Notulensi SHARING HASIL REKOMENDASI Konferensi Masyarakat sipil Yogyakarta Masyarakat sipil dan penguatan demokrasi inklusi Kegiatan ini di live streaming di www.radio.Sigab.or.id/live live twitt@RadioSigab Break siang jam 12.00 – 13.00 Sesi : Sharing hasil rekomendasi dengan pemerintah dan stakeholders terkait. Ishaq Berhubung tim perumus masih menyiapkan rekomendasi dari seluruh tema diskusi, saat ini telah hadir stakeholder non CSO, yang akan berdialog dengan kita. Pak arif, pak subroto dinsos DIY, pak rosalia dari bappeda Sleman, dan dari panwas kota. Ema Mohon para peserta memasuki ruangan. Ass.wr.wb. Selamat siang. Sebentar lagi ada dialog warga dengan pemerintah. Yang akan dipandu Joni Yulianto. Untuk mempersingkat waktu, silakan pak Joni untuk ke atas panggung. Joni Terima kasih. Selamat siang dan ass.wr.wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga meskipun ini siang, waktu kritis, kita masih semangat melanjutkan dialog siang hari ini. Pertama, selamat datang kepada bapak ibu perwakilan pemda, DIY dan kabupaten kota. Cukup banyak yang kami undang, nanti silakan memperkenalkan diri. Pertama, perwakilan pemerintah dan dewan, perlu kami sampaikan, forum ini telah berlangsung dua hari. Tanggal 25 – 26, konferensi masyarakat sipil Yogyakarta. Yang hadir lebih banyak perwakilan organisasi masyarakat sipil, mahasiswa dan elemen masyarakat lain. Selama dua hari mendiskusikan perhatian masyarakat sipil di . Selama dua haris kemarin, ada serangkaian kegiatan yang kita lakukan. Seminar penguatan masyarakat sipil demokrasi inklusi. Ada tiga narasumber, pak busro muqodas, korupsi dengan pemenuhan hak ekosob. Pak nurzaki, peran masyarakt sipil dalam demokrasi, pak suharto bagaimana kelompok rentan dalam hal ini difable menjadi bagian dalam masyarakat sipil mendorong penguatan demokrasi. Di siang hari ada diskusi tujuh tema. Pertama, fokus isu penganggaran. Bagaimana sejauhmana penganggaran sudah membuka keterlibatan warga. Berbasis pada kebutuhan masyarakat. topik kedua, aksesibilitas layanan publik. Bagi kelompok rentan difable, aksesibilitas ini harus diperjuangkan. Meski kita sudah punya perda no 4 tahun 2012. Yang efektif berlaku mulai 2014. Tapi sampai sekarang belum terlihat implementasinya. Bangunan akses misalnya.
1
Tema ketiga pemilu. Bagaimana pemilu 2014. Menjadi wadah baik secara prosedural dan substansi mampu memenuhi hak politik warga negara. Keempat perlindungan hukum. Soal keprihatinan masyarakat sipil dimana hukum tajam ke masyarakat lemah dan tumpul ke mereka yang menjadi pejabat publik. Kelima, soal bagaimana tingginya intoleransi di . Keenam, jaminan sosial. Ternyata hasil diskusi kami, jamsos ini walau dalam sosialisasinya diperuntukkan ke mereka yang rentan, dalam praktekknya masih menjadi sesuatu yang sulit dijangkau. Ketujuh, media. Kita tahu media adalah satu bagian strategis dalam perubahan. Ada satu keprihatinan dengan kecenderungan keberpihakan media di dominasi mereka yang bermodal. Justru sangat kecil keberpihakan ke kelompok marginal. Diskusi itu sore sampai siang hari ini. Kami berupaya mengkompilasi rekomendasi tersebut. Nanti teman-teman fasilitator akan menyampaikan rekomendasinya. Sebelumnya mohon perwakilan pemda bisa memperkenalkan diri lebih dulu. terutama saya difable netra, sangat membantu suaranya. Silakan dimulai. Rosa dari pemda Sleman. Saya di budaya. Di bidang kesehatan dan kesejahteraans osial. Saya sudah puluhan tahun di sosial. Dahlan iskandar UPT bapel jamkessos DIY. Dinas kesehatan DIY. Memasuki angka 4 tahun di kepesertaan bapel jamkessos. Arif nasirudin. BPPM DIY. Kantor kami diserahi tugas urusan pembedyaan perempuan, KB dan keluarga sejahtera. Pemberdayaan masyarakat. saya di perlindungan hak perempuan. Di seksi data. Muhsin. Dari plasa informasi dishubkominfo DIY. Membidang teknologi informasi. Plasa informasi itu dulunya badan informasi daerah. Sekarang gabung degnan perhubungan. Melayani masyarakat yang membutuhkan informasi apapun tentang karta. Yang ingin memperoleh info apapun tentang DIY bisa ke plasa informasi. Gratis. Subroto dari dinsos DIY. Yang jelas kita pernah bersama-sama mengawal perda no 4 tahun 2012. Okto nur arafat dari pemkot Yogyakarta. Saya bicara dua muka. Secara struktural kepala bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial. Salah satunya rehabilitasi penca. Kedua, saya komite perlindungan hak penyandang disabilitas. Dengan perwal no 8 tahun 2014. Saya kira ketugasan saya di dinas sosial adalah bermuka dua. Memperjuangkan hak disabilitas dan melayani disabilitas. Pratiwi dinas PU DIY. Di bidang cipta karya. Menangani sebagian dari aksesibilitas. Joni
2
Terima kasih bapak dan ibu sekalian. Terima kasih telah hadir di dialog siang hari ini. langsung saja, seperti yang telah disampaikan di awal, ada tujuh diskusi tematik di forum ini. menghasilkan butir rekomendasi. Dan kesepakatan terkait dengan rencana yang akan dilakukan oleh CSO. Setelah emlihat berbagai masalah yang didiskusikan. Ada tujuh buat rekomendasi yang dihasilkan. Masih ada dari pemda, silakan. Mohon maaf saya terlambat. Saya dari bappeda kota Yogyakarta. Terima kasih undangannya. Nama saya Sriadianti. Biasa dipanggil dengan bu entik. Joni Teman dari KPU silakan memperkenalkan diri juga. Tri mulatsih KPU DIY Saya hadir dengan teman-teman KPU kabupaten kota. Ada mbak rani dari KPU Kota. Mbak indah dari Sleman. Mbak titik istiyawatun dari Bantul. Dari KPU Gunungkidul tidak bisa hadir. Terkait dengan acara pada siang hari ini, kami dari KPU kabupaten kota berkomitmen turut serta memfasilitasi hak disabilitas, terutama di pemilu, paling dekat adalah pilkada. Desember 2015 di Bantul, Gunungkidul dan Sleman. Joni Terima kasih mbak Tri mulatsih. Dan teman-teman KPU lain. Kami apresiasi kehadiran semua. Ada draft rekomendasi yang kita formulasikan lebih jauh. Dihasilkan dari tuju diskusi tematik. Teman-teman dari perwakilan kelompok mempresentasikan. Mohon mas wahyu dan mbak widi membantu memaparkan draft kita. Ada dua bagian rekomendasi, pertama agenda internal yang akan dilakukan organisasi masyarakat sipil. Kedua bagian dari harapan kita terhadap pemerintah, legislatif. Rekomendasi ini nanti akan kita kirimkan ke pihak terkait. Mas wahyu dan mbak wiji akan mempresentasikan rekomendasi yang ada. Silakan. Wiji Terima kasih mas joni. Selamat sore. Tidak semua hal bisa kita kupas. Tapi paling tidak ketujuh hal ini nanti bisa mengkait sektor lainnya. Pijakan yang kami gunakan ketika memilih tema ini adalah kembali ke hak asasi manusia. Kendali kita terhadap kebijakan dan dalam tataran manfaat kebijakan negara yang terkait dengan kewajiban negara. Negara memangku kewajiban dan kita sebagai warga yang memangku haknya. Bicara warga, ada yang perlu di prioritaskan. Ada kelompok rentan. Difable, perempuan, anak-anak, orang miskin, penganut keyakinan. Kelompok yang nyaris dianggap tidak ada dalam tara ruang. Kewajiban negara ada menghormati, melindungi HAM. Salah satu yang didiskusikan adalah kebijakan anggaran. Apalagi sekarang menjelang pilkada serentak. Kalau tidak diwujudkan dalam kebijakan anggaran, sama saja dan tidak ada artinya.
