurut doktrin ilmu hukum dan undang-undang secara garis besar dibagi 2 macam : 22 1. Tulisan biasa 2. Tulisan yang berupa akta. Tulisan yang berupa akta ini dibagi menjadi 2 yaitu : 1. akta di bawah tangan 2. Akta Otentik Dari pembagian seperti di atas hal yang menjadi perhatian adalah bilamana suatu tulisan dikatakan sebagai tulisan biasa dan bilamana dikatakan sebagai tulisan yang berupa akta. Pengertian akta adalah suatu surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai alat bukti dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Selain itu yang termasuk dalam akta adalah: cek, tanda terima (kuitansi), surat perjanjian, atau surat apa pun yang dibuat dan ditandatangani oleh orang yang berwenang dan disepakati oleh para pihak menjadi alat bukti. Kemudian muncul permasalahan berikutnya, kapankah akta disebut sebagai akta di bawah tangan dan kapan akta tersebut disebut sebagai akta otentik. Sesuai 22

Mukti Fajar ND, op.cit, hal. 23.


18

dengan ketentuan pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau KUHPerdata yang berbunyi, Suatu akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawaipegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuat. Maka untuk membedakan apakah akta tersebut akta otentik atau akta di bawah tangan yang harus kita perhatikan adalah dilihat dari terbentuknya akta tersebut, apabila akta tersebut dibuat di hadapan atau dibuatkan oleh pejabat yang berwenang (notaris) maka akta tersebut adalah akta otentik. Apabila akta tersebut tidak memenuhi hal di atas maka akta itu adalah akta di bawah tangan. Dalam hukum pidana yang ingin dicapai ialah kebenaran materil, menurut Menurut Wirjono, bahwa kebenaran itu biasanya hanya mengenai keadaan-keadaan tertentu pada masa lampau. Membicarakan mengenai pembuktian dalam hukum acara pidana tentunya tidak dapat meninggalkan dari ketentuan hukum mengenai alat bukti dan barang bukti yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengingat alat bukti dan barang bukti menjadi dasar untuk memutus perkara pidana sesuai dengan pasal 183-189 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan barang bukti dalam pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti antara lain adalah: 1. Keterangan saksi 2. Keterangan ahli 3. Alat bukti surat, 4. Petunjuk, 5. Keterangan terdakwa.


19

Pasal ini bersifat limitatif, artinya penggunaan alat bukti tersebut hanya yang disebutkan dalam pasal tersebut saja. Dalam pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seorang hakim dapat memutus perkara berdasarkan minimal dua alat bukti atau syarat minimum pembuktian. Selanjutnya dengan berbekal alat bukti yang ditemukan itu, hakim tersebut akan memperoleh keyakinan bahwa memang telah terjadi suatu tindak pidana. Jika kita cermati rumusan pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, dengan dua alat bukti tersebut belumlah cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang, karena masih diperlukan keyakinan hakim atas dua alat bukti yang dihadirkan di sidang pengadilan. Jika dengan minimal dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan, maka berdasarkan pasal 183 dan 184 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pelaku tindak pidana dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sebenarnya dalam sistem hukum kita juga sudah dikenal suatu konsep keamanan untuk perdagangan yang agak mirip dengan konsep kriptografi kunci publik atau penekanan pada konsep pasangan. Jaman

dahulu,

untuk

keperluan

otentikasi

dengan

mitra

dagang,

dipergunakan tongkat kayu yang dipatahkan menjadi dua. Jika orang hendak melakukan pencacahan atas suatu transaksi, orang menorehkan sebuah goresan yang menggores sambungan kedua tongkat atau yang berpasangan tersebut. Untuk mencocokkan, cukup dengan menyambungkan kedua tongkat tersebut dan melihat


20

apakah goresan itu melintas sambungan atau patahan tongkat dengan baik. Hal ini dapat kita lihat pada bunyi pasal 1887 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau KUHPerdata yang berbunyi : Tongkat-tongkat berkelar yang sesuai dengan kembarnya, harus dipercaya, jika dipergunakan antara orang-orang yang biasa membuktikan penyerahanpenyerahan barang yang dilakukannya atau diterimanya dalam jumlah-jumlah kecil, dengan cara yang demikian itu. Alat bukti elektronik tidak dikenal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun demikian, tidak berarti bila terjadi suatu perkara kejahatan dengan menggunakan komputer pelaku kejahatan tersebut lolos dari jeratan hukum. Dalam kejahatan komputer, ketentuan pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat diterapkan meskipun perlu pembuktian lebih lanjut. Alat bukti yang mungkin ditemukan dalam suatu transaksi jika, berdasarkan pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Namun biasanya keterangan saksi sangat sulit untuk diperoleh, mengingat pelaku tindak pidana ini biasanya melakukan aksinya secara sendirian. Paling mungkin jika terjadi penyertaan, maka antara pelaku dapat menjadi saksi bagi yang lainnya. Berawal dari penggunaan bukti petunjuk yang bersumber, sebuah petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa sesuai pasal 188 (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.


21

Bila

keterangan

saksi

dan

keterangan

terdakwa

tidak

ditemukan,

maka petunjuk dapat diperoleh dari surat atau dokumen yang ditemukan, yang tentunya harus ditemukan penyesuaian satu dengan yang lainnya mengenai alat bukti tersebut. Jika terdapat kesamaan bentuk, metoda atau cara dalam melakukan suatu kejahatan komputer seperti hacking computer maka dari situ akan diperoleh petunjuk atau bukti awal, yang nantinya tetap harus dibuktikan dengan bantuan seorang ahli untuk menjelaskan kasus tersebut. Unsur penegak hukum seringkali tertinggal dengan pesatnya perkembangan teknologi, jarak yang tercipta antara penegak hukum dengan teknologi juga kurang diantisipasi. Keadaan seperti ini terus berlanjut, sehingga menjadikan jalannya penegakan hukum atas kejahatan atau perselisihan yang berkaitan dengan pengunaan teknologi menjadi terhambat. Hal ini di persulit dengan kurang tanggapnya individu penegak hukum itu sendiri untuk memperkaya dirinya dengan pengetahuan baru yang terkait dengan teknologi. Fasilitas yang kurang memadai juga merupakan penghambat bagi para aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti perkara-perkara yang terkait dengan segala sesuatu yang berbau teknologi. Dalam memutuskan suatu perkara yang berkaitan dengan penggunaan teknologi sebagai basisnya, hakim terkadang masih meraba sampai sejauh mana hal tersebut dapat terbukti dan dapat diputus dengan adil. Hal ini nampak dari putusan yang dikeluarkan berkenaan dengan suatu perkara yang menyangkut masalah teknologi informasi belakangan ini, perkara yang dilihat oleh


22

beberapa pakar teknologi informasi sebagai perkara yang berat hukumannya, namun setelah diputus ternyata pelaku dapat bebas tanpa syarat. Hal ini juga berlaku bagi jaksa dan pembela dalam kasus pidana. Keterbatasan fasilitas tersebut menjadikan putusan, tuntutan atau pembelaan yang diajukan menjadi terkesan seadanya. Begitu lebarnya jarak yang tercipta antara penegak hukum pada akhirnya mendorong diluncurkannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008. Undang Undang ini akan di harapkan dapat mempermudah aparat penegak hukum untuk memahami segala kasus dan permasalahan yang terkait dengan teknologi informasi. Walaupun belum ada suatu bentuk perundangan khusus mengatur mengenai hubungan subyek hukum yang terlibat di dalam transaksi yang menggunakan media elektronik, pembuat Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah memberikan keleluasaan untuk para pembuat perjanjian dalam bentuk suatu kebiasaan. Dimana hal ini diatur dalam Bagian Keempat Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang penafsiran suatu perjanjian. Pasal 1346 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan keleluasaan lebih di mana suatu perjanjian mengikuti standar kebiasaan dalam negeri atau di tempat perjanjian telah dibuat atau jika meragukan isinya, sehingga secara yuridis, walaupun tidak jelas ditekankan pengaturan mengenai tata cara pelaksanaan, jika hal tersebut sudah diakui sebagai suatu kebiasaan dalam perjanjian yang menggunakan media elektronik, maka kebiasaan tersebut mendapatkan pengakuan yuridis.


23

Pengesahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut, pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kejelasan bagi para pelaku pengguna Teknologi Informasi yang dalam hal ini sangat berkaitan dengan penggunaan internet sebagai media untuk bertransaksi. Kelangsungan perdagangan yang menggunakan media elektronik tidak menutup adanya kemungkinan terjadinya perselisihan antara para pihak. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 ini pada dasarnya bertujuan untuk mencari kerangka hukum untuk transaksi elektronik dan tanda tangan elektronik berdasarkan hukum Indonesia yang berlaku sekarang. Hal ini disebabkan karena asas pengadilan Indonesia mengharuskan hakim untuk tetap menerima suatu sengketa yang dibawa kehadapannya meskipun tidak ada hukum yang mengaturnya, dan sang hakim diharuskan menggali hukum yang hidup di masyarakat. Penyusunan dan pengesahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini, sangat memperhatikan kultur hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, hal ini dimaksudkan untuk menghindari segala bentuk benturan-benturan dalam pelaksanaan hukum itu. Pada dasarnya, pembuatan dan pengesahan Undang-Undang tersebut akan menguntungkan banyak pihak yang menggunakan media elektronik sebagai media bertransaksi, karena transaksi yang menggunakan media elektronik dapat dibuktikan lebih cepat daripada menggunakan cara konvensional. Faktor keamanan juga menjadikan alasan mengapa Undang-Undang tersebut diluncurkan, mengingat begitu pentingnya isi dari setiap data yang dikirimkan. Faktor-faktor tersebut menjadikan isi dari Undang-undang tersebut memberikan


24

sedikit banyak memberikan perlindungan bagi pengiriman atau transaksi data antar pengguna media tersebut. Para pengguna media yang memanfaatkan media tersebut sebagai sarana transaksi data antara lain adalah perusahaan-perusahaan besar yang melaksanakan perjanjian atau pertukaran dokumen. Hal tersebut juga dilakukan di banyak negara, maka dari itu rancangan undang-undang tersebut dirasakan perlu untuk memberikan perlindungan terhadap data dan subjek hukum yang terlibat. Kebiasaan masyarakat di mana kuantitas penggunaan teknologi informasi semakin hari semakin meningkat harus mendapatkan perhatian lebih agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaannya. Kesiapan pelaku usaha dalam menghadapi kemajuan teknologi juga merupakan salah satu faktor yang utama, hal ini dapat terlihat dari banyaknya perusahaan yang telah mengaplikasikan teknologi internet dalam kehidupan perusahaannya, yang kemudian dikembangkan dengan melakukan transaksi yang nilainya tergolong besar dan beresiko tinggi melalui internet. Disamping itu perlunya kepastian masalah pembuktian dalam proses beracara di pengadilan juga merupakan faktor peluncuran Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tersebut, sehingga aparat penegak hukum dapat memberikan pandanganpandangan yang lebih objektif dalam melihat perkara yang berkaitan dengan Teknologi Informasi. Penggunaan jasa Sisminbakum adalah Notaris, konsultan hukum dan pihak lain yang telah memiliki kode password tertentu dan telah memenuhi persyaratan


25

administrasi yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Dalam pendirian Perseroan Terbatas ini juga walaupun telah ada pengaturan mengenai Sisminbakum, namun tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, agar dalam proses pendirian ini tidak terjadi penyimpangan. Selain itu juga dalam pendirian Perseroan Terbatas juga melibatkan jasa Notaris, maka Undang-Undang Jabatan Notaris juga diperlukan. Berdasarkan hasil inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, yang terkait dengan permohonan pendirian Perseroan Terbatas melalui Administrasi Badan Hukum atau Sisminbakum, diantaranya adalah : a. b. c. d. e. f. g. h.

i.

j.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.HT.01.01 Tahun 2000 tanggal 4 Oktober 2000 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor C1.HT.01.01 Tahun 2001 tanggal 2 Maret 2001 tentang Dokumen Pendukung Format Isian Akta Notaris (FIAN) Model II untuk Perseroan Terbatas Tertentu. Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C01.HT.0101 Tahun 2003 tanggal 3 Januari 2003 tentang Tata Cara


26

k.

l.

m.

n.

o.

p.

Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C01.HT.01.04 Tahun 2003 tanggal 22 Januari 2003 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C03.HT.01.04 Tahun 2003 tanggal 5 Maret 2003 tentang Tata Cara Penyampaian Pemberitahuan Akta Perubahan Anggran Dasar Perseroan Terbatas. Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-HT.01.1003 tanggal 8 Maret 2004 tentang Berakhirnya Sistem Manual terhadap Permohonan Pengesahan Akta Pendirian, Persetujuan dan Pelaporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C24.HT.01.10 Tahun 2004 tanggal 12 Nopember 2004 tentang Petunjuk Teknis Sistem Administrasi Hukum Umum. Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C26.HT.01.10 Tahun 2004 tanggal 6 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan. Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor CHT.03.10.03 Tahun 2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Kewajiban Notaris Menyerahkan Disket yang memuat Anggaran Dasar Perseroan Terbatas kepada Perum Percetakan Negara Republik Indonesia.

2. Kerangka Konsepsi Agar tidak terjadi perbedaan pengertian tentang konsep-konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka perlu diuraikan pengertian-pengertian konsep yang dipakai, yaitu sebagai berikut : tanda tangan elektronik ini harus dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah setelah melalui prosedur dan mekanisme


27

keamanan yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanda tangan elektronik meskipun hanya merupakan suatu kode akan tetapi memiliki kedudukan yang sama dan sejajar dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum. Dengan demikian, pasal ini membuka kesempatan seluas-luasnya kepada siapa saja untuk mengembangkan metode, teknik, atau proses pembuatan tanda tangan elektronik. Asas kepastian hukum berarti, memberikan suatu landasan hukum, sehingga pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan. 23 Asas manfaat berarti bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 24 Asas hati-hati berarti para pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian bagi dirinya maupun pihak lain dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. 25 Asas itikad baik berarti para pihak yang bertransaksi tidak bertujuan untuk secara sengaja mengakibatkan kerugian kepada pihak lainnya tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut. 26 23

Pasal 3 Penjelasan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 24 Pasal 3 Penjelasan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 25 Ibid., Hal. 3 26 Pasal 4 Penjelasan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.


28

Asas netral teknologi berarti pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan teknologi di masa mendatang. 27 Yang dimaksud informasi elektronik dapat berupa catatan elektronik, dokumen elektronik, kontrak elektronik, surat elektronik, atau tanda tangan elektronik. Juga meliputi informasi elektronik tertentu yang merupakan rujukan dari suatu informasi elektronik. Informasi elektronik tersebut memiliki makna tertentu atau menjelaskan isi atau substansi yang dimaksud oleh penggunannya. 28 Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. 29 Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan atau anggaran dasar. 30

27

Ibid., Hal. 3 Pasal 5 Ayat 1 Penjelasan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 29 Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. 30 Pasal 1 Ayat 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas 28


29

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 31 Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.32 Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. 33 Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. 34 Surat Tercatat adalah surat yang dialamatkan kepada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima yang ditandatangani dengan menyebutkan tanggal penerimaan. 35

31

Pasal 1 Perseroan Terbatas 32 Pasal 1 Perseroan Terbatas 33 Pasal 1 Perseroan Terbatas 34 Pasal 1 Perseroan Terbatas 35 Pasal 1 Perseroan Terbatas

Ayat 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Ayat 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Ayat 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Ayat 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Ayat 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang


30

Surat Kabar adalah surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, hari adalah hari kalender. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia. 36

G. Metode Penelitian 1. Spesifikasi Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hal ini sejalan dengan pendapat Ronald Dworkin menyebut metode penelitian normatif juga sebagai penelitian doktrinal atau doctrinal research, yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai law as it written in the book, maupun hukum sebagai law as it is decided by the judge through judicial process. 37 Dari substansi penelitian ini akan menekankan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif. Berkenaan dengan penelitian kualitatif tersebut Anselmus Strauss dan Juliat Corbin menyebut sebagai berikut ”qualitatif research we mean any kind of research that procedure findings not arrived at by means of statistical procedures or other means of quantifications. It can refer of research about persons,

36

Pasal 1 Ayat 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas 37 Bismar Nasution, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum, Makalah Disampaikan Pada Dialog Interaktif Tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Penelitian Hukum Pada Makalah Akreditasi Fakultas Hukum USU Tanggal 18 Februari 2003, hal.1.


31

lives, stories, behaviours, but also about organization functionating, social covenants or intellectual relationship. 38 Sedikitnya ada tiga alasan penggunaan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif. Pertama, analisis kualitatif didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan. Kedua, data yang akan dianalisis beraneka ragam, memiliki sifat dasar yang berbeda antara yang satu dengan lainnya, serta tidak mudah untuk dikuantifisir. Ketiga, sifat dasar data yang akan dianalisis dalam penelitian adalah bersifat menyeluruh dan merupakan satu kesatuan yang integral holistic, dimana hal itu menunjukkan adanya keanekaragaman data serta memerlukan informasi yang mendalam atau indepth information. 39 Disamping itu, penelitian ini pula melakukan metode penelitian perbandingan hukum atau comparative law pada umumnya didasarkan pada berbagai alasan. Misalnya untuk mengetahui fungsi hukum dan latar belakang sosial yang terkait dengan substansi yang diatur hukum tanda tangan secara elektronik tersebut di berbagai negara, lembaga-lembaga hukum yang ada, serta hubungan-hubungan hukum yang terjadi, yang bermanfaat untuk menganalisis keberlakuan tanda tangan secara elektronik sebagaimana hukum yang diatur di Indonesia. 40

38

Ibid., hal. 1-2. Ibid., hal. 2. 40 Bandingkan. Bismar Nasution, op.cit, hal. 2-3. 39


32

Dalam penelitian ini, akan menjadi perhatian bahwa dalam penggunaan perbandingan

hukum

itu

Bernhard

Groofeld

mengingatkan,

bahwa

studi

perbandingan hukum tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan latar belakang budaya, politik dan ekonomi dari negara bersangkutan. Adapun faktor-faktor yang diperbandingkan dalam sistem hukum mencakup hal-hal berkenaan dengan pertama, latar belakang sejarah dan perkembangan sistem hukum. Kedua, karakteristik pola pikir di bidang hukum. Ketiga, perbedaan khusus lembaga hukum yang ada. Keempat, cara penanggulangan masalah pemilihan hukum dan metode interpretasi hukum, serta penanggulangan masalah yang berkaitan dengan Hukum Acara Pengadilan. Kelima, berkaitan dengan warna idiologi dari masing-masing sistem hukum. 41 2. Sumber Data 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Hukum Perusahaan Asing dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian adalah merupakan bahan hukum primer. 2. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil penelitian para ahli, hasil karya ilmiah, buku-buku ilmiah,

41

Ibid., hal. 3.


33

ceramah atau pidato yang berhubungan dengan penelitian ini adalah merupakan bahan hukum sekunder. 3. Bahan hukum tertier, kamus hukum, kamus ekonomi, kamus bahasa Inggris, Indonesia, Belanda dan artikel-artikel lainnya baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, baik yang berdasarkan civil law maupun common law yang bertujuan untuk mendukung bahan hukum primer dan sekunder.

