NOTULENSI LOKAKARYA PELAKSANAAN 5 KORIDOR SUMATERA
3 Oktober 2012 Dikompilasi Oleh: Ida Bagus Ketut Wedastra, M. Yudi Agusrin Kontribusi: Thomas Barano, Chairul Saleh, Oki Hadian dan Puteri Tiara Maulida
Hotel Bidakara - Jakarta ©2012
Hari/tanggal
: Rabu, 3 Oktober 2012
Waktu
: 08.30 WIB – Selesai
Tempat
: Ruang Bima – Hotel Bidakara - Jakarta
Agenda
: 1. Pembukaan 2. Sambutan Panitia 3. Sambutan dan Membuka Oleh Kementerian PU 4. Key note speech : Ecosophy 5. Pemaparan dan Diskusi 6. Diskusi Kelompok dan Pleno 7. Pemaparan Konsep SREDFI 8. Penutupan
1|Halaman
PEMBUKAAN Laporan Panitia Oleh Sekretaris Jenderal ForTRUST Apresiasi yang sangat besar kepada Dirjen Penataan Ruang Kementerian PU, yang telah bersedia bersama-sama membahas pelaksanaan 5 koridor sumatera. Seiring dengan disahkannya Peraturan Presiden no 13 Tahun 2012 tentang Rencana Penataan Ruang Pulau Sumatera, sudah semakin jelas arah kebijakan dari rencana pemanfaatan lahan-lahan yang ada di Pulau Sumatera. Meskipun rencana ini masih bersifat makro dan indikatif karena masih dalam tingkat pulau, tetapi hal ini perlu diapresiasi sebagai kemajuan yang baik dalam rencana penataan ruang khususnya di Pulau Sumatera.
Pada 3 Oktober 2012 bertempat di Hotel Bidakara Jakarta, dilaksanakan Lokakarya Pelaksanaan 5 Koridor Sumatera. Kegiatan ini didorong oleh Kementerian Pekerjaan Umum yang didukung juga oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Bappenas. Dengan terbangunnya komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang peduli terhadap tata ruang dengan pihak pengambil keputusan diharapakan dapat menghasilkan kualitas penataan ruang yang optimal mulai dari proses pengawalan implementasi hingga evaluasinya.
2|Halaman
Pembukaan acara Ir. Imam Sudrajat Direktur penataan ruang – Kementrian PU Loka karya ini merupakan suatu hal yang luar biasa dapat bertemu dengan forum2 lainnya yang tidak hanya di bidang lingkungan tetapi dibidang lainnya. (pertambangan, kebun).
Terima kasih kepada WWF yang sudah memfasilitasi pertemuan ini. Diawali dengan pertemuan membahas kawasan strategis nasional dan itu harus dilindungi. Dan WWF sangat sensitif menanggapi isu-isu seperti ini. Dalam penataan ruang nasional mencakup KSN-KSN yang memasukkan Kawasan2 konservasi seperti, Taman Nasional – Taman Nasional,
Walau juga ada kawasan yang perlu dikembangkn seperti di kawasan perbatasan. Seperti KSN Bukit Batabuh, Bukit 30 dan yang terlambat adalah di Bukit Barisan Selatan. Dan juga Perlu diperhatikan adalah landasan hukumnya, dalam Perpres 13/2012 telah dimasukkan dalam aturan ini adalah kawasan RIMBA. Kemudian yang mejadi tantangan sekarang adalah tataran implementasi. Ciri khas dari Sumatera adalah kesatuan ekosistem, karena ada pandangan bahwa Jawa masa lalu dan Sumatera adalah masa depan dengan mesin ekonominya 30%. Sumatera adalah masa kini Indonesia, dimana kebijakkan ekonomi memberikan tantangan berupa koridor koridor ekonomi dimana pelaksanaannya di mulai di pulau sumatera, terkait dengan perputaran ekonomi dunia berada dekat dengan sumatera seperti Singapura dan Malaysia. Dalam perkembangan riset ekonomi, bahwa ekonomi harus merata sehingga juga dikembangkan di Kalimantan, Sulawesi, dan pulau lainnya. Dan pertumbuhan ekonomi ini Tentunya akan berkaitan dengan perubahan lingkungan sebagai contoh, adalah adanya kawasan ekonomi khusus yang menitik beratkan pada pertumbuhan ekonomi berdasarkan ekonomi kelapa sawit yang Tentunya akan bertentangan dengan perlindungan lingkungan. Sehingga di Sumatera akan terjadi pertumbuhan ekonomi dan terjadi penekanan pada lingkungan. Pendekatan-pendekatan dengan pemerintah daerah sudah dilakukan tetapi perlu adanya pendekatan juga dengan para pengusaha-pengusaha perkebunan. Maka perlu mempersiapkan konsep tata ruang namun bagaimana dengan implementasinya? Sehingga pelaksanaannya harus didasari landasan hukum. Seperti yang telah dilakukan pada Koridor Rimba. Sehingga perlu dukungan dan persiapan dari Pemda. Dan juga Kita harus bisa memberikan informasi aset yang dimiliki dalam keanekaragaman hayati. Perlu disampaikan aset kekayaan tropis bagi masa depan kita. Perlu sama dilakuan dengan landasan hukumnya (perpres 13/2012) dengan tujuan tata ruang sumatera dengan kelestarian kawasan fungsi lindung sebesar 40%. Kawasan yang masuk dalam koridor itu dimaksudkan batasannya adalah deliniasi. Hal ini juga akan dikoordinasikan dengan beberapa Kementerian sehingga dapat bersama-sama 3|Halaman
melakukan perencanaan yang sesuai, sehingga Kementeri Dalam Negeri, Kementerian Kehutanan dan Kementerian PU akan melakukan hold in down, maksudnya adalah apabila ada kawasan yang tidak bisa diselesaikan dan harus melewati DPR, maka prosesnya harus diselesaikan. Demikian barangkali keinginan-keinginan kita yang diharapkan bersama, dimana ini menurut saya suatu asset bersama, asset negara, asset dunia, dan sumatera sedang diperjuangkan sebagai warisan hutan tropikal dunia, tetapi didalam penangannya kita harus mendorong pemerintah daerah dan dengan mengucap bismillah hiroman irohim, acara lokakarya terhadap lima koridor di Sumatera secara resmi di buka. Wabilahu Waltaufik walhidaya wassalammualaikum warromattuloh wabarakatu ECOSOFY – Prof. DR. Hadi Alikodra (keynote Speech) Assalamualaikum waromahtullo wabarakatu Terus terang saja bahwa pertama kali saya sangat salut terhadap pak iman, beliau yang menguasai penataan ruang, dan kita mendengar sendiri bahwa sampai detik ini terus saja pak Iman dengan jajarannya untuk mendukung dan mengi mplementasikan keppres yang tahun ini dikemundangan tentang penataan ruang berbasis ekosistem disumatera, yang kedua; Ibu Dyah yang terus mengawal jalannya fortrust dari Pertemuan Pertemuan pertama hanya dalam 2 tahun kami dapat meyakinkan jajaran pemerintah pusat yang selalu mengatur dalam konsep dan proses penataan ruang nasional, beliau berkedudukan sebagai pejabat Kementerian dalam negeri. Kemudian rekan dan jajaran yang saya hormati dan cintai, Pak Hermasono, tim LIPI. Pada tahun lalu, sama-sama untuk mengemundangkan tentang konservasi, Pak Sambas, kemudian teman-teman yang bergabung dalam fortrust para senior ada guru besar Pak Ardinis sejak lalu 45 tahun sama-sama dewasa selalu berjuang bagaimana mengkonservasikan jenis species dan kami bekerjasama dengan Universitas andalas, dan kawan2 dari Univ lain dan para NGO yang tidak dapat disebut satu persatu, dan kita tahu kita berjuang bergandengan tangan yang berkaitan dengan pergerakan2 yang sekarang sudah di anut yang disebut ‘ekologi dalam ‘(deep ecology) yg dikemundangkan oleh harner 1970 yang disebut ecosofy, dalam ESQ. Terima kasih tanpa perjuangan kita tidak mungkin kita sampai duduk diruangan ini, tidak ada perpres no.12 2012, akan sulit sekali, dan permasalahannya adalah lebih rumit lagi dimana pepres yang sifatnya dnasional ke implementasi di kabupaten dan ini sangat sulit sekali dan tidak semudah kita mengumpulkan kawan2 dr dephut LH, kemendagri dan PU saat ini, dan terus terang saja kita sudah menginvest, dan kebetulan saya mantan brokrat di LH, dan kami invest beberapa orang yang di tanam di PU dan Kemendagri dirjen Bangda, dan ditanam di bapenas, akhirnya semuanya menjadi kawan ketika kita membutuhkan, dan begitu kawan2 memetakan kondisi ekosistem sumatera, baik biodiversitas dan 4|Halaman
kita fokus kepada species, ada Gajah, Badak dan orang utan, maka fakta ini tidak bisa melepas tangan karena hak kondisi habitatnya yang rusak dan menyempit, ada perkebunan, tambang, dan pemukiman sehingga pergerakan species yang besar tersebut, menjadi terbatas, dan sehingga kita terus menggerakkan bisnis konservasi, setelah kita tetapkan dengan sejujur-jujurnya, Kondisi stress ekosistem-ekosistem seperti gajah, harimau, orang hutan, yang diakibatkan oleh proses pembangunan semakin menujukkan decrease atau penurunan kondisi stress satwa-satwa yang sangat luar biasa, klo kita liat memang kebutuhannya karena mereka semakin terdesak, minum, makanan, berkembangbiak, dan hidup semakin terbatas. Akhirnya kita bersepakat informasi ini kita bawa ke pemerintah, dan ini juga tidak gampang juga, dimana kita bawa pak Uyung dan pak Barano, mari, ide yang brilian mengenai konsep ini ke tata ruang ke tempat pak imam, dan alhamdullilah para direktur adalah lulusan lingkungan sehingga, lebih mudah untuk masuk, paling tidak menganggap saya sebagai dosen dan dibicarakan mengenai importancy of habit, dan alhamdulilah dengan cepat menangkap. Melalui meterinya bahwa beberapa menteri PU. Kemndagri, Bappenas, LH, dalam waktu 2 tahun, sangat cepat sekali, paling tidak 4 tahun baru dapat selesai ini 2 tahun sudah bisa keluar perpres dengan menyebut sumatera dan Kalimantan. Perpres sudah ada bagaimana selanjutnya, karena ada dilemma otonomi, dikotomi Bupati, karena mungkin kurang patuhsangat sulit diatur pada Gubernur. Dan kita minta bantuan dari kemendagri untuk membantu, bagaimana caranya untuk menyadarkan mengenai lingkungan hidup ke pada tingkat eselon I dan setelah level nasional selesai baru kami ke level bawahnya, provinsi dan kabupaten. Maka dipikirkan kembali, ternyata sudah banyak orang yang bekerja pada lingkungan tetapi kenapa penataan ruang terhadap lingkungan tidak bisa jalan, dan kemudian dicoba untuk mendesiminasikan ke tahap selanjutnya ke tahap berikutnya ke pada para akademi, untuk mendirikan sekolah lingkungan/sekolah biologi sehingga dapat menjadi dasar dalam pendidikan lingkungan dan dengan melakukan disemenasi oleh LSM lokal untuk sampai kepada pemerintah daerah untuk menjadi perda, institusi, orang dan aturannya (kepmen, kepres) ttg konservasi biologi, tetapi kenapa konsideran penataan ruang yang berdasarkan administratif dan bagaimana mengisi bagian ekolog, biolog, antropologi dan sehingga dapat diterima dan dimasukkan kedalam penataan ruang, kemudian masuk ke dalam bagian berikutnya, ternyata banyak pertanyaan yang dilontarkan dari para guru besar, PHd master dan sarjana lainnya. Tetapi sulit lagi apabila dalam ruang tersebut memiliki sumber daya alam yang besar, dan ketika mengatur SDA yang tidak memberikan impact negatif pada species, dan ini menjadi pergumulan besar, dan pertanyaanya adalah siapa yang mengatur dan siapa yang mengeluarkan peraturan, ternyata para birokrat ternyata manusia yang mengatur, manusia yang bagaimana? (S1, S2, S3, Prof), Tetapi kenapa mereka tidak tahu dengan Gajah, Badak, Harimau dll. Berarti ada soal lain, jangan2 mereka menulis atas suruhan birokrasi, berarti keilmuan yang masuk dalam membuat kebijakan mengenai keamanan species, ekosistem dan biodiversity, ke tiga ilmu (ekologi, biologi dan antropologi) tersebut bila di pahami maka amanlah dalam perencanaan, dan dibentuk dalam satu kesatuan khusus, pada tahun 2001, bapelda pusat dibubarkan, hal ini menjadi pemikiran yang besar, karena ketika mencoba mengembangkan mental pemahaman lingkungan. Akhirnya diperoleh masukkan dari Algore, dan menurut beliau, pelajari yang dipahami dan dibawa merupakan hal yang hakiki, kita punya pemahaman ilmu dasar tentang alam.