3
Ada tiga modal dalam kebijakan negara. Ketiganya diterapkan bersamaan. Perlakuan khusus, alokasi spesifik dan pengarus utamaan. Ketiga model itu diterapkan bersamaan. Atmosfer perubahan : UU keistimewaan. Saya akan mencoba meninjau dan membaca secara ringkas. Bicara kebijakan, dari SKPD tentu punya kepentingan kuat untuk memperhatikan yang diinginkan dari teman-teman. Politik Anggaran: Butir rekomendasi : Akses atas kebijakan anggaran: 1. Badan publik negara membuka memberikan akses informasi dan akses anggaran. 2. Badan publik negara menegakkan transparansi pelaporan dan penggunaan dan anggaran ke masyarakat. 3. Pemerintah DIY menegakkan transparansi Dana Keistimewaan. Kontrol kebijakan anggaran : 1. Penguatan kapasitas masyarakat dalam membaca, menganalisis, dan mengawasi anggaran untuk mencegah dan melawan korupsi. Partisipasi dalam kebijakan anggaran : 1. Eksekutif dan legislatif mengoptimalkan ruang-ruang partisipasi untuk kelompok rentan, di perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan anggaran. 2. Pemerintah menjamin transparansi tindak lanjut atas hasil pemantauan – pengawasan anggaran oleh warga. 3. Pemerintah ---bisa bekerja sama dengan OMS--- melakukan penguatan ketrampilan dan pengetahuan kelompok rentan untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan penganggaran. Manfaat kebijakan anggaran : 1. Pemerintah memastikan masuknya aspek kelompok rentan pada pendataan yang diperbaharui secara periodik. 2. Pemerintah mengoptimalkan implementasi kebijakan untuk kelompok rentan, juga dalam pelaksanaan mandat UU Desa dan UU Keistimewaan. 3. Pendampingan oleh pemerintah kabupaten terhadap pemerintah desa dalam implementasi UU Desa untuk memastikan manfaat kebijakan bagi warga terutama kelompok rentan. 4. Pemaknaan keistimewaan DIY secara lebih luas dengan tindakan konkret menyediakan peruntukan danais untuk kelompok rentan. 5. Penguatan kapasitas perencanaan aparat pemerintah ke arah perencanaan berbasis bukti, untuk menghindari saldo anggaran kegiatan/program serta melawan semangat ‘menghabiskan anggaran’. 6. Dalam jangka panjang perlu perubahan regulasi untuk memastikan setiap rupiah anggaran bermanfaat untuk warga, tak dihantui ketakutan ‘dinilai tidak berhasil kalau anggaran bersaldo’, juga adanya kejelasan pengelolaan saldo anggaran kegiatan/program. 7. Pemerintah melakukan pembenahan birokrasi akses anggaran agar tidak menambah kerentanan warga; contoh akses Jamkesos di DIY. 8. Pemerintah daerah melakukan penyelarasan kewenangan agar pembagian kewenangan pemerintah provinsi dan kota/kabupaten tidak mengorbankan hak warga terutama kelompok rentan. Contoh kasusnya TransJogja dan Pendidikan Inklusi
Politik Anggaran : Akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Tidak mungkin bicara manfaat tanpa ikut terlibat dalam proses yang mendahuluinya. Kita punya UU KIP. Tapi penegakannya belum efektif. Teman-teman yang berdiskusi meminta kepada Badan publik negara, untuk memberikan
4
akses yang cepat dan mudah, terutama tentang anggaran. Menekankan inklusifitas. Menanggapi kebutuhan teman-teman disabilitas. khusus DIY, menyerukan transparansi dana keistimewaan. Kontrol anggaran : ada ketrampilan masyarakat untuk memahami dokumen anggaran. Saat ini dokumen anggaran sangat canggih bagi teman-teman. Dengan kosa kata terbatas, ini menjadi catatan terkait pengetahuan dan ketrampilan anggaran. Kalau tidak ada kendali dan pengawasan warga, celah korupsi makin besar. Partisipasi : kelompok marginal tidak punya ruang cukup partisipasi tentang kebijakan anggaran. Kalaupun toh ada, belum memadai. Penguatan kapasitas anggaran : pemerintah tidak perlu melakukan sendirian, tapi bisa kerjasama dengan masyarakat sipil. Pemantauan dan pengawasan oleh warga. Jika ada laporan, warga malah jsutru di intimidasi. Manfaat kebijakan anggaran : Data, persoalan data masih menjadi persoalan klasik. Semua SKPD menekankan aspek kelompok rentan, data terpilah di SKPD. Datanya jangan sendiri-sendiri. Tapi di integratifkan. Agar anggaran untuk penddataan lebih hemat. Ada update periodik. Optimalkan implementasi kebijakan anggaran untuk kelompok rentan. Kami belum tahu bagaimana keistimewaan itu untuk kelompok rentan. Terkait UU desa ada mandat untuk pendampingan. Agar manfaat untuk kelompok rentan bisa jelas. Perlunya penguatan kapasitas perencanaan. Agar saldo dari program kita bisa dihindari dan tidak mengurangi hak warga. Dalam jangka panjang, kami menyeru ke pemerintah pusat, untuk mengoptimalkan manfaat ke warga. Sudah ada pengalokasian anggaran tapi tidak bisa dengan mudah diperoleh. Pemda perlu melakukan penyelarasan kewenangan. Misalnya pendidikan inklusi, kewenangan pendidikan luar biasa di propinsi. Sedangkan pendidikan umumnya di kabupaten kota. Sehingga hak ABK tidak terpenuhi optimal. Pengalaman trans, antara moda dan halte kewenangannya beda. Hak kelompok rentan menjadi korban. Aksesibilitas Peradilan: 1. Negara (Pemerintah Pusat dan Daerah) bersama Parlemen menjalankan mandat konstitusi dengan pro aktif melindungi Rakyat dengan menolak kriminalisasi terhadap Rakyat dan Pimpinan KPK 2. Negara sungguh-sungguh dan serius hadir dalam memperkuat KPK, KOMNAS HAM, dan LPSK agar optimal sebagai Sahabat Rakyat saat berhadapan dengan penegak hukum yang korup,tidak berintegritas dan melakukan kriminalisasi 3. Pemerintah dan parlemen proaktif melakukan revisi kebijakan (daerah dan pusat) yang berpotensi mengkriminalisasi Rakyat. 