ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 31/PUU-VIII/2010 PERIHAL PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA SENIN, 17 MEI 2010

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 31/PUU-VIII/2010 PERIHAL Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. PEMOHON - Khairul Efendi ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Senin, 17 Mei 2010 Pukul 11.00 – 11.30 WIB Ruang Sidang Panel Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3)

Achmad Sodiki M. Arsyad Sanusi Hamdan Zoelva

Luthfi Widagdo Eddyono

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

1

Pihak yang Hadir: Kuasa Hukum Pemohon: -

M.A. Iskandar Z Havis Akbar

2

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.05 WIB

1.

KETUA: ACHMAD SODIKI Sidang Panel Perkara Nomor 31/PUU-VIII/2010 dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, saya ingin mempersilakan Saudara untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu siapa yang hadir pada kesempatan ini. 2.

KUASA HUKUM PEMOHON: M.A. ISKANDAR Z Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir pada pemeriksaan pendahuluan ini kami selaku Kuasa Hukum Pemohon, saya sendiri M.A Iskandar dan rekan saya Havis Akbar. Kebetulan Pemohon Prinsipalnya belum bisa hadir, Yang Mulia, dikarenakan sedang melaksanakan umroh. Terima kasih, Yang Mulia.

3.

KETUA: ACHMAD SODIKI Baik, saya persilakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan Saudara, singkat-singkat saja, apa inti dari permohonan tersebut.

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: M.A. ISKANDAR Z Terima kasih, Yang Mulia. Mengenai pokok-pokok permohonan yang kami sudah sampaikan ke Mahkamah Konstitusi yang pertama menyangkut Pemohon sendiri bernama Khairul Efendi, S.E., beliau warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Kebetulan pada posisi sekarang beliau adalah incumbent Bupati Kabupaten Belitung Timur yang untuk periode ini akan mencalonkan kembali, Yang Mulia, mencalonkan kembali sebagai Calon Bupati Belitung Timur. Kemudian setelah KPU Belitung Timur mengumumkan pendaftaran, Pemohon mengajukan proses pendaftaran ke KPU Belitung Timur. Kemudian setelah itu Pemohon mengikuti tahapan-tahapan yang sudah disiapkan oleh KPU Belitung Timur. Pada proses tahapan pemeriksaan administrasi dan kesehatan Pemohon mengikuti proses

3

tersebut tetapi setelah tanggal 17 April Pemohon dinyatakan tidak memenuhi persyaratan. Tidak memenuhi persyaratan ini berdasarkan hasil evaluasi tes kesehatan dari Tim Kedokteran yang ditunjuk oleh KPU Belitung Timur melalui Tim Pemeriksa Kesehatan RSPAD Gatot Soebroto. Berdasarkan hasil evaluasi dari Tim Pemeriksa Kesehatan, Pemohon dinyatakan tidak memenuhi persyaratan kesehatan secara jasmani. Sudah kami sampaikan bukti P-9 kalau tidak salah, Yang Mulia. Nah, dari situlah Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Undang-undang ini sangat rentan dan punya potensi melanggar hak konstitusional Pemohon atau warga negara yang lain karena parameter mengenai tolak ukur sehat jasmani dan rohani bisa multitafsir, Yang Mulia. Oleh karena itulah Pemohon mengajukan permohonan ini untuk diuji melalui Mahkamah Konstitusi apakah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 terutama Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3). Mungkin untuk selanjutnya pendalaman kami persilakan rekan kami. 5.

KUASA HUKUM PEMOHON: HAVIS AKBAR Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim. Saya hanya menambahklan bahwa Pasal 58 huruf e ini setelah kami pelajari secara normatif bahwa tidak ada turunan yang jelas mengenai tentang standar atau parameter sehat jasmani dan rohani sehingga ini menimbulkan potensi adanya pihak-pihak tertentu yang berkepentingan untuk menyusupkan misi-misi tertentu yang pada intinya mengganjal dari kandidat-kandidat lain yang berkepentingan terhadap Pilkada itu sendiri. Harapan kami bahwa dalam uji materiil ini Yang Mulia Majelis Hakim dapat menguji secara runtut berdasarkan ketentuan hak asasi manusia maupun ketentuan-ketentuan konsitutsional lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan.

