ACARA PEMERIKSAAN PERBAIKAN PERMOHONAN (II)

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxp;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 149/PUU-VII/2009 PERIHAL PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PEMERIKSAAN PERBAIKAN PERMOHONAN (II)

JAKARTA RABU, 20 JANUARI 2010

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 149/PUU-VII/2009

PERIHAL Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON -

Serikat Pekerja PT. PLN (SP. PLN)

ACARA Pemeriksaan Perbaikan Permohonan (II) Rabu, 20 Januari 2010, Pukul 11.00-12.20 WIB Ruang Sidang Panel Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat. SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3)

Dr. H.M. Akil Mochtar, S.H., M.H. Dr. H.M. Arsyad Sanusi, S.H., M.Hum. Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H.

Cholidin Nasir, S.H.

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

1

Pihak yang Hadir: Pemohon: -

Ir. Ahmad Daryoko. Sumadi, S.H. Sugiyanto (Kuasa Pendamping) Christopher Satya Pasaribu, S.H. (Kuasa Pendamping)

2

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.10 WIB 1.

KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Baik, sidang dalam Perkara Nomor 149/PUU-VII/2009 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Saudara Pemohon hari ini adalah pemeriksaan kedua dari permohonan yang Saudara-Saudara ajukan. Sebagaimana biasa di mahkamah ini untuk pertama kali saya persilakan siapa saja Pemohon yang hadir pada hari ini, silakan memperkenalkan diri.

2.

PEMOHON: IR. AHMAD DARYOKO Baik terima kasih Yang Mulia, assalamualaikum wr.wb. Kami sebagai Pemohon perkara pada pagi hari ini ingin memperkenalkan diri sebelumnya. Yang pertama adalah saya Ahmad Daryoko sebagai Ketua Umum Serikat Pekerja PLN yang didampingi oleh Sekretaris Jenderal yaitu Saudara Sumadi kemudian didampingi juga oleh kuasa pendamping sebelah kanan kami saudara Sugiyanto, S.H., sebelah kiri kami Saudara Kunto Herwin Bono, S.H., Saudara Christopher, S.H. dan juga Saudara Hartoyo. Baik, kalau diizinkan kami ingin langsung menyampaikan atau mungkin (...)

3.

KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Tunggu dulu, saya tadi kan dengar baik-baik saya bilang memperkenalkan diri dulu ya. Jadi tadi hadir Pemohon dua orang? Ahmad Daryoko dan Sumadi ya?

4.

PEMOHON: IR. AHMAD DARYOKO Ya, betul Yang Mulia.

5.

KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Yang lainnya kuasa pendamping?

3

6.

PEMOHON: IR. AHMAD DARYOKO Kuasa pendamping.

7.

KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Kenapa tidak kuasa hukum saja sekalian, itu hak Saudara ya? Karena kalau kuasa pendamping itu nanti tentu hak untuk berbicara atau menyampaikan pembicaraan di persidangan itu tidak ada. Jadi yang mempunyai hak itu karena dalam permohonan ini hanya Saudara dan Saudara Sumadi maka itulah yang mempunyai hak. Ya pendamping sesuai dengan posisinya adalah mendampingi Saudara saja. Lain halnya kalau misalnya mereka adalah diberi kuasa secara langsung oleh Saudara dalam berperkara dalam mengajukan permohonan ini. Baik, pada sidang yang lalu, pemeriksaan pertama dari panel ini adalah Majelis Hakim karena kewajiban menurut undang-undang memberikan beberapa masukan dalam rangka memperbaiki permohonan yang Saudara-Saudara ajukan. Nah, hari ini saya mempersilakan kepada Saudara, materi-materi apa saja yang sudah diperbaiki dari permohonan yang terdahulu. Saya ingatkan bahwa tenggang waktu yang Saudara gunakan untuk melakukan perubahan itu adalah pada tanggal 31 Desember 2009 ya? Itu tenggang waktu 14 harinya Saudara gunakan secara full. Kalau misalnya masuknya sebelum habis tenggat waktu 14 hari tentu mungkin akan ada perbaikan beberapa kali tapi karena menggunakan waktu terakhir waktu 14 hari itu kan sudah habis jadinya. Nah, oleh sebab itu penjelasan yang disampaikan berkenaan dengan perbaikan permohonan itu Saudara sampaikan lagi, pokokpokonya saja ya? Misalnya kalau kewenangan Mahkamah itu sudah pasti Saudara sudah sebutkan disitu dasar hukumnya, kemudian mungkin legal standing-nya atau kedudukan hukum dari para Pemohon ini pokoknya apa saja kan begitu. Bahwa Saudara itu punya legal standing untuk mengajukan. Kemudian di samping legal standing itu tentu kerugian konstitusionalnya atau hak-hak konstitusional Saudara itu yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar. Kerugian konstitusional itu bisa juga terjadi, bisa juga potensi, itu kerugiannya. Kemudian pokok permohonannya apa? Jadi pokok permohonan, inti dari permohonan Saudara itu apa? Jadi jangan dibacakan semua. Dan kalau dibacakan ya kita sendiri sudah baca. Karena ini kan sudah lama masuknya perbaikan ini, leterlejk sudah ada, tapi sebagai Pemohon tentu secara langsung, singkat sederhana saya kira Saudara pasti bisa mempersentasikannya kan gitu. Legal standing kami ini Pak, kerugian konstitusionalnya perkiraan kami ini adalah ini atau nyata begini. Kemudian persoalan permohonan ini, kenapa Saudara minta kan gitu. Saya persilakan.

4

8.

PEMOHON: IR. AHMAD DARYOKO Baik terima kasih Yang Mulia. Jadi sebagaimana diminta oleh Mahkamah Konstitusi pada sidang yang pertama, kami sudah melakukan perbaikan dan sudah kami sampaikan pada Yang Mulia. Jadi kami ingin menyampaikan mungkin secara sekilas. Yang pertama adalah tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi ini saya pikir sudah jelas, kemudian mengenai legal standing atau kedudukan Pemohon yaitu bahwa legal standing kami didasari atas beberapa undang-undang misalnya yang pertama adalah kami sesuai Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kami adalah sebagai warga negara di mana setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara dengan Bukti P–10. Kemudian yang kedua, sesuai Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan ”setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana (vide bukti P–10) Kemudian yang ketiga ini berakaitan langsung dengan kami selaku Serikat Pekerja PLN yang didasari dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, di mana di sini Pasal 27 huruf a Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, Serikat Buruh disebutkan dimana serikat pekerja, serikat buruh ataupun federasi, konfederasi ini kami telah mempunyai suatu nomor bukti pencatatan, ini berkewajiban melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hakhak dan memperjuangkan kepentingannya.” Dan dalam penjelasan Pasal 3 Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, Serikat Buruh disebutkan “serikat pekerja dalam mencapai tujuan dan melaksanakan hak dan kewajibannya, serikat pekerja, serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja, serikat buruh bertanggung jawab kepada anggota, masyarakat dan negara, sebagaimana Bukti P– 9. Kemudaian butir empat, ini bahwa sesuai dengan Pasal 9 Anggaran Dasar Organisasi Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) mempunyai tujuan untuk memperjuangkan hak–hak anggota dan membela kepentingan anggota untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarganya, serta menjaga kelangsungan hidup perusahaan dan organisasi serikat pekerja dengan menciptakan suasana kerja yang aman dan nyaman sehingga tercipta hubungan industrial yang harmonis dan ikut mendukung pemerintah dan perusahaan dalam memberantas KKN guna terwujudnya GCG. Kemudaian butir kelima, ini bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf (b) Anggaran Dasar Organisasi Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) disebutkan “ fungsi Serikat Pekerja PT PLN (Persero) adalah mewakili

5

organisasi dan anggotanya baik di dalam dan di luar pengadilan sebagimana vide bukti P–1. Kemudaian pada poin enam, bahwa berdasarkan musyawarah besar Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) Nomor 11/SK-MUBES/SPPLN/2007, tanggal 31 Mei 2007 di Yogyakarta, yang berhak mewakili organisasi dan anggota adalah saya Ir. Ahmad Daryoko selaku Ketua Umum dan Sumadi selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT. PLN seabagaimana Bukti P–5. Kemudian yang ketujuh, bahwa Serikat Pekerja PT. PLN anggotanya meliputi para karyawan PLN dan para pensiunan PLN yang tersebar di seluruh Indonesia, bukti P-3 dan P-4 Delapan bahwa berdasarkan uraian di atas jelas bahwa Serikat Pekerja PLN atau di singkat SP. PLN memenuhi syarat sebagai Pemohon. Sembilan (suara tidak jelas) perkara a quo selaku perorangan termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan bersama sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan penjelasannya, sebagaimana vide bukti P-15. Kemudian akan kami sampaikan tentang kerugian (...) 9.

KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Saudara Pemohon ya? Ini kan permohonannya sudah ada, kemudian Saudara perbaiki kan begitu. Nah, materi perbaikannya itu yang mana saja kan begitu, jadi itu yang Saudara ungkapkan. Nah, yang itu dulu itu kan sudah Saudara sampaikan juga. Jadi yang mana yang Saudara perbaiki kan bisa dilihat itu di permohonan yang lama dengan perbaikannya kan begitu. Sehingga Majelis itu bisa langsung melihat bahwa oh ini, oh ini, ini yang diperbaiki, poin ini yang diperbaiki sesuai dengan petunjuk atau nasihat dari panel hakim kan begitu. Jadi tidak secara keseluruhan, karena itu sudah dibaca juga pada sidang yang lalu. Ya, teruskan.

10.

PEMOHON: IR. AHMAD DARYOKO Ya, baik terima kasih Yang Mulia. Jadi pada persidangan yang lalu kami sudah menyampaikan tentang yang tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian mengenai hak konstitusi yang kami merasa dilanggar oleh undang undang ini pun waktu itu secara garis besar mungkin hampir sama dengan yang saat ini kami sampaikan, ini perbaikan hanya berupa sebagian besar merupakan masukan dan juga masalah redaksi saja Yang Mulia. Jadi hak konstitusi misalnya mengenai hak kami yang sebagian serikat pekerja ini memilih hak berkumpul dan sebagainya dengan adanya kebijakan unbandling, vertikal, horisontal ini. Kemudian kami terancam untuk tidak bisa berkumpul ini yang lalu kami sampaikan,

6

cuma dalam hal ini kami adakan perbaikan perbaikan dalam redaksi, itu sebagai poin satu. Kemudian yang hak pengguna dasar ketenagalistrikan sebagaimana bahwa kami juga sebagai konsumen ini pun juga sudah kami sampaikan pada waktu yang lalu bahwa kami sebagai konsumen itu karyawan tetap membayar listrik sehingga kami juga konsumen, ini kami sampaikan pada yang lalu juga sudah kami sampaikan bahwa dengan adanya kebijakan ini itu akibat unbandling atau pemisahan vertikal dan horisontal akan menaikan tarif lima kali pada yang saat ini. Ini pun akan kami alami. Kemudian hak konstitusi kami yang lain yang merasa diambil adalah kami sebagai karyawan, sebagaimana poin tiga waktu itu kami pernah sampaikan tetapi ada beberapa susunan redaksi yang perlu kami perbaiki, ini jadi kami tegaskan juga bahwa dengan adanya kebijakan undang undang ini kami terancam PHK secara besar-besaran mengingat potensi dari perusahaan PLN yang saat ini masih persero di bawah BUMN ada potensi akan dikuasai oleh swasta, itu ada pada poin tiga. Itu semua dari hak hak konstitusi yang menurut kami akan dilanggar oleh undang undang tersebut. Tidak terlupa juga nomor empat bahwa dengan Koran di atas maka yakni penjelasan bahwa hak-hak konstitusi yang terlanggar adalah sebagaimana kami sampaikan. Kemudian mengenai norma norma yang diajukan untuk diuji, di sini kami melengkapi yaitu bahwa yang kami uji, yang kami mohonkan untuk di uji di sini adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Pasal 10 ayat (2) tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum. Kemudian Pasal 10 ayat (3), Pasal 10 ayat (4), Pasal 11 ayat (3), Pasal 11 ayat (4), dan seterusnya ini pernah kami sampaikan. Namun waktu itu dari Yang Mulia menyampaikan bahwa untuk memperjelas dari pasal-pasal yang kami ajukan itu karena pada tahun 2003 kemudian diputuskan pada tanggal 15 Desember 2004 oleh Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 yang esensinya sama ini sudah dibatalkan, waktu itu kami diminta untuk membuat suatu persandingan, ini pun kami sudah membuat persandingan dan mungkin sedikit kami jelaskan di sini yang kami persandingkan adalah misalnya kami tadi sudah menyebutkan sebagian pasal mana yang akan kami mohonkan untuk di uji yaitu; 1. Pasal 10 ayat (2), ini dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, ini pernah di uji waktu itu di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 di sana tercantum pada Pasal 8 ayat (2) atau untuk lengkapnya bahwa permasalahan unbandling ini untuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 ini terungkap dalam Pasal 10 ayat ( 2 ), Pasal 10 ayat (3), Pasal 10 ayat (4), Pasal 11 ayat (3), Pasal 11 ayat (4) kemudian Pasal 20 ini, Pasal 23 ini dipersandingkan dengan Pasal 8 ayat (2). Yaitu intinya tentang unbandling atau pemisahan.., unbandling vertikal atau pemisahan secara vertikal. Jadi mohon izin untuk kami bacakan sedikit di Pasal 10 ayat (2) misalnya. Jadi “usaha di ketenagalistrikan untuk

7

kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.” Sementara di dalam Pasal 8 ayat (2) bunyinya adalah “usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi jenis usaha tenaga listrik, pembangkit tenaga listrik, transmisi, distribusi kemudian penjualan tenaga listrik akan berjalan ini harus dilakukan sesuai Pasal 16 usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 di atas dilakukan, ini artinya harus dilakukan secara terpisah. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 usaha ketenagalistrikan mulai dari pembangkit, transmisi, distribusi, retail ini instruksinya tegas adalah harus diusahakan secara terpisah. Namun untuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, Pasal 10 ini dibalik. Jadi kalau tadinya harus dipisah yang sekarang dapat terintegrasi. Nah, di sini acontrario daripada “dapat terintegrasi,” dapat di sini kami terjemahkan, dapat itu tidak sesuatu harus sehingga kalau dapat terintegrasi itu artinya bisa terintegrasi, bisa juga tidak. Nah, ini potensinya adalah pada saat tidak terintegrasi artinya persis dengan Pasal 8 juga dan Pasal 16 artinya terpisah. Nah, ini artinya berarti kedua duanya undang undang ini esensinya sama. Ini kami cuplikan dari Pasal 10 ayat (2) dan juga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 dan juga Pasal 10 ayat (3) itu sebagai kelengkapan penjelasannya kami persandingkan dengan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 16. Ini pasal unbandling atau pemisahan usaha yang oleh persidangan Mahkamah Konstitusi waktu itu inilah yang menjadi perdebatan panjang, di sana dengan dipisah-pisahkannya tersebut maka tidak ada penguasaan negara atas listrik sehingga amanat Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara,” ini tidak tercapai. Ini dianggap pasal jantung waktu itu sehingga pasal pasal yang lain pun akhirya dibatalkan. Yang lain lain ini mungkin sebenarnya melengkapi saja Yang Mulia, sebagaimana adanya Pasal 33 ayat (1), di mana di sini disebutkan tentang harga jual tenaga listrik dan semua jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat. Kemudian Pasal 33 ayat (2) pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas harga jual sewa dan jaringan tenaga listrik, ini esensinya sama sebagimana Pasal 17 ayat (3) huruf a dari undang-undang yang telah dibatalkan, yang berbunyi “larangan penguasaan pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi segala tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat,” ini esensinya adalah tentang kegiatan usaha dengan prinsip usaha yang sehat berorientasi kepada mekanisme pasar. Jadi ini melngkapi saja tentang pasal unbandling yaitu bahwa setelah di-unbandling itu kemudian harga jual tenaga listrik baik di jaringan itu ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat. Itu artinya setelah dikuasai oleh swasta bahkan itu mereka