5|Halaman
Maka terbentuklah “god spot” atau titik Tuhan (memberi dan menerima). Maka terbukalah bagaimana harus berkomunikasi dengan pemerintah, untuk menjadi birokrat. Pengalamanan mengikuti ISQ, pada hari 1, terjadi perkenalan dari para perserta ISQ, dan pada hari ke 2 barulah terbentukan the ecosystem system, siklus hidrologi, siklus bintang dimana semuanya adalah diatur oleh Tuhan. Tolong disebutkan ayat2 yang mengatakan tentang alam, dan dengan bergabunga dengan salah Seorang teman yang lebih paham dengan agama, mak mulailah pengabungan antara ekologi dan agama, sehingga muncullah istilah Ecosufy. Dan dengan ecosufy ini, maka mulailah Pengenalan pemahaman ekologi dan agama dapat bersamasama dalam melestarikan alam. Sehingga dengan adanya ecosufy ini bisa menjadi corong untuk menyuarakan perlindungan lingkungan, kami menyuarakan itu. Ecosufy, adalah ekologi dan philosophy merupakan suatu pendekatan perlindungan hutan atau ekologi dimana yang kita pelajari hanyalah bayangan dari ekologi atau “shadow ecology” melalui pendekatan philosophy ajaran keagamaan, dengan tidak merusak batu, tidak merusak tumbuhan dan tidak merusak air,dan tanah sehingga dapat dikatakan setelah pemahaman tersebut maka lapis ke duanya adalah menuju surga atau deep ekologi. Sehingga dicoba mental attitude spiritual dengan keilmuan sehingga Dengan pemahaman ekologi dengan melindunginya, masuk kedalam hati untuk dapat memberikan pemahaman melalui pendekatan agama. Bagaimana setelah melakukan deep ekologi adalah melaksanakan perubahan diri bahwa alam harus diselamatkan bahwa di dunia sehingga dalam setiap pembicaraan dalam perjalanan umroh. Dalam memasukkan deep ecologi sehingga dapat melakukan perlindungan alam. Salah satu bentuk penerapan ecosufy adalah dengan melakukan perubahan diri, i.e. penghematan dalam pemanfaatan energi. Dan hingga kini kita sudah memiliki sekitar 400 student (UI, IPB UIN, USU, dll) untuk dapat melakukan perubahan. sehingga …mohon maaf ini hanya sekedar sharing knowlege Dan terima kasih kepada pak direktur, ibu Dyah, dan para senior dan para sahabat, kolega sekaran gkita menuju pada proses menuju spiritual tetapi intelektual jalan terus sehingga emosional kita tetap terjaga, amin, assmulaikum warohmawabarakatu.
6|Halaman
PEMAPARAN MATERI A. Sesi Pemaparan I (Prof. Dr. Ardinis Arbain (moderator)) Menampilkan para birokrat yang sama-sama mendorong penandatanganan Perpres presiden ini. Panelis yang akan menyampaikan materi adalah: Pak Budi Situmorang – Kementerian PU - Tata ruang Pulau Sumatera dalam upaya penyelamatan ekosistem sumatera dan implementasinya Terkait dengan perpres 13 tahun 2012 di dalam perpres tersebut terdapat definisi ekosistem, kenapa ada didalam tersebut karena sebagai bentuk penyelamatan lingkungan sebagai bentuk implementasi tantangan adalah mental birokrat kita, sekarang adalah siapa yang menjalankannya. Didalam PP 26 2008 sudah ada Dalam PP tersebut koridor merupakan sebgaia kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi, adalah bagian dari kawasan yang dilindungi dan budidaya yang berfungsi sebgai alur migrasi satwa atau biota laut yang menghubungkan antar kawasan konservasi. Sehingga sejak tahun 2008 sebenarnya, hal ini sudah ada tetapi kita tidak membacanya dan bahan2 tersebut bisa didapat di website Kementerian PU (www.penataanruang.net). Apa sih tata ruang pulau? Setelah tataruang Sulawesi ( perpres 88/2011), Kalimantan (perpres 3/2012) dan sumatera yang paling mengelegar karena perpres ini yang paling pro lingkungan. Tetapi tantangannya bagaimana implementasinya. Dan ke 3 perpres tersebut dekat dengan lingkungan, sosial dan ekonomi. Sehingga diperlukan suatu strategi operasionalisasi setiap koridor termasuk dengan 5 koridor yang ada disumatera dan apa yang boleh dan tidak boleh, apa yang boleh tetapi bersyarat. Terkait dengan jalan, didalam tata ruang jawa-bali yang melewati konservasi apabila ada maka jalan tersebut harus tunduk kepada UU konservasinya. Dan aspek ekonomi tetap bergerak pada wilayah budidaya, dan ada kesepakatan 40% dan itu adalah kesepakatan kita bersama, dengan Kementerian terkait dan pemerintah daerah. Ada dua hal yang terpenting adalah 40% kawasan hutan yang berfungsi lindung, bukan hanya yang berfungsi lindung, jd hutan produksi yg ada bisa dijadikan berfungsi lindung dan koridor yang paling berat adalah pada kawsan budidaya yang perlu diatur kembali. Dan implementasinya merupakan tantangan yang paling berat, kita mulai dengan infrastruktur dalam program jangka menengah, karena secara ekonomi mereka berfikir dalam jangka 2 tahun kedepan. Jd Jangan harapkan mereka memikirkan lingkungan. 7|Halaman
Setiap kebijakan dengan keinginan 20 thn pulau sumatera, untuk implementasinya maka kehutanan harus membuat tegakkan hutan, maka didaerah sering menjadi dilemma karena kawasan hutan tetapi tidak ada tegakkan hutan. koridor pada kawasan di luar kawasan lindung memiliki potensi yang besar terhadap konflik, tantangannya adalah otonomi daerah. Beberapa terobosan adalah tidak ada boleh ada lagi hasil bentuk dasar dari hasil bumi tetapi sudah dalam bentuk olahan sehingga tenaga kerja lokal dapat terserap. Dan perlu diperhatikan dimana kawasan industrinya dan kawasan lindung. Pengembangkan yang dilakukan terhadap kawasan hutan, bagaimana pengendaliannya dan Kebijakan dan strategi PR, dimana kawasan yang perlu dipertahankan dan mempertahankan kehati hutan hujan tropis basah yang bernilai konservasi tinggi, sehingga strateginya dengan melestarikan kawasan tersisa. Sehingga Tataruang sudah mengakomodir dan aman dalam dokumen tetapi perlu dikawali untuk publik sektor, Didalam Tata Ruang ini, lebih banyak mengenai strategi operasionalisasasi dan pada dokumen juga terdapat Peta-peta yang harus dilampirkan dalam format Lembaran negara (F4). Kawsan suakamargasatwa bukit baling dan bukit rimbang, dan sudah ada rujukkan teknisnya dari Kementerian PU, dimana ada yang boleh, boleh bersayarat dan tidak boleh. Dan dalam pola ruang terdapat pengaturan spesifik koridor dimana yang menyangkut kawasan budidaya maka perlu ada perlakuan khusus. Pengembangan infrastruktur hijau, dengan membanguna ke atas atau ke bawah, sebenarnya ada SOP untuk ke 5 Koridor. Dan juga ada indikasi programnya. Indikasi program : koridor ekosistem, dimana indikasi program ini telah disesuaikan dengan rpjm atau rpjp, sehingga tidak ada lagi perdebatan tentang time frame. Tantangan koridor adalah implementasi di kawasan budi daya. Dilematisnya adalah otonomi daerah. Dan beberapa hal yang menjadi terobosan adalah tidak lagi mengeluarkan bahan mentah namun harus diolah di tempat untuk penyerapan tenaga kerja. Sehingga pengembangan ekonomi kreatif berkembang merata di Indonesia. Isinya harus melakukan Koridor ini tantangannya adalah implementasi ke lapangan dan kita memerlukan bantuan Fortrust untuk implementasi pada tingkat kabupaten dan kota. Implementasi harus dilakukan secara bertahap kepada para stakeholder, pemerintah investor dan masyarakat dapat memanfaatkan forum2 koordinasi pembangunan, forum Gubernur, sehingga semua membicarakan mengenai indikasi program yang sudah ada.dan bertahap adalah konsisten. Dalam rangka deliniasi : cakupan wilayah, proses deliniasi membuat perdebatan di daerah, dan deliniasi perlu untuk administrasi pembangunan dan perlu ditetapkan delianiasi kawasan akan terkait dengan adanya inisiasi insentif dan disinsentif bagi masyarakat yg menjaga kelestarian alam di dalam wilayah koridor. Sehingga kita perlukan forum fortrust untuk mendeliniasi dan mengimplementasikan, dan masuk dalam lingkungan terlebih dahulu baru kemudian infrastruktur.
