Lampiran 3. Notulensi Diskusi
Sesi Pertama Pertanyaao 1. Sofi Rifai (TN Siberut)
Di Sumatera Barat terdapat banyak ripe hutan, namun plot yang dibangun di Solok Selaran hanya 15, apakah plot yang ada dianggap sudah dapat mewakili? Dari sduruh plot yang dibangun di Hu tan Nagari Simancuang tidak ada plot yang mewakili ripe hutan primer padahal di TN masih ada hutan primer. 2. Wilson ( Universiras Andalas) a. Ada kerjasaama antara Universitas Andalas dan Dinas Kehutanan untuk membangun PSPsemenjak rahun 1981. Apakah mungkin kami mensinkronkan kegiatan yang kami miliki dengan kegiatan yang dilakukan oleh Puspijak, akan tetapi plot yang kami buat ridak berdasarkan SNI 7721 2011. Kami telah membuat plot di hutan primer yang dapat berguna sebagai forescast dengan rnenggu nakan data di masa lampau. b. Apakah sudah ada data terkait jenis-jenis yang cepat menyerap karbon tetapi tidak mudah melepaskan karbon, data ini penting dalam konreks rehabilirasi sehingga kita tidak hanya menanam satu jenis saja. c. Bagaimana pe nghirungan karbon di perkebunan sawir? Tawabao
l. Barn bang S. Antoko Unruk Pak Rifai dari TN Siberut, untuk saat ini yang baru bisa kami lakukan hanya 15 plot. Iru belum bisa merepresentasikan seluruh tutupan lahan di Sumarera Barat. M emang kita sadari di Simancuang ridak ada hutan primer, diharapkan kegiatan ini berlanjut kc tahun selanjutnya, bekerjasama dengan dinas kira akan mencoba untuk pen utupan lahan lainnya. Mudah-mudahan jika berlanjur akan kita bangun PSP dengan tutu pan huran yang lain seperti hutan dataran rendah dan huran primer di Sumatera Barat. Untuk jenis indikator pohon cepat rumbuh kita sudah membuat list data pohon, tetapi belum ke arah mana jenis yang cepat menyerap karbon. Pros1d1ng Workshop Strateg1 Monitonng dan Pelaporan Plot Sampel Permanen d1Prov1ns1Sumatcra Barat
J
145
2. Virni BudhiArifanti FCPF akan berakhir tahun 2014, kita membuat PSP tahun 2012 dalam keterbatasan waktu, maka hanya dipilih HN Simancuangyang belu m mewakili tipe tutupan lahan di Surnatera Barat. Sebaiknya FCPF hanya dijadikan triggerdalam pembangunan PSP-PSP lainnya di Sumatera Barat dan selanjutnya dilanjutkan oleh institusi terkait yang dapat membangun PSP lain di ripe ekosistem lain yang terdapat di Provinsi Sumatera Ba rat. Baik sekali jika Universitas Andalas sudah memi liki data PSP. Plot yang dibangun oleh Universitas Andalas dapat dilanjutkan oleh Dinas kehutanan sebagai aset yang penting bagi provinsi. 3. Ir. Henry Oktavia, MM. a. PSP merupakan suatu alat untuk menduga kandungan karbon pada suatu wilayah. Adanya emisi GRK disebabkan oleh 3 sektor yaitu kehutanan, transportasi dan industri, dan pertanian. b. Untuk sektor kehutanan, kita mencoba rnenghirnng bctSeline kita berapa saat ini. Surnatera Barat harus mempunyai baseline yang didukung dengan plot yang banyak. Oleh karenanya peran serta sernua pihak diperlukan. Apa yang dilakukan di Simancuang merupakan langkah pertama- untuk mengerahui berapa cadangan karbon. Yang juga perlu dilakukan adalah mempeninggi intensitas monitori ng untuk menekan tingkat er-ro1'. c. Ji ka pergurnan tinggi mernil iki satu hutan pendidikan maka akan dianggap satu unit rnanajemen. Seandainya di hutan pendidikan banyak hutan yang belum direhabilitasi maka perlu di lakukan rehabilitasi. Di dalam KPH diharapkan unit-unit manajemen yang lebih kecil menghirnng baseline emisi. d. Saya rnengapresiasi Universitas Anda las yang te lah membangun PSP. U niversiras Andalas ( sebagai unit manaj emen) dapat berkontribusi dengan mendayagunakan plornya untuk turut membantu menghitung baseline. e. Mimpi terkait pasar karbon tetap harus hidup, namun bila ternyata mimpi tersebut tidak ada upaya menjaga hutan tetap perlu dil akukan.Ada tidaknya perdagangan karbon, kira tetap akan melakukan penghirnngan baseline dan prediksi ke depan, dan kita akan tetap meningkatkan tutupan hutan . Pertanyaan 1. Syahid (BKSDASumatera Barat)
146
I
Notulens1 D1skus1
a. Bukankah satuan yang umum digunakan untuk karbon yaitu mega gram/ha? b. Apakah memungkinkan pengukuran karbon dengan tidak menggunakan metode non destrictive untuk karbon di bawah tanah, karena kandungannya kecil tetapi rnemerlukan usaha yang besar dalam pengukurannnya. c. Apakah dimungkinkan penghitungan karbon di perkebunan sawit?
