MKn

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS RAHASIA DAGANG

TESIS

Oleh HIMALAY TAUFAN 067011041/MKn

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2008

Himalay Taufan: Perlindungan Hukum Atas Rahasia Dagang, 2008. USU e-Repository © 2008

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS RAHASIA DAGANG

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.) Pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

HIMALAY TAUFAN 067011041/MKn

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2008


Judul Tesis Nama Mahasiswa Nomor Pokok Program Studi

: PERLINDUNGAN HUKUM ATAS RAHASIA DAGANG : Himalay Taufan : 067011041 : Kenotariatan Menyetujui Komisi Pembimbing

(Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH, M.Hum) Ketua

(Prof.Dr.Muhammad Yamin, SH,MS,CN) Anggota

Ketua Program Studi

(Prof.Dr.Muhammad Yamin,SH,MS,CN)

Tanggal Lulus : 30 Juni 2008


(Syafruddin Hasibuan, SH,MH) Anggota

Direktur

(Prof.Dr.Ir.T.Chairun Nisa B, MSc)

Telah diuji Pada Tanggal : 30 Juni 2008____________________________________________

PANITIA PENGUJI TESIS Ketua : Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH, M.Hum Anggota : 1. Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN 2. Syafruddin Hasibuan, SH, MH 3. Syafnil Gani, SH, M. Hum 4. Dr. T. Keizerina Devi A, SH, M.Hum


ABSTRAK Rahasia Dagang saat ini sudah merupakan salah satu bentuk investasi yang sangat mahal di samping bentuk investasi lainnya yang harus dipertahankan terhadap semua pihak sehingga tidak disalahgunakan demi kepentingan pihak lain melalui suatu mekanisme persaingan tidak jujur. Rahasia Dagang adalah informasi di bidang teknologi dan atau bisnis yang tidak diketahui umum, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Perlindungan hukum atas Rahasia Dagang dapat dibagi kedalam beberapa bagian besar, yaitu: 1. Adanya unsur kontrak/perjanjian. 2. Hak pemilik Rahasia Dagang benar-benar diperhatikan 3. Dicantumkannya unsur perbuatan melawan hukum. 4. Penyelesaian sengketa di Peradilan Negeri. 5. Adanya Pengalihan Hak Rahasia Dagang. 6. Tidak adanya jangka waktu perlindungan Rahasia Dagang. Bertolak dari uraian diatas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah Perlindungan Hukum atas Rahasia Dagang, bagaimana upaya Pemilik Rahasia Dagang dalam mempertahankan eksistensi Rahasia Dagangnya untuk mengatasi persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh kompetitor yang tidak beritikad baik, serta bagaimana bentuk upaya penyelesaian sengketa pelanggaran Rahasia Dagang Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, artinya bahwa penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara tepat serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan Rahasia Dagang. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif, karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain, kalaupun ada digunakan pendekatan yuridis empiris hanyalah sebagai metode pendukung dalam penelitian ini. Dari hasil penelitian tersebut, maka dapat diambil kesimpulannya bahwa Sistem Perlindungan Rahasia Dagang memiliki ruang lingkup yang lebih luas, karena terdapat ketentuan didalamnya bahwa pihak yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan tuntutan baik secara perdata maupun pidana. Pemberian perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang memiliki makna yang sangat penting, yaitu sebagai landasan bagi perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk informasi yang bersifat rahasia yang dikatagorikan sebagai Rahasia Dagang melalui pengaturan pencegahan praktek persaingan usaha yang tidak sehat yang dapat merugikan masyarakat


Disarankan Perlindungan Hukum Atas Rahasia Dagang diterapkan dengan lebih terarah karena Rahasia Dagang merupakan aset ataupun investasi yang sangat bernilai tinggi dan mahal harganya bagi orang atau perusahaan yang merupakan penemu dari Rahasia Dagang tersebut oleh karena itu tepatlah pemerintah membuat suatu ketentuan hukum yang dapat dikatakan cukup lengkap mengatur hal-hal yang diperlukan secara khusus dalam melindungi suatu aset yang bernilai ekonomi tinggi seperti halnya Rahasia Dagang. Kata kunci: Rahasia Dagang, Perlindungan Rahasia Dagang


ABSTRACT The secret of trade now is already one form of investment expensively beside the form of another investment that must be maintained against all parties for not abuse for interest of another parties through one mechanism of inhonest competition. The secret of trade is information in field of technology and business that is not known by public, to have value of economy because useful in activity of business, and kept the secret by the owner of the Trade Secret. The protection of law for secret of trade can be separated into some parts, they are: 1. There is contract element/agreement 2. The right of owner of Trade Secret is noticed seriously (there is right of exclusive) 3. Display of unlawfull actions 4. The solution of conflict in state court 5. The transfer of rights of trade secret 6. There is no time period of protecting trade secret To depart from the presentation above, so the formulation of issue in this research is how the protection of law for secret of trade, what is the attempt of trade secret owner in maintaining the existence of trade secret for solving the competition that is not healthy by competitors and there is no good intention, and what is the form of conflict solution in breaking of the trade secret. This research is descriptive analytical, meaning that this research is included into scope of research to describe, process and explain and analyze the regulations of law relating to the protection of trade secret. Research is done by approach of yuridic and normative, because the research is library one and document study, although there is yuridical empiric, it is only a supportive method of the research. From the result of research, it is concluded that system of Trade Secret Protection has wider scope, because there is provision in it that the breaker can be claimed by civil and criminal matter. The giving of law protection on trade secret has important meaning, namely as foundation for effective protection for forms of information secretly categorized as secret of the trade by regulation of preventing unhealthy practice of competition that can damage the people. It is suggested the protection of Law for Trade Secret is stipulated in better focus because Secret of trade is asset or investment with high value and expensive of price for person or organization as inventor of the Trade Secret, therefore government makes law regulation to regulate the things needed particularly in protecting an asset of high economic value such as Secret of Trade. Keywords: Secret of Trade, Protection of Trade Secret


KATA PENGANTAR Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih dan penyayang karena berkat dan rahmat-Nya maka penulisan Tesis ini dapat diselesaikan dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RAHASIA DAGANG” Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh Gelar Magister dalam bidang ilmu kenotariatan pada program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Dalam penulisan tesis ini telah banyak mendapat bimbingan, pengarahan dan bantuan dari semua pihak, oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih khusus kepada bapak Prof. Dr Runtung Sitepu, sebagai pembimbing utama, bapak Prof. Dr. H. M,.Yamin,SH, MS, CN. Dan bapak Syafruddin Hasibuan, SH, MH, Sebagai anggota pembimbing kedua dan ketiga atas kesediaan memberi bimbingan dan petunjuk serta saran dari sejak awal penyusunan proposal sampai selesai penulisan tesis ini. Selanjutnya terima kasih yang tak terhingga disampaikan kepada : 1. Kedua orang tua saya Hamzah dan Nurmala Harahap serta seluruh anggota keluarga penulis yang sangat penulis sayangi dan hormati yang senantiasa mengasihi, membimbing, memperhatikan dan menyediakan segala apa yang penulis perlukan dalam segala hal sampai saat ini. 2. Prof. Dr Chairuddin P.Lubis, DTM & H, SpAK, selaku Rektor Universitas Sumatera Utara, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami


untuk

mengikuti

dan

menyelesaikan

pendidikan

Program

Magister

Kenotariatan Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. 2. Prof. Dr.Ir. T Chairun Nisa B,M.Sc, selaku Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, atas kesempatan menjadi mahasiswa Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. 3. Dr. T. Keizerina Devi A, SH, M.Hum, Selaku dosen penguji pada Tesis saya yang telah banyak memberikan bimbingan dan dorongan dalam peyelesaian Tesis ini. 4. Syafnil Gani, SH, M. Hum, Selaku dosen penguji pada Tesis saya yang telah banyak memberikan bimbingan dan dorongan dalam peyelesaian Tesis ini. 5. Prof. Dr Muhammad Yamin SH,MS, CN sebagai ketua program Studib Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. 6. Bapak-bapak dan ibu-ibu Guru besar dan Staf pengajar pada program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Sumatera Utara yang telah banyak memberikan bantuan ilmu pengetahuan kepada penulis, khususnya dalam bidang Ilmu Kenotaritan 7. Kakek saya Prof. DR. Muhammad Daud, SH selaku guru besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan yang telah membimbing dan membantu saya dalam penyelesaian Tesis ini. 8. Putri, Viky, Andien, Rispi, dan Vika sebagai keponakan-keponakan yang menceriakan hari-hari penulis.


9

Ion, Ari, Yudha, Fitri, Widy, Eko yang selalu berada di sisi penulis dalam segala kondisi.

10. My Sweet Heart, Eka Santi, yang selalu membantu dan memberi dukungan dalam penyelesaian Tesis ini. 11.

Rekan-rekan

mahasiswa

dari

program

Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

Studi

Magister

Kenotariatan

yang telah banyak memberikan

dorongan moril kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini. 12.

Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan nama dan jabatannya satu persatu Akhirnya dengan menghaturkan puji dan syukur yang sangat mendalam

kepada ALLAH SWT, serta mengucapkan ALHAMDULILLAHI ROBBIL ALAMIN semoga pengetahuan yang penulis terima selama perkuliahan dapat di darmabaktikan kepada keluarga, agama, masyarakat dan bangsa.

Medan,

Juni 2008

Penulis

Himalay Taufan 067011041


RIWAYAT HIDUP A. IDENTITAS DIRI Nama

: Himalay Taufan, SH

Tempat Tanggal Lahir

: Takengon, 02 November 1984

Jenis Kelamin

: Laki-laki

Umur

: 23 tahun

Agama

: Islam

Alamat

: Jl.Kenanga Raya, Gg.Gayo Baru, No.229, Pasar 1, Tanjung Sari, Medan, 20132

Telepon

: (061) 77048214

Hand Phone

: 081396121184 - 081361212114

B. PENDIDIKAN 1. PENDIDIKAN FORMAL •

SD Negeri Buntul Kubu tamat tahun 1996

•

SLTP Negeri 1 Takengon tamat tahun 1999

•

SMU Negeri 1 Takengon tamat tahun 2002

•

Universitas Sumatera Utara, Fakultas Hukum, Program Studi Hukum Perdata, tamat tahun 2006

•

Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Sumatera Utara, Program Studi Magister Kenotariatan, sejak tahun 2006

2. PENDIDIKAN NON FORMAL •

Kursus Komputer “Office Class” di Bina Komputer

•

Kursus Bahasa Inggris “Conversation Class” di SDM 21

•

Kursus Bahasa Jepang “Basic Class” di SDM 21

•

Pelatihan Akting di Institut Kesenian Jakarta


C. PRESTASI 1. Modelling •

Finalis Model Trendy 2002

•

Finalis Model Elit Tabloid Gaya Medan 2003

•

Finalis Duta Sumut 2003

•

Juara Busana Muslim 2003

•

The Best Intelegency Geas Club 2003

•

Finalis Simpati Zone Ambassador 2005

•

Juara 2 Model Trendy 2003

•

Cover Guest “Keren Beken” 2004 Wakil Medan

2. Acting •

FTV “Sang Dara” 2004

•

FTV “Nurani Tak Pernah Berdusta” 2004

•

Sinetron “Taqwa” 2006

•

Cipta Bintang Televisi 2004

3. Iklan •

Produk Minuman “PROSWEAT” 2006

4. Talent search •

Kontestan Supervisi AFI 2006

•

Indonesian Idol

•

Finalis ”30 Detik Jadi Bintang” Global TV 2005

•

Finalis “Indonesian Star” Metro TV 2005

•

Finalis “Ari Wibowo Cari Pembantu”, MD Entertaint SCTV 2005

•

Finalis VJ Hunt MTV 2005-2006


DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK ................................................................................................................…i ABSTRACT ................................................................................................................iii KATA PENGANTAR................................................................................................iv RIWAYAT HIDUP ...................................................................................................vii DAFTAR ISI...............................................................................................................ix BAB I PENDAHULUAN............................................................................................1 A. Latar Belakang ..................................................................................................1 B. Permasalahan ....................................................................................................7 C. Tujuan Penelitian ..............................................................................................7 D. Manfaat Penelitian ............................................................................................9 E. Keaslian Penelitian............................................................................................9 F. Kerangka Teori Dan Konsepsi .......................................................................10 1. Kerangka Teori...........................................................................................10 1.1 Sejarah Rahasia Dagang....................................................................11 1.2 Pengertian Rahasia Dagang................................................................15 1.2 Kriteria Rahasia Dagang ...................................................................18 1.4 Ruang Lingkup Rahasia Dagang.......................................................19 2. Konsepsi.....................................................................................................21 G. Metode Penelitian ..........................................................................................22


1. Sifat Penelitian ...................................................................................23 2. Pendekatan Penelitian ........................................................................24 3. Sumber Data.......................................................................................25 4. Lokasi Penelitian................................................................................26 5. Analisis Data ......................................................................................26 BAB II PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG ............................28 A. Tentang Era Globalisasi .................................................................................28 B. Kaitan Antara Perlindungan Hukum Atas Rahasia Dagang Dengan Era Globalisasi ..............................................................................................32 C. Pengaruh TRIPs-WTO Terhadap Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Dan Era Globalisasi ..........................................................................43 D. Perlindungan Hukum Rahasia Dagang ..........................................................53 BAB III UPAYA

PEMILIK

RAHASIA

MEMPERTAHANKAN

EKSISTENSI

DAGANG RAHASIA

DALAM

DAGANGNYA

UNTUK MENGATASI PERSAINGAN TIDAK SEHAT ...................66 A. Hak Dan Kewajiban Pemilik Rahasia Dagang ..............................................66 1. Hak Pemilik Rahasia Dagang.............................................................66 2. Kewajiban Pemilik Rahasai Dagang..................................................71 B. Pengalihan Hak Rahasia Dagang ...................................................................72 C. Pemilik Rahasia Dagang Dalam Mempertahankan Eksistensi Rahasia Dagangnya Untuk Mengatasi Persaingan Usaha Tidak Sehat ....................................................................................................77


BAB IV PENYELESAIAN SENGKETA PELANGGARAN RAHASIA DAGANG ............................................................................. ...82 A. Pelanggaran Rahasia Dagang..........................................................................83 B. Tindak Pidana Pencurian Rahasia Dagang Dan Spionase Ekonomi..........................................................................................90 C. Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Rahasia Dagang ....................................93 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ................................................................. .101 A. Kesimpulan .................................................................................................. .101 B. Saran............................................................................................................. .104 DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................. .106


BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hasil dari proses kemampuan berpikir (intellectual) manusia yang merupakan ide dan diwujudkan dalam bentuk ciptaan atau invensi. Pada ide tersebut, melekat predikat intelektual yang bersifat abstrak, sedangkan pada ciptaan atau invesi yang merupakan milik didalamnya melekat suatu hak yang bersumber dari akal atau intelek manusia. Jadi dapatlah dikatakan bahwa HAKI tersebut merupakan hak yang bersifat abstrak dan termasuk pada lingkup benda tidak berwujud. Terdapat keterkaitan yang sangat erat antara perlindungan atas Rahasia Dagang (trade secret) atau yang dikenal juga dengan informasi yang dirahasiakan (undisclosed information) yang merupakan bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelktual dengan globalisasi perdagangan 1 . Pada era globalisasi perdagangan internasional dilakukan secara bebas antar negara-negara di dunia. Kondisi ini sangat mempengaruhi perkembangan HAKI oleh karena itu perlu diberikan perlindungan hukum terhadap HAKI, dimana perlindungan ini tidak hanya secara bilateral melainkan juga secara multilateral atau secara global. Tingginya frekuensi keluar masuk dan berpindah-pindahnya sumber daya manusia dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya bahkan antar perusahaan yang


berbeda negara telah menjadi ciri dalam era globalisasi perdagangan yang tidak dapat dihindarkan. Kenyataan seperti ini akan sangat berpengaruh terhadap perlindungan Rahasia Dagang. Tingginya frekuensi keluar masuk tenaga kerja dari suatu perusahaan ke perusahaan lainnya secara internasional dengan mudah dapat digunakan sebagai upaya pelanggaran Rahasia Dagang oleh kompetitor. Dengan berpindahnya sumber daya manusia dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya tidak berarti bahwa orang tersebut dapat menggunakan Rahasia Dagang yang dimiliki oleh perusahaan yang ditinggalkannya untuk dimanfaatkan pada perusahaan barunya. Oleh karena itu pembuatan kontrak kerja yang melindungi Rahasia Dagang baik itu bersifat formula, proses produksi, daftar pelanggan metodemetode dan sebagainya menjadi sangat penting untuk dilakukan. Pembentukan Undang-Undang Rahasia Dagang harus diterapkan atau setidaknya menerapkan standar minimal dalam TRIPs Agreement. Dengan kemungkinan penerapan standar minimal, berarti masih dimungkinkan celah untuk menentukan ketentuan-ketentuan yang dapat memberikan manfaat. Indonesia pada prinsipnya telah memberikan Rahasia Dagang itu sendiri jauh sebelum Undang-Undang Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang dirumuskan. Undang-Undang Rahasia Dagang sangat penting untuk melindungi gagasangagasan yang mempunyai nilai komersil yang memberikan keuntungan bersaing.

1

Ahmad M Ramli, Hak atas Kepemilikan Intelektual (Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang) Bandung, 2000, Mandar Maju, Hal 1


Undang-Undang Rahasia Dagang juga dapat mendorong iklim yang sehat dan memantapkan hubungan para pihak dalam transaksi perdagangan dengan tersedianya perangkat aturan-aturan main yang jujur, bahkan tanpa adanya kontrak yang tegas sekalipun. Lebih jauh, Undang-Undang Rahasia Dagang juga mempertinggi efisiensi dan produktivitas dengan memberikan kerangka yang mendorong arus informasi diantara semua pihak terhadap suatu transaksi perdagangan 2 . Rahasia Dagang saat ini sudah merupakan salah satu bentuk investasi yang sangat mahal disamping bentuk investasi lainnya yang harus dipertahankan terhadap semua pihak sehingga tidak disalahgunakan demi kepentingan pihak lain melalui suatu mekanisme persaingan tidak jujur 3 . Akibat dari kenyataan ini, maka perlindungan atas Rahasia Dagang akan menjadi salah satu faktor penentu dalam menarik investor asing untuk masuk ke Indonesia, dan faktor penentu untuk frekuensi perdagangan internasional itu sendiri. Untuk melindungi Rahasia Dagangnya para investor juga berkepentingan terhadap suatu bentuk usaha penanam modal asing yang didalamnya tidak terlibat unsur luar perusahaan itu. Perlindungan Rahasia Dagang juga semakin penting jika dikaitkan dengan hubungan antar perusahaan dan karyawannya. Keberadaan PMA yag tidak melibatkan unsur luar perusahaan saat ini sudah dimungkinkan di Indonesia dengan kebijakan pemerintah yang menyatakan dibolehkannya bentuk PMA 100% saham 2

Cita Citrawinda Priapantja, Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi Perdagangan Atau Perlindungan Rahasia Dagang Di Bidang Farmasi, Penerbit Chandra Pratama, 1999, Hal 36.


dalam suatu PT sangat penting artinya, terutama apabila bidang usaha PT tersebut melibatkan HAKI termasuk Paten dan Rahasia Dagang 4 . Perlindungan hukum berlaku bagi Hak Kekayaan Intelektual yang sudah terdaftar dan dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran. Perlindungan hukum berlangsung

selama

jangka

waktu

yang

ditentukan

menurut

bidang

dan

klasifikasinya. Apabilia orang ingin menikmati manfaat ekonomi dari Hak Atas Kekayaan Intelektual orang lain, dia wajib memperoleh izin dari orang yang berhak. Perlindungan hukum merupakan upaya yang diatur oleh Undang-Undang guna mencegah terjadinya pelanggaran HAKI oleh orang yang tidak berhak. Undang-Undang Rahasia Dagang memainkan peranan penting bagi suatu bisnis yang menghasilkan inovasi-inovasi yang harus dijaga kerahasiaannya untuk memperoleh kembali biaya-biaya dan keuntungan3. Dalam konteks yang lebih luas, dasar perdagangan dari seluruh negara dapat dipengaruhi oleh seberapa luasnya sistem hukum yang melindungi Rahasia Dagang, bersama-sama Hak Atas Kekayaan Intelektual lainnya, seperti Hak Paten, Hak Merek, Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan lain-lain. Tidak memadainya Perlindungan Hukum atas Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) tersebut dapat mempengaruhi perkembangan industri karena

perangkat

HAKI itu dirancang untuk merangsang kegiatan swasta, terutama investasi dana untuk membantu riset dan pengembangan teknologi baru yang sudah menjadi sifatnya 3

Opcit Hal 2


mengandung resiko yang lebih besar dari pada kegiatan perdagangan lainnya. Maka melalui pengurangan resiko, perangkat hukum HAKI merangsang investasi yang lebih besar dalam proses invasi 5 . Jadi, perlindungan atas Rahasia Dagang dapat mendorong masuknya investasi, inovasi industri, dan kemajuan teknologi dan dengan demikian mempunyai pengaruh langsung pada keseluruhan perekonomian negara 6 . Dalam

tahun-tahun

belakangan

ini,

lajunya

perubahan

teknologi,

meningkatkan pengeluaran biaya untuk riset dan pengembangan, lebih besarnya mobilitas karyawan dan kegiatan pengusaha, persaingan bisnis secara internasional, dan bertambah rumitnya menyatu-padukan teknologi-teknologi yang berbeda, telah mempertinggi pentingnya Undang-Undang Rahasia Dagang Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang di Indonesia diharapkan dapat menjamin dan memberikan perlindungan hukum terhadap informasi-informasi yang bersifat rahasia dari suatu perusahaan sehingga tidak mudah diperoleh pihak

lain secara melawan hukum dan dapat

terhindar dari praktek persaingan curang atau persaingan tidak sehat. Dengan demikian, kelancaran dan kemajuan suatu perusahaan meningkatkan dan melahirkan optimisme dari pelaku usaha di dalam memasuki era globalisasi perdagangan.