8

diberikan kebebasan untuk menentukan tarif sesuai dengan prinsip usaha yang sehat. Kemudian Pasal 56 dari undang-undnagan yang baru Nomor 30 Tahun 2009 bahwa PLN sebagai badan usaha milik negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor sekian—Nomor 23 Tahun 1994 itu menjadi perusahaan perseroan dianggap telah memiliki izin usaha. Ini kami persandingkan Pasal 68 dari undang-udang lama yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, yang mana dikatakan bahwa pada saat undang-undang ini berlaku maka terhadap pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan yaitu PLN sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 85 tentang Ketenagalistrikkan dianggap telah memiliki izin yang terintegrasi secara vertikal dan seterusnya. Ini dua pasal ini esensinya sama, bahwa nantinya setelah yang lain-lain pun diberikan presiden maka PLN sudah dianggap memilki izin usaha. Jadi yang tadinya PLN itu bukan izin usaha tapi pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan, yang ini adalah amanah undang-undang tapi direduksi menjadi pemegang izin usaha yang akan, kalau pemegang izin usaha itu pemerintahlah bisa pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sedangkan kalau pemegang kuasa usaha ketenagalistrikkan itu adalah amanah undangundang. Ini yang kami persandingkan adalah esensinya masalah perizinan bagi PLN yang nantinya setelah ini dikatakanlah dijalankan kemudian mengikuti mekanisme pasar bebas itu PLN dianggap sebagai— dianggap telah mempunyai izin usaha. Kemudian di Pasal 56 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 dikatakan bahwa dalam jangka waktu paling lama 2 tahun, pemerintah telah melakukan penataan dan penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai dengan ketentuan undang-undang ini, ini penegasan dari apa yang kami samapaikan tadi. Jadi dalam esensinya di sini ada kolom esensi sebagaimana sudah kami sampaikan tadi yaitu tentang perubahan status PLN yang tadinya pemegang kuasa ketenagalistrikan berubah menjadi pemegang izin usaha ketenagalistrikkan, sebagaimana para perusahaan lain, pemain di sektor ketenagalistrikan. Ini dulu juga ikut dibatalkan karena memang sebenarnya pasal unbandling waktu itu yang esensinya dibatalkan tapi karena Keputusan Mahkamah Konstitusi waktu itu mengundang bahwa pasal unbandling adalah pasal jantung maka pasal-pasal yang ini pun ikut dibatalkan. Itu diantaranya persandingan yang kami sampaikan di sini. Kemudian (...) 11.

KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Petitumnya, terakhir.

9

12.

PEMOHON: IR. AHMAD DARYOKO Petitumnya yang kami mohonkan. Kemudian petitum atau putusan yang dimohonkan adalah yang pertama mohon untuk mengabulkan permohonan dari Pemohon. Yang kedua menyatakan bahwa materi muatan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, atau kalau mungkin kami diizinkan untuk melengkapi bahwa Undang-Undang Nomor 30 ini kan sebenarnya setelah kami persandingkan tadi juga bertentangan atas Keputusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Desember 2004 yang lalu. Nomor tiga menyatakan bahwa materi muatan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikkan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Empat, mohon untuk untuk memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagimana mestinya. Mohon maaf kami ulang Yang Mulia nomor empat. memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum. Terima kasih Yang Mulia.

13.

KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Baik, beberapa materi sudah Saudara sampaikan. Mulai dari kewenangan, legal standing sampai kemudian pasal-pasal yang dilakukan pengujian. Kemudian batu ujinya Saudara menggunakan Pasal 33 ayat (2) ya? Nah di mana pasal yang diuji itu adalah merupakan unbandling. Kompetisi sehingga itu menjadi jantung dari undang-undang ini kan kira-kira seperti itu?

14.

PEMOHON: IR. AHMAD DARYOKO Betul Yang Mulia.

15.

KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Oleh sebab itu menurut Pemohon bahwa undang-undang ini dibatalkan secara keseluruhan. Jadi karena Pasal 10 ayat (2), (3), (4), Pasal 11 ayat (3), Pasal 11 ayat (4), Pasal 20, 33 ayat (1), (2), Pasal 56 ayat (2) dan 56 ayat (4).

16.

PEMOHON: IR. AHMAD DARYOKO Mohon maaf saya tambahkan itu unbandling dan kompetisinya

10

17.

KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Jadi ini jantung daripada undang-undang ini. Jantungnya ini adalah unbandling ini kan sehingga itu melanggar prinsip sebagaimana dianut dalam Pasal 33 ayat (2) menurut Saudara kan seperti itu? Sehingga undang-undang ini dibatalkan secara keseluruhan. PT PLN itu tunduk kepada Undang-Undang Nomor 30 ini atau undang-undang lain?

18.

PEMOHON: IR. AHMAD DARYOKO Ada beberapa undang-undang yang menjadikan PT. PLN, misalnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN kemudian dengan sendirinya karena PLN itu merupakan persero juga tunduk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan juga (...)

19.

KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Jadi 2 undang-undang yang dipakai kan?

20.

PEMOHON: IR. AHMAD DARYOKO Ya.

21.

KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Nah itu saja sudah mencerminkan Pasal 33 itu. Yang harusnya koperasi saja PLN itu. Namanya bukan PT. PLN. Namanya saja PT. PLN, perseroan terbatas karena dia dianggap BUMN, dianggaplah penyertaan modal ini oleh pemerintah kan? Dasarnya PP dulu lalu terjadi perubahan likuidasi segala macam karena peraturanya berubah ia tunduk kepada Undang-Undang BUMN. Di sisi lain dia juga tunduk kepada Undang-Undang PT, itu juga sudah liberal. Jadi karena dia perseroan terbatas, dia bisa melempar saham ke bursa saham, dia bisa menjual saham, dia bisa menarik modal dari masyarakat dan seterusnya. Ya itulah PLN kita kan? Kemudian sekarang ada Undang-Undang Nomor 30, UndangUndang Nomor 30 itu kemudian memberi kuasa kepada PLN sebagai pemegang kuasa atau pemegang izin, kan begitu?

22.

PEMOHON: IR. AHMAD DARYOKO Bukan Undang-Undang Nomor 30, undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 15 yang mengamanatkan itu.

11

23.

KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Yah yang terakhir itu.

24.

PEMOHON: IR. AHMAD DARYOKO Ya, yang sebelum Undang-Undang Nomor 30.

25.

KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Iya, ini kan yang terakhir ini kita juga seperti itu tokh. Sekarang itu dulu pemegang kuasa, sekarang?

26.

PEMOHON: IR. AHMAD DARYOKO Izin usaha. Jadi dipersamakan dengan para (...)

27.

KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Perusahaanlah.

28.

PEMOHON: IR. AHMAD DARYOKO Iya perusahaan yang lain, yang biasa.

29.

KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Namanya PT bukan?

30.

PEMOHON: IR. AHMAD DARYOKO Iya betul.