6.

KETUA: ACHMAD SODIKI Ya, baik. Saudara Pemohon, saya..., Saudara minta perkara ini diputus lebih cepat, supaya cepat, begitu ya. Itu paling lambat kapan itu?

7.

KUASA HUKUM PEMOHON: M.A. ISKANDAR Z Paling lambat tanggal 25, Yang Mulia. Jadi akhir..., paling lambat akhir bulan ini, Yang Mulia.

4

8.

KETUA: ACHMAD SODIKI Jadi tanggal berapa? Bulan ini?

9.

KUASA HUKUM PEMOHON: M.A. ISKANDAR Z Ya, bulan ini. Bulan Mei, Yang Mulia.

10.

KETUA: ACHMAD SODIKI Oh, 27 ya?

11.

KUASA HUKUM PEMOHON: M.A. ISKANDAR Z Ya, 27.

12.

KETUA: ACHMAD SODIKI Karena tahapan pencalonannya sudah berjalan terus ya dan terakhir tanggal 27, gitu ya? Baik. Kemudian Saudara Pemohon, ini pasal ini sebetulnya sudah pernah diuji dalam rangka Pemilu Presiden yang lalu ya, terkait dengan persyaratan sehat jasmani dan rohani, ya. Ini tapi itu terletak pada Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 ya, di dalam Putusan Mahkamah Saudara bisa melihat Perkara Nomor 008/PUU-II/2004 gitu ya. Tapi ini undang-undangnya lain dengan undang-undang yang ada di sini, ya yang dalam Pengujian Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu ketentuan yang diujikan oleh KH. Abdurrahman Wahid itu saat itu dimana berkaitan dengan masalah yang ada konstitusionalnya Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, ya. Barangkali Saudara bisa melihat putusan-putusan itu. Kemudian yang kedua, Saudara di dalam petitum Saudara itu minta agar materi muatan Pasal 58 huruf e dan seterusnya itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 khusus Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dan mohon agar Pasal 58 huruf e itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, begitu ya. Ini nanti persyaratan kesehatan jasmani dan rohani kalau tidak ada kalau Saudara minta begitu, ya. Ini bagaimana yang kedua ini. Yang selanjutnya Saudara tidak minta juga putusan et aequo et bono ya. Jadi berdasarkan pertimbangan hakim sendiri yang seadiladilnya, ya. Barangkali Saudara bisa mempertimbangkan hal-hal yang demikian itu, ya. Jadi mudah-mudahan bisa cepat untuk bisa diputus sesuai dengan permohonan Saudara ya tapi di sini tidak lazim mengeluarkan putusan sela, putusan-putusan begitu tidak ada ya. Jadi ini barangkali nanti bisa dipikirkan lagi, nanti mungkin ya sekaligus

5

dengan pokok perkaranya kalau bisa diputus ya, oke. Barangkali Pak Fadlil? 13.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Saudara Pemohon, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua itu di petitum Saudara dalam provisi itu perlu dipertimbangkan kembali oleh karena petitum provisi Saudara ini pencerminan dari satu putusan kasus konkret. Karena..., misalnya coba berkenaan dengan berjalannya tahapan Pilkada yang sekarang sedang berlangsung mohon kiranya MK memerintahkan KPU Belitung untuk tidak mencabut hak konstitusional ini kan kasus konkret. Kemudian yang kedua, tentang alasan-alasan Saudara terkait dengan pokok permohonan. Di dalam pokok permohonan ini Saudara berargumentasi bahwa pasal-pasal ini Saudara anggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar akan tetapi semuanya argumentasi yang dikemukakan ini bersifat faktual, bersifat kasus-kasus yang konkret, sedangkan Mahkamah Konstitusi ini adalah menguji ketentuan norma yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Tadi di dalam penjelasan Saudara secara oral tadi disampaikan sedikit atau secara garis besar bahwa pasal yang menentukan bahwa Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah itu sehat jasmani dan rohani, Saudara sudah mulai berargumentasi bahwa pasal itu potensial untuk digunakan secara sewenang-wenang, begitu kan, bagi pihak-pihak tertentu untuk menyingkirkan yang lain. Nah, itu saja dipertajam. Bahwa kasus konkretnya itu kaitkan saja pada legal standing, dia dengan pasal ini dirugikan dengan bukti dia ditolak. Lalu yang perlu dipertajam lagi adalah apa iya pasal ini mesti didrop, mesti dinyatakan tidak berkekuatan mengikat karena bertentangan. Yang dianggap bertentangan itukan sepertinya Saudara lebih pada soal implementasi norma. Bagaimana konstruksi Saudara tentang pertentangannya antara norma sehat jasmani dan rohani tu dengan norma Undang-Undang Dasar yang Saudara anggap sebagai batu uji itu berlawanan? Ini sebenarnya yang jadi soal. Sementara Saudara di sini coba isinya itu menceritakan bahwa yang bersangkutan itu ternyata sehat. Meskipun dinyatakan sakit oleh dokter tapi pada periode yang lalu itu toh tetap dapat menjalankan, itukan kasus konkret. Apakah sehat jasmani dan rohani itu masih harus ada tapi implementasinya itu harus bagaiamana itu satu soal yang lain. Nah, ini silakan Saudara mau pilih yang mana nanti, begitu ya? Terima kasih.