4

Komar Kantaatmadja, Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 dan Implikasinya Terhadap Penanaman Modal Asing, Bandung, 1995, Hal 1 5 Ibid, Hal 37 6 Ibid, Hal 38


Era globalisasi ini memperlihatkan suatu kenyataan bahwa perdagangan global akan memasuki tahapan baru, yaitu makin berkurangnya hambatan perdagangan antar negara yang ada di dunia ini dan makin bertambahnya ketergantungan suatu negara kepada negara lainnya. Arah globalisasi ini sangat erat kaitannya dengan ilmu pengetahuan teknologi, terutama di bidang informasi, telekomunikasi, serta transportasi, dan memperlihatkan kecenderungan yang terus berkembang. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini mengakibatkan suatu peristiwa di satu negara sangat mudah dan cepat diketahui oleh orang banyak yang ada di negara lain. Hal ini berarti tidak ada lagi batas antara negara dan menyebabkan pembauran antar negara menjadi semakin kompleks. Inilah salah satu gambaran yang akan dihadapi oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia dalam era globalisasi atau perdagangan bebas. Para pelaku usaha dan investor, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri merasa berkepentingan terhadap teknologi yang mereka miliki sehingga mereka merasa perlu adanya perlindungan hukum terhadap teknologi tersebut. Hal ini terjadi karena barang dan jasa yang mereka hasilkan dengan teknologi yang mereka miliki merupakan bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual yang wajib dilindungi oleh hukum yang sesuai dengan standar internasional. Munculnya keterkaitan antara barang dan jasa dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah karena di dalam proses pembuatan barang dan jasa tersebut terdapat informasi yang dirahasiakan atau yang lebih dikenal dengan Rahasia Dagang


yang tidak boleh diketahui oleh umum yang merupakan bagian dari HAKI selain Hak Paten, Hak Merek, Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan lain-lain. Informasi yang dirahasiakan atau Rahasia Dagang dari suatu perusahaan merupakan hal yang sangat penting bagi pelaku usaha karena informasi ini memiliki nilai ekonomis dan menyangkut kualitas dari barang dan jasa yang dihasilkan. Apabila terjadi pembocoran maka akan merugikan perusahaan tersebut, jadi dipandang dari sudut hukum dan ekonomi, Rahasia Dagang menjadi faktor yang esensial bagi perkembangan perusahaan tersebut. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang ini merupakan suatu syarat mutlak dan menjadi faktor yang sangat esensial terutama untuk mencegah persaingan usaha yang tidak sehat dari pelaku bisnis lainnya yang memiliki perusahaan yang memproduksi barang atau jasa yang sejenis, terlebih-lebih jika dikaitkan dengan globalisasi perdagangan. Jadi dengan adanya perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang, maka akan melahirkan bentuk persaingan dagang yang jujur di antara pelaku bisnis dan menjadi komoditas yang sangat berharga karena memiliki nilai ekonomis tinggi 7 . Selain itu, perlindungan hukum ini menjadi salah satu faktor penentu dalam menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Para pelaku usaha enggan melakukan kegiatan perdagangan karena jika terjadi pembocoran Rahasia Dagang oleh orang yang tidak berhak maka mengakibatkan


kerugian, serta investor asing tidak berminat menanamkan modalnya di Indonesia dalam bentuk Penanaman Modal Asing (PMA) yang didalamnya tidak terlibat unsur luar perusahaan itu atau dalam bentuk Joint Venture karena tingkat kompetisi antar perusahaan semakin tinggi sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan penjabaran tersebut diatas, penulis bermaksud untuk menyusun tesis dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM ATAS RAHASIA DAGANG” B. Permasalahan Berdasarkan latar belakang sebagaimana dikemukakan di atas, maka pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum atas Rahasia Dagang? 2. Bagaimana upaya Pemilik Rahasia Dagang dalam mempertahankan eksistensi Rahasia Dagangnya untuk mengatasi persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh kompetitor yang tidak beritikad baik? 3. Bagaimana bentuk upaya penyelesaian sengketa pelanggaran Rahasia Dagang? C. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk : 1. Mengetahui Bagaimanakah Perlindungan Hukum atas Rahasia Dagang. 2. Mengetahui

bagaimana

upaya

pemilik

Rahasia

Dagang

dalam

mempertahankan eksistensi Rahasia Dagangnya untuk mengatasi persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh kompetitor yang tidak beritikad baik. 7

Opcit, Hal 3


3. Juga untuk mengetahui bagaimana bentuk upaya penyelesaian sengketa pelanggaran Rahasia Dagang. D. Manfaat Penelitian Penelitian

ini diharapkan dapat mempunyai manfaat baik secara praktis

maupun teoritis, yaitu : 1. Secara praktis Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi para aparat penegak hukum yang terkait untuk melaksanakan perlindungan hukum bagi pencari keadilan khususnya di bidang Rahasia Dagang. 2. Secara teoritis Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk penulisan dan penelitian lebih lanjut untuk membentuk aturan main yang jelas mengenai perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang. 3. Pembahasan dalam penulisan ini juga dimaksudkan sebagai sumbang saran penulis kepada mahasiswa dan masyarakat untuk menambah wawasannya tentang HAKI khususnya Rahasia Dagang. E. Keaslian Penelitian Dari hasil penelusuran kepustakaan yang ada di lingkungan Universitas Sumatera Utara, khususnya di lingkungan Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara menunjukkan bahwa tesis dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM ATAS RAHASIA DAGANG” ini belum ada yang membahasnya, sehingga tesis ini dijamin keasliannya sepanjang mengenai judul dan permasalahan yang diuraikan di atas sehingga penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.


F. Kerangka Teori Dan Konsepsi 1. Kerangka Teori Kerangka teori adalah merupakan kerangka lebih lanjut terhadap masalahmasalah yang diteliti. Sebelum peneliti mengetahui kegunaan dari kerangka teori, maka peneliti perlu mengetahui terlebih dahulu mengenai arti teori. Menurut Bintaro Tjokromijoyo dan mustafa Adidjoyo ”Teori diartikan sebagai ungkapan mengenai hubungan kausal yang logis diantara perubahan (variabel) dalam bidang tertentu, sehingga dapat digunakan sebagai kerangka pikir (frame of thingking) dalam memahami serta menangani permasalahan yang timbul di dalam bidang tersebut” 8 Dari teori diatas dapat disimpulkan bahwa maksud kerangka teori adalah pengetahuan yang diperoleh dari tulisan dan dokumen serta pengetahuan kita sendiri yang merupakan kerangka dari pemikiran dan sebagai lanjutan dari teori yang bersangkutan, sehingga teori penelitian dapat digunakan untuk proses penyusunan maupun penjelasan serta meramalkan kemungkinan adanya gejala-gejala yang timbul. Menurut M. Solly Lubis, kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butirbutir pendapat, teori, atau tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan pegangan teoritis 9 .

8

Bintaro Tjokroamidjojo Dan Mustofa Adidjoyo, Teori Dan Strategi Pembangunan Nasional, Jakarta; CV Haji Masagung, 1998, Hal 12 9 M. Solly Lubis, dikutip dalam S. Mantayborbir, Sistem Hukum Pengurusan Piutang Negara, Jakarta; Pustaka Bangsa Press, 2004, Hal 13


Dalam hal ini fungsi kerangka teori selaras dengan apa yang digunakan oleh Dr. Sugiyono bahwa ”teori-teori yang relevan dapat digunakan untuk menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti. Setara sebagai dasar untuk memberikan jawaban sementara terhadap masalah yang diajukan” 10 . 1.1 Sejarah Rahasia Dagang Sebelum mengetahui lebih jauh tentang Rahasia Dagang, maka ada baiknya terlebih dahulu kita tahu tentang sejarah daripada Rahasia Dagang itu sendiri. Dengan mengetahui sejarah dari Rahasia Dagang itu maka dapat mengetahui mengapa Rahasia Dagang menjadi penting. Rahasia Dagang bukanlah hal yang baru bagi dunia usaha. Sebelum abad kesembilan belas, masalah kerahasiaan, khususnya yang berhubungan dengan rahasia perusahaan, telah memperoleh perhatian yang tidak kalah pentingnya oleh pengadilan, namun hal ini belum diatur secara khusus. Dimana pengaturannya secara umum diatur dalam hukum kerahasiaan (law of confidental). Hukum kerahasiaan berkaitan dengan perlindungan rahasia-rahasia baik yang menyangkut rahasia di bidang perdagangan, rahasia yang sifatnya pribadi ataupun mengenai pemerintah negara. Adapun dasar-dasar alasan terbentuknya hukum kerahasiaan ini dapat mencegah seseorang membocorkan informasi yang diberikan kepadanya secara rahasia, dengan pengertian tegas maupun diam-diam bahwa informasi itu tidak boleh dibocorkan kepada pihak-pihak lain atau disalahgunakan oleh penerima informasi. 10

Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, Bandung : Alfa Beta, 1983, hal 200


Sumber hukum kerahasiaan terletak pada equity dan hampir keseluruhannya merupakan hukum kasus. Hal ini jugalah yang menjadi dasar perlunya perlindungan terhadap Rahasia Dagang itu sendiri. Dan hukum kerahasiaan secara modern mulai berkembang pada awal abad kesembilan belas, yang mana perkembangan tersebut telah mampu menghasilkan peraturan-peraturan khusus mengenai rahasia-rahasia ataupun informasi-informasi tentang perdagangan dan kepentingan negara 11 . Untuk lebih mengetahui tentang sejarah Rahasia Dagang itu dengan mengambil contoh kasus yang telah terjadi jauh sebelum terbentuknya UndangUndang Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Salah Satu kasus yang cukup terkenal, yang diputus di negeri Belanda adalah kasus Cohen vs Lindenbaum. Cohen maupun Lindenbaum adalah dua buah perusahaan percetakan yang saling bersaing. Kasus ini bermula dari penerimaan pegawai Lindenbaum oleh Cohen melalui iming-iming dan bujuk rayu yang disertai dengan hadiah. Karyawan Lindenbaum yang dipekerjakan oleh Cohen tersebut selanjutnya dimanfaatkan oleh Cohen, dengan cara mengorek segala informasi maupun data yang dimiliki oleh karyawan tersebut. Khususnya yang berhubungan dengan jalannya kegiatan operasional Lindenbaum, termasuk berbagi informasi mengenai

pembelian,

pemasok

(supplier),

penjualan,

promosi,

pelanggan

(customer), serta proses penentuan harga (pricing), hal ini dilakukan oleh Cohen untuk merebut pangsa pasar.


Perusahaan Lindenbaum selanjutnya menggugat perusahaan Cohen akibat tindakannya tersebut yang telah membawa banyak kerugian materil pada perusahaannya, dengan dasar gugatan Cohen telah melakukan perbuatan melanggar hukum, misalnya Pasal 1365 KUH Perdata, karena belum adanya peraturan khusus di bidang HAKI terutama mengenai Rahasia Dagang. Dalam pemeriksaan tingkat pertama, Lindenbaum dimenangkan. Namun pada pemeriksaan tingkat banding oleh Gerechtshof, Amsterdam, Lindenbaum dikalahkan berdasarkan yurisprudensi bahwa tindakan Cohen tersebut tidak dapat dikatagorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum. Tidak ada satu ketentuanpun dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku waktu itu yang dilanggar oleh Cohen. Di pemeriksaan kasasi oleh Hoge Raad, Lindenbaum dimenangkan. Diman Hoge Raad menyatakan bahwa perbuatan Cohen tersebut dapat dimasukkan sebag a i perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 KUH Perdata), karena telah memperkosa suatu Hak Milik hukum orang lain secara bertentangan dengan kepatutan atau kesusilaan atau dengan kepantasan dalam masyarakat dengan tanpa memperhatikan kepentingan orang lain 12 . Putusan Hoge Raad Belanda Tanggal 31 Januari 1919 tersebut telah memberikan suatu pengertian yang luas dari perbuatan melanggar hukum, yaitu bahwa 11

pengungkapan

informasi

tersebut

ternyata

merupakan

David I Bainbridge, Komputer Dan Hukum, Jakarta, PT Sinar Grafika, 1993, Hal;46


suatu

pengungkapan yang dapat menyebabkan kerugian (secara komersil) terhadap pihak pemilik informasi tersebut 13 . Hal terpenting dari kasus ini adalah pengadilan menyatakan bahwa suatu tindakan dianggap telah melanggar Rahasia Dagang jika memenuhi unsur-unsur : 1. Bahwa informasi itu memiliki nilai kerahasiaan. 2. Adanya kewajiban para pihak untuk merahasiakan informasi tersebut. 3. Adanya unsur perbuatan berupa tindakan penggunaan informasi tersebut secara melawan hukum yang merugikan pemilik informasi. Tergugat dalam hal ini dinyatakan telah melanggar Rahasia Dagang karena melanggar kewajibannya untuk menjaga kerahasiaan tersebut 14 . Demikianlah telah kita lihat bagaimana pentingnya suatu informasi atau data yang bersifat rahasia bagi dunia usaha. Kerahasiaan itu sendiri pada dasarnya bersifat relatif, dan tidak absolut, sebagaimana yang telah dikemukakan di atas. Suatu informasi rahasia adalah suatu informasi yang tidak terbuka untuk umum, dalam arti kata ”orang luar”, dan bersifat tidak rahasia bagi orang yang terlibat secara langsung dengan keberadaan dan pemanfaatan informasi itu sendiri, yang dalam banyak istilah dikatagorikan sebagai orang dalam.

12

Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis, Rahasia Dagang, Jakarta, P.T Raja Grafindo Persada, 2001, Hal 1 13 Ibid Hal 2


1.2 Pengertian Rahasia Dagang Sebelum membahas lebih lanjut mengenai Rahasia Dagang, ada baiknya mengetahui terlebih dahulu pengertian dari Rahasia Dagang tersebut. Jika telah mengetahui pengertian tersebut, maka untuk menuju pada tahap pembahasan akan lebih memudahkan untuk semakin mengerti dan memahami hal tersebut. Istilah Rahasia Dagang itu sendiri di beberapa Negara berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Ada yang menyatakan istilah “know-how” dibedakan dengan trade secret. Istilah Rahasia Dagang dikenal secara luas dalam sistem Anglo Saxon dan dipergunakan baik dalam produk-produk hukum dan kepustakaan hukum. Sarjana-sarjana hukum terkemuka Amerika Serikat, seperti Robert Merges, Pamela Samuelson, Richard M Buxbaum menggunakan istilah Rahasia Dagang meskipun telah lahir istilah baru yaitu informasi yang dirahasiakan yang diakomodasi dalam TRIPs tersebut. Di Prancis, Jerman, Jepang, dan Amerika Serikat dan banyak Negara lainnya menyatakan bahwa “know-how” dalam bidang industri dapat merupakan suatu trade secret atau Rahasia Dagang, walaupun proses umum atau metode itu berkaitan dengan hal yang dapat dipatenkan atau secara umum dapat diketahui oleh masyarakat luas 15 .

14

Ahmad M. Ramli, HAKI Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang, Bandung, Mandar Maju, 2000, Hal.31 15

Insan Budi Maulana, Langkah Awal Mengenal Undang-Undang Rahasia Dagang, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001, Hal.18


TRIPs dalam hal ini memberikan istilah agak berbeda dengan menyatakan sebagai informasi yang dirahasiakan, istilah ini pada prinsipnya merupakan pedoman dari istilah Rahasia Dagang. Dengan catatan bahwa kesepakatan GATT-WTO dalam TRIPs tampak bermaksud memperluas istilah Rahasia Dagang ini. Berbeda dengan penggunaan istilah yang digunakan dalam Sistem Hukum Amerika Serikat, Sistem Hukum Inggris memberikan istilah yang lebih mendekati terminologi yang digunakan TRIPs dengan menyebutkannya sebagai informasi rahasia (confidential information) untuk Rahasia Dagang, sedangkan hukum dan praktek pengadilan Australia justru menggunakan istilah yang sama dengan Amerika Serikat yaitu Rahasia Dagang 16 . Terlepas dari semua perbedaan tentang penyebutan istilah Rahasia Dagang itu sendiri, pada prinsipnya Rahasia Dagang merupakan bagian dari informasi rahasia 17 . Informasi Rahasia adalah informasi yang tidak boleh diketahui siapa saja, kecuali petugas atau pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan dan menyimpan informasi rahasia tersebut. Informasi rahasia dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis menurut pemilik atau sumbernya, yaitu 18 : 1.

Rahasia Pribadi (private secret), dimiliki seseorang yang patut dirahasiakan, misalnya catatan harian pengusaha melalui sekretarisnya, kisah kehidupan pribadi masa lalu, kiat sukses dalam pemasaran. 16 17

Op. Cit, Hal.33-34 Ibid Hal 35


2. Rahasia Politik (political secret), dimiliki oleh negara atau partai politik misalnya rahasia jabatan, strategi penguasaan suatu wilayah, pembatasan ruang gerak partai politik, strategi mempertahankan kekuasaan. 3. Rahasia Pertahanan dan Keamanan (defence and security secret), dimiliki negara, misalnya strategi pengembangan militer, pembangunan pabrik senjata, pertahanan negara yang efektif, daerah kawasan militer. 4. Rahasia Dagang (trade secret), dimiliki perusahaan atau pengusaha, misalnya penemuan teknologi, proses produksi dan pemasaran, manajemen perusahaan, formula produk berkualitas, program komputer, dan komputerisasi data prospek perusahaan. Terdapat perbedaan pengertian Rahasia Dagang pada beberapa sarjana, untuk mewakili pengertian Rahasia Dagang itu sendiri, kita akan mengutip dari pengertian yang tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi : “Rahasia Dagang adalah informasi di bidang teknologi dan atau bisnis yang tidak diketahui umum, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang”. Banyak pengertian dari Rahasia Dagang itu sendiri, baik menurut ketentuan hukum nasional maupun menurut negara lainnya. Namun pada prinsipnya bahwa Rahasia Dagang merupakan segala informasi yang tidak diketahui oleh umum dalam rangka kegiatan perdagangan. Informasi yang sangat strategis sifatnya ini memiliki 18

Ibid Hal 36


potensi mengandung nilai ekonomis yang tinggi karena dapat digunakan untuk alat bersaing dengan para competitor. 1.3 Kriteria Rahasia Dagang Dengan mengetahui pengertian Rahasia Dagang tersebut, maka kita dapat mengambil kesimpulan informasi yang bagaimanakah yang termasuk kedalam Rahasia Dagang tersebut. Untuk menjawab pertanyaan itu, yang menjadi pembahasan selanjutnya yaitu kriteria Rahasia Dagang tersebut. Adapun kriteria Rahasia Dagang berdasarkan pengertian Rahasia Dagang sebelumnya yaitu : 1. Informasi

itu

mempunyai

nilai

ekonomi

(economic

value),

artinya

menghasilkan keuntungan ekonomi bagi perusahaan yang menggunakannya. 2. Informasi itu mempunyai nilai rahasia (secret value), artinya ide baru yang belum diketahui oleh pihak lain, bernilai strategis dalam menghadapi pesaing, dan prospek usaha cerah melalui pengembangan proses produksi dan pemasaran. 3. Informasi itu termasuk lingkup perindustrian dan perdagangan (scope of industry and trade), lingkup perindustrian ini meliputi aspek tata niaga. 4. Terbukanya kerahasiaan (disclosure of secrecy), informasi mengakibatkan kerugian bagi pemiliknya karena informasi itu berpindah dan ikut dimanfaatkan oleh pihak pesaing. Tidak sedikit fakta yang terdapat diperusahaan-perusahaan besar, dimana mereka mencantumkan secara konkrit dan tegas dalam setiap kontrak/perjanjian baik


antara pengusaha dengan karyawannya ataupun antar perusahaan yang satu dengan yang lain mengenai kewajiban tiap-tiap pihak yang terkait untuk menjaga kerahasiaan terutama di bidang perdagangan. Untuk mempertahankan eksistensi Rahasia Dagang, maka pemiliknya harus melakukan langkah-langkah konkret untuk melindunginya, seperti : 1. Pengungkapan Rahasia Dagang hanya dilakukan terhadap mereka yang perlu mengetahuinya saja dengan persyaratan-persyaratan yang sifatnya rahasia. 2. Rahasia Dagang harus selalu dimasukkan kedalam kelompok informasi atau data yang bersifat rahasia. 3. Akses public terhadap informasi tersebut dalam berbagai bentuk harus dihindari, termasuk didalamnya kegiatan-kegiatan penelitian laboratorium, studi literatur, perbandingan proses produksi dan lain-lain. 4. Dalam perjanjian kerja antar perusahaan dengan karyawan harus diatur secara tegas tentang larangan pengungkapan Rahasia Dagang diluar tugas-tugasnya seperti jika berhubungan dengan pihak lain yang tidak terikat dalam perjanjian. 1.4 Ruang Lingkup Rahasia Dagang Mengenai ruang lingkup Rahasia Dagang masih terdapat perbedaan pendapat, namun Indonesia mencoba untuk membuat cakupan mengenai Rahasia Dagang itu dengan mengacu kepada ketentuan TRIPs. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi informasi tentang Metode


Produksi, Metode Pengolahan, Metode Penjualan, atau informasi lainnya di bidang teknologi dan atau bisnis yang bernilai ekonomi, dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Disamping mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, dapat juga diambil contoh penerapan lingkup baku dalam hukum Amerika Serikat, Yaitu : 1. Informasi tekhnikal atau penelitian dan pengembangan dengan contoh sebagai berikut : informasi teknologi, informasi yang berhubungan dengan riset dan pengembangan, formula-formula, senyawa-senyawa/bahan campuran, prosesproses dan lain-lain. 2. Informasi tentang proses produksi, misalnya data biaya, informasi-informasi yang berhubungan dengan perlengkapan-perlengkapan khusus produksi, teknologi pemrosesan, spesifikasi-spesifikasi untuk proses produksi dan perlengkapannya. 3. Informasi tentang pemasok. 4. Informasi tentang kendali mutu, misalnya prosedur kendali mutu, kendali mutu manual, data kendali mutu, dan know-how. 5. Informasi penjualan dan pemasaran, misalnya peramalan penjualan, perencanaan penjualan dan pemasaran, laporan penjualan, informasi tentang kompetitor, informasi yang berhubungan dengan pelanggan, hasil studi dan laporan-laporan penjualan dan pemasaran.


