HUKUM ACARA PERDATA
Welin Kusuma
ST, SE, SSos, SH, SS, SAP, MT, MKn, RFP-I, CPBD, CPPM, CFP®, Aff.WM, BKP http://peradi-sby.blogspot.com http://welinkusuma.wordpress.com/advokat/
HUKUM ACARA PERDATA POSITIF
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
12. 13. 14. 15. 16.
Kaedah-kaedah Hukum Acara Perdata HIR/RBG
HIR, Stb. 1848 – Jawa Madura RBG, Stb. 1927 – Luar Jawa dan Madura UU 14/1970 Jo. 35/1999 Jo. 4/2004 – UU Kekuasaan Kehakiman UU 14/1985 Jo. 5/2004 – Mahkamah Agung UU 2/1986 Jo. 8/2004– Peradilan Umum UU 7/1989 Peradilan Agama UU 1/1974 Jo. PP. 9/1975– Perkawinan UU 20/1947 – Pengadilan Peradilan Umum (Jawa Madura) Jurisprudensi – 20/1945 berlaku L.J.M R.V – Penggabungan – (Voeging) Penjaminan – (Vrijwaring) Intervensi – (Intervensie) Rekes Sipil (Request Civiel) Surat Edaran MA yang ditunjukan Pengadilan bawahannya ￫ petunjuk bagi hakim dalam menghadapi perkara perdata ￫ Sema 02/1964. Penghapusan Sandera ￫ PERMA 01/2000 penghidupan. Paksa Badan Æ PERMA No.01 / 2000. Class Action Æ PERMA No. 01 Tahun 2002. Mediasi Æ PERMA No. 2 Tahun 2003.
Belum disyahkan BP.LPHN, Ke 13 tanggal 12 Juni 1967 ______________________ Konsep RUU Hukum Acara Perdata dalam Lingkungan Peradilan Umum
NB. IR = Inlands Reglement
HIR = Het Heir Ziene Indrusisch Reglement
RIB = Reglement Indonesia Diperbaharui
“KUASA PERWAKILAN DIMUKA HAKIM” (Pasal 123 HIR --- Pasal 147 RBG)
PENYERAHAN KUASA
Banyak terjadi kesalahfahaman tentang tata cara materi pembuatan surat kuasa; Terutama Banding sesuai dengan Pasal 7 (1) UU No. 20 Tahun 1974 atau berdasarkan Pasal 199 RBG; Untuk memajukan Permohonan Kasasi sesuai dengan ketentuan Pasal 173 (1) dan Pasal 122 (1) UU MA No. 1 Tahun 1950 (dalam praktek selalu didapati surat kuasa yang tidak sempurna), berakibat Banding atau Kasasi selalu dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).
Tuntutan MA Tentang Surat Kuasa
SEMA No. 2 Tahun 1959; Cara semestinya memberi Surat Kuasa Khusus; SEMA No. 5 Tahun 1962 tanggal 30 Juli 1962; Permintaan MA kepada PN dan PT, agar bertindak menyempurnakan yang belum memenuhi syarat sebelum mengambil keputusan; SEMA No. 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971; Mencabut 2 (dua) SEMA tersebut dianggap harus tahu untuk membuat Surat Kuasa Khusus menurut Undang-undang.
KUASA ATAU PERWAKILAN BERDASARKAN HUKUM (WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGER)
Orang tertentu dengan sendirinya menjadi kuasa menurut hukum, dengan ketentuan dan kekuasaan yang diberikan hukum berdasarkan kualitet, antara lain : A. Wali dan Kurator, Perwalian. B. Direktur, Perusahaan-perusahaan (badan Hukum). C. Badan Hukum Negara (Pasal 123 (2) HIR & Pasal 147 (2) RBG). D. Daerah yang diberikan Hak Otonom.
KUASA ISTIMEWA (Pasal 157 HIR & Pasal 184 RBG)
Syarat bentuk istimewanya : ► Harus berbentuk autentik. ► Isinya hanya melafalkan sumpah & untuk memberikan pengakuan.
Keterangan : Istimewanya disebabkan karena ketentuan pembuktian didalam hukum acara mengatakan, “yang boleh mengucapkan sumpah dan
pengakuan sebagai pembuktian haruslah orang yang berperkara itu sendiri, tetapi karena alasan tertentu Hakim dapat mengijinkan dilakukan oleh seorang kuasa atas dasar kuasa istimewa”.