14.

KETUA: ACHMAD SODIKI Baik, saya persilakan Pak Doktor.

6

15.

HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Saudara Kuasa Pemohon, saya langsung saja, penilaian kesehatan dari Saudara yang Prinsipal ini itu diperiksa oleh Tim Dokter di Bengkulu atau di Belitung atau apa?

16.

KUASA HUKUM PEMOHON: M.A. ISKANDAR Z Di Jakarta, Yang Mulia, di RSPAD. Jadi Pemohon yang datang ke RSPAD.

17.

HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Lalu kemudian di KPU sendiri apa advisnya tentang syarat jasmani, rohani, mengenai kesehatan ini?

18.

KUASA HUKUM PEMOHON: M.A. ISKANDAR Z Mengenai keterangan KPU mereka merujuk cuma pada hasil evaluasi itu (...)

19.

HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Apakah dia menunjuk rumah sakit ini?

20.

KUASA HUKUM PEMOHON: M.A. ISKANDAR Z Ada perjanjian, menurut keterangan mereka ada perjanjian, Yang Mulia.

21.

HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Perjanjian apa?

22.

KUASA HUKUM PEMOHON: M.A. ISKANDAR Z Perjanjian kerja sama antara KPU Belitung Timur dengan Tim RSPAD Gatot Subroto.

23.

HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Jadi itu KPU Belitung Timur ini sudah ada kesepakatan dengan Rumah Sakit Angkatan Darat?

7

24.

KUASA HUKUM PEMOHON: M.A. ISKANDAR Z Ya, Yang Mulia.

25.

HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Sudah? Lalu itu hasilnya kalau jasmaninya bagaimana ada distabilitas, distabilitasnya itu jasmani, ya?

26.

KUASA HUKUM PEMOHON: M.A. ISKANDAR Z Ya.

27.

HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Tapi rohani tidak ada, ya?

28.

KUASA HUKUM PEMOHON: M.A. ISKANDAR Z Rohani bagus.

29.

HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Rohani sehat?

30.

KUASA HUKUM PEMOHON: M.A. ISKANDAR Z Sehat, Yang Mulia.

31.

HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Tidak ditemukan distabilitas pada kesehatan kejiwaan?

32.

KUASA HUKUM PEMOHON: M.A. ISKANDAR Z Betul, Yang Mulia.

33.

HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Tapi kesehatan jasmaninya itu cuma lapang pandang penglihatan kedua mata sangat sempit, kedua mata atau satu mata?

34.

KUASA HUKUM PEMOHON: M.A. ISKANDAR Z Satu mata, Yang Mulia.

8

35.

HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Lapang pandang penglihatan kedua mata sangat sempit? Ini hasil dari RSPAD, ya? Nah, inilah yang menjadi alasan dasar KPU Belitung Timur ini untuk menolak pedaftaran, ya?

36.

KUASA HUKUM PEMOHON: M.A. ISKANDAR Z Menolak mengikuti tahapan selanjutnya, Yang Mulia.