6. Informasi keuangan internal, misalnya dokumen keuangan, internal anggaran, peramalan, hasil cetak melalui komputer, marjin produksi, biaya produksi, data untungt-rugi, informasi administrative. 7. Informasi administrasi internal, misalnya organisai internal, kunci-kunci dalam pengambilan keputusan, perencanaan strategi bisnis, perangkat lunak komputer internal perusahaan. Ruang lingkup Rahasia Dagang dapat berkembang lebih luas tetapi intinya mencakup informasi teknik dan informasi non-teknik. 2.

Konsepsi Konsep adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Konsepsi diterjemahkan

sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan operational definition19 . Pentingnya defenisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (dubius) dari suatu istilah yang dipakai. 20 Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefenisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu: a. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna

19

Sutan Remy Syahdeeni, 1993, Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, hal 10. 20 Tan Kamelo, 2002, Perkembangan Lembaga Fiducia;Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan Dan Perjanjian Di Sumatera Utara, Disertasi, Medan:PPs-USU, hal 35.


dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. b. Perlindungan Rahasia Dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, dan mulai berlaku sejak tanggal 20 Desember 2000. c. Lingkup perlindungnan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain dibidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. d. Rahasia Dagang dapat dialihkan atau beralih kepada pihak lain yaitu dengan dara pearisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lainnya yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. e. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Rahasia Dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Rahasia Dagang yang diberi perlindungan dan jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. Perjanjian lisensi wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal HaKI dengan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. G. Metode Penelitian Metode penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses yang mutlak dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam pelaksanaannya diperlukan dan ditentukan alat-alatnya, jangka waktu yang


diperlukan untuk proses penulisan, cara-cara yang dapat ditempuh, apabila menemui kesulitan pada proses penelitian 21 . Sebagai suatu penelitian ilmiah, maka rangkaian kegiatan penelitian dimulai dari pengumpulan data sampai pada analisis data dilakukan dengan memperhatikan kaedah-kaedah penelitian ilmiah sebagai berikut : 1. Sifat Penelitian Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, penelitian ini diarahkan untuk mengetahui Perlindungan Hukum Atas Rahasia Dagang Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Meneliti pada hakekatnya berarti mencari, yang dicari dalam penelitian hukum adalah kaedah, norma atau das sollen, bukan peristiwa, perilaku dalam arti fakta atau das sein 22 . Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, artinya bahwa penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara tepat serta

menganalisa

peraturan

perundang-undangan

yang

berkaitan

dengan

perlindungan Rahasia Dagang.

21

Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1994, hal 23. 22 Soedikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, 2001, Hal.29


2. Pendekatan Penelitian Dalam penelitian ini dipergunakan penelitian kepustakaan yang bersifat hukum normatif 23 atau penulisan kepustakaan dengan pendekatan perundangundangan (statue approach), terutama untuk mengkaji peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan Rahasia Dagang. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif, karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain 24 , kalaupun ada digunakan pendekatan yuridis empiris hanyalah sebagai metode pendukung dalam penelitian ini. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan menurut Soerjono Soekanto mencakup : 1. Penelitian hukum Penelitian terhadap azas-azas hukum; 2. Penelitian terhadap sistematik hukum; 3. Penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal; 4. Perbandingan hukum; 5. Sejarah hukum.

23 24

Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, Op Cit Hal 23 Bambang Waluyo, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 1996, Hal 13.


3. Sumber Data Penelitian normatif ini dilakukan dengan penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka, yaitu berupa data sekunder. Penelitian ini juga menggunakan penelitian lapangan sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Data sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan berupa norma dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan dan badan hukum dari zaman penjajahan hingga kini masih berlaku, sedangkan badan hukum sekunder yang digunakan berupa buku, makalah, dan hasil penelitian dibidang hukum. Bahan utama dari penelitian ini adalah data sekunder yang dilakukan dengan menghimpun bahan-bahan berupa : a. Bahan Hukum Primer Yaitu bahan hukum yang mengikat, berupa ketentuan peraturan perundangundangan terkait dengan penulisan ini. b. Bahan Hukum Sekunder Yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer antara lain buku-buku hasil penulisan, jurnal, makalah, artikel, surat kabar, internet yang terkait dengan objek penulisan ini. c. Bahan Hukum Tertier Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus


hukum, dan jurnal ilmiah, majalah, surat kabar, dan internet juga menjadi tambahan bagi penulisan tesis ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Data primer yaitu penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer yang berkaitan dengan masalah Perlindungan Hukum atas Rahasia Dagang yang dilakukan dengan wawancara dengan Maneger In Charge A&W Restaurant Cabang Sun Plaza, Medan. 4. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di kota Medan yaitu Di kantor Cabang A&W Restaurant, Cabang Medan, Sun Plaza, Medan. dengan pertimbangan bidang usaha yang berkaitan dengan konsumsi terasa lebih eksis dalam melindungi Rahasia Dagangnya. 5. Analisis Data Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Penelitian ini akan dimulai dengan mengidentifikasi hukum positif di bidang Rahasia Dagang dan perundang-undangan lainnya yang mempunyai hubungan erat dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang mempunyai hubungan erat dengan Perlindungan Rahasia Dagang. Dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dan kemudian ditarik


kesimpulan dengan menggunakan logika hukum dengan cara deduktif. Dari data yang dianalisis tadi diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ditetapkan.


BAB II PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG A. Tentang Era Globalisasi Dalam beberapa tahun ini timbul kecendrungan bahwa sistem perekonomian dunia berdampak luas bagi perkembangan sistem perekonomian nasional, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kenyataan memperlihatkan bahwa negara-negara di dunia saling bergantung satu sama lain, berusaha mengahasilkan barang dan jasa yang terbaik dan melakukan transaksi perdagangan secara bebas dan terbuka. Kondisi ini memperlihatkan akan lahirnya suatu era yang bersifat global, bebas, namun terkendali dan terbuka bagi semua negara di dunia. Era inilah yang disebut dengan era globaliasi atau perdagangan bebas. Konsep globalisasi pada dasarnya mengacu pada pengertian ketiadaan batas antar negara. Konsep ini bermakna bahwa suatu negara tidak dapat mencegah sesuatu terjadi di negara lain. Hal ini dapat dihubungkan dengan banyak hal, seperti sistem perekonomian, sistem perdagangan, investasi atau penanaman modal, tatanan kehidupan, dan lain-lain. Globalisasi adalah ketiadaan batas dan kendala perdagangan antar bangsa (as a popular view of globalization is as the absence of bonders and barries to trade between nations).


Defenisi dan konsep globalisasi di atas bermakna sama, yaitu adanya kebebasan antara negara-negara dalam melakukan sesuatu tanpa adanya hambatan, baik dalam sistem perdagangan atau dalam berbagai sistem lainnya. Pada era globalisasi atau perdagangan bebas, seluruh kegiatan perdagangan sangat berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung pada perkembangan perekonomian nasional. Setiap negara berusaha meningkatkan produksinya dan menghasilkan apa yang terbaik. Setiap usaha yang dilakukannya bertujuan agar mampu bersaing dengan negara lain dalam iklim persaingan yang bebas dan terbuka. Jadi, setiap negara cenderung berpikir bagaimana meningkatkan kualitas barang atau jasa sehingga mampu bersaing walaupun dengan harga jual yang relatif tinggi. Dengan demikian, siap tidak siap, mau tidak mau, seluruh negara di dunia harus terlibat dan turut serta dalam globalisasi perdagangan karena negara-negara tersebut tidak mungkin menutup atau mengisolasi diri dari peradaban global yang berirama liberalisasi perdagangan. Eksistensi arus globalisasi mulai mendapat perhatian serius secara global ketika teknologi, terutama informasi, komunikasi, dan transportasi, berkembang dengan cepat. Perkembangan ini memperlihatkan adanya kemampuan suatu negara untuk mengetahui berbagai peristiwa di negara lain dengan cepat. Kemajuan teknologi ini menyebabkan pembauran antar bangsa semakin kompleks, sistem perekonomian dunia menyatu menjadi satu jaringan besar, dunia terintegrasi secara ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan bisnis. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap sistem nilai kehidupan suatu negara.


Kemajuan teknologi yang begitu cepat inilah menumbuhkan keinginan suatu negara untuk menanamkan modalnya di negara lain dan berusaha bersaing dengan pasar dalam negeri. Namun, munculnya era globalisasi ini tidak sepenuhnya berdampak positif bagi negara-negara dunia. Kadang kala perdagangan bebas ini menumbuhkan iklim persaingan usaha tidak sehat diantara pelaku usaha. Hal ini terjadi karena kurangnya kemampuan memproduksi barang atau jasa yang berkualitas. Kondisi ini melahirkan suatu keinginan dari negara-negara yang dirugikan terutama negara maju untuk membentuk satu organisasi perdagangan dunia yang dapat melindungi kepentingan anggotanya. Menurut pandangan mereka, peran organisasi ini sangat signifikan dalam era perdagangan yang semakin global. Oleh karena itu pada putaran uruguay di Marekash di tandatangani pembentukan organisasi perdagangan dunia melalui The Agreement Establishing The World Trade Organization. Dengan lahirnya WTO ini, maka sistem perdagangan dan investasi dunia mengacu pada satu sistem tunggal dan WTO inilah yang akan mengadministrasikan dan mengawasi pelaksanaan persetujuan perdagangan serta menyelesaikan sengketa dagang diantara negara-negara anggota. Dengan demikian, sistem perekonomian dan perdagangan dunia dilaksanakan secara bebas, tanpa hambatan, namun terkendali karena adanya WTO yang mengawasi pelaksanaan perdagangan tersebut. Keadaan ini mendorong semakin meningkatnya ketergantungan antar negara dan pentinganya aspek Comprativeness


suatu barang atau jasa bukan bergantung pada keunggulan comparative barang atau jasa, untuk bersaing serta merebut pangsa pasar. Era globalisasi atau perdagangan bebas ini juga dialami di tingkat regional, misalnya dengan dibentuknya blok perdagangan bebas seperti AFTA (ASEAN Free Trade Area). Indonesia sebagai negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara ikut serta menandatangani kesepakatan itu bersama-sama dengan negara-negara lainya. AFTA atau Area Perdagangan Bebas ASEAN ialah suatu kerja sama regional di Asia Tenggara untuk mengahapuskan trade barries antar negara anggota ASEAN. Munculnya AFTA ini merupakan fenomena global yang terjadi di berbagai blok-blok ekonomi sebagi reaksi atau anti klimaks terhadap globalisasi dan perdagangan bebas. Berdasarkan kondisi ini, tujuan pendirian AFTA adalah menjalin kerja sama ekonomi regional ASEAN dalam rangka tercapainya cita-cita perdagangan dunia yang adil, seimbang, transparan, bebas hambatan tarif dan non tarif, serta mendukung tercapainya pemilihan ekonomi dan dinamika bisnis negara-negara anggota yang sesuai dengan kesepakatan ASEAN Bold Measures yang dicapai pada pertengahan Desember 1998 pada KTT VI ASEAN di Hanoi. 25 Target AFTA adalah pengurangan tarif, bahkan menuju zero tariffs rate sebelum tahun 2003 bagi negara-negara anggotanya menuju liberalisasi perdagangan. Dengan demikian, negara-negara anggota dapat meningkatkan daya saing jangka panjang dan keunggulan kompetitif sebagai basis produksi pasar dunia.

25

Ade Manan Suherman, Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global, Jakarta:Ghalia, Cetakan I, 2000, Hal 124-125


B. Kaitan Antara Perlindungan Hukum Atas Rahasia Dagang Dengan Era Globalisasi Selama berlangsungnya era reformasi ini, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Indonesia cukup signifikan. Hal ini ditandai dengan bertambah luasnya bidang-bidang usaha yang terbuka yang bergerak pada sektor produksi barang maupun jasa. Kondisi ini memberikan indikasi berkembangnya kegiatan perdagangan baik nasional

maupun

internasional.

Sedangkan

disisi

lain,

perkembangan

ini

menunjukkan betapa besarnya ketergantungan Indonesia akan produk-produk import. Pada prinsipnya, keikutsertaan Indonesia dalam pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang didalamnya mencakup persetujuan TRIPs, berarti menyetujui rencana persaingan dunia dan perdagangan bebas. Keikutsertaan itu memberikan konsekuensi, yaitu Indonesia harus mempersiapkan diri agar mampu melakukan persaingan secara jujur dan sehat dalam pasar global karena persaingan tersebut tidak hanya akan dilakukan antara negara-negara industri maju dengan negara-negara berkembang. Tetapi juga antar negara-negara berkembang yang satu dengan lainnya. Selain itu, Indonesia perlu mempersiapkan diri terhadap pembentukan dan penegakan HAKI atau Intellectual Property Rights secara efektif dan efisien karena HAKI tersebut merupakan salah satu isu global dalam era perdagangan bebas. Hal ini dapat dijalankan dengan memberlakukan standar-standar perlindungan HAKI


Internasional didalam negeri antara lain dengan langkah nyata untuk melindungi Rahasia Dagang pelaku usaha yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Didalam menjalankan usahanya, pelaku usaha berusaha menghasilkan barang/jasa yang berkualitas dengan menggunakan teknologi yang canggih. Untuk mewujudkan hal ini, pelaku usaha dituntut untuk dapat bersaing dan bertindak secara jujur, efisien, mampu mengembangkan kreativitasnya dan inovasi-inovasi baru dalam kancah persaingan usaha nasional maupun internasional. Dengan adanya persaingan ini, pelaku usaha dapat memperoleh laba yang sebesar-besarnya, menghasilkan produk bermutu melalui penemuan-penemuan baru, dan suatu saat mampu menguasai pasar. Jika ia mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya, maka perusahaannya pasti mampu bertahan dalam era persaingan global. Di dalam dunia bisnis, persaingan atau competition antar pelaku usaha merupakan salah satu bentuk aktivitas yang dapat mendatangkan keuntungan atau menimbulkan kerugian. Persaingan ini merupakan pendorong untuk memajukan perusahaan dengan menciptakan produk bermutu dan teknik menjalankan perusahaan yang serba canggih. Jika aktivitas ini dilakukan, maka pelaku usaha melaksanakan persaingan usaha yang jujur dan sehat. Persaingan inilah yang dibenarkan oleh hukum dan mendatangkan keuntungan bagi siapa saja. Akan tetapi, dalam era globalisasi ini, tingkat persaingan atau kompetisi antara perusahaan semakin tinggi. Sering terhadap praktek persaingan usaha tidak sehat, melanggar hukum yang dapat menimbulkan konflik antar pelaku


usaha yang satu dengan yang lainnya. Pelaku usaha cenderung untuk saling menjatuhkan dan merugikan pelaku usaha lainnya dengan perbuatan yang tidak wajar, tidak jujur, atau curang. Dalam literatur hukum, persaingan ini disebut persaingan melanggar hukum yang dikatagorikan sebagai perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad). Contohnya seperti membujuk karyawan perusahaan produsen barang bermutu tinggi supaya membocorkan formula (rumus) untuk memprediksi barang tersebut, meniru cara promosi perusahaan lain, mencuri bahan baku perusahaan lain, dan lain-lain. Oleh karena itu, pelaku usaha merasa berkepentingan terhadap teknologi canggih serta Rahasia Dagang yang dimilikinya demi kelangsungan perusahaannya. Dalam era globalisasi, Rahasia Dagang memiliki dua peranan penting bagi negara berkembang dalam melaksanakan investasi dan perdagangan bebas, yaitu: 1. Keberhasilan negara berkembang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap

Rahasia

Dagang

akan

dijadikan

ukuran

kelayakan

untuk

melaksanakan penanaman modal di negara tersebut. Tanpa adanya perlindungan hukum, maka investor asing enggan menanamkan modalnya di negara berkembang itu; 2. Kegagalan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang mengakibatkan munculnya tindakan pembalasan silang, yaitu berupa pengenaan sanksi terhadap sektor usaha lain karena adanya pelanggaran terhadap sektor usaha tertentu.


Berdasarkan paparan ini, demi mempertahankan Rahasia Dagangnya, pelaku usaha dan para investor yang berkeinginan menanamkan modalnya di suatu negara merasa berkepentingan dan perlu adanya perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang tersebut melalui sistem perlindungan HAKI sesuai dengan standar internasional. Bagi mereka perlindungan hukum tersebut merupakan salah satu dasar pertimbangan untuk melakukan perdagangan dan investasi di suatu negara. Apabila pelindungan hukum yang memadai tersebut telah diberikan, maka perusahaan tersebut dapat menggunakan teknologi dan Rahasia Dagangnya untuk memperoleh keuntungan melebihi pelaku usaha lainnya yang tidak memiliki informasi tersebut. Ditinjau dari sudut hukum, alasan ini dapat dipahami karena pelanggaran terhadap Rahasia Dagang akan merugikan pemiliknya. Selain itu, jika diakibatkan dengan era globalisasi, perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang merupakan syarat mutlak karena Rahasia Dagang telah menjadi faktor yang sangat esensial dalam upaya persaingan dagang yang jujur, sekaligus merupakan komoditas yang sangat berharga dan memiliki nilai ekonomis tinggi jika dibandingkan dengan jenis HAKI lainnya yang juga memperoleh perlindungan hukum secara internasional. Pada masa kini, terutama dalam era globalisasi, Rahasia Dagang sudah merupakan salah satu bentuk investasi yang sangat mahal yang harus dipertahankan oleh pemiliknya dari pihak lain yang mungkin berusaha menyalahgunakan untuk mencari keuntungan melalui sistem persaingan usaha tidak sehat (unfair competition).


Hal ini mengakibatkan pelaku usaha/bisnis menjadikan perlindungan hukum atas Rahasia Dagang sebagai faktor penentu untuk masuk ke negara lain untuk berinvestasi dan melakukan perdagangan internasional, misalnya kegiatan eksporimpor dengan menggunakan informasi yang dimilikinya yang termasuk ke dalam Rahasia Dagang. Oleh karena itu, bagi negara berkembang, khususnya Indonesia perlu memenuhi perangkat hukum yang berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang demi peningkatan kegiatan investasi dan perdagangan internasional khususnya menyangkut persoalan alih teknologi dari negara maju. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa adanya kepastian hukum atas pemberian pelindungan hukum terhadap Rahasia Dagang merupakan kebutuhan yang mendesak dalam era persaingan bisnis untuk menghindari persaingan curang yang dapat merusak iklim bisnis secara keseluruhan dan juga melindungi para pelaku usaha lainnya karena terjadinya keluar masuk modal serta sumber daya manusia yang semakin tinggi. Dengan meningkatnya perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang, maka melahirkan manfaat ekonomi bagi pemilik Rahasia Dagang tersebut berupa pengembangan kreativitas, ide serta gagasan-gagasan yang menambah keuntungan serta masyarakat secara keseluruhan. Hal ini berarti, pelaku usaha dapat memperoleh kembali investasi yang dikeluarkannya dan mendorongnya untuk melakukan inovasi berikutnya. Berdasarkan hal diatas, jelaslah bahwa pemberian perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang yang memadai sangat penting dalam era globalisasi demi


pertumbuhan sektor ekonomi suatu negara terutama bagi negara berkembang dan kelancaran aktivitas perdagangan internasional. Sebagai negara yang telah meratifikasi TRIPs melalui UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Indonesia memiliki keterikatan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tentang Rahasia Dagang dan ketentuan-ketentuan HAKI lainnya yang terdapat dalam TRIPs 26 Sampai saat ini RI telah memiliki perundang-undangan di bidang Hak Cipta, Paten, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang telah mengakomodasi dan memuat ketentuan-ketentuan pelaksanaan (implementing legislation) dari TRIPs. Beberapa Undang-undang tentang HAKI tersebut yang saat berlaku seringkali memberi kesan tambal sulam karena hanya mengadakan perubahan dalam berbagai pasal yang sebenarnya sangat banyak berbeda. Kenyataan ini menurut Sudargo Gautama justru membingungkan dalam penerapannya karena kemungkinan akan menimbulkan kekeliruan dalam penerapannya, oleh karenanya lebih baik dibuat suatu Undang-Undang baru. 27 Berkenaan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, dapat dikatakan merupakan peraturan implementasi dari TRIPs GATT. Pengaturan tentang hal ini sebelumnya tidak berarti sama sekali tidak ada, 26

Pemerintah RI telah mengeluarkan UU No. 12/1997 tentang Perubahan atas UU No. 6/1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7/1987; UU No. 13/1997 tentang Perubahan atas UU No. 6/1989 tentang Paten; dan UU No. 14/1997 tentang Perubahan atas UU No.


sebab jauh sebelum TRIPs disepakati di Indonesia telah ada ketentuan-ketentuan tentang Rahasia Dagang yang tersebar dalam berbagai perundang-undangan, meskipun belum secara tegas mengelompokkan hal itu sebagai bagian dari HaKI yang merupakan implementasi dari TRIPs. Informasi yang dirahasiakan diatur dalam Bab 7 Pasal 39 TRIPs ayat (1) sampai dengan ayat (3). Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) selengkapnya menyatakan : (1) the course of ensuring effective protection againts unfair competition as provided in Article 10 bis of the Paris Convention (1967), Members shall protect undisclosed information in accordance with paragraph 2 below and data submitted to governments or govermental agencies in accordance with paragraph 3 below; (2) Natural and legal persons shall have the possibility of preventing information lawfully within their control from being disclosed to, acquired by, or used by others without their consent in a manner contrary to honest commercial practices so long as such information : a. is secret in the sense it is not, as abody or in the precise configuration and assembly of its components, generally known among or readily accessible to persons within the circles that normally deal with the kind of information in question;

19/1992 tentang Merek, UU No. 30/200 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31/2000 tentang Disain Industri, dan UU No. 32/2000 tentang Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu


b. has commercial value because it is secret, and; c. has been subject to reasonable steps under the circumstances, by the person lawfully in control of the information, to keep it secret. Dari ketentuan - ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagai negara anggota Indonesia diwajibkan untuk memberikan perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan (Rahasia Dagang) untuk menjamin perlindungan secara efektif dalam menghadapi persaingan curang sesuai dengan Pasal 10 bis Konvensi Paris versi 1967. 28 Penunjukan berlakunya Pasal 10 bis Konvensi Paris merupakan konsekuensi sifat keberlakuan TRIPs yang juga berfungsi sebagai kaidah penunjuk. 29 Konvensi Paris telah diratifikasi tanpa reservasi oleh RI melalui Keppres No. 15/1997.