3. Alat Pengumpulan Data 1. Studi dokumen, yaitu untuk mendapatkan dokumen yang terdapat dalam akta pendirian Perusahaan Terbatas dan perubahannya. 2. Pedoman wawancara dengan nara sumber yang hanya berperan sebagai informan, dimana wawancara dilakukan dengan berpedoman pada pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu sehingga diperoleh data yang diperlukan, sebagai bahan pendukung penelitian hukum normatif ini. 4. Analisis Data Data sekunder yang telah dianalisis dengan pengolahan data yang meliputi kegiatan analisa data menggunakan metode analisis kualitatif dengan logika dedukasi, yaitu berpikir dari hal umum menuju spesifik, atau pemikiran dimulai dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus yang menggunakan perangkat normatif yang interpretasi dan kontruksi hukum, sehingga analisis data diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.


BAB II PROSES PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007

A. Pengertian Perseroan Terbatas Kata perseroan dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha. Sedangkan perseroan terbatas adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia. 42 Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu badan hukum yang terpisah dengan individu yang memilikinya atau pemegang saham atau pengurusnya atau komisaris dan direksi. Sebagai badan hukum perseroan terbatas memiliki hak dan kewajiban sendiri. Perseroan Terbatas sebagai suatu badan hukum dinyatakan telah berdiri setelah persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang dipenuhi. Proses pendirian dimulai dengan membuat akta pendirian PT yang dilakukan dengan akta otentik. Pada tanggal 16 Agustus 2007 telah diberlakukan Undang-Undang baru tentang perseroan terbatas, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dalam Undang-Undang ini telah diakomodasi berbagai ketentuan mengenai

Perseroan,

baik

berupa

penambahan

ketentuan

baru,

perbaikan

penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih

42

I.G. Rai Widjaya, Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, Kesaint Blanc, Jakarta, 2006, hal. 1. Bentuk-bentuk badan usaha yang dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia adalah Perseroan Firma (Fa), Perseroan Komanditer (CV yaitu Commanditaire Vennootschap), dan Perseroan Terbatas (PT). Bentuk-bentuk ini diatur dalam Buku Kesatu Bab III Bagian 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Selain itu, masih ada bentuk usaha lain yang diatur dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang disebut Maatschap atau persekutuan (perdata).


35

relevan. Untuk lebih memperjelas hakikat Perseroan, di dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat untuk memperoleh layanan yang cepat, Undang-Undang ini mengatur tata cara: 1. Pengajuan permohonan dan pemberian pengesahan status badan hukum. 2. Pengajuan permohonan dan pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar. 3. Penyampaian pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan atau pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan data lainnya, yang dilakukan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik di samping tetap dimungkinkan menggunakan sistem manual dalam keadaan tertentu. 43 Akta pendirian Perseroan yang telah disahkan dan akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui dan atau diberitahukan kepada Menteri dicatat dalam daftar Perseroan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri. Dalam hal pemberian status badan hukum, persetujuan dan atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan perubahan data lainnya, Undang-Undang ini tidak dikaitkan dengan Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan.

43

Ratnawati. W. Prasodjo, Sosialisasi Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007, (Jakarta, PP-INI, 2007), hal. 3 dan 4.


36

Untuk lebih memperjelas dan mempertegas ketentuan yang menyangkut Organ Perseroan, dalam Undang-Undang ini dilakukan perubahan atas ketentuan yang menyangkut penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Dengan demikian, penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan melalui media elektronik seperti telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya. 44 Sesuai dengan berkembangnya kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Undang-Undang ini mewajibkan Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris juga mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Tugas Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah. 45 Bentuk Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk usaha yang paling banyak dipergunakan dalam dunia usaha, karena mempunyai sifat atau ciri yang khas yang mampu memberikan manfaat yang optimal kepada usaha itu sendiri dengan sebagai asosiasi modal untuk mencari untung atau laba. 46

44

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 77 ayat (1). Ibid., Lihat Pasal 109 ayat (1), (2) dan (3). 46 Ibid., hal. 142. Ada baiknya barangkali memperhatikan kata “laba” dan “untung” yang seringkali dipergunakan dalam dunia bisnis. Pemakaiannyapun sering dipertukarkan karena yang dimaksudkan adalah sama, misalnya “laporan untung rugi”, neraca rugi/laba” dan lain-lainnya. Namun, ada juga yang menggunakan dengan menyebutkan “untung dan laba”, yang dengan sendirinya tidak diartikan persis sama. Secara leksikal atau kosakata, laba artinya adalah selisih antara harga penjualan atau biaya produksi (cost). Dan hasilnya merupakan untung. Sedangkan kalau yang terjadi sebaliknya maka disebut rugi (loss). Oleh karena itulah ada yang disebut neraca laba & rugi (profit & loss). 45


37

B. Syarat-Syarat Berdirinya Perseroan Terbatas Mengenai pendirian perseroan terbatas dapat dilihat kembali ke masa lalu pada saat masih berlakunya peraturan lama mengenai Perseroan Terbatas yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Buku Kesatu Bab III Bagian 3, mulai Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 tentang Perseroan Terbatas. Seharusnya ada dua pasal lagi, namun Pasal 57 dan 58 telah dihapuskan dengan Staatblad 1938 no. 278. Berdasarkan undang-undang tersebut, mendirikan suatu perusahaan yang berbentuk PT, diperlukan suatu proses atau tahap-tahap yang harus ditempuh. 47 Apabila semua tahapan tersebut telah dilalui, artinya telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan persyaratan yang berlaku, maka barulah suatu perusahaan berdiri dan memperoleh status sebagai badan hukum yang sah. Bila dianologkan misalnya seperti bayi yang baru lahir, pada tahap awal, dia dibuatkan akta kelahiran sebagai bukti tentang keberadaannya. Hal ini penting untuk menentukan bahwa di kemudian hari setelah berusia tertentu, bisa dinyatakan dewasa dalam pengertian hukum dan sebagai subjek hukum. Demikian juga dengan perseroan terbatas yang baru didirikan atau baru lahir, maka sebagai artificial person atau person in law yang merupakan orang dalam pengertian hukum, diperlukan Akta Pendirian yang dibuat oleh Notaris. 48 Menurut Kitab Undang-undang Hukum Dagang Akta pendirian suatu perusahaan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 49

47

I.G. Rai Widjaja, Hukum Perusahaan…op. cit., hal. 148. Ibid., hal. 148-149. 49 Ibid., hal. 149. 48


38

a) Dibuat dalam bentuk otentik sesuai dengan Pasal 38 Kitab Undang-undang Hukum Dagang. 50 b) Memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman RI menurut Pasal 36 Kitab Undang-undang Hukum Dagang. 51 c) Didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat kedudukan perseroan, dan d) Diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Pasal 38 Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Pasal 7 ayat (6) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan tersebut. Persyaratan jumlah pemegang saham dan waktu enam bulan tersebut, juga sama dengan yang dikenal di Singapura. Hanya saja di sana dimungkinkan bahwa mereka yang bertindak sebagai nominee atau lembaga bisa isteri, anak, atau teman. 50

Lihat, Pasal 38 KUHD, Akta perseroan tersebut harus dibuat dalam bentuk otentik, atas ancaman kebatalannya. Para pesero diwajibkan mendaftarkan akta itu seluruhnya beserta pengesahan yang diperolehnya dalam register umum yang disediakan untuk ini dikepaniteraan Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya perseroan itu mempunyai tempat kedudukannya, sedangkan mereka diwajibkan pula mengumumkannya dalam Berita Acara. Segala sesuatu yang tersebut, di atas berlaku juga terhadap segala perubahan dalam syarat pendiriannya, atau dalam hal waktu perseroan diperpanjangnya. Ketentuan pasal 25 berlaku juga dalam hal ini. 51 Lihat, Pasal 36 KUHD, Perseroan terbatas tak mempunyai sesuatu firma, dan tak memakai nama salah seorang atau lebih dari para peseronya namun diambilnyalah nama perseroan itu dari tujuan perusahaannya semata-mata. Sebelum suatu perseroan terbatas bisa berdiri dengan sah, maka akta pendiriannya atau naskah dari akta tersebut harus disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Kehakiman, untuk mendapat pengesahannya. Untuk tiap-tiap perubahan dalam syarat-syarat pendiriannya, dan dalam hal perpanjangan waktu, harus diperoleh pengesahan yang sama.


39

Karena

yang

diharuskan

atau

dipersyaratkan

hanyalah

keharusan

untuk

mencantumkan dua nama pendiri pada saat pendaftaran. 52 Perseroan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian perseroan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Dalam pembuatan Akta Pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa, 53 misalnya notaris. 1) Akta pendirian Pasal 8 UUPT Nomor 1 Tahun 1995 sebagaimana telah direvisi dengan UUPT Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan : (1) Akta Pendirian memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan. (2) Keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 membuat sekurangkurangnya : a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri perseroan. b. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat.

52 53

Ibid., hal. 15. Lihat, Pasal 7 ayat (6) dan (7) UUPT No.1 Tahun 1995.


40

c. nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor. (3) Dalam pembuatan Akta Pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa. 54 Pada dasarnya badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan didirikan oleh warga negara Indonesia, namun demikian kepada warga negara asing diberi kesempatan untuk mendirikan badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan sepanjang undang-undang yang mengatur bidang usaha perseroan tersebut memungkinkan, atau pendirian perseroan tersebut diatur dengan undang-undang tersendiri. 55 Syarat-syarat mengajukan permohonan pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas adalah : 1) Membuat Akta Pendirian Perseroan Terbatas di hadapan Notaris 2) Membuat atau mengurus NPWP Perseroan Terbatas pada Kantor Pajak setempat. 3) Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Tambahan Berita Negara (TBN) Republik Indonesia. Dalam prakteknya penandatanganan Akte Pendirian Perseroan Terbatas dilaksanakan dengan terlebih dahulu Notaris yang bersangkutan mengecek nama Perseroan Terbatas yang diajukan melalui sistem administrasi badan hukum atau 54 55

Ratnawati W. Prasodjo, op.cit., hal. 1. I.G.Widjaya, Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, op. cit., hal. 16.


41

Sisminbakum, setelah dilakukan disetujui korektor barulah Akta Pendirian Perseroan Terbatas tersebut dapat ditandatangani oleh para penghadap dan notaris. Setelah akta pendirian Perseroan Terbatas selesai dibuat maka selanjutnya adalah mengajukan permohonan ke Menteri Hukum dan HAM untuk memperoleh pengesahan, agar Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukum. Dalam akta pendirian pada umumnya memuat anggaran dasar, yang mengatur hal-hal antara lain, Pertama, nama perusahaan. Kedua, tujuan perusahaan. Ketiga, kegiatan usaha. Keempat, lokasi kantor pusat. Kelima, jumlah direksi dan komisaris. Dan Keenam, struktur permodalan. Perseroan terbatas atau Naamloze Vennootschap adalah sesuatu perseroan yang modalnya terbagi atas suatu jumlah surat andil atau sero, yang lazimnya disediakan untuk orang yang hendaknya turut. Perkataan terbatas ditujukan pada tanggung jawab atau resiko dari para pesero atau pemegang andil, yang hanya terbatas pada harga surat andil atau sero yang mereka ambil. 56 H.M.N. Purwosutjipto berpendapat bahwa perseroan terbatas adalah persekutuan yang berbentuk badan hukum. Badan hukum ini tidak disebut persekutuan tetapi perseroan, sebab modal badan hukum itu terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Istilah terbatas tertuju pada tanggung jawab persero atau pemegang saham yang luasnya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya. 57

56

Subekti, Pokok Pokok Hukum Perdata, (Jakarta, Intermasa, 1987), hal.202 – 203. H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 2, (Jakarta, Djambatan, 1991), hal. 90. 57


42

Ali Rido berpendapat bahwa perseroan terbatas adalah suatu bentuk perusahaan yang berbentuk badan hukum yang menjalankan perusahaan, didirikan dengan suatu perbuatan hukum bersama oleh beberapa orang dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham di mana para anggota dapat memiliki satu atau lebih saham dan bertanggung jawab terbatas sampai bagian saham yang dimiliki. 58 Agus Budiarto berpendapat bahwa perseroan terbatas adalah suatu badan usaha yang mempunyai unsur-unsur : a. Adanya kekayaan yang terpisah. b. Adanya pemegang saham. c. Adanya pengurus. 59 I.G. Rai Widjaya berpendapat bahwa Perseroan Terbatas merupakan badan hukum atau legal entity, yaitu badan hukum mandiri atau persona standi in judicio yang memiliki sifat dan ciri khusus yang berbeda dari bentuk usaha yang lain, yang dikenal sebagai karakteristik suatu Perseroan Terbatas yaitu sebagai berikut : 1. Sebagai asosiasi modal. 2. Kekayaan dan utang Perseroan Terbatas adalah terpisah dari kekayaan dan utang Pemegang Saham. 3. Pemegang Saham : a. bertanggung jawab hanya pada apa yang disetorkan, atau tanggung jawab terbatas atau limited liability.

58

Ali Rido, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, (Bandung, Alumni, 1983), hal.214. 59 Agus Budiarto, Kedudukan Hukum & Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002), hal. 26.


43

b. tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan terbatas (PT) melebihi nilai saham yang telah diambilnya; c. tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan. 4. Adanya pemisahan fungsi antara Pemegang Saham dan Pengurus atau Direksi. 5. Memiliki Komisaris yang berfungsi sebagai pengawas. 6. Kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. 60 Disamping itu, ada juga yang memberikan arti perseroan terbatas sebagai suatu asosiasi pemegang saham atau bahkan seorang pemegang saham jika dimungkinkan untuk itu oleh hukum di Negara tertentu yang diciptakan oleh hukum dan diberlakukan sebagai manusia semu atau artificial person oleh pengadilan, yang merupakan badan hukum karenanya sama sekali terpisah dengan orang-orang yang mendirikannya, dengan mempunyai kapasitas untuk bereksistensi yang terus menerus, dan sebagai suatu badan hukum, perseroan terbatas bewenang untuk menerima, memegang atau mengalihkan harta kekayaan, menggugat atau digugat, dan melaksanakan kewenangan-kewenangan lainnya yang diberikan oleh hukum yang berlaku. 61

60

I.G. Rai Widjaya, Hukum Perusahaan Undang- undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha, (Jakarta, Kesaint Blanc, 2003), hal. 142 – 143. 61 Munir Fuady, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1984), hal. 100.


44

Berdasarkan rumusan–rumusan dapatlah disimpulkan bahwa unsur–unsur perseroan terbatas adalah sebagai berikut : 1. Perseroan terbatas adalah badan hukum. 2. Selalu menjalankan perusahaan. 3. Didirikan dengan suatu perbuatan hukum oleh beberapa orang. 4. Modal terdiri atas atau dibagi dalam saham-saham. 5. Para pesero bertanggung jawab terbatas. 6. Adanya pengurus. 62 Anggaran dasar juga dapat mengatur hal-hal berikut:63 a. Preemptive rights, pemegang saham memiliki hak untuk membeli terlebih dahulu atas saham yang dikeluarkan perusahaan berikutnya. b. Hak untuk menilai, komisaris dapat menilai tambahan dana yang disetor pemegang saham. c. Aturan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan. Pertanyaan ini muncul ketika pihak di luar perusahaan atau misalnya kreditur ingin menembus tirai perusahaan atau corporate shield dan meminta tanggungjawab 62

Bandingkan dengan Munir Fuady, Ibid., hal. 3 – 4, dikatakan “Setidak – tidaknya ada 15 (lima belas) elemen yuridis dari suatu perseroan terbatas. Ke -15 Elemem yuridis dari perseroan terbatas tersebut adalah sebagai berikut: 1. Dasarnya adalah perjanjian; 2. Adanya para pendiri; 3. Pendiri/pemegang saham bernaung di bawah suatu nama bersama; 4. Merupakan asosiasi dari pemegang saham atau hanya seorang pemegang saham; 5. Merupakan badan hukum atau manusia semu atau badan intelektual; 6. Diciptakan oleh hukum; 7. Mempunyai kegiatan usaha; 8. Berwenang melakukan kegiatan usaha; 9. Kegiatannya termasuk dalam ruang lingkup yang ditentukan oleh perundang – undangan yang berlaku; 10. Adanya modal dasar (dan juga modal ditempatkan dan modal setor); 11. Modal perseroan dibagi ke dalam saham – saham; 12. Eksistensinya terus berlangsung, meskipun pemegang sahamnya silih berganti; 13. Berwenang menerima, mengalihkan dan memegang aset – asetnya; 14. Dapat menggugat dan digugat di pengadilan; 15. Mempunyai organ perusahaan.” 63 Pasal 12 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas


45

pribadi pemegang saham atas kewajiban perseroan. Terdapat dua konsep berkenaan dengan masalah ini yaitu : 64 a. Perseroan de jure. Suatu perseroan yang telah melengkapi seluruh ketentuan formal untuk pendirian secara hukum telah menjadi badan hukum. Hal-hal apa saja yang dikategorikan sebagai kewajiban atau mandatory dan hal yang bagaimana dikategorikan sebagai pedoman atau directory tergantung aturan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. b. Perseroan de facto. Teori ini mengajarkan bahwa meskipun suatu perseroan belum memenuhi seluruh kewajiban untuk mendapatkan status de jure, perseroan tersebut dapat dianggap telah cukup untuk mendapatkan status sebagai badan hukum apabila berhadapan dengan pihak ketiga atau kecuali pemerintah. Untuk mendapatkan status de facto, suatu perseroan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Pertama, iktikad baik untuk memenuhi persyaratan perundang-undangan. Kedua, iktikad baik dalam menjalankan perseroan seakan-akan perseroan telah berdiri. Misalnya suatu perseroan belum memenuhi seal sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang atau tidak memberikan alamat yang benar. Apabila suatu perseroan telah mendapatkan status de facto maka semua pihak harus memperlakukannya sebagai badan hukum. Hanya saja pemerintah tetap berwenang menyatakan perseroan tersebut tidak sah. 65

64 65

I.G. Rai Widjaja, Log.Cit I.G. Rai Widjaya, op.cit., hal. 144.


46

Perseroan sebagai badan hukum memiliki hak dan tanggung jawab terpisah dengan pemegang sahamnya. Sebagai badan hukum memiliki utang dan kewajiban lainnya atas namanya sendiri dan bukan tanggung jawab pemegang saham. Sebaliknya perseroan tidak bertanggung jawab terhadap utang dan kewajiban para pemegang saham. Ketentuan ini dapat dikecualikan apabila telah terjadi suatu situasi yang dikenal dengan piercing the corporate veil. Situasi tersebut adalah. 66 Pertama, terdapatnya fraud atau ketidakadilan bagi pihak ketiga atau misalnya kreditur dalam pengelolaan perusahaan. Kedua, pemegang saham tidak memperlakukan perusahaan sebagai badan yang terpisah akan tetapi menggunakannya untuk tujuan pribadi. Misalnya, tidak melaksanakan pembukuan dengan baik, tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang saham sebagaimana telah ditentukan dan pengelolaan keuangan secara sembrono. Ketiga, perseroan kekurangan modal dibandingkan dengan utang dan kewajiban lainnya sehingga secara rasional risiko menjadi tinggi. Keempat, situasi lainnya yang menimbulkan ketidakadilan atau fair apabila perseroan tetap diakui sebagai badan hukum. 67 Di dalam beberapa teori hukum dan teori-teori bisnis yang berkenaan dengan perseroan sepakat bahwa suatu perseroan haruslah memiliki tujuan. Akan tetapi tidak tercapai kesepakatan tentang bagaimana persisnya tujuan tersebut. Teori bisnis cenderung menjelaskan tujuan sebagai strategi. Strategi adalah penentuan tujuan

66 67

Ibid., hal. 45. Munir Fuady, Op.Cit., hal. 45.