PENUNJUKAN KUASA 1. Kuasa Lisan (Pasal 123 (1) HIR & Pasal 147 (1) RBG); a. Kuasa lisan oleh Penggugat dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Pada waktu gugatan lisan diajukan. b. Kuasa lisan yang diberikan oleh pihak-pihak yang berperkara kepada seorang kuasa dihadapan hakim pada saat Persidangan dan dicatat dalam berita acara persidangan. Keterangan : Telah ditujukan terlebih dahulu kuasa untuk berhadapan dengan lawannya dalam persidangan selanjutnya dalam perkara yang lazim di Pengadilan.
KUASA KHUSUS (Bijzondere Schriftelijke Maachtiging)
Pasal 123 HIR & Pasal 147 RBG SEMA No. 01/1971, Tanggal 23 Januari 1971. A. Harus Tertulis. 1) Dengan cara dibawah tangan yang diperbuat oleh si pemberi kuasa dan si penerima kuasa. 2) Dibuat oleh Panitera Pengadilan yang dilegalisir oleh Ketua Pengadilan atau seorang hakim yang menyidangkannya. 3) Dengan akte yang autentik yang diperbuat oleh seorang Notaris. B. Harus menyebutkan nama-nama dengan jelas dan tidak salah dari para pihak yang berperkara; C. Harus menegaskan objek dan kasus dari yang diperkarakan. (Pasal 123 (3) HIR & Pasal 147 (4) RBG).
SURAT KUASA Yang bertanda tangan dibawah ini : Syamsul Effendy sebagai direktur Utama, Utama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Ersat Dwi Cipta berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.7 Tanggal 06 november 1996 yang dibuat oleh Notaris Teddy Anwar dengan Pengesahan Menteri Kehakiman No. C.2 12.859.HT.01.01 Th. 97 yang diumumkan dalam Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 1843, berkedudukan di Jatinegara Kaum No.5 Jakarta Timur13250 Dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum di kantor Kuasanya yang akan disebut dibawah ini, ini, menerangkan dengan ini memberikan kuasa Khusus kepada : ................................................................................................................................ .................................................................................................. ..................................... ... ................................................................................................................................................................................................ Welin Kusuma, Kusuma, S.T., S.E., S.Sos., S.Sos., S.H., S.S., S.AP., M.T., RFPRFP-I, CPBD, CPPM. CFP® CFP®, Aff.WM., Aff.WM., BKP Petrus A. Gultom, Gultom, S.H. M.H. Bambang Irawan, Irawan, S.H. M.H. Norman Kartaatmadja, Kartaatmadja, S.H. MasingMasing-masing sebagai Advocate & Konsultan Hukum dari kantor WELIN KUSUMA & PARTNERS, Advocate & Legal Consultants, berkantor di Surabaya, Jalan Rungkut Industri Surabaya, Telp. sendiri-sendiri maupun secara bersamabersama-sama : Telp. (031) 8431699 Ext. 21465, Fax. (031) 8431699, ee-mail :
[email protected] baik sendiri……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... KHUSUS Untuk Membuat, Membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan ganti kerugian di Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap Perusahaan Perseroan (Persero) Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk berkedudukan Pusat di Bandung, Bandung, Indonesia dan berkantor juga di Jl. Jl. Gatot Subroto No. 52 Jakarta Selatan, Selatan, akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) wanprestasi) dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama antara Perusahaan Perseroan (Persero) Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk dengan PT. Ersat Dwi Cipta tentang Pengumpulan dan Pengelolaan Coin Telepon Umum Coin (TUC) di Kendatel Jakarta Timur Nomor Tel.042/HK810/RE2Tel.042/HK810/RE2-32/1999 tertanggal 19 Mei 1999 dan tuntutannya : ………………………………… 04/EDC/V/19/99 Untuk itu : * Menghadap dimuka Pengadilan Negeri, Negeri, Pengadilan Tinggi, Tinggi, Mahkamah Agung RI, Penyidik Polri, Polri, Kejaksaan Agung RI, PanitiaPanitia-Panitia, Panitia, PejabatPejabat-Pejabat Pemerintahan serta BadanBadan-badan lainnya. lainnya. Mengajukan SuratSurat-surat dan permohonanpermohonan-permohonan lainnya yang diperlukan, diperlukan, menjalankan perbuatanperbuatan-perbuatan atau memberikan keteranganketeranganketerangan yang menurut hukum harus dijalankan atau diberikan oleh seorang kuasa, kuasa, mengajukan saksisaksi-saksi dan buktibukti-bukti, bukti, menerima uang dan menandatangani kwitansikwitansikwitansi, kwitansi, menerima dan melakukan pembayaranpembayaran-pembayaran dalam perkara ini, ini, mempertahankan dan membela kepentingan yang memberi kuasa meminta putusan dan menolak serta mengajukan upaya hukum terhadap putusan, putusan, naik banding, kasasi dan membuat, membuat, mengajukan memorimemori-memori banding dan kasasi, kasasi, meminta eksekusi, eksekusi, membalas suratsurat-surat dan melakukan perlawanan ; ………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