27

Sudargo Gautama, & Rizawanto Winata, Pembaharuan Undang-Undang Paten , 1998, hal. 3 Article 10 bis Paris Convention berbunyi : (1) The countries of the Union are bound to assure to nationals of such countries effective protection againts unfair competition. (2) Any act of competition contrary to honest practices in industrial or commercial matters constitutes and act of unfair competition (3) The following in particular shall be prohibited : 1. all acts of such a nature as to create confusion by any means whatever with the establishment, the goods, or the industrial or commercial activites, or competitor 2. false allegation in the corse of trade of such anature as to discredit the establisment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor; 3. indication or allegation the use of which in the course of trade is liable so mislead the public as to the nature, the manufacturing process, the characteristic, the suitability for their purpose, or the quantity, of the goods. 29 lihat. Pasal 1 (3), Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 (b) TRIPs. Dalam hal ini TRIPs sebagai suatu kesepakatan internasional memiliki relevansi dengan Konvensi-konvensi dan Perjanjian Internasional lainnya di bidang HAKI. Dalam beberapa segi TRIPs merupakan kaidah penunjuk untuk berlakunya ketentuan-ketentuan Perjanjian Internasional di bidang HAKI. Anggota harus mematuhi ketentuan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1 sampai dengan 12, dan Pasal 19 Konvensi Paris (1976) dan tidak satupun ketentuan TRIPs yang memungkinkan negara anggota terbebas dari kewajibankewajiban yang timbul atas dasar ketentuan Konvensi Paris, Konvensi Berne, Konvensi Roma dan Perjanjian HAKI tentang Rangkaian Elektronik Terpadu. 28


Sebagai negara anggota Indonesia memiliki kewajiban untuk menyediakan instrumen dan bentuk perlindungan yang memungkinkan perorangan dan badan hukum untuk dipublikasikannya, diberikannya kepada pihak lain, atau penggunaan secara melawan hukum dan tanpa izin suatu informasi yang dikuasainya secara sah dengan cara yang bertentangan dengan praktik-praktik komersial yang jujur, sepanjang informasi tersebut merupakan rahasia, baik yang mempunyai bentuk tertentu atau dalam bentuk konfigurasi dan gabungan komponen-komponennya, yang tidak diketahui secara umum atau tidak memungkinkan akses terhadapnya oleh pihak-pihak yang berkecimpung di dalam lingkungan yang secara normal berhadapan dengan informasi tersebut. Pemilik informasi ini juga harus menunjukkan upaya bahwa ia telah memperlakukan informasi itu sebagai Rahasia Dagang yang memiliki nilai ekonomis. Sesuai dengan ketentuan TRIPs, bahwa informasi tersebut harus memiliki nilai komersial karena kerahasiaannya, dan telah ditangani sedemikian rupa oleh pihak yang secara sah menguasainya dalam rangka menjaga kerahasiaannya itu. Masalah Rahasia Dagang ini lebih lanjut diatur sebagai berikut: 30 "Member, when requiring, as a condition of approving the marketing of pharmaceutical or of agricultural chemical product which utilize new chemical entities, the submission of undisclosed test or other data, the origination of which involves a considerable effort, shall protect such data against unfair coomercial use. In addition, Member shall protect such data against disclosure, except where


necessary to protect the public, or unless steps are taken to ensure that the data are protected against unfair commercial use." Perlindungan juga diberikan terhadap data yang diserahkan kepada pemerintah atau badan pemerintah, dalam hal ini pemerintah negara peserta yang mewajibkan diserahkannya rangkaian percobaan yang dirahasiakan atau data lain yang diperoleh sebagai syarat persetujuan pemasaran atau produksi farmasi baru atau produk kimia pertanian baru yang memanfaatkan unsur kimia baru. Pemerintah negara tersebut wajib memberikan perlindungan yang memadai agar data yang diserahkan kepadanya itu tidak digunakan secara komersial dan secara tidak adil. Dalam hal ini pemerintah tersebut harus melindungi dari kemungkinan publikasi atas data yang bersangkutan, kecuali jika diperlukan untuk melindungi masyarakat atau didasarkan atas jaminan bahwa data tersebut tidak akan disalahgunakan secara komersial. Berkenaan dengan perlindungan Rahasia Dagang ini, TRIPs memberikan penekanan terhadap apa yang dimaksud praktik-praktik komersial yang tidak jujur seperti tertuang dalam ketentuan TRIPs yang mengatakan : 31 For the purpose of this provision, "a manner contraty to honest commercial practices" shall mean at least practices such as breach of contract, breach of confidence and inducement to breach, and includes the acquisition of undisclosed information by third parties who knew, or

30 31

Pasal 39 ayat (3) TRIPs Pasal 39 ayat (2) TRIPs


were grossly negligent in failing to know, that such practices were involved in the acquisition." Dalam kalimat negatif dikatakan bahwa apa yang dimaksud dengan praktikpraktik komersial yang tidak jujur atau bertentangan dengan praktik-praktik komersial yang jujur adalah suatu tindakan yang paling tidak mencakup praktik berupa tindakan ingkar janji (wanprestasi atas suatu kontrak), wanprestasi atas kerahasiaan dan bujukan untuk melakukan wanprestasi, termasuk diperolehnya informasi yang dirahasiakan oleh pihak ketiga yang mengetahui atau yang sepatutnya mengetahui bahwa praktik-praktik tersebut terjadi dalam upaya untuk mendapatkan informasi tersebut. Masalah praktek persaingan curang ini pun diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 32 Sebagai anggota World Trade Organization (selanjutnya disebut : WTO), maka Indonesia harus menyesuaikan semua ketentuan HAKI yang ada dengan ketentuan TRIPs, dengan catatan bahwa dalam hal ini harus sejauh mungkin diupayakan agar penerapan dan implementasi ketentuan TRIPs tersebut tidak merugikan kepentingan Indonesia. Khusus untuk Rahasia Dagang lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 menunjukkan bahwa Pemerintah telah membuat peraturan implementasi dalam

32

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi : "Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha."


bentuk undang-undang yang mengatur dan mengelompokkan Rahasia Dagang secara spesifik sebagai bagian dari HAKI sesuai dengan klasifikasi TRIPs. C. Pengaruh TRIPs-WTO Terhadap Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Dalam Era Globalisasi Persetujuan TRIPs (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights = Aspek aspek Perdagangan yang bertalian dengan Hak Milik Intelektual), merupakan salah satu issue dari 15 issues dalam persetujuan GATT (General Agreement on Tarif and Trade) yang mengatur masalah Hak Milik Intelektual secara global. Dokumen akhir Putaran Uruguay (GATT) disetujui pada 15 Desember 1993 dan diratifikasi pada 15April 1998 dari pukul 13.00 sampai pukul 17.30 waktu setempat di Marrakech, 321 km ke arah Barat dari kota Rabai Ibukota Maroko, Afrika Utara.Dokumen akhir Putaran Uruguay setebal lebih dari 500 halaman dengan lebih dari 28 kesepakatan perdagangan yang global telah ditandatangani oleh 125 negara termasuk Indonesia. Kesepakatan-kesepakatan dibidang perdagangan global dengan diikuti lahirnya WTO (World Trade Organization) itu ditutup secara resmi oleh Raja Hasan II dari Maroko tepat pada pukul 18.15. Secara umum persetujuan TRIPs berisikan norma-norma yuridis yang harus dipatuhi dan dilaksanakan di bidang HAKI, disamping pengaturan mengenai larangan melakukan perdagangan atas barang hasil pelanggaran HAKI tersebut. TRIPs bertujuan untuk melindungi dan menegakkan Hukum Hak Milik Intelektual guna mendorong timbulnya inovasi, pengalihan, serta penyebaran teknologi, diperolehnya manfaat bersama pembuat dan pemakai pengetahuan


teknologi,dengan cara yang menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta berkeseimbangan antara hak dan kewajiban (Pasal 7 TRIPs). Indonesia sebagai salah satu negara berkembang mempunyai kepentingan spesifik untuk berperan serta secara aktif dalam perundingan Putaran Uruguay untuk mengakomodasi TRIPs dalam perangkat hukum nasional di bidang HAKI. Kepentingan spesifik tersebut adalah: 1. Pembangunan nasional secara menyeluruh merupakan tujuan utama Pemerintah Indonesia; 2. Di bidang ekonomi tujuan pembangunan hanya dapat tercapai bila Indonesia dapat mencapai dan mempertahankan laju pertumbuhan yang cukup tinggi dengan tingkat inflasi yang terkendali; 3. Dalam upaya untuk mencapai laju pertumbuhan yang cukup tinggi tersebut sektor luar negeri telah memegang peranan penting. Hal ini akan tetap berlaku pada tahun-tahun mendatang karena pasar dalam negeri dengan tingkat pendapatan nasional perkapita yang relatif masih terlalu rendah, tidak dapat menjadi motor pendorong laju pertumbuhan nasional yang cukup tinggi; 4. Berbeda dengan tahun 1970-an, dimana penghasilan dari sektor migas menjadi andalan dari program pembangunan, sejak tahun 1980-an Indonesia memusatkan perhatian terutama pada sektor non migas; 5. Agar ekspor non migas dapat terus berkembang dengan pesat, maka pemerintah telah mengambil serangkaian langkah-langkah deregulasi dan debirokrasi untuk meningkatkan efisiensi dalam bidang perekonomian. Program tersebut akan terus


dilakukan karena kepentingan nasional menunjukkan bahwa langkah-langkah tersebut merupakan suatu hal yang strategis dan sangat tepat untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang yang telah ditentukan oleh pihak Indonesia sendiri; 6. Diluar negeri upaya pengamanan ekspor non-migas tergantung pada keterbukaan pasar terjamin. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Indonesia bersama negara anggota lainnya berupaya untuk menjaga agar keterbukaan sistem perdagangan internasional yang hingga sekarang masih dapat dipertahankan melalui GATT dapat terjamin. Pembahasan konsekuensi persetujuan TRIPs bagi Indonesia tidak terlepas dari pembahasan posisi dan kebijaksanaan Indonesia menghadapi persetujuan TRIPs. Dalam pembahasan posisi dan kebijaksanaan Indonesia menghadapi persetujuan TRIPs, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut di bawah ini: a. Pengaturan hal-hal yang baru dan belum ada peraturan perundang-undangan HAKI, serta pengaturan hal-hal tertentu dengan standar yang lebih tinggi dibandingkan standar yang dimiliki dalam peraturan perundang-undanga HAKI yang telah ada, bukanlah masalah yang sederhana. b. Dengan pengaturan standar yang relatif minimum sekarang inipun, masih harus diusahakan

efektifitas

pelaksanaanya

melalui

peningkatan

administrasi

pengelolaannya, pemasyarakatan (penyebarluasan) pemahamannya, termasuk di kalangan aparat penegak hukumnya.


c. Masalah dengan begitu bukan sekedar menyesuaikan peraturan perundangundangan HAKI. Selain kesiapan masyarakat dan aparatur, perlu juga dikaji seberapa jauh dampak penerapan pengaturan hal-hal yang baru dan ketentuan ketentuan yang berstandar tinggi tersebut tidak menimbulkan terutama masalah sosial dan ekonomi yang akhirnya akan menyulut kerawanan politik. d. Masa peralihan bagi Indonesia hanya berlangsung maksimal 5 tahun. Kalau persetujuan tersebut benar-benar akan berlaku efektif misalnya tanggal 1 januari 1995, maka segala persiapan baik pranata peraturan perundang-undangan yang harus disesuaikan, kesiapan administrasi, kesiapan masyarakat dan para aparat dalam memahami peraturan perundang-undangan yang baru, harus benar-benar selesai dan siap mulai tanggal l Januari 2000. Jangka waktu tersebut tidak lama untuk semua itu. e. Dampak dari ketidaksiapan tadi, sangat hebat pengaruhnya terhadap perekonomian nasional terutama dalam perdagangan intenasional. Setiap saat Indonesia harus siap untuk menghadapi panel dalam rangka mekanisme penyelesaian pertikaian. Dan kalau "Kesalahan" tersebut terbukti, serta kerugian ekonomi/finansial yang diakibatkan dapat ditunjukkan, maka Indonesia harus selalu bersiap untuk menghadapi tindakan balasan terhadap komoditi ekspornya. Pemikiran tentang perlunya perlindungan hukum terhadap ide, gagasan yang berasal dari kreativitas manusia yang merupakan objek HAKI sebenarnya telah ada sejak abad ke-19. pada masa itu, perlindungan hukum berdasarkan hukum perdata dianggap kurang memadai, terlebih lagi dengan mulai berkembangnya kegiatan


perdagangan internasional. Hal inilah yang selanjutnya melahirkan konsep tentang ketentuan perlindungan hukum terhadap objek HAKI yang bersifat internasional, tidak sahnya secara bilateral, melainkan juga secara global/multilateral. Konvensi internasional pertama yang berkenaan dengan HAKI adalah Paris Conventation yang megatur Tentang Hak Milik Industrial pada tahun 1883, kemudian diikuti dengan Bern Convention yang mengatur tentang Hak Cipta pada tahun 1886. Selanjutnya, muncul keinginan negara-negara di dunia untuk membentuk suatu organisasai internasional untuk melindungi HAKI secara keseluruhan. Untuk itu diadakan konfrensi di Stockholm pada tahun 1967 untuk membentuk organisasi dunia untuk perlindungan HAKI, yaitu Convention establishing the world intellectual property (WIPO). Organisasi inilah yang menjadi pengelola tunggal Paris Convention dan Bern Convention. Dalam konvensi pembentukan WIPO ini, Rahasia Dagang tidak secara tegas disebut sebagai salah satu bentuk HAKI. Namun oleh karena pelaksanaan (enforcement) perlindungan HAKI oleh WIPO dianggap kurang optimal serta memadai, tidak mampunya WIPO mensosialisasikan ketentuan hukum tentang HAKI yang seragam bagi negara-negara anggotanya, dan juga dianggap perlu untuk menambah bentuk HAKI lainnya, seperti computer programs, integrated circuits, reprography, broadcasting inovations, biotechnollogy, maka dalam perlindungan WTO-GATT selanjutnyalah dimasukkan agenda tentang HAKI. Dengan masuknya agenda HAKI melalui TRIPs dalam WTO-


GATT, maka negara-negara maju merasa aman dalam menjalankan kegiatan perdagangannya karena adanya ketentuan yang seragam bagi negara-negara di dunia. GATT (General Agreement On Tariff And Trade: perjanjian umum tentang tarif dan perdagangan), sebagai organisasi perdagangan internasional yang melindungi keseimbangan kepentingan antara negara-negara anggota dalam hubungan perdagangan internasional didirikan pada tahun 1946. GATT bertujuan untuk menciptakan suatu iklim perdagangan yang aman dan jelas bagi masyarakat bisnis agar tercipta perdagangan dunia yang bebas tanpa diskriminasi serta untuk menciptakan liberalisasi perdagangan dalam bidang penanaman modal, lapangan kerja, mencegah terjadinya perang dagang yang merugikan, dan lain-lain. 33 Akan tetapi dalam perkembangannya GATT telah mengalami berbagai macam revisi maupun perubahan mulai dari tahun 1948 hingga diselenggarakannya putaran Uruguay. Putaran Uruguay diadakan selama 7 (tujuh) tahun dan diakhiri dengan kesepakatan diterima naskah Final Act Uruguay Round pada tanggal 15 Desember 1993 yang mengakhiri perundingan Puturan Uruguay. Kemudian pada tanggal 15 April 1994 naskah persetujuan itu resmi ditandatangani di Marekesh, Maroko oleh 125 negara termasuk didalamnya Indonesia. Penandatanganan persetujuan Putaran Uruguay sangat bermanfaat karena terbuka peluang pasar internasional yang lebih luas, tersedianya mekanisme

33

Huala Adolf Dan Chandrawulan A, Masalah-Masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional, Jakarta; PT. Raja Grafindo Perkasa, 1994, hal 1.


perlindungan

multilateral

bagi

kepentingan

nasional

dalam

perdagangan

internasional. 34 Persetujuan Putaran Uruguay ini meliputi: 1. Pembentukan organisasi perdagangan dunia (WTO) sebagai pengganti sekretariat

GATT

yang

akan

mengadministrasikan

dan

mengawasi

pelaksanaan persetujuan perdagangan serta menyelesaikan sengketa dagang diantara negara-negara anggota. 2. Penurunan tarif impor berbagai komoditas perdagangan secara menyeluruh dan mengurangi berbagai hambatan proteksi perdagangan yang ada. 3. Pengaturan di bidang HAKI melalui TRIPs, ketentuan investasi yang berkenaan dengan perdagangan, dan perdagangan jasa. Jika dilihat isi persetujuan tersebut, ternyata GATT yang pada walnya merupakan cikal bakal pembentukan WTO ternyata hanya menjadi salah satu bagian dari lampiran persetujuan pembentukan WTO yang berkaitan dengan aturan dan kaedah yang berlaku dalam perdagangan barang. Di dalam persetujuan pembentukan WTO, secara singkat dapat dinyatakan bahwa persetujuan itu bermakna sebagai berikut: 35 1. Sistem perdagangan antar negara-negara di dunia yang berkembang pesat dengan segala permasalahannya, dan dalam rangka memperkuat sistem 34 Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Bandung; PT Citra Aditya Bakti, 2001, Hal 43.


perdagangan multilateral ditempatkan dalam satu organisasi yang lebih terintegrasi yaitu WTO; 2. WTO merupakan organisasi paying (penaung) yang membawahi seluruh perjanjian dalam Putaran Uruguay dan akan menjadi pengganti WTO; 3. WTO mengadministrasikan semua perjanjian, menyediakan forum-forum untuk negoisasi dikemudian hari, mengadministrasikan sistem penyelesaian sengketa, memantau kebijaksanaan perdagangan dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga ekonomi lainnya; 4. Struktur kelembagaan WTO mencakup suatu sidang menteri yang bertemu minimal setiap dua tahun. Suatu General Council yang akan bertemu secara teratur dan council untuk perdagangan barang, Council untuk TRIPs, Council untuk Service Dispute Settlement Body, Trade poling Review Body, dan lainlain; 5. WTO menyediakan lembaga untuk semua perjanjian-perjanjian yang dicapai oleh putaran uruguay; 6. Semua anggota WTO harus menjadi penandatanganan semua peranjian dan anggota baru WTO setelah penandatanganan langsung dapat diterima dengan persetujuan 2/3 sesuai dari anggota; 7. Perubahan terhadap WTO dapat dilakukan apabila disetujui 2/3 anggota.

35

Paingot Rambe Manalu, Hukum Dagang Internasional, Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap Hukum Nasional, Khususnya HAKI, Jakarta: Penerbit Mavindo Pustaka Mandiri, 2000, Hal 160.


