NOTULENSI PERTEMUAN AWAL PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 11 APRIL 2013
Hasil pertemuan awal pada kegiatan koordinasi penyamaan persepsi Memorandum Program Sanitasi Kabupaten Lampung Tengah membahas berbagai hal terkait dengan penyusunan memorandum program sanitasi. Pembahasan dilakukan dengan paparan dan diskusi sebagai berikut, Paparan Status /kondisi BP Sanitasi dan SSK saat ini (kelengkapan dan kualitasnya) Secara umum, status Buku Putih Sanitasi (BPS) dan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Lampung Tengah merupakan dokumen yang disusun oleh, dari dan untuk kabupaten. Selain status tersebut, masih ada hal-hal lainya sebagai berikut :
Disusun pada tahun 2012.
berisi tentang potret kondisi sanitasi kota saat ini, rencana strategi dan rencana tindak pembangunan sanitasi jangka menengah (2013-2017).
Berskala kabupaten.
BPS dan SSK sudah cukup baik yang tercermin dari hasil QA yang telah dilakukan mendapatkan nilai A
Merupakan dokumen perencanaan sanitasi jangka menengah (5 tahun) yaitu tahun.
Bersifat komprehensif , lintas sektoral dan terintegrasi.
Disusun berdasarkan data empiris/aktual
Gabungan pendekatan top down dan bottom up
Meliputi sub sektor persampahan, air limbah rumah tangga, drainase dan PHBS (PROHISAN)
Pengantar MPS Penyusunan Dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS) merupakan tahapan ke-4 dari enam tahapan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Tahapan ini pada dasarnya merupakan tindak lanjut dari Strategi Sanitasi Kab/Kota (SSK), yaitu penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi sanitasi kab/kota, strategi dan kebijakan sanitasi kab/kota, serta arahan program/kegiatan selama 5 (lima) tahun mendatang. Melalui penyusunan MPS diharapkan program dan kegiatan yang telah diidentifikasi pada tahapan SSK dapat
diimplementasikan
dengan
tepat,
sesuai
dengan
prioritas,
dan
dengan
mempertimbangkan kendala dan kemampuan yang ada. Memorandum Program merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka mempercepat pelaksanaan pembangunan sanitasi permukiman. Proses MPS Dalam proses penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS) di bagi dalam 5 milestone yaiyu :
Review SSK dan Kesepakatan Program Prioritas Dalam hal ini harus ditetapkan permasalahan utama, sasaran utama, dan program prioritas dari masing-masing sub-sektor yang harus diselesaikan dalam 5 tahun mendatang.
Konsolidasi dan Komitmen Program
Rencana Implementasi dan Pengelolaan Program
Penyiapan Deskripsi program & Proposal Pendanaan
System Perencanaan dan Penganggaran di daerah dan kaitannya dengan proses internalisasi MPS ke dalam dokumen Perencanaan dan Penganggaran daerah. Sanitasi merupakan salah satu urusan wajib Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dokumen MPS seharusnya merupakan acuan penganggaran tahunan sektor sanitasi dalam perencanaan daerah. Proses eksternalisasi Proses eksternalisasi terbagi dalam 2 kategori yaitu kategori sumber nada dari pemerintah dan sumber dana non-pemerintah. Tujuan dari eksternalisasi adalah :
Sinkronisasi SKPD Kab/Kota, Provinsi dan Pusat tentang arah pelaksanaan pembangunan sanitasi
Persetujuan program dan kegiatan Prioritas
Komitmen antara Kab./Kota dengan Prov/Pusat/Swasta dll. terkait Sumber Pendanaan
Sumber nada dari pemerintah Proses eksternalisasi dilakukan dengan kegiatan Pra lokakarya , kegiatan lokakarya dan pasca lokakarya. Lokakarya di kabupaten Rencana kerja tindak lanjut
Perlunya disepakati oleh pokja mengenai rencana kerja ke depan dalam rangka penyelesaian penyusunan Memorandum Program Sanitasi Kabupaten Lampung Tengah agar dapat terlaksana sesuai dengan kerangka waktu yang telah ditentukan. Untuk pembahasan rencana kerja tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 16 April 2013.