31.

KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Nah, ini persoalannya di sana. Berubah dulu itu PT. PLN. Jadi kalau sifatnya PT dia tunduk kepada Undang-Undang Perseroan, dia tunduk kepada Undang-Undang BUMN, dia tunduk juga kepada UndangUndang Nomor 30 yang memberikan hak-haknya karena sifat khusus daripada PLN itu tadi. Tetapi di dalam menjalankan usaha, kan usaha juga.

32.

PEMOHON: IR. AHMAD DARYOKO Iya usaha betul. Tunduk pada Undang-Undang PT.

12

33.

KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Iya ini problematika juga yang harus Saudara pikirkan juga itu. Kalau misalnya undang-undang ini dibatalkan kemudian terjadi kekosongan hukum, kolaps tidak itu PLN?

34.

PEMOHON: IR. AHMAD DARYOKO Tidak karena kami telah melakukan kajian bahwa sebenarnya dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 kalau sementara dari argumentasi pemerintah yang selama ini juga sebagaimana pidato Presiden yang waktu itu kami sampaikan juga di situ, di mana kalau PLN tidak mampu harus mengikutsertakan peran swasta atau koperasi, itu sebenarnya di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 di sana sebenarnya pun sudah tertera, pasalnya saya agak lupa tapi intinya bahwa koperasi, swasta itu diberikan kesempatan untuk berpartisipasi di bidang ketenagalistrikan. Namun masih di bawah koordinasi PLN, bukan menjadikan kompetitor. Artinya bahwa PLN itu memanfaatkan mereka sebagaimana kontraktor PLN, jadi di bawah koordinasi PLN bukan kompetitor. Karena pada saat menjadi kompetitor maka alasannya adalah menjadikan PLN itu tidak bisa menjalankan amanat sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pasal 33. Jadi unsur penguasaannya sudah hilang pada saat di (...)

35.

KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Ya, itu argumentasi. Tentu, ya makanya tadi saya tanya kalau kira-kira dibatalkan kolaps tidak?

36.

PEMOHON: IR. AHMAD DARYOKO Tidak.

37.

KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Alasannya tadi karena ada Undang-Undang Nomor 15?

38.

PEMOHON: IR. AHMAD DARYOKO Iya, betul.

39.

KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Masih berlaku itu?

13

40.

PEMOHON: IR. AHMAD DARYOKO Masih berlaku Undang-Undang Nomor 15, eh maaf secara formal dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 ini semestinya, apalagi sudah masuk Lembaran Negara Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 ini semestinya sudah tidak berlaku. Tetapi kalau permohonan kami (...)

41.

KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Jangan pakai tetapi, kalau ndak berlaku ya ndak berlaku, nanti Putusan Mahkamah final dan mengikat, tetapi ya itu tidak ada kepastian hukum. Saya hanya ingin menangkap aspirasi ini, kalau batal kolaps tidak?

42.

PEMOHON: IR. AHMAD DARYOKO Tidak batal.

43.

KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Dia kan persero, tunduk pada Undang-Undang Perseroan, tunduk pada Undang-Undang BUMN, nah kalau dia persero apa saja sih hak-hak perseroan terbatas itu? Kalau dia BUMN, apa saja kewajiban BUMN itu? Apa yang membedakannya? Kan kira-kira seperti ini, ini kita bicara PLN secara institusi dulu yang diberikan kuasa, kan begitu?

44.

PEMOHON: IR. AHMAD DARYOKO Betul.

45.

KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Untuk mengelola soal kelistrikan ini secara keseluruhan.

46.

PEMOHON: IR. AHMAD DARYOKO Iya.

47.

KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Nah kemudian Saudara menguji dengan (Pasal) 33 ayat (2) saya ingin me-review salah satu pasal yang Saudara ini anggap salah satu

juga jantung, cuma dia apakah dia bagian arteri atau aliran darah kecil, darah besar misalnya Pasal 11 ayat (4), “dalam hal tidak ada badan usaha milik daerah badan usaha, swasta atau koperasi yang dapat

14

menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut, pemerintah wajib menugasi badan usaha milik negara untuk menyediakan tenaga listrik”. 48.

PEMOHON: IR. AHMAD DARYOKO Jadi kami menilai pasal ini adalah pasal yang menempatkan badan usaha milik negara ini hanya akan diberikan tugas untuk daerah-daerah yang dikatakanlah dari daerah yang merugi. Mindset daripada UndangUndang 30, kemudian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 di sanakan sebenarnya PLN itu ditugasi juga di samping public service obligation (PSO) sebagai public utilities yang harus memberikan pelayanan umum tetapi di pasal yang lain juga dibatasi untuk mencari profit. Jadi bagaimana dengan adanya pasal ini yang menurut kami menganaktirikan meskipun katakanlah memang PLN menjadi subsidiari daripada pemerintah yang harus melaksanakan tugas-tugasnya tetapi bagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 yang mengatakan juga PLN juga harus mencari profit, sehingga pada suatu saat (...)

49.


Enggak, Saudara nanti argumentasinya disimpan panjang-

panjang, nanti di pleno nanti, ini kan panel ini menjajaki, menginventarisir kembali, kita coba. Kemudian kalau misalnya ada perbaikan lagi menurut panel, karena panel ini juga melapor di pleno apakah perkara Saudara ini layak untuk disidangkan lagi di pleno atau tidak, atau bisa langsung dengan putusan? Oleh sebab itu ada beberapa hal yang kembali kita review nanti kalau memang perlu perubahan karena waktunya memang tidak ada Saudara boleh renvoy langsung, nah ini penting untuk permohonan Saudara begitu. Nah yang kita maksudkan ini begini, batu uji Pasal 33 ayat (2), coba baca Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, ada bawa Undang-Undang Dasar atau kalau tidak di dalam permohonannya ada. 50.

PEMOHON: IR. AHMAD DARYOKO Baik Yang Mulia akan kami bacakan Pasal 33 ayat (2) UndangUndang Dasar 1945, “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”, tercantum dalam vide bukti P-10.

51.

KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Ya, itu kan batu uji Saudara satu-satunya loh ya?

15

52.

PEMOHON: IR. AHMAD DARYOKO Betul.

53.

KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Saudara tidak pakai batu uji yang lain, Cuma satu-satunya.

54.


55.


Nah sekarang usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum, iya kan. Untuk kepentingan umum loh Pak. 56.


57.

KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Itu dapat dilakukan secara terintegrasi, kalau dulu usaha penyediaan tenaga listrik dimaksud dalam ayat (1) tentu untuk kepentingan umum undang-undang yang dulu, disebutkan itu jenis usahanya, tenaga listrik, transmisi, distribusi, penjualan, agen, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi di sini dilakukan secara terintegrasi, terintegrasi itu apa menurut undang-undang ini?

58.

PEMOHON: IR. AHMAD DARYOKO Yang dimaksud terintegrasi di dalam pasal ini adalah sebagaimana penjelasannya bahwa pengusahaan usaha tenaga listrik itu dimulai dari pembangkit, transmisi, distribusi, retail ini dapat terintegrasi utuh, artinya tidak terpisah-pisah dari pembangkit, transmisi tadi menyatu satu bagian usaha, satu entity. Itu yang dimaksud terintegrasi, dapat terintegrasi.

59.

KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Izinnya itu dari pemerintah atau dari PLN kalau menurut undangundang ini?

16

60.

PEMOHON: IR. AHMAD DARYOKO Kalau dari undang-undang ini nanti perizinan bisa untuk yang sifatnya grade nasional dari pemerintah pusat, saya masih belum tahu nanti PP-nya bagaimana tetapi untuk yang di daerah-daerah itu dengan pemerintah daerah. Jadi bisa jadi untuk pembangkit Paiton yang ada di Jawa Timur itu nanti izin usahanya dari Pemda Jawa Timur. Sementara selama ini (...)