4. Negara melakukan rekruitmen Aparat Penegak Hukum/ APH (polisi, jaksa, hakim) yang semakin transparan dan terbuka bagi partisipasi bagi warga untuk mengkritisi rekam jejak calon APH agar terbentuk APH yang kredibel, tidak korup dan berintegritas
5
5. Negara serius segera melakukan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan nasional dan daerah agar aksesibel (tidak bertabrakan dengan kebijakan perlindungan hak difabel) 6. Pemerintah dan Parlemen agar segera melakukan revisi UU Bantuan Hukum dengan memasukkan perspektif difabel. 7. Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) terkait Peradilan Yang Aksesibel (baik Sarana Prasarana, Layanan maupun Prosedur/hukum acara peradilan aksesibel sebagai lex specialis/hukum khusus seperti peradilan anak) 8. Negara melakukan penguatan kapasitas Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) dan Pengacara agar berperspektif pemenuhan hak difabel 9. Pemerintah Pusat dan DPR segera membahas optimal dan mengesahkan RUU Penyandang Disabilitas, RUU KUHAP dan RUU KUHP yang Aksesibel termasuk materi muatan tentang assessment / penilaian kebutuhan difabel yang berhadapan dengan hukum beserta layanan integrasinya 10. Pemda DIY memastikan implementasi Perda Perlindungan Difabel DIY sekaligus memastikan alokasi anggaran APBN, APBD dan Danais serta Dana Desa yang pro perlindungan,pemajuan dan pemenuhan hak difabel. Gubernur DIY agar segera menerbitkan Pergub tentang Tata Cara Penyediaan Pelayanan Pendampingan Hukum mandate Perda Difabel DIY (Pasal 79 ayat 3) 11. Masyarakat agar mendukung perjuangan untuk perlindungan hukum difabel demi peningkatan budaya hukum masyarakat yang aksesibel
Kriminalisasi dan Aksesibilitas peradilan : Negara (pemerintah pusat dan parlemen) Negara (pemerintah pusat dan parlemen) menjalankan mandat pro aktif melindungi rakyat Negara sungguh-sungguh memperkuat KPK, Komnas Ham dan LPSK. Salah satu yang mengemuka adalah UU ITE. Negara melakukan rekruetmen penegak hukum yang transparan. Agar bisa diperoleh penegak hukum yang kredibel. Negara melakukan sinkronisasi dengan kebijakan daerah, agar aksesibel. Pemerintah dan parlemen merevisi UU bantuan hukum dengan memasukan perspektif difable. Aksebilitas mencakup sarana prasarana dan prosedur hukum yang dilakukan. Negara melakukan penguatan kapasitas penegak hukum dan pengacara dengan perspektif difable. Dan dimaknai dengan koridor yang benar. Pemerintah pusat dan DPR Catatan lainnya, rekomendasi masyarakat sipil mendukung perjuangan untuk perlindungan hukum difable. PEMILU: 1. proses pendaftaran pemilih, perlu bimtek kepada petugas / pantarlih ttg konsep disabilitas, 2. Penyempurnaan data, penyandang disabilitas mengawal dalam validasi data pemilih. 3. akses informasi yang aksesibel, baik dari penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu 4. aksesibilitas kantor KPU, PPK, PPS dan TPS menjadi prioritas pembangunan
6
5. Bawaslu sebagai pengawas penyelenggaraan pemilu tidak memasukkan pelanggaran yang dilakukan KPPS yang tidak sensitif terhadap difabel 6. perlunya sosialisasi regulasi yang ada tentang disabilitas (UNCRPD, PERDA DIY) ke berbagai pihak terutama KPU, BAWASLU. 7. sidarlih milik KPU bisa diakses / online, sehingga dapat diketahui semua pihak. Atau adanya sistem informasi Desa sehingga bisa diakses sampai tingkat desa 8. templete masuk dalam kelengkapan pemilu, sehingga wajib disediakan seperti kelengkapan TPS yang lainnya 9. Dari pemilu ke pemilu mengalami kemunduran, KPU- KPPS , relawan demokrasi dalam pembekalan ada materi konsep disabilitas , dan Etika berinteraksi dengan disabilitas 10. Dibutuhka bimtek bagi KPPS lebih intensif, karena yang langsung berhubungan dengan pemilih disabilitas 11. Koordinasi/ kemitraan antara penyelenggara dengan pemilih difabel 12. KPU akan menyusun tutorial bagi KPPS 13. Ada TOT memberikan pendidikan kepada KPU agar dapat melayani disabilitas, 14. soal media, perlu pertemuan antara KPID, KPUD, arus utama kampanye isu disabilitas. TVi lokal dan media penyiaran lokal perlu menyediakan informasi yang aksesible. 15. Anggaran KPU untuk Pemilukada harus ada revisi, untuk alokasi kebutuhan difabel 16. Tempelete menjadi salah satu alat kelengkapan TPS, sehingga harus disediakan seperti alat kelengkapan yang lain.
