PEMERIKSAAN DALAM SIDANG PENGADILAN
Welin Kusuma
ST, SE, SSos, SH, SS, SAP, MT, MKn, RFP-I, CPBD, CPPM, CFP®, Aff.WM, BKP http://peradi-sby.blogspot.com http://welinkusuma.wordpress.com/advokat/
V.1 Macam-Macam Acara Pemeriksaan Perkara Pidana Di Sidang Pengadilan
Pemeriksaan cepat :
Tindak Pidana Ringan pasal 205 KUHAP Pelanggaran lalu lintas jalan pasal 211 KUHAP
Pemeriksaan singkat dahulu disebut “SUMIR” pasal 203 KUHAP Pemeriksaan acara biasa (Pasal 152 s/d182 KUHAP)
Acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diperiksa adalah perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyakbanyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah, dan penghinaan ringan.
- Pemeriksaan tindak pidana ringan - Pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan Acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan yang diperiksa ialah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan terhadap lalu lintas jalan ( UU No. 14 Tahun 1992)
Acara pemeriksaan singkat yang diperiksa adalah perkara kejahatan dan pelanggaran yang : a. Tidak termasuk pasal 205 KUHAP b. Menurut penuntut umum : pembuktian mudah
penerapan hukumnya mudah sifatnya sederhana pemeriksaan dengan acara singkat
Perbedaan pemeriksaan dengan acara biasa : 1. Hakim majelis (3 Orang) 2. Ada surat pelimpahan perkara 3. Ada surat dakwaan 4. Pemeriksaan dilakukan bertahap sesuai ketentuan Undang-Undang 5. Pembuktian dilakukan secara berurutan 6. Saksi disumpah 7. Disusun suatu putusan secara khusus.
V.2 Keberatan, Eksepsi dan Putusan Sela
V.2.1 Keberatan /Eksepsi V.2.2 Putusan Sela
Pengertian Keberatan/eksepsi : Menurut Retno Wulan Menurut J.C.T Simorangkir Menurut I.B. Nguruh Adi
Menurut Retno Wulan Eksepsi adalah suatu jawaban yang tidak mengenai pokok perkara
Menurut J.C.T Simorangkir Eksepsi berarti tangkisan, penolakan yang berisikan agar supaya pengadilan tidak dapat menerima atau menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang diajukan.
Menurut I.B. Nguruh Adi Ekepsi adalah keberatan yang diajukan terdakwa atau penasihat hukum bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan.
Jenis-Jenis Eksepsi :
Eksepsi Absolut
Eksepsi Relatif
Eksepsi Absolut Adalah Tangkisan mengenai konpetensi pengadilan. Kompetensi ini menyangkut kompetensi absolut dan kompetensi relatif.
Waktu pengajuan : -
Dapat diajukan untuk setiap waktu persidangan. Terhadap eksepsi absolut ini, pengadilan harus menetapkan putusan sela terlebih dahulu. Atas diterimanya eksepsi absolut ini, PU dapat mengajukan perlawanan (Verzet) ke pengadilan tinggi dalam waktu 7 hari setelah penetapan diterima.
Eksepsi Relatif Adalah Suatu tangkisan yang bukan mengenai kompetensi dari pengadilan. Contoh : surat dakwaan tidak memenuhi syarat formil atau materiil, daluarsa, nebis in idem, dakwaan kabur. Waktu pengajuan : Eksepsi relatif dapat diajukan pada sidang pertama atau setelah PU membacakan dakwaannya. Terhadap eksepsi tidak harus ditetapkan putusan sela tetapi dapat diperiksa dan di putus bersama dengan pokok perkara.
Menurut pasal 156 ayat (1) KUHAP, ada 3 macam keberatan, yaitu : 1. Keberatan tidak berwenang mengadili
Hal ini berkaitan dengan kompetensi pengadilan.
2. Keberatan dakwaan tidak dapat diterima Karena tuntutannya seseorang dalam tindak pidana aduan padahal tidak ada pengaduan dari koran. Adanya daluwarsa hal untuk menuntut (pasal 78 KUHP). Adanya unsur nebis in idem (pasal 76 KUHP). Adanya exception litis pendentis (keberatan terhadap apa yang didakwakankepada terdakwa sedang diperiksa oleh pengadilan lain). Unsur yang didakwakan oleh PU kepada terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Perbuata terdakwa bukan merupakan tindak pidana tetapi masuk dalam bidang perdata.
