LOKAKARYA KEPABEANAN Bandung, 5 & 6 Juli 2012 DIVISI PMA - BPMIGAS

LOKAKARYA KEPABEANAN Bandung, 5 & 6 Juli 2012

DIVISI PMA - BPMIGAS

Lingkup Pengaturan Pedoman Pengelolaan Kepabeanan KKKS ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API), NOMOR IDENTITAS KEPABEANAN (NIK) DAN NOMOR POKOK IMPORTIR KHUSUS (NPIK)

TATA CARA MEMPEROLEH PEMBEBASAN IMPOR BOP IMPOR SEMENTARA

PINDAH LOKASI/ALIH TANGGUNG JAWAB ATAS BOP SEWA

2010 © BPMIGAS – All rights reserved

EKSPOR BOP eks SEWA

PENGAWASAN & PELAPORAN

Lingkup Pengaturan Pedoman Pengelolaan Kepabeanan KKKS


ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API), NOMOR IDENTITAS KEPABEANAN (NIK) DAN NOMOR POKOK IMPORTIR KHUSUS (NPIK)

API, NIK, NPIK

Sebelum melaksanakan kegiatan impor/ekspor KKKS wajib memiliki Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)


Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) Pengakuan sebagai IP Besi atau Baja dan IP B2

API

 Angka Pengenal Importir merupakan tanda pengenal sebagai importir yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan yang harus dimiliki oleh importir/KKKS yang melakukan kegiatan impor.

 Ketentuan mengenai API diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 45/M-DAG/PER/9/2009 (telah dilakukan penyesuaian melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/7/2011).  Pasal 2: “Impor hanya dapat dilakukan oleh Importir yang memiliki


API”  API yang wajib dimiliki oleh KKKS adalah jenis API-P (Angka Pengenal Importir Produsen)

 KKKS yang akan mengajukan permohonan untuk memperoleh API-P wajib mendapatkan rekomendasi dari Badan Pelaksana (45/M-DAG/PER/9/2009 Pasal Pasal 11 Ayat 2 (d)).


ALUR PROSES PENGURUSAN API

NPIK

 Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) adalah tanda pengenal sebagai importir khusus yang harus dimiliki setiap perusahaan yang melakukan perdagangan impor barang tertentu (pengajuan NPIK perlu mendapatkan rekomendasi BPMIGAS)  Peraturan Menteri Perdagangan No.07/M-DAG/PER/3/2008 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 141/MPP/Kep/3/2002 Tentang Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK)


 Pasal 1 Ayat 1: “Nomor Pengenal Importir Khusus disingkat NPIK adalah tanda pengenal sebagai importir khusus yang harus dimiliki setiap

perusahaan

yang

melakukan

perdagangan

impor

barang

tertentu.”  Pasal 1 Ayat 2:“ NPIK hanya dapat diberikan kepada perusahaan yang telah

memiliki

usahanya.

Angka

Pengenal

Importir

sesuai

dengan

bidang


ALUR PROSES PENGURUSAN NPIK

NIK

Dasar Peraturan


Undang- Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

Peraturan Menteri Keuangan No.63/PMK.04/2011 Tentang Registrasi Kepabeanan

NIK  Nomor Identitas Kepabeanan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas yang bersifat pribadi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada Pengguna Jasa yang telah melakukan Registrasi Kepabeanan untuk mengakses atau berhubungan dengan sistem kepabeanan

yang

menggunakan

teknologi

informasi

maupun

secara

manual.  Sebelum mengajukan NIK, KKKS wajib mendapatkan rekomendasi dari BPMIGAS:


 Untuk mendapatkan rekomendasi BPMIGAS, KKKS melampirkan: Salinan Kontrak Kerja Sama KKKS dengan BPMIGAS; Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) KKKS; Salinan API yang berlaku bagi KKKS; dan Surat Keterangan Domisili.