47

dasar jangka panjang dari perseroan, langkah tindakan dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Strategi menyangkut hal-hal berikut: 68 a. Pemilihan target pasar, definisi produk-produk dasar untuk menjawab permintaan pasar dan penentuan sistem distribusi. b. Pencocokan sumber daya dan kemampuan perusahaan dengan sumber daya dan kemampuan yang diinginkan sesuai dengan kesempatan pasar. Setelah dilakukan pilihan pasar disusun perencanaan alokasi sumber daya dan kemampuan. c. Pemilihan keinginan dan nilai yang dibutuhkan dan d. Penentuan segmen sesuai dengan pandangan pengurus. Pada awalnya masalahnya adalah apakah perusahaan telah melampaui kewenangan yang ditentukan dalam anggaran dasar. Masalahnya kemudian berkembang menjadi apakah perseroan masih dalam batas tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan. Sehingga tujuan masalah terkait dengan masalah kewenangan. Dalam hukum perusahaan seringkali ditetapkan tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleh suatu perseroan. Jika perusahaan melakukan kegiatan tidak sesuai dengan tujuan atau kewenangan maka secara hukum perusahaan telah ultra vires atau diluar kewenangan perseroan. 69 Setiap tindakan di luar kewenangan perusahaan adalah ultra vires. Suatu perbuatan atau tindakan dikatakan ultra vires apabila melampaui kewenangan

68 69

Ibid., hal. 51. I.G. Rai Widjaya, Op.Cit., hal. 147.


48

perusahaan, baik kewenangan yang secara tegas maupun implisit atau dilakukan tanpa ijin RUPS. Oleh karena itu, tiga konsekwensi hukum apabila terjadi ultra vires adalah ganti rugi, pidana dan perjanjian. Umumnya ultra vires tidak dapat digunakan sebagai pembelaan atas tuntutan ganti rugi terhadap perusahaan akibat tindakan salah seorang karyawannya yang bertindak dalam cakupan pekerjaannya. Demikian pula halnya dalam hal terjadi dakwaan pidana. Sementara itu, dalam situasi tertentu tradisi common law membolehkan diajukannya gugatan ultra vires atas dasar kontrak yang dilakukan perusahaan. Meskipun hal ini tidak begitu diinginkan karena dapat mengganggu transaksi komersial. Penggunaan alasan ultra vires dibatasi. Gugatan ultra vires misalnya tidak dapat dilakukan apabila kontrak sudah dijalankan. Namun demikian perusahaan atau pemegang saham melalui gugatan derivatif dapat menggugat direksi dengan dasar direksi telah bertindak melampaui kewenangan. Sedangkan tindakan illegal bukan merupakan ultra vires dan perusahaan bertanggung jawab atas tindakan tersebut. 70 Undang-undang memungkinkan perseroan untuk mengambil alih kegiatan dan pertanggung jawaban dari: 1. Perseroan dalam rencana atau atas segala kegiatan dan pertanggung jawaban dari badan usaha lainnya, baik itu orang-orang perorangan, persekutuan perdata, persekutuan dengan firma, persekutuan komanditer dan bentuk-bentuk usaha lainnya, baik yang telah berbadan hukum maupun yang belum atau tidak

70

Munir Fuady, Op.Cit., hal. 48.


49

berbadan hukum, yang hendak mengubah bentuk usahanya menjadi perseroan terbatas. 2. Perseroan dalam masa pendirian atau perseroan terbatas yang telah didirikan namun belum memperoleh pengesahan sebagai badan hukum yang oleh menteri kehakiman. 71 Dalam hal ini setiap perbuatan hukum yang dilakukan dengan mengatas namakan perseroan belum mengikat perseroan secara hukum, melainkan hanya mengikat pengurus dan atau pendiri perseroan yang melakukan perbuatan hukum tersebut. Undang-undang mewajibkan diadakannya pengukuhan oleh perseroan atas setiap dan seluruh perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pengurus dan atau pendiri perseroan sebelum perseroan memperoleh pengesahan, segera setelah perseroan memperoleh pengesahan. Perbuatan hukum yang tidak dikukuhkan akan menjadi tanggung jawab pribadi sepenuhnnya dari masing-masing pengurus dan atau pendiri yang melakukannya. Pasal 12 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa, perbuatan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan saham dan penyetorannya yang dilakukan oleh calon pendiri sebelum Perseroan didirikan, harus dicantumkan dalam akta pendirian. 72 Ketentuan ini pada prinsipnya mengakomodasikan kepentingan para pendiri mengenai besarnya penyertaan dari semua pihak dalam perseroan. Perbuatan hukum

71 72

Agus Budiarto, Op.Cit., hal. 32. Ratnawati W. Prasodjo, Op.Cit., hal. 2.


50

ini biasanya disertai atau diikuti dengan dokumen tertulis berupa perjanjian kerja sama usaha, atau yang lebih dikenal dengan nama joint venture Agreement, yang antara lain memuat keterangan mengenai kesepakatan atau persetujuan dari para pendiri untuk melakukan penyetoran saham selain dengan atau dalam bentuk uang tunai atau seperti dijelaskan dalam penjelasan Pasal 12 ayat (1) tersebut. Selanjutnya ketentuan Pasal 12 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2007 mensyaratkan bahwa dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dengan akta yang bukan akta otentik, akta tersebut dilekatkan pada akta pendirian. Dengan pengertian bahwa dokumen yang memuat perbuatan hukum yang terkait dengan pendirian tersebut harus ditempatkan sebagai satu kesatuan dengan akta pendirian. Ketentuan ini memperjelas akan hak dan kewajiban serta komitmen dari masing-masing pendiri terhadap perseroan, segera setelah perseroan tersebut didirikan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. 73 Dalam hal ketentuan dalam kedua ayat (1) dan (2 ) Pasal 12 tersebut tidak dipenuhi, maka perbuatan hukum tersebut tidak menerbitkan hak dan kewajiban bagi perseroan Pasal 12 ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 2007. Ini berarti, selama perbuatan hukum tersebut tidak dicantumkan dalam akta pendirian dan dokumen pendukung tidak dilampirkan, maka perbuatan hukum tersebut tidak mengikat perseroan, kecuali jika perbuatan hukum tersebut kemudian dikukuhkan menurut ketentuan dalam Pasal 13 UU Nomor 40 Tahun 2007 tersebut. Artinya pengurus perseroan berhak untuk tidak menerima segala macam penyetoran saham dari pemegang saham selain dengan 73

Ibid., hal. 5.


51

uang tunai jika menurut penilaiaannya hal tersebut dapat merugikan perseroan, kecuali jika penyertaan yang demikian telah disebutkan secara tegas dalam dokumen yang menyertai akta pendirian atau anggaran dasar perseroan. 74 Pasal 13 UU Nomor 40 Tahun 2007, memungkinkan setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pendiri untuk kepentingan perseroan sebelum perseroan disahkan, mengikat perseroan setelah perseroan tersebut disahkan menjadikan badan hukum apabila, a. Perseroan secara tegas menyatakan menerima semua perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau orang lain yang di tugaskan pendiri dengan pihak ketiga. b. Perseroan secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri, walaupun perjanjian tidak dilakukan atas nama perseroan; atau c. Perseroan mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan Seperti yang telah disebut terdahulu dalam bagian pendahuluan ketentuan ini mempertegas kembali tata cara yang harus ditempuh oleh para pengurus maupun pendiri

perseroan untuk mengalihkan kepada perseroan, segala hak dan atau

tanggung jawab yang terbit dari perbuatan hukum para pengurus maupun pendiri perseroan yang dilakukan setelah perseroan didirikan namun belum disahkan menjadi badan hukum yaitu dengan cara mewajibkan perseroan melakukan pengukuhan

74

Ibid., hal. 14.


52

secara tegas atas pengambilalihan hak serta tanggung jawab tersebut atau penjelasan Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007. 75 Jika di lihat kedua ketentuan dalam Pasal 12 dan 13 UU No. 40 Tahun 2007 memang tidak secara tegas ditemui adanya ketentuan yang mengatur mengenai pengambil alihan oleh perseroan atas perbuatan hukum lainnya atau selain yang disebut dalam Pasal 12 yang dilakukan oleh pendiri perseroan sebelum perseroan didirikan, pada saat didirikan maupun pada saat perseroan memperoleh pengesahan dari pihak

yang berwenang. Walaupun demikian jika di simak ketentuan yang

termuat dalam, a. Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas b. Pasal 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang Perseroan Terbatas c. Pasal 122 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas mengenai sifat pengalihan demi hukum atas semua aktiva dan pasiva, yang meliputi perbuatan-perbuatan hukum, hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan harta kekayaan, dari perseroan yang menggabungkan

diri

maupun

meleburkan

diri

kepada

perseroan

hasil

penggabungan maupun peleburan. 76

C. Pengesahan Perseroan Terbatas Oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Untuk memperoleh pengesahan, para pendiri bersama-sama atau kuasanya atau notaris atau orang lain yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa khusus 75 76

Ibid., hal. 15. Ibid., hal. 21.


53

mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan Akta Pendirian perseroan. Pengesahan diberikan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah permohonan diterima terhitung sejak permohonan yang diajukan dinyatakan telah memenuhi syarat dan kelengkapan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan harus diberitahukan kepada pemohon secara elektronik beserta alasannya dalam waktu paling lama enam puluh hari setelah permohonan diterima. 77 Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-05 HT.01.01 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, menyatakan bahwa proses penyelesaian badan hukum yang meliputi permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas, dan permohonan persetujuan serta penyampaian laporan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas yang dilaksanakan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum atau Sisminbakum, dan Sistem Manual sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.04.HT.01.01 Tahun 2001 berakhir tanggal 30 Juni 2002. Sistem Administrasi Badan Hukum atau Sisminbakum merupakan situs resmi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Administrasi Badan Hukum Umum (AHU)

77

I.G.Widjaya, Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas. op.cit., hal. 287. lihat juga Pasal 10 UUPT ayat (4) Nomor 1 Tahun 2007.


54

Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dapat diakses pada http: www.sisminbakum.com. Sistem ini merupakan bentuk pelayanan pemerintah dalam bidang jasa hukum yaitu terutama dalam hal pengesahan badan hukum. 78 Sisminbakum dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha yang semakin berkembang sehingga membutuhkan pelayanan, terutama dalam pengesahan badan hukum yang cepat dan akurat. Selama ini proses pengesahan atau perubahan badan hukum dilakukan secara manual yang tentunya memerlukan waktu yang lama. Dari sisi notaris, proses pengesahan yang semuanya berpusat di Jakarta, menimbulkan jarak serta memakan waktu. Dari sisi pegawai Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, dapat menimbulkan banyaknya permohonan yang tertunda penyelesaiannya karena sejak pengecekan nama hingga pengecekan dokumen membutuhkan waktu dan kecermatan yang tinggi sedangkan dokumen yang masuk tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang ada. Dalam hal ini seringkali human error tidak dapat dihindari sehingga dapat terjadi data yang ada tidaklah akurat. 79

78

“Penggunaan SISMINBAKUM, diresmikan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri (Presiden Republik Indonesia) yang saat itu menjabat Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 31 Januari 2001, yang pelaksanaannya dimulai pada tanggal 1 Maret 2001. “Pedoman Penggunaan Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM)”, Yayasan Kesejahteraan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, hal. 1. 79 Pelaksanaan secara manual juga ini menimbulkan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di kalangan pegawai. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia terutama bila pihak notaris membutuhkan cepatnya pengesahan atas badan hukum yang sedang diurusnya. Ibid., hal.1.


55

Penyelesaian badan hukum dilaksanakan melalui Sisminbakum dengan menggunakan teknologi internet. Penyelesaian badan hukum dimaksud meliputi, 80 a. Permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas dan permohonan persetujuan serta penyampaian laporan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas. b. Permohonan lain yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Pengguna jasa Sisminbakum adalah Notaris, Konsultan Hukum, dan pihak lain yang telah memiliki kode password tertentu dan telah memenuhi syarat administrasi yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. 81 Selanjutnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor M.01.HT.01.10 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian Persetujuan, Penyampaian Laporan, Dan Pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, dengan pertimbangan bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.837-KP.04.11 Tahun 2006 tentang

80

Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-05 HT.01.01 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 81 Lihat, Pasal 2 Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-05 HT.01.01 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.


56

pendelegasian wewenang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam memberikan pengesahan badan hukum perseroan terbatas kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di seluruh Indonesia. Adapun tata cara permohonan dan pengesahan Akta Pendirian perseroan terbatas berstatus badan hukum adalah sebagai berikut, 1) Permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan diajukan oleh Notaris kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia R.I., melalui Direktur Jenderal Admnistrasi Hukum Umum. 82 2) Permohonan diajukan secara elektronis dengan mengisi Format Isian Akta Notaris (FIAN) Model I atau II, dan dilengkapi dokumen pendukung secara elektronik dengan mengisi formulir isian yang disediakan. 83 3) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pernyataan tidak keberatan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI atau Notaris yang ditunjuk wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan pengesahan akta

82

Lihat, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor M.01.HT.01.10 th. 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian Persetujuan, Penyampaian Laporan, Dan Pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. 83 Lihat, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor M.01.HT.01.10 th. 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian Persetujuan, Penyampaian Laporan, Dan Pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.


57

pendirian atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan beserta dokumen pendukung yang meliputi, 84 a) Salinan akta pendirian perseroan terbatas atau salinan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas b) Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama perseroan terbatas c) Bukti Pembayaran uang muka pengumuman Akta Pendirian Perseroan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dari Kantor Percetakan Negara R.I d) Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) e) Bukti setor modal perseroan terbatas dari bank. Dokumen fisik Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama perseroan terbatas, bukti pembayaran uang muka pengumuman akta pendirian dan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dalam Berita Negara R.I dari Kantor Percetakan Negara R.I, tidak berlaku bagi permohonan persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas yang tidak mengubah tempat kedudukan dan tidak meningkatkan modal perseroan terbatas. 4) Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I setelah jangka waktu 3 (tiga) hari atau paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pernyataan tidak keberatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I

84

Lihat, Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor M.01.HT.01.10 th. 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian Persetujuan, Penyampaian Laporan, Dan Pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.


58

menerbitkan Surat Keputusan tentang pengesahan akta pendirian atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas. 85 5) Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I menerbitkan surat keputusan pengesahan akta pendirian atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja, sejak tanggal permohonan diterima. 86 Sedangkan dalam hal permohonan pengesahan tidak diterima, maka Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I langsung memberitahukan kepada Notaris yang bersangkutan secara elektronis, 87 dan pernyataan tidak keberatan menjadi batal dan dicabut kembali. Pernyataan tidak keberatan batal dan dicabut kembali, pendiri atau Direksi melalui Notaris dapat mengajukan permohonan baru mengenai pengesahan akta pendirian atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas tersebut. 88 Pemeriksaan terhadap ketentuan mengenai nama, tempat

kedudukan dan

alamat lengkap perseroan terbatas, jangka waktu, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, dan modal perseroan terbatas menjadi kewenangan dan tanggung jawab 85

Lihat, Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor M.01.HT.01.10 th. 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian Persetujuan, Penyampaian Laporan, Dan Pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. 86 Lihat, Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor M.01.HT.01.10 th. 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian Persetujuan, Penyampaian Laporan, Dan Pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. 87 Hal ini dapat dilaksanakan mengingat seluruh proses pembuatan dilakukan secara on line melalui jaringan internet yang dapat diakses oleh setiap Notaris yang mengikuti SISMINBAKUM. 88 Lihat, Pasal 6 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor M.01.HT.01.10 th. 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian Persetujuan, Penyampaian Laporan, Dan Pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.


59

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Sedangkan terhadap materi akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar yang telah dibuat dihadapan Notaris adalah menjadi tanggung jawab Notaris yang bersangkutan. 89

89

Lihat, Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor M.01.HT.01.10 th. 2006


BAB III PENGATURAN HUKUM TANDA TANGAN ELEKTRONIK DI INDONESIA

A. Pengertian Tanda Tangan Elektronik Seringkali transaksi yang resmi membutuhkan tanda tangan untuk meyakinkan keabsahannya. Bagaimana menterjemahkan tanda tangan konvensional ke dunia digital. Apakah bisa kita gunakan tanda tangan yang di-scan, atau dengan kata lain menggunakan digitized signature. Apa bedanya digitized signature dengan digital signature dan apakah tanda tangan digital ini dapat diakui secara hukum. Tanda tangan ini sebenarnya digunakan untuk memastikan identitas. Apakah memang digital identity seorang manusia hanya dapat diberikan dengan menggunakan tanda tangan. Dapatkah kita menggunakan sistem biometrik yang dapat mengambil ciri kita dengan lebih akurat. Apakah e-mail, avatar, digital signature, digital certificate dapat digunakan sebagai identitas atau dengan tingkat keamanan yang berbeda-beda tentunya. 90 Kata cyber berasal dari cybernetics, yaitu sebuah bidang studi yang terkait dengan komunikasi dan pengendalian jarak jauh. Norbert Wiener merupakan orang pertama yang mencetuskan kata tersebut. Kata pengendalian perlu mendapat tekanan

90

Arianto Mukti Wibowo, Kerangka Hukum Digital Signature dalam Elektronik Commerce, (Jakarta, Fakultas Ilmu Komputer UI, 2007), hal. 3.