61.


Ndak, itu yang Saudara tidak mau kan? 62.


63.

KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Jadi pemerintah daerah tidak boleh?

64.

PEMOHON: IR. AHMAD DARYOKO Untuk mengakomodir Pasal 33 ayat (2) di mana penguasaan oleh satu tangan kami melihat di sini pemerintah pusat Yang Mulia, sehingga adalah bahwa sebagaimana Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 di mana PLN untuk mewujudkan integrasi tadi adalah PLN sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan, jadi bukan parsial, daerah.

65.

KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Ya artinya begini Mas, Saudara Pemohon, izinnya itu tetap dari pemerintah, iya kan?

66.


67.

KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Baik dari pemerintah pusat maupun pemeirntah daerah. PLN itu juga pemegang kuasa di bidang ketenagalistrikan berdasarkan undang-undang ini, begitu loh. Tapi Saudara itu maunya terintegrasi semuanya jadi satu kan, dipusatkan di PLN kan begitu?

17

68.


69.

KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. itu.

Jadi tidak ada kewenangan itu didistribusikan, kan kira-kira seperti

Kemudian ada satu lagi pasal ini saya cek, Pasal 11 ayat (3), “untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyedia tenaga listrik, ini kan kalau tadi argumentasinya PT. PLN yang dulu persero sekarang juga tunduk sebagai badan usaha yang tunduk kepada Undang-Undang tentang Perseroan dan Undang-Undang BUMN itu kan BUMD juga statusnya sama dengan PLN. Lebih-lebih koperasi, kalau bicara Pasal 33 intinya itu koperasi sebenarnya, maka PLN tidak punya hak kalau mau benar-benar. Cuma persoalannya koperasi sejak zaman dahulu disebut-sebut saja, tapi tidak pernah kenyataannya. Ini kalau dari konsep Pasal 33 Undang-Undang Dasar itu, ini yang ingin kita lihat beberapa soal yang berkenaan dengan permohonan pengujian Saudara. Ini kewenangan negara menguasai sumber ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak itu bisakah didelegasikan kepada pemerintah daerah, pemerintah tidak mungkin berusaha mesti membentuk badan usaha, kayak begitu bukan? 70.


71.

KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Nanti kalau pemerintahnya berusaha sekaligus saja sekalian, nanti si A punya perusahaan macam-macam semuanya milik negara ini harus jelas.

72.

PEMOHON: IR. AHMAD DARYOKO Jadi mungkin kalau kami diizinkan untuk menambahkan penjelasan, opsi ini adalah bahwa perlu dibedakan antara sistem dan perizinan. Dalam hal sistem, itu sebagaimana sekarang sudah berjalan. Boleh saja Pemda membuat BUMD kemudian di sana membuat sebuah perusahaan pembangkit. Dicontohkan saja bahwa Paiton itu punyanya Pemda Jawa Timur, silakan. Kemudian Jawa Tengah membuat pembangkit di Tanda Lorok, kemudian Jawa Barat membuat pembangkit

18

di Cilacap, silakan. Dan perizinannya tentunya melalui Pemda setempat. Namun di dalam sistem semuanya dikoordinasi oleh PLN, artinya pembangkit-pembangkit miliknya Pemda tadi menjual listrik pada PLN sehingga saat listrik itu tadi sudah masuk ke sistemnya PLN, PLN-lah yang akan me-manage. 73.

KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Jadi kalau otonomi itu sentralisasilah, tidak desentralisasi.

74.


75.

KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Jadi desentralisasi itu hanya pemberian kewenangan saja, delegasi bukan pemberian, tapi wewenangnya tetap pada PLN, itu kan kira-kira begitu.

76.

PEMOHON: IR. AHMAD DARYOKO Untuk sistemnya. Karena listrik dari (...)

77.

KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Samalah karena sistem itukan kayak otonomi daerah bukan? Otonomi daerah itu kan wewenangnya di pemerintah pusat tapi dia didelegasikan kepada daerah, kan begitu. Jadi kira-kira maksudnya seperti itu karena ada sistem secara keseluruhan karena itu tersentral di PLN. Boleh saja Pemda ini bikin pembangkit ini itu tapi ketika dia connect dia masuk ke dalam sistem PLN.

78.


79.

KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Kan kira-kira itu yang Anda minta.

80.

PEMOHON: IR. AHMAD DARYOKO Bahkan tidak hanya Pemda, koperasi, swasta silakan membuat pembangkit.

19

81.

KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Ya semualah.

82.

PEMOHON: IR. AHMAD DARYOKO Tapi begitu masuk sistem PLN lah yang punya kewenangan untuk mengatur arus listrik.

83.


Kayak bahan bakarlah semuanya Pertamina begitu mengaturnya.

Hulu, hilirnya dan segala macam boleh saja ada perusahaan lain, tapi kalau dia mau jual ini itu kan dia harus tunduk kepada aturan yang dibuat oleh Pertamina. Sama juga dengan PLN ini, ya sekarang kan juga ada power plant itu dibangun oleh swasta, termasuk Dirut Anda sekarangkan membangun power plant dulu, sehingga bisa jadi Dirut PLN bukan? 84.


85.

KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Harusnya menteri penerangan kalau zaman dulu itu karena punya pers, kan begitu. Tapi jadi Dirut PLN karena punya pembangkit di Kalimantan Timur. Kalimantan Barat tidak jadi, jadi kebun nanas di sana yang saya tahu, tapi itu di luar masalah ini ya. Oke, jadi nanti kita lihat ya, nanti kita diskusikan karena kalau soal bahwa asumsi ini Anda katakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi yang dulu juga menyatakan dibatalkan, tapi memang ada juga hal-hal yang perlu kita perjelas kembali nanti di dalam sidang pleno kalau ini sidang, ini bergantung kepada rapat permusyawaratan hakim apakah perkara ini naik atau berhenti sampai di sini. Kemudian Saudara dengan terang benderang dan menyadari bahwa Saudara meminta ini batal secara keseluruhan walaupun ada permintaan lain mohon putusan yang adil jika Mahkamah berpendapat lain, artinya bisa juga tidak batal secara keseluruhan bisa saja pasalpasal tadi yang Saudara minta, itu kan kira-kira seperti itu. Oke, Pak Arsyad saya persilakan Pak. Saudara dengarkan jadi dicatat artinya karena ini untuk memperkaya permohonan ini.

86.

HAKIM ANGGOTA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM Terima kasih Pak Ketua.