Sebagai bagian dari lampiran pembentukan WTO, TRIPs terdiri dari 7 (tujuh) Bab, 73 (tujuhpuluh tiga) pasal, dan memuat kaedah-kaedah secara detail tentang standar yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh negara-negara penandatanganan untuk Rahasia Dagang ini diatur dalam Article 39 Section 7, yang berbunyi: 1. In the course of ensuring effective protection against unfair competition as provided in Article 10bis of the Paris Convention (1967), Members shall protect undisclosed information in accordance with paragraph 2 and data submitted to governments or governmental agencies in accordance with paragraph 3. 2.Natural and legal persons shall have the possibility of preventing information lawfully within their control from being disclosed to, acquired by, or used by others without their consent in a manner contrary to honest commercial practices (10) so long as such information: (a) is secret in the sense that it is not, as a body or in the precise configuration and assembly of its components, generally known among or readily accessible to persons within the circles that normally deal with the kind of information in question; (b) has commercial value because it is secret; and (c) has been subject to reasonable steps under the circumstances, by the person lawfully in control of the information, to keep it secret. 3. Members, when requiring, as a condition of approving the marketing of pharmaceutical or of agricultural chemical products which utilize new chemical entities, the submission of undisclosed test or other data, the origination of which


involves a considerable effort, shall protect such data against unfair commercial use. In addition, Members shall protect such data against disclosure, except where necessary to protect the public, or unless steps are taken to ensure that the data are protected against unfair commercial use. Berdasarkan ketentuan Pasal 39, TRIPs hanya memberikan aturan yang sangat umum mengenai perlindungan atas Rahasia Dagang. Oleh karena itu, TRIPs membebankan kewajiban kepada para anggota WTO untuk melindungi Rahasia Dagang dengan maksud untuk menghindari adanya praktek perdagangan tidak sehat dengan cara mencuri atau memperoleh informasi rahasia secara tidak benar, ataupun dengan cara memanfaatkannya untuk kepentingan perdagangan. Ketentuan ini memberikan konsekuensi kepada negara anggota WTO untuk membentuk UndangUndang Rahasia Dagang yang harus disesuaikan dan diselaraskan dengan standar minimal yang diatur dalam TRIPs. Dengan demikian, masih dimungkinkan untuk menerapkan ketentuan-ketentuan yang tidak mengabaikan kepentingan nasional. Dengan adanya kewajiban tersebut, maka ketentuan TRIPs ini memberikan pengaruh yang sangat besar dalam pemberian perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang dalam era globalisasi. Selain itu, dalam pelaksanaan perdagangan internasional; yang bebas dan penuh dengan persaingan bisnis, TRIPs dalam Pasal 41 menghendaki agar anggota WTO, seperti Indonesia, mencantumkan prosedur penegakan hukum tentang HAKI (Rahasia Dagang) dalam hukum nasional demi kelancaran aktivitas perdagangan yang sah dan untuk menciptakan perlindungan hukum yang jujur, adil bagi semua pihak. Selain itu, prinsip-prinsip TRIPs harus


menjadi landasan lahirnya ketentuan tentang Rahasia Dagang yang disetai dengan penegakan hukumnya secara konsisten. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, sistem hukum yang diterapkan sesuai dengan kepentingan nasional dengan strategi bisnis yang berskala nasional dan internasional dan menciptakan kreasi dan inovasi masyarakat. Dengan kata lain, kebijakan-kebijakan ekonomi demi peningkatan industri harus dilakukan tanpa mengabaikan faktor hukum untuk melindungi hak-hak dari pelaku bisnis. Jadi, para pihak yang memiliki Rahasia Dagang tersebut akan mampu menguasai Rahasia Dagangnya dan memanfaatkannya dalam kancah persaingan bisnis. Dengan demikian, persaingan usaha tidak sehat yang pasti menimbulkan masalah-masalah ekonomi internasional yang berkaitan dengan kepercayaan para investor asing terhadap Indonesia akan mulai berkurang dan persaingan bisnis antar pelaku bisnis dilaksanakan secara jujur, sehat, dan adil dalam aktivitas perdagangan global dalam era globalisasi. D. PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG Perlindungan Rahasia Dagang memiliki nilai yang sangat penting dalam dunia investasi dan perdagangan, karena melalui sistem perlindungan seperti ini, maka informasi bisnis yang sifatnya sangat strategis dan kompetitif yang tidak terlindungi dengan Sistem Hukum Paten dan Hak Cipta atau Desain Industri dapat dilindungi.


Sebagai gambaran bahwa untuk mendapatkan perlindungan Paten seorang penemu, harus benar-benar menemukan sesuatu yang sifatnya baru, terpenuhinya syarat-syarat yang sangat kompleks yang ditetapkan oleh Kantor Paten, sedangkan Rahasia Dagang dapat dilakukan secara lebih fleksibel karena tidak terikat pada syarat-syarat formal seperti halnya yang terjadi dalam Sistem Hukum Paten, yang memerlukan pemenuhan formalitas dan proses pemeriksaan yang rumit 36 Perlindungan Rahasia Dagang didasarkan atas beberapa teori yaitu sebagai berikut 37 : a.

Teori Hak Milik Teori Hak Milik merupakan salah satu dasar perlindungan Rahasia Dagang 38 . Beberapa putusan di Amerika Serikat menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan antara Rahasia Dagang dengan konsep Hak Milik. Rahasia Dagang dapat disejajarkan sebagai satu bentuk Hak Milik bahkan identik dengan aset atau investasi bagi perorangan atau perusahaan 39 . Sebagai Hak Milik, Rahasia Dagang bersifat eksklusif dan dapat dipertahankan terhadap siapapun yang berupaya menyalahgunakannya atau membajaknya. Pemilik mempunyai hak yang seluas-luasnya untuk mempergunakan Hak Miliknya itu untuk kepentingan perusahaannya.

36

Ditjen HCPM, Buku Panduan Di bidang Paten, 1997, hal 8 Gunawan Widjaja , Pemilik Rahasia Dagang Dan Pemegang Rahasia Dagang, Business News, 2001, Hal 120. 38 Cabanellas Guilarmo & Massaguer jose, Know-How Agreements and EEC Competition Law,IIC Studies,Vol 12 Hal 50 39 Gunawan Widjaja , Opcit, Hal 49 37


Prinsip tentang Hak Milik ini juga dikenal dalam Hukum Indonesia. Pasal 570 BW menyatakan: “Hak Milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan Undang-Undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan Undang-Undang dan dengan pembayaran ganti rugi“. Pengertian pasal 570 BW ini menunjukkan bahwa Hak Milik adalah hak yang paling utama dimana pemilik dapat menguasai benda itu sebebas-bebasnya dalam arti dapat memperlakukan perbuatan hukum atas benda itu secara eksklusif disamping dapat pula melakukan perbuatan-perbuatan materiil atas benda itu. Namun demikian, sifat eksklusivitas atas Hak Milik untuk benda-benda berwujud tampaknya sudah mengalami pergeseran karena munculnya berbagai norma kemasyarakatan yang membatasi Hak Milik. Rahasia Dagang dan HAKI pada umumnya, pada prinsipnya harus dapat dibatasi jika bersentuhan dengan kepentingan masyarakat luas. b.

Teori Kontrak Teori kontrak merupakan dasar yang paling sering dikemukakan dalam proses pengadilan mengenai Rahasia Dagang, khususnya di Amerika. Di Indonesia sendiri yang mengadopsi Sistem Hukum Eropa Kontinental, ketentuan tentang


prinsip kontrak ini diatur dalam KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek). Dalam Pasal 1233 dinyatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, baik karena Undang-Undang. Prinsip perlindungan berdasarkan Hukum Kontrak ini sangat relevan dengan bentuk perlindungan berdasarkan sistem hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan. Hubungan antara pengusaha dan karyawan merupakan salah satu masalah penting berkenaan dengan Rahasia Dagang. Tingginya tingkat keluar masuk karyawan dari suatu perusahaan ke perusahaan yang lain menyebabkan perlunya pengaturan Rahasia Dagang ini diintegrasikan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan 40 . Teori inipun terkait dengan masalah kedudukan “orang dalam“ perusahaan (insider traiding). Perlu dibuat perjanjian kerja oleh perusahaan dengan karyawannya yang isinya melarang penggunaan teknologi atau informasi yang telah diketahui secara umum atau merupakan public domain karena ini merupakan suatu tindakan yang dianggap sebagai cacat hukum 41 c.

Teori Perbuatan Melawan Hukum Perlindungan atas Rahasia Dagang juga dapat dilakukan berdasarkan teori perbuatan Melawan Hukum. Hal ini merupakan salah satu jalan keluar sebagai konsekuensi perlindungan atas HAKI yang tidak didaftarkan seperti halnya Rahasia Dagang ini. Prinsip semacam ini banyak diterapkan diberbagai negara

40 41

Gunawan Widjaja , Ibid, Hal 51 Melvin F Jager, Trade Secrets Law Handbook, 1983, Hal 43


untuk mengatasi kegiatan persaingan curang yang dilakukan oleh kompetitor yang tidak beritikad baik. Seseorang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum jika secara tanpa hak mempergunakan informasi dengan cara: 1. diperoleh melalui tata cara yang tidak lazim atau 2. pengungkapan atau penggunaannya mengakibatkan dilanggarnya kerahasiaan yang diperolehnya dari orang lain yang mengungkapkan rahasia itu kepadanya, atau 3. orang tersebut mempelajari rahasia tersebut dari orang ketiga yang memperoleh informasi tersebut secara tidak patut atau pengungkapan pihak ketiga ini merupakan pelanggaran juga atau 4. orang

itu

mempelajari

mengungkapkannya

dengan

rahasia

tersebut

menyatakan

dan

bahwa

hal

kemudian tersebut

merupakan pembukaan rahasia dengan sengaja, dalam Hukum Indonesia hal ini diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Rahasia Dagang dilindungi oleh Undang-Undang seiring dengan lahirnya informasi yang terkait dan mulai berfungsi dalam kegiatan perekonomian. Tidak diperlukan prosedur pendaftaran bagi perlindungan Rahasia Dagang karena sifat informasi yang rahasia (sedangkan jika dilakukan pendaftaran maka akan memerlukan pengungkapan informasi). Rahasia Dagang dapat dicatatkan apabila terjadi pengalihan atau lisensi kepada pihak lain. Pencatatan ini hanya berkaitan dengan data administratif lisensi atau pengalihan hak tanpa perlu mengungkapkan isi dari informasi rahasia tersebut.


Pasal 2 Undang-Undang Rahasia Dagang menyebutkan : metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Informasi Rahasia yang memperoleh perlindungan yaitu: •

Informasi yang bersifat rahasia. Hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.

•

Informasi memiliki nilai ekonomi. Kerahasiaan informasi dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha komersial atau dapat meningkatkan keuntungan. Pemeliharaan kerahasiaan informasi wajib dilakukan oleh pemilik informasi

rahasia dengan melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. Artinya semua langkah yang memuat ukuran kewajaran, kelayakan, dan kepatutan yang harus dilakukan. Pemeliharaan rahasia biasanya berkaitan dengan hubungan antara pekerja dengan pemberi kerja yang merupakan pemilik Rahasia Dagang. Dalam lingkungan kerja perlu diatur prosedur perusahaan yang bisa menjamin kerahasiaan informasi. Perlu diatur secara jelas dan tegas pula dalam peraturan perusahaan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas informasi rahasia. Dalam Undang-Undang Rahasia Dagang Indonesia juga ditegaskan bahwa yang menjadi objek perlindungan Rahasia Dagang adalah informasi yang bersifat rahasia yang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau


informasi lain dibidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. 42 Perlindungan Hukum atas Rahasia Dagang menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 dapat dibagi kedalam beberapa bagian besar, yaitu: 1. Adanya unsur kontrak/perjanjian, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 ketentuan mengenai hal ini tercantum dalam Pasal 6 yang menyebutkan bahwa Pemegang Hak Rahasia Dagang dapat memberian lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi. Lisensi secara garis besar merupakan izin yang diberikan oleh pemegang Rahasia Dagang kepada pihak lain dalam bentuk tertulis (perjanjian). Perjanjian lisensi yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, harus mampu menampung segala aspek yang diperlukan untuk melindungi Rahasia Dagang tersebut. 2. Hak pemilik Rahasia Dagang benar-benar diperhatikan (adanya Hak Eksklusif). Keeksklusifan dari hak tersebut diharapkan dapat membuat kerahasiaan dari Rahasia Dagang itu sendiri tetap dapat terjaga. 3. Dicantumkannya unsur perbuatan melawan hukum. Prinsip melawa hukum sangat relevan untuk dijadikan dasar perlindungan Rahasia Dagang antara para pihak yang sama sekali tidak terikat kontrak/perjanjian satu sama lain. 4. Penyelesaian sengketa di Peradilan Negeri. Ketentuan mengenai hal ini tercantum dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 yang menyebutkan bahwa Pemilik Rahasia Dagang dapat menggugat siapapun yang 42

Pasal 2 Undang-Undang Rahasia Dagang


dengan sengaja dan tanpa hak untuk membayar ganti kerugian, dimana gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri. 5. Pengalihan Hak Rahasia Dagang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. disebutkan dalam pasal itu bahwa Hak Rahasia Dagang dapat beralih atau dialihkan dengan melalui Pewarisan, Hibah, Wasiat, Perjanjian Tertulis dan sebab-sebab lain yang dibenarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam Pasal 6 mengatur tentang Pengalihan Hak Rahasia Dagang dengan lisensi berdasarkan perjanjian lisensi. Dari dua ketentuan di atas disebutkan bahwa pengalihan Rahasia Dagang dapat berupa pengalihan hak dengan non lisensi dan pengalihan hak dengan lisensi. 6. Jangka waktu perlindungan Rahasia Dagang. Kedua ketentuan hukum tersebut tidak menyebutkan batasan waktu perlindungan Rahasia Dagang. Dalam artian bahwa perlindungan Rahasia Dagang tidak terbatas oleh waktu seperti halnya perlindungan di bidang HAKI lainnya yang terdapat batasan waktu perlindungan, misalnya perlindungan Paten selama kurun waktu 20 tahun. Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Berdasarkan Perjanjian Hukum perjanjian di atur dalam buku ke III KUHPerdata dimana pada KUH Perdata digunaan kata “persetujuan untuk menyatakan perjanjian”. Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. 43

43

Pasal 1313 KUH Perdata


Perlindungan Rahasia Dagang berdasarkan perjanjian telah dicantumkan secara eksplisit dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d Undang-Undang Rahasia Dagang, yang menyatakan bahwa perlindungan Rahasia Dagang lahir antara lain berdasarkan perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis ini dilakukan antara pemilik/pemegang Rahasia Dagang dengan pihak ketiga dan disebut dengan Perjanjian Merahasiakan (Secrecy Agreement). Yang menjadi objek perjanjian ini tidak hanya data dan informasi yang termasuk katagori Rahasia Dagang, tetapi juga mencakup tentang pengalaman teknik berkenaan dengan proses pengolahan, bahan-bahan, tata cara pengoperasian, pengendalian mutu, dan informasi mengenai formula yang memiliki nilai komersial tinggi. Pada perjanjian ini juga dicantumkan bahwa pemilik Rahasia Dagang sebagai pemberi Rahasia Dagang bersedia mengungkapkan Rahasia Dagangnya kepada penerima dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Penerima

Rahasia

Dagang

berkewajiban

merahasiakan

dan

tidak

mengungkapkan Rahasia Dagang tersebut kepada orang lain tanpa izin tertulis dari pemberi Rahasia Dagang. Oleh karena itu, harus diperjanjikan dengan tegas bahwa informasi itu adalah suatu hak kepemilikan sehingga penerima hak tidak akan menggunakannya untuk kepentingan usahanya. Kewajiban merahasiakan ini juga berlaku terhadap perjanjian selanjutnya yang mungkin dilakukan yang berkaitan dengan perjanjian pokok dan tetap berlaku seterusnya apabila jangka waktu perjanjiannya telah berakhir.


Khusus untuk pengakuan hak atas dasar perjanjian, diperlukan adanya suatu pengalihan hak yang didasarkan pada pembuatan suatu akta, terutama akta otentik. Hal ini penting mengingat aspek yang dijangkau begitu luas dan pelik, selain untuk menjaga kepentingan masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian pengalihan hak atas Rahasia Dagang tersebut. Kecenderungan dipilihnya bentuk perlindungan melaui Rahasia Dagang setidaknya dilandasi oleh dua alasan, yaitu: Karena seringkali substansi yang diinginkan untuk mendapat perlindungan

1.

merupakan hal yang tidak dapat diberi Paten, seperti halnya daftar pelanggan perusahaan, data keuangan, nota-nota bisnis dan lain-lain. 2.

Mungkin juga hal yang ingin dilindungi sebenarnya memungkinkan untuk diberi Paten, tetapi inventor lebih memilih bentuk perlindungan Rahasia Dagang karena berbagai alasan seperti jangka waktu perlindungan yang tidak terbatas, nilai kerahasiaan yang lebih terjamin, mahalnya biaya dikantor Paten dan formalitas pendaftaran yang lebih rumit. Keuntungan-keuntungan perlindungan Rahasia Dagang adalah 44

1. Dibandingkan dengan jangka waktu perlindungan atas Paten yang hanya 20 tahun di Indonesia maka perlindungan melalui Rahasia Dagang lebih menguntungkan karena jangka waktunya yang tidak terbatas. Untuk penemuan-penemuan dan rumus-rumus di bidang produksi perdagangan jangka waktu ini menjadi demikian penting karena jika dilindungi dengan


Paten maka setelah habis jangka waktunya itu maka informasi akan menjadi milik umum dan setiap orang dapat mengaksesnya tanpa perlu takut dinyatakan sebagai pelanggar HAKI, sedangkan informasi itu sendiri merupakan salah satu potensi strategis yang seharusnya dipegang teguh untuk dapat bersaing dengan kompetitor. Melalui sistem perlindungan Rahasia Dagang, maka informasi itu dapat dilindungi seterusnya dan haknya tetap melekat pada pemiliknya. Rahasia Dagangpun seringkali tidak memenuhi syarat Paten. Disamping itu perlu juga dipenuhi syarat-syarat seperti harus ada unsur kebaruan, dan dapat diterapkan dalam industri. 2. Melalui sistem perlindungan Rahasia Dagang, maka segala informasi penting perusahaan akan tetap terjaga kerahasiaannya, karena informasi itu tetap bersifat tertutup, hal ini sangat penting mengingat keterbukaan informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh kompetitor untuk membuat produk yang sama. 3. Dalam sistem Hukum Paten hanya penemu pertama yang boleh mendaftarkan patennya, namun dalam Rahasia Dagang hal ini tidak diatur artinya sepanjang waktu orang boleh menyimpan Rahasia Dagangnya dan memelihara haknya dari gangguan orang lain, tanpa perlu memikirkan apakah orang lain juga mempunyai informasi serupa, dengan catatan bahwa informasi itu bukan informasi umum atau milik umum.

44

Ahmad M Ramli, opcit, hal 79


4. Dari segi biaya, perlindungan penemuan melalui Rahasia Dagang relatif lebih murah dibandingkan dengan Paten, karena tidak perlu mengeluarkan iuran tahunan dan biaya-biaya yang berkaitan dengan formalitas pendaftaran seperti halnya pada Paten. Hal ini menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh inventor. 5. Secara faktual terdapat hal-hal yang tidak dapat dilindungi Paten, tetapi justru dapat dilindungi oleh Rahasia Dagang, misalnya daftar pelanggan, formulirformulir, dan lain-lain. Informasi-informasi bisnis seringkali tidak merupakan hal yang memenuhi syarat untuk dlindungi Paten, karena beberapa alasan seperti tidak mengandung langkah inventif, kemungkinan adanya kesamaan dengan penemu lain dan sebagainya 45 . Sedangkan menurut A&W Restaurant, tujuan dan kegunaan dari Rahasia Dagang itu sendiri adalah untuk 46 : 1. Merupakan bahan untuk membuat strategi bisnis 2. Menghindari persaingan dari perusahaan sejenis. 3. Menjaga nama baik perusahaan. Kerugian-Kerugian Perlindungan Rahasia Dagang adalah47

45

Langkah inventif menurut pasal 2 ayat 2 dan ayat 3 UU Nomor 13 Tahun 1997 adalah jika penemuan tersebut bagi seorang yang mempunyai keahlian biasa mengenai teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Penilaian bahwa suatu penemuan merupakan hal yang tidak dapat diduga harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat diajukan permintaan paten atau yang telah ada pada saat diajukan permintaan pertama dalam hal permintaan itu diajukan dengan Hak Prioritas. 46 Hasil wawancara dengan Syafnil Tanjung, Maneger In Charge, A&W Restaurant Cabang Sun Plaza Medan, Tanggal 24 Maret 2004, Pukul 11.00 WIB 47 Ahmad M Ramli, opcit, Hal 81


1. Rahasia Dagang mungkin juga ditemukan oleh pihak ketiga sebagai kompetitor. 2. Upaya perlindungan Rahasia Dagang dapat mempengaruhi produktivitas karena sistem perlindungannya yang sangat ketat sehingga memerlukan metode yang sangat rapi termasuk dalam rangka hubungan perusahaan dengan karyawan. Hal ini dapat mempengaruhi keberhasilan manufaktur, akibat hilangnya keuntungan tambahan yang mestinya diperoleh karena sistem perlindungan ini. 3. Perlindungan atas Rahasia Dagang hanya akan berlangsung selama kerahasiaannyan itu terjaga dengan baik, sekali rahasia itu terpublikasi oleh pemiliknya, maka tidak akan ada lagi perlindungan 48 oleh karena itu seorang Pemilik Rahasia Dagang harus mengeluarkan biaya dan tenaga yang terusmenerus untuk melindungi informasi yang dimilikinya itu, dengan pengertian lain bahwa tanggung jawab perlindungan sepenuhnya diserahkan kepada pemilik informasi. Hal ini berbeda dengan Paten yang tidak membebankan kewajiban serupa karena Stelsel Konstitutif telah secara langsung melindungi pemilik meskipun Paten tersebut telah dipublikasikan.

