LANJUTAN ACARA PEMERIKSAAN DAN PUTUSAN
Welin Kusuma
ST, SE, SSos, SH, SS, SAP, MT, MKn, RFP-I, CPBD, CPPM, CFP®, Aff.WM, BKP http://peradi-sby.blogspot.com http://welinkusuma.wordpress.com/advokat/
VI.1 Tuntutan / Requisitoir Surat
Tuntutan Hukum
Adalah surat yang dibuat oleh PU setelah pemeriksaan selesai dan kemudian dibacakan dan diserahkan kepada hakim dan terdakwa atau penasehat hukum
Dasar Requisitoir : Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP
Isi Requisitoir :
identitas terdakwa isi dakwaan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ( keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat-alat bukti, VER, fakta-fakta yuridis) pembahasan yuridis hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa tuntutan hukum nomor, tanggal tanda tangan penuntut umum.
VI. 2 Pembelaan / Pledooi Nota
pembelaan
Adalah pidato pembelaan yang diucapkan oleh terdakwa maupun penasehat hukum yang berisikan tangkisan terhadap tuntutan / tuduhan penuntut umum dan mengemukakan hal-hal yang meringankan dan kebenaran dirinya.
•Dasar pledooi :
Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHAP
Isi
pledoi :
a.Pendahuluan :
- pengantar - tentang dakwaan - tentang requisitoir
b. fakta-fakta di persidangan - keterangan saksi - keterangan terdakwa - alat-alat bukti -fakta-fakta yuridis
c. pembahasan/uraian - uraian socio psychologis - uraian yuridis
d. kesimpulan - terdakwa minta dibebaskan dari segala dakwaan atau - terdakwa minta dilepaskan dari segala tuntutan hukum atau - terdakwa minta dihukum yang seringan-ringannya.
VI.3 putusan / vonnis
Bebas (Murni) Æ vrijspraak
Lepas dari segala tuntutan hukum (bebas tidak murni) Æ anslag van rechts vervoolging
Pemidanaan.
Bebas (Murni) Æ vrijspraak Putusan bebas dijatuhkan bilamana dakwaan penuntut umum tidak terbukti sama sekali.
Lepas dari segala tuntutan hukum (bebas tidak murni) Æ anslag van rechts vervoolging
Putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini dijatuhkan bilamana terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan
• Dengan pengecualian : A. Perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana B. Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya (Pasal 44 KUHP) C. Dalam melakukan perbuatan tersebut, karena terpaksa oleh sesuatu kakuasaan atau keadaan yang tidak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP). D. Perbuatan tersebut terpaksa dilakukan untuk mempertahankan keselamatan dirinya, diri orang lain serta mempertahankan dari serangan yang melawan hukum dan mengancam dengan segera pada saat itu juga. Æ pembelaan terpaksa (Noodweer) pasal 48 KUHP. E. Perbuatan tersebut dilakukan dengan tiba-tiba yang diakibatkan karena refleksi perasaan terguncang hebat yang timbul sebagai akibat adanya serangan yang mendadak Æ pembelaan diri diluar batas (Noordweer excess) pasal 49 ayat 2 KUHP. F. Perbuatan tersebut dilakukan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (pasal50 KUHP). G. Perbuatan tersebut dilakukan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kekuasaan yang berwenang (pasal 51 ayat (1) KUHP)
Pemidanaan
Bilamana dakwaan dapat dibuktikan maka putusan hakim dapat berupa pemidanaan. Bentuk-bentuk pemidanaan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP yaitu berbentuk : Pidana pokok Pidana tambahan
Elemen-elemen (Unsur-Unsur) isi putusan
(pasal 197 KUHAP)
1. Kepala Putusan (irah-irah) “ Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa ”. 2. Identitas terdakwa Nama lengkap, tmpat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin,kebangsaan/kewarganegaraan, tempat tinggal, agama terdakwa. 3. Dakwaan 4. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
5. Tuntutan pidana 6. a. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan b. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari putusan. c. Hal-hal atau keadaan yang memberatkan terdakwa d. Hal-hal atau keadaan yang meringankan terdakwa 7. Hari dan tanggal musyawarah majelis hakim (kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal) 8. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kwlifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
9. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti. 10. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letak kepalsuannya, jika terdapat surat otentik dianggap palsu. 11. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap di dalam tahanan atau dibebaskan 12. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.