20

Saudara Pemohon, prinsipal langsung ya? Permohonan ini sudah bagus, satu. Yang kedua, saya hanya mau menegaskan kembali saran Pak Ketua tadi, hanya saya melihat di sini ada inkonsistensi permohonan. Inkonsistensinya itu di dalam posita Saudara minta diuji enam pasal terdiri dari beberapa ayat, satu. Kemudian di dalam petitum apa yang dikemukakan tadi berulang-ulang Pak Ketua, Ketua Panel Saudara meminta supaya keseluruhan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan itu, itu dibatalkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI. Sekarang sekalipun ini sudah tidak bisa ada perbaikan lagi namun saran Pak Ketua tadi, Ketua Panel, ini bisa renvoy. Kalau saya supaya ini konssitensi maka petitum nomor dua Saudara itu harus Saudara sebutkan semua pasal-pasal norma yang Saudara minta diuji enam pasal itu. Sebab kalau Saudara menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 itu tentang Ketenagalistrikan masih berlaku itu jelas tidak berlaku, Saudara baca di dalam bukti P-10 Saudara di dalam pertimbangan maupun di dalam konsideran maupun di dalam ketentuan penutup jelas-jelas disebut di situ bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 itu sudah tidak berlaku lagi dan dicabut. Nah kalau secara keseluruhan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Saudara cabut, lalu terjadi recht vacuum mengenai ketenagalistrikan, tetapi kalau yang Saudara katakan bahwa ini adalah pasal reinkarnasi (unbundling), itu boleh. Tetapi Saudara harus menunjuk enam pasal tadi yang terdiri dari beberapa ayat itu. Sebab kalau keseluruhan apa yang mengatur aturan main tentang ketenagalistrikan? Sedangkan di dalam bukti P-10 Saudara nyata-nyata di situ dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 15, maaf bukan 14, 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan keadaan dan perubahan sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru. Nah, kata ketentuan penutup UndangUndang Nomor 30 Tahun 2009 ini di dalam Pasal 57 itu jelas-jelas dinyatakan secara tegas. “Pada saat undang-undang berlaku UndangUndang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan Lembaran Negara tahun ini, tambahan Lembaran Negara ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ketentuan penutupnya memberikan kelonggaran peraturan pelaksanaan di bidang ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan undang-undang ini. Peraturan pelaksanaan undang-undang ini harus telah ditetapkan paling lama satu tahun sejak undang-undang ini ditetapkan. Tetapi ayat (1)-nya itu sudah dicabut, diganti. Nah kalau Saudara katakan bahwa Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 itu secara keseluruhan Undang-Undang Ketenagalistrikan dicabut lalu undangundang apa yang berlaku yang mengatur aturan main tentang Ketenagalistrikan? Tetapi kalau pasal yang unbandling, pasal yang reinkarnasi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 itu bagus itu

21

konsisten dengan permohonan Saudara. Sehingga saya mengusulkan, bukan untuk keseluruhannya tetapi materi undang-undang tentang Pasal 10, pasal ini dan itu bertentangan dengan UUD 1945. Itu baru konsisten sebab nanti Mahkamah juga bagaimana ini kalau ini dicabut seluruhnya? Nah kalau itu dicabut Sedangkan yang dimohon cuma 6 pasal. semuanya lalu DPR belum mempersoalkan belum membuat kapan lagi? Aturan main itu harus ada, ini rasio berpikir dan nalar berpikir sehingga ini tambah saja renvoy pasal ini, pasal ini dan seterusnya. Sehingga hanya 6 pasal itu yang Saudara minta diuji dengan batu ujinya Pasal 33 ayat (2) itu UUD 1945, apakah ada respon mengenai ini? 87.

PEMOHON: IR. AHMAD DARYOKO Ya, begini yang Mulia. Sebagaimana yang tadi Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi menyampaikan, apakah kalau undang-undang ini dicabut, artinya secara total sebagaimana kami mohonkan kemudian PLN kolaps, kami jawab tidak. Karena sebenarnya dicabutnya UndangUndang Nomor 15 Tahun 1985 kan di dalam Undang-undang Nomor 30 ini sendiri. Artinya kalau Undang-Undang Nomor 30 ini dicabut berarti pencabutan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 ini batal atau diinstruksikan oleh Mahkamah Konstitusi untuk memberlakukan kembali sementara waktu paling tidak kepada Undang-Undang (......)

88.

HAKIM ANGGOTA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM Itu lain lagi. Lain lagi petitum Saudara, lain lagi persoalannya itu. Tidak ada dalam petitum. Kalau itu yang Saudara kehendaki, tetapi apakah secara keseluruhan 57 pasal undang-undang itu semua tidak mengatur tentang Ketenagalistrikan?

89.

PEMOHON: IR. AHMAD DARYOKO Ya kami berpikir bahwa sebagaimana pengalaman UndangUndang Nomor 20 Tahun 2002 yang sebenarnya waktu itu yang kami inginkan hanya beberapa pasal, tapi atas pertimbangan Mahkamah Konstitusi waktu itu pasal-pasal itu adalah “jantung” sehingga semuanya dibatalkan. Sehingga kami hanya mengacu kepada pengalaman yang lalu membuat petitum ini, memang yang kami ajukan hanya beberapa pasal namun kami menilai bahwa pasal-pasal tersebut adalah pasal jantung sehingga kami mohonkan untuk kembali itu (...)

90.

HAKIM ANGGOTA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM Terlepas dari pasal jantung atau kalau undang-undang itu menyatakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 semuanya tidak

22

berlaku, lalu kita selaku negara hukum ada aturan main di seluruh bidang lini kehidupan institusi ini harus ada aturan mainnya. Lalu apa yang mengatur tentang PLN ini? 91.

PEMOHON: IR. AHMAD DARYOKO Ya sebenarnya kalau kami (......)

92.

HAKIM ANGGOTA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM Tetapi kalau pasal ini satu saja karena ini reinkarnasi tidak ada permasalahan. Tetap aturan main ini rule of the game-nya ada undangundangnya yang mengatur tentang listrik, tetapi kalau itu dicabut habis.

93.

PEMOHON: IR. AHMAD DARYOKO Sebenarnya pasal-pasal yang lain itu pun sebenarnya hanya merupakan, katakanlah pelengkap daripada pasal-pasal jantung. Apabila pasal jantung itu diterapkan maka ada pasal-pasal yang lain yang akan menindaklanjuti dari pasal jantung tersebut.

94.

HAKIM ANGGOTA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM Jadi saran saya cuma itu, kalau Saudara tidak mau renvoy silakan itu hak Saudara. Kalau saya tetap berpandangan dari sudut ratio legisnya dan logika hukumnya bahwa ini harus Saudara harus konsisten dengan permohonan Saudara.

95.

PEMOHON: IR. AHMAD DARYOKO Baik Yang Mulia kami akan evaluasi (......)

96.

HAKIM ANGGOTA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM Tetapi hak sepenuhnya, otonomi seluasnya adalah serikat ini hak Pemohon.

97.

PEMOHON: IR. AHMAD DARYOKO Terima kasih Yang Mulia kami evaluasi.

98.

HAKIM ANGGOTA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM Pak Sodiki, saya persilakan.

23

99.

HAKIM ANGGORA: PROF. DR. ACHMAD SODIKI, S.H. Saudara Pemohon saya ingin dapat penjelasan, apa hubungannya perubahan dengan sistem pengelolaan listrik secara terpisah ini dengan organisasi serikat pekerja? Ini kan undangundangnya berlainan, yang satu mengenai sistem pengelolaan listrik yang satu mengenai Undang-Undang Serikat Pekerja. Ini hubungannya apa, apakah otomatis kalau pengelolaan listriknya itu secara terpisah, itu serikat pekerjanya harus terpisah juga? Ini yang barangkali saya ingin atau juga yang kedua, kalau pemenuhan hak dasar Undang-Undang Listrik kebutuhan hajat hidup itu, apakah kalau pengelolanya seperti Undang-Undang Nomor 30 ini otomatis kebutuhan hajat hidup itu akan juga turun? Atau tidak akan mendapatkan sesuatu pelayanan yang baik atau akankah mungkin akan terjadi suatu kompetisi yang sehat sepanjang hal itu masih dapat diawasi oleh negara agar kompetisinya itu tidak menimbulkan suatu kompetisi yang curang. Jadi ini logika-logika ini tolong dibangun supaya saya kok kelihatannya antara hak setiap orang untuk memajukan dirinya itu tidak berkolerasi secara erat dengan sistem ini? Karena undang-undangnya berlainan ini, kecuali di dalam undang-undang ini menyebut, merujuk kepada Undang-Undang Nomor 30 begitu. Mungkin nanti termasuk di dalam pembahasan, apakah sudah Saudara terangkan mengenai hak-hak konstitusional, ini Saudara sudah buat kalkulasi-kalkulasi ini masih prediksi Saudara. Tetapi apakah prediksi-prediksi ini Saudara sudah buktikan barangkali mereka yang mengelola secara tersendiri itu hak-hak pekerjanya itu lebih jelek atau lebih baik, ini harus objektif juga atau Saudara punya contoh di luar negeri karena dulu ketika kita memutus tentang pengabulan masalah ketenagalistrikan dulu juga kalau itu dipisah-pisah begitu yang maksudnya adalah untuk kompetisi supaya ada harganya yang cukup kompetitif dan menguntungkan rakyat banyak, ternyata itu tidak terjadi. Nah dalam kaitan ini kira-kira bagaimana Saudara?