48

Roman, Saliwanchik, Legal Protecytion For Microbiological And Genetic Engineereing Inventions, Addison-Wesley Publising Company, Advanced Book Program/World Science division Reading, Massachusetts, London 1982 hal12.


BAB III UPAYA PEMILIK RAHASIA DAGANG DALAM MEMPERTAHANKAN EKSISTENSI RAHASIA DAGANGNYA UNTUK MENGATASI PERSAINGAN TIDAK SEHAT

A. Hak Dan Kewajiban Pemilik Rahasia Dagang 1. Hak Pemilik Rahasia Dagang Pasal 4 Undang-Undang Rahasia Dagang mengatur tentang kewenangan atau hak yang dimiliki oleh pemilik Rahasia Dagang terhadap Rahasia Dagangnya untuk : 1. Menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya; 2. Memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. Berdasarkan pasal ini, pemilik Rahasia Dagang mempunyai Hak Monopoli untuk menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya dalam kegiatan bisnis untuk memperoleh keuntungan ekonomis. Ketentuan ini juga berarti bahwa hanya pemilik Rahasia Dagang yang berhak untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang yang dimilikinya melalui perjanjian lisensi. Selain itu, pemilik Rahasia Dagang juga berhak melarang pihak lain untuk menggunakan atau mengungkapkan Rahasia


Dagang yang dimilikinya kepada pihak ketiga apabila pengungkapan tersebut dilakukan untuk kepentingan yang bersifat komersial. Di samping hak-hak tersebut dalam Undang-Undang Rahasia Dagang disebutkan pula bahwa Pemilik Rahasia Dagang juga memiliki kewajiban, yaitu harus bersedia mengungkapkan setiap bagian dari Rahasia Dagang serta proses penggunaannya secara lengkap untuk kepentingan pembuktian dihadapan pengadilan. Hal ini memang memiliki resiko bahwa Rahasia Dagang dapat terpublikasi, maka untuk mencegah hal tersebut hakim dapat memerintahkan agar sidang dilakukan secara tertutup atas permintaan para pihak yang bersengketa, baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana. 49 Hal yang sama dilakukan pula oleh pengadilan di Amerika Serikat, di mana pengadilan harus melindungi kerahasiaan suatu Rahasia Dagang dalam rangka proses pemeriksaan dan proses litigasi pada umumnya. Setiap orang yang terlibat dalam proses litigasi itu pun tidak boleh mengungkapkan Rahasia Dagang sebelum memperoleh persetujuan dari pengadilan. 50 Hal yang senada dianut pula oleh Kanada yang menetapkan bahwa pengadilan dapat membuat perintah untuk melindungi Rahasia Dagang. Selama dalam proses perkara pengadilan dapat melangsungkan dengar pendapat secara tertutup, memerintahkan semua atau beberapa catatan proses penuntutan untuk disegel, atau 49

Pasal 18 Undang-Undang Rahasia Dagang Pasal 5 UTSA (USA) selengkapnya berbunyi : "In an action under this Act, a court shall preserve the secrecy of an alleged trade secret by reasonable means, which may include granting protective orders in connection with discovery proceedings, holding in-camera hearings, sealing the 50


memerintahkan setiap orang yang terlibat dalam proses penuntutan untuk tidak mengungkapkan Rahasia Dagang dimaksud tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari pengadilan. 51 Pada Pasal 1 ayat (2) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, dinyatakan bahwa “Hak Rahasia Dagang adalah Hak Atas Rahasia Dagang yang timbul berdasarkan Undang-Undang ini”. Berdasarkan ketentuan ini, maka secara eksplisit diatur tentang hak dari pemilik Rahasia Dagang (Pasal 4), yaitu: a. menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya; b. memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk mengunakan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. Berdasarkan ketentuan ini, pemilik Rahasia Dagang mempunyai hak monopoli untuk menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimiliknya dalam kegiatan bisnis dan bersifat komersil untuk memperoleh keuntungan. Hal ini berarti bahwa hanya pemilik Rahasia Dagang saja yang berhak memberikan izin kepada

records of the action, and ordering any person involved in the litigation not to disclose an alleged trade secret without prior court approval." 51 Pasal 11 UTSA (Canada) berbunyi : "(1) In any proceedings under this Act, the Court may, at any time, on application, make an order directing by what means the trade secret at issue in the proceedings is to be preserved during the course of the proceedings. (2) Without limiting the generality of subsection (1), the Court may (a)hold hearing in private, (b)order that all or any of the records of the proceedings be sealed, or (c) order any person involved in the proceedings not to disclose an alleged trade secret without prior approval of the Court."


pihak lain untuk mengunakan Rahasia Dagang yang dimiliknya melalui perjanjian lisensi. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Rahasia Dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pemberian hak (bukan Pengalihan Hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Rahasia Dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. 52 Dari rumusan tersebut dapat ditarik beberapa unsur, yaitu: 1. adanya izin yang diberikan oleh pemegang Hak Rahasia Dagang. 2. izin tersebut diberikan dalam bentuk perjanjian. 3. izin tersebut merupakan pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi (yang bukan bersifat pengalihan Hak Rahasia Dagang). 4.

izin tersebut diberikan untuk Rahasia Dagang yang memenuhi syarat untuk dilindungi.

5. izin tersebut diberikan dengan waktu tetentu dan syarat tertentu. Selain itu, berdasarkan ketentuan ini pula, maka pemilik Rahasia Dagang berhak melarang pihak lain untuk menggunakan atau mengungkapakan Rahasia Dagang miliknya kepada pihak ketiga yang bersifat komersil yang dapat merugikan kegiatan bisnisnya. Sebagai contoh, suatu perusahaan memiliki formula atau ramuan yang unik dalam memproduksi suatu barang, atas ramuan itu, perusahaannya selalu mendapat untung. Oleh karena itu, pemilik Rahasia Dagang atas formula/ramuan itu

52

Pasal 5 Undang-Undang Rahasia Dagang


hanya ingin memakai sendiri untuk kepentingan bisnisnya dan tidak bersedia memberikan lisensi kepada pihak lain. Prinsip dari lisensi bersifat non ekslusif, artinya bahwa lisensi tetap memberikan kemungkinan kepada pemiliknya untuk memberikan lisensi kepada pihak ketiga lainnya, apabila akan dibuat sebaliknya, hal ini harus dinyatakan secara tegas dalam perjanjian lisensi tersebut. Perjanjian lisensi kerap kali dilakukan secara tidak seimbang atau hanya menguntungkan salah satu pihak saja (biasanya yang diuntungkan adalah pemberi lisensi atau Licensor), sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain (penerima lisensi), dan kerugian itu bahkan juga dapat menimbulkan kerugian bagi perekonomian negara, baik langsung atau tidak langsung 53 . Dengan melihat pengalaman atau untuk melakukan tindakan pencegahan yang ditimbulkan akibat dari perjanjian lisensi maka Pasal 9 Undang-Undang Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun 2000 menentukan bahwa: “Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat 54 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

53

Suyud Marono & Amir Angkasa, Komersialisasi Aset Intelektual Aset Hukum Bisnis, Jakarta, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Hal 41. 54 Penjelasan pasal ini tidak mencantumkan makna atau mendefenisikan dari persaingan tidak sehat, namun bisa saja maksud dari pasal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat


Jika perjanjian lisensi mencantumkan hal-hal diatas, maka Direktorat Jenderal HAKI wajib menolak pencatatan lisensi itu. tidak hanya itu saja, Direktorat Jenderal HAKI perlu untuk melaporkannya kepada komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Pencatatan perjanjian lisensi tidak perlu menguraikan isi Rahasia Dagang yang dilisensikan itu agar kerahasiaan yang terdapat dalam perjanjian Rahasia Dagang itu tetap terjamin. Yang diperlukan hanyalah data para pihak yang mengadakan perjanjian lisensi (misalnya nama dan alamat pemberi dan penerima lisensi, royalti dan masa perjanjian lisensi) Dengan pencatatan itu dapat memberikan perlindungan tidak hanya kepada pemberi lisensi dan penerima lisensi saja, tetapi juga kepada pihak ketiga, khususnya masyarakat yang perlu mengetahui bahwa benar penerima lisensi mempunyai hak untuk memanfaatkan secara komersial Rahasia Dagang dalam produk barang atau jasa mereka. Dalam perjanjian lisensi Rahasia Dagang dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, misalnya, perjanjian lisensinya mengatur kewajiban yang dapat dinilai tidak adil bagi penerima lisensi, seperti menghalangi proses alih teknologi ke Indonesia. 2. Kewajiban Pemilik Rahasia Dagang Pemilik Rahasia Dagang memiliki suatu kewajiban atas Rahasia Dagang tersebut. Pemilik Rahasia Dagang wajib memelihara dan menjaga kerahasiaan


informasi yang dimiliknya dari pihak-pihak yang berusaha dengan berbagai cara memperolehnya untuk kepentingan usahanya. Kewajiban dalam memelihara kerahasiaan ini dapat ditempuh melalui ketentuan-ketentuan yang bersifat implisit. Pada prinsipnya hukum akan memberikan perlindungan apabila pemilik Rahasia Dagang tersebut menjalankan kewajibannya untuk menjaga Rahasia Dagangnya. Pemilik Rahasia Dagang juga dibebani kewajiban, yaitu harus bersedia mengungkapkan setiap bagian dari Rahasia Dagangnya serta proses penggunaannya secara lengkap untuk kepentingan pembuktian dihadapan pengadilan. Hal ini memang mengandung resiko karena Rahasia Dagang yang dimilikinya dapat terpublikasikan. Oleh karena itu, hakim dapat meminta agar sidang dilakukan secara tertutup demi kepentingan bisnis dari pemiliknya serta mengurangi tingkat kerugian yang dideritanya. B. Pengalihan Hak Rahasia Dagang Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Rahasia Dagang menyatakan bahwa Hak Rahasia Dagang adalah Hak Atas Rahasia Dagang yang timbul berdasarkan UndangUndang Rahasia Dagang ini (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang). Hak Rahasia Dagang ini diklasifikasikan sebagai Hak Milik, sehingga sebagai Hak Milik, Rahasia Dagang dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Undang-Undang Rahasia Dagang dalam Pasal 5 ayat (1) menyebutkan peristiwa-peristiwa hukum yang dapat mengakibatkan beralihnya Hak Rahasia


Dagang. Pengalihan Rahasia Dagang dapat dilakukan melalui proses Pewarisan, Hibah, Wasiat, Perjanjian Tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Khusus untuk pengalihan hak atas dasar perjanjian, diperlukan adanya suatu Pengalihan Hak yang didasarkan pada pembuatan suatu akta, terutama akta otentik. Hal ini penting mengingat aspek yang dijangkau begitu luas dan pelik, selain untuk menjaga kepentingan masing-masing pihak yang mengadakan Perjanjian Pengalihan Hak Atas Rahasia Dagang tersebut. Pengalihan Hak Rahasia Dagang yang disebabkan oleh "sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan" dapat dijelaskan di sini misalnya putusan pengadilan yang menyangkut kepailitan. Di samping itu Pemilik Rahasia Dagang atau Pemegang Hak Rahasia Dagang juga dapat memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan atau menggunakan Hak Rahasia Dagang dalam kegiatan yang bersifat komersial. 55 Berbeda dengan perjanjian yang menjadi dasar Pengalihan Rahasia Dagang, lisensi hanya memberikan hak secara terbatas dan dengan waktu yang terbatas pula. Dengan demikian, lisensi diberikan untuk pemakaian atau penggunaan Rahasia Dagang dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan pertimbangan bahwa sifat Rahasia Dagang yang tertutup bagi pihak lain, pelaksanaan lisensi dilakukan dengan mengirimkan atau memperbantukan secara langsung tenaga ahli yang dapat menjaga


Rahasia Dagang itu. Hal ini berbeda, misalnya, dari pemberian bantuan teknis yang biasanya dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek pengoperasian mesin baru atau kegiatan lain yang khusus dirancang dalam rangka bantuan teknik. 56 Selama

memberikan

lisensi,

Pemilik

Rahasia

Dagang

tetap

boleh

melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga berkaitan dengan Rahasia Dagang yang dimilikinya. 57 Dengan demikian pada prinsipnya perjanjian lisensi bersifat non-eksklusif, artinya tetap memberikan kemungkinan kepada Pemilik Rahasia Dagang untuk memberikan lisensi kepada pihak ketiga lainnya. Apabila diinginkan untuk perjanjian lisensi yang bersifat eksklusif, artinya Hak Rahasia Dagang tidak dapat diberikan lagi kepada pihak ketiga lainnya maka hal tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam perjanjian lisensi dimaksud. Sebagai catatan, perlu dikemukakan pada prinsipnya perjanjian lisensi seharusnya tidak boleh memuat ketentuan yang langsung maupun tidak langsung merugikan perekonomian Indonesia, atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku. 58 Peraturan perundang-undangan dimaksud dalam ketentuan ini adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

55

Lihat, Pasal 6 Undang-Undang Rahasia Dagang Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Rahasia Dagang 57 Lihat Pasal 7 Undang-Undang Rahasia Dagang 58 Lihat Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Rahasia Dagang 56


Dalam mekanisme administrasi atau pencatatan, baik berbagai bentuk Pengalihan Hak Rahasia Dagang maupun Perjanjian lisensi Rahasia Dagang wajib dicatatkan kepada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Ketentuan tentang wajib catat ini tidak akan membuka akses terpublikasinya Rahasia Dagang, karena yang dicatatkan bukanlah substansi dari Rahasia Dagang melainkan hanya data yang bersifat administratif dari dokumen pengalihan hak maupun dokumen perjanjian lisensi. Ketentuan wajib catat ini tercantum dalam Pasal 5 ayat (3) jo Pasal 8 ayat (1) UU Rahasia Dagang. Demikian pula halnya dengan pengumuman yang dilakukan terhadap Pengalihan Hak Rahasia Dagang dan perjanjian lisensi dalam Berita Resmi Rahasia Dagang, juga tidak mencantumkan halhal yang bersifat substansial melainkan hanya data yang bersifat administratif saja. Baik dokumen Pengalihan Hak Rahasia Dagang maupun dokumen perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan kepada Direktorat Jenderal HAKI akan mempunyai konsekuensi bahwa tanpa pencatatan maka dokumen dimaksud tidak akan memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga 59 . Pasal 5 ayat (1) UU Rahasia Dagang menyebutkan beberapa cara pengalihan Hak Rahasia Dagang kepada orang lain, yakni bahwa Hak Rahasia Dagang dapat beralih atau dialihkan dengan Pewarisan, Hibah, Wasiat, Perjanjian Tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Sebagai Hak

59

Ahmad M Ramli, Hak Atas Kepemilikan Intelektual Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang, Bandung, Mandar Maju, 2001, Hal 126


Milik, Rahasia Dagang dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain melalui caracara yang telah disebutkan diatas. Pengalihan Hak Rahasia Dagang melalui Pewarisan terjadi demi hukum sebagai akibat meninggalnya pihak pemilik Rahasia Dagang, jelas mengakibatkan beralihnya secara hukum semua hak-hak dan kewajiban yang melekat pada Rahasia Dagang dari pewaris (Pemilik Rahasia Dagang) Sedangkan Pengalihan melalui Hibah dan Wasiat tidak terjadi demi hukum, melainkan harus dilakukan melalui perbuatan hukum tertentu, sehingga hak atas Rahasia Dagang menurut hukum sah beralih atau dialihkan kepada penerima hibah dan penerima wasiat. Peristiwa hukum tertentu tersebut didasarkan pada hukum yang mengatur mengenai hibah dan wasiat sesuai dengan golongan penduduknya. Demikian pula Pengalihan Hak Rahasia Dagang dapat dilakukan melalui Perjanjian yang tertulis (akta) atau dapat dilakukan karena sebab-sebab lain yang dibenarkan peraturan perundang-undangan seperti melalui putusan pengadilan yang menyangkut kepailitan. Pengalihan Hak Rahasia Dagang diatas bersifat limitatif artinya proses Pengalihan Hak Rahasia Dagang tersebut tidak boleh mencantumkan klausula time constraint, dengan kata lain pengalihan hak itu bersifat final dalam arti tidak boleh dibatasi oleh waktu. Sebagai tambahan dapat dikemukakan bahwa pemerintah sendiri sampai saat ini belum memiliki peraturan pelaksanaan tentang pencatatan perjanjian lisensi. Hal


ini merupakan kelemahan yang sangat mendasar karena UU Paten, Merek dan Hak Cipta yang ada telah memerintahkan pengaturan hal ini. C. Pemilik Rahasia Dagang Dalam Mempertahankan Eksistensi

Rahasia

Dagangnya Untuk Mengatasi Persaingan Tidak Sehat. Sebagai suatu bentuk HAKI suatu informasi harus memenuhi kriteria tertentu untuk dapat diklasifikasikan sebagai Rahasia Dagang, kriteria yang harus dipenuhi adalah bahwa informasi itu harus memiliki nilai dan sifat kerahasiaan yang dapat digunakan untuk aktivitas bisnis. Dalam hal ini seorang pemilik Rahasia Dagang harus dapat menunjukkan bahwa informasi itu memiliki eksistensi dan nilai komersial,

tidak

diketahui

umum

dan

memerlukan

biaya-biaya

untuk

merahasiakannya. Dalam proses pengadilan seseorang yang merasa hak atas informasi yang dirahasiakannya dilanggar harus dapat membuktikan bahwa telah terjadi pengambilalihan Rahasia Dagang secara tidak sah oleh tergugat. Dalam Hukum Perdata Intenasional hal seperti ini dikatagorikan sebagai unjust enrichment Rahasia Dagang yang meliputi rumus, pola, cara kerja, atau kompilasi dari informasi yang secara ekonomis dapat digunakan dalam suatu aktivitas bisnis harus pula memiliki nilai yang sifatnya memberikan kesempatan kepada pemiliknya untuk dapat menghasilkan produk dari perusahaan Rahasia Dagang. Rahasia Dagang harus hanya diketahui oleh pemilik di mana fakta-fakta itu digunakan untuk kepentingan bisnisnya.


Diketahuinya informasi itu oleh karyawan bukanlah satu hal yang menghilangkan hak seseorang atas Rahasia Dagang itu, dengan kata lain pemilik boleh menginformasikan kepada karyawanya tentang Rahasia Dagang yang dimilikinya untuk melindungi Rahasia Dagang tersebut dari kemungkinan penyalahgunaan suatu perjanjian yang isinya menyatakan bahwa karyawan harus memegang teguh rahasia itu dan tidak menyalahgunakannya baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain 60 . Rahasia Dagang, sebagai salah satu bentuk HAKI, memiliki kekhasan, keunikan, dan perbedaan dengan bentuk-bentuk HAKI lainnya. Sifat non disclousure (ketidakterbukaan) dari Rahasia Dagang ini merupakan unsur pokok yang membedakannya dari bentuk HAKI lainnya. Apabila informasi itu telah diungkapkan kepada umum tanpa menghiraukan perlunya menyembunyikan informasi tersebut maka gugurlah sifat rahasia itu dan informasi itu tidak lagi dilindungi dalam Rahasia Dagang. Selain itu, kedudukan sebagai Rahasia Dagang juga akan hilang apabila pihak lain menemukan informasi tersebut melalui penelitian, pameran umum atau publikasi kepustakaan. Oleh karena itu, pemilik/pemegang Rahasia Dagang harus melakukan langkah-langkah yang konkret untuk mempertahankan eksistensi Rahasia Dagang yang dimilikinya dan mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

60

Ahmad M Ramli, Ibid, Hal 84


Untuk mempertahankan Rahasia Dagang yang dimilikinya, pemilik atau pemegang Rahasia Dagang dapat melakukan berbagai cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Langkah-langkah tersebut terdiri dari: 1.

Membuat Perjanjian Tertulis Perjanjian tertulis ini dilakukan antara pemilik/pemegang Rahasia Dagang dengan pihak ketiga dan disebut dengan perjanjian Merahasiakan (Secrecy Agreement). Yang menjadi objek perjanjian ini tidak hanya data dan informasi yang termasuk katagori Rahasia Dagang, tetapi juga mencakup tentang pengalaman teknik berkenaan dengan proses pengolahan, bahan-bahan, tata cara pengoperasian, pengendalian mutu, dan informasi mengenai formula yang memiliki nilai komersial tinggi. Pada perjanjian ini juga dicantumkan bahwa pemilik Rahasia Dagang sebagai pemberi Rahasia Dagang bersedia mengungkapkan Rahasia Dagangnya kepada Penerima Rahasia Dagang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Penerima Rahasia Dagang berkewajiban merahasiakan dan tidak mengungkapakan Rahasia Dagang tersebut kepada orang lain tanpa izin tertulis dari pemberi Rahasia Dagang. Oleh karena itu, harus diperjanjikan dengan tegas bahwa informasi itu adalah suatu hak kepemilikan sehingga penerima hak tidak akan menggunakannya untuk kepentingan usahanya.

Kewajiban merahasiakan ini juga berlaku terhadap

perjanjian selanjutnya yang mungkin dilakukan yang berkaitan dengan


perjanjian pokok dan tetap berlaku seterusnya apabila jangka waktu perjanjiannya telah berakhir. 2.