ALUR PROSES REGISTRASI KEPABEANAN

ALUR PROSES REGISTRASI SISTEM APLIKASI REGISTRASI KEPABEANAN


ALUR PROSES REGISTRASI PADA SISTEM APLIKASI REGISTRASI KEPABEANAN (REGISTRASI BARU/PERUBAHAN DATA)

IP BESI ATAU BAJA DAN IP B2

 IP B2 adalah Importir produsen yang diakui oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, dan disetujui untuk mengimpor sendiri bahan berbahaya yang diperuntukkan dalam memenuhi kebutuhan proses produksi perusahaan yang bersangkutan.


 IP Besi Baja adalah perusahaan produsen besi atau baja dan perusahaan produsen yang menggunakan produk besi atau baja yang mendapat pengakuan dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, dan disetujui untuk mengimpor sendiri produk besi atau baja yang diperuntukkan semata-mata hanya untuk kebutuhan produksinya sendiri.  Untuk mendapatkan pengakuan sebagai IP Besi atau Baja dan IP B2, KKKS harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, dengan melampirkan: Rekomendasi dari BPMIGAS; API yang berlaku bagi KKKS; Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan Pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal pembina teknis yang membidangi industri atau energi dan sumber daya mineral.



TATA CARA MEMPEROLEH PEMBEBASAN IMPOR BOP

LANDASAN HUKUM

 KONTRAK KERJA SAMA

 Peraturan Menteri Keuangan No.20/PMK.04/2005 tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Pajak Dalam Rangka Impor Tidakdipungut Atas Impor Barang Berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) Minyak Dan Gas Bumi  Peraturan Menteri Keuangan No.177/PMK.11/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Serta Panas Bumi.  Peraturan Menteri Keuangan No. 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak 2010 © BPMIGAS – All rights reserved

Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan

c

Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain.  Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.011/2012 tentang perubahan kedua atas keputusan menteri keuangan nomor 231/kmk.03/2001 tentang perlakuan pajak

pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atas impor barang kena pajak yang dibebaskan dari pungutan bea masuk

FASILITAS IMPORTASI BOP (BARANG OPERASI PERMINYAKAN)

Kontrak sebelum UU 22/2001


Importasi Migas Kontrak sesudah UU 22/2001

BM bebas 20/PMK.010/2005

PDRI tidak dipungut

BM Bebas

177/2007

PPN (Eksplorasi)

27/2012

PPh

154/2010


KEMENTERIAN/NSTANSI TERKAIT DALAM PROSES KEGIATAN IMPOR KKKS

Kementerian Perdagangan

Kementerian Perindustrian

• API-P • NPIK • IP Besi atau Baja, dan IP B2 • Ijin Impor Barang Modal Bukan Baru

• Rekomendasi IP Besi Baja

BPMIGAS

Ditjen Migas

• Rekomendasi RKBI • Rekomendasi API • Rekomendasi NIK • Rekomendasi NPIK, IP Besi atau Baja. IP B2 • Persetujuan Ekspor • Pindah Lokasi

• Penandasahan RKBI menjadi RIB

Ditjen Bea Cukai • Penerbitan Nomor Identitas Kepabeanan • Penerbitan Skep Pembebasan BM & PDRI • Pengawasan Pemasukan BOP melalui KPBC

MASTERLIST/RKBI

RKBI (Rencana Kebutuhan Barang Impor)


Adalah dokumen rencana induk kebutuhan Barang Operasi yang akan diimpor dan akan digunakan yang disusun oleh Kontraktor/BPMIGAS untuk suatu kegiatan operasi dalam lingkup Kegiatan Usaha Hulu sebagai dasar pengajuan impor Barang Operasi


ALUR PROSES IMPOR BOP BARU


ALUR PROSES IMPOR BOP BUKAN BARU

MASTERLIST/RKBI PENGAJUAN RKBI KE BPMIGAS KKKS mengajukan permohonan rekomendasi RKBI kepada DJMIGAS melalui BPMIGAS. BPMIGAS melakukan verifikasi dokumen, terutama terhadap WP&B atau AFE yang diajukan sebagai dasar anggaran

BPMIGAS mengeluarkan rekomendasi dalam waktu lima (5) hari kerja kepada KKKS setelah dokumen diterima lengkap.