Dan selanjutnya melakukan segala tindakan dan upaya-upaya lain yang dianggap penting berguna dan baik oleh yang menerima kuasa untuk menyelesaikan masalah dimaksud dengan cara yang diperkenankan menurut hukum walaupun tidak dengan tegas disebutkan dalam surat kuasa ini ;…………………………………………………………………………………………………… …………… Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi (recht van substitutie) dan secara tegas dengan hak retensi ; ………………………………. Penerima Kuasa,
Welin Kusuma, S.T., S.E., S.Sos., S.H., S.S., S.AP., M.T., RFP-I, CPBD, CPPM. CFP®, Aff.WM., BKP Petrus A. Gultom, S.H. M.H. Bambang Irawan, S.H. M.H. Norman Kartaatmadja, S.H.
Surabaya, 27 Juni 2001 Pemberi Kuasa
Syamsul Effendy
SURAT KUASA KHUSUS Yang bertanda tangan dibawah ini : 1.
Azhar Aziz; Aziz; bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kebon Kacang XI, Rumah Susun Blok I, Lantai I No. 13, Kelurahan Tanah Abang, Abang, Kecamatan Tanah Abang, Abang, Jakarta Pusat, Pusat, degan Nomor K.T.P………………………… K.T.P………………………… Dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum di kantor Kuasanya yang akan disebut dibawah ini, ini, menerangkan dengan ini memberikan surat kuasa Khusus kepada : ……………………………………….. ………………………………………..
Welin Kusuma, Kusuma, S.T., S.E., S.Sos., S.Sos., S.H., S.S., S.AP., M.T., RFPRFP-I, CPBD, CPPM. CFP® CFP®, Aff.WM., Aff.WM., BKP Petrus A. Gultom, Gultom, S.H. M.H. Bambang Irawan, Irawan, S.H. M.H. Norman Kartaatmadja, Kartaatmadja, S.H. . MasingMasing-masing sebagai Advocate & Konsultan Hukum dari kantor WELIN KUSUMA & PARTNERS, Advocate & Legal Consultants, berkantor di Surabaya, Jalan Rungkut Industri No. 18 Telp. Telp. (031) 8431699 Ext. 21465, Fax (031) 8431699 ee-mail :
[email protected] baik sendirisendiri-sendiri maupun bersamabersama-sama ; …………… KHUSUS Mewakili Pemberi Kuasa mengurus penyelesaian sengketa kepemilikan atas bidang tanah seluas 6650 M2, yang terletak di Kelurahan Batu Ampar, Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jati, Jakarta Timur sebagaimana Girik C. 1654.D/S. I. Blok 16 jo. jo. Akte Nomor 32 tanggal 30 Desember 1974 yang diperbuat dihadapan Ny. Ny. Darwani Sidi Bakaroedin, Bakaroedin, SH Notaris/PPAT, Notaris/PPAT, lawan Pemerintahan Daerah DKI Jakarta ;……………………………………… ;……………………………………….. Untuk itu :
Menghadap dimuka Pengadilan Negri, Negri, Pengadilan Tinggi, Tinggi, Mahkamah Agung, Agung, Penyidik Polri, Polri, Kejaksaan RI, PanitiaPanitia-Panitia, Panitia, PejabatPejabat-Pejabat Pemerintahan serta BadanBadan-badan lainnya. lainnya. Mengajukan suratsurat-surat dan permohonanpermohonan-permohonan lainnya yang diperlukan, diperlukan, menjalankan perbuatanperbuatan-perbuatan atau memberikan keteranganketerangan-keterangan yang menurut hukum harus dijalankan atau diberikan oleh seorang kuasa, kuasa, mengajukan saksisaksi-saksi dan buktibukti-bukti, bukti, mengadakan dan menandatangani perdamaian, perdamaian, memberi atau menerima izin penawaran perdamaian, perdamaian, menerima uang dan menandatangani kwitansikwitansi-kwitansi, kwitansi, menerima dan melakukan pembayaranpembayaran-pembayaran dalam perkara ini, ini, mempertahankan dan membela kepentingan yang memberi kuasa meminta putusan dan menolak serta mengajukan upaya hukum terhadap putusan, putusan, naik banding, kasasi dan membuat, membuat, mengajukan memorimemori-memori banding dan kasasi, kasasi, meminta eksekusi, eksekusi, membalas suratsurat-surat dan melakukan perlawanan, perlawanan,……………………………….. ……………………………….. Dan selanjutnya melakukan segala tindakan dan upayaupaya-upaya lain yang dianggap penting dan berguna baik oleh yang menerima kuasa untuk menyelesaikan masalah dimaksud dengan cara yang diperkenankan menurut hukum walaupun tidak dengan tegas disebutkan dalam surat kuasa ini; ini;…………………………
Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi (recht van substitute) dan secara tegas dengan hak retensi…………..