Jawaban 1. Bambang S.Antoko
U ntuk satuan memang biasa dipakai Mega gram, tetapi pada dasarnya sama saja dengan ton. Karbon tanah biasanya kurang dari 20% dari total karbon. Hanya saja untuk tanah gambur justru kebalikannya, dimana karbon di tanah lebih besar daripada karbon vegetasinya.
2. Andree Ekadinata a. Ku rang setuju jika karbon dari akar diabaikan, karena pada beberapa tanaman tertentu karbon pada bawah perrnukaan cukup besar. b. Pada dasarnya penggunaan mega gram bisa saja, hanya disesuaikan dengan kon teksnya. c. Sawir dapat dihirung karbonnya hanya saja pei:lu disesuaikan merode pengukurannya.
Sesi Kedua Pertanyaan 1. Virni BudiArifanti ( Puspijak) a. Uncuk ibu Haruni, kompone n apa yang belum diakomodir INCAS yang dapat dilengkapi dari kegiatan sistem monitoring dan pelaporan PSP yang kita lakukan tahun ini di level Provinsi? b. U ntuk Pak Rah mat, apakah sudah ada conto h kerjasama dengan rnasyarakat? Jika sudah ada maka bisa dijadikan bekal untuk pengelolaao PSP ke depan. 2. lsmet Fanani - Kabupaten 50 kota a. PSP sederhana sudah ada lama dimasyarakat namun dirusak oleh pemerintah (UU No 41 yang didalamnya termasuk ayat/pasal tentang penunjukkan kawasan hutan) , sehingga upaya-upaya kehutanan masyarakat didesak oleh peraturan-peraturan yang dibuat oleh Kernenterian Kehuranan.
Pros1ding Workshop Strategi Momtonng dan Pelaporan Plot Sampel Permanen d1 Prov1ns1 Suma1era Barat
I
147
b. Nilai dari hutan dalam bentuk apa yang bisa diarnbil oleh masyarakar sekicar kawasan huran, dimana kondi si Provinsi Sumarera Barar 60% didominasi oleh huran. Pada rararan masyarakar yang perlu dan sangar penring adalah bagairnana mereka dapar mendaparkan manfaar dari huran? c. Kawasan hutan di Sumatera dominan berada di Sumatera Barat tetapi mengapa lembaga di pusatkan di Riau? Kita disuruh menjaga hutan retapi ridak mendaparkan apa-apa. Dahulu ada Ketuo Rimbo dan Dubalang yang menjaga hutan , yang kemudian tergerus oleh kebijakan-kebijakan pemerintah sehi ngga menj auhkan masyarakar dengan hucannya.
Tawaban 1. Haruni Krisnawati ( IAFCP) I NCAS bekerjadi level nasional, perlu kontribusi dari banyak lembaga rermasuk dari sub nasional. Pembangunan PSP dalam kerangka FCPF akan menjad i masukan yang sangar berharga bagi INCAS, dapat meningkarkan sisrem yang dibangun oleh INCAS . Jika ingin diteruskan pengukurannya ke depan akan sangat bagus sekali untuk melihat dinamika perubahan srok karbon yang ada di Sumatera Barar. Data level sub nasional ( PSP) bisa dipakai unruk supporting data seh ingga mengurangi gap data yang pada akhi rnya akan meng-improved siste m INCAS. 2. Rahmat H idayat (WARSI) W.
148
I
Notulens1 D1skus1
r
r
l.