100. PEMOHON: IR. AHMAD DARYOKO Baik, terima kasih Yang Mulia. Yang pertama permasalahan yang hubungannya atau korelasi antara organisasi serikat pekerja dengan perusahaan? Jadi perlu kami sampaikan di sini bahwa struktur organisasi Serikat Pekerja PLN ini memang seperti halnya apa partai politik begitu Yang Mulia. Jadi kami yang di Jakarta ini ada dewan pimpinan pusat, kemudian DPP ini mempunyai cabang-cabangnya di tiap provinsi namanya dewan pimpinan daerah yang membawahi provinsi kemudian di tiap provinsi itu mempunyai cabang-cabang yang namanya dewan pimpinan cabang, di tiap kabupatennya. Kemudian kabupaten, kotamadya ini mempunyai unit-unit pelayanan atau ranting itu kita juga

24

kita dirikan juga di sana DPAC atau Dewan Pimpinan Anak Cabang. Jadi struktur organisasi yang sedemikian ini apabila undang-undang ini unbandling kemudian dilaksanakan dengan potensi dengan sebagaimana Undang-Undang Nomor 20 maka pasti nanti pemerintah hanya akan jadi pengawas, sehingga apa? Kami contohkan untuk yang Jawa-Bali ini nanti akan ada suatu badan usaha kelistrikan yang hanya pembangkit saja. Kemudian hanya transmisi saja ini sudah perusahaan yang berbeda-beda. Berpotensi menjadi perusahaan yang berbedaberbeda. Kalau sekarang ini dari pembangkit, transmisi, distribusi sampai ke ujung penjualan masih di PLN, dengan adanya undangundang ini yang akan diterjemahkan ke dalam Peraturan Pemerintah itu akan berpotensi menjadi berbagai macam perusahaan. Kalau perusahaan yang tadinya PLN kemudian terpecah menjadi berbagai macam perusahaan, otomatis karyawannya pun sudah karyawan yang lain lagi. Meskipun kami diterima oleh perusahaan yang baru tetapi kami sudah terpecah-pecah, artinya tidak menjadi satu organisasi yang seperti sekarang. Artinya di sini organisasi itu dengan sendirinya bubar menunujuk kepada masing-masing perusahaan yang baru. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang kompetisi. Ini nanti kami akan menyampaikan sedikit ilustrasi, namun sebelumnya mungkin kalau nanti di persidangan kami mohon kami diizinkan untuk membawa saksi-saksi ahli untuk menyampaikan dengan testimony dan kalau diizinkan kami juga kan membawa saksi-saksi ahli yang sudah membawa pengalaman di luar negeri. Misalnya yang waktu itu kami sampaikan di sidang di Mahkamah Konstitusi adalah Saudara David Hall, dia seorang Direktur dari public service dari Inggris yang dengan data lengkap dia menyampaikan testimoninya. Namun ini permohonan kami seperti itu. Ilustrasi dengan adanya unbandling atau pemisahan itu pertanyaannya, apakah tidak menjadi lebih bagus ini sebenarnya kami membawa suatu power point mungkin kalu diizinkan tapi akan untuk ilustrasi saja kalau diizinkan? Sekarang sebenarnya begini, jadi untuk sebagaimana Pasal 10 ayat (2) yang intinya adalah bahwa kalau dapat terintegrasi itu artinya acontrario-nya bisa juga dia terpecah-pecah sebagaimana Pasal 8 dan 16 undang-undang yang telah dibatalkan. Itu contohnya Jawa-Bali, ini kelistrikan yang sudah merger yang sudah mapan ini bisa dikomersilkan Yang Mulia. Untuk itu unbandling pemisahan, itu nanti akan terjadi pembangkit yang sekarng ini pembangkit transmisi, distribusi, retail satu kesatuan adalah pengelolaan PLN nanti akan sendiri-sendri. Apalagi terus asing diberikan keleluasaan untuk masuk juga sebagai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing, pembangkitnya ini misalnya dari Amerika atau Jepang atau Jerman. Kemudian transmisinya ini bisa terus Cina, distribusinya nanti Perancis, retailnya para konglomerat kita. Pada saat listrik masuk ke rumah kita atau kantor kita ini sudah melonjak harganya makannya kami sampaikan ilustrasi sebagaimana

25

kami sampaikan itu. Jadi kalau sekarang ini listrik dari pembangkit kita butuh listrik yang memproduksi listrik itu kan pembangkit ini melalui mekanisme tadi, jaringan tadi ke rumah kita, ini namanya satu perusahaan namanya PLN. Jadi transaction cost-nya atau proses bisnisnya hanya sekali. Taruhlah kalau ada pajak, pajaknya hanya sekali. Taruhlah ada hitung-hitungan overhead depresiasi kemudian revenue dan sebagainya hanya sekali. Dan proses bisnis hanya kita dengan PLN. Nantinya dengan undang-undang ini potensinya adalah dari pembangkit ini akan dijual ke transmisi. Transmisi akan jual ke distribusi, distribusi akan jual ke retail, dari retal akan jual ke kita. Beberapa kali proses penjualan yang ibaratnya percaloan. Kecuali kalau kita sebagai konsumen itu sebagaimana kita beli minyak. Ibaratnya kita konsumen listrik, butuh listrik bisa memakai jerigen datang ke pembangkit tidak perlu transmisi, tidak lewat distribusi ini bisa jadi diadakannya kompetisi bagus kita bisa milih. Tapi ini kita tetap tidak bisa milih. Jadi akan terjadi seperti itu. Kemudian gambaran yang lain, sekarang pun sudah dipersiapkan Yang Mulia. PLN ini dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 meskipun sudah dibatalkan, PLN itu di bawah kepemimpinan Pak Kuntoro sudah dipersiapkan tapi tidak berani mengubah lagi. Bahwa tiap cabang, dulu kan untuk daerah sini, daerah Mahkamah Konstitusi namanya Cabang Gambir itu sudah dipersiapkan namanya Unit Pelayanan Gambir. Terus yang lain-lain ada Unit Pelayanan Kramat Jati, ada Unit Pelayanan Tanjung Priuk, ada Unit Pelayanan Tangerang. Ini nanti akan terjadi harga yang berbeda-beda sesuai maunya pengusaha setempat. Jadi untuk unit pelayanan yang di Pondok Indah sana akan membuat tarif yang paling mahal sesuai kemampuan setempat orang-orang kaya. 101. HAKIM ANGGOTA: PROF. DR. ACHMAD SODIKI, S.H. Saya kira cukup Saudara. Pertanyaan saya tadinya, di bidang lain katakanlah provider untuk telepon saja itu kan ada beberapa yang kompetisi kemudian sedemikian rupa kemudian negara masih bisa ngitung oh SMS-mu paling mahal.” Negara masih bisa ngetok itu sesungguhnya karena mereka menjadi kartel ya, satu sama lain kemudian bersepakat lalu memang tidak bisa berkutik apa-apa memang begitu. Tadinya memang tadi saya tapi memang begitulah nanti diskusinya supaya lebih matang. Terima kasih Pak Ketua. 102. KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Tadi beberapa pikiran ya, Saudara sarikan sendirilah. Tapi memang kenyataannya PLN kita lebih parah dari dulu sampai sekarang.