Kelengkapan dokumen yang dibutuhkan: • RKBI yang telah disiapkan; • Salinan WP&B dan/atau AFE yang telah disetujui BPMIGAS; • Salinan kontrak pengadaan berikut daftar barang dan harga; • Proforma Invoice; • Salinan ARS Ijin P2 khusus untuk RKBI bahan peledak; • Berita acara pengadaan; dan • Surat pernyataan mengenai barang yang akan diimpor, apakah barang tersebut bukan merupakan finished product untuk barang-barang Oil Country Tubular Goods (OCTG) atau konsinyasi/non- konsinyasi atau diekspor barang sewa.

MASTERLIST/RKBI Pengajuan RKBI ke Ditjen MIGAS  Kontraktor/PT Pertamina (Persero) menyusun Rencana Kebutuhan barang Impor

(RKBI) yang memuat nama Kontraktor Kontrak Kerja Sama/Kontrak Bagi Hasil, alamat, NPWP, status Kontrak Kerja Sama/Kontrak Bagi Hasil, daerah operasi, nama kegiatan/proyek, nomor dan tanggal pengajuan, deskripsi barang, spesifikasi, perkiraan jumlah dan harga, serta tujuan penggunaan Barang Operasi yang

bersangkutan.


 Ditjen Migas akan mengeluarkan Surat Penandasahan RIB rangkap 3 (tiga), KKKS diwajibkan untuk menandatangani ke 3 (tiga) lampiran tersebut, 1 (satu) asli

dokumen diberikan kepada KKKS sisanya dikembalikan kepada DJ MIGAS

MASTERLIST/RKBI Pengajuan Permohonan Pembebasan Bea Masuk dan PDRI ke Bea Cukai  RIB yang ditandasahkan oleh Ditjen Migas menjadi lampiran permohonan Skep Pembebasan kepada Bea Cukai  Surat Permohonan ditandatangani oleh pegawai yang telah memiliki spesimen tandatangan di Bea Cukai  Permohonan ditujukan kepada Direktur Fasilitas Kepabeanan dengan menyertakan


 RIB yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh Dirjen Migas.  Salinan Kontrak kerja Sama (untuk pembebasan BM/PDRI yang pertama kalinya).  Ijin Pembelian dan Penggunaan/P2dari mabes POLRI (bahan peledak).



IMPOR SEMENTARA

IMPOR SEMENTARA  KKKS mengajukan surat permohonan pembebasan atau keringanan BM kepada DJBC melalui Kepala Kantor Pabean dengan melampirkan: Dokumen pendukung yang menerangkan bahwa barang tersebut akan diekspor kembali.

Dokumen identitas pemohon seperti NPWP, surat ijin usaha dan API yang berlaku bagi KKKS.  Barang Impor dapat disetujui untuk dikeluarkan menggunakan fasilitas Impor sementara apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:


• Tidak akan habis dipakai; • Identitas barang (contoh deskripsi, kuantitas barang) tersebut jelas; • Dalam jangka waktu Impor sementara tidak mengalami perubahan bentuk kecuali aus karena penggunaan; dan • Dilengkapi dokumen pendukung bahwa barang tersebut akan dikeluarkan kembali dari Daerah Pabean Indonesia (misalnya kontrak sewa)

IMPOR SEMENTARA  KKKS dapat mengajukan surat permohonan pembebasan atau keringanan Bea Masuk, yang memuat:  Rincian jenis, jumlah, spesifikasi, identitas, dan perkiraan nilai pabean barang Impor sementara;

 Pelabuhan tempat pemasukan barang Impor sementara;  Tujuan penggunaan barang Impor sementara;  Lokasi penggunaan barang Impor sementara; dan  Jangka waktu Impor sementara.  KKKS yang mendapatkan keringanan BM terhadap barang Impor sementara wajib :  Membayar BM sebesar 2% (dua persen) untuk setiap bulan atau bagian dari bulan, dikalikan jumlah bulan jangka waktu Impor sementara, dikalikan jumlah BM yang seharusnya dibayar atas barang 2010 © BPMIGAS – All rights reserved

Impor sementara bersangkutan dan (formula)  Membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).  Menyerahkan jaminan sebesar selisih antara BM yang seharusnya dibayar dengan yang telah dibayar ditambah dengan Pajak Penghasilan Pasal 22.