Pemilu Meskipun pemilu negara sudah berlalu, tapi kita menjelang pilkada. Memastikan petugasnya paham disabilitas dan penyelenggaraan pemilu. Penyempurnaan data, penyandang disabilitas mengawal dalam validasi data pemilih. Akses informasi aksesible. Aksesibilitas ruang, terutama kantor KPU, PPK dan KPPS. Bawaslu sebagai pengawas pemilu negara tidak memasukkan pelanggaran. Temuan dari teman-teman tidak ada tindak lanjut jelas. Perlunya sosialisasi regulasi yang ada tentang disabilitas ke penyelenggara pemilu. Sidarlih milik KPU bisa diakses lebih luas sampai ke desa Template wajib ada. Dari pemilu ke pemilu ada kemunduran, KPU, KPPS, relawan demokrasi perlu ada pembekalan memadai tentang disabilitas. Pemerintah menjalankan bintek KPU menyusun tutorial bagi KPPS Pelatihan memberikan pendidikan ke KPU Perlu pertemuan dengan KPID, KPUD dan teman-teman disabilitas. Anggaran pilkada harus ada jaminan untuk kebutuhan disabilitas. Jaminan Sosial: 1. 2. 3. 4. 5.
Dibutuhkan uji publik data sebelum disahkan oleh yang berwenang Melibatkan semua lapisan masyarakat Menghilangkan kriteria miskin untuk difabel dalam kepesertaan jamkesus Kesemuanya ditujukan ke dinas sosial kabupaten/ kota, propinsi Harus ada peluang bagi difabel yang belum punya kartu jamkesus untuk mengakses jamkesus 6. Di KTP harus ada identitas difabel
7
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
Identitas KTP dan KK menjadi hak warga Negara Adanya layanan satu atap Mempermudah sistem birokrasi dengan prinsip murah terjangkau dan aksesibel Kelompok rentan menjadi indikator kepesertaan jaminan kesehatan Mengubah kebijakan pemerintah agar mengakomodasi kelompok rentan sebagai syarat kepesertaan Data harus transparan dan mudah diakses Semua layanan kesehatan dari PPK I - PPK III harus tersedia fasilitas yang memadai Fasilitas yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan difabel dan masyarakat (fisioterapi di tingkat PPK I) Adanya peraturan standar aksesibilitas pelayanan kesehatan Adanya aturan standar prosedur layanan yang mudah diskses. Adanya kepastian layanan dari tingkat PPK I dan seterusnya. Dipahami bersama Adanya home care dan mudah cara mengaksesnya Adanya kebijakan perubahan bahwa perawatan medis harus sesui kebutuhan bukan paket penyakit.
Jaminan Sosial Meskipun sekarang punya skema baru, beberapa teman masih memanfaatkan skema lama. Uji publik data, sebelum disahkan instansi berwenang. Data valid dan tepat sasaran. Melibatkan lapisan masyarakat secara komprehensif. Selama ini yang menjadi bendera utama untuk jaminan adalah kemiskinan. Difable tidak didukung skema lain, bisa jadi mengalami kemiskinan juga. Identitas KTP dan KK menjadi hak warga negara. Tidak menjadi sesuatu yang diminta dengan membayar. Adanya layanan satu atap. Data transparan dan mudah diakses Layanan kesehatan dari PPK I dan III harus memadai. Aksesibilitas gedung bangunan perlu ditingkatkan. Standar prosedural layanan yang mudah diakses Kepastian layanan dari tingkat PPK I dan seterusnya. Dipahami bersama. Terutama layanan perawatan di rumah. Home care. Keluarga CP misalnya, kalau mereka harus datang ke pusat layanan kesehatan, ada tantangan mobilitas. Yang lain bicara transportasi, masih ada tantangan untuk akses kesehatan. Diusulkan untuk ada layanan keliling ke keluarga difable. Menggunakan BPJS kesehatan ini ada paketnya. Ada pagunya. Dibatasi dua perawatan saja. Yang ketiga ditunda. Diharapkan ini bisa diubah. Agar hak layanan kesehatan bisa dipenuhi. Media: 1. Media arus utama harus mulai bergerak mengawal kepentingan masyarakat sipil dengan melakukan penguatan perspektif 2. Adanya penguatan perspektif jurnalis dan meja redaksi tentang isu-isu kelompok marginal 3. Benahi regulasi , kawal prolegnas UU Penyiaran dan UU ITE 4. Komisi Penyiaran Indonesia, Dewan Pers dan stakeholder menindaktegas media yang menyalahi kebijakan publik 5. Adanya perlindungan terhadap pegiat media komunitas 6. Memunculkan media dan konten alternatif untuk memberikan pilihan kepada masyarakat
8
7. Pemerintah harus memberikan perlindungan hukum terhadap pewarta media dan jurnaliswarga.
Media : Media arus utama, harus mulai bergerak mengawal masyarakat sipil dengan penguatan perspektif. Tidak hanya jurnalisnya, tapi juga pengelola berita. Penguatan perspektif jurnalis dan meja redaksi tentang isu kelompok rentan Masyarakat sipil mengawal prolegnas UU penyiaran dan UU ITE KPI, dewan pers dan stakeholder menindak tegas media yang mencederai kebijakan publik Perlindungan pegiat media komunitas Memunculkan media dan konten alternatif untuk memberikan pilihan kepada masyarakat Pemerintah harus memberikan perlindungan hukum ke jurnalis warga Aksesibilitas Jogja: 1. Pembangunan infrastruktur yang aksesibel dan sesuai dengan standart aksesibilitas. Pembangunan infra struktur aksesibel meliputi : penggunaan material yang bisa meminimalisir risiko dan menunjang kawan-kawan difabel untuk beraktivitas secara mandiri, ada guiding block dengan handrail sejajar atau landai (tidak curam sekali), tangga tidak terlalu tinggi dan diberi ramp yang tepat dan aman (bisa juga diberi karpet supaya tidak licin, atau tidak memakai keramik halus yang licin). 2. Praktik riil mengakses fasilitas publik bagi pemerintah, akademisi, kelompok profesional, anggota dewan dll dengan syarat harus berperilaku sebagai difabel. 3. Sosialisasi dan kampanye publik tentang aksesibilitas ke kampus, pemerintah, dan lembaga pelayanan publik yang lainnya. 4. Pembangunan bangunan publik tidak sistem lelang tetapi menyusun secara bersama-sama masyarakat marginal terutama difabel. Partisipasi seharusnya mulai dari perencanaan, pembuatan, evaluasi, dan perbaikan. 5. Isu difabilitas dan aksesesibilitas menjadi perspektif dalam penyusunan desain dan pembangunan fasilitas publik. 6. Mata kuliah arsitektur yang berbasis aksesibilitas menjadi mata kuliah wajib. 7. Universitas memberikan kesempatan bagi difabel untuk mengakses pendidikan di fakultas arsitektur. 8. SNMPTN aksesibel bagi semua : termasuk persyaratannya tidak mendiskriminasikan difabel dan ujian yang aksesibel. 9. Penyadaran dan survei ke masyarakat tentang sarana aksesibilitas. 10. Pengarus utamaan aksesibilitas nonfisik, afirmatif action penyediaan aksesibilitas bagi bangunan yg tua, cagar budaya dll. 11. Penyediaan layanan dan informasi yg aksesibel : dalam bentuk audio, dalam bentuk braillel, simbul timbul, peta timbul, soft copy, teknologi aksesibel. Running text atau teks berjalan dalam bentuk visual, penerjemah yg harus berkomunikasi di ruang publik, tersedia penterjemah bahasa isyarat untuk kebutuhan komunikasi, aplikasi penerjemah dalam bahasa isyarat untuk telefon (media komunikasi). Media tertulis dan menggunakan pengeras suara. 12. Assement tentang difabilitas dan kebutuhannya terkait aksesibilitas. 13. Aksi riil kampanye tentang aksesibilitas di ruang publik. 14. Melakukan surve secara periodik terkait aksesibilitas pada fasilitas publik, Mensosialisasikan hasil survei. Publikasi hasil survei melalui media. 15. Merumuskan gerakan advokasi secara bersama-sama masyarakat sipil dan marginal.