Penerima Kuasa,
WELIN KUSUMA, ST., S.E., S.Sos., S.H., S.AP., M.T., RFP-I, CPBD, CPPM, CFP®, Aff.WM., BKP
PETRUS A. GULTOM, S.H. M.H. BAMBANG IRAWAN, S.H. M.H. NORMAN KARTAADMADJA, S.H.
Surabaya, 08 Februari 2001 Pemberi Kuasa
AZHAR AZIZ
Surat Kuasa Khusus Yang bertanda tangan di bawah ini : PT ERSAT DWI CIPTA, berkedudukan dan alamat di jalan Tawes No.26 Rt. 004/Rw. 006, Pasar Minggu, Minggu, Jakarta 12520, dahulu beralamat di Jalan Jatinegara Kaum No. 5 Jakarta Timur, Timur, dalam hal ini diwakili oleh SYAMSUL EFFENDY sebagai Direktur Utama, Utama, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. ERSAT Dwi Cipta tersebut. tersebut. Dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum di Kantor Kuasanya Welin Kusuma & Partners, Advocate & Legal Consultants (F & P) tersebut dibawah ini, ini, menerangkan dengan ini memberikan kuasa khusus kepada : WELIN KUSUMA, S.T., S.E., S.Sos., S.Sos., S.H., S.S., S.AP., M..T., RFPRFP-I, CPBD, CPPM, CFP® CFP®, Aff.WM., Aff.WM., BKP PETRUS A. GULTOM, S.H., M.H. Advocate dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan Rungkut Industri No. 18 Telp. Telp. (031) 8431699 Ext. 21465, Fax (031) 8431699 ee-mail :
[email protected] Secara sendirisendiri-sendiri maupun bersamabersama-sama untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mengurus hakhak-hak serta kepentingan hukumnya : -------------------------------------------------------------------------KHUSUS-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KHUSUS ------- Mewakili Pemberi Kuasa selaku Termohon Peninjauan Kembli untuk membuat, membuat, menandatangani dan mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk. Tbk. Selaku Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 06 Januari 2003 Nomor 2009 K/PDT/2002 jo. jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 02 April 2002 Nomor 80/PDT/2002/PT.DKI jo. jo. Putusan Pengadilan Negri Jakarta Timur tanggal 11 Desember 2001 Nomor 158/PDT.G/2001/PN.Jkt.Tim ;… ;…. Untuk itu : Menghadap dimuka Pengadilan Negri Jakarta Timur, Timur, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Mahkamah Agung RI dan Instansi/Badan lainnya, lainnya, membuat, membuat, menyusun; menyusun; menandatangani, menandatangani, mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali serta mengurus suratsurat-surat dan permohonanpermohonan-permohonan lainnya yang diperlukan, diperlukan, menjalankan perbuatanperbuatan-perbuatan atau memberikan keteranganketerangan-keterangan yang menurut hukum harus dijalankan atau diberikan oleh seorang kuasa, kuasa, mengajukan saksisaksi-saksi dan buktibuktibukti, bukti, menerima uang dan menandatangani kwitansikwitansi-kwitansi, kwitansi, menerima dan melakukan pembayaranpembayaran-pembayaran dalam perkara ini, ini, mempertahankan dan membela kepentingan yang memberi kuasa, kuasa, meminta putusan dan menolak serta mengajukan upaya hukum terhadap putusan, putusan, meminta eksekusi, eksekusi, membalas suratsurat-surat dan melakukan perlawanan; perlawanan; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dan selanjutnya melakukan segala tindakan dan upayaupaya-upaya lain yang dianggap penting, penting, berguna dan baik oleh yang menerima kuasa untuk menyelesaikan masalah dimaksud yang diperkenankan menurut hukum walaupun tidak dengan tegas disebutkan dalam surat kuasa ini. ini. Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi dan retensi menurut hukum. hukum.