IMPOR SEMENTARA



PINDAH LOKASI/ALIH TANGGUNG JAWAB ATAS BOP SEWA EKS

PINDAH LOKASI/ALIH TANGGUNG JAWAB

 Dasar Hukum Peraturan Menteri ESDM No. 037 Tahun 2006 Pasal 15 ayat 1 “Kontraktor/PT Pertamina (Persero) dapat melakukan pemindahan lokasi dan/atau pengalihan tanggung jawab antar Kontraktor/PT Pertamina atas

Barang Operasi yang disewa setelah mendapat persetujuan BPMIGAS.” Pindah Lokasi/ Alih Tanggung jawab dapat dilakukan oleh KKKS pengguna selanjutnya

sebelumnya

Kontrak

antara


penyedia barang/jasa belum berakhir.

KKKS

sebelumnya

dengan

ALIH TANGGUNG JAWAB Rangkaian Proses Alih Tanggung Jawab Verifikasi Dokumen Salinan kontrak atau LOI antara KKKS dan Penyedia Barang/Jasa atau para KKKS dengan Penyedia Barang/Jasa dalam hal kontrak bersama;

Memorandum of Understanding (MOU) KKKS tentang pengalihan tanggung jawab;

PIB berikut dokumen pelengkap kepabeanan.

Surat keterangan/ berita acara serah terima BOP Sewa dari KKKS pengguna kepada Penyedia Barang/Jasa.


Realisasi pindah lokasi/alih tanggung jawab dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh KKKS yang bersangkutan.

Pencatatan dan pengadministrasian BOP Sewa tersebut untuk kepentingan audit kepabeanan. Apabila dianggap perlu, BPMIGAS dapat melaksanakan pemeriksaan dokumen Kepabeanan dan pemeriksaan fisik BOP Sewa terlebih dahulu sebelum alih tanggung jawab dilakukan.

ALIH TANGGUNG JAWAB KKKS

BPMIGAS

•Permohonan dari KKKS •Dokumen pendukung

KPBC

BPMIGAS -Verifikasi dokumen -Pemeriksaan fisik BOP

Tidak Disetujui

Persetujuan


Pelaksanaan Pindah Lokasi

Disetujui

•Pemberitahuan kepada KPBC setempat

Dokumen Pendukung •LOI •MOU

• PIB dan dukumen kepabeanan lainnya • Berita acara serah terima



EKSPOR BOP eks SEWA

EKSPOR Ekspor BOP BOP Bukan Sewa : exchange, repair,dan overhaul. BOP Sewa BOP Konsinyasi Landasan Hukum (Ekspor BOP Sewa) Peraturan Menteri ESDM No. 037 Tahun 2006 Pasal 14 Ayat 3 “Dalam hal Barang Operasi yang disewa telah selesai masa penggunaan atau


masa kontrak maka masa pembebasan Bea Masuk dan/atau Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut berakhir, dan Kontraktor/PT Pertamina (Persero) dan/atau pihak lain yang berkontrak dengan Kontraktor/ PT Pertamina (Persero) wajib segera melaksanakan ekspor atas Barang Operasi yang disewa”


EKSPOR

EKSPOR


 Verifikasi dokumen di BPMIGAS Salinan Kontrak PIB BL/AWB Invoice Packing List Surat Keputusan Pembebasan Konsekuensi tidak dilaksanakannya ekspor atas barang sewa:  Peraturan Menteri ESDM No. 037 Tahun 2006 Pasal 14 ayat 4 “Terhadap Kontraktor/PT Pertamina (Persero) atau pihak lain yang berkontrak dengan Kontraktor/PT Pertamina (Persero) tidak melaksanakan ekspor atas Barang Operasi yang disewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan/atau denda sebesar Bea Masuk dan/atau Pajak Dalam Rangka impor Tidak Dipungut.”