61

karena tujuannya adalah total control. Jadi agak aneh jika asal kata cyber memiliki makna dapat dikendalikan akan tetapi dunia cyber tidak dapat dikendalikan. 91 Tangan Elektronik atau digital signature adalah suatu sistem pengamanan yang menggunakan public key cryptography system, atau secara umum pengertiannya adalah : A data value generated by public key algorithm based on the contents of a lock data and a private key, yielding so individualized crypto checksum. 92 Penggunaan digital signature berawal dari penggunaan teknik kriptografi yang digunakan untuk mengamankan informasi yang hendak ditransmisikan atau disampaikan kepada orang yang lain yang sudah digunakan sejak ratusan tahun yang lalu. Dalam suatu kriptografi suatu pesan dienkripsi atau encrypt dengan menggunakan suatu kunci atau key. Hasil dari enkripsi ini adalah berupa chipertext tersebut

kemudian

ditransmisikan

atau

diserahkan

kepada

tujuan

yang

dikehendakinya. Chipertext tersebut kemudian dibuka atau didekripsi atau decrypt dengan suatu kunci untuk mendapatkan informasi yang telah enkripsi tersebut. Terdapat dua macam cara dalam melakukan enkripsi yaitu dengan menggunakan kriptografi simetris atau symetric crypthography/secret key crypthography dan kriptografi simetris atau asymetric crypthography yang kemudian lebih dikenal sebagai public key crypthography. 93 Secret key cryptography atau yang dikenal sebagai kriptografi simetris, menggunakan kunci yang sama dalam melakukan enkripsi dan dekripsi terhadap 91

Ibid., hal. 4 Ibid., hal. 5 93 Ibid., hal. 5. 92


62

suatu pesan atau message, disini pengirim dan penerima menggunakan kunci yang sama sehingga mereka harus menjaga kerahasiaan atau secret terhadap kunci tersebut. Salah satu algoritma yang terkenal dalam kriptografi simetris ini adalah Data Encryption standard (DES). 94

Gambar 1 : kriptografi simetris 95 Public key crypthography, atau dikenal juga sebagai kriptografi simetris, menggunakan dua kunci atau key : satu kunci digunakan untuk melakukan enkripsi terhadap suatu pesan atau messages dan kunci yang lain digunakan untuk melakukan dekripsi terhadap pesan tersebut. Kedua kunci tersebut mempunyai hubungan secara matematis sehingga suatu pesan yang dienkripsi dengan suatu kunci hanya dapat didekripsi dengan kunci pasangannya. Seorang pengguna mempunyai dua buah kunci, yaitu sebuah kunci privat atau privat key dan juga sebuah kunci publik atau public key. Pengguna atau user tersebut kemudian mendistribusikan atau menyebarluaskan kunci publik miliknya. Karena

94

Ibid., hal. 6. Kriptografi simetris di kutip dari kerangka kajian tentang perlindungan hukum dalam information society dan informatika teknologi dalam electronic commerce dikerjakan oleh Arrianto Mukti Wibowo dan Tim Fakultas Ilmu Komputer dan Fakultas Hukum UI Tahun 1998-1999 dan telah di bukukan dengan judul Kerangka Hukum Digital dalam Electronic Commerce dan di terbitkan oleh Dewan Riset Nasional serta telah di presentasikan di hadapan masyarakat telekomunikasi Indonesia pada bulan juni 1999 di pusat ilmu komputer Universitas Indonesia di Depok Jawa Barat 95


63

terdapat hubungan antara kedua kunci tersebut, pengguna dan seseorang yang menerima kunci publik akan merasa yakin bahwa suatu data yang diterimanya dan telah berhasil didekripsi hanya dapat berasal dari pengguna yang mempunyai kunci privat. Kepastian atau keyakinan ini hanya ada selama kunci privat ini tidak diketahui oleh orang lain. Kedua kunci ini berasal atau diciptakan sendiri oleh penggunanya. Salah satu algoritma yang terbaik yang dikenal selama ini adalah RSA atau dinamakan sesuai dengan nama penciptanya Rivest, Shamir, Adleman. 96

Gambar 2 : kriptografi dengan menggunakan kunci publik 97 Pada saat dua orang hendak saling berkomunikasi atau saling bertukar data atau pesan secara aman, mereka kemudian saling mengirimkan salah satu kunci yang dipunyainya, yaitu kunci publiknya. Sedangkan mereka menyimpan kunci privat sebagai pasangan dari kunci publik yang didistribusikannya. Karena data atau pesan ini hanya dapat dienkripsi dan dekripsi dengan menggunakan kunci pasangannya maka data ini dapat dapat ditransmisikan dengan aman melalui jaringan yang relatif

96

Ibid., hal. 6. Kriptografi dengan menggunakan kunci publik di kutip dari kerangka kajian tentang perlindungan hukum dalam information society dan informatika teknologi dalam electronic commerce dikerjakan oleh Arrianto Mukti Wibowo dan Tim Fakultas Ilmu Komputer dan Fakultas Hukum UI Tahun 1998-1999 dan telah di bukukan dengan judul Kerangka Hukum Digital dalam Electronic Commerce dan di terbitkan oleh Dewan Riset Nasional serta telah di presentasikan di hadapan masyarakat telekomunikasi Indonesia pada bulan juni 1999 di pusat ilmu komputer Universitas Indonesia di Depok Jawa Barat 97


64

tidak aman atau melalui internet. Contoh dari penggunaan kriptografi ini adalah jika Bob hendak mentransmisikan suatu data atau pesan rahasia kepada Alice maka ia akan melakukan enkripsi data tersebut dengan menggunakan kunci publik Alice. Selama Alice yakin bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui kunci privatnya, maka mereka dapat merasa yakin bahwa yang dapat membaca pesan tersebut hanyalah Alice. 98 Dalam Digital signature suatu data atau pesan akan dienkripsi dengan menggunakan kunci simetris yang diciptakan secara acak atau randomly generated symmetric key. Kunci ini kemudian akan dienkripsi dengan menggunakan kunci publik dari calon penerima pesan. Hasil dari enkripsi ini kemudian dikenal atau disebut sebagai digital envelope yang kemudian akan dikirimkan bersama pesan atau data yang telah dienkripsi. Setelah menerima digital envelope penerima kemudian akan membuka atau mendekripsi dengan menggunakan kunci privatnya. Hasil yang ia dapatkan dari dekripsi tersebut adalah sebuah kunci simetris yang dapat digunakannya untuk membuka data atau pesan tersebut. 99 Kombinasi antara digital signature dengan message digest menyebabkan seorang pengguna dapat menandatangani secara digital atau digitally sign suatu data atau pesan. Maksud dari menandatangani secara digital adalah memberikan suatu ciri khas terhadap suatu pesan. Message digest adalah suatu besaran atau value yang berasal dari suatu data atau pesan yang memiliki sifat yang unik yang menandai

98 99



65

bahwa pesan tersebut mempunyai suatu besaran tertentu. Messages digest diciptakan dengan melakukan enkripsi terhadap suatu data dengan menggunakan kriptografi satu arah atau one way crypthography, yaitu suatu teknik kriptografi yang terhadapnya tidak dapat dilakukan proses pembalikan atau reversed. Pada saat message digests dienkripsi dengan menggunakan kunci privat dari pengirim dan ditambahkan kepada data atau pesan yang asli maka hasil yang didapat adalah digital signature dari pesan tersebut. Penerima dari digital signature akan dapat mempercayai bahwa data atau pesan benar berasal pengirim. Dan karena apabila terdapat perubahan suatu data atau pesan akan menyebabkan akan merubah message digests dengan suatu cara yang tidak dapat diprediksi atau in unpredictible way maka penerima akan merasa yakin bahwa data atau pesan tersebut tidak pernah diubah setelah message digest diciptakan. Sebelum kedua belah pihak pengirim atau penerima hendak melakukan komunikasi diantaranya dengan menggunakan kriptografi kunci publik, masingmasing pihak harus merasa yakin akan keberadaan mereka. Mereka kemudian akan melakukan otentifikasi terhadap keberadaan masing-masing pihak. Agar mereka dapat melakukan otentifikasi terhadap keberadaan mereka masing-masing maka mereka menunjuk pihak ketiga yang akan memberikan otentifikasi terhadap kunci publik mereka. Pihak ketiga ini kita kenal sebagai Certification Authorithy. Certification authorithy ini kemudian akan memberikan suatu sertifikat atau certificate yang berisi identitas dari pengguna misalnya Alice, sertifikat ini


66

ditandatangani secara digital oleh Certification authority tersebut. Isi dari sertifikat tersebut selain identitas ia juga berisi kunci publik dari pemiliknya. 100 Contoh dari penggunaan digital signature adalah sebagai berikut, Alice akan membuat message digest dari data atau pesan yang hendak ia kirimkan. Kemudian messages digest tersebut dienkripsi dengan menggunakan kunci privat yang ia punyai, hasil yang didapat adalah digital signature dari data tersebut. Ia kemudian mentransmisikan data dan digital signature itu kepada Bob. Bob pada saat menerima pesan itu akan melihat messages digest dari pesan dan kemudian ia akan membandingkan hasilnya dengan hasil dari digital signature. Apabila hasil yang didapat dari keduanya adalah sama maka Bob akan merasa yakin bahwa pesan yang telah ditandatangani oleh Alice dengan menggunakan kunci privatnya adalah tidak pernah berubah sejak dibuat. Selanjutnya, diagram dibawah ini akan menunjukan bagaimana suatu proses enkripsi

berjalan

apabila

Alice

ingin

menandatangani

suatu

pesan

dan

mengirimkannya kepada Bob.

100

Ibid., hal. 8.


67

Gambar 3 : encryption summary 101 Gambar 3 menunjukan proses kriptografi yang terjadi dalam digital signature, langkah-langkah dalam melakukan enkripsi ini adalah sebagai berikut, Alice menjalankan atau runs data yang hendak ia kirimkan, melalui algoritma satu arah atau one way algorithm sehingga ia mendapat suatu nilai atau value yang unik dari data tersebut. Nilai ini disebut message digest. Nilai adalah semacam sidik jari bagi data tersebut dan akan digunakan dalam proses yang lebih lanjut untuk meneliti keutuhan atau integrity dari data tersebut. 102

101

Encryption summary di kutip dari kerangka kajian tentang perlindungan hukum dalam information society dan informatika teknologi dalam electronic commerce dikerjakan oleh Arrianto Mukti Wibowo dan Tim Fakultas Ilmu Komputer dan Fakultas Hukum UI Tahun 1998-1999 dan telah di bukukan dengan judul Kerangka Hukum Digital dalam Electronic Commerce dan di terbitkan oleh Dewan Riset Nasional serta telah di presentasikan di hadapan masyarakat telekomunikasi Indonesia pada bulan juni 1999 di pusat ilmu komputer Universitas Indonesia di Depok Jawa Barat. 102 Ibid., hal. 8.


68

Alice kemudian melakukan enkripsi terhadap messages digest tersebut dengan menggunakan kunci privatnya sehingga ia akan mendapatkan digital signature dari data tersebut. Alice kemudian melakukan enkripsi terhadap messages digest tersebut dengan menggunakan kunci privatnya sehingga ia akan mendapatkan digital signature dari data tersebut. Kemudian, Alice membuat atau generates suatu kunci simetris secara acak atau random dan menggunakan kunci itu melakukan enkripsi terhadap data yang hendak ia kirimkan, tandatangan atau signature miliknya, dan salinan dari sertifikat digitalnya yang berisi kunci publiknya. Untuk mendekripsi data tersebut Bob membutuhkan salinan dari kunci simetris tersebut. Alice harus memiliki terlebih dahulu sertifikat milik Bob, sertifikat ini berisi salinan atau kopy dari kunci publik milik Bob. Untuk menjamin keamanan transmisi dari kunci simetris maka kunci tersebut dienkripsi dengan menggunakan kunci publik milik Bob. Kunci yang telah dienkripsi yang dikenal sebagai amplop digital atau digital envelope akan dikirimkan bersama-sama dengan data yang telah dienkripsi. Alice kemudian akan mengirimkan data atau message tersebut yang berisi data yang telah dienkripsi dengan kunci simetris, tandatangan dan sertifikat digital, serta kunci simetris yang telah dienkripsi dengan kunci asimetris atau digital envelope.


69

Bob menerima pesan atau messages dari Alice tersebut dan kemudian mendekripsi amplop digital dengan kunci privat yang dipunyainya, ia kemudian akan mendapatkan kunci asimetris. Bob kemudian menggunakan kunci simetris tersebut untuk mendekripsi data itu atau property descryption, tandatangan Alice, dan sertifikat miliknya. Ia kemudian mendekripsi digital signature milik Alice dengan menggunakan kunci publik milik Alice, yang didapat Bob dari sertifikat milik Alice. Dari dekripsi ini akan didapatkan message digest dari data tersebut. Bob kemudian memproses atau run data itu dengan menggunakan algoritma satu arah yang sama yang digunakan Alice untuk message digest. Akhirnya

Bob

akan

membandingkan

antara

message

digest

yang

didapatkannya dari proses dekripsi diatas dengan message digest yang didapatkan dari digital signature milik Alice. Kalau hasil yang didapat dari perbandingan itu adalah sama maka, Bob dapat merasa yakin bahwa data tersebut tidak pernah dirusak atau altered selama proses transmisi dan data itu ditandatangani dengan menggunakan kunci privat milik Alice. Kalau hasil dari perbandingan itu adalah tidak sama, maka data tersebut pastilah telah diubah atau dipalsukan setelah ditandatangani. 103 Suatu tanda tangan digital atau Digital Signature akan menyebabkan data elektronik yang dikirimkan melalui open network tersebut menjadi terjamin.

103

Ibid., hal. 9.


70

1. Authenticity (Ensured) Dengan memberikan digital signature pada data elektronik yang dikirimkan maka akan dapat ditunjukkan darimana data elektronis tersebut sesungguhnya berasal. Terjaminnya integritas pesan tersebut bisa terjadi karena keberadaan dari Digital Certificate. Digital Certificate diperoleh atas dasar aplikasi kepada Cerfication Authority oleh user atau subscriber. Digital certificate berisi informasi mengenai pengguna antara lain: 1. identitas 2. kewenangan 3. kedudukan hukum 4. status dari user 104 Digital certificate ini memiliki berbagai tingkatan atau level, tingkatan dari digital certificate ini menentukan berapa besar kewenangan yang dimiliki oleh pengguna. Contoh dari kewenangan atau kwalifikasi ini adalah apabila suatu perusahaan hendak melakukan perbuatan hukum, maka pihak yang berwenang mewakili perusahaan tersebut adalah direksi . Jadi apabila suatu perusahaan hendak melakukan suatu perbuatan hukum maka Digital certificate yang dipergunakan adalah digital certificate yang dipunyai oleh direksi perusahaan tersebut. Dengan keberadaan dari digital certificate ini maka pihak ketiga yang berhubungan dengan pemegang digital certificate tersebut dapat merasa yakin bahwa suatu pesan atau massages adalah benar berasal dari user tersebut. 104

Ibid., hal. 10.


71

2. Integrity Integritas atau integrity berhubungan dengan masalah keutuhan dari suatu data yang dikirimkan. Seorang penerima pesan atau data dapat merasa yakin apakah pesan yang diterimanya sama dengan pesan yang dikirimkan. Ia dapat merasa yakin bahwa data tersebut pernah dimodifikasi atau diubah selama proses pengiriman atau penyimpanan. Penggunaan digital signature yang diaplikasikan pada pesan atau data elektronik yang dikirimkan dapat menjamin bahwa pesan atau data elektronik tersebut tidak mengalami suatu perubahan atau modifikasi oleh pihak yang tidak berwenang. Jaminan authenticity ini dapat dilihat dari adanya hash function dalam sistem digital signature, dimana penerima data recipient dapat melakukan pembandingan hash value. Apabila hash value-nya sama dan sesuai, maka data tersebut benar-benar otentik, tidak pernah terjadi suatu tindakan yang sifatnya merubah atau modify dari data tersebut pada saat proses pengiriman, sehingga terjamin authenticity-nya. Sebaliknya apabila hash value-nya berbeda, maka patut dicurigai dan langsung dapat disimpulkan bahwa recipient menerima data yang telah dimodifikasi. 105

3. Non-Repudiation atau tidak dapat disangkal keberadaannya Non repudiation atau tidak dapat disangkalnya keberadaan suatu pesan berhubungan dengan orang yang mengirimkan pesan tersebut. Pengirim pesan tidak

105

Ibid., hal. 11.


72

dapat menyangkal bahwa ia telah mengirimkan suatu pesan apabila ia sudah mengirimkan suatu pesan. Ia juga tidak dapat menyangkal isi dari suatu pesan berbeda dengan apa yang ia kirimkan apabila ia telah mengirim pesan tersebut. Non repudiation adalah hal yang sangat penting bagi e-commerce apabila suatu transaksi dilakukan melalui suatu jaringan internet, kontrak elektronik atau electronic contracts, ataupun transaksi pembayaran. Non repudiation ini timbul dari keberadaan digital signature yang menggunakan enkripsi asimetris asymmetric encryption. Enkripsi asimetris ini melibatkan keberadaan dari kunci privat dan kunci publik. Suatu pesan yang telah dienkripsi dengan menggunakan kunci privat maka ia hanya dapat dibuka atau dekripsi dengan menggunakan kunci publik dari pengirim. Jadi apabila terdapat suatu pesan yang telah dienkripsi oleh pengirim dengan menggunakan kunci privatnya maka ia tidak dapat menyangkal keberadaan pesan tersebut karena terbukti bahwa pesan tersebut dapat didekripsi dengan kunci publik pengirim. Keutuhan dari pesan tersebut dapat dilihat dari keberadaan hash function dari pesan tersebut, dengan catatan bahwa data yang telah di-sign akan dimasukkan kedalam digital envelope. 106 4. Confidentiality Pesan dalam bentuk data elektronik yang dikirimkan tersebut bersifat rahasia atau confidential, sehingga tidak semua orang dapat mengetahui isi data elektronik yang telah disign dan dimasukkan dalam digital envelope. Keberadaan digital envelope yang termasuk bagian yang integral dari digital signature menyebabkan 106

Ibid., hal. 12.


73

suatu pesan yang telah dienkripsi hanya dapat dibuka oleh orang yang berhak. Tingkat kerahasiaan dari suatu pesan yang telah dienkripsi ini, tergantung dari panjang kunci atau key yang dipakai untuk melakukan enkripsi. Pada saat ini standar panjang kunci yang digunakan adalah sebesar 128 bit. Pengamanan data dalam e-commerce dengan metode kriptografi melalui skema digital signature tersebut secara teknis sudah dapat diterima dan diterapkan, namun apabila kita bahas dari sudut pandang ilmu hukum ternyata masih kurang mendapatkan perhatian. Kurangnya perhatian dari ilmu hukum dapat dimengerti karena, khususnya di Indonesia, penggunaan komputer sebagai alat komunikasi melalui jaringan internet baru dikenal sejak tahun 1994. Dengan demikian pengamanan jaringan internet dengan metode digital signature di Indonesia tentu masih merupakan hal yang baru bagi kalangan pengguna komputer. 107

B. Hukum Pembuktian Di Indonesia Di dalam badan peradilan di Indonesia, dikenal suatu hukum acara yang fungsinya mengatur hal-hal yang diselenggarakan di dalam proses peradilan. Di dalam hal ini, hukum positif atau hukum yang berlaku saat ini yang ada adalah HIR atau Herzien Inlands Reglement atau yang dikenal dengan sebutan RIB atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui, yaitu undang-undang yang termuat dalam Staatsblaad 1941 No.44.

107

Ibid., hal. 12.


74

Sebagaimana diatur dalam 164 HIR (283 RBG) dan 1903 BW, hanya dikenal 5 (lima) macam alat bukti yang dapat dihadirkan di persidangan khususnya dalam acara perdata, di antaranya: 1. Bukti tulisan 2. Bukti dengan saksi 3. Persangkaan-persangkaan 4. Pengakuan 5. Sumpah. 108 Sedangkan khusus dalam acara pidana, dikenal adanya barang bukti dan alat bukti. Dalam doktrin ilmu hukum pidana, barang bukti dapat dikategorikan dalam tiga antara lain: a. Barang yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana, b. Barang yang digunakan untuk membantu terjadinya perbuatan pidana dan c. Barang yang menjadi hasil perbuatan pidana. 109 Sedangkan alat bukti dalam acara pidana atau Pasal 184 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana dengan alat bukti dalam acara perdata secara umum adalah sama. Digital signature sebagai suatu data elektronik di dalam hal ini mempunyai masalah apabila diajukan sebagai alat bukti di dalam beracara di Badan Peradilan Indonesia. Digital signature yang digunakan dalam transaksi e-commerce secara keseluruhan adalah merupakan paperless, bahkan scriptless transaction.

108

Edmon Makarim, Kerangka Hukum Digital Signature, (Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007), hal. 14. 109 Ibid., hal. 15.