Penerima Kuasa
Surabaya, 27 Agustus 2003 Pemberi Kuasa, Kuasa, PT. ERSAT DWI CIPTA
WELIN KUSUMA, S.T., S.E., S.Sos., S.Sos., S.H. S.S., S.AP., M.T., RFPRFP-I, CPBD, CPPM, CFP® CFP®, Aff.WM., Aff.WM., BKP
SYAMSUL EFFENDY Direktur Utama
PETRUS A. GULTOM, S.H., M.H.
ACTION EN DESAVEN ( Aksi Sebagai Bantahan pasal 256 - 265-Redits, Asas Kepatuhan Umum membatalkan Keterangan KUASA ) Batas Kekuasaan :
Sepanjang apa yang telah diserahkan melalui Kuasa tertulis secara terperinci Bertindak melampaui kuasa Pemberi Kuasa
Penerima Kuasa Subtitusi
Tidak melakukan tindakan (tidak melaksanakan upaya diam saja) Sengaja mengalahkan dengan membuat pembocoran konsep2 dll
Antisipasi Surat Kuasa “Penguasaan menggunakan segala upaya hukum” Asal baik dan berguna bagi pemberi kuasa.
Kewajiban Hakim memberi petunjuk/nasihat Ada kalanya Pengadilan /Panitera tidak melakukan
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal : 8 Juni 1972 Banding diteken oleh Kuasa, sedang haknya tidak disebut dalam Surat Kuasa. Akibat Putusan.
Cara melaksanakan “Action en Desaven” (Diajukan pada pengadilan yang memeriksa perkara). 1. Jika pelanggaran batas-batas wewenang yang merugikan itu dketahui oleh siPemberi Kuasa pada waktu proses persidangan berjalan dengan “gugatan insedentill” Pengadilan akan memeriksa benar tidaknya gugatan insidentil dimaksud, dan akan memberi putusan sela atau “Tussin Vonis”. 2. Atau melalui upaya upaya hukum “Herzening:” apabila pelanggaran yang merugikan diketahui pemberi Kuasa sesudah perkara itu diputus, terutama mengenai PK.
GUGATAN BIASA GUGATAN LEGAL STANDING GUGATAN GUGATAN CLASS ACTION (PERWAKILAN KELOMPOK) GUGATAN CITIZEN LAWSUIT (WARGA NEGARA)
Gugatan Penggugat (Eiser/Planatif) Tuntutan, dakwaan atau eis __________________ 1. Sifat Condemnatoir 2. Eksekusi Permohonan Hak di PN
Permohonan Pemohon sifatnya Deklatoir _________________ Seseorang atau lebih
Tertulis
Dibuatkan Ketua PN (388 HIR) (321 RBG)
Syarat Mengajukan Gugatan secara teori 1. Adanya kepentingan langsung yang cukup layak mempunyai dasar hukum. A. Yurisprudensi MARI No : 294K/SIP/1971 tgl 7 Juli 1971. Mensyaratkan : Gugatan harus mempunyai Hubungan hukum. B. UU 4/1982, tentang lingkungan hidup LSM → Kerusakan lingkungan. Gugatan Wahli lawan PT.IIU No.820/PDT/1988/PN.JKT PUS tgl 30 Des 1988.
Isi Gugatan 1. Tanggal Suratan Gugatan 2. Nama dan alamat Penggugat (kuasa). Tergugat (kuasa) → Identitas 3. Posita Gugatan 4. Petitum Gugatan yang diminta Untuk dikabulkan oleh PN. 5. Bermaterai cukup 6. Ditandatangani Bagi Orang Buta Huruf dibuat Atau dimintakan oleh ketua Pengadilan Negri (Psl : 388 HIR/Psl : 321 RBG)
Alasan Gugatan ( Posita ) Didasarkan pada alasan hukum seperti piramida terbalik Rentetan peristiwa hukum yang terjadi dan atau dialami sampai terjadinya suatu fakta hukum. a. Fakta hukum yang terjadi dan dialami P. b. Fakta hukum terjadinya benturan kepentingan.