8|Halaman
Pelaksanaan program RIMBA – Ibu Dyah subdit konservasi Penyampaian pengalaman penyiapan salah satu koridor salah satunya RIMBA, Diawali oleh kesepakatan 10 gubernur 1 september 2008 di hotel Borobudur yang disaksikan oleh 4 kementrian, dan hasil kesepakatannya telah di inisiasi ke IUCN dan pak emil salaim sebgai yang “memanas-manasi” . Penataan ruang berbasis ekosistem merupakan bagian dari kunci pengurangan emisi, ditindak lanjuti dengan rencana aksi peta jalan (road map) untuk penyelamatan ekosistem sumatera, dengan dihadiri oleh pak emil salim. Dan peluncuran buku peta jalan 12 mei 2010 dengan konsultasi dengan daerah dan diskusi. Dan selanjutnya apa yang akan dilakukan tidak hanya kesepakatan2 saja, dan jika melakukan intervensi ke 10 provinsi tetapi kita belum mempunyai model. Pada awalnya bernama datuk RIMBA tetapi dirubha menjadi Koridor RIMBA, sebagai Implementasi koridor pada 3 kabupaten Prioritas. Dan menjadi kawasan implementasi dengan membuat rencana aksi, dan dilakukan secara bersama-sama dan skema2. Ini kemudian ke pemerintah daerah ke 3 provinsi tersebut dengan maksud memperoleh masukkan mengenai deliniasi mengenai lokasi RIMBA, dan provinsi JAMBI telah mengirimkan jawabannya, dilanjuti oleh SUmbar dan Riau. Dan mereka mengharapkan pada sosialisasi di kabupaten/kota, ada sekitar 19 kab/kota yang ada di RIMBA. Dan kami mulai safari , door to door. Dan bersama-sama dengan WWF melakukan konsentrasi di 3 kabupaten uji coba dulu (Kab. Dharmasraya, kab. Tebo dan Kab. Kuansing) agar tidak terlalu lama, sehingga keluarlah perpres 13 / 2012 terbit. sehingga saat ini para birokrat telah banyak memunculkan “green”nya, sehingga ini merupakan terobosan dari kawan2 LSM. Penyusunan tata ruang Pulau Sumatera telah menyertakan/mengintegrasikan KLHS dan hasilnya sudah sangat bagus sekali dimana terapan dari sisi kebijakan secara nasional sudah sesuai, dan memang tantangannya adalah implementasi dari perpres tersebut yang muaranya ada di kab/kota. Kemudian menyusun 5 rencana aksi dari rimba yaitu, restorasi, pelayanan jasa air, pelayanan jasa carbon, pengelolaan hutan lestari dan Pengelolaan perkebunan lestari Karena ke 5 isu ini merupakan yang paling penting dan isu ini juga kemungkinan akan bertambah, dan bagaimana mengimplementasikan ke 5 rencana aksi ini, beberapa rencana strategis telah di design, seperti untuk; 1) restorasi, memiliki renstra, melakukan review legal status lahan dalam RIMBA ( HL, KSA, CA, SM, TWA, dan status kawasan lindung lainnya), Konsultasi dengan pemerintah & pemerintahan setempat terkait program reforestasi, Identifikasi dan profiling area potensial untuk kegiatan reforestasi di luar kawasan lindung, Pemetaan detail area lokasi reforestasi, Konsultasi, identifikasi dan establishment kelompok masyarakat. Pemantauan secara partisipatif secara dan penggunaan INDERAJA 9|Halaman
serta IT. 2) renstra Pelayanan Jasa Air, Identifikasi dan mapping kawasan tangkapan hujan di dalam areal RIMBA, Menentukan wilayah DAS sebagai sumber, Melakukan study kesediaan membayar dari consumer, Mengembangkan mekanisme jasa air, Menyusun regulasi sebagai dasar pungutan jasa air, Pelaksanaan pungutan jasa air, dan monitoring dan evaluasi. 3) renstra Pelayanan Jasa Carbon, Visibility studi utk kelayakan legal,policy,sosial,carbon, financial dan baselining ( other aspect relate with REDD), Kesepakatan (pemerintah dan masyarakat) dan registrasi (pokja REDD), Detail carbon measurement, PDD , MRV, Validasi, sertifikasi ---> dengan asumsi berdasarkan REDD voluntary, Marketing dan carbon trading, Implementasi dan monitoring, 4) Pengelolaan Hutan Lestari, Review Status legal sesuai dengan peraturan & perizinan, Detail mapping ekosistem penting (kawasan tinggi Kehati dan Karbon), Kesesuaian lokasi konsesi HTI & HPH terhadap kawasan ekosistem, arahan strategis pengelolaan -> Menuju praktek BMP, hutan lestari, HPH restorasi, mekanisme pelaksanaan dan peran antar lembaga serta pengembangan kapasitas, MRV (measurable, reportable dan verifiable) serta pengukuran dan pemantauan perkembangan, 5) renstra untuk Pengelolaan Perkebunan Lestari, Review Status legal sesuai dengan peraturan & perizinan, Detail mapping ekosistem penting (kawasan tinggi Kehati dan Karbon), Kesesuaian lokasi konsesi Perkebunan terhadap kawasan ekosistem, Arahan strategis pengelolaan -> Menuju praktek BMP, perkebunan lestari, Mekanisme pelaksanaan dan peran antar lembaga serta pengembangan kapasitas, MRV (measurable, reportable dan verifiable) serta pengukuran dan pemantauan perkembangan. Implementasi dilapangan belum ada, yang kami lakukan adalah membentuk payung hukumnya terlebih dahulu dengan membuat kesepakatan dengan beberapa Kementerian terkait seperti kemenko kesra, bappenas, Kemen-PU, KLH dan Kemenhut. 1 Nov 2011 di Hotel Nikko- Jakarta, GEF Consultation Meeting, 5 Nov 2011 di Hotel Borobudur, dalam rangka menjajagi mekanisme pembiayaan hibah luar negeri dengan Kemenkeu, 14 Desember 2011, pengiriman Project Identification Form (PIF) RIMBA Project ke GEF Sec dari Kemendagri selaku Koordinator Executing Agency; dan ada kejadian kurang mengenakkan, proposal kita ditolak oleh GEF, tetapi kegiatan ini harus terus berjalan. 9 Maret 2012, disampaikan Revisi PIF dari GEF OFP ke UNEP selaku Implementing Agency. Tanggapan ‘penolakan’ dari GEF Sec terhadap PIF yang diajukan (cat:lebih bersifat politis) dan segera disampaikan surat dari Kemendagri tanggal 25 April 2012 tentang tanggapan penjelasan terhadap penolakan dimaksud, dan kesimpulannya proses persiapan RIMBA Project tetap dilanjutkan. Komunikasi dengan GEF OFP dan GEF Sec melalui WWF dan UNEP masih terus berlangsung dalam rangka proses perbaikan/ penyermpurnaan PIF dan PPG. Pelaksanaan KLHS di Koridor RIMBA: Pada tahun 2011: fasilitasi Kemendagri untuk KLHS RTRW Provinsi Jambi, dengan membawa rekomendasi KLHS RTR Sumatera ke dalam proses KLHS RTRW Jambi. Tanggal 31 Juli -3 Agustus 2012: Pelatihan KLHS – Kick Off Meeting Pelaksanaan KLHS dengan fasilitasi WWF dan dukungan penelitian potensi jasa lingkungan dan scoping tutupan lahan, serta fasilitasi KLHS 3 kabupaten di RIMBA melalui skema MCI-BMU (s.d. Maret 2013). Tanggal 5-7 September 2012 Bintek KLHS untuk 3 Kabupaten di Koridor RIMBA di Jakarta, dengan fokus melakukan pelingkupan untuk mendapatkan isu strategis PB di 3 kabupaten (dihadiri Oleh 12 orang dari 3 kabupaten). Yang menjadi kendala adalah isu strategis diketahui tetapi tidak tau apa yang mau di KLHSkan sehingga isu strategis di bawah ke daerah dan segera ditetapkan paling kurang seminggu, dan Kab. Dharmasraya : RPJPD, kuansing : RPJMD dan kabupaten tebo: RPJPD.