I
Masyarakat yang sadar lin gkungan perlu diberi insentif oleh pemerinrah daerah yang membuat aturan pro lingkungan. Masyarakat di Simancuang listriknya berasal dari tenaga air. Biogas dari ternak di Simancuang diharapkan dapat mengganrikan kayu bakar. Masyarakat Simancuang juga tidak menggunakan pupuk anorganik. Mekanisme insentif sa ngat penting agar masyarakat termotivasi untuk melakukan kegiatan konservasi, seperri fasilitas kesehatan, beasiswa pendidikan , pemasaran hasi l hu tan mereka dan bukan hanya dengan membagi-bagi uang. Pertanyaan
1. Wahyuoing Hanurawati ( Puspijak) a. Pertanyaan ditujukan unruk Bu Haruni, reportingdalam INCAS sudah layak diverifikasi , langkah apa saja yang perlu dilakukan agar reporting PSP FC PF juga layak diverifikasi? b. Pertanyaan ditujukan untuk Pak Ribaldi , Pasca FCPF apakah Bappeda Provinsi bisa mengalokasikan anggaran un tuk monitoring PSP di Sumatera Barat? 2. Adnan ( Dishutbun Kab. Dharma Sraya) D i Tanah darar dulu masyarakat kalau mau ke hu tan diberi karru kuning oleh wali nagari sehin gga terdafcar. 'Kembali ke nagari mudah, yang susah adalah kembali ber-nagari'. Yang penti ng adalah siapa yang bertanggung jawab atas inisiraif-ini siatif yang sudah dibangun oleh pusat? Be land a sudah membuat ini siatif hu tan nagari sebagai hutan ulayat dengan melakukan alokas i-alokasi perunrukan produksi dan konservasi. J adi Belanda tidak rnengambil hak ulayat, hanya meminta adanya upaya pembagian po la-po la pengdolaan lahan hmannya. 3. Lukman ( Dishutbun Kab.Agam) Pengelolaan hutan banyak masalah dan tanrangan. Banyak kawasan hu tan yang diali h fungsikan pada hman produksi. Perlu pengembangan hutan nagari dan hman adat. Sebaiknya banyak ditanam M PTS agar memberikan manfaat ganda bagi rnasyarakat. Tawaban 1. Dr. Ir. Ribaldi, MS ( Bapp eda Provinsi Surnatera Barar)
Pros1dmg Workshop Strateg1 Monitonng dan Pelaporan Plot Sampel Permanen d1 Provms1 Sumaiera Baral
I
149
...
l
Pasca FCPF, monitoring akan terap dilanjutkan dengan dana koordinasi; rnensinkronkan dengan SK.PD terkait yang arahnya ke dinas kehuranan baik Provinsi maupun kabupaten serta UPT Kementerian Kehutanan .
i
I
2. Dr. Haruni Krisnawati - IAFCP INCAS didesain unruk rnernenuh i unsur MRV, dominan di M, R , dan V artinya disini hasil nya dapat dirnonitor, dilaporkan dan diverihkasi. Untuk dapat rnernenuhi persyaratan veriflkasi, data harus akurat, lengkap dan komprehensif untuk dapat direview oleh tim independen.
3. Rabmat H idayat - WARSI Hucan adat: 1915 berawal dari komiten Belanda dengan wali nagari yang berjalan sampai deogan keluarnya UU 57. Belanda dalarn pengelolaan selalu melibatkan masyarakat dan lebib banyak pendekatan secara substancit. Sedangkan kita sekarang seringkali bicara administratif tan pa menyentuh substansinya sendiri. PSP yang konkret adalah menguatkan masyarakat send ~ri unrnk membangun PSP secara sukarela, peran pemerintah rnernbangun kapasitas dan metode dalam pengelolaan hutan.
Notulensi FCD (Kegiatan hari ke-2) Focus Group Discussion (FGD)
Pertanyaan 1. AliAmran (Distanakbut Kab. Pariaman) a. Pada tahun 2008 dikatakan akan adanya kompensasi karbon dengan insentif atau saat ini dikatakan sebagai REDD+. Apakah dengan PSP bisa menghirung jumlah karbon yang berimbas pada jumlah insentif? b. Apakah lu as lahan hutan berpengaruh pada jumlah insentif? Kapan realisasi pemberian insentif ioi terlaksana?
2. Yanti (Bappeda Kab.Agam) a. Apakah akan ada PSP lain selain di Simancuang? 6. Apakah metode PSP bisa diterapkan di setiap lokasi arau harus disesuaikan dengan kondisi diAgam?
3. Ahmad Zakri (Bappeda kab. Sijunjung)
150
I
Notulens1 D1skus1
i
Apakah PSP ini di ban gun dalam rangka menghitung karbon untuk perdagangan karbon?