75

Sesuai apa yang diatur dalam pasal tersebut, maka dalam hal ini berarti bukti-bukti berupa data elektronik yang diajukan akan dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian. besar kemungkinan, ditolaknya hal ini sebagai alat bukti oleh hakim maupun pihak lawan. Oleh karena itu, pemerintah hendaknya segera melakukan langkah langkah yang cepat dan tepat, dalam dalam mengatasi kekosongan hukum yang mengatur masalah e-commerce atau transaksi elektronik, yang berupa tanda tangan digital. Sebagai bahan acuan dan perbandingan, Indonesia cukup mengambil contoh pengaturan hukum digital signature di Singapura dan Malaysia, tinggal di adopsi dan di sesuaikan dengan kondisi hukum Indonesia. Revisi hukum acara positif sebagai tujuan jangka panjang tentu saja membutuhkan waktu yang tidak singkat karena membutuhkan perumusan terlebih dulu, belum termasuk tahapan pembentukan undang-undang di badan legislatif. Menyikapi hal ini tentu saja kita perlu melakukan tindakan antisipatif dan perlu diambil langkah-langkah yang sifatnya memberikan solusi terhadap kemungkinan adanya kasus di bidang ini. Yang perlu dilakukan dalam waktu singkat adalah memberikan suatu pemahaman kepada seluruh masyarakat khususnya kepada para pelaku hukum mengenai permasalahan pembuktian yang mungkin timbul tersebut. 110 Dalam menerima perkara, tidak boleh seorang hakim menolaknya dengan alasan belum ada ketentuan hukum yang mengaturnya, sebagaimana diatur dalam

110

Muhammad Aulia, Pengaturan Hukum Tanda Tangan Elektronik, (Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007), hal. 7.


76

Pasal 22 AB atau Algemeine van Bepalingen. Untuk inilah hakim dituntut untuk melakukan interpretasi terhadap suatu gejala hukum dan peraturan perundangundangan yang sudah ada. Interpretasi yang perlu dilakukan hakim dalam hal pembuktian adalah melakukan perluasan makna tertulis sebagai alat bukti. Definisi Surat diberikan oleh para ahli hukum pembuat BW, yaitu pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, yang menterjemahkan suatu isi pikiran. Atas bahan apa dicantumkannya tanda bacaan ini, adalah tidak penting. Jadi tidak memandang ditulisnya di atas lembaran kertas, di atas bungkus sigaret, maupun di atas buah semangka, tetap merupakan surat. Dalam permasalahan yang kita hadapi ini berkaitan dengan penggunaan data elektronik sebagai media penyampaian pesan. Bisakah kita analogikan hal tersebut dalam penulisan surat di atas media elektronik. Hal ini akan kita lihat lebih lanjut nantinya. 111 Di dalam Pasal 1904 BW dikenal pembagian kategori tertulis sebagai berikut : a. Otentik b. Bawah tangan Tetapi hal ini diatur lagi dalam Pasal 1905-1920 dalam Kitab Undang-Undang yang sama, yaitu : a. Akta b. Bukan Akta

111

Ibid., hal. 17.


77

Terdapat kerancuan mengenai hal ini, kenapa sampai ada dua pembagian ketentuan hukum yang berbeda mengenai kualifikasi tertulis. Teori yang dikemukakan oleh Pitlo, Sarjana Hukum Belanda, yang mengambil jalan tengah, yaitu menggabungkan unsur dan mengelompokkannya sesuai urutan kekuatannya, yaitu ; a. Akta Otentik b. Akta Bawah Tangan c. Bukan Akta. 112 Dalam persidangan, untuk dapat mempunyai kekuatan pembuktian yang penuh, maka selayaknya dalam mengajukan suatu fakta, pihak yang mengajukan fakta tersebut sudah selayaknya mengajukan alat bukti Surat Akta Otentik. Suatu Digital Signature sudah seharusnya mempunyai kekuatan pembuktian yang sama sebagaimana Surat Akta Otentik. Dalam hal e-commerce, tidak ada alat bukti lain yang dapat digunakan selain data elektronik atau digital yang ditransmisikan kedua belah pihak yang melakukan perdagangan. Adapun saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah, semuanya itu adalah tidak mungkin dapat diajukan sebagai alat bukti karena tidak bisa didapatkan dari suatu transaksi e-commerce. Selain itu, apabila disamakan sebagai tulisan, apalagi akta otentik, kekuatan pembuktiannya sempurna, dalam arti bahwa ia sudah tidak memerlukan suatu

112

Hendra Yuristiawan, Pembuktian Dalam E-Commerce, (Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007), hal. 5.


78

penambahan pembuktian. Akta otentik juga mengikat, dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar, selama ketidak-benarannya tidak dibuktikan. Ada tiga macam kekuatan dari suatu akta otentik, yaitu : 1. Membuktikan antara para pihak, bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut atau pembuktian formal. 2. Membuktikan antara para pihak yang bersangkutan, bahwa sungguh-sungguh peristiwa yang disebutkan di sini telah terjadi atau pembuktian mengikat. 3. Membuktikan tidak saja antara para pihak yang bersangkutan tetapi juga terhadap pihak ketiga, bahwa pada tanggal tersebut dalam akta, kedua belah pihak tersebut telah menghadap di muka pegawai umum dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut atau pembuktian keluar. Sebelum mengulas mengenai kekuatan pembuktian yang sama di tinjau terlebih dahulu mengenai surat otentik. Dikatakan sebagai suatu akta atau surat otentik, apabila mengandung unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1905 BW yaitu akta otentik adalah akta yang dibuat menurut bentuk Undang-Undang oleh dan dihadapan seorang pegawai umum yang berwenang di tempat itu. Dapat disarikan di luar definisi sebagai berikut: bentuknya tertulis, dibuat oleh atau dihadapan pejabat/pegawai umum yang berwenang. Pejabat yang dimaksudkan di sini adalah orang yang berwenang karena atas dasar jabatannya yang diangkat oleh negara, contohnya profesi notaris atau PPAT atau Pejabat Pembuat Akta Tanah. 113

113

Ibid., hal. 6.


79

Agar dapat diklasifikasikan dalam bentuk tertulis, ada beberapa cara yang dapat dilakukan, salah satunya yang lazim dilakukan adalah membuat suatu print out copy dari pesan yang masih berbentuk elektronik tersebut. Masalahnya hanya terletak pada tidak adanya satu peraturan hukum pun di Indonesia yang mengatur mengenai pengubahan dari bentuk data elektronik ke bentuk print out. Yang sudah ada aturannya justru kebalikannya yaitu dari bentuk nyata tertulis ke bentuk data elektronik, diatur dalam UU Dokumentasi Perusahaan pada Bab III Pengalihan bentuk Dokumen Perusahaan dan Legalisasi dari Pasal 12 sampai dengan Pasal 16. Kenapa hal ini menjadi penting dan dikemukakan, karena bila terjadi suatu perubahan bentuk dari suatu dokumen atau pesan, maka harus dapat dibuktikan bahwa perubahan bentuk tersebut tidak merubah isi dari dokumen atau pesan yang diubah bentuknya itu. Konsekuensi hukumnya, kekuatan pembuktian dari bentuk ubahan tersebut harus sama sesuai kekuatan pembuktian dari bentuk asalnya. 114 Ketentuan yang ada dalam pasal-pasal tersebut menyebutkan, bahwa suatu bentuk tertulis nyata atau dalam hal ini segala tulisan yang dibuat berkenaan dengan kegiatan perusahaan dapat diubah ke bentuk lain atau contohnya microfilm atau CD setelah sebelumnya dilakukan suatu verifikasi dan legalisasi yang dalam hal ini dilakukan oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan perusahaan dengan dibuatkan suatu berita acara. Setelah ada verifikasi dan legalisasi bahwa kedua bentuk dokumen tersebut isinya sama secara keseluruhan maka

114

Erwin Sundoro, Pengaturan Hukum Data Elektronik, (Jakarta, Universitas Indonesia, 2007), hal. 11.

Fakultas Hukum


80

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) maka media hasil transformasi tersebut dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Peranan hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat seringkali terkesan masih linear pendekatannya sehingga seakan masih terlambat dalam mengakomodir perkembangan konvergensi teknologi informasi dan telekomunikasi. Pembenahan sistematika hukum nasional ditengah arus reformasi sekarang ini diharapkan dapat lebih bersifat multi disipliner, demikian pula halnya dengan para teknolog dan para ekonom diharapkan tidak lagi terlalu chauvinisme dalam membangun negara ini. Konsistensi untuk melakukan pendekatan socio-technical-business perspective secara konsekuen tentunya akan lebih mensinergiskan semua faktor-faktor yang ada dalam mewujudkan tatanan infrastruktur informasi yang baik dimasa depan. 115 Sementara itu, secara garis besar diketahui bahwa dengan melihat pribadi yang melakukan hubungan hukum, tujuan hukum dan kepentingan-kepentingan yang diatur, maka dikenal dua pembidangan hukum besar, yaitu; 1. Hukum publik dan 2. Hukum privat atau perdata Pengertian dari keduanya menurut Van Apeldoorn adalah, Hukum publik mengatur kepentingan umum sedangkan hukum perdata mengatur kepentingan khusus atau dengan kata lain hukum publik itu dihubungkan dengan aturan dimana

115

Ibid., hal. 11.


81

terdapat unsur campur tangan penguasa, sedangkan hukum privat berisikan hubungan pribadi. 116 a. Hukum Privat Hukum privat adalah hukum yang mengatur tentang hal-hal yang berisikan hubungan pribadi antara pihak-pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum. b. Hukum Publik Hukum publik itu dihubungkan dengan aturan dimana terdapat unsur campur tangan penguasa atau pemerintah, atau dengan kata lain mengatur hubungan antara masyarakat atau penguasa/publik dengan pelaku perbuatan hukum Kerangka Kajian 117

Gambar 4. Kerangka Kajian Information Society & Information Technology Dalam Electronic Commerce 116

Leny Helena, Pengaturan Hukum Publik dan Privat, (Jakarta, Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007), hal. 5. 117 Kerangka kajian tentang perlindungan hukum di kutip dari tulisan information society dan informatika teknologi dalam electronic commerce dikerjakan oleh Arrianto Mukti Wibowo dan Tim Fakultas Ilmu Komputer dan Fakultas Hukum UI Tahun 1998-1999 dan telah di bukukan dengan judul Kerangka Hukum Digital dalam Electronic Commerce dan di terbitkan oleh Dewan Riset Nasional serta telah di presentasikan di hadapan masyarakat telekomunikasi Indonesia pada bulan juni 1999 di pusat ilmu komputer Universitas Indonesia di Depok Jawa Barat


82

Undang-undang tentang Kegiatan Subversif berdasarkan UU Nomor : 11/PNPS/Tahun 1963 badan hukum dapat dijadikan sebagai subjek hukum pidana. Akan tetapi dalam hal menerima sanksi pidana, sanksi pidana yang dapat dijatuhkan padanya hanya berupa denda sedangkan bila terdapat juga sanksi kurungan atau penjara maka yang menerimanya adalah orang yang menjadi pengurus yang mewakili badan hukum tersebut dalam bertindak hukum. 118 Hukum pidana Indonesia dibagi menjadi 2 bidang yaitu : a. Hukum Pidana Materiil Hukum pidana materiil berisi tentang ketentuan-ketentuan pidana berupa sanksi-sanksi pidananya. b. Hukum Pidana Formil atau Hukum Acara Pidana 119 Dalam pembahasan penerapan hukum pidana dikaitkan dengan penggunaan Digital Signature perlu untuk diketahui terlebih dahulu bahwa di dalam doktrin hukum pidana Indonesia, untuk dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan pidana maka suatu perbuatan itu haruslah masuk ke dalam ruang lingkup pidana. Hukum pidana materiil mempunyai ruang lingkup pada apa yang disebut peristiwa pidana Strafbaarheid. Peristiwa pidana ini mempunyai unsur-unsur, sebagai berikut: 1. Sikap tindak atau perikelakuan manusia. Peristiwa pidana merupakan suatu sikap tindak atau perikelakuan manusia. Hal ini dikaitkan dengan pengertian bahwa yang menjadi subjek hukum pidana adalah manusia sebagai pribadi kodrati.

118 119

Leny Helena, op.cit., hal. 7. Ibid., hal. 7.


83

2. Masuk lingkup laku perumusan kaedah hukum pidana, yang dikaitkan dengan Asas Legalitas sesuai Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pengertiannya, tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana selain telah ada kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya. 3. Melanggar hukum, kecuali bila ada dasar pembenar. 4. Didasarkan pada kesalahan, kecuali bila ada dasar peniadaan kesalahan. 120 Asas legalitas tercantum di dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dirumuskan dalam bahasa latin berbunyi, Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali, bila diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah, tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya, atau dengan kalimat sederhana, tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana selain telah ada kekuatan ketentuan Perundang-undangan pidana yang mendahuluinya. 121 Dengan demikian kita tidak dapat menjatuhkan suatu pidana terhadap suatu perbuatan yang belum ditetapkan suatu peraturan perundang-undangan sebagai suatu tindak pidana. Oleh karena kegiatan komunikasi dan transaksi dengan media internet di Indonesia masih merupakan hal yang baru dan belum diatur secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan tentang hal ini maka hal ini dapat menimbulkan keraguan di dalam penggunaannya. Usaha interpretasi ekstentif yang dilakukan tidak hanya sebatas pada peraturan-peraturan yang ada di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana saja 120

Patricia Gaby, Hukum Pidana dan Pelaksanaannya di Indonesia, (Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 8. 121 Ibid., hal. 9.


84

akan tetapi juga terhadap hukum-hukum positif yang berlaku di Indonesia yang mempunyai aspek pidana. 122 Adapun mengenai contoh-contoh terhadap Interpretasi Ekstentif dalam hukum pidana, antara lain adalah sebagai berikut : 1. Data komputer sebagai barang Interpretasi ekstentif ini berawal dari penafsiran ekstensif dari kasus pencurian listrik dimana ada pendapat bahwa tenaga listrik adalah barang dengan alasan : a. Listrik itu tidak dapat dipisahkan secara sendiri-sendiri. b. Energi listrik dapat diangkut dan dikumpulkan. c. Energi listrik mempunyai nilai karena untuk membangkitkan energi listrik memerlukan biaya dan usaha dan dapat dipakai sendiri maupun dapat dipakai orang lain. 2. Surat sesuai pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang membuat surat palsu dan memalsukan surat a. Segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak maupun ditulis memakai mesin ketik dan lain-lainnya. b. Surat yang dipalsu itu harus suatu surat yang: 1. Dapat menimbulkan suatu perjanjian. 2. Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang. 3. Dapat menerbitkan suatu hak.

122

Arianto Mukti Wibowo, op.cit., hal. 8.


85

4. Suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa. Sifat melawan hukum ini perlu mendapatkan perhatian karena dalam kehidupan sehari-hari terdapat perbuatan-perbuatan yang sebenarnya adalah melawan hukum tetapi tidak mendapatkan sanksi, sebagai contoh penahanan oleh pihak kepolisian yang pada hakekatnya adalah perampasan kemerdekaan orang lain. Melawan hukum secara doktriner diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar hukum tertulis atau sebagai contoh Undang-undang dan hukum tidak tertulis atau sebagai contoh Hukum adat, tanpa adanya dasar pembenar yang dapat meniadakan sanksi terhadap perbuatan pidana tersebut. Sehingga dengan demikian tepat kiranya diadakan usaha interpretasi ekstenstif di dalam hal untuk mengantisipasi tidak adanya hukum bagi perbuatan-perbuatan pidana dalam penerapan digital signature. 123 Hukum pidana materiil mengenal adanya teori Locus Delicti yang terdiri dari beberapa teori pendukung. Teori Locus Delicti ini dipergunakan untuk hal-hal sebagai berikut : 1. Menentukan berlakunya Undang-Undang pidana nasional bagi perbuatan pidana tersebut. 2. Menentukan kompetensi relatif atau kewenangan untuk mengadili bagi hakim yang mengadili perkara ini.

123

Patricia Gaby, op.cit., hal. 10.


86

Teori-teori pendukung Teori Locus Delicti ; 1. Teori Perbuatan Materiil. Menurut teori ini yang menjadi Locus Delicti atau tempat terjadinya perbuatan pidana adalah tempat di mana pelaku melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan perbuatan pidana yang bersangkutan. 2. Teori Alat Yang Dipergunakan Teori ini menyatakan bahwa yang menjadi locus delicti adalah tempat dimana alat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana itu berada. 3. Teori Akibat. Menurut teori ini yang menjadi locus delicti adalah tempat keberadaan akibat dari perbuatan pidana itu. 124 Perbuatan-perbuatan hukum di dalam bidang digital signature algorithms yang dapat digolongkan ke dalam ruang lingkup hukum pidana, karena adanya kepentingan publik yang disentuh, terdiri dari: a. Serangan terhadap algoritma kriptografi yang digunakan di dalam protokol. b. Serangan

terhadap

teknik

kriptografi

yang

digunakan

untuk

mengimplementasikan algoritma dan kriptografi. c. Serangan terhadap protokol itu sendiri. 125 Permasalahan yang sering menjadi pembahasan adalah serangan terhadap protokol. Pada umumnya, serangan terhadap protokol ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

124 125

Erwin Sundoro, Teori Locus Delicti, (Jakarta, Team Peneliti UI, 2000), hal. 7. Ibid., hal. 10.


87

1. Serangan Pasif atau Passive Attack Disebut sebagai serangan pasif karena serangan tersebut tidak berdampak pada protokol yang diserang. 2. Serangan Aktif atau Active Attack. Serangan yang dilakukan berdampak pada protokol yang diserang. Serangan aktif tersebut dapat berupa : a. Penyerang berpura-pura menjadi orang lain atau seolah-olah menjadi orang yang berwenang di dalam protokol itu. b. Menyisipkan informasi yang baru ke dalam protokol. c. Menghilangkan atau menghapus data yang ada di dalam protokol. d. Mengubah informasi yang ada. e. Menginterupsi komunikasi yang terselenggara. 126 Tidak ada sesuatu hal yang berubah dalam protokol itu dan juga secara materi atau finansial tidak ada suatu kerugian, dari sudut pandang hukum apabila pengamatan itu hanya berupa pengamatan saja hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan pidana. Akan tetapi dari sudut pandang ilmu kriptografi hal tersebut dianggap sebagai suatu gangguan. 127 Oleh karena itu ilmu hukum memperluas pengkajiannya dengan memasukkan adanya informasi dan keuntungan atau advantage yang didapat oleh eavesdropper secara illegal atau melawan hukum, hal tersebut dikategorikan sebagai melawan

126 127

Ibid., hal. 12. Patricia Gaby, op.cit., hal. 12.


88

hukum dengan alasan bahwa pelaku menyentuh protokol itu dengan tidak melalui prosedur bagi protokol tersebut, yang memungkinkan perbuatan itu digolongkan sebagai suatu perbuatan pidana. Akan menjadi permasalahan bila pelaku hanya melakukan pengamatan saja sama halnya dengan seseorang yang mengamati suatu lukisan tanpa menyentuhnya. 128 Dari sudut pandang ilmu kriptografi pengamatan ini juga digolongkan sebagai suatu serangan pasif. Sehingga untuk memberikan perlindungan hukum terhadap protokol dari serangan semacam ini, terhadap serangan ini dapat kita lakukan usaha interpretasi ekstentif dari pengertian penyadapan. Pada draft RUU tentang Telekomunikasi pada pasal 40 yang mengatur tentang kewajiban bagi penyelenggara telekomunikasi untuk menjaga informasi yang dikirim serta diterima melalui jaringan informasi yang di selenggarakannya. Selain itu pada pasal 41 diatur mengenai larangan melakukan kegiatan penyadapan dan penyebar luasan informasi yang diperoleh. Peraturan tersebut dikecualikan bagi kepentingan penyidikan serta bagi kepentingan pertahanan dan keamanan negara. 129 a. Alat Bukti Alat bukti yang sah untuk diajukan di depan persidangan, seperti yang diatur Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah, a. Keterangan saksi b. Keterangan ahli

128 129

Ibid., hal. 13. Arianto Mukti Wibowo, op.cit., hal. 15.