9
16. Jejaring advokasi aksesibilitas fasilitas publik multistakeholder meliputi : Pemerintah, skpd, fakultas-fakultas (akademisi),masyarakat sipil dll. 17. Adanya mekanisme komplain tentang fasilitas publik yang tidak aksesibel meliputi aksesibilitas bangunan gedung, akses pelayanan dan akses informasi. Adanya fasilitator dan perangkat posko pengaduan yang aksesibel terkait sarana prasarana fasilitas publik yang tidak aksesibel. Penyedian media sosial untuk menyampaikan komplain. 18. Perekrutan staf atau pegawai yang dapat membantu menyampaikan bahasa isyarat.
Aksesibilitas Ini sampai detail ke teknis. Sampai ada guiding block dan handel yang sejajar dan tidak curam. Mungkin ini perlu diperhatikan bagi bapak dan ibu yang terkait di sini. Sosialisasi aksesibilitas ke kampus, dan lembaga publik. Perencanaan bangunan publik, tidak dengan sistem lelang, tapi disusun bersama masyarakat marginal, terutama difable. Kalaupun belum bisa, tetap melibatkan difable dalam perancangnya. Ada mata kuliah disabilitas di kampus. Universitas membuka kesempatan difable di fakultas arsitektur. Selama ini diarahkan ke pendidikan PLB. Padahal difabel punya hak untuk mempelajari semua ilmu. Tahun ini bisa muncul lagi persyaratan yang mendiskriminasikan calon mahasiswa difable di UGM. Terkait informasi, penyediaan layanan dan informasi yang aksesible, nanti bisa ditindak lanjuti dari plasa informasi. Dishubkominfo bisa juga mengejarnya. Teman-teman tuna netra, jika tidak ada layanan berbentuk audio, hak teman-teman akan terlanggar di sana. Survey periodik terkait aksesibilitas yang di sosialisasikan hasilnya ke masyarakat. Ada mekanisme komplain terhadap aksesibilitas sarana publik. Ada rekruetmen staf yang bisa menyampaikan bahasa isyarat, sehingga hak tuna rungu wicara bisa dipenuhi. Kemarin ada teman rungu wicara mengakses layanan kesehatan, miss komunikasinya berakibat fatal dan teman ini tidak tertolong. Intoleransi dan kekerasan: 1. Implementasi UU 1945, Rativikasi Konvenan HAM, ICCPR, UU KUB 2. Hapus UU PNPS, SKB 3 Menteri, SKB 2 Menteri tentang Penyesatan Syiah dan aliran-aliran kepercayaan 3. Optimalisasi kinerja FKUB dan Kemenag sebagai institusi yang mampu menciptakan perdamaian 4. Mengembalikan Penegak hukum dan keamanan pada tugas pokok dan fungsinya 5. Pihak pemerintan melelui POLRI harus menjadikan hukum sebagai rujukan utama dalam mengambil sikap atas kasus-kasus kekerasan dan intoleransi atas nama agama, etnis dan berbagai dimensi perbedaan lain. 6. Menciptakan sinergi antara pemerintah, Tokoh agama, Etnis dan masyrakat sipil dalam upaya mewujudkan kehidupan damai dan toleran 7. Membuat dan melaksanakan mekanisme deteksi dini, pencegahan, penindakan kasus-kasus konflik dan kekerasan 8. Menguatkan nilai-nilai kebhinekaan, identitas yang sama sebagai WNI dan nilai nilai kemanusiaan melalui, lembaga pendidikan, rumah tangga dan lingkungan 9. Merumuskan kurikulum pendidikan yang inklusif anti kekerasan 10. Menjaga ruang publik dari tindakan dan statemen provokatif (termasuk spanduk Provokatif)
10
11. Mendesak PERDA Anti Kekerasan dan toleransi di Yogya 12. Mendorong perspektif damai dan toleransi bagi pekerja media 13. Menjadikan MUI sebagai ruang dialog yang representatif dan intstrumen pendorong terciptanya toleransi di Yogyakarta 14. Pemerintah membuat larangan pembatasan kos dan perumahan bagi kelompok identitas tertentu 15. Pemerintah DIY membuat dialog rutin antar berbagai kalangan dengan memperhatikan representasi kelompok damai 16. Revilatisasi nilai-nilai budaya lokal dalam penciptaan perdamaian dan toleransi di Yogyakarta 17. Menjadikan Institusi pendidikan, rumah Ibadah dan rumah tangga sebagai simpul penting dalam internalisasi nilai-nilai toleransi dan anti kekerasan
Intoleransi dan kekerasan Implementasi konstitusi, UUD 45. Juga seluruh instrumen internasional yang sudah kita ratifikasi, harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Hapus UU PNPS, SKB 3 menteri tentang penyesatan syiah dan aliran kepercayaan Mengembalikan penegak hukum dan keamanan pada tugas pokok dan fungsinya Pemerintah melalui polri harus menjadikan hukum sebagai rujukan utama dala mengambil sikap atas kasus kekerasan dan intoleransi atas nama agama, etnis dan berbagai dimensi perbedaan lain Menciptakan sinergi antara pemerintah, toga, etnis dan masyarakat sipil dalam upaya mewujudkan kehidupan damai Dsb. Itu butir-butir yang sudah ditempatkan menjadi rekomendasi. Teman-teman dari masingmasing kelompok bisa menambahkan. Wahyu Saya sepakat, teman-teman fasilitator lainnya bisa menambahkan. Di kriminalisasi dan perlindungan hukum, tadi banyak masukan terkait dengan advokasi masyarakat sipil. Contohnya kasus di sukoharjo. Mungkin ada tadi yang sudah dirumuskan dan belum terbacakan. Butir keempat di sini, teman-teman di kriminalisasi dan perlindungan hukum bagi difable, merekomendasikan gub DIY untuk membuat pergub tentang pelayanan pendampingan hukum. Itu saja tambahan saya. Ipung Ada tambahan terkait aksesbilitas. Di sudah ada perda nomer 4 tahun 2012. Setiap tahun setidaknya 10% fasilitas publik meningkat sarana publi yang aksesibel. Itu bisa di ukur. Termasuk aksesibilitas di pelayanannya, penyediaan informasi yang akses juga. Joni Agaknya, rekomendasi yang cukup panjang sudah bisa diselesaikan. Ini masih perlu dikompilasi lebih jauh. Karena keterbatasan waktu, menjadi seperti itu. Ada bagian internal yang tadi belum dimasukkan. Bukan karena tidak dicantumkan. Tapi itu menjadi internal kita. Menjadi agenda masyarakat sipil yang akan kita kompilasi menjadi dokumen konferensi masyarakat sipil.