, I
L I~
Tawaban 1.. Virni BudiA(Puspijak)
I
a. PSP adalah sumbet informasi cadangan karbon untuk menghitu ng cadangan karbon pada daerah lain yang tidak ada PSP nya, sehingga cadangan karbon dapat dihitung, kemudian dibuat laporannya ke UNFCCC. Dengan laporan tersebut, UNFCCC akan mengetahui sejarah karbon ki ta dan pada saat ini Indonesia sedang tahap persiapan untuk perdagangan karbon.
I
b. Pasca 2014, masing-masing provinsi akan mengetahui cadangan karb on yang dimiliki, berapa penurunan emisi yg bisa dicapai. Untuk mekanisme insentifoya saat ini masih dalam tahap perumusan.
2. Asep Sukmana (BPKAek Nauli) a. Target penurunan emisi Indon esia sebesar 26% merupakan upaya menuju perdagangan karbon b. Karban dan emi si merupakan isu global , dimana saat ini terjadi pemanasan global dan pen ipisan lapisan ozon c. Hutan nagari mem iliki status lahan yang pasti. -Kepastian kawasan ini merupakan syarat dari mekanisme perdagangan karbon, dan salah satu syarat lainnya adalah hutan yang lestari
I
d. Diharapkan masyarakat dapat ikuc menjaga hutan, seh ingga hutan kita tetap les tari dan dapat ikuc membantu dalam upaya penurunan emisi serta kita dapat berpartisipasi dalam perdagangan karbon e. Bentuk PSP seperti dernplot dalam pertanian. Tu tupan lahan yang dihitung cadangan karbonnya di Simancuang, didominasi jenis kayu manis. Didalam plot ukuran 20 x 20 meter persegi ini , perhitungan diameter dan tinggi di ukur dengan beberapa ulangan yang kemudian dikonversi ke dalam luasan kawasan hucan
f Di Simancuang terdapat 5 tipe hman dengan luas ± 66 ribu ha. g. PSP ini digunakan sebagai contoh/ data awal unmk persiapan perdagangan karbon.
3.
,_
lsmet Fanani (Dishuttan Kab. 50 kota)
I
Pengelolaan PSP sebaiknya diserahkan saja ke kabupaten dengan kejelasan tugas dan tanggung jawab
Pros1d1ng Workshop Strateg1 Morntonng dan Pela po ran Plot Sampel Perman en d1 Provins1 Sumatera Barat
I
1s1
Pertanyaan
..
1. Khairal (Dishut Kab. Sijunjung) a. PSP di Simancuang-Solok apakah sudah mewakili kabuparen lain sehingga layak dipakai dara unruk provinsi Surnarera Barar? b. Di Sijunjung ada huran nagari yang rnurni dan masih perawan, bisakah PSP dibuar disana? 2. Zul Effendi (Dishut Kab. Pasaman) a. Peraruran ringkar nasional terkadang tidak jelas, con rohoya rnekanisme CD M b. Bagaimana dengan REDD+, apakah aturannya sudah ada? 3. Virni BudiA(Puspijak) a. Hutan oagari Simancuang belum mewaki li Sumatera Barat, sangat mengharapkan partisipasi dari setiap kabupaten, sehiogga terkumpul data yang bervariasi, yang selaoj utnya akan terpusat di ti ngkat provinsi. b. PSP di daerah adalah aser daerah untuk dara cadangan karbon dan sedang dibangun sisrem monitoring PSP. c. PSP hams dikelola dengan baik, bagaimana mekanisme pengelolaannya adalah masukan dari diskusi ini. d. Jika daerah berminat membangu n PSP, sebaiknya dilakukan eek terhadap aturan yang ada, syarat pembangunannya dan tersedianya anggaran dana di . . provrnsi. Pertaoyaan 1. Yanti (Bappeda Kab.Agam) a. Pengelolaan PSP di daerah perlu kepasrian hukum yang menjad i dasar hukum. b. Kelembagaan dan SDM perlu dibentuk, siapa yang akan bertanggungjawab, siapa yang melaksanakannya di lapangan? Tawaban
1. Sahdin Zunaidi (BKSDASumatera Barat) a. Perlu dasar hukum yang pasti dalam pengelolaan PSP ini b. PSP dengan perbedaan ripe kawasan perlu di uraikan dalam juknis/juklak
152
\
No1ulens1 D1skus1
r
.,
I
c. Perlu dibentuk pokja dalam rangka sosialisas i un tuk petu njuk pedoman pengelolaan PSP/ rnaintainance PSP d. Puspijak diharapkan dapat memtasi litasi sosialisasi sampai tin gkat kabupaten agar terbentuk persamaan persepsi antar kabupaten Pertanyaan