37.

HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Artinya menolak mengikuti tahapan-tahapan Pemilukada yang akan berlangsung 2010?

38.

KUASA HUKUM PEMOHON: M.A. ISKANDAR Z Betul, Yang Mulia.

39.

HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Nah, sebelum ini you katakan tadi itu incumbent, ya?

40.

KUASA HUKUM PEMOHON: M.A. ISKANDAR Z Ya.

41.

HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Dua ribu berapa itu, 2004 sampai 2010 itu sehat jasmani?

42.

KUASA HUKUM PEMOHON: M.A. ISKANDAR Z Sehat jasmani.

43.

HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Jadi kurun 5 tahun ini, kemudian sesudah 5 tahun ini mulai ada kelainan fisik menurut dokter? Itu kedua mata sangat sempit 6 derajat itu apa maksudnya itu?

44.

KUASA HUKUM PEMOHON: M.A. ISKANDAR Z Nah, ini nanti kami akan mengajukan juga keterangan Saksi Ahli yang lain, Yang Mulia.

9

45.

HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Nah, apakah selain daripada RSPAD ada rumah sakit bandingan, tandingan, katanya bukan bandingan ya, sekedar biasanya itu kalau pengadilan itu kalau diperiksa Tim Dokter ini supaya lebih correct ada lagi second opinion.

46.

KUASA HUKUM PEMOHON: M.A. ISKANDAR Z Itu cuma satu, Yang Mulia.

47.

HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Satu?

48.

KUASA HUKUM PEMOHON: M.A. ISKANDAR Z Cuma satu, nanti akan kami sampaikan(...)

49.

HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Apakah tidak diuji lagi oleh dokter spesialis, ini spesialis mata ya?

50.

KUASA HUKUM PEMOHON: M.A. ISKANDAR Z Spesialis mata, Yang Mulia.

51.

HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Dokter spesialis mata. Apakah ada juga hasil itu selaku second opinion ?

52.

KUASA HUKUM PEMOHON: M.A. ISKANDAR Z Kami juga sempat melakukan uji second opinion ke Rumah Sakit Mata Jakarta Eye Center dan pendapatnya berbeda. Nanti akan kami sampaikan pada saat pembuktian, Yang Mulia.

53.

HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Oh, jadi ada 2 pandangan Tim yang berbeda. Nah, apakah itu juga sudah diajukan di KPU?

10

54.

KUASA HUKUM PEMOHON: M.A. ISKANDAR Z itu.

55.

Sudah kami sampaikan tetapi mereka tetap berpegang pada hasil

HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Oke, berpegang pada itu. Nah, sekarang kapan tahapan ini berakhir?

56.

KUASA HUKUM PEMOHON: M.A. ISKANDAR Z Kalau jadwalnya, Yang Mulia, seperti yang sudah kami sampaikan pemungutan suara itu tanggal 3 Juli.

57.

HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI 3 Juli?

58.

KUASA HUKUM PEMOHON: M.A. ISKANDAR Z 3 Juli, tapi (...)

59.

HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Tetapi pendaftarannya sendiri ini?

60.

KUASA HUKUM PEMOHON: M.A. ISKANDAR Z Sampai akhir Mei ini, Yang Mulia.

61.

HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Tepatnya?

62.

KUASA HUKUM PEMOHON: M.A. ISKANDAR Z Kalau menurut informasi mulai 1 Juni mereka akan mencetak surat suara.

63.

HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI 1 Juni cetak suara, ya?

11

64.

KUASA HUKUM PEMOHON: M.A. ISKANDAR Z Cetak suara.

65.

HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Jadi sekarang 17, sisa 13 hari. Nah, dapatkah Saudara berdasarkan saran tadi Ketua dan Anggota Pak Fadlil, dapatkan Saudara secara runtut dan secara yuridis urgensi provisi Saudara itu apa? Karena di dalam sini ini tidak ada, langsung saja tuntutan provisi. Nah, apa urgensi?

66.

KUASA HUKUM PEMOHON: M.A. ISKANDAR Z Jadi ini menyangkut tentang pencetakan surat suara, Yang Mulia.

67.

HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Karena di sini tidak ada Saudara kemukakan di sini. Urgensi provisi langsung saja..., mohon dalam provisi, Saudara menggambarkan posita saja, tidak tergambar tanggal ini, tanggal ini akan ada begini, begini, begini. Urgensinya provisi itu adalah tindakan sementara (...)

68.

KUASA HUKUM PEMOHON: M.A. ISKANDAR Z Betul, Yang Mulia.

69.

HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Dari Majelis untuk supaya ada memberikan satu legal recovery, memberikan keadaan status quo, jadi ini tetap semula begitu. Artinya tidak langsung kepada materi tetapi ada tindakan Majelis, tindakan Hakim itu menyatakan bahwa ini diterima, oh ini tidak diterima begitu, kalau alasan-alasan provisi Saudara beralasan, nah itu. Nah ini tidak ada. Nah ini sisa 13 hari, urgensi mengenai itu, bisa tidak Saudara uraikan di sini?

70.

KUASA HUKUM PEMOHON: M.A. ISKANDAR Z Bisa, Yang Mulia. Memang kami lupa mencantumkan mengenai urgensi kenapa kami memohon kepada MK untuk membuat putusan provisi, hal ini terkait dengan tahapan-tahapan yang sedang berjalan yang dilakukan oleh KPU Belitung Timur dalam proses persiapan pemungutan suara.

12

71.

HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Jadi sekarang ini sudah ada vonis hukuman mati tidak boleh ikut?

72.

KUASA HUKUM PEMOHON: M.A. ISKANDAR Z Sudah, Yang Mulia.

73.

HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Sudah ada ketetapan KPU?

74.

KUASA HUKUM PEMOHON: M.A. ISKANDAR Z Sudah ada, Yang Mulia.

75.

HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Jadi provisi itu, itu juga menyatakan karena sudah ada ketetapan KPU urgensi untuk menyatakan bahwa ketetapan KPU itu untuk menyatakan tidak boleh incumbent ikut karena cacat jasmani itu tidak mengikat?

76.

KUASA HUKUM PEMOHON: M.A. ISKANDAR Z Betul, Yang Mulia.

77.

HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI

Buiten effect stellen itu, kalau itu Saudara minta, tapi ini tidak

terurai sama sekali. 78.

KUASA HUKUM PEMOHON: M.A. ISKANDAR Z Betul.

79.

HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Coba itu Saudara renungkan, harus ada gambaran yang jelas, rinci, oleh karena provisi ini adalah tindakan yang urgen, mendesak, segera untuk diambil satu tindakan hukum. Barangkali demikian Bapak Ketua, terima kasih.

80.

KETUA: ACHMAD SODIKI Ada yang ingin disampaikan?

13

81.

KUASA HUKUM PEMOHON: M.A. ISKANDAR Z Ada, Yang Mulia. Mengenai pertama menyangkut saran-saran perbaikan kami akan melengkapi perbaikan permohonan ini paling lambat hari Kamis ini Yang Mulia, kami sampaikan kembali. Kemudian juga akan kami sampaikan dalam perbaikan permohonan ini tambahan alat bukti yang terkait dengan pengujian hasil tes kesehatan second opinion dari Pemohon.

82.

KETUA: ACHMAD SODIKI Ya, cukup?

83.

KUASA HUKUM PEMOHON: M.A. ISKANDAR Z Saksi-saksi juga akan kami sampaikan, Yang Mulia.

84.

KETUA: ACHMAD SODIKI Ya, jadi sesuai dengan nasihat untuk perbaikan itu Saudara menyanggupi, mestinya itu Anda diberi peluang 2 minggu, ya. Tapi atas kesanggupan Saudara untuk segera bisa disidangkan lagi, mudahmudahan kita bisa memenuhi permintaan Saudara, ya. Jadi karena ini menyangkut kedudukan maupun hak Saudara yang Saudara anggap telah dilanggar dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Jadi Saudara mau memperbaiki sampai hari apa? Kamis? Berarti tanggal 20, ya. Baik, dengan demikian maka persidangan ini saya nyatakan selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 11.30 WIB Jakarta, 17 Mei 2010 Kepala Biro Administrasi Perkara dan Persidangan

Kasianur Sidauruk

14

15