11
Kita kalau di jadual hanya sampai jam tiga. Mohon ijin selesainya juga agak mundur. Nanti kita akan coba membuka termin teman-teman menyampaikan respon. Mohon perwakilan dari KPU, pemda untuk memberikan tanggapan atas rekomendasi ini. saya harapkan, setelah disampaikan di forum ini, ada dialog intensif. Walau legislatif tidak bisa hadir, kita tetap bisa beraudiensi untuk menyampaikan rekomendasi ini. Dahlan iskandar Terkait jamsos, ini menjadi bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan. Ada dua hal. Yakni penghilangan kriteria miskin. Ini menarik. Sampai hari ini UU sampai perda tetap seperti itu. Bagaimana nanti formulasi menghilangkan kriteria miskin bagi disabilitas. Teman dinkes ada yang datang? Diundang tapi tidak ada yang datang ya. Silakan menyampaikan ke dinas kesehatan. Kami ini hanya pelaksana. Untuk pelayanan kesehatan. Syarat rumah sakit, itu ada sarana prasarana. Sebagaimana ada peraturan persyaratan kesehatan RS. Di sana mengatur mulai dari front depan, sampai ruang pelayanan, sampai bahkan di kamar mandi. Ini diatur bagaimana akses untuk disabilita. Tapi pemberi ijin kadang terlalulonggar. Rumah sakit tipe B, di propinsi, A di pusat, C dan D di kabupaten kota. Nanti bisa di konfirm di situ. Jamkessus. Terkait dengan data, kami mohon maaf. Data ini faktanya jamkes ini setidaknya masih harus dibenahi. Contoh Bantul. Penduduk Bantul 900 ribuan. Penduduk miskinnya 450 ribu. PBI itu 475 ribu sekian. Jadi habis oleh BPJS. Tapi faktanya jamkessos itu sudah 270 ribu. Jadi hampir 90% data penduduk miskin Bantul. Ini tidak logis. Masak penduduk Bantul ada yang miskin sampai 90%. Kalau sampai hari ini ada yang akses dengan rekomendasi, ini semata-mata data penduduk kita tidak lengkap dengan NIK. Nanti pemberi layanan tunggal, BPJS, semoga datanya mendekati real. Teman-teman di daerah dan pusat ini masih dibingungkan dengan data. Rencana integrasi data di 2015 ini masih tanda tanya besar. Saya minta tolong khusus difable, datanya melalui PKSK. Dalam hal ini dinsos DIY diampu sekretariat. Lewat satu pintu. Dinas sosial, pengendalinya. Home care masih dalam diskusi, mudah-mudahan nanti bisa dibuat. Memang masih banyak kekurangan. Mohon di formulasikan seperti apa. Agar pelayanan bisa maksimal. Terutama untuk difable. Joni Artinya beberapa sudah in progress. Setelah 3 tahun lalu ada perda. Misalnya soal home care yang mulai didiskusikan. Jamkessos dsb. Nanti akan kita lihat ke depan. Data tadi lebih terkait jamkessos, dibanding jamkessus. Data jamkessus dalam proses verifikasi ya. Walau sudah dilaksanakan. Nanti bisa di cros cek ke teman-teman yang harusnya bisa mengakses. Ada wakil dari SKPD lain yang ingin menanggapi? Subroto Menambahkan yang disampaikan bapel jamkesos. Masalah jamksessus. Masalah kepesertaan ini. jamkessus mulai 2014. Sudah melakukan peserta yang sudah di SK kan sebanyak 25 ribu lebih sedikit. Mekanismenya data dari kabupaten kota. Diusulkan ke propinsi dan masuk ke peserta jamkessus. Tapi tiap tahun akan di evaluasi. Kalau ada penyandang disabilitas belum masuk, bisa dimasukkan. Saat ini mulai updating data. Semua
12
PMKS baru updating. Dkalau ada peserta belum masuk di tahun 2014, nanti bisa di usulkan di kecamatan masing-masing. Melalui PKSK. Implementasi perda, memang mulai tahun 2014 sudah banyak yang dilakukan. Terkait aksesibilitas. Walau diberi waktu 10 tahun. Untuk pembangunan gedung yang aksesible. Harusnya bangunan baru yang mengawal kimpraswil atau PU. Untuk bangunan pemerintah memang dipersyaratkan aksesible. Prnya adalah bangunan lama yang diberi waktu 10 tahun. Seperti dinas sosial, kita ada rapat di lantai dua. Kita harus punya tim pengangkat kursi roda. Kita tergelitik untuk bagaimana teman berkursi roda bisa masuk ke lantai dua dengan nyaman. Sekarang sudah ada lift yang bisa digunakan. Perlu kami sampaikan, terkait perda ini, komite perlindungan dan pemanfaat perda disabilitas, sudah terbentuk. Di SK kan bulan desember. Komite ini sementara waktu di drya manunggal. Ketuanya pak setya. Kami sudah meminta kantor sekretariat, tapi belum disediakan. Saat ini masih dalam proses. Sekarang masih di drya manunggal. Mulai hari senin nanti, kalau ada hal-hal yang dipersiapkan silakan disampaikan ke komite. Joni Terima kasih pak Broto. Semakin melengkapi. Masih adakah yang mau menanggapi? Biro hukum DIY Produk hukum DIY pergub nomer 51 tahun 2013, pergub nomer 60 tahun 2014, nomer 61 tahun 2014, pergub no 64 tahun 2014. Semua membahas disabilitas. Perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas. komite, sistem jaminan kesehatan khusus, tata cara penyediaan bantuan hukum bagi difable, penetapan peserta jamkessus tahun 2014, pengukuhan komite perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas. Bantuan alat bantu kesehatan bagi peserta jamkessus. Sudah banyak produk dari pemprop. Mungkin masih belum banyak yang memahami sampai detail. Ini melibatkan bapak ibu yang berkompeten di disabilitas ini. termasuk penerapannya di lapangan. Joni Informasinya menarik. Soal aturan terkait difable. Turunan dari perda no 4 tahun 2012. Sosialisasi perlu ditingkatkan. Meskipun beberapa diantaranya melibatkan teman difable. Saya baru tahu bantuan hukum ini sudah disahkan. Nanti perlu kita lihat bersama dan menjadi alat advokasi kita lebih kuat. Rani KPU kota Dari sekian rekomendasi, kami dari KPU kota kabupaten sepakat dengan itu. Tapi ada beberapa hal, teman-teman harus tahu sampai sebatas mana sampai ditingkat bawah di struktur KPU di negara Indonesia. Kami itu hanya pelaksana. Dalam pilkada, kami siap membuat mulai dari perencanaan sampai alkhir. Kami bisa memastikan dan berusaha semaksimal mungkin memfasilitasi teman difable di kota kabupaten. Dengan catatan, harus dengan bantuan teman-teman pegiat difable. Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami butuh dukungan. Agar yang menjadi kendala bisa kita selesaikan. Kalau evaluasinya, perspektif kami yang harus di evaluasi kami sepakat. Ini juga menjadi refleksi kami, bagaimana perspektif difable dan gender itu mulai dari KPPS sampai di komisioner RI.