89

c. Surat d. Petunjuk e. Keterangan terdakwa. b. Barang Bukti Benda-benda yang dapat digolongkan sebagai barang bukti adalah: 1. Benda-benda yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana. 2. Benda-benda yang dipergunakan untuk membantu tindak pidana. 3. Benda-benda yang merupakan hasil tindak pidana. 130 c. Penyidikan Seperti yang telah dijelaskan pada bagian awal tulisan ini bahwa ilmu hukum pidana Indonesia telah mengakui bahwa data komputer dapat dianggap sebagai benda dengan melalui usaha Interpretasi ekstentif. Sehingga dengan demikian data-data komputer yang dari suatu tindak pidana terhadap digital algorithms dapat diajukan sebagai barang bukti. Pengumpulan alat-alat bukti serta barang-barang bukti yang dilakukan pada tahap penyidikan dapat dilakukan oleh pihak kepolisian atau pihak penyidik pegawai negeri sipil yang ditentukan oleh undang-undang tentang penerapan digital signature. Terhadap usaha-usaha yang menghalangi proses penyidikan yang dilakukan aparat penyidik dapat dikenakan sanksi pidana. 131

130 131

Patricia Gaby, op.cit., hal. 14. Ibid., hal. 15.


90

C. Tanda Tangan Elektronik Dalam Sistem Hukum Indonesia Dalam hukum pembuktian di Indonesia, suatu tanda tangan dalam suatu akta secara umum mempunyai fungsi bahwa dapat mengidentifikasi penandatangan, dapat memberikan kepastian atas terlibatnya seseorang dalam penandatangan itu, mengasosiasikan orang tertentu dengan isi dokumen, menyatakan kepemilikan dokumen itu pada penanda tangan dan menyatakan beberapa kesepakatan tertulis yang dimungkinkan ditulis oleh pihak ketiga yang bukan merupakan pihak yang terlibat dalam kesepakatan yang mengikat. Namun tanda tangan dalam suatu akta belum menempatkan akta tersebut sebagai suatu akta otentik karena masih diperlukan peran Notaris untuk mensahkannya karena meskipun akta telah ditanda tangani tetapi tidak disyahkan oleh Notaris, akta tersebut akan menjadi akta dibawah tangan padahal alat bukti yang akurat adalah akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 Kitab UndangUndang Hukum Perdata yang berbunyi suatu akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuat. 132 Secara Internasional telah dikeluarkan Uncitral Model Law On Electronic Signatures, dimana tanda tangan secara elektronik ini diakui secara global karena itulah Indonesia membuat undang-undang teknologi informasi untuk menunjang perekonomian Indonesia dan bisa mengikuti perkembangan jaman.

132

Ibid., hal. 24.


91

Saat ini memang di Indonesia belum diatur secara khusus peraturan mengenai tanda tangan elektronik ini, namun dalam perkembangan tentang tanda tangan elektronik ini, Indonesia undang-undang tentang informasi elektronik dan transaksi elektronik, dimana disebutkan bahwa tanda tangan elektronik adalah informasi elektronik yang dilekatkan, memiliki hubungan langsung atau terasosiasi pada suatu informasi elektronik lain yang ditujukan oleh pihak yang bersangkutan untuk menunjukkan identitas dan status objek hukum dan disebutkan pula dalam rancangan undang-undang tentang tindak pidana di bidang pemanfaatan teknologi informasi bahwa tanda tangan elektronik dikatakan merupakan suatu tanda jati diri berupa informasi elektronik yang berfungsi sebagai pengesahan oleh pengguna melalui metode elektronik atau prosedur yang telah ditentukan. 133

D. Manfaat Ekonomis Atas Pengesahan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 1. Manfaat Pengesahan ini merupakan sesuatu yang menggembirakan dan telah ditunggutunggu oleh banyak pihak untuk keluar dari pengucilan dunia internasional. Sayangnya, masyarakat telalu terfokus pada larangan atas pornografi internet dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik sehingga melupakan esensi dari undang-undang informasi dan transaksi elektronik itu sendiri. 134

133

Ibid., hal. 25. Sigit Ardianto, Konsultan Hukum Cyber Law, Sekretaris Jenderal Indonesian AA (Alumni Association) of Internasional Development Law Organization. 134


92

Sebagai sebuah produk hukum, undang-undang informasi dan transaksi elektronik merupakan suatu langkah yang amat berani dengan memperkenalkan beberapa konsep hukum baru yang selama ini kerap menimbulkan polemik. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik juga merupakan terobosan hukum yang dianggap mampu mendorong perkembangan informasi dan teknologi, dunia usaha dan bahkan kepentingan publik sehingga mampu mewujudkan fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial. Pengakuan informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah dalam dunia peradilan sebenarnya bukan merupakan hal yang baru, tapi juga tidak bisa disebut barang lama. Terbukti bahwa keputusan pengadilan atas kasus pergantian tampilan atau deface situs resmi KPU serta Partai Golkar termasuk segelintir keputusan yang mengakui informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti. Pengakuan ini diberikan dengan cara penafsiran diperluas terhadap salah satu alat bukti yang sah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu petunjuk. Sayangnya undang-undang informasi dan transaksi elektronikpun mengadopsi cara pandang pengadilan dengan menyebutkan bahwa informasi dan dokumen elektronik sebagai sebuah alat bukti tersendiri. Namun, pengakuan yang diberikan oleh undang-undang informasi dan transaksi elektronik memiliki arti penting tersendiri terutama bagi Indonesia sebagai Negara yang tidak menganut prinsip stare decisis sehingga keputusan pengadilan bukan merupakan sumber hukum yang mengikat bagi hakim lainnya.


93

Dengan adanya undang-undang informasi dan transaksi elektronik, maka sepanjang sesuai dengan undang-undang informasi dan transaksi elektronik, tidak dapat lagi dikemukakan keberatan atas penggunaan informasi dan dokumen elektronik yang pada hakikatnya merupakan sekumpulan angka 0 dan 1 atau binary code sebagai alat bukti yang sah. Sudah seharusnya dunia usaha menyambut gembira atas pengaturan yang diberikan oleh undang-undang informasi dan transaksi elektronik terhadap transaksi elektronik, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Dengan tuntutan dunia usaha yang kian meningkat sehingga membutuhkan efisiensi waktu semaksimal mungkin, transaksi elektronik adalah solusi yang amat dibutuhkan. Namun, selama ini masih besar sekali keraguan para pelaku bisnis yang ingin menyelesaikan transaksi mereka secara elektronik. Padahal, hukum perdata kita menganut asas konsensualisme yang menyatakan bahwa perikatan terjadi setelah tercapainya kesepakatan dan kesepakatan disini tidak harus tercapai dalam bentuk tertulis, melainkan dapat terjadi secara lisan. Keraguan terbesar para pelaku bisnis adalah apakah transaksi yang mereka selesaikan secara elektronik telah membuat sah hal yang mereka lakukan berdasarkan transaksi tersebut tidak akan menjadi sia-sia dan bahkan merugikan secara finansial. Dengan pengakuan undang-undang informasi dan transaksi elektronik bahwa transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak, maka keraguan tersebut telah sirna.


94

Sambutan atas undang-undang informasi dan transaksi elektronik ini juga seharusnya lebih luas lagi yaitu dari pemerintah dengan pengakuan bahwa penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat. Dengan pengakuan ini, seharusnya dapat ditafsirkan bahwa pejabat pemerintahan dapat melakukan berbagai tugas dan kewenangannya secara elektronik. Misalnya, seorang gubernur dapat memberikan arahan seketika kepada seluruh kepala desa dengan mengirimkan surat elektronik tanpa harus menunggu pengiriman fisik surat keputusan atau surat edaran yang apabila dilakukan di daerahdaerah pedalaman atau kepulauan akan memakan waktu yang tidak sedikit. Betapa hal ini akan sangat bermanfaat dalam keadaan-keadaan mendesak seperti bencana alam.

2. Perlindungan Publik Manfaat terbesar dari undang-undang informasi dan transaksi elektronik adalah yang diberikannya kepada publik. Keberpihakan undang-undang informasi dan transaksi elektronik terhadap kepentingan publik terlihat dari batang tubuh undang-undang informasi dan transaksi elektronik yang dimulai dengan menyatakan bahwa undang-undang informasi dan transaksi elektronik juga berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum di luar wilayah hukum Indonesia yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.


95

Sifat extra territorial dari undang-undang informasi dan transaksi elektronik ini memungkinkan pelanggar-pelanggar hukum yang melakukan aksi kriminal maya atau cyber crime di negara lain untuk dihukum berdasarkan hukum Indonesia. Kontro sosial yang diberikan oleh undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 informasi dan transaksi elektronik juga terlihat dari pelarangan atas distribusi informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik atau yang dapat menimbulkan rasa kebencian kepada kelompok tertentu berdasarkan SARA. Terlepas dari beberapa kekurangan teknik seperti pemuatan pelarangan pada judul bab dan kemungkinan penafsiran yang luas terhadap istilah-istilah yang digunakan, undang-undang informasi dan transaksi elektronik tetap harus diberikan apresiasi yang tinggi serta didorong penerapannya secara luas karena manfaat serta potensi yang dimilikinya bagi perkembangan Indonesia.


BAB IV KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM MENENTUKAN KEABSAHAN PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

A. Aspek Hukum Tanda Tangan Elektronik Teknologi dikembangkan untuk mempermudah aktivitas manusia. Proses perdagangan saat ini tidak lagi membutuhkan pertemuan secara fisik. Salah satunya dengan cara penjual cukup menayangkan produknya di web, dimana pembeli bisa melihat spesifikasinya. Bila setuju pembeli membayar lewat transfer baru penjual mengirim barangnya. 135 Dalam suatu transaksi manual di kenal tanda tangan sebagai suatu bentuk pengesahan, hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana penerapan tanda tangan pada transaksi elektronik atau kontrak elektronik, dan bagaimana bila terjadi suatu masalah serta bagaimana aspek hukumnya. Tanda tangan elektronik dapat juga berfungsi sebagai alat pengesahan dari suatu transaksi elektronik. Namun harus diingat bahwa hukum terbentuk karena peristiwa sosial dalam masyarakat. Tanda tangan elektronik merupakan hal baru dalam hukum di Indonesia. Dalam Hukum di Indonesia atau hukum pidana tidak mengenal mengenai data elektonik didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Namun dalam pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dikenal

135

E.N. Tamatjita, Aspek Hukum Tanda Tangan Elektronik, (Jakarta, Hukum Online.Com, 2007), hal. 1.


97

barang bukti dalam arti khusus, dan hal itu merupakan kesempatan untuk memberikan tempat kepada data elektronik sebagai alat bukti yang sempurna. Dalam undang-undang dokumen perusahaan telah diakui penyimpanan dokumen secara elektronik dengan terlebih dahulu dilakukan legalisasi dokumen yang akan di konversikan ke bentuk elektronik. Dengan demikian bilamana terjadi sengketa baik perdata maupun pidana dokumen elektronik dapat menjadi alat bukti. Transaksi elektronik dengan menggunakan tanda tangan elektronik walaupun masih dimungkinkan untuk dimanipulasi namun lebih aman daripada transaksi yang tidak menggunakan tanda tangan elektronik. 135 Dokumen elektronik dengan tanda tangan elektronik bilamana terjadi sengketa dapat menjadi suatu alat bukti yang lebih kuat dibandingkan dengan dokumen elektronik tanpa tanda tangan elektronik. Pada beberapa negara bilamana terjadi suatu sengketa dari suatu transaksi elektronik maka akan dilakukan uji pembuktian dengan melakukan : a.

Real Evidence. Hasil rekaman langsung dari aktivitas elektronik seperti rekaman transaksi, hasil analisa atau perhitungan suatu sistem komputer contohnya adalah Log ATM dan data video camera ATM.

b.

Hearsay Evidence Salinan kertas dari suatu proses transaksi seperti Cek bank.

135

Ibid., hal. 2.


98

c.

Derived Evidence Kombinasi dari kedua contoh bukti diatas, dengan dilakukannya ketiga

pendekatan yang dilakukan terhadap bukti data elektronik seperti diatas maka akan membantu hakim dalam memutuskan suatu perkara. 136 Beberapa masalah yang mungkin timbul di dalam praktek dari sistem tanda tangan elektronik ini terkait dengan sistem hukum yang sudah ada beberapa negara, disyaratkan bahwa suatu transaksi haruslah disertai dengan bukti tertulis, dengan pertimbangan kepastian hukum atau permasalahan lain yang timbul berkaitan dengan dokumen yang asli dan dokumen salinan. Berkaitan dengan hal ini, sudah menjadi prinsip umum bahwa : 1. Dokumen asli mestilah dalam bentuk perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang melaksanakan perjanjian. 2. Dokumen asli hanya ada satu dalam setiap perjanjian, dan 3. Semua produksi dari perjanjian tersebut merupakan salinan 137 Dalam sistem perdagangan elektronik, tidak ada alat bukti lain yang dapat digunakan selain data elektronik atau digital yang berupa electronic signature. Dengan demikian electronic signature pada dasarnya dapat dipersamakan sebagai tulisan. Apalagi akta otentik, kekuatan pembuktiannya sempurna. Di samping itu akta otentik mempunyai kekuatan mengikat dan hakim harus percaya.

136 137



99

Beberapa pakar hukum berpendapat bahwa tanda tangan elektronik harus diterima keabsahannya sebagai tanda tangan dengan alasan sebagai berikut yaitu 138 a. Tanda tangan elektronik merupakan tanda-tanda yang bisa dibubuhkan oleh seseorang atau beberapa orang yang diberikan kuasa oleh orang lain yang berkehendak untuk diikat secara hukum b. Sebuah tanda tangan elektronik dapat dimasukkan dengan menggunakan peralatan mekanik, sebagaimana tanda tangan tradisional c. Sebuah tanda tangan elektronik sangat mungkin bersifat lebih aman atau lebih tidak aman sebagaimana kemungkinan itu terjadi pada tanda tangan tradisional d. Pada waktu membubuhkan tanda tangan elektronik, niat si penandatangan yang menjadi keharusan juga bisa dipenuhi sebagaimana pada tanda tangan tradisional e. Sebagaimana tanda tangan tradisional, tanda tangan elektronik dapat diletakkan di bagian mana saja dokumen itu dan tidak harus berada di bagian bawah dokumen, kecuali hal tersebut disyaratkan oleh mekanisme legalisasi Pembuktian menurut Pitlo adalah suatu cara yang dilakukan oleh suatu pihak atas fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingannya. Subekti berpendapat bahwa yang dimaksud dengan membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. 139 Dengan memberikan electronic signature pada dua elektronik yang dikirimkan maka akan dapat ditunjukkan dari mana data elektronis tersebut sesungguhnya berasal. 138

M. Arsyad Sanusi, E-Commerce : Hukum dan Solusinya, Mizan Grafika Sarana, Cetakan I, Juni 2001), hal. 77. 139 Riyeke Ustadiyanto, Op.cit., hal. 124.


100

Penggunaan e-sign yang diaplikasikan pada data elektronik yang dikirimkan dapat menjamin bahwa pesan elektronik tersebut tidak mengalami perubahan. Jaminan authencity ini dapat dilihat dari adanya hash function dalam sistim e-sign, dimana penerima data dapat melakukan perbandingan hash value. Apabila hash value-nya sama dan sesuai. Maka data tersebut benar-benar otentik, tidak pernah terjadi tindakan yang sifatnya mengubah atau modify dari data tersebut pada saat pengiriman, sehingga terjamin authencity-nya. Sebaliknya bila hash value-nya berbeda, maka dapat disimpulkan bahwa data yang diterima telah dimodifikasi. Keberadaan suatu pesan yang berhubungan dengan orang yang mengirim pesan tidak dapat disangkal atau Non Repudiation karena tanda tangan elektronik menggunakan enkripsi asimetris atau asymetric encryption, yang melibatkan kunci privat dan kunci publik seperti yang telah dikemukakan. Contoh yang bisa didapat dalam praktek adalah tanda tangan elektronik yang dilakukan pada jenis sistem pembayaran melalui kartu debet, 140 dimana seseorang akan melakukan penandatanganan pada suatu alat secara elektronik namun baik pihak pemegang kartu ataupun bank yang bersangkutan juga pihak penjual, masing-masing akan mendapatkan hasil print-out sebagai bukti pembayaran sekaligus pembuktian bahwa seseorang membolehkan bank untuk memotong dana yang terdapat pada rekening miliknya. 140

Kartu Debet adalah bagian dari alat pembayaran berupa kartu-kartu beridentitas unik yang diterbitkan oleh lembaga perbankan kepada nasabah tabungan pada bank yang bersangkutan berdasarkan kontrak, yang digunakan oleh pengguna untuk alat pembayaran dalam transaksi elektronik ekonomi dan atas penggunaan kartu debet tersebut, maka tabungan yang dimiliki oleh si pengguna ini, dipotong langsung oleh bank, menyatakan mengurangi saldo tabungan yang dimilikinya.


101

Walaupun masih sedikit kasus yang menggunakan bukti elektronik sebagai alat bukti di pengadilan, itu dikarenakan rentannya kemauan dari hakim untuk mempelajari hal-hal baru. Khususnya berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam urusan privat maupun publik. Sebagai contoh kasus yang terjadi sehubungan dengan bidang teknologi secara elektronik adalah beberapa waktu yang lalu, telah diputus satu kasus pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengetengahkan bukti e-mail sebagai salah satu alat bukti. Dalam kasus tersebut, hakim memvonis terdakwa dengan hukuman satu tahun penjara karena terbukti telah melakukan tindakan cabul berupa penyebaran tulisan dan gambar. Hakim kemudian menghadirkan saksi ahli untuk menjelaskan, apakah bukti e-mail tersebut bisa dimanipulasi. Keterangan ahli tersebut digunakan oleh hakim untuk memastikan apakah dalam transfer data melalui internet e-mail tersebut telah terjadi tindakan manipulatif. Setelah mendengar keterangan dari saksi ahli, kemudian hakim memutus terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 282 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Terlepas dari salah tidaknya terdakwa, hakim telah menggunakan nalarnya untuk menggunakan bukti tersebut yang disamakan sebagai alat bukti surat yang diatur di dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. 141 Selain kasus diatas, di Pengadilan Jakarta Pusat, juga telah diputus satu kasus pidana mengenai nama Domain salah satu merek terkenal di Indonesia, dimana 141

Lia Yuliasari Puspita Dewi, Tinjauan Yuridis Tanda Tangan Elektronik (Electronic Signature) Dalam Sistem Hukum Pembuktian, (Bandung, Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, 2004), hal. 7.


102

terdakwa memakai homepage-nya tanpa seizin pemiliknya. Dalam memutus perkara ini, Hakim mendengar banyak saksi ahli dan menggunakan alat bukti, salah satunya berupa print-out pendaftaran nama Domain yang dilakukan terdakwa. Setelah mendengar para saksi ahli, Hakim memutuskan bahwa terdakwa tidak bersalah dan sampai pada Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali (PK), terdakwa tidak bersalah. 142 Dalam hal ini dapat diketahui bahwa, meskipun belum ada undang-undang yang mengatur tentang Cyber-Law di Indonesia baik di bidang Perdata maupun Pidana, namun Hakim tetap bisa memutuskan perkara yang diajukan kepadanya.

B. KEKUATAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI Hukum Acara Perdata mengenal 3 macam surat, yaitu: surat biasa, akta di bawah tangan dan akta otentik. Dibandingkan dengan surat biasa dan akta di bawah tangan, akta otentik merupakan bukti yang cukup atau bukti yang sempurna, artinya bahwa isi fakta tersebut oleh hakim dianggap benar, kecuali apabila diajukan bukti lawan yang kuat. Hal mana berarti bahwa hakim harus mempercayai apa yang tertulis dalam akta tersebut, dengan perkataan lain apa yang termuat dalam akta tersebut harus dianggap benar selama ketidak benarannya tidak dibuktikan terhadap pihak ketiga. 143

142 143



103

Tanda Tangan otentik berkekuatan hanya sebagai bukti bebas, artinya penilaiannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim. Dalam hal ini dapat dilihat keabsahan dari akta otentik yang mempunyai 3 macam kekuatan pembuktian, yaitu: kekuatan pembuktian formal, kekuatan pembuktian material dan kekuatan mengikat. Sementara itu kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dinyatakan dalam Ordonansi tahun 1867 nomor 29 yang intinya menyatakan bahwa barang siapa yang terhadapnya diajukan suatu tulisan di bawah tangan, diwajibkan secara tegas mengakui atau menyangkal tanda tangannya, tetapi bagi para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripadanya, cukuplah jika mereka menerangkan tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakili. Akta di bawah tangan yang diakui isi dan tandatangannya, dalam kekuatan pembuktian hampir sama dengan akta otentik, bedanya terletak pada kekuatan bukti keluar, yang tidak dimiliki oleh akta di bawah tangan. Surat-surat lain selain akta mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti bebas. 144 Setelah ada kejelasan mengenai kekuatan pembuktian dari surat, baik surat biasa, akta di bawah tangan maupun akta otentik, selanjutnya kita coba mengkaji apakah akta elektronik mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan akta yang lajim kita kenal selama ini sebagaimana tersebut di atas. Suatu hal yang dapat kita simpulkan dari uraian terdahulu adalah keabsahan dari suatu akta elektronik merupakan sesuatu yang tidak perlu diragukan lagi, sifat tertulis dari akta elektronik

144

Ibid., hal. 97.


104

juga terpenuhi, keabsahan tanda tangan elektronik atau tanda tangan digital-pun teruji. Kekuatan pembuktian dari akta elektronis diperlakukan sama dengan akta yang non elektronis sepanjang dipenuhinya syarat-syarat tertentu, hal itupun masih disertai dengan beberapa catatan. Kekuatan akta elektronis sebagai alat bukti sebenarnya juga didukung atau melalui penafsiran oleh berbagai peraturan perundangan nasional, antara lain Undang-undang Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, yang secara tegas menyebutkan bahwa dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam microfilm atau media lainnya dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, di mana surat termasuk dalam salah satu alat bukti. 145 Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menegaskan bahwa alat bukti pemeriksaan tindak pidana pencucian uang berupa informasi yang disimpan secara elektronik atau yang terekam secara elektronik, Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat berupa alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik. 146

145 146



105

Dalam hal hakim masih ragu-ragu dalam mengambil keputusan sehubungan dengan tidak adanya Undang-Undang khusus di bidang Cyber Law yang mengatur mengenai alat bukti akta elektronik, sudah selayaknya apabila hal itu dapat diatasi hakim dengan melakukan penemuan hukum atau melakukan penafsiran secara analogis atau ekstensif dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku atau existing laws. Dengan demikian atas permasalahan-permasalahan hukum yang timbul tetap dapat diambil keputusan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan, tanpa harus menunggu lahirnya Undang-Undang di bidang Cyber Law. Alat-alat bukti yang diakui dalam peradilan perdata Indonesia diatur dalam HIR Pasal 164 dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada Pasal 1866, yang bisa dipergunakan ada 5 macam, namun yang paling akurat adalah alat bukti surat yang berupa akta otentik, dimana terdapat 2 macam akta yaitu akta relass dan akta partij, dimana dalam akta relaas, bila para pihak tidak menandatangani akta ini maka akta tersebut tidak kehilangan otentisitasnya, karena akta ini dibuat oleh pejabat umum, sedangkan dalam akta partij, tanda tangan merupakan syarat mutlak karena akta ini dibuat dihadapan pejabat umum. Fungsi akta disini merupakan pernyataan secara tertulis adanya suatu perbuatan hukum dan dapat dipakai sebagai alat bukti. 147 Selain daripada apa yang telah disebutkan diatas HIR masih mengenai alat pembuktian yaitu hasil pemeriksaan setempat, seperti yang ditentukan dalam pasalpasal berikut ini :

147

Ibid., hal. 100.


106

Pasal 154 (1) HIR yang berbunyi : ”Jika ditimbang perlu atau ada faedahnya, maka ketua boleh mengangkat satu atau dua orang komisaris daripada dewan itu yang dengan bantuan panitera pengadilan akan melihat keadaan tempat atau menjalankan pemeriksaan di tempat itu, yang dapat menjadi keterangan kepada Hakim”. Pasal 155 HIR yang berbunyi : ”Jika pengadilan negeri menimbang, bahwa perkara itu dapat lebih terang, jika diperiksa atau dilihat orang ahli, maka dapatlah ia mengangkat ahli itu, baik atas permintaan kedua belah pihak maupun karena jabatannya”. 148 Alat bukti tulisan ini menurut doktrin ilmu hukum dan undang-undang secara garis besar dibagi 2 macam, yaitu tulisan biasa dan tulisan berupa akta. Tulisan yang berupa akta ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu akta di bawah tangan dan akta otentik. Pembuktian dalam hukum acara pidana tentunya tidak dapat meninggalkan ketentuan hukum mengenai alat bukti dan barang bukti yang ada di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengingat alat bukti dan barang bukti menjadi dasar dalam memutus perkara pidana. Alat-alat bukti ini diatur menjadi dasar dalam memutus perkara pidana. Alat-alat bukti ini diatur dalam Pasal 183-189 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan barang bukti dalam Pasal 39 Kitab Undangundang Hukum Perdata. 149 Apabila melihat pada ketentuan dalam Pasal 164 HIR (238 RBG) atau Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tanda tangan secara elektronik tidak dimungkinkan untuk digunakan sebagai alat bukti atau akan ditolak oleh hakim maupun pihak lawan, karena pembuktian yang dikehendaki, berdasarkan ketentuan 148 149



107

dalam Pasal tersebut diatas, mensyaratkan bahwa alat bukti itu berupa tulisan, sementara tanda tangan elektronik sifatnya tanpa kertas. Akan tetapi dalam hukum acara perdata di Indonesia, berdasarkan asas ius curia novit, hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya karena hakim mempunyai keleluasaan untuk melakukan penemuan hukum, dengan catatan hakim mempunyai pengetahuan tentang sistem transaksi secara elektronik. Dalam menilai suatu pembuktian, Hakim dapat bertindak bebas atau diikat oleh undangundang, dimana terdapat 3 teori yaitu teori pembuktian bebas, teori pembuktian terikat dan teori pembuktian gabungan. 150 Hakim dapat menggunakan suatu metode penemuan hukum yaitu metode interpretasi analogis, dimana interpretasi analogis merupakan penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim dengan cara memberi penafsiran pada suatu peraturan hukum dengan memberi kias pada kata-kata dalam peraturan tersebut sesuai asas hukumnya dan menggunakan interprestasi ekstensif maka makna tertulis sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan alat bukti menurut hukum acara Indonesia dapat di perluas. 151 Untuk dapat diklasifikasikan dalam bentuk tertulis dapat dengan membuat suatu print-out dari pesan yang masih berbentuk elektronik. Hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan yang berbunyi :

150 151

Ibid., hal. 102. Riyeke Ustadiyanto, Op.cit., hal. 125.


108

1. Dokumen perusahaan dapat dialihkan ke dalam microfilm atau media lainnya 2. Pengalihan dokumen perusahaan ke dalam microfilm atau media lainnya sebagaimana dimaksud ke dalam ayat (1) dapat dilakukan sejak dokumen tersebut dibuat atau diterima oleh perusahaan yang bersangkutan 3. Dalam pengalihan dokumen perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pimpinan perusahaan wajib mempertimbangkan kegunaan naskah asli dokumen yang perlu tetap disimpan karena mengandung nilai tertentu demi kepentingan perusahaan atau kepentingan nasional. 4. Dalam hal dokumen perusahaan yang dialihkan ke dalam microfilm atau media lainnya adalah naskah asli yang mempunyai pembuktian otentik dan masih mengandung kepentingan hukum tertentu, pimpinan perusahaan wajib tetap menyimpan naskah asli tersebut. Setelah proses pengalihan ini dilakukan diperlukan proses legalisasi agar suatu dokumen dapat mempunyai kekuatan sebagai alat bukti. Pengaturan legalisasi ini terdapat pada ketentuan Pasal 13 dan 14 undang-undang ini, dan setelah proses pengalihan dan legalisasi maka dokumen perusahaan tersebut dinyatakan sebagai alat bukti yang sah. Hal ini didasarkan pada Pasal 15 undang-undang ini.152 Walaupun undang-undang ini tidak mengatur masalah pembuktian, namun undang-undang ini telah memberi kemungkinan bahwa dokumen perusahaan yang mengalami peralihan yang sangat ditentukan dengan adanya proses legalisasi,

152

Lihat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.


109

sehingga apabila tanda tangan elektronik ini dapat dilakukan print-out kemudian dilegalisasi maka tanda tangan elektronik ini dapat menjadi alat bukti. Sebagai bahan perbandingan, di negara Belanda telah ada aturan pada Pasal 186 BRV bahwa keabsahan tanda tangan dapat dilakukan dengan cara apa saja, maka dihubungkan dengan syarat-syarat bahwa suatu surat dapat dikatakan akta jelaslah bahwa tanda tangan elektronik ini dapat dikatakan sah meskipun penandatangan dilakukan secara elektronik. Dalam hal transaksi elektronik tidak ada alat bukti lain selain data elektronik yang berupa tanda tangan elektronik, dengan demikian tanda tangan elektronik pada dasarnya dapat dipersamakan sebagai tulisan. Tanda tangan elektronik ini memang belum diatur dalam hukum Pembuktian di Indonesia, namun sudah jelas bahwa secara tidak langsung tanda tangan ini mempunyai fungsi yang sama dengan tanda tangan tradisional, karena dalam peradilan di Indonesia Hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya, maka Hakim secara hukum bisa menggunakan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti dalam memutus suatu perkara, dengan bantuan seorang ahli dalam bidang teknologi, karena suatu tanda tangan elektronik dapat memberikan jaminan yang lebih terhadap keamanan suatu data elektronik, dibandingkan tanda tangan biasa, karena penerima pesan dapat memeriksa kembali apakah pesan yang datang dari pengirim adalah benar dari pengirim. 153

153

Ibid., hal. 126.


110

C.

Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pengesahan Perseroan Terbatas Pengesahan Perseroan Terbatas dalam Undang Undang Perseroan Terbatas

yang menggunakan tanda tangan elektronik. Pengesahan via online tersebut diatur dalam Pasal 9 (5) UUPT. Namun pada bagian penjelasan UUPT tersebut, tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan tanda tangan elektronik itu sendiri. Ternyata, hanya terjadi pengulangan dari apa yang seharusnya diberikan suatu penjelasan. Dalam bagian penjelasan UUPT tersebut, yang dimaksud dengan tanda tangan elektronik adalah tanda tangan dalam bentuk elektronik yang dilekatkan pada atau disertakan pada data elektronik oleh pejabat berwenang yang membuktikan keontetikan data berupa gambar elektronik dari tanda tangan pejabat berwenang tersebut yang dibuat melalui media komputer. Melihat rumusan tersebut, tidak dijelaskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan tanda tangan digital, menurut beberapa orang praktisi hukum mengenai tanda tangan elektronik. Gambaran yang diperoleh, tanda tangan elektronik adalah tanda tangan tradisional dari pejabat yang telah dialihkan dengan menggunakan scanner. Menurut Romli Atmasasmita, Dirjen Perundang-undangan Depkeh dan HAM, sistem pengesahan badan hukum secara elektronik harus segera dilakukan untuk memberantas KKN di lingkungan Departemen Kehakiman. Dengan adanya sistem online ini, maka akan tercipta efisiensi kerja dari pemerintah dalam melayani publik. 154

154

Kompas, Pengesahan PT Dengan Sisminbakum, (Jakarta, Gramedia, 2007), hal.10


111

Mengenai persoalan tanda tangan elektronik, Romli menyatakan bahwa apa yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut sudah jelas. Tanda tangan dimaksud adalah tanda tangan tradisional yang dialihkan ke dalam bentuk elektronik dengan menggunakan scanner. Sehingga dengan demikian Notaris dari tempatnya bekerja dapat menyampaikan dokumen pendaftaran perusahaan secara elektronik melalui media internet ke Departemen Kehakiman dan HAM RI 155 Romli mengatakan bahwa untuk menggunakan teknologi itu butuh biaya yang tidak sedikit. Berkaitan dengan hal tersebut, Romli lebih memilih untuk menggunakan teknologi yang sudah ada. Sisminbakum atau Sistim Administrasi Badan Hukum yang saat ini sudah diselenggarakan kurang lebih setahun ini telah mengabulkan 15.090 permohonan. 156 Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang berbentuk elektronik atau digital yang berbentuk bilangan biner. Tanda tangan elektronik sangat berbeda dengan tanda tangan tradisional yang dialihkan dengan menggunakan alat pengalih elektronik atau scanner. Banyak negara yang sudah mengatur soal tandatangan elektronik dalam satu undang-undang khusus, contohnya adalah digital signature act yang dimiliki oleh dua negara Asean yaitu Malaysia dan Singapura. 157 Wicaksono Wahyu, peneliti Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi FHUI mengatakan bahwa konsep yang ada di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas

155

Ibid., hal. 10. Forum Keadilan, Tanda Tangan Elektronik Pengesahan PT Boru, (Jakarta, Pustaka Utama, Terbitan 10 April 2007), hal. 24. 157 Ibid., hal. 24. 156


112

tersebut jelas berbeda. Menurutnya, tanda tangan digital itu adalah sebuah penandaan yang menyatakan bahwa data elektronik tersebut dikirimkan atau diterima sebagaimana dimaksudkan adalah benar adanya. Wahyu menambahkan bahwa yang dimaksud dengan penandaan ini adalah suatu pembubuhan suatu bentuk format, angka dan atau sejenisnya yang tidak akan terlihat secara kasap mata. Artinya hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengetahui tanda tangan tersebut, tambah Wahyu. 158 Sistem Administrasi Badan Hukum atau Sisminbakum, yakni layanan pengesahan akta perseroan yang diberikan oleh Depkumham, khususnya Ditjen AHU, kepada masyarakat. Pelayanan pengesahan akta Perseroan Terbatas itu dilakukan secara online dan dapat diakses langsung melalui www.sisminbakum.com. 159 Dirjen AHU Romli Atmasasmita, merasa gerah mendengar banyaknya keluhan masyarakat, terutama para notaris, yang jengkel dengan lambatnya waktu pengesahan akta Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum dan HAM. Bayangkan, mereka harus menunggu hingga enam bulan, bahkan satu tahun, hanya untuk mendapatkan akta pengesahan Perseroan Terbatas. 160 Sjafrudin, sekretaris Ditjen AHU, memaparkan lamanya proses pengesahan akta perseroan sebelum adanya Sisminbakum. Menurut dia, ada tiga hal yang menjadi penyebab. 158

Rakyat Merdeka, Pengesahan PT, Sistem Online Aktif Kembali, (Jakarta, Merdeka Press, Edisi 7 April 2007), hal. 2. 159 Ibid., hal. 2. 160 Kompas, Pengesahan PT. Kembali Online, (Jakarta, Gramedia, Edisi 15 April 2007), hal. 10.


113

1. Perbandingan antara dokumen yang masuk dan tenaga yang mengerjakannya tidak seimbang. 2. Jajaran pemimpin tidak bisa mengarahkan agar bawahannya bisa bekerja optimal. 3. Masalah mentalitas pegawai atau staf di lingkungan Ditjen AHU. Jadi, ada istilah kalau bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah. Kalau bisa diperlama, mengapa harus dipercepat, selorohnya, sembari mengkritik mentalitas yang seperti itu. 161 Romli Atmasasmita yakin sistem online lebih cocok untuk masa depan Indonesia. Dengan sistem itu, notaris luar Jawa tidak merasa diperlakukan berbeda dengan notaris yang di Jawa. Sebab, semua proses pengurusan pengesahan akta perseroan dilakukan secara online. Maka, pihak Ditjen AHU memutuskan untuk membangun Sisminbakum secara elektronik. Untuk pengerjaannya mereka melibatkan pihak ketiga, yakni PT Sarana Raketama Dinamika. 162 Notaris yang sudah terdaftar, memiliki nomor ID dan password, tinggal masuk ke website Sisminbakum. Ia mengisi formulir FIAN atau Format Isian Akta Notaris 1, formulir untuk pendirian PT baru, dan memasukkan semua anggaran dasar PT baru tersebut. Notaris kemudian membayar biayanya melalui bank. Bukti pembayaran kemudian dikirim melalui faksimile.

161

Ibid., hal. 10. Kompas, Sisminbakum Mempercepat Proses Pendirian Perseroan Terbatas, (Jakarta, Gramedia Edisi 17 November 2007), hal. 8. 162


114

Petugas Sisminbakum, yang menerima pengajuan akta pengesahan, akan melakukan cek terhadap Anggaran Dasar atau AD. Jika ada kesalahan, akan dikembalikan lagi kepada notaris melalui e-mail. Setelah direvisi, barulah AD tersebut dikirim kembali melalui e-mail. Selama proses, Notaris bisa melakukan pemantauan sampai pada tahap pengesahan. Pengesahan dibuktikan dengan dikeluarkannya SK yang ditandatangani dirjen AHU. SK ini lalu dikirim ke Notaris. Dalam waktu 7 (tujuh) hari, Notaris harus mengirimkan semua dokumen asli yang dibutuhkan oleh Depkumham. 163 Sisminbakum bisa mempercepat proses penyelesaian pengesahan akta PT rata-rata dalam tempo 10 hari. Bahkan, dalam UUPT ditegaskan jika semua persyaratan lengkap, paling lambat 14 hari Menteri Hukum dan HAM akan menerbitkan keputusan

tentang

pengesahan

badan

hukum

perseroan

yang

ditandatangani secara elektronik. Selain waktunya lebih cepat, biayanya pun lebih pasti. Pranowo memaparkan, untuk pengecekan nama PT, notaris hanya membayar Rp350.000 ditambah pajak 10%. Jadi, total Rp385.000. Adapun biaya mengisi form FIAN ditetapkan Rp1 juta ditambah pajak 10%. Total Rp1,1 juta. Jadi, kalau ada biaya lain-lain, itu ditetapkan sendiri oleh Notaris, jelas Pranowo. 164 Implementasi Sisminbakum di Depkumham bukan tak menemui rintangan. Pada bulan September 2006, Menteri Hukum dan HAM, yang saat itu dijabat Hamid

163 164

Ibid., hal. 24. Kompas, op,cit., hal. 10


115

Awaludin, mengeluarkan kebijakan pelimpahan wewenang pada delapan kantor wilayah di Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan untuk pengesahan akta pendirian PT. Ada dua alasan pelimpahan wewenang tersebut. Pertama, sebagai wujud kebijakan penerapan otonomi daerah. Kedua, agar lebih mendekatkan dan memudahkan pelayanan kepada masyarakat yang ingin mendirikan Perseroan Terbatas. 165 Setiap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi selalu bagaikan pedang bermata dua. Di satu sisi dapat menawarkan berbagai kemudahan serta meningkatkan kesejahteraan manusia, namun di sisi lain senantiasa menciptakan persoalanpersoalan baru. Hal yang sama berlaku bagi kemajuan dibidang teknologi informasi yang memungkinkan dibuatnya akta elektronik. Dilihat dari aspek efisiensi, transaksi perniagaan elektronik yang menggunakan akta elektronik akan dapat mengurangi biaya secara substansial bagi para pihak. Namun perkembangan itu dapat menimbulkan persoalan bagi notaris karena dianggap sangat potensial mengurangi pendapatan Notaris jika para pihak tidak lagi menggunakan jasa Notaris. Lalu, bagaimanakah jalan keluarnya. Mengenai hal ini sebenarnya para Notaris tidak perlu khawatir, mengingat satu hal yang tidak tergantikan dari fungsi Notaris adalah kapasitasnya sebagai pejabat umum khususnya dalam pembuatan akta otentik. Certification Authority sebagai lembaga yang memfasilitasi para pihak dalam transaksi perniagaan elektronik

165

Ibid., hal. 10.