10 | H a l a m a n
Dan usulan tersebut perlu dicek kembali dengan isu strategisnya, sehingga direkomendasikan kepada kabupaten untuk menyusun baseline terkait dengan isu strategis dari proses pelingkupan, Melakukan pertemuan dengan SKPD +pihak2 terkait untuk shortlisted isu, Melakukan 3 mekanisme dan tahapan KLHS sesuai Rapermendagri. Dan apakah isu tersebut masih berhubungan dengan kondisi saat ini. Dan kemudian klo memberikan dampak negetif terhadap lingkungan maka diperlukan alternatif lain dalam kebijakan rencana dan programnya. Status RPJM/RPJP sudah dengan sesuai dengan RPJMD/RPJPD tetapi masih memiliki stigma sendirisendiri sehingga semakin jauh dengan RPJM/RPJP sehingga pada tahap kedua akan semakin jauh. Dan rekomendasi dalam pelaksanaan KLHS di 3 kabupaten adalah : - Memperhitungkan hubungan fungsional ekologis, sosial dan ekonomi pada kawasan perbatasan lintas wilayah. - Merestorasi kawasan yang memiliki nilai penting terhadap perlindungan sistem kehidupan, keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim, yang telah mengalami degradasi dan terfragmentasi - Mengembangkan akses bagi daerah terisolir dan pulau-pulau kecil serta membuka akses bagi masyarakat lokal untuk memenuhi kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraannya - Membangun dengan tidak menganggu keutuhan (memotong) kawasan lindung, dan ekosistem yang bersifat unik. - Menetapkan enklave desa yang berada dalam kawasan hutan, dan pengakuan terhadap hak masyarakat adat. - Mengembangkan sumber energi alternatif. - Mempertahankan kawasan pertanian pangan Dan hasil rekomendasi tersebut dapat diintegrasikan kedalam perumusan RPJPD/RPJMD/RTRW 10 provinsi dan kabupaten dan kotanya. KLHS bukan instrumen untuk menyalahkan atau meluruhkan suatu kebijakan, rencana, atau program. Namun alat untuk meningkatkan kualitas K/R/P dan menganalisis pengaruh K/R/P terhadap kondisi lingkungan (sosial budaya – ekonomi – ekologi) suatu wilayah. Tata Kelola Di Areal Koridor Rimba (Sumatera Risk Map) – Thomas Barano Paparan ini mungkin bisa jadi sebagai ransangan dalam diskusi untuk membagi imaginative kita semua, kami melihat dari bberapa latar belakang dari pengelolaan hijau terkait dengan kondisi 40 % tutupan hutan, komitmen pemerintah menekan emisi 26% dan 41% secara nasional, Amanat PerPres 13 2012 tentang Pembentukan 5 Koridor Ekosistem di Sumatera, Kebutuhan Sumber Energi alternatif yang dapat diperbarui (Biofuel) yang semakin mendesak, Inisiatif M3EI untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi Kondisi eksternal dan kriteria sustainable dapat disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, sehingga dapat diperoleh suatu bentuk spasial. Dan juga Regulasi di Eropa tentang keharusan menggunakan sumber energi dari bahan bakar terbarukan (EU RED). 11 | H a l a m a n
Dan kriteria-kreteria dari luar dapat disesuaikan dengankriteria di dalam, dimana kriteria tersebut adalah: Kawasan secara fisik (elevasi, lereng, sempadan sungai, dll) yang harus dilindungi, Kawasan penting dari segi keanekaragaman hayati, Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, Habitat Spesies Payung (Harimau, Gajah, Badak, Orangutan), Kawasan nilai karbon tinggi, Kesepakatan penyelamatan ekosistem sumatra (Vision Sumatra). Kriteria itu kita ambil dari : UU No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan LH, UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 5 Tahun 1990 tentang KSDA Hayati Dan Ekosistemnya, UU No.18 tahun 2004 tentang Perkebunan, PerPres No.13 tahun 2012 tentang Rencana Penataan Ruang Pulau Sumatra, pola spasial dari RTR, pola pembangunan MP3EI, Intepretasi pasl 48, Perpres 13 tahun 2012 tentang 5 koridor, serta dari road map. Dan hasil dari berbagai kriteria ini kemudian kita coba tumpangsusunkan dimulai dari Pola ruang kawasan konservasi dan hutan lindung, pembangunan koridor ekosistem, rencana kehutanan nasional (RKTN) untuk kawasan untuk konservasi, kawasan untuk rehabilitasi,dan ternyata RKTN belum mengentahui bahwa sudah ada perpres Pulau Sumatera, kawasan untuk perlindungan hutan alam dan gambut, dari Road Map penyelamatan ekosistem sumatera dan data tambahan lainnya seperti tutupan hutan, sebaran Konsesi dan potensi karbon, sehingga diperoleh peta area penting untuk Kehati. Hasilnya, apabila kita menginginkan bahwa 40% tercapai maka warna merah dalam petahasil harus diperhatikan. Dan setelah hitungan GIS, luas hutan nya adala sekitar 46 %. Dan setelah di diskusikan maka seharusnya harus di sesuaikan dengan RTRW sehingga kemungkinan warna merah tersebut terdapat kawasan budidaya sehingga diperlukan suatu treatment sendiri untuk mengelola wilayah tersebut, demikian Semoga ini bisa menginspirasi dalam diskusi.
Sesi Diskusi Pemaparan I Irfan (Satwa alam Aceh) Konflik satwa, masalah konflik antara satwa dengan manusia maka perlu dipikirkan kelak di
kmudian hari Ketika telah tercipta koridor untuk hewan Proporsiaonal hutan 40% apakah sudah sesuai, dimana bagi provinsi dapat menjadi beban, sehingga 40 % itu harus proposional, pada peta risk map perlu diperhatikan bahwa setiap kabupaten mendapat proporsi yang sama Dan juga paparan wilayah itu ternyata banyak sekali wilayah merah. Perlu
dipehatikan proporsional kawasan itu. Kusnadi (walhi sumut) Setelah uu diterbitkan perlu adanya pengawalan atau pengawasan implementasi pelaksanaannya. Juga perhatikan bahwa koridor ekonomi dapat menjadi menjadi kendala dalam pelestarian alam, aspek dimensi sosial yang akan terjadi konflik dengan berbagai proses pembangunan (tambang), dimana tindak lanjut perencanaan penataan ruang berbasis ekosistem, Perpres 13/2012 untuk mendorong
percepatan MP3EI. Sedangkan biaya recovery untuk perbaikan lingkungan jauh lebih besar. Diharapkan rekan-rekan di ForTRuSt ini selangkah lebih maju.
12 | H a l a m a n
Penyelesaian tata ruang baru di Lampung dan Bengkulu. Sedangkan di wilayah lainnya belum terjadi. Jangan sampai di detik terakhir ini, RTRWP ditandatangani hanya untuk sekedar melaksanakan tugasnya. Sedangkan aspek sosial dalam hal ini masyarakat, maka akan terjadi perbenturan ha-hak masyarakat dengan rencana yang dikembangan. Sehingga diharapkan rekan-rekan FoTRUST memperhatikan aspek sosial ini Agus Setiawan (UNILA Lampung) Bagaimana perpres dapat menjawab permasalahan di rtrwp dan rtrwk , proporsi hutan di suatu wilayah sebesar 40 % akan sulit diterapkan karena masih banyak kawasan hutan yang masih di rambah atau masyarakat tinggal dalam kawasan hutan, contoh tnbbs telah terfragmentasi oleh jalan dan pemekaran wilayah, sehingga desakan ke tnbbs semakin tinggi. Wacana tentang fragmentasi TN BBS karena terdapat 7 usulan jalan di TN BBS. Belum lagi rencana perkembangan kabupaten baru di kawasan dekat TN BBS. Sehingga semakin membuat TN BBS terfragmentasi Walau dulu ada wacana untuk membangun jalan/terowongan di kawasan lindung. Bagaimana dengan lahan-lahan milik masyarakat? Bagaimana strateginya? Ada areal bukan masuk kawasan hutan yg masuk ke dalam koridor, bagaimana areal ini didalam wilayah koridor Pak Budi Situmorang : Seberapa jauh perpres dalam diimplementasi oleh pusat ke daerah? untuk menjawab hal tersebut terdapat pada perpres, ttg peralihan, perda rtrwp, perda rtrwk dan peraturan zonasi tetap berlaku selam tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Sehingga rtrwp aceh, dapat berjalan.
Ketentuan itu tercantum dalam SOP perpres itu sendiri, Sehingga revisi pelaksanaannya dilakukan setiap 5 tahun karena dilakukan peninjauan kembali. Jika dilakukan dengan cepat juga akan menimbulkan masalah. Tolong kami juga dikawal dalam SK 44 sehingga prosesnya berjalan dengan baik. Proses tata ruang ini di Aceh sudah mulai cair. Dalam penentuan deliniasi jg harus memperhatikan rtrwk yang sudah dalam proses penyelesaiaan, sehingga peta risk map dapat diterima pad level kabupaten. Ttg proposi 40% disesuaikan dengan kondisi ekosistem. Jadi yg harus diperhatikan adalah proporsi ekosistemnya baru melihat pada proporsi 40%.
ini kebijakan publik, sehingga seperti klhs kita bisa overlay kan dan memberi informasi kondisi yang dihadapi. Setuju dengan proporsi namun perlu dilihat juga dengan fungsi kawasan. Pemerintah kita sering mengukur tingkat keberhasilan pembangunan dari sisi gross national product/GNP tidak pada indikator lain seperti EPS, sehingga tingkat pembangunan kita berjalan lambat. Kesimpulan Semoga pemerintah tidak lagi menjadi kan GNP sebagai acuan pembangunan tetapi EPS sebagaian acuan pembangunan. Ibu Dyah bgmn strategis ttg proporsi antar daerah, suatu daerah kemungkinan akan berfungsi lindung apabila wilayahnya mencakup kawasan hutan yang lebih besar dr 40 %, hal ini memerlukan penerapan yang baik. 13 | H a l a m a n
di daerah yang masuk dalam kawasan merah memang perlu dilindungi. Namun perkembangan politik tidak bisa dicegah prosesnya. Kemendagri juga kewalahan, walau moratorium untuk pemekaran telah dilakukan namun tekanan politiknya begitu tinggi. Thomas Barano Peta high risk map memiliki risiko pada kedua sisi yaitu : alam dan adanya pengembangan biofuel dari eured, dimana kriteria merah berati kebijakan eured tidak menerima produk2 biofuel. Bila digunakan maka akan memiliki konsekuensi yang tidak baik bagi perekonomian pada minyak kelapa sawit. Peta risk map ini masih indikatif, sehingga perlu adanya adjustifikasi dengan penggunaan data dari BIG, dan yang paling penting adalah adanya komitmen antar pihak bahwa perencanaan ruang dijadikan alat untuk pemantauan dan pengendalian
Pa Budi Sitomorang : PU sedang menyusun ttg perda TR , bisa tidak mendapatkan informasi yang mendalam ttg lokasi perish yg harus di konservasi habitatnya dimana, spt, jalur gajah…sehingga rekomendasi seperti apa yg bisa diajukkan untuk melakukan konservasi , sosial masyarakat dan pembangunan dan kesesuaian lokasi yang seperti apa dan dimana suatu lokasi memiliki areal yang boleh dibangun tetapi bersyarat, boleh dan sehingga dapat menjadi masukkan bagi pu untuk ke depannya. Fortrust aceh Harapan ke teman2 yang melakukan penelitian ttg satwa diberikan kepada pemerintah untuk menjadi masukkan ke dalam PR. Peraturan pemerintah harus diterapkan agar tidak menjadi konflik baru dikemudian hari. Tambahan ; Sangat tertarik dengan ajakan pak budi ttg di kawasa budidaya yang di lakukan penanaman bersyarat yang ditanami dengan tanaman yang tidak disukai oleh satwa (gajah), sehingga sebenarnya sudah ada kajian analisis mengenai jalur gajah dan perkebunan, tetapi kondisi di lapangan berbeda. Data-data sudah ada pada masing2 lembaga, hanya perlu dikumpulkan atau merapatkan diri, dan yang perlu diperhatikan bahwa data2 tersebut Jangan sampai jatuh ke tangan yng tidak bertanggung jawab, sehingga justru populasinya makin berkurang..