13
Kami sudah berusaha. Aksesibilitas itu baru 2014 dimasukkan dalam pemilu. Ini tahun pertama, penyelenggara pemilu memastikan kelompok difable terlibat dalam pemilu. Kami sudah melaksanakan beberapa hal lho. Artinya kami sudah berusaha bagaimana temantemandisabilitas terlibat aktif di pemilu. Buktinya DIY menjadi nomer satu sebagai pemilu akses. Ini tanggungjawab yang harus kita pikul bersama. Bagaimana memastikan pilkada menjadi akses. Akrobatik yang sudah kami lakukan, tolong menjadi perhatian kita bersama. Kemenangan kecil ini menjadi spirit kita untuk berjuang. Rekomendasi dari sini akan kami bawa dan kami sampaikan. Pilkada running di Bantul, Gunungkidul dan Sleman. Silakan memastikan akses teman-teman difable. Semua akan terbuka untuk menerima temanteman difable. Kalau gedung belum akses, memang betul. Itu PR kita bersama. Joni Teman-teman akan mengawal. Kedua, saya sepakat dan sangat berharap, nantinya inovasi tentang penyelenggarakan pemilu yang lebih aksesible di , bisa dikembangkan dan menjadi contoh. Kalau didengarkan komentar KPU RI, itu banyak kendala teknis. bisa menjadi contoh berhasil. Hanya saja, diskusi kita tidak hanya soal aksesibilitas, tapi secara substansif pendidikan politik itu menjadi pemberdayaan politik. Termasuk modul-modul relasi yang memberdayakan. Kita tidak puas dengan aksesibilitas, kalau secara substansif hak politik warga tidak diberdayakan. Kami buka satu termin, bagi teman lain yang akan memberikan aspirasinya. Ita UGM Karena tadi menyebut nama UGM. Kebetulan saya tidak di tim tersebut. Saya ingin mengklarisifikasi. UMSPTN itu dibentuk satu tim. Keputusan jakarta itu. Tahun ini, kami dari UKM sudah diajak rapat dengan wakil yang akan ikut rapat di jakarta. Untuk masuk ke UGM, itu ada dari beberapa universitas. Masih ada jalur prestasi. Untuk itulah kami UKM berdiri, silakan bertanya ke kami. Bagaimana prosedurnya. Di masyarakat sendiri ada ketidak pahaman. Kita punya hak sama. Mereka tidak mengerti ketika terjadi pembelajaran. Contohnya masuk ke kedokteran hewan. Misalnya tuna daksa. Kalau ditendang kuda apa yang terjadi. Penolakan itu untuk keselamatan mahasiswa sendiri. Kita sosialisasi ke sekolahsekolah. Ini supaya tidak terjadi kesalahpahaman dengan masyarakat umum. Ada slide yang menjelaskan itu. Tapi pelan-pelan. Pemahaman difable sendiri, setelah kami bicara, daksa saja terdegradasi. Mereka tidak paham dengan hal itu. Harus diberikan pemahaman baik ke luar dan ke dalam. Hendro Ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Kalau kemarin bicara jamkessos, perda no 4 tahun 2012, pada pasal 62 disebutkan, pemberian bantuan secara terus menerus. Kedua, kriteria difable belum bisa dijadikan kriteria untuk mendapat jamkes, UU no 11 UU kesejahteraan sosial, pasal lima dalah termasuk mereka yang berada di kriteria penyandang kehidupan sosial. Difable masuk ke pasal lima ayat 2 point c. Kalau indikator kemiskinan dimasukkan ke difable, dia kena doble PMKS. Saya mencoba menelaah dari UU ini, sesungguhnya secara tersurat sudah jelas, difable itu tanpa indikator kemiskinan, dia berhak mendapat jaminan kesehatan. UU no 11 tahun 2009. Dia berhak menerima jamsos salah satunya jamkes.