PELAPORAN & SANKSI

PELAPORAN

KKKS wajib menyampaikan laporan realisasi Impor dan Ekspor yang telah dilaksanakan pada bulan sebelumnya kepada BPMIGAS setiap awal bulan berikutnya (paling lambat tanggal 10) sesuai dengan format pelaporan sebagaimana diatur dalam Pedoman Tata Kerja 007 Buku Keempat tentang Pedoman Pengelolaan Kepabeanan (Lampiran L.6, L.7, dan L.8).


KKKS wajib menyampaikan laporan terkait kegiatan Kepabeanan dalam rangka Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi kepada Kementerian/Instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SANKSI


BPMIGAS dapat memberikan peringatan tertulis kepada Pimpinan Tertinggi KKKS apabila KKKS yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran terhadap pedoman, ketentuan dan peraturan perundang-undangan berdasarkan bukti-bukti yang ada dari hasil temuan BPMIGAS dan lembaga pengawasan/pemeriksaan eksternal secara terus-menerus selama 3 (tiga) tahun, serta kerugian yang timbul akibat pelanggaran dimaksud tidak dapat dibebankan kepada biaya operasi berdasarkan Kontrak Kerja Sama (Cost Recovery).

SELESAI

KEMENTERIAN/NSTANSI TERKAIT DALAM PROSES KEGIATAN IMPOR KKKS Rekomendasi RKBI, API

KEMENTERIAN PERDAGANGAN


KEMENTERIAN PERINDUSTRI AN

BPMIGAS

DJMIGAS

DIRJEN BEA & CUKAI

DIAGRAM ALUR KEGIATAN IMPORTASI KKKS BARU KEPMEN NO. 037/2006

KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA

1

2 BPMIGAS

DITJEND MIGAS

3

KONTRAKTOR KONTRAK KERJASAMA

4 KANTOR PELAYANAN BEA CUKAI

7

PEMBEBASAN BARANG (PIB)

6

KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA

5

DITJEND BEA & CUKAI

4.a. KKKS MENGAJUKAN RENCANA IMPOR BARANG (RKBI) KEPADA DJMIGAS MELALUI BPMIGAS. DJMIGAS MELAKUKAN VERIFIKASI TERMASUK APRESIASI DOMESTIK PRODUK (ADP) RIB/ML DIAJUKAN UNTUK MENDAPATKAN PENANDASAHAN DARI DJMG. RIB/ML DITERUSKAN KE DJBC UNTUK MENDAPAT PERSETUJUAN FASILITAS KEPABEANAN. 3 (TIGA) LEMBAR ASLI MASTERLIST YANG SUDAH MENDAPAT PERSETUJUAN DIKIRIM MELALUI DJMG KEPADA KKKS. 4.a. 1 (SATU) LEMBAR ASLI RIB/ML YANG SUDAH MENDAPAT PERSETUJUAN DJBC (PUSAT) DIKIRIMKAN KE KANTOR PELAYANAN BEA CUKAI (KPBC) TEMPAT BARANG MASUK. 6. REALISASI IMPORTASI. 7. PENYELESAIAN DOKUMEN KEPABEANAN DI MASING-MASING KPBC.


1. 2. 3. 4. 5

ws

Permohonan Pembebasan Bea Masuk (BM) PMK 177/2007 Badan Usaha / Bentuk Usaha Tetap dan PT. Pertamina

1

Dirjen Migas Dep. ESDM

Dirjen Bea dan Cukai, Depkeu 2

4

Permohonan

Persetujuan dan tanda sah RIB


3

Pelaksanaan Impor

Keputusan Menteri Keuangan

3

LOKAKARYA KEPABEANAN Bandung, 5 & 6 Juli 2012 DIVISI PMA - BPMIGAS

Recommend Documents