NOTULENSI CEK STATUS KELEMBAGAAN POKJA KABUPATEN PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 15 APRIL 2013
Dasar hukum? Kelembagaan Kelompok Kerja (Pokja) sanitasi Kabupaten Lampung tengah berdasarkan pada Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor : 36.A/KPTS/LTD.2/2013 tanggal 1 Februari 2013 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Memorandum Program Sanitasi Kabupaten Lampung Tengah tahun 2013. Kelembagaan ? Sebagai ketua adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah, dengan sekretariat di BAPPEDA Kab. Lampung Tengah sejumlah 6 orang. Keanggotaan terdiri dari unsur Sarpras, Sosbud, Pengairan dan Kecipta Karyaaan, Perhubungan dan Kebina Margaan, Perencanaan dan Pelaporan, Keuangan dan Perlengkapan serta staf BAPPEDA Kab. Lampung Tengah, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang , Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan ,
NOTULENSI CEK STATUS SSK PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 18 APRIL 2013
Status Strategi Sanitasi Kabupaten Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Lampung Tengah merupakan dokumen yang disusun oleh, dari dan untuk kabupaten. Selain status tersebut, masih ada hal-hal lainya sebagai berikut :
Disusun pada tahun 2012.
Disusun berdasarkan potret kabupaten (BPS)
Merupakan rencana strategi dan rencana tindak pembangunan sanitasi jangka menengah (2013-2017).
Berskala kabupaten.
SSK sudah cukup baik yang tercermin dari hasil QA yang telah dilakukan mendapatkan nilai A
Merupakan dokumen perencanaan sanitasi jangka menengah (5 tahun) yaitu tahun.
Bersifat komprehensif , lintas sektoral dan terintegrasi.
Perlu dilakukan review secara berkala.
Ruang Lingkup Meliputi sub sektor persampahan, air limbah rumah tangga, drainase dan PHBS (PROHISAN)
Perlu review? Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) perlu dilakukan review sebelum menyusun Memorandum Program Sanitasi.
Mengapa? Karena SSK merupakan rencana tindak pembangunan sanitasi jangka menengah (2013-2017). Sedangkan untuk rencana di tahun 2013 ada yang terlaksana dan ada yang belum terlaksana, sehingga perlu di rencanakan kembali. Disamping itu perlu adanya penyesuaian dengan kondisi real pada tahun 2013 ini ditinjau dari berbagai aspek serta jika diperlukan dapat dilakukan penyempurnaan terhadap SSK yang ada.
Siapa yang melakukan review? Yang melakukan review adalah pokja dengan melibatkan SKPD terkait dan di dampingi oleh CF-MPS
Kapan? Review dilakukan sebagai langkah awal dari penyusunan MPS, tepatnya sebelum menentukan program prioritas di masing-masing sub-sektor. Waktu pelaksanaanya sesuai dengan rencana kerja pokja yang akan segera disusun.
NOTULENSI PENYUSUNAN & STRATEGI RENCANA KERJA OLEH POKJA PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 19 APRIL 2013
Apa dasar penyusunanya? Penyusunan rencana kerja mengacu dengan rencana kerja penyusunan MPS ditingkat nasional maupun provinsi, agar rencana kerja di masing-masing level dapat sinergis. Apa strateginya? Strategi yang digunakan dapat disesuaikan dengan kondisi di masing-masing pokja, namun tetap mengacu kepada kerangka waktu yang telah ditetapkan serta sesuai dengan tahapan dalam proses penyusunan MPS. Apakah kendala yang masih dihadapi? Kendala yang dihadapi oleh kab/kota dalam penyusunan strategi rencana kerja ini yaitu masih belum sinkronya berbagai literatur yang ada tentang detail tahapan yang harus dilakukan dalam penyusunan MPS dan scedule yang ada masih merupakan panduan penyusunan MPS tahun 2012 yang masih memuat 8 bab. Bahkan di web www.sanitasi.or.id kami juga belum menemukan jawanya. Hal ini menimbulkan keraguan dalam penyusunan detail rencana kerja penyusunan MPS tahun 2013 ini. Bagaimana cara mensikapi hal ini? Kita menyusun rencana kerja berdasarkan salah satu literatur saja, dan apabila nantinya ada yang tidak sesuai kita akan melakukan penyesuaian seperlunya. Sambil kita coba lebih memahami lagi langkah demi langkah proses penyusunan MPS.