3. Keberatan surat dakwaan harus dibatalkan
Hal ini bilamana surat dakwaan tidak memenuhi syarat materiil (Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP)
Pengertian Putusan Sela :
Merupakan putusan yang belum menyinggung mengenai pokok perkara. Putusan sela diberikan setelah adanya keberatan keberatan dari terdakwa dan atau penasehat hukumnya setelah JPU menyatakan pendapatnya/jawabannya.
Putusan sela dapat berupa :
Keberatan terdakwa dan atau penasehat hukum diterima. Ini berarti perkara tidak diperiksa lebih lanjut, terhadap putusan hukum ini, PU dapat mengajukan perlawanan ke Pengadilan Tinggi (Pasal 156 ayat (3) KUHAP). Keberatan terdakwa dan atau penasehat hukum tidak dapat diterima atau diputus setelah selesai pemeriksaan bersama dengan pokok perkara. Hal ini berarti sidang tetap dilanjutkan.
V.3 Teori pembuktian, alat bukti dan dan barang bukti Teori pembuktian : 1. Teori pembuktian – positive wettelijk / formal. Mendasarkan pada alat-alat bukti yang ditentukan didalam undang-undang, yang dicari adalah keberatan formil, tidak diperlukan keyakinan hukum. 2. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata (Teori – Conviction in Time) Hanya mendasarkan pada hati nurani atau keyakinan hakim semata-mata, tidak diperlukan adanya alat-alat bukti menurut undang-undang.
3. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim sampai pada batas tertentu, dibagi menjadi dua : a. Atas alasan yang logis (Conviction – Raisonce) b. Toari negative wettelijk Æ diikuti oleh KUHAP.
Keyakinan hakim harus didukung oleh alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang
Di Indonesia berdasarkan Pasal 183 KUHAP mengikuti teori pembuktian negative wettelijk yaitu : hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya, dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan suat tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannnya.
ALAT BUKTI Alat-alat bukti yang sah adalah alat-alat bukti yang ada hubungannya dengan denga suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan senagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas keberatan adanya suatu tidak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.
Alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 (1) KUHAP : A. Keterangan Saksi Adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia (saksi) dengar sendiri. Ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. (Pasal 1 butir 27 KUHAP).
Hal yang perlu diperhatikan :
Syarat Keteragan Saksi Syarat Formal Syarat Materiil Hal mengundurkan diri sebagai saksi (pasal 168 KUHP). Jenis-jenis saksi Saksi A charge : saksi yang memberatkan Æ dibawa oleh JPU. Saksi A de charge : saksi yang meringankan Æ dibawa penasehat hukum / terdakwa.
B. Keterangan Ahli Adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus yang tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang tentang suatu perkara pidana, guna kepentingan pemeriksaan (pasal 1 butir 28 KUHAP) Menurut pasal 186 KUHAP, keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan. Keterangan ahli itu dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penintut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat mengingat sumpah diwaktu menerima jabatan atau pekerjaan.
C. Surat Tentang alat bukti surat diatur di dalam Pasal 187 KUHAP, sebagai berikut :
Surat sebagaimana terebut dalam pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.
D. Petunjuk
Pasal 18 KUHAP
Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiaannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun denga tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
Petunjuk hanya dapat diperoleh dari :
Keterangan saksi. Surat. Keterangan terdakwa.
E. Keterangan Terdakwa
Pasal 189 KUHAP
Ialah apa yang telah terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketehui sendiri atau alami sendiri.
Dari ketentuan pasal pasal 189 KUHAP itu dapat disimpulkan bahwa keterangan terdakwa harus diberikan di depan sidang pengadilan. Sedangkan keterangan terdakwa yang diberikannya di luar sidang pengadilan hanya dapat digunakan untuk menemukan bukti di sadang saja.
Alat bukti ‡ Barang bukti
Alat bukti : ada 5 macam, diatur dalam pasal 184 (1) KUHAP. Barang bukti : barang-barang yang bisa dikenakan penyitaan, diatur dalam pasal 39 KUHAP. Pasal 189 (4) KUHAP Æ penting !!!