Prof. Dr. Ardinis Arbain (moderator) sehingga kita dapat mempengaruhi para pengambil kebijakan yang mendewa-dewakan GNP menjadi GNH (gross National Happiness)
14 | H a l a m a n
B. Sesi Pemaparan II - Chairul Saleh (moderator)
Kita lanjutan dengan beberapa isu yang menjadi pokok terkait dengan keanekaragaman hayati, bagaimana situasi sebaran, situasi kondisi, habitat mamalia besar di sumatera yang ditarik dengan kebutuhan 5 koridor dalam perpres 13/ 2012, berikut adalah para pemateri : 1. Konservasi harimau sumatera, status dan tantangannya – Forum harimau kita - Dolly Prihatna Status populasi dan sebaran Harimau, banyak konfplik yang terjadi dan banyak informasi juga yang menggembirakan, tantangan utama keberadaan Harimau sumatera, dan apa yang harus dilakukan?. Sejarah sebaran Harimau didunia, memiliki 7 % habitat Harimau tersida, India Cina, eropa timur (turki dan rusia) dan Indonesia. Sebelumnya kita memiliki 9 anak jenis dan 3 anak jenis telah punah, seperti Harimau bali, Harimau jawa dan Harimau Malaysia memisahkan diri. Penurunan populasi sangat signifikasi dengan perubahan luasan hutan. Sebaran Harimau sumatera terdapat di 20 fragment dari 30 dng luas > 1000km2 , sehingga kecenderungan populasi Harimau dari tahun-ketahun memiliki trend menurun, dan sekitar 250 – 325 individu yang tersisa. Dan tantangan utama nya adalah perburuan dan perdagangan, konflik dengan penduduk sekitar meningkat, deforestasi dan fragmentasi, terjadi penyusutan luasan hutan sekitar 48 % dari tahun 1985 hingga 2007.
15 | H a l a m a n
Dan upaya yang telah dilakukan adalah terbentuknya anti perburuan dan perdagangan yang kasusnya meningkat sudah masuk ke pengadilan, dan konflik dengan manusia juga menurun sejak 2007 dengan adanya intervensi konservasi pada daerah2 rawan konflik, pemantauan populasi Harimau sesumatera telah 72% daerah survey digunakan oleh Harimau (dilakukan oleh 9 lembaga). Apa yang akan dilakukan ke depan: melakukan beberapa pendekatan dalam penyelamatan Harimau yang merupakan recovery tiger plan dimana merupakan turunan dari recovery tiger program, yaitu: Konsep source dan sink area, kawasan Prioritas dan source sites, replikasi unit anti perburuan dan perdagangan, replikasi unit mitigasi konflik, peningkatan kapasitas dan infrastruktur, penyadartahuan dan Publikasi, Pemantauan pola populasi, distibusi dan ancaman dengan pendekatan pengelolaan adaptif, tata ruang berbasis ekosistem berdasarkan lkesepakatan Gubernur se sumatera. 2. Konservasi Gajah Di Indonesia – Forum Konservasi Gajah di Indonesia – Doni Priyatna Forum Gajah didirikan pada tahun 2007, dan dibentuk sebagai mitra pemerintah,. Status populasi, pada tahun 1985 terdapat 44 sub populasi di 8 provinsi dan dengan perkiraan populasi 3500-4000, Dan status terkini, bahwa habita Gajah menyempit dengan 85% populasi di luar kawasan konservasi, dengan lokasi Penyebaran di 7 provinsi di sumatera dan 1 provinsi di Kalimantan. Dan perkiraan populasi sekitar 2400- 2800 dan masuk dalam status critically endangered (IUCN). Ternyata dari 1985 – 2008, dari 40 kantong hampir setengahnya telah hilang, contoh di lampung sebelumnya terdapat 12 kantong kini hanya tersisa 2 kantong dan semuanya terdapat pada kawasan konservasi, lainnya telah dikonversi menjadi kawasan perkebunan dan daerah transmigrasi. Dan apabila dilihat dari luasan dan jumlah habitat harapan terbesar berada di Aceh. Dari analisis yang kita lakukan terlihat adanya tumpang tindih pemanfaatan lahan dengan Konsesi dan terlihat bahwa hampir sebagian kantong-kantong Gajah telah terkonversi. Dan perubahan habitat hutan untuk perkebunan, pemekaran desa dan pembukaan wilayah pemukiman baru, dan tekanan perambahan dan pembalakan liar terhadap habitat Gajah sumatera. Tantangan ke depan adalah kerusakan habitat, popolasi masih terfragmentasi dan konflik Gajah yang meluas, perdagangan illegal Gajah/bagian-bagiannya dan pengelolaan populasi Gajah secara kolaboratif. Apa yang perlu dilakukan? Diperlukan adanya pembagian peran upaya penanganan, managemen habitat, sinergi arah pembangunan dan kebijakan (penyesuaian komoditas pertanian/perkebunan yang sesuai, dll), penyadartahuan, peningkatan kapasitas masyarakat dan swasta untuk mitigasi konflik di tingkat tapak. 16 | H a l a m a n
Sehingga beberapa rekomendasi aksi untuk mengurangi penurunan populasi Gajah, yaitu: mengembangkan konsep “management elephant Range”) diareal Konsesi dan lahan masyarakat, menghentikan konservasi hutan alam tersisa yang merupakan habita Gajah, mengidentifikasi kantongkantong yang potensial untuk populasi Gajah dan pengembangan koridornya, memasukkan agenda konservasi Gajah dan habitatnya dalam badan koordinasi tata ruang nasional/daerah (BKTRN/D). 3. Manfaat Konservasi Badak sumatera terkait biodiversity dan Landscape – DR. Adhi Rahmat Konteks flagship dengan bentang alam, sebaran historis Badak sumatera terdapat di Indonesia dan Malaysia dan populasi di Indonesia lebih banyak di bandingkan dengan Malaysia. Ukuran biologis dari Badak sumatera dibandingkan dengan Badak lainnya adalah: ukuran tubuh paling kecil dari 5 species Badak di dunia, Kulit tipis dan berambut, Kebiasaan berkubang, Reproduksi lambat. Dan pemantauan Badak dilakukan dengan memperhatikan dari jejak, Feses, bekas ragutan(makan), bekas berkumbang, kamera otomatis. Sebaran Badak di Aceh berada pada kawasan ekosistem leuser dan taman nasional gunung leuser, di TNBBS, dan beberapa konflik juga terjadi antara Badak dengan pembangunan yaitu terutama dari pembangunan infrastruktur jalan raya. Bio indikator Badak terhadap lingkungan, dimana Badak merupakan hewan yang sensitif terhadap lingkungan, Respon terhadap kondisi lingkungan, Badak memerlukan air sehingga ketersediaan air yang kurang membuat kondisi Badak menjadi stress, dan juga kualitas makanan (tumbuhan), dan indikatornya adalah iklim, mikro, iklim global dan juga kualitas habitat. Bio prospecting, mengapa kita repot memikirkan Badak dan apa benefitnya kita mengurusi Badak. Beberapa manfaat keberadaan Badak adalah Penyebaran tumbuhan herba (obat tradisional), integritas dan Keseimbangan ekosistem ilmu pengetahuan, lapangan kerja dan devisa dari sektor wisata. Sehingga apabila dilihat dari impact mitigasinya, dimana pembangunan juga perlu tetapi kelestarian ekosistem juga perlu dijaga, keberadaan Badak adalah keragaman hayati (flagship species terjaga), Masyarakat sejahtera, daya dukung kehidupan species dan daya dukung kehidupan manusia. Secara bentang alam, koridor diharapkan sebgai refuge biodiversity, Keseimbangan ekosistem dan kualitas ekosistem , dan untuk Badak sumatera sebagai bioindikator, biopropecting untuk ekonomi dan human welfare, dan terhadap bentang alamnya itu sendiri keberadaan Badak dapat memberikan kualitas ekosistem yang baik seperti udara, air, dll, keanekaragaman hayati yang meningkat dan pembangunan tetap berjalan dan bisa berdampingan dengan manusia.