Isi Gugatan
Permintaan dalam Gugatan (Petitum) A. - Mengabulkan seluruh isi gugatan dan lain sebagainya. - Didasarkan pada Posita. B. Aequa et Bono
Penutup Jakarta, 26 April 2000
Bea Materai -UU No: 13/1985 (psl.2). -PP No: 7/1995 -PP No: 24/2000
Lampiran-lampiran Gugatan
GUGATAN ANTARA _______________________ PENGGUGAT LAWAN _______________________ TERGUGAT I _______________________ TERGUGAT II
Kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jl. Gajah Mada No. 17 JAKARTA PUSAT Dengan Hormat, Advokat Welin Kusuma, dkk ….………………………………………………………………….Clien dan (kuasa) SK. Menteri Kehakiman jo. KKAI POSITA Mengajukan gugatan dengan alasan perbuatan melawan hukum kepada …..……………………………………........... 1.______________________Tergugat I 2.______________________Tergugat II Adapun gugatan ini didasarkan alasan sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum a). Kerugian Material b). Kerugian Moril / material, berupa : 6. Dwaangsom 7. Sita jaminan terhadap A. B. C. 8. Permohonan serta merta
Jakarta, 21 September 2004
Petitum
Maka Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon sudilah kiranya Pengadilan berkenan memutuskan sebagai berikut : 1.
Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2.
Menyatakan sah berharga sita jaminan tersebut ;
3.
Menyatakan demi hukum para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat ;
4.
-
5.
-
6.
-
7.
Dan seterusnya
Ex Aequo Et Bono Mohon putusan seadil-adilnya Hormat Kami, Kuasa Penggugat
Welin Kusuma, S.T., S.E., S.Sos., S.H., S.S., S.AP., M.T., RFP-I, CPBD, CPPM, CFP®, Aff.WM., BKP
GUGATAN LEGAL STANDING - Khususnya perkara-perkara berdimensi kepentingan masyarakat (publik) - Gugatan yang diberikan atau dipunyai oleh organisasi. Contoh : LSM Lingkungan, LSM Konsumen, LSM Kehutanan DASAR 1. UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 3. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan PERSYARATAN 1. Berbentuk badan hukum atau yayasan 2. Ada anggaran dasar yang menyebutkan dengan tegas tujuan organisasinya untuk perlindungan lingkungan, konsumen, fungsi hutan 3. Telah melaksanakan kegiatan sesuai anggaran dasar Contoh : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam Kerusuhan Sampit (Putusan Perkara Nomor : 213/Pdt.G/2000/PN.JKT.PST)
GUGATAN CLASS ACTION (PERWAKILAN KELOMPOK) DASAR HUKUM PERMA NO. 1 TAHUN 2002 TENTANG ACARA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK PASAL 37 AYAT (1) UU NO. 23 TAHUN 1997, PASAL 46 AYAT (1) HURUF B UU NO. 8 TAHUN 1999, PASAL 38 AYAT (1) UU NO. 18 TAHUN 1999, PASAL 71 AYAT (1) UU NO. 41 TAHUN 1999 TATA CARA PENGAJUAN GUGATAN : 1. Harus memiliki kesamaan fakta dan dasar hukum dengan anggota kelompok yang diwakilinya 2. Memiliki bukti-bukti yang kuat 3. Jujur 4. Memiliki kesungguhan untuk membela kepentingan anggota kelompok 5. Mempunyai sikap tidak mendahulukan kepentingan pribadi dibanding dengan kepentingan anggota kelompok 6. Sanggup untuk menanggulangi pembayaran biaya diperadilan KASUS : Gugatan Masyarakat Konsumen Elpiji (LPG) terhadap Pertamina di PN. Jakarta Pusat (Perkara No. 550/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Pst). YLKI vs PT. PLN Persero terhadap pemadaman listrik se-Jawa Bali (Perkara No. 134/PDT.G/PN. Jkt. Sel)
GUGATAN CITIZEN LAW SUIT (GUGATAN WARGA NEGARA)
Pasal 16 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman PENGERTIAN Setiap Warga Negara atas nama kepentingan umum dapat menggugat negara atau Pemerintah atau siapa saja yang melakukan perbuatan melawan hukum yang nyata-nyata merugikan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat luas.
KASUS : Gugatan Warga Negara Indonesia (CITIZEN LAW SUIT) Tentang Perbuatan Melawan Hukum Oleh Negara Dalam Kebijakan Penanganan Bencana Alam Di Indonesia (Perkara No. 73/Pdt.G/2006/PN.YK)