26

103. PEMOHON: IR. AHMAD DARYOKO Sengaja diperparah Yang Mulia. 104. KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Jadi sudah sama tuanya dengan umur Republik ini tidak untung juga, itu PLN rugi melulu. Dan baru gardu Cawang saja meledak perbaikinya sudah susah itu di ibukota Republik. Bisa Anda bayangkan di Papua atau di Kalimantan sana, dan masih banyak rakyat kita yang belum menikmati listrik, lha itu siapa yang perhatiin? PLN susah tidak sampai ke sana PLN. Ini juga harus dipandang dari perspektif keadilan juga begitu. Keadilan untuk menikmati arus listrik itu, karena kamu tinggal di desa penduduknya sedikit nanti sajalah kamu, kita dulu dan dikota yang punya kesempatan yang sama ini yang bisa mengakses punya duit banyak. Itu dari perspektif keadilan sudah tidak adil juga. Jadi memang PLN itu, ini pikiran saya yang bukan orang PLN memang harus bersaing juga supaya ada kompetisi juga yang sehat tentu juga dikontrol juga semua, tidak keluar dari koridor hukum yang sudah ditetapkan. Faktanya memang masalah, terkadang baca koran itu seram juga itu. Tahun sekian pulau Jawa akan gelap total, saya bisa bayangkan bagaimana seminggu Jakarta ini listriknya tidak jalan itu, dan kita tidak mungkin mampu Bapak pakai jas, saya pakai toga kita duduk sidang di sini. Pakai lilin dan itu bisa terjadi macam-macam, itu yang tenaga diesel mahal karena bahan bakarnya solar, yang tenaga air mungkin lebih murah tapi pembangkitnya mahal bangunnya, macammacam itu. Ada problem kita yang.., tapi di beberapa desa itu orang bikin pembangkit sendiri-sendiri dengan menggunakan daya air bisa mengaliri rumah itu jalan juga itu. Ini yang salah siapa? Undang-Undangnya manajerialnya atau apa ini? Nah Anda dari uraian tadi saya lihat kalau tidak terintegrasi semuanya di-connect ke PLN nanti akan ada pekerja PLN Semarang begitu, tapi unitnya bukan.., mungkin hanya jaringan kira-kira seperti itu kan karena tidak dijadikan satu. Itu kalau menurut undang-undang ini ada yang membangun jaringan, mungkin karena tersendiri-tersendiri ongkos jadi mahal karena yang satu menjual ke sana. Tapi dulu saya pernah juga ini kalau malam hari perusahaan kayu itu menjual listriknya kepada PLN dan PLN-nya ngutang, akhir bulan saya nagih. Dulu saya lawyer di perusahaan kayu itu terjadi di suatu daerah zaman dulu. Karena tidak mampu mensuplai listrik pada malam hari karena kapasitas terpasangnya tidak mencapai pada daya puncak itu katanya mati. Kenapa? Karena plywood-plywood punya mesin-mesin yang menghasilkan listrik dia hanya dipakai siang hari, malam hari hanya daya listriknya nganggur dia salurkan ke PLN itu boleh kan? Itu

27

sederhana saja, itu malah swasta jual ke PLN malah dan PLN bayarnya sebulan sekali pakai ngutang juga. Jadi memang ini masalah yang kita lihat dari sisi umumnya secara keseluruhan yang diatur menurut undang-undang, tetapi saya kira sistem yang baik, manajerial yang baik, organisasi PLN itu pasti karyawannya sejahtera siapapun yang mengelolanya. Kan persatuan kalau perut lapar susah juga Pak, perlakuannya tidak adil buat apa bersatu, kira-kira begitu. Yang Anda tuntut kan sebagai punya kepentingan yang sama seperti menguji ini kan yang penting sejahtera, jaminan hari tua terjamin iya kan? Perut tidak lapar, mati kita dikuburin jangan ditinggalin orang di pinggir jalan, kan kira-kira begitu. Kalau itu tercapai apapun sistemnya oke, kenapa nanti ahlinya jangan dari Inggris kecil itu Inggris itu Pak. Cari ahli yang kira-kira seperti Indonesia ini yang pulau-pulaunya jauh iya kan? Lautan, pulau tersebar-sebar, bagaimana sistem integrasi PLN dia bisa gambarkan. Kalau Amerika satu daratan gampang, Inggris kecilah mungkin sebesar Jawa Barat kecil itu. Jadi bangun koneksinya lebih gampang. Tapi cari yang seperti Indonesia ini kira-kira. Jadi supaya kita ada bandingannya bagaimana nih menembus laut Jawa ke Kalimantan sana tanpa harus membangun power plant di sana suply-nya dari sini saja. Ada tidak? Itu penting iya kan? Biar kita batalin undang-undang ini suruh tapi tidak boleh nyuruh Pak. Bapak nyuruh-nyuruh kita perintahkan orang lain nanti Mahkamah ini dibubarkan sama DPR nanti. Perintahperintah saja katanya kan gitu, itu harus Bapak pikir ya? Baik saya kira kita mengesahkan bukti yang Saudara ajukan. Saudara ada mengajukan ahli? 105. PEMOHON: IR. AHMAD DARYOKO Kami (suara tidak jelas), kalau diperkenankan untuk (...) 106. KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Iya, artinya Saudara akan mengajukan ahli? 107. PEMOHON: IR. AHMAD DARYOKO Ya, betul. 108. KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Akan mengajukan saksi? 109. PEMOHON: IR. AHMAD DARYOKO Ya, betul.

28

110. KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Nah, nanti daftar ahli dan saksi itu Saudara serahkan ke Panitera berikut curuculum vite-nya dan keahliannya. Jangan ahli jual kacang goreng jadi ahli PLN kan repot juga kita kan. Nanti hakimnya pun tidak jadi karu-karuan karena ahlinya salah memberi keterangan ya? Itu nanti disiapkan, daftarnya disiapkan serahkan di Panitera ya, secepat mungkin. Tentu akan persidangan berikutnya. Sekarang hari ini kita mengesahkan bukti. Saudara ada mengajukan bukti P-1 Sampai P-16? Ya, termasuk undang-undang ini. Jadi undang-undang ini harus jadi bukti di sinikan? Yang P-1 itu adalah berita acara hari sidang pleno atas hasil Komisi AD/ART nomor sekian tanggal (suara tidak jelas) terusnya P-16 itu adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Makanya tebal ini berkas Saudara ini undang-undang saja ini semua isinya. 111. PEMOHON: IR. AHMAD DARYOKO Mohon maaf Yang Mulia, kalau diperkenankan kami mengajukan bukti..., masih bisa diperkenankan? Bukti tambahan. 112. KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Boleh, ada daftarnya? Sekarang dibawa atau belum? 113. PEMOHON: IR. AHMAD DARYOKO Belum. 114. KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Sudah nanti di sidang pleno kalau ada. 115. PEMOHON: IR. AHMAD DARYOKO Terima kasih. 116. KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Kalau tidak ada simpan saja buktinya. samapai P-16 kita sahkan ya?

Tapi yang jelas ini P-1

KETUK PALU 1X

29

Baik saya kira persidangan dalam Perkara Nomor 149 ini sudah selesai ditingkat panel. Nanti Saudara menunggu panggilan berikutnya. Apakah panggilanya pengucapan putusan atau sidang di pleno itu nanti ya, tunggu saja. Baik, cukup ya? Dengan demikian persidangan dalam perkara ini saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 1X SIDANG DITUTUP PUKUL 12.20 WIB

30

ACARA PEMERIKSAAN PERBAIKAN PERMOHONAN (II)

Recommend Documents