17 | H a l a m a n
4. Sebaran orang utan Sumatera – Forum Orang utan Indonesia – Dr. Suci Utomo Forum orang utan juga memiliki kamar2 , yaitu: kamarr pemerintah, swasta dan masyarakat. keberadaan oran utan di dunia tinggal berada di sumatera dan Kalimantan, sejarahnya orang utan tersebar di dataran asia. Statisnya critical endangered dan Kalimantan adalah dangerred. Tetapi di dalam PP nomor7 belum masuk dan populasinya sekitar 1000, dan di sumatera orang utan berada di sieke, tumon TN leuser bagian barat timur dan utara, dan baru diketemukan 2005/2006 di batang toru dan survey 2010 di antara batang toru dan deli serdang dan fak-fak. Dan proses pelepasliarkan orang utan di Ca Jantho dan TN Bukit tiga puluh, sejak tahun 2003, dan secara Topografinya maka sebaran orang utan pada daerah flood plains/peat swamp, alluvial lowland, upland, dan sub montane. Berdasarkan penelitian bahwa orang utan di kawsan gambut memiliki kecerdasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang utan lainnya, orang utan dikawsan gambut sudah bisa membuat alat untuk mendapatkan makanan. Di lihat dari skema pola penjelajahannya dengan luas jelajah untuk betina 300 – 1500 ha (cenderung menetap) dan jantan > 3000 Ha. Dari segi administrasi, tidak semua kabupaten memiliki sebaran orang utan, dengan leuser yang mendominasi sebarannya, populasi oran utan mengalami penurunan karena adanya penebangan liar dan perambahan dan pemukiman masyarakat dan juga pembangunan jalan yang tiba-tiba ada dan yang diusulkan. beberapa kasus, di Bekancan, ternyata pada dataran rendah masih banyak terdapat populasi orang utan dan perkebunan telah sampai disini, di marike, juga terdapat orang utan dan saat ini wilayah tersebut telah menjadi lahan perkebunan dan orang utan yang ada kini berada pada dataran tinggi, hal ini terjadi karena terdesaknya habitat orang utan oleh perkebunan di Sapopadang, konfliknya lebih karena faktor politik karena adanya pembangunan jalan , dan beberapa areal lainnya yang telah diprediksikan terdapat orang utan tetapi kita belum bisa kunjungi dikarenakan Kurangnya pendanaan, dan ternyata di fafak barat di Sumut ternyata ditemukan orang utan, dan faktor politik yang lebih membuat habitat orang utan terdesak. Satu catatan kecil, suatu kawasan orang utan overlapping dengan habitat lainnya seperti Gajah. Komentar moderator, evaluasi konservasi satwa langka perlu dilakukan bila pendekatan ekonomi menjadi pilihan dalam konservasi Pak Budi Simorangkir (Kementerian PU) Bukan bertanya tapi lebih pada konsekuensi perpres yang sedang kita susun. Bisakah kita mendapat input lebih dalam di TN Leuser, Kerinci Seblat dll. Lokasi persis yang perlu kita konservasi terkait habitat itu dimana? Rekomendasi seperti apa yang harus dihasilkan? 18 | H a l a m a n
Dimana saja jalur hidup spesies itu tinggal dan hidup. Sehingga rencana KSN RTR itu harus sama persis setiap kabupaten. Sehingga bisa memperkaya informasi yang sedang kita susun bersama dan menjadi feedback kami ke depan. Jika memang tidak bisa kita bisa berikan startegi lain. Irsadi - ForTRuSt Aceh Harapannya adalah dari teman-teman tidak hanya survey saja namun bisa dimasukkan dalam RTR di wilayah. Walau pertanyaan ini sudah disampaikan oleh BS (Kemen PU). Sehingga dalam penyusunan RTR itu bisa terakomodir dan tidak menempatkan hewan itu sebagai hama. Perlu segera merapat dengan pemerintah untuk memberikan informasi dan s=data yang dibutuhkan. Dolly Priatna; tertarik dengan ajakan Pak Budi Situmorang untuk melakukan penanaman di kawasan budi daya dengan bersyarat. Pernah masalah ini disampaikan beberapa tahun lalu tentang informasi tanaman-tanaman yang tidak disukai oleh gajah, sehingga bisa dikembangkan tanaman sebagai kawasan budidaya. Sejak ForTRuSt berdiri dan kami menjadi anggotanya, kami sudah mengkontribusikan informasi itu ke forum ini. Namun dalam 1-2 tahun terakhir ini memang belum di up-date. Tambahan dari Adhi R; ini insiatif yang bagus untuk merapatkan diri karena data untuk badak sudah cukup komprehensif di beberapa lembaga. Hanya perlu sistematisasi pengolahan datanya. Hanya dalam analisis yang perlu diperhatikan.
19 | H a l a m a n
C. Sesi Pemaparan III – (Suhandri (moderator))
Kami mohon untuk ke depan : Bapak Herwasono dari LIPI dan Pak Jonotoro dari Riau, dan paparan kali ini juga menjadi pengantar dalam diskusi selanjutnya Herwasono Soedjito – LIPI – Pusat Peneliti Biologi
Keanekaragaman hayati dan Kondisi Ekosistem Penting di Sumatera Berbicara tentang kehati terkait dengan ekosistem, latar belakang pentingnya melestarikan kehati dari segi vegetasinya, kenapa perlu koridor. Paling tidak terdapat 47 ekosistem buatan dan alam yang kemudian direklasifikasi menjadi 90 tipe ekosistem. Banyak tipe ekosistem hutan ini mempunyai sumberdaya yang langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat tradisional. Paling sedikit 38,000 species telah diidentifikasi (55% endemik) Sekitar 25,000 species tumbuhan, umumnya dari hutan alam – berguna untuk manusia. Heyne (1950) tumbuhan berguna 219 suku; 1.229 marga; 2.928 (3.500) species Keanekaragaman flora, untuk dunia monera 300 species, fungi sebanyak 12.000 species dan plantae 29.550 species. Dan yang endemic di dataran sumatera sekitar 17 species yang betul hanya tumbuh di daerah ini tidak ada lagi di daerah lain, contoh nya adalah Jerenang sebagai antibiotic penganti Venesilin dan jerenang ini berapapun jumlahnya tetap diterima di Vietnam, dan lainnya adalah Kapur Barus. Dan di tingkat kabupaten telah di inisiasi mengenai Kebun Raya Kabupaten Terkait dengan ekosistem, mulai dari pesisir hingga pegunungan, berdasarkan buku road map, kita perlu dipertanyakan sebesar banyak tipe2 ekosistem di sumatera dan berapa banyak jenis Kehati. Lalu yang mengakibatkan habisnya hutan atau terdegradasi, dan kehilangan kehati terus meningkat dan di Sumater tersebut Kapur barus merupakan produk yang sangat terkenal dijamannya. 20 | H a l a m a n
Dan beberapa kegiatan yang telah dilakukan untuk mempertahankan kondisi ekosistem seperti inventarisasi ekosistem hutan, sumatera key biodiversity, dan HCVF. Dan pengelolaan ekosistem harus berdasarkan pada daerah aliran sungai, dengan Prioritas pada sungaisungai panjang dan pada das pendek dengan sungai pendek dan terjal, apabila rusak dapat mengakibatkan bencana tetapi mudah diperrbaiki seperti di padang. Kemudian pulau-pulau kecil dan ekosistem unik. Dan ekosistem juga memiliki koridor ekosistem, tidak hanya MP3Ei, koridor terbut harus memperhatikan Posisi dan letak 5 kawasan koridor ekosistem penting di Sumatera dimana Manfaat koridor untuk apa (Harimau, Gajah, Badak, Orangutan, Burung dll), Menghubungkan tipe ekosistem apa saja (alami dan buatan, infrastruktur jalan, pemukiman, dll), Panjang dan lebar koridor berapa kilometer , Melintas sub-DAS atau DAS utama dan Status kepemilikan lahan dalam koridor. Dan koridor rimba sudah menerapakan konsep DAS, dan juga beberapa hal yang penting untuk dipertimbangkan seperti - Pendekatan DAS – Bioregion - Keterwakilan DAS besar – sungai panjang - Keterwakilan DAS kecil – sungai pendek dan terjal - Ekspedisi ilmiah diperbanyak - Keterwakilan kehati tingkat ekosistem, jenis, dan genetik - Memanfaatkan dan menghargai pengetahuan tradisional dan kearifan lokal - Kontekstual dengan kondisi lapangan Dan tantangan ke depan pada koridor adalah: Ketersediaan lahan yang luas, potensi konflik lahan, jaminan keamanan jangka panjang, sumber daya yang berkelanjutan. Dan benar-benar mengawal pepres tersebut sesuai dengan harapkan, dengan ideal bisa terealisasi. Dan ekosistem dalam keberlanjutannya dalam jangka panjang perlu diperhatikan dalam keterwakilannya terkait dengan koridor lain, dan perhatian ke masyarakat tradisional untuk keberlanjutan ekosistem sumatera
Pak Jonotoro – JIKALAHARI Keanekaragaman Jenis Hutan Alam Sumatera dan Keanekaragaman Flora Dasar pemikiran nya adalah ekosistem koridornya, adalah menjaga Keseimbangan ekosistem pulau yang dapat menopang pembangunan di sumatera secara lestari, upaya pelestarian kehati dan kepastian konektifitas kawasan sebagai koridor satwa besar di P. Sumatera, sumber kehidupan bagi masyarakat lokal yang hidupnya bergantung pada SD Hutan, upaya pencapaian target pengurangan emisi karbon sebesar 26%. Peran hutan secara manfaatan nya sebgai ekonomi, sosial budaya dan ekologis, 21 | H a l a m a n
Biodiversitas pohon pada hutan hujan tropis (kawasan bukit 30), terdapat 139 jenis pohon yang ada pada hutan bekas tebangan dengan kondisi relatif cukup baik dan didominasi oleh tingkat semai. Dan keragaman jenisnya pada tingkat pohon, dan beberapa masuk dalam kategori IUCN dalam status CR, EN, Appendix II. Sedangkat pada gambut juga memiliki tingkat keragaman yang tinggi. Pada hutan gambut memiliki sifat, seperti: kemampuan menyimpan air 15-20 kali berat kering gambut tersebut (fungsi hidrologi), Hydropobicity/kering tak balik (rawan kebakaran, bahayanya kanal yang dalam), kemampuan melepas air kearah horizontal lebih besar di banding ke arah vertical (kanal menjadi gambut cepat kering) sehingga gambut sebagai water tabel. Dampak pembukaan gambut, Pelepasan CO2 dan CH4 yang tinggi, tanaman akan keracunan Pyrit (FeS2), karena kondisi anaerob menjadi aerob, maka menjadi stagnasi atau mati, suhu permukaan gambut dapat menjadi 700 C (rawan kebakaran) dan penurunan permukaan gambut (subsidence) pohon roboh. Perlu ditekankan perubahan status jika kita mengusulkan koridor di Sumatera. Benteng terakhir yang perlu dijaga adalah gambut karena kandungan CO2 nya yang paling tinggi, sehingga apabila ingin menurunkan emisi maka pertahankan gambut. Diskusi: Marjuki koalisis untuk advokasi laut aceh, ekosistem pesisir belum diangkat dalam pembahasan, penelitian di kawasan teresterial dapat berdampak pada kawasan pesisir. Pesisir sebenarnya dapat diangkat dalam pembahasan dan hal tersebut penting untuk tetap dilakukan. tanggapan Koridor penting sepandan sungai itu dimaksudkan dapat menghubungan rkosistem yang di daratan dengan di laut, dan apabila bagian atas rusak maka dipesisirnya juga hilang. Yang menjadi problem adalah apakah ada penghubung atau sungai, dimana harus dilindungi tetapi dilapangan tidak terjadi, sehingga apa bila dikatakan fungsi ekologi maka yang diperhatikan bukan status hutannya, tetapi fungsi ekologinya. Fungsi ekologi sebenarnya adalah untuk kepentingan bersama, tetapi apabila menggunakan status, lebih pada kekuasaan. Dan dalam konteks yang lebih luas, dalam penataan ruang perlu memperhatikan fungsi ekologisnya Mr. gan. Sedikit kompleks dengan kehati, TN di belarusia memiliki hutan purba dengan 26 jenis pohon dengan luasan 46.000 Ha. Dan dalam 1 Ha berapa jenis Pohon? Di Indonesia dalam 1 hektar terdapat 32 - 50 species rata2, hal ini menunjukkan bahwa kehati di Indonesia paling fantastic di bandingkan dengan eropa.