Membuat Perjanjian Kerja Antara Pihak Perusahaan Dengan Karyawan Perjanjian kerja ini disebut dengan Employment Agreement and Confidentiality Agreement. Dalam perjanjian kerja tersebut harus diatur dengan tegas bahwa karyawan tidak boleh mengungkapkan Rahasia Dagang perusahaan diluar tugasnya, seperti jika berhubungan dengan pihak lain yang tidak terikat dalam perjanjian, bahkan dalam kegiatan seminar atau pameran yang diselenggarkan perusahaan. Klausula ini disebut dengan Non-Disclosure of Confidential information. Dengan kata lain, pengungkapan Rahasia Dagang hanya dapat diberikan kepada karyawan di bidang terntentu saja dengan persyaratan tertentu yang bersifat rahasia. Pada perjanjian kerja inipun harus pula dinyatakan dengan tegas bahwa apabila karyawan tersebut tidak bekerja lagi pada perusahaan tersebut, maka ia tetap berkewajiban merahasiakan Rahasia Dagang milik perusahaan tersebut dari pihak lainnya. Namun demikian, tanpa adanya perjanjian kerja ini, seorang karyawan seharusnya tidak membocorkan Rahasia Dagang perusahaan tempat ia bekerja kepada pihak yang tidak berwenang karena sudah merupakan kewajibannya. Dengan adanya perjanjian kerja ini, maka akan menjamin adanya kepastian hukum bagi kedua belah pihak dan untuk menghindari adanya sengketa dikemudian hari.


3.

Rahasia Dagang harus selalu dimasukkan dalam kelompok informasi atau data yang bersifat rahasia. Dengan demikian, seluruh dokumen yang berkaitan dengan Rahasia Dagang harus dibubuhi tanda “rahasia”, dibuat kode-kode rahasia, disimpan pada lemari yang terkunci, dan karyawan yang tidak berkepentingan dilarang mengetahui informasi itu dengan membuat tanda “hanya untuk orang tertentu saja”. Pihak perusahaan harus membuat sistem kontrol atas penguinjung atau tamu yang mengunjungi perusahaan tersebut. Oleh karena itu, pihak perusahaan perlu mencatat siapa saja yang datang ke perusahaan.

4.

Pihak perusahaan memuat tanda pengenal bagi semua orang seperti karyawan, bahkan direktur untuk menghindari masuknya pihak luar ke dalam perusahaan.

5.

Pihak perusahaan harus pula membuat buku masuk bagi siapa saja yang memasuki departemen pada perusahaan tersebut yang bukan merupakan tempatnya, ketentuan ini perlu mengingat adanya hubungan antar departemen dalam perusahaan tersebut. Sedangkan menurut A&W Restaurant, untuk menjaga kerahasiaan dari

Rahasia Dagang dapat dilakukan dengan cara: 1. Tidak menjelaskan secara khusus tentang formulasi pada waktu promosi, 2. Membuat kemasan yang mempunyai ciri-ciri khusus,


3. Formulasi dibuat secara khusus, memberikan incentive atau bonus kepada distributor atau dealer 61 . Dengan adanya langkah-langkah tersebut, maka pemilik atau pemegang Rahasia Dagang dapat melaksanakan kegiatan bisnisnya dan tidak akan kuatir lagi kehilangan Rahasia Dagangnya dan terhindar dari adanya persaingan usaha tidak sehat dari para kompetitor. Dengan demikian langkah-langkah ini harus senantiasa dilaksanakan setiap saat demi peningkatan kegiatan bisnisnya.

61

Hasil Wawancara Dengan Syafnil Tanjung, Opcit


BAB IV PENYELESAIAN SENGKETA PELANGGARAN RAHASIA DAGANG

Dalam era globalisasi, perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang merupakan kebutuhan yang sangat mendesak bagi para pemilik Rahasia Dagang karena tanpa adanya perlindungan hukum tersebut, akan menimbulkan permasalahan baru, yaitu semakin maraknya persaingan usaha tidak sehat (unfair competition) yang akan merugikan perusahaannya. Perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang yang dibutuhkan oleh pemilik Rahasia Dagang sesungguhnnya bersifat keperdataan, yang berarti bersumber dari hubungan keperdataan antara pemilik/pemegang Rahasia Dagang dengan pihak yang pada awalnya tidak berhak untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat komersil dengan cara menggunakan Rahasia Dagang tersebut tanpa izin pemiliknya ataupun memperolehnya dengan cara berlawanan dengan hukum. Hubungan keperdataan itu diatur secara eksklusif, baik dalam perjanjian, kebiasaan, peraturan perundang-undangan, maupun peraturan perusahaan yang berlaku pada suatu kurun waktu tertentu. Para pihak yang terlibat hubungan ini harus tunduk pada ketentuan yang disepakati tersebut dan menjaga objek yang ditetapkan sebagai Rahasia Dagang,


dengan demikian sifat rahasia yang terkandung dalam Rahasia Dagang sesungguhnya berada di luar ketentuan pidana. A. Pelanggaran Rahasia Dagang Seorang dianggap tidak sah dan melanggar Rahasia Dagang orang lain apabila ia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara-cara yang tidak layak, seperti wanprestasi (ingkar janji), pencurian, penyadapan, spionase, membujuk untuk membocorkan Rahasia Dagang melalui penyuapan,paksaan dan lain-lain. Yang bukan dikatakan pelanggaran tersebut adalah kegiatan rekayasa ulang untuk mengurangi bagian-bagian suatu produk yang diperoleh secara sah guna dianalisa untuk mengetahui komposisi, cara pembuatan, cara kerja, bentuk maupun metode pembuatannya. Praktik seperti ini diakui sah sepanjang digunakan sebagai dasar bagi pengembangan atau penyempurnaan lebih lanjut atas produk yang bersangkutan. Sebagai contoh, misalnya kasus Rachmat Hendarto alias Kristoforus dan Andreas Tan Giok San Alias David Tan yang didakwa telah membocorkan Rahasia Dagang PT General Food Industri Bandung (GFIB). Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jaksa Penuntut Umum menjerat perbuatan kedua terdakwa dengan pasal 13 jo pasal 17 Undang-Undang RI nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang jo pasal 55 ayat (1) KUH Pidana 62 . Perbuatan kedua terdakwa dinilai telah merugikan PT GFIB, yang mana keduanya saat masih bekerja dan terikat sebagai karyawan PT GFIB, telah keluar dan bekerja di perusahaan lain

62

Http://id.wikepeda.org/wiki/rahasia_dagang (4 maret 2008) pukul 02.05 WIB Dikutip dari http://www.google.co.id/search=id&q=kasus+pelanggaran+rahasia+dagang&meta.


yang bergerak di bidang yang sama, yaitu pengolahan biji cokelat menjadi produk makanan olahan. Pelanggaran Rahasia Dagang terjadi apabila seseorang dengan sengaja (unsur kesengajaan): 1.

mengungkapkan Rahasia Dagang;

2.

mengingkari kesepakatan untuk menjaga Rahasia Dagang;

3.

mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang; atau,

4.

memperoleh Rahasia Dagang dengan cara yang bertentangan dengan hukum. Pengecualian dari Pelanggaran Rahasia Dagang :

1.

Pengungkapan

atau

penggunaan

Rahasia

Dagang

didasarkan

pada

kepentingan pertahanan keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat. 2.

Tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan Rahasia Dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut dari produk yang bersangkutan. (analisis dan evaluasi untuk mengetahui informasi tentang suatu teknologi yang sudah ada). Untuk menindak pelaku pelanggaran, Indonesia wajib menerbitkan suatu

peraturan baru untuk mengantisipasi perkembangan teknologi dan informasi yang kesemuanya mengarah bagi perlindungan Rahasia Dagang. Hal ini mutlak dilakukan karena saat ini Pasal 1365 KUH Perdata sudah tidak memadai dan tidak dapat mengikuti perkembangan di masa datang. Dengan


terikatnya kita pada persetujuan TRIPs yang menekankan pada pelaksanaan penegakan hukum, perlu pula diadakan perbaikan-perbaikan ketentuan-ketentuan mengenai sarana hukum yang dapat mengikuti perkembangan praktek-praktek bisnis yang saat ini banyak melibatkan teknologi. Hal yang paling penting adalah bila kita tidak mau dicap sebagai bangsa yang suka menjiplak inovasi dan Rahasia Dagang milik bangsa lain, maka kita juga harus menggiatkan inovasi bertaraf internasional maupun teknologi tepat guna. Apabila pihak penerima Rahasia Dagang melanggar kesepakatan yang telah ditetapkan, maka persaingan usaha tidak sehat tidak dapat dihindari lagi

dan

mengakibatkan timbulnya sengketa bisnis. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang memberikan kesempatan kepada pemegang Rahasia Dagang untuk menyelesaikan sengketa bisnis ini melalui lembaga peradilan umum, yaitu Pengadilan Negeri. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 11 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang yang menyatakan: 1. Pemegang Hak Rahasia Dagang atau penerima lisensi dapat mengguggat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berupa: a.

gugatan ganti rugi;

b.

penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (empat)

2. Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diajukan ke Pengadilan Negeri.


Semua prosedur yang dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa ini harus secara akomodatif menyediakan sarana untuk mengidentifikasikan dan melindungi. Dalam Pasal 11 Undang-Undang Rahasia Dagang untuk memerintahkan membayar ganti rugi yang memadai kepada Pemegang Rahasia Dagang berkenaan dengan kerugian yang di deritanya. Ganti rugi ini dapat berupa pengembalian keuntungan atau pembayaran atas hasil yang diterimanya dari kegiatan pelanggaran tersebut. Selain itu, seperti juga tercantum dalam Pasal 11 ayat (1b), Pengadilan Negeri juga berwenang untuk memerintahkan pelanggar menghentikan kegiatan pelanggaran tersebut untuk mencegah masuknya ke dalam arus perdagangan di dalam wilayah Indonesia atau memeritahkan barang yang merupakan hasil pelanggaran Rahasia Dagang, tanpa kompensasi apapun, dikeluarkan dari arus perdagangan untuk menghindari atau mengurangi kerugian yang dapat dialami pemiliknya. Walaupun sifat rahasia dari Rahasia Dagang bersifat perdata, namun UndangUndang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang juga mengatur aspek pidananya. Hal ini bertujuan untuk melindungi pemilik yang beritikad baik dan menigkatkan pengembangan dan penggunaan Rahasia Dagang oleh rakyat Indonesia. Aspek pidana yang berkenaan dengan pelanggaran Rahasia Dagang ini terdiri dari dua macam yang diatur dalam pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang yang menyatakan: Pasal 13: pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapakan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau


mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan. Pasal 14:

seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Terhadap pelanggaran yang di atur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 tersebut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang menetapkan sanksi berupa ketentuan pidana yang diatur dalam Bab IX Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan: “barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengunakan Rahasia Dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta)”. Ketentuan pidana tersebut dapat dilakukan secara alternatif atau kumulatif. Secara alternatif berarti pelanggar tersebut hanya dikenai salah satu hukuman saja, apakah pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta). sedangkan secara kumulatif berarti sanksi pidana tersebut, baik pidana penjara maupun pidana denda, keduanya dikenakan kepadanya. Walaupun negara memberikan ketentuan pidana kepada pelanggar, namun pemberian sanksi ini didasarkan kepada kepentingan pemilik atau pemegang Rahasia Dagang. Oleh karena itu, tindak pidana tersebut dijadikan sebagai delik aduan, bukan


delik biasa. Dengan demikian, proses pemeriksaan atau penyidikan tndak pidana tersebut dapat dilaksanakan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Apabila aspek perdata dan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang dikaitkan dengan kegiatan bisnis yang akan dilakukan pemilik atau pemegang Rahasia Dagang dalam era globalisasi, maka gugatan perdata ini dapat diajukan oleh pemilik Rahasia Dagang setelah putusan pidana berkekuatan hukum tetap. Hal ini dperlukan untuk melindungi pelaku usaha dari tindakan pesaingnya yang berkaitan dengan Rahasia Dagang yang dimilikinya serta agar mampu menghadapi persaingan global yang cenderung mempergunakan teknologi canggih yang berkaitan pula dengan Rahasia Dagang. Ketentuan tentang Pelanggaran Rahasia Dagang diatur dalam Bab VII Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 Undang-Undang Rahasia Dagang. Pasal 13 menyatakan: "Pelanggaran Rahasia Dagang dapat juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan”. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pelanggaran Rahasia Dagang dianggap telah terjadi jika terdapat seseorang dengan sengaja mengungkapkan informasi atau mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban (wanprestasi) atas perikatan yang telah dibuatnya baik tersurat maupun tersirat untuk menjaga Rahasia Dagang dimaksud.


Seseorang pun dianggap telah melanggar Rahasia Dagang orang lain jika ia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekecualian terhadap ketentuan pelanggaran Rahasia Dagang ini diberikan terhadap pengungkapan atau penggunaan Rahasia Dagang yang didasarkan untuk kepentingan pertahanan keamanan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat di samping berlaku pula untuk tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan Rahasia Dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan. Ketentuan tentang pengecualian terhadap pelanggaran Rahasia Dagang tersebut seharusnya juga dilengkapi dengan ketentuan yang secara tegas mengatur tentang pengungkapan Rahasia Dagang oleh seseorang di depan sidang pengadilan atas perintah hakim. Atas perintah hakim, seseorang yang mengungkapkan Rahasia Dagang di depan sidang pengadilan seharusnya juga ditetapkan sebagai suatu kekecualian sehingga yang bersangkutan tidak dianggap telah melakukan pelanggaran Rahasia Dagang. Ketentuan Pasal 18 tentang dimungkinkannya sidang pengadilan berkaitan dengan Rahasia Dagang bersifat tertutup (atas permintaan para pihak yang bersengketa) juga tidak secara tegas maupun tersirat bermaksud mengatur pengecualian di atas. Di Amerika Serikat tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran Rahasia Dagang antara lain berupa tindakan perolehan Rahasia Dagang secara tidak patut.


Pengungkapan atau penggunaan Rahasia Dagang milik orang lain tanpa izin ataupun pada saat pengungkapan atau penggunaan Rahasia Dagang tersebut ia mengetahui dan patut menduga bahwa informasi itu telah diperoleh secara tidak patut, atau diperoleh dari pihak yang seharusnya berkewajiban memelihara Rahasia Dagang itu 63 . B. Tindak Pidana Pencurian Rahasia Dagang dan Spionase Ekonomi Dalam UU Rahasia Dagang tidak ada ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dan spionase ekonomi berkaitan dengan Rahasia Dagang. Tindaktindak pidana spionase ekonomi merupakan hal yang amat serius bagi negara-negara maju. Dalam Rancangan Undang-Undang Rahasia Dagang, spionase ekonomi ini telah sempat dimasukkan sebagai suatu ketentuan yang perlu diatur. Spionase ekonomi berkaitan dengan Rahasia Dagang dapat diartikan sebagai suatu pelanggaran Rahasia Dagang yang sengaja dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan pemerintah asing dikatagorikan sebagai tindakan spionase ekonomi. Tindakan spionase ekonomi itu sendiri meliputi tindakan-tindakan sebagai berikut: 64

63

Pasal 2 UTSA (USA) selengkapnya berbunyi : "Misappropriation" means: (i) acquisition of a trade secret of another by a person who knows or has reason to know that the trade secret was acquired by improper means; or (ii) disclosure or use of a trade secret of another without express or implied consent by a person who (A) used improper means to acquire knowledge of the trade secret; or (B) at the time of disclosure or use, knew or had reason to know that his knowledge of the trade secret was (I) derived from or through a person who had utilized improper means to acquire it; (II) acquired under circumstances giving rise to a duty to maintain its secrecy or limit its use; or (Ill) derived from or through a person who owed a duty to the person seeking relief to maintain its secrecy or limit its use; or (C) before a material change of his position, knew or had reason to know that it was a trade secret and that knowledge of it had been acquired by accident or mistake." 64 Pasal 32 ayat (2) Rancangan Undang-Undang Rahasia Dagang


a. mencuri, atau tanpa izin mengambil untuk diri sendiri, membawa, atau menyembunyikan, atau dengan penipuan, kelicikan, atau dengan cara curang memperoleh Rahasia Dagang; b.

tanpa ijin memperbanyak, meniru, mensketsa, menggambar, memotret, mengambil data, memasukkan data, merubah, memusnahkan, memfoto kopi, mereplikasi, melakukan transmisi, mengantarkan, mengirim, mengirimkan melalui pos, mengkomunikasikan, atau menyampaikan Rahasia Dagang;

c. menerima, membeli, atau memiliki Rahasia Dagang, dengan maksud mencuri, memperoleh, atau mengubah tanpa ijin; d. berusaha untuk melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c. Di Indonesia sendiri saat ini terdapat beberapa pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan informasi yang harus dirahasiakan untuk kepentingan negara seperti yang dimuat dalam Pasal 112, 113, 114, 115 dan 116 KUHP. 65

65

Pasal-pasal tersebut selengkapnya berbunyi: Pasal 112 KUHP :"Barangsiapa dengan sengaja mengumumkan surat-surat, berita-berita atau keterangan-keterangan yang diketahui bahwa harus dirahasiakan untuk kepentingan negara, atau dengan sengaja memberitahukan atau memberikannya kepada negara asing, kepada seorang raja atau suku-bangsa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun." Pasal 113 KUHP : "(1) Barangsiapa dengan sengaja untuk seluruhnya atau sebagian mengumumkan, atau memberitahukan maupun menyerahkan, kepada orang yang tidak wenang mengetahui, surat-surat, peta-peta, rencana-rencana, gambar-gambar atau benda-benda yang bersifat rahasia dan bersangkutan dengan pertahanan atau keamanan Indonesia terhadap serangan dari luar, yang ada padanya atau yang isinya, bentuknya atau susunannya benda-benda itu diketahui olehnya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun . (2) Jika adanya surat-surat atau benda-benda pada yang bersalah, atau pengetahuannya tentang itu karena pencahariannya, pidananya ditambah sepertiga." Pasal 114 KUHP : "Barangsiapa karena kelapaannya menyebabkan bahwa surat-surat atau bendabenda rahasia tersebut dalam Pasal 113, yang tentang menyimpan atau menarohnya menjadi tugasnya,


Di Amerika Serikat pencurian Rahasia Dagang juga dapat dikatagorikan sebagai kejahatan federal dengan kualifikasi spionase ekonomi. Undang-undang Spionase Ekonomi AS disahkan pada tanggal 11 Oktober 1996 oleh Presiden Bill Clinton. 66 Kasus yang diputus berdasarkan Economic Espionage Act of 1996 antara lain adalah kasus United States of America v. Patrick and Daniel Worthing. Kasus ini bermula ketika Patrick Worthing bekerja pada pusat penelitian serat optik industri PPG.Berdasarkan

atas laporan

yang

dipublikasikan,

Patrick

Worthing

menyalahgunakan disket, blueprint dan tipe lain dari informasi riset Rahasia Dagang industri PPG, di mana ia mencoba menjual ke pihak kompetitor yaitu Owens Corning pesaing PPG. Biarpun Owens Corning bersiap-siap memenangkan gugatan industri PPG dan pemerintahan federal. Patrick Worthing dan saudaranya Daniel Worthing didakwa atau dituntut berdasarkan Undang-undang Spionase Ekonomi, 18 U.S.C. Pasal 1832 (a)(1), (3) dan (5). Patrick Worthing menjalani hukuman pada 5 Juni 1997 selama 15 bulan setelah didakwa bersalah. Daniel Worthing, yang menurut laporan

diketahui oleh umum, mengenai bentuk atau susunannya, untuk seluruhnya atau sebagian, atau oleh orang yang tidak wenang mengetahui, ataupun jatuh dalam tangannya, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah." Pasal 115 KUHP : "Barangsiapa melihat atau membaca surat-surat atau benda-benda rahasia tersebut dalam untuk seluruhnya atau sebagian, sedangkan diketahui atau selayaknya harus diduga bahwa benda-benda itu tidak dimaksud untuk diketahui olehnya; begitu pula jika membuat atau menyuruh buat salinan atau ikhtisar dengan huruf atau bahasa apapun juga; membuat atau menyuruh buat teraan, gambaran atau tiruan surat-surat atau benda-benda rahasia itu, atau jika tidak menyerahkan benda-benda itu kepada pejabat kehakiman, kepolisian atau pamong-praja, dalam hal benda-benda itu jatuh ke tangannya, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun." Pasal 116 KUHP : "Pemufakatan jahat untuk melakukan kejahatan tersebut dalam Pasal 113 dan 115 diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun." 66 R. Mark Halligan, The Economic Spionage Act Of 1996, The Theft Of Trade Secret Is New A Federal Crime, Hal 1


setuju untuk membantu saudaranya malam sebelumnya untuk memberi uang sebesar US $100,000, dihukum 5 tahun masa percobaan termasuk 6 bulan tahanan rumah 67 . C. Peyelesaian Sengketa Pelanggaran Rahasia Dagang Seorang pelaku usaha yang berkedudukan sebagai pemilik atau pemgang Rahasia Dagang berusaha mempertahankan Hak Atas Rahasia Dagang

yang

dimikinya. Apabila terjadi sengketa bisnis antara pemilik/pemegang Rahasia Dagang dengan pihak ketiga yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian, maka pemilik/pemegang Rahasia Dagang dapat menyelesaikan sengketa tersebut dengan berbagai jenis penyelesaian sengketa, misalnya Penyelesaian sengketa diluar pengadilan (Non Litigasi) yaitu dengan cara arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Pada umumnya para pihak yang bersengketa tentang Rahasia Dagang memilih cara penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa karena pada dasarnya masalah Rahasia Dagang merupakan masalah perdata sehingga diperlukan penyelesaian yang dapat dilaksanakan secara cepat, efektif, efisien, dan tertutup 68 . Selain itu, melalui cara ini, Pemilik atau Pemegang Rahasia Dagang tidak akan kehilangan Hak Rahasia Dagangnya karena tidak diketahui oleh masyarakat serta nama baiknya tidak tercemar.