116

atau e-commerce tetap tidak dapat menggantikan fungsi Notaris dalam pembuatan akta otentik, meskipun secara elektronik. Dengan demikian berarti perkembangan akta elektronik justru membawa peluang baru bagi para Notaris untuk dapat lebih efisien dalam melayani kepentingan masyarakat. Tinggal bagaimana kehadiran notaris dalam pembuatan. akta otentik elektronik, dapat dimungkinkan secara teknologi dan dirumuskan konsekuensi hukumnya. Hal ini merupakan tantangan sendiri bagi para Notaris, khususnya Ikatan Notaris Indonesia untuk merumuskan aturan-aturan, baik yang bersifat intern maupun ekstern. Dalam pembuatan akta elektronik, Notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum tetap dapat berperan, tinggal bagaimana hal itu diwujudkan secara teknis dan hukum. Pada dasarnya akta elektronik mempunyai kedudukan yang sama sebagai alat bukti sebagaimana akta yang lazim kita kenal selama ini, Penafsiran atas ketentuan hukum yang ada mendukung kekuatan pembuktian akta eletronik, Perlu dipikirkan bentuk pengaturan yang ideal bagi penggunaan akta elektronik dalam transaksi ecommerce, Bagi para Notaris, fenomena akta elektronik merupakan peluang sekaligus tantangan. 166 Hakekat melakukan pengesahan terhadap Akta Pendirian Perseroan Terbatas adalah untuk memberikan status badan hukum terhadap Perseroan Terbatas. Pengesahan terhadap Akta Pendirian Perseroan Terbatas dilakukan dengan

166

Budi Raharjo, Akta Elektronik Peluang dan Tantangan Bagi Notaris, (Bandung, Sinar Bangsa, 2007), hal. 14.


117

mendasarkan pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang tersebut hanya terdapat suatu ketentuan yang menyatakan bagaimana suatu perseroan mendapat status badan hukum, yakni setelah Akta Pendirian disahkan oleh Menteri, dalam hal ini adalah Menteri Kehakiman atau pejabat yang ditunjuk. Mengenai bagaimana cara mengesahkan suatu Akta Pendirian Perseroan Terbatas dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan sebagai berikut ; (1) Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya: a. nama dan tempat kedudukan Perseroan; b. jangka waktu berdirinya Perseroan; c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; e. alamat lengkap Perseroan. (2) Pengisian format isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan pengajuan nama Perseroan. (3) Dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada notaris.


118

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemakaian nama Perseroan diatur dengan Peraturan Pemerintah. D.Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Berkekuatan dan Berakibat Hukum Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Muhammad Nuh, mengatakan bahwa sesuai pasal 11 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), maka tanda tangan elektronik mempunyai kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah sama dengan tanda tangan konvensional yang menggunakan tinta basah dan bermaterai. 167 Dalam jumpa pers usai pengesahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE di Jakarta, Menkominfo menjelaskan bahwa tanda tangan elektronik yang berkekuatan hukum. tersebut merupakan salah satu terobosan penting dalam Undang-undang ITE tersebut. "Undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia, yang memiliki akibat hukum di Indonesia," kata Nuh. Dengan disahkannya Undang-undang ITE, Nuh menjelaskan Indonesia sekarang sudah sejajar dengan negara-negara maju yang mempunyai undang-undang terkait pemanfaatan teknologi seperti Amerika Serikat (AS), negara-negara Uni Eropa, Singapura, Malaysia dan India. "Setelah menanti sekitar lima tahun, akhirnya kita punya payung hukum berkait dengan berbagai hal tentang informasi dan transaksi elektronik. Ini maknanya sebagai bangsa kita telah sejajar dengan

167

Kantor Berita ANTARA News- Jakarta, Terbitan / Copyright 26 Maret2008


119

masyarakat dunia di dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat modern dalam melakukan transaksi elektronik," kata Nuh. Dia melanjutkan Undang-undang ITE memberikan kepastian hukum tentang bentuk-bentuk transaksi elektronik yang dapat dijadikan alat bukti sah. "Selama ini bentuk-bentuk transaksi elektronik yang hanya dibuktikan sebagai selembar kertas bukti transfer misalnya tidak bisa dijadikan alat bukti karena memang belum ada payung hukumnya untuk itu. Undang-undang ini akan memberikan manfaat banyak di antaranya menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik, mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi, melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dalam jumpa pers tersebut, Kepala Unit IT dan Cyber Crime Direktorat II Ekonomi Khusus Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, Kombes Polisi Petrus R Golose mengatakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE ini menjadi payung hukum pertama bagi aparat hukum untuk menindak kejahatan transaksi elektronik di dunia maya. Sedangkan Kepala Bagian Penyusunan Program Pelaporan Pemantauan dan Penilaian

atau Sunprolabnil. Jampidum Kejaksaan Agung, Arif Mulyawan

mengatakan disahkannya Undang-undang ITE ini merupakan prestasi luar biasa bagi penegakkan hukum Indonesia karena dokumen elektronik sekarang bisa menjadi bukti hukum. Arif mengatakan selama ini memang pihaknya mengalami kendala


120

payung hukum apabila menangani kejahatan yang terkait pemanfaatan teknologi informasi. Sementara itu Dosen Hukum Telematika Universitas Indonesia Edmon Makarim mengatakan Undang-Undang ITE ini merangkum tiga payung hukum mengenai transaksi elektronik internasional yaitu Uncitral Model Law for ecommerce, Uncitral Model Law for e-signature dan UN Convention on Cybercrime. Sedangkan Pengamat Telematika Roy Suryo mengatakan meski belum sempurna dan aplikatif, pengesahan Undang-Undang ITE ini perlu disambut gembira oleh semua pihak. Undang-Undang ITE ini akan disempurnakan oleh peraturan pemerintah di bawahnya. 168

168

Kompas, Undang Undang Informasi dan Transasksi Elektronik di syahkan DPR RI, terbitan 26 Maret 2008, hal 2


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A.

Kesimpulan

Dalam uraian bab-bab di muka, maka dapat di simpulkan sebagai berikut ; 1.

Proses pendirian Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 hampir sama dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, namun UUPT Nomor 40 Tahun 2007 menekankan proses pengajuan, pengesahan, pelaporan dan pemberitahuan pendirian Perseroan Terbatas dilakukan dengan sistem elektronik yang diajukan pada Sistem Administrasi Badan Hukum atau Sisminbakum, untuk mengesahkan pendirian perseroan terbatas, dapat di lakukan olen Menteri Hukum dan HAM RI dengan tanda tangan secara elektronik.

2.

Pengaturan Hukum tanda tangan elektronik di Indonesia walaupun dalam KUH Pidana belum dikenal, namun dalam pasal 39 KUHAP di kenal barang bukti dalam arti khusus, hal ini merupakan dasar hukum menempatan data elektronik sebagai alat bukti yang sempurna, disamping itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan telah diakui penyimpanan dokumen secara elektronik dengan terlebih dahulu dilakukan legalisasi dokumen yang akan dikonversikan ke bentuk elektronik.


122

3.

Tanda tangan elektronik dalam menentukan keabsahan pendirian perseroan terbatas mempunyai kekuatan hukum yang kuat, hal ini disebabkan karena berdasarkan pasal 10 ayat (6) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan tanda tangan secara elektronik adalah tanda tangan yang dilekatkan atau disertakan pada data elektronik oleh pejabat yang berwenang yang membuktikan keotentikan data yang berupa gambar elektronik dari tanda tangan pejabat yang berwenang tersebut yang dibuat melalui media komputer, yang selanjutnya pengesahan pendirian Perseroan Terbatas tersebut dibuktikan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM RI. Hal ini juga sesuai dengan pasal 11 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008, dimana di tegaskan bahwa tanda tangan elektronik mempunyai kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah sama dengan tanda tangan konvensional yang menggunakan tinta basah dan bermaterai.

B.

Saran

1.

Hendaknya pemerintah menyederhanakan proses pendirian perseroan terbatas, dengan memberikan hak penuh kepada kantor Wilayah Departemen Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia yang berwenang penuh dalam Pengesahan Perseroan Terbatas dengan pengaturan yang lebih jelas dan terarah dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, bebas dari unsur-unsur KKN serta berbiaya


123

murah dan efisien, dalam merangsang pertumbuhan dunia usaha dan membangkitkan semangat otonomi daerah. 2.

Hendaknya pemerintah Republik Indonesia mengatur lebih lanjut secara khusus pengaturan tanda tangan secara elektronik tersebut, khususnya dalam pengesahan perseroan terbatas dalam satu peraturan pemerintah dalam menindak-lanjuti Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam upaya memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap dunia usaha di Indonesia.

3.

Walaupun ada ketentuan pasal 10 ayat 6 Undang-undang PT Nomor 40 Tahun 2007 yang menyatakan proses pengesahan PT akan selesai dalam kurun waktu 14 hari, tetapi jadwal itu tidak berjalan lancar, karena itu pemerintah diharapkan segera mengeluarkan peraturan yang mengatur bahwa pengesahan perseroan terbatas dapat dilakukan dikantor wilayah agar jadwal pengesahan lebih terkontrol.


DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdulhay, Marhainis, Hukum Perdata Material, Jilid II, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1984). Abdullah, Abdul Gani, Aspek Hukum Pembuktian terhadap Data Elektronik, Makalah dalam Seminar Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik, Jakarta, Juli, 2002; Ais, Chatamarrasjid, Menyingkapi Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) Kapita Selekta Hukum Perusahaan, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000). Arifin P. Soeria Atmadja, Transformasi Status Hukum Uang Negara Sebagai Teori Keuangan Publik Yang Berdimensi Penghormatan Terhadap Badan Hukum, (Jakarta : Bidang Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum UI, 2007). Badrulzaman, Mariam Darus, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dan Penjelasannya, (Bandung : Alumni, 1993).

-------------------------------, Kerangka Dasar Hukum Perjanjian (Kontrak), dalam Buku Hukum Kontrak di Indonesia, ELIPS, 1998, halaman 1-30; Budiarto, Agus, Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002). Djaidir, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Disajikan dalam Seminar Sehari Mengenai Undang-Undang Tentang Hak Tanggungan dan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas Kantor Wilayah BRI Sumatera Utara, Medan, 21 Juni 1997.

Ditjen Postel, Dephub, RUU tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi, versi Nopember 2001;


125

Endeshaw, Internet and E-Commerce Law with a Focus on Asia-Pacific, Prentice Hall, 2001; Friedman, Jack, P., Dictionary of Business Terms, (New York, USA : Barons Educational Services, Inc., 1987). Fuady, Munir, Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999). ________, Doktrin-Doktrin Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002). Gautama, Sudargo, Komentar Atas Undang-Undang Perseroan Terbatas (Baru) Tahun 1995 No. 1 Perbandingan Dengan Peraturan Lama, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995). Hadhikusuma, RT. Sutantya R, Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, Sumantora, Hartono, Sri Rejeki, Beberapa Aspek Permodalan pada Perseroan Terbatas, (Yogyakarta : Makalah Seminar Nasional, UGM, 1995). Ikhsan, Achmad, Hukum Perdata IA, (Jakarta : Pembimbing Masa, 1967). ______, Hukum Perdata IB, (Jakarta : Pembimbing Masa, 1969). Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, Penetapan Good Corporate Governance, (Jakarta : Kencana dan Lembaga Kajian Pasar Modal dan Keuangan (LKPMK) Fakultas Hukum UI, 2006). Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), (Yogyakarta : Liberty, 1986. Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perseroan Indonesia, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995). Muis, Abdul, Yayasan Sebagai Wadah Kegiatan Masyarakat (Suatu Tinjauan Mengenai Yayasan Sebagai Badan Hukum Dalam Menjalankan Kegiatan Sosial), (Medan : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 1991). ___________, Bunga Rampai Hukum Dagang, (Medan : Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2001).


126

___________, Hukum Persekutuan dan Perseroan, (Medan : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2006). ND Fajar Mukti, Aspek Hukum Pembuktian Digital Evidence Dalam Electronic Commerce, (Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah, 2007). _____________, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum, Makalah Disampaikan Pada Dialog Interaktif Tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Penelitian Hukum Pada Makalah Akreditasi Fakultas Hukum USU Tanggal 18 Februari 2003. _____________, Kewajiban Melaksanakan RUPs dan Saat Pembagian Dividen Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, Makalah Disampaikan pada In House Training yang Diselenggarakan oleh Kanwil DJP Sumbagut I Tanggal 21 Desember 2005 Medan. _____________, Pertanggung Jawaban Direksi Dalam Pengelolaan Perseroan, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Sehari dalam rangka menciptakan Good Corporate Governance pada Sistem Pengelolaan dan Pembinaan PT (Pesero) BUMN ”Optimalisasi Sistem Pengelolaan, Pengawasan, Pembinaan dan Pertanggung Jawaban Keberadaan PT (Pesero) Dilingkungan BUMN Ditinjau dari Aspek Hukum dan Transparansi” yang diselenggarakan oleh Inti Sarana Informatika, Hotel Borobudur Jakarta, Kamis 8 Maret 2007. Nasution Bismar, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 dalam Perspektif Hukum Binis, Makalah disampaikan pada seminar bisnis 46 tahun FE USU, Pengaruh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Terhadap Iklim Usaha di Sumatera Utara, Aula Fakultas Ekonomi USU, 24 November 2007.

Pramono, Nindyo, Sertifikat Saham PT go Publik dan Hukum Pasar Modal di Indonesia, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997). Pedoman Penggunaan Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM), Yayasan Kesejahteraan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Prodjodikoro, R. Wirjono, Azas-Azas Hukum Perjanjian, (Bandung : Sumur, 1981). Rusli, Hardijan, Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996).


127

Sitompul Asril, Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyber Soace, Jilid II, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004). __________, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, (Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 1993). Sjahdeini, Sutan Remmy, Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Pailit, (Jakarta : Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2001).

Soekardono, Hukum Dagang Indonesia, Jilid I (bagian kedua), 1958. Subekti R, Aneka Perjanjian, (Bandung : Alumni, 1982). _______, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2001). Suryodiningrat, R.M. Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian, (Bandung : Tarsito, 1978). Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank, (Bandung : Apabeta, 2005). Tan Kamelo, Perkembangan Lembaga Jaminan Fiducia : Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara, (Medan : PPs-USU, Disertasi, , 2002). Tirtodiningrat, Mr. KRMTD, Ichtiar Hukum Perdata dan Hukum Dagang, (Jakarta : PT. Pembangunan, 1960). Usman, Rachmadi, Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, (Bandung : Alumni, 2004). Utrecht, E., Pengantar dalam Hukum Indonesia, Ichtiar, 1961. Widjaja, I.G. Rai, Hukum Perusahaan Indonesia, (Jakarta : Prenada Media, 2004). ___________, Hukum Perusahaan, Megapoin, Divisi dari Kesaint Blanc, Bekasi Indonesia, 2005. Yani, Ahmad & Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas, (Jakarta : Rajawali Pers, 1999).


128

Indrajit, Richardus Eko, E-Commerce, Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya, Elex Media Komputindo, 2001; Kantaatmadja, Mieke Komar, Pengaturan Kontrak untuk Perdagangan Elektronik, dalam Buku Cyber Law: Suatu Pengantar, ELIPS II, 2002, halaman 1-13; Kie, Tan Thong, Studi Notariat, Buku I, Penerbit Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000; LKHT-UI, Kerangka Hukum dan Regulasi untuk Perniagaan Elektronik dalam bidang Minyak dan Gas Bumi, makalah pada Workshop E-Commerce Sektor Migas, Bandung, 13-14 Nopember, 2001; LKHT-UI, RUU Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, Versi 2.1 sosialisasi, Maret, 2002; LKHT-UI, Tim Peneliti ESET, ?Kerangka Hukum Indonesia untuk Transaksi Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik, Jurnal Hukum dan Teknologi, Edisi I, tahun I, 2001, halaman 63-90; Mulyadi, Lilik, Hukum Acara Perdata, Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia, Penerbit Djambatan, 1999; Munir, Abu Bakar, Introduction to Legal Issues in E-Commerce, bahan paparan pada Internet Banking Workshop, Jakarta ,18 September 2002; Ramli, Ahmad M, Kekuatan Pembuktian pada Transaksi Elektronik, Makalah pada Seminar Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik, Jakarta, Juli 2002; Sitompul, Asril, Hukum Internet, Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001; Sjahdeini, Sutan Remy, E-Commerce, Tinjauan dari Perspektif Hukum, Makalah pada Seminar tentang E-Commerce dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase/Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jakarta, 2000; ____________, Sistem Pengamanan E-Commerce, Makalah disajikan pada Seminar tentang Cyber Law: Antisipasi Hukum Terhadap Transaksi Bisnis melalui Cyber Network, Medan, 30 Januari 2001; Sjahputra, Iman, Problematika Hukum Internet Indonesia, Prenhallindo, Jakarta, 2001;


129

Supancana, I.B.R, Cyber Law: Tantangan Regulasi pada Era Cyberspace, bahan kuliah umum pada program Magister Teknologi Informasi UI, Jakarta, 16 & 17 April, 2002; ____________, I.B.R, Identifikasi dan Antisipasi Hukum terhadap Berbagai Permasalahan Aktual di Bidang Telematika, bahan kuliah umum pada Program Magister Teknologi Informasi, Universitas Indonesia, 17 dan 20 April 2001; ____________, I.B.R dkk, Laporan Akhir Tim Penelitian Hukum tentang Aspek Hukum Konvergensi Telekomunikasi, Informasi & Komputer dalam Pembangunan Nasional, BPHN, 2000; ____________, I.B.R, Aspek Regulasi dari Infrastruktur Informasi Global, bahan ceramah pada forum Continuing Legal Education (CLE), BPHN, 1998; Sutanto, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Penerbit Mandar Madju, Bandung, 1997; Ustadiyanto, Riyeke, Framework E-Commerce, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2001

B. Peraturan Perundang-Undangan : Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perseroan Terbatas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perusahaan Perseroan


130

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-05 HT.01.01 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asas Manusia Republik Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor M.01.HT.01.10 Th. 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian Persetujuan, Penyampaian Laporan, Dan Pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.


MKn

Recommend Documents