1. Jusmalinda (Pokja REDD Sumatera Barat) a. Pokja penurunan emisi sudah menyusun strategi dan langkah-langkah untuk program-program penurunan emisi yang diusu lkan ke gubernu r dan bisa didanaiAPBN/APBD dan CDM. Pembiayaan ini ada beberapa model dan akan disesuaikan dengan kondisi kabupaten. b. Pokja bekerjasama dengan LSM, Perguruan Tinggi , instansi terkait provinsi, perwakilan adat untuk melaksanakan program-program yang telah disusun tersebu t. c. Judul-judul program dan kegiatan adat yang dilaksanakan tahun 2013 hanya ada 6 (enam) kabupaten. d. BPKH wil ayah I Medan sudah memili ki banyak plot ( tahun 2012 sudah ada 12 plot). D ata yang sudah diperoleh ini bagaimana rnengolahnya untuk mengetahu i cadangan karbon? Bisakah dihitung sendiri oleh pokja REDD di tingkat provi nsi atau langsung dico!Lect oleh Baplan dan di hi tung mereka? atau ada as istensi un tuk penghitu ngan karbon? Tawaban
1. Virni BudiA (Puspijak) a. PUP oleh BPKH dapat diukur kembali oleh dishu t provinsi arau bisa dihitung ulang dengan menggu nakan persamaan allometrik untuk mengecahui nil ai cadangan karbon nya. Bil a membutuhkan as istensi dalam perhitu ngan karbon ini, Pokja dapat mengundang UniversitasAndalas, BPKH, Perguruan Tinggi dan BPKAek Nau li .
r
b. PUP bisa dihirung kembali oleh dinas yang berkoordi nasi dengan masi ngmasing dishut kabu paten yang selanjumya dikoordinasikan dengan provinsi.
I
c. J umlah PSP tergantung dari stratiflkasi ekosistern dan tutu pan lahan di mas ing-rnasing provinsi, jumlah minimun masing-masing strata adalah 25-30 PSP ( lokasi random mewakili semua tipe hutan dan tutu pan lahan) 2. Sabdin Zunaidi (BKSDASumatera Barat)
Pros1d1ng WorkshopStrategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen drProvrnsr Sumatera Barat
I
1s3
a. Seharusnya ditetapkan dahulu berapa target PSP yang harus dibuat untuk mewakili Sumatera Barat, kalau sudah ada target, maka bisa ditentukan jumlah PSP yang harus di ban gun masing-masing daerah. b. PSP dikembalikan lagi pada tujuan awalnya, apakah untuk penurunan emisi atau untuk perdagangan karbon? Kalau untuk penurunan emisi saja bisa dikelola di pokja REDD, namun kalau untuk tujuan perdagangan karbon harus dikelola bersama pusat juga. 3. Wabyuning Haourawati (Puspijak) Potensi ekonomi apakah yang bisa diambil dari PSP? Manfaar ekonomi apa yang bisa diambil masyarakat? Karena dalam PSP pohon ridak boleh ditebang, bagairnana dengan kebutuhan ekonomi masyarakat disekitar huran? 4. Asep Sukmana (BPKAek Nauli) PSP merupakan bagian dari penguatan data. Pernbangunan PSP secara voluntary dapat dijadikan sebagai aset/ investasi kita dimasa yang akan datang, namun pembangunan ini tergantung pada kebijakan kabupaten masing-rnasing 5.
Jusrnalinda ( Pokja Redd Sumatera Barat) Keuntungan dari PSP bagi daerah merni liki PSP adalah jika suatu lokasi huran akan dirubah rnenjadi HTR, maka akan dihitung dahulu cadangan karbon awal untuk mengetahui berapa kenaikan/penurunan cadangan karbonnya, misalnya: dari hutan ke HTR, HTR ke perkebunan. Dari data PSP juga bisa digunakan untuk mengetahui jenis tutupan lahan sehingga diperoleh kombinasi manfaat dari tutup an lahan yang terbesar cadangan karbonnya dan manfaat ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Di provinsi Sumatera Barat ada wacana bagi daerah yang akan meningkatkan cadangan karbonnya akan diberi reward den gan peningkatan anggaran, diharapkan wacana ini akan menjad i motivasi daerah dalam meningkatkan cadangan karbonnya.
6. Jon Kapi (Dishutbun Kab. Pesisir Selatan) Anggaran di kabupaten be Ium bisa direalisasikan karena masih dalam kewenangan pokja REDD.
154
I
Nmulens1D1skus1
Lampiran 4. Dokumentasi
.,
I
I~
l Pros1ding Workshop S1ra1egi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen d1 Provins1 Sumatera Baral
155
156
Dokumemas1