22 | H a l a m a n
Data yang sudah ada jenis pohon yang banyak adalah di wanariset semboja ada 150 jenis pohon dan klo ditesonilo itu hingga 100 jenis dengan dibandingkan dengan tempat lain tesonilo paling tinggi, termasuk yang tertinggi di dunia. Yunus - BKSN Kalau dalam kawasan gambut dibuat kanal dan berapa jauh efek dari pembuatan kanal. Gambut tidak pernah dideliniasi, dengan pengelolaan sistem kanal dapat merusak ekosistem gambut Besarnya efek dari kanalisasi itu sekitar 500 m – 1 km. dan polanya kering dan banyak yang tambang. Dan pernah dibendung kembali, untuk rehabilitasi gambut dan asumsinya adalah dengan perkembangan suksesi maka, harapannya dapat membuat tumbuhan kembali tumbuh. Sehingga untuk membuat perhatian terhadap gambut perlu adanya plot pengamatan yang baik. Pernah pada kawasan gambut 1 juta hektar, penurunan subsidence gambut dan penurunan dapat membuat kenaikanmuka air dikarenakan penurunan tanah.
23 | H a l a m a n
D. Diskusi Kelompok Kelompok I – Tata kelola Koridor (Fasilitator : Wisnu Rusmantoro) Identifikasi Peran dan Tugas masing-masing lembaga dalam pengelolaan Koridor dan membangun kelembagaan dan mekanisme pengelolaan Koridor (lintas administrasi , lintas sector, sumber pendanaan). Beberapa isu yang mungkin muncul dalam pengelolaan koridor, seperti : Tugas dan tanggung jawab yang belum jelas dari institusi yang terkait dengan pengelolaan Koridor, Lempar tanggung jawab dan kewenangan antar para pihak, Konflik antar Lembaga, Ego sektoral, Kendala dalam pengelolaan Koridor, Peran perusahaan dan masyarakat dalam perwujudan koridor. Maka ada berapa pertanyaan yang akan muncul terkait dengan tata kelola koridor, yaitu :Apakah ada pengalaman pengelolaan koridor di Indonesia? Tentang koridor di Rimbang Baling, Bukit Batabuh dan Bukit Sosa. Serta Koridor Bukit Singkil, Siapa lembaga yang berkepentingan terhadap Koridor?, Bagaimana model pengelolaan Koridor?, diperlukan suatu manajemen kolaboratif, sehingga apa saja peran peran para pihak serta kendala yang dihadapi dalam koridor? Konflik kepentingan kolaborasi manajemen dan bagaimana menjembatani kepentingan antara perusahaan, masyarakat , NGO dan pemerintah dalam pembanguna n koridor? Perlu dipahami bersama mengenai definisi dari koridor itu sendiri, sehingga tidak ada perbedaan yang terjadi, koridor adalah kawasan penghubung antara kawasan konservasi yang terpisahkan/ terfragmentasi dan fungsi dari koridor dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyelesaiaan kasus demi kasus dan juga peran masyarakat dalam pengelolaan koridor. Ada beberapa hal penting yang kita sampaikan terkait dengan bukit dengan bukit sosa dan koridor tTN Leuser dan rawa singkil, dan koridor bukit kaba dng TN Kerinci sebelat, dari sini ada inisiasi dari stakeholder NGO dan Pemda dan BKSDA membuat kegiatan koridor terutama dalam pengawasan koridor, dan kolaborasi pengelolaan dikembangkan dengan melakukan tata kelola dalam konteks pengamanan wilayah koridor. Untuk TN Leuser taman Singkil, pelibatan masyarakat dalam pembebasan lahan tetapi tidak ada kelanjutan lagi, dan di Bukit Kaba dan TN KS ada pembelajaran pengembangan wilayah koridor C di bukit Kaba yang menghubungkan Jambi Bengkulu, Sumbar, dimana sudah ada penelitian (science jugdement), kemudian bagaimana dengan tata kelola koridor, dimana pola koridor, dimana pemerintah bisa menerapkan koridor, pengelolaan kawasan koridor tidak hanya pada kawasan lingdung atau kawasan budidaya, Konsesi dan lain sebgainya, sehingga pengelolaannya dapat kolaboratif antara pengelola. Pembelajaran di wilayah Rimbangbaling - tn 30 bahwa kegiatan pengamanan saja tidak cukup tetapi dalam proses pengembangannya memerlukan pengembangan managemen kolaboratif dan ada usulan green infrastruktur, penelitian (sciencetific judgment), dan keterlibatan masyarakat dan perlu adanya identifikasi konflik kepentingan, maka solusi yang kelompok I usulan adalah - Adanya managemen kolaborasi koridor, - Penyamaan visi koridor - Pendanaan, proses pembuatan koridornya perlu disiapkan pendanaanya. - Pengamanan, Penyelesaiaan masalah perambahan lahan. 24 | H a l a m a n
Edi S – LIPI Peluang perluasan wilayah bisa saja terjadi namun tetap perlu dilakukan monitoring dalam proses politik yang terjadi di kawasan koridor tersebut. Herwasono – LIPI Institusi KPH di dalam kawasan koridor itu belum ada bentuknya. Walau pun sudah dbahas dalam diskusi mengenai peluang KPH ini. Kusnadi – WALHI Sumut Kawasan yang masuk dalam koridor itu memang wilayah konservasi dan mengacu pada Perpres itu sehingga target yang diterapkan pun harus lebih besar dari target itu. Sehingga memberikan hasil yang lebih besar dari target 40% kawasan hutan. Model pengelolaan koridor dikelola oleh pemerintah, termasuk tanah masyarakat yang telah menjadi hak milik masyarakat, dan apabila dalam bentuk Konsesi, maka pengelolaannya diserahkan kepada pemilik Konsesi secara mandatory. Pelibatan masyarakat menjadi solusi dalam pengelolaan kawasan koridor serta penerapan konsep hijau terhadap pembangunan-pembangunan yang ada didalam kawasan koridor seperti green infrastruktur, serta diperlukannya kajian akademin pada pengelolaan koridor, melibatkan masyarakat yang mendukung penyelamatan lingkungan sebagai bagian dari pengelolaan, adanya perlindungan yang insentif (seperti patrol). Pengelolaan koridor tersebut diharapkan bersifat kolaborastif dibawah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau juga bisa dalam bentuk konsorsium. Kendala-kendala yang dihadapi oleh pelaksanaan koridor adalah konflik kepentingan dapat dikurangi dengan adanya kolaboratif management, mengutamakan visi koridor (beyond species dan habitat), pendanaan: untuk “land banking” dapat menggunakan dana APBN/sumber lainnya, masyarakat perambah/dari luar: penegakan hukum (law enforcement), penyadaran atau pembatas sosial (Awarness/ social barrier). Action Plan : - Perpres perlu ditingkatkan menjadi Peraturan Pemerintah (PP) - Naskah akademis koridor - Aspek legalitas koridor - Integrasi koridor dalam RPJP - Diseminasi strategi konservasi
25 | H a l a m a n
Kelompok II – Design Spasial Koridor (Fasilitator : Oki Hadian) Tujuan Pembahasan kelompok II terkait dengan mendesain keruangan pola dan bentuk koridor, Perpres sudah menyebutkan identifikasi species, Apa saja kriteria biogeografi (sebaran gajah, harimau,
orang utan, badak burung) , fisiogeografi (kawasan lindung, tutupan hutan dll), sosial (HTR , dll) dalam delineasi Koridor, Bagaimana Bentuk dan Pola desain Koridor?, Apa saja status pemanfaatan lahan di dalam Koridor?, Dimana saja pola sebaran konsesi dalam Koridor?, Kabupaten dan propinsi mana saja yang tercover dalam koridor?, Bagaimana proses sinkronisasi landuse antar kabupaten dan antar pola land use agar koridor dapat berfungsi?, Bagaimana identifikasi isu land tenure dalam Koridor?, Apa saja Tool spatial dalam Koridor?. Maka dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang muncul tersebut maka isu-isu yang perlu diperhatikan adalah Skala peta dasar (kabupaten 1 : 50.000), alokasi keruangan antar daerah yang mungkin sama, perbedaan status penggunaan lahan dalam koridor, dan sinkronsisasi koridor dengan pengelolaan lainnya. Agus – UNILA Konsep yang dikembangkan harus meta-populasi, sehingga dikawasan itu bisa tersambung secara biologi Ardinis A – UNAND Kriteria kita ketika menyusun/delineasi masih pada spesies. Namun harus berdasarkan naskah akademis yang melibatkan masalah sosial (antropolo misalnya) dan tidak hanya berbasis conservation species. Dicky – WARSI Dalam koridor tidak hanya hutan alam saja dan juga tidak monokultur. Perlu dikembangkan agroforest jika memang itu sudah dkembangkan. Ini terkait dengan reward yang akan diperoleh oleh masyarakat yang iktu terlibat mengelola koridor. Dan untuk kasus Suku Anak Dalam/Orang Rimba di wilayah Jambi. Berdasarkan studi mereka berada di wilayah Jambi sebelah Barat. Sebarannya berada di wilayah hutan yang tersisa dan tidak di wilayah gambut. Sentranya di Bukit DuaBelas dan juga ada Suku Batin Sembilan yang berebda dengan Orang Rimba. Penghubung dengan wilayah restorasi adalah agroforest di APL yang langsung melibatkan masyarakat. Suci - FORINA Apakah koridor ini harus sesuai dengan Perpres? maksudnya adalah, sebagai contoh, koridor pertama, template yang digunakan sebaiknya yang terbaru - 2007. Jika kita melihat Diri Pakpak ke arah BatangToru. Thomas Barano-WWF Sebaiknya mengacu pada Perpres yang telah menyebutkan satwa-satwa Gajah dan Harimau. Sehingga sebaiknya mengacu pada Perpres yang telah menyebutkan itu. Apa yang dihasilkan ini akan dibawa dalam forum gubernur atau melalui prosespolitik ini, namun bisa saja menjadi bopeng atauberkurang. Sehingga dalam forum pakar ini ususlan yang diberikan memberikan ruang yang lebih luas dan catatan dari kita sebagai usulan pengelolaan. 26 | H a l a m a n
Erwin Widodo - WWF Di dalam Perpres itu belum menyebutkan spesifik seperti apa bentuk peta itu. Ini adalah peluang bagi kita untuk meyampaikan keinginan kita dan akan memperbaharui peta yang telah ada, jika ada. Dicky – WARSI Bagi saya ini adalah peta visi, jika mengacu disampaikan oleh teman dari Sumut tadi, lebih baik jika lebih besar dari ini. Hanya dalam delineasi kita perlu lebih detil. Irfan – Unsyah Kita hanya melihat kepentingan satwa saja, mengingatkan saja bahwa tujuan Perpres yang sebesar 40% dan juga tidak hanya pada koridor saja. Yang perlu dipelajari lebih dalam lagi adalah memasukkan delineasi dalam target Perpres itu. Chairul Saleh – WWF Ususlan pertemuan lagi yang melibatkan para pihak dari Antropolog dan Hukum dan tidak saja di bidang konservasi.