67

Criminal No. 97-9 (W.D. Pa December 7, 1996) Trade Secrets dikutip dari http://www.google.co.id/search=id&q=kasus+pelanggaran+rahasia+dagang&meta 68 Iman Syahputra Tunggal Dan Heri Herjandono, Aspek-Aspek Hukum Rahasia Dagang, Jakarta, Harvindo, 2000, Hal 125


Pada umumnya, jika terjadi sengkete, penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan kurang diminati, sehingga penyelesaian sengketa melalui arbitrase relatif lebih diminati daripada penyelesaian secara Litigasi, terutama sengketa-sengketa bisnis internasional. Karena penyelesaian ini memiliki berbagai kelebihan. Kelebihan- kelebihan tersebut antara lain: a. Dapat menjamin kerahasiaan sengketa para pihak, oleh karena keputusannya

tidak

dipublikasikan,

sehingga

dapat

dihindari

pengungkapan informasi bisnis kepada umum, yang dapat merugikan, misalnya kehilangan reputasi bisnis; b. Dapat dihindari keterlambatan yang diakibatkan karena masalah prosedural dan administratif; c. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang dipersengketakan, jujur, dan adil; d. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; e.

Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dapat langsung dilaksanakan;

f.

Prosedur pemeriksaan sengketa dilakukan dengan cara sederhana bahkan cenderung lebih informal;


g. Kebebasan, kepercayaan, dan keamanan. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase memberikan kebebasan dan otonomi yang sangat luas pada para pihak. Disamping iu juga, relatif memberikan rasa aman terhadap : 1). keadaan yang tidak menentu serta ketidakpastian sehubungan dengan sistem hukum yang berbeda. 2). kemungkinan keputusan yang berat sebelah untuk melindungi kepentingan (pihak) lokal dari mereka yang terlibat sengketa h. Cepat dan hemat biaya. Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase relatif lebih cepat, dan lebih murah daripada penyelesaian sengketa melalui proses litigasi, oleh karena putusan arbitrase bersifat final dan tidak dapat diajukan banding terhadap putsan abitrase; i.

Bersifat non-preseden. Untuk memutuskan sengketa yang diajukan melalui lembaga arbitrase, arbiter tidak harus terikat pada putusan yang sudah ada sebelumnya mengenai masalah yang sama. Bisa terjadi bahwa terhadap sengketa yang sama akan dijauhkan putusan yang berbeda asalkan putusan tersebut dianggap adil oleh para pihak. Karena itu prinsip preseden tidak mempunyai pengaruh penting dalam pengambilan putusan 69 ;

j.

Kepekaan dan kearifan arbiter. Dalam penyelesaian sengketa, arbiter akan memberikan perhatian yang besar terhadap keinginan, realitas dan praktek-praktek dagang para pihak. Hal ini dimaksudkan agar putusan


arbitrase tersebut dapat memberikan rasa keadilan seoptimal mungkin bagi para pihak yang bersengketa. Namun putusan arbitrase harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu sehingga dapat dianggap sah untuk dilaksanakan. Adapun persyaratan itu, yaitu : 1. apakah sudah ada persetujuan para pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase 2. apakah sengketa yang diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa di bidang perdagangan/bisnis atau mengenai hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa; 3.

apakah sengketa yang diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut undang-undang dapat diadakan perdamaian;

4.

apakah putusan arbitrase tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Syarat-syarat tersebut diperiksa oleh ketua Pengadilan Negeri, namun alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase tidak diperiksa, karena dimaksudkan agar putusan arbitrase benar-benar mandiri, final dan mengikat. Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa dicantumkannya sistem penyelesaian sengketa alternatif di luar dari Pengadilan Negeri merupakan penyempurnaan terhadap sistem perlindungan Rahasia Dagang. Kecenderungan dipilihnya bentuk perlindungan melalui Rahasia Dagang setidaknya dilandasi oleh dua alasan : 69

Iman Syahputra Tunggal Dan Heri Herjandono, Ibid, Hal 126


1. Karena

seringkali

substansi

yang

diinginkan

untuk

mendapatkan

perlindungan merupakan hal yang tidak dapat diberikan Paten, seperti halnya daftar pelanggan perusahaan, data keuangan, nota-nota bisnis, dan lain-lain; 2. Mungkin juga hal yang ingin dilindungi sebenarnya memungkinkan untuk diberi Hak Paten, tetapi inventor memilih bentuk perlindungan Rahasia Dagang karena berbagai alasan seperti jangka waktu perlindungan yang tidak terbatas, nilai kerahasiaan yan lebih menjamin, mahalnya biaya di Kantor Paten dan formalitas pendaftaran yang lebih rumit. Berdasarkan pertimbangan diatas, pemerintah memuat ketentuan tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu pada Pasal 123 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 yang menyatakan “selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa” Bentuk alternatif penyelesaian sengketa terdiri dari negosiasi, mediasi, dan lain-lain. Dalam negosiasi, para pihak membahas masalah tersebut dengan cara tawar-menawar tanpa bantuan pihak ketiga (penengah) untuk mencapai kesepakatan. Dari literatur hukum diketahui bahwa pada umumnya proses negosiasi merupakan sutu lembaga alternative penyelesaian sengketa yang bersifat informal, meskipun adakalnya dilakukan secara formal 70 . Tidak ada suatu kewajiban bagi para pihak untuk melakukan pertemuan secara langsung pada saat negosiasi dilakukan.

70

Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Hukum Arbitrase, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2000, Hal 31.


Melalui negosiasi para pihak yang bersengketa atau berselisih paham dapat melakukan suatu proses penjajakan kembali akan hak dan kewajiban para pihak dengan atau melalui suatu situasi yang sama-sama menguntungkan, dengan melepaskan atau memberikan kelonggaran atas hak-hak tertentu berdasarkan pada asas timbal balik 71 . Persetujuan atau kesepakatan yang telah dicapai tersebut kemudian dituangkan secara tertulis untuk ditanda tangani oleh para pihak dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kesepakatan tertulis tersebut menurut ketentuan pasal 6 ayat 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak pendaftaran. Selanjutnya oleh karena itu kesepakatan tertulis hasil negosiasi adalah suatu persetujuan diantara para pihak, maka selayaknya juga jika hasil negosiasi tidak dapat dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan kata lain alasan bahwa salah satu pihak telah dirugikan. walaupun demikan masih terbuka kemungkinan untuk tetap dapat dibatalkan, jika memang dapat dibuktikan telah terjadi suatu kekhilafan mengenai orangnya atau mengenai pokok sengketa, atau telah dilakukan penipuan atau paksaan, atau kesepakatan telah diadakan atas dasar suratsurat yang kemudian dinyatakan palsu. Sedangkan mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga (penegah) yang disebut mediator. Mediator merupakan pihak yang tidak memihak, netral, dan mampu menyelesaikan sengketa ini dan memuaskan para pihak. Jadi mediator ini arus mampu menjembatani dan menerjemahkan kepentingan 71

ibid, Hal 31


pemilik Rahasia Dagang kepada Penerima Rahasia Dagang 72 . Hasil keputusannya berasal dari kesepakatan para pihak dengan itikad baik. Tetapi tidak memiliki kekuatan hukum seperti halnya putusan hakim. Jika ada pihak yang tidak patuh atas putusan itu. Pihak yang dirugikan paling jauh hanya dapat menuntutnya berdasarkan perbuatan wanprestasi. Berbeda dengan mediasi, arbitrase merupakan forum penyelesaian sengketa Rahasia Dagang yang memiliki kompetensi absolute setara dengan pengadilan. Putusan-putusannya bersifat final dan mengikat karena para pihak telah sepakat tanpa adanya banding dan kasasi serta memiliki kekuatan hokum seperti layaknya putusan pengadilan 73 . Penyelesaian sengketa melalui ADR untuk memenuhi memiliki keuntungan dan efektivitas yang tinggi, karena penyelesaiannya selain dapat menghindari kemungkinan terbukanya Rahasia Dagang atas informasi-informasi Rahasia Dagang mereka. Lembaga arbitrase diatur secara terperinci dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum. Dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Berdasarkan ketentuan ini, para pihak mendapat banyak kemudahan karena prosedur yang digunakan tidak berbelit dan 72

ibid, Hal 34


mudah dimengerti, biaya lebih murah, lebih cepat, dan dapat memilik sendiri arbiter yang ahli di bidangnya untuk menyelesaikan sengketa tersebut, dan keputusannya bersifat final, tidak mengenal banding ataupun kasasi, serta mengikat. Selain itu para pihak dapat menghindari kemungkinan terbukanya Rahasia Dagang tersebut. Kelebihan-kelebihan inilah yang mendorong para pihak untuk membuat klausula cara penyelesaian sengketa Rahasia Dagang melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa di dalam perjanjian penggunaan Rahasia Dagang. Dalam Undang-Undang Rahasia Dagang disebutkan mekanisme penyelesaian sengketa yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: (1)

Pemegang Hak Rahasia Dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 4, berupa : a. gugatan ganti rugi; dan/atau b. penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(2)

Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan ke Pengadilan Negeri. Penyelesaian

sengketa

di

bidang

Rahasia

Dagang

dapat

diajukan

penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri, namun demikian, Pengadilan bukanlah satu-satunya jalan atau cara penyelesaian perkara berkaitan dengan Rahasia Dagang. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Rahasia

73

Pasal 631-640 R.V yang telah diubah dengan pasal 6 ayat 7 jo pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.


Dagang maka penyelesaian perkara berkaitan dengan Rahasia Dagang dapat pula dilakukan melalui arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa (Negosiasi, Mediasi, dan cara-cara lain yang disepakati para pihak) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase. Mekanisme penyelesaian sengketa di bidang Rahasia Dagang dapat diselesaikan melalui dua sistem penyelesaian sengketa, yaitu baik melalui sistem ajudikasi maupun non-ajudikasi. Bahkan dalam mekanisme ajudikasi juga dapat ditempuh dua jalur penyelesaian sengketa, yaitu litigasi maupun non-litigasi. Dengan demikian diharapkan bahwa sengketa-sengketa berkaitan dengan Rahasia Dagang dapat diselesaikan sebaik-baiknya melalui penerapan secara optimal lembaga dan mekanisme penyelesaian sengketa yang ada, serta penerapan prinsipprinsip penyelesaian sengketa yang optimal pula.


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 1.

Sistem Perlindungan Rahasia Dagang memiliki ruang lingkup yang lebih luas, karena terdapat ketentuan didalamnya bahwa pihak yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan tuntutan baik secara perdata maupun pidana. Pemberian perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang memiliki makna yang sangat penting, yaitu sebagai landasan bagi perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk informasi yang bersifat rahasia yang dikatagorikan sebagai Rahasia Dagang melalui pengaturan pencegahan praktek persaingan usaha yang tidak sehat yang dapat merugikan masyarakat, jadi alasan pemberian perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang sama dengan alasan pemberian perlindungan hukum terhadap bentuk-bentuk HAKI lainnya

2.

Untuk mempertahankan Rahasia Dagang pemilik atau pemegang Rahasia Dagang dapat melakukan berbagai cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Langkah-langkah tersebut terdiri dari: a. Membuat Perjanjian Tertulis Perjanjian tertulis ini dilakukan antara pemilik/pemegang Rahasia Dagang dengan pihak ketiga dan disebut dengan perjanjian Merahasiakan (Secrecy Agreement). Yang menjadi objek perjanjian


ini tidak hanya data dan informasi yang termasuk katagori Rahasia Dagang, tetapi juga mencakup tentang pengalaman teknik berkenaan dengan proses pengolahan, bahan-bahan, tata cara pengoperasian, pengendalian mutu, dan informasi mengenai formula yang memiliki nilai komersial tinggi b. Membuat Perjanjian Kerja Antara Pihak Perusahaan Dengan Karyawan Perjanjian kerja ini disebut dengan Employment Agreement and Confidentiality Agreement. Dalam perjanjian kerja tersebut harus diatur dengan tegas bahwa karyawan tidak boleh mengungkapkan Rahasia Dagang perusahaan diluar tugasnya, seperti jika berhubungan dengan pihak lain yang tidak terikat dalam perjanjian, bahkan dalam kegiatan seminar atau pameran yang diselenggarkan perusahaan. Klausula ini disebut dengan Non-Disclosure of Confidential information. c. Rahasia Dagang harus selalu dimasukkan dalam kelompok informasi atau data yang bersifat rahasia. Dengan demikian, seluruh dokumen yang berkaitan dengan Rahasia Dagang harus dibubuhi tanda “rahasia”, dibuat kode-kode rahasia, disimpan pada lemari yang terkunci,

dan

karyawan

yang tidak berkepentingan dilarang

mengetahui informasi itu dengan membuat tanda “hanya untuk orang tertentu saja”


d. Pihak perusahaan memuat tanda pengenal bagi semua orang seperti karyawan, bahkan direktur untuk menghindari masuknya pihak luar ke dalam perusahaan. e.

Pihak perusahaan harus pula membuat buku masuk bagi siapa saja yang memasuki departemen pada perusahaan tersebut yang bukan merupakan tempatnya, ketentuan ini perlu mengingat adanya hubungan antar departemen dalam perusahaan tersebut.

Dengan adanya langkah-langkah tersebut, maka pemilik atau pemegang Rahasia Dagang dapat melaksanakan kegiatan bisnisnya tidak akan kuatir lagi kehilangan Rahasia Dagangnya dan terhindar dari adanya persaingan usaha tidak sehat dari para kompetitor. 3.

Apabila terjadi sengketa bisnis antara pemilik/pemegang Rahasia Dagang dengan pihak ketiga yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian, maka pemilik/pemegang Rahasia Dagang dapat menyelesaikan sengketa tersebut di luar pengadilan, yaitu dengan cara arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Pada umumnya para pihak yang bersengketa tentang Rahasia Dagang memilih cara penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa karena pada dasarnya masalah Rahasia Dagang merupakan masalah perdata sehingga diperlukan penyelesaian yang dapat dilaksanakan secara cepat, efektif, efisien, dan tertutup. Selain itu, melalui cara ini, pemilik atau pemegang Rahasia Dagang tidak akan


kehilangan Hak Rahasia Dagangnya karena tidak diketahui oleh masyarakat serta nama baiknya tidak tercemar. B. Saran 1. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang yang sesuai dengan standar TRIPs, sewajarnyalah pemerintah mensosialisasikannya kepada masyarakat terutama kepada pelaku usaha yang pada umumnya tidak memahami manfaat dari Rahasia Dagang yang dimilikinya terhadap aktivitas bisnisnya sehingga menganggap informasi rahasia tersebut sebagai informasi umum dan milik umum. 2. Rahasia Dagang merupakan aset ataupun investasi yang sangat bernilai tinggi dan mahal harganya bagi orang atau perusahaan yang merupakan penemu dari Rahasia Dagang tersebut oleh karena itu tepatlah pemerintah membuat suatu ketentuan hukum yang dapat dikatakan cukup lengkap mengatur hal-hal yang diperlukan secara khusus dalam melindungi suatu aset yang bernilai ekonomi tinggi seperti halnya Rahasia Dagang. 3. Upaya perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang harus dijalankan dengan benar sehingga para investor asing berkeinginan menanamkan modalnya di Indonesia, dengan demikan, penulis berharap bangsa Indonesia mampu bersaing dengan investor asing tersebut dalam era globalisasi.


DAFTAR PUSTAKA A. Buku-Buku Bambang Kesewo, Beberapa Ketentuan Dalam Persetujuan TRIPs, Jakarta, Departemen Perdagangan RI, 1994. ______________, Pengantar Umum Mengenai HAKI Di Indonesia, Departemen Perdagangan RI, 1994. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Penelitian Tentang Masalah Hukum Rahasia Dagang, Jakarta, Departemen Kehakiman, 1997. Badrulzaman, Mariam Darus, Kompilasi Hukum Perikatan, cetakan I, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2001. Bainbrige, I David, Komputer Dan Hukum, Cetakan I, Jakarta, PT. Sinar Grafika, 1993. Black, Henry Campbell, Black’s Law Dictionary, St, Paul, Minn, West Publishing Co, USA, 1991. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1990. Departemen Kehakiman R.I, Direktorat Jendral Hak Cipta, Paten, Dan Merek, Buku Panduan Di Bidang Paten, 1997 Gautama, Sudargo, Hukum Merek Indonesia, Bandung; PT Citra Aditya Bakti, 1990. _______________, Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual Baru Untuk Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998. _______________, Pengantar Hukum Internasional, Buku I Bagian Umum, Bina Cipta, Bandung, 1982. Gembiro, Ita, Hukum Milik Intelektual, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1991. Kansil, Nico, Pengantar Umum Mengenai Hak Cipta, Paten, Dan Merek, Yan Apul, 1994 Miljani, Halida Dampak GATT/Putaran Uruguay Bagi Dunia Usaha, Departemen Perdagangan RI, 1994. M. S, Soedewi Sri, Hukum Benda, Yogyakarta, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1980.


Manalu, Paingot Rambe, Hukum Dagang Internasional, Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap Hukum Nasional, Khususnya HAKI, Jakarta, Mavindo Pustaka Mandiri, 2000. Marono, Suyud & Amir Angkasa, Komersialisasi Aset Intelektual Aset Hukum Bisnis, Jakarta, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999 Maulana, Insan Budi, Bianglala Hak Kekayaan Inetelektual, Jakarta; Hecca Mitra Utama, 2005. Mertokusumo, Soedikno, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Yogyakarta; Liberty Yogyakarta, 2001. Muhammad, Abdulkadir, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Bandung; Citra Aditya Bakti, 2001. Muis, Abdul, H, Pedoman Penulisan Skripsi Dan Metode Penelitian Hukum, Cetakan I, Medan, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 1990. Priapantja, Citra Cita, Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi Perdagangan Atau Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Farmasi, Bandung; Chandra Pratama, 1999. Purba, A. Zen Umar, Catatan Dan Ikhtisar Atas Undang-Undang Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Seminar Peningkatan Pemahaman Dan Pemberdayaan HAKI Dalam Menghadapi Erea Perdagangan Global, Jakarta, 2001. Purwadarminta, W.J.S, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta; PN. Balai Pustaka, 1982. Ramli. Ahmad M, Hak Atas Kepemilikan Intelektual Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang, Bandung, Mandar Maju, 2001. Roedjiono,“Trade Secret” Gejala Baru Dalam Rejim Hukum Hak Milik Intelektual, Yogyakarta, Bahan Seminar Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Riswandi, Budi Agus, Hukum Cyberspace, Yogyakarta; Gita Nagari, 2006. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Cetakan III, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003. Syahrani, Riduan, Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata, Bandung, Alumni, 1992. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Bandung Alumni, 1988. Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta, Rineka Cipta, 1999. Suherman, Ade Manan, Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global, Cetakan I, Jakarta, Ghalia, 2000.


Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1994. Saidin, H.O.K, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2004. Tunggal, Iman Syahputra Dan Herjandono, Heri, Aspek-Aspek Hukum Rahasia Dagang (Trade secrets), Jakarta, Harvarindo, 2000. Widjaja, Gunawan, Pemilik Rahasia Dagang Dan Pemegang Rahasia Dagang, Business News, 2001. _______________, Seri hukum Bisnis Rahasia Dagang, Jakarta, Raja Grafindo, 2001. Usman, Rachmadi, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia, Bandung; Alumni, 2003. Winata, Rizwanto Dan Gautama Sudargo, Pembaharuan Hukum Merek Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997. ______________________________________, Konvensi-Konvensi Hak Milik Intelektual Baru Untuk Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997. ______________________________________, Pembaharuan Undang-Undang Paten, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998. Wiranta, I Made, Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, dan Tesis, Penerbit Andi, Yogyakarta; 2006 B. UNDANG-UNDANG Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang Trade Related Aspects Of Intelectual Property (TRIPs) C. MAKALAH, DISERTASI DAN JURNAL HUKUM Guilarmo, Cabanellas & Massaguer jose, Know-How Agreements and EEC Competition Law,IIC Studies,Vol 12 Kamelo, Tan, Perkembangan Lembaga Fiducia: Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan Dan Perjanjian Di Sumatera Utara, Medan; PPs-USU


Saliwanchik, Roman, Legal Protecytion For Microbiological And Genetic Engineereing Inventions, Addison-Wesley Publising Company, Advanced Book Program/World Science division Reading, Massachusetts, London 1982 D. INTERNET (WEBSITE) http://www.google.co.id/search=id&q=kasus+pelanggaran+rahasia+dagang&meta http://www.IpCenter-oi.org/artikel.php?artikelid=8 http://jurnalis,wordpress.com/2007/06/18/selembar-perjanjian-jadi-perkara/ http://icelis8m.com/toc.htm http://ensiklopedia.insan.co.id/h/haki/txt. http://report.firrar.rtf.co.id. http://www.denpasarpost.tv/2002/07/22/ekonomi.htm. http://tripod.lycos.con/rahasia%dagang/htm. http://www.hukumonline.com/artikel detail.asp?id=6321) http://ww.cybertokoh.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=103715khttp://icelis.8m.com/artikel01_01.htm http://id.wikepedia.org/wiki/rahasia_dagang


MKn

Recommend Documents