14
Udin Jaminan sosial kesehatan, diserahkan ke TKSK, di kecamatan. Kenapa tidak dibuka ke seluruh warga, yang punya data melaporkan langsung. Yang kerja di ranah sosial itu memang PKSK. Kenapa harus ditutup seperti itu? Kesalahan data, salah alamat, dsb, disalahkan bahwa itu karena teman difable yang ikut campur. Saya baru tahu di Sleman, yang belum tercantum jamkessus, bisa mendaftar dengan SK bupati rentan kemiskinan. Sementara indikator kemiskinan tidak jelas. Apakah yang dianggarkan itu efektif habis. Jangan-jangan tidak habis karena kesulitan mengaksesnya. Dinkes itu rekomendasi seminggu baru turun. Kecuali darurat. Masih bisa jalan dan ngomong itu tidak masuk ke darurat. Padahal untuk SDI, masih bisa di ajak ngomong meskipun akan meninggal. Penanya Ketika bantuan sosial itu harus memakai NIK. Padahal kalau kita tahu dia domisili disitu tapi tidak punya KTP karena tidak punya akses ke kelurahan dan ekcamatan. Apakah itu tidak menjadi perhatian. Politik anggaran, tahun 2013 tidak ada anggaran disabilitas di kabupaten Gunungkidul. Mohon penjelasan apa saja yang bisa diakses untuk teman-teman disabilitas? Joni SMPTN itu memang benar tidak hanya UGM. Kebetulan saya salah satu bersama yang lain ke Jakarta, ada 35 organisasi, yang membuat surat penolakan persyaratan peserta SMPTN. Di dukung banyak daerah. Surat kita layangkan ke forum rektor dsb. kami dialog difasilitasi ombudsman. Dan tahun 2014 itu dicabut. Kita menyayangkan jika itu muncul lagi di tahun 2015. Silakan bapel dan dinsos untuk menanggapi juga. Bapel Menarik bicara jamkesos. PMKS ada 25 jenis. Jamkessos DIY, ini gawangnya jamkes setelah JKN oleh BPJS tidak lagi mengampu. Jamkesda kabupaten kota tidak lagi mengampu juga. Terkait PMKS apakah termasuk kriteria miskin, dan dengan kecacatan bisa masuk? Kita luncurkan Jamkessus, dengan skema PBI. Itu beda preminya. Kalau disabilitas itu 30 ribu perorang perbulan preminya. Tiga kali dari yang biasa. Mohon justru pada mas yang menanggapi tadi, program yang mana, apakah mengkhususkan PMKS atau difablenya. Jadi jamkessus plus. Kami tertarik dengan jamkessus ini, nanti kita informasikan. Sampai saya ke sini, baru 8 teman yang mengaksesnya. Data 2014 itu banyak yang salah sasaran. Pada saat kita mau launching jamkesus, dari sabda menyampaikan 25 orang di sampling. Kami terjun ke lapangan. Dari data itu hanya 3 yang benar-benar real jamkessus. Data terkait dengan NIK itu juga. Bagi pemegang kartu ini dengan NIK DIY. Bagaimana yang tidak punya NIK dan bukan penduduk DIY. Ada mekanisme non kartu. Dengan rekomendasi isntasi sosial. Maka mari kita tertib administrasi kependudukan. Ada dua pilihan. Kalau mau sedikit ribet, ya ndak usah punya NIK. Kalau tidak mau ribet, silakan emmbuat NIK atau KTP. Data memang yang punya gawe dinsos. Silakan, TKSK ke dinas sosial DIY. Dinsos membuka unit pengaduan masyarakat. bisa memberikan akses data baik jamkesus maupun non
15
jamkessus. Sesuai atau tidak. Itu ada di SK mensos. Sebagai bentuk publish data. Biar di klarifikasi masyarakat. Subroto Masalah jamkessus sudah banyak disampaikan. Untuk masalah data ini rumit. Tadi disampaikan, merupakan kepanjangan tangan kami di DIY dan kabupaten. TKSK ini memudahkan kami dalam menangani masalah sosial. Data yagn tidak benar, pada saat ini baru dilakukan updating. Di tiap kecamatan, oleh TKSK. Di dalam updating ini belum melibatkan teman disabilitas. karena yang didata tidak hanya khusus disabilitas, tapi dari semua PMKS. Kalau ingin mensuport perbaikan data, mari kita bersama melakukan perbaikan. Ini baru mulai tahun pertama. Di dalam updating kepesertaan masih banyak kesalahan. Karena baru pertama kali. Di SK belum ada NIK juga. Untuk menjaring kepesertaan ini belum ada suport anggaran untuk mendata calon peserta jamkessus di awal tahun 2015. Kepesertaan ini sudah kita bahas tahun 2013 awal. Kami dengan instansi sosial kabupaten kota, sudah membahas di sana. Pada saat itu memang masing-masing instansi belum menganggarkan. Kedua kita belum tahu jamkessus itu seperti apa. Pergub sebagai tindak lanjut perda no 4 belum dibuat. Baru proses penyusunan draft. Akhirnya baru tahun 2014 akhir, itupun dengan pembahasan ribet juga, kami dengan kesehatan bagaimana anggaran sudah ada, dan bisa segera di Skkan. Kami dinas sosial, dan instansi kabupaten kota, harus punya data siapa yang dimasukkan kepesertaan jamkessus. Akhirnya muncul data pertama sekitar 12 ribu. Terakhir menjadi 22.170 an peserta. Awal 2015 ini akan di updating untuk PMKS melengkapi kepesertaan jamkessus. Nanti akan ada juga NIK nya. Kalau tidak punya NIK akan kesulitan. Harapannya semua penduduk punya NIK. Perlu tertib administrasi. Di Gunungkidul tidak ada anggaran, bagaimana propinsi kegiatannya seperti apa? Yang jelas kami banyak kegiatan untuk teman disabilitas. bantuan usaha. Untuk mereka yang sudah punya usaha. Pemberdayaan baik di panti dan luar panti. Modifikasi motor. Pemberdayaan keluarga atau orang tua disabilitas. pemberdayaan psikotik. Itu yang dapat kami sampaikan. Kalau ingin detail bisa datang langsung ke kantor kami. Terima kasih. Joni Terima kasih banyak pak Broto. Soal data, kami usulkan, kalau kita merefleksikan diskusi kami, soal partisipasi itu menjadi salah satu yang digaris bawahi. Yang saya tahu, beberapa teman di kabupaten kota sedang mencros cek kembali peserta jamkessus yang 22 ribu sekian. Ada data yang tidak akurat juga. Teman-teman bisa memberikan masukan untuk mempermudah input dinas sosial. Hal lain yang bisa kita garis bawahi, rekomendasi ini, meskipun dalam diskusi siang ini banyak diskusi tentang difable, konferensi dua hari ini sangat lintas sektor dan lintas issu. Ini akan menjadi agenda bersama yang akan kita kawal dan tindak lanjuti bersama. Ada rencana agenda aksi, baik yang sedang maupun akan kita lakukan. Ini menjadi dokumen kita. Saya harap, tim tuju ini nanti masih merampungkan tugasnya untuk mengkonsolidasikan dokumen kita ini. menjadi sesuatu yang kita tindak lanjuti bersama. Wakil ketua DPRD DIY sudah menyanggupi audiensi. Dan kita nanti akan bawa ke pemda kabupaten kota dan propinsi. Kita juga sudah punya komite. Mungkin demikian dialog ini sekaligus menutup sesi terakhir konferensi masyarakat sipil DIY. Agenda yang akan kita
16
lakukan selain audiensi juga advokasi-advokasi yang akan memperkuat. Nanti akan kita email ke semua peserta. Dan akan kita pasang di website solider juga. Dokumen kegiatan biasanya kami upload di sana. Terakhir mewakili teman panitia, kami mohon maaf apabila dalam konferensi ini ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih kepada semua teman yang terlibat. Yang menuangkan ide dan pemikiran. Terima kasih pula kepada perwakilan SKPD dan komisioner KPU, teman-teman media. Kira-kira itu. Dari saya. Karena diawal kita buka dengan doa bersama. Mari kita tutup dengan doa bersama juga. Terima kasih. Selesai jam 16.30 WIB.
17