Kelompok III – Tahapan Integrasi ke dalam Rencana Provinsi dan Kabupaten, Insentif dan disisentif (Fasilitator : Suhandri) Tujuan pembahasan kelompok III adalah mengidentifikasi potensi dan hambatan dalam proses mengadopsi koridor di regulasi provinsi dan kabupaten (RTRWP/K dan RPJMD/RPJP) serta identifikasi potensial ekonomi dari jasa lingkungan dalam pengelolaan koridor. Dan permasalahan –permasalahan yang mungkin muncul adalah kompleksitas kepentingan, seberapa cepat value koridor dengan tantangan investasi, Best management Practise (BMP) sektor dalam kawasan koridor, bentuk insentif dan disinsentif dari pemerintah pusat yang nyata, restorasi kawasan kritis di koridor, dan keterkaitan dan kesesuaian antara koridor dengan RTRWP dan RTRWK. Sehingga beberapa pertanyaan dapat muncul, seperti: kebijakan apa sajayang penting ditingkat provinsi dan kabupaten untuk mengadopsi koridor dan proses konsultasinya, para pihak di provinsi dan kabupaten, dan program apa saja yang didorong dalam koridor terkait dengan restorasi. Integrasi Koridor dalam RTRW Kabupaten dan RTRW Provinsi, Identifikasi potensi dalam proses adopsi koridor, yaitu: penyusunan RTRW, RPJM, Kawasan lindung, KK, taman Kehati, proses Penyusunan RTRW yang topdown, redd +, pemilukada, ISPO. Identifikasi hambatan: rendahnya pemahaman urgensi koridor, mutasi pejabat, koridor MP3EI, bagaimana ketidakpatuhan terhadap RTRW. Tidak adanya kajian ilmiah, bisa menjadi peluang, akurasi dan Validasi data, keterkaitan dengan peringkat kabupaten dari PAD, Untuk stake holder kunci yang pro lingkungan : PT, LSM, Masyarakat adat, Pemerintah. Identifikasi jasa lingkungan: Jasa Air, jasa landscape, biodiversity, NTFP, jasa carbon, jasa sosial pendidikan.
27 | H a l a m a n
Nilai koridor selalu bertentangan dengan investasi, pandangan terhadap koridor, isu perkebunan sawit pada jargo bahwa sawit meningkatkan ekonomi marsyarakat, konflik pertanahan, nilai biodiversity di koridor, pembangunan koridor terkendali otonomi daerah. Overlap pengelolaan kawasan. Kebijakan yg kontradiktif, penegakan hukum yg susah diterpak di lapangan, sehingga koridor tetap dapat berjalan, legalitas kawasan apakah perlu ada legalitas baru? Kebijakan yg harus disiapkan data spasial dengan kondisi dilapanga, kebijakkan revisi RTRW, rpjm, tanah ulayat, sisinfo transparan dan Ekoregion dan klhs Proses konsultasi : pembangunan persepsi pada stake holder, klasifikasi insentif/benefit untuk masyarakat luas. Stake holder kunci yang spesifik pada daerah/lokal, dimana key stake holder berbeda-beda, seperti di Aceh dengan tokoh adat/tokoh ulama, di Lampung dengan pemda, Spesifik untuk stake holder, dibengkulu-> badan masyarakat adat Program yang dapat dikembangkan untuk restorasi, energi murah terbaharukan/microhidro, pemberdayaan petani lokal, pengembangan perikanan darat, dan adanya kegiatan pohon asuh. Klarifikasi : KLH - terkait dengan KLHS masih perlu kajian mengenai koridor di dalam pembahasan KLHS. Dikalbar ada koridor yang menghubungkan tn betung kerihun dan danau sentarum, sehingga koridor dapat dijadikan kawasan stretegis kabupaten/provinsi/nasional.
Kelompok IV – Monitoring Sistem dan Evaluasi (Fasilitator : Thomas Barano) Tujuan dari diskusi kelompok IV adalah memastikan praktek penggunaan lahan sesuai dengan arahan pengelolaan 5 koridor di Sumatera, melihat efektifitas dan pemanfaatan koridor untuk konservasi dan ekonomi dan beberapa permasalahan yang akan berkembang adalah konflik manusia dan satwa, jumlah korban dan kerugian ekonomi, kondisi koridor, perubahan peruntukan lahan dalam koridor dapat terjadi setiap saat, dan penegakan hukum, beberapa permasalahan atau isu tersebut dapat menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang dapat dilontarkan oleh kelompok seperti: perlukan suatu pemantauan/monitoring, bagaimana Mekanisme komunikasinya apakah ada tool yang dapat dikembangkan untuk sistem monitoring (spasial dan non spasial), para pihak yang perlu dilibatkan dalam clearing sistem monitoring penataan ruang dan bagaimana menjaga dan mengendalikan peruntukan ruang dan lahan dalam koridor agar fungsi koridor tetap optimal. Tugas ForTRUST ke depan terhadapa cantolan koridor adalah perpres, yang sebenarnya sudah cukup kuat apabila presidennya tetap sama, takutnya ganti presiden ganti kebijakkan , apakah memungkinkan status perpres dinaikkan ke Peraturan Pemerintah Perlu adanya naskah akademis pd koridor yang didukung oleh kajian2 dari berbagai forum, di dalam terdapat naskah akademis tersebutdan juga naskah lainnya yg dapat mendukung. Sebagai sebuah dokumen perencanaan dan dokumen aksi, seberapa jauh dokumen ini terkaitan dengan RPJM atau RPJP.
28 | H a l a m a n
Perpres masih bisa berubah-ubah, sehingga perlu adanya sosialisasi mengenai perundang-undangan yang telah dikeluarkan.
E. Rencana Tindak Lanjut Rencana kedepan ada namanya SREDFI (Sustainable Regional Development Forum Indonesia), dimana inisiatif ini oleh Kementerian PU dan Ikatan Ahli Perencanaan (IAP), SREDFI ini akan menaungi forumforum yang ada di setiap Pulau besar seperti ForTRUST di Sumatera, Forum di Kalimantan, forum di Sulawesi, FOKER di Papua, dan Forum di Nusa tenggara dan tidak ada crosscutting untuk menjahit region2 ini, maka akan dibangun suatu hub yang akan menjadi kesatuan antara sumatera, Kalimantan, Sulawesi, jawa nusa tenggara dan papua maluku, dan Kementerian PU melihat ini sebagai mitra penting untuk melakukan mediasi lintas sektor. Sehingga pada SREDFI tersebut membantu hubungan antar lintas sektor serta membangun peningkatan kapasitas, serta mendorong isu insentif dan disinsentif pada tataran di Kementerian Keuangan, sehingga perlu pembahasan khusus untuk membahas insentif dan dis insentif. Kegiatan SRED – FI mencakup kegiatan pemantauan pelaksanaan RTR Pulau dan KSN, Melakukan fasilitasi teknis terhadap proses adopsi RTR Pulau dan KSN, memfasilitasi dialog lintas administrasi dalam unit pulau untuk kesesuaian pola penggunaan lahan lintas batas administrasi, memfasilitasi dialog lintas sektor untuk memberikan pendampingan dalam perwujudan pola ruang dan identifikasi dan analisis stakeholder. Dalam implementasinya SRED-FI memiliki sejumlah alat bantu untuk melakukan kegiatannya baik dalam penerapan insentif dan disinsentif, yaitu pemanfaatan Sistem Informasi geografis (GIS), Penginderaan jauh dengan teknologi satelit, Sistem Jaringan Pemantauan Penataan Ruang (SIGAPTARU), kajian Lingkungan Hidup Strategis bidang Penataan Ruang (KLHS saat ini telah di bagi menjadi sektor Kementerian, apabila terkait dengan sektor perencanaan pembangunan maka Dikoordinasikan oleh Bappenas, untuk bidang penataan ruang Dikoordinasikan oleh Kementerian PU dan apabila terkait dengan Lingkungan Dikoordinasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup), dan Kawasan bernilai konservasi tinggi (KBKT/HCV). Sigaptaru (Sistem Jaringan Pemantauan Tata Ruang) sebagai tool untuk memonitoring Tata Ruang yang merupakan suatu pengembangan teknologi informasi yang memanfaatkan alat telekomunikasi sebagai media tukar informasinya. Keanggotaan SREDFI adalah umum yang berfokus pada penataan ruang dengan fokus: - Komunikasi publik - Program fasilitas dan kapasiti - Monitoring dinamika Dan keanggotaan SRED-FI terbuka untuk umum bersifat inklusif dari berbagai latar belakang profesi, pendidikan dan institusi/Lembaga dan didaftarkan oleh secretariat dan dapat teregister secara online. Berikut adalah Struktur dari SRED-FI; 29 | H a l a m a n
Sekjend/ Koordinator
Sekretariat
SIGAPTARU
Program
Komunikasi Public Relation
Beberapa program SRED-FI dapat dilakukan ke depan adalah • Sebagai contoh kasus adalah perwujudan pelaksanaan dan pengembangan Master Plan 5 koridor ekosistem di Sumatera • Pengembangan program selanjutnya untuk pulau lainnya akan disesuiakan dengan Tujuan masing-masing RTR pulau • Perwujudan pelaksanaan KSN akan dilakukan untuk KSN yang telah ditetapkan dan perlu prioritas pelaksanaannya. • Pengembangan Indikator Keberlajutan Pulau sesuai dengan perpres RTR Pulau dengan melihat aspek sosial, ekonomi regional dan ekologi Dengan adanya lokakarya ini, diharapkan akan menjadi contoh untuk region lainnya. Kementerian PU dan Ikatan Ahli Perencanaan akan membahas mengenai perkembangan ke depan mengenai Forum Ini dan IAP akan me launching SRED-FI ini. Dan usulan tambahan bahwa Untuk kalangan akademisi, telah ada forum di inisiasi oleh Pak Ernan Rustiadi (IPB), tetapi perlu juga adanya suatu forum ForTRUST untuk akademisi se Sumatera
Foto bersama:
30 | H a l a m a n
