FINAL REPORT DISKUSI TAHAP 3

DISKUSI III – Radio Komunitas untuk mendorong Akuntabilitas dan Transparansi Tahap III

FINAL REPORT DISKUSI TAHAP 3 Enhancing Transparancy & Accountability Through Community Radio Radio Komunitas untuk mendorong Akuntabilitas dan Transparansi September 2012 – Mei 2014

Di Susun Oleh: COMBINE Resource Institution (CRI) Dilaporkan kepada : PNPM Support Facilities -‐ PSF/Bank Dunia 1

Final Report DISKUSI III, 2014


RINGKASAN EKSEKUTIF Program ” Enhancing Transparancy & Accountability Through Community Radio” part 3 atau Radio Komunitas untuk mendorong Akuntabilitas dan Transparansi disingkat DISKUSI 3 adalah Program yang dijalankan oleh COMBINE Resource Institution (CRI) bekerjasama dengan Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) dan Jaringan Radio Komunitas (JRK) Wilayah dengan support pendanaan dari PSF. Program ini bertujuan untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas program PNPM Mandiri melalui keterlibatan publik dengan memanfaatkan Radio Komunitas sebagai sumber dan penyebarluasan informasi serta proses-‐proses pemantauannya. Program DISKUSI 3 adalah program untuk melanjutkan program DISKUSI tahap sebelumnya (1&2) dengan tambahan beberapa aktifitas program baru (inovasi), seperti kompetisi inovasi, sertifikat penghargaan untuk mitra program, dan penglibatan dalam gerakan anti korupsi. Program ini dimulai bulan September 2012 dengan tahapan persiapan, yaitu koordinasi dengan berbagai pihak terkait serta assessment lapangan. Program yang melibatkan partisipasi mitra-‐mitra radio komunitas dimulai bulan April 2013 dan berakhir bulan April 2014. Salah satu penekanan DISKUSI 3 ini adalah upaya mengeskalasi isu-‐isu yang diangkat melalui produksi informasi yang dilakukan radio komunitas ke level yang lebih tinggi (kabupaten, propinsi dan nasional ) untuk mendapatkan respon dan tindakan kongkrit dari PNPM Mandiri dan pihak-‐pihak lainnya yang terkait. Konvergensi media menjadi pendekatan untuk mendiseminasi isu-‐isu di tingkat komunitas tersebut dan diharapkan menjadi pola komunikasi yang akan berlanjut pasca program DISKUSI III selesai. Upaya itu dilakukan dengan beberapa cara antara lain, mengunggah produksi berita ke www.suarakomunitas.net, pelibatan koran lokal, dan juga pemanfaatan media-‐media komunitas lainnya (papan informasi dan bulletin) dan pertemuan-‐pertemuan terkait PNPM Mandiri di desa, kecamatan, kabupaten dan propinsi. Laporan Final ini, dibuat menjadi 5 bagian. Bagian Pertama, Pendahuluan yang menceritakan latarbelakang, tujuan dan strategi program DISKUSI III. Bagian Kedua, Pelaksanaan Program DISKUSI III yang memaparkan tahapan apa saja yang sudah dilaksanakan oleh program, mulai dari tahap Persiapan yakni berkaitan dengan assessment terhadap radio komunitas calon mitra pogram, kemudian tahap Pelaksanaan yakni pendampingan oleh fasilitataor terhadap radio komunitas, produksi materi radio yang dilakukan oleh radio komunitas, analisa konten produksi, kompetisi inovasi, dan tahap monitoring dan evaluasi yakni monitoring dan supervisi program, endline survey, terakhir tahap perpanjangan program dan laporan final. Dalam tahap persiapan, assesment Program DISKUSI III dan rekrutmen menjadi fokus pembahasan selain soal koordinasi antar stakeholder yakni PNPM Suport Facility (PSF), Combine Resource Institution (CRI), Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI), dan Kelompok Kerja Pengendali PNPM. Selain itu dibahas juga mengenai pembuatan PTO (Petunjuk Teknis Oprasional) Program DIKSUSI III yang pembahasannya dilakukan dengan partisipatif. PTO ini mengatur tentang tugas dan tanggungjawab pengelola program baik fasilitator wilayah maupun tim nasional. 2 Final Report DISKUSI III, 2014


Asessment dilaksanakan untuk melakukan penilaian terhadap kapasitas Radio Komunitas dengan melihat kondisi, peran dan fungsi rakom sebagai media komunitas. Dan untuk merekomendasikan sejumlah Radio Komunitas yang dinilai layak dan mampu menjadi mitra program DISKUSI III. Hasil assessment program DISKUSI 3 merekomendasikan 150 radio komunitas di 15 provinsi. Jumlah ini kemudian berubah pada tahap pelaksanaaan kegiatan menjadi 142 radio komunitas sebagai mitra program yang tersebar di 14 propinsi (Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogjakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat). Perubahan ini disebabkan oleh ketidak siapan pengelola radio komunitas untuk membuat produksi secara rutin dan ada juga yang disebabkan oleh kerusakan teknis perangkat radionya. Program DISKUSI juga melibatkan 13 JRK Wilayah, dengan tim pelaksana sebanyak 5 orang tim nasional, dan 14 Fasilitator provinsi (fasprov) ditambah 2 co-‐fasprov yang disuport rutin oleh program. Dalam tahap pelaksanaan program, fokus pembahasan lebih membicarakan asistensi fasilitator ke radio komunitas mitra program, sebaran radio komunitas mitra program, dan hasil kerja analisis konten produksi untuk produksi radio komunitas. Dalam tahap pelaksanaan ini juga membahas kompetisi dan inovasi program. Berkaitan dengan produksi dari radio komunitas, tim analis konten membuat alat untuk memudahkan cara menganalisa informasi yang di produksi. Ada Tabulasi hasil produksi radio komunitas mitra DISKUSI III yang bisa di baca secara online dan real time. http://bit.ly/GBWMOj dan ada juga hasil analisa konten produksi yang dibuat oleh tim analis konten program. Secara garis besar, produksi yang dilakukan oleh 142 mitra radio komunitas adalah produksi berita radio, Iklan Layanan Masyarakat (ILM), Talkshow radio, dan bulletin cetak. Untuk kompetisi inovasi program DISKUSI III, ada dua jenis. Pertama, kompetisi rutin 3 bulanan dengan melihat hasil produksi rakom per 3 bulan. Ada reward khusus bagi rakom yang produksinya di atas rata-‐rata setiap 3 bulan sekali. Yang kedua, kompetisi inovasi dengan model small grant atau hibah kecil. Dalam kompetisi ini tim juri menyeleksi 17 proposal inovasi yang masuk. Setelah diseleksi dengan kriteria sebagai berikut; (1) Idenya Kreatif (2) Melibatkan masyarakat lebih luas juga pelaku PNPM (3) Kegiatanya meperlihatkan adanya prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam program PNPM (4).Gagasan atau ide nya bisa di laksanakan juga di tempat lain. Maka pemenang kompetisi yang mendapat small grant untuk merealisasikan proposal inovasi-‐nya adalah rakom Pendowo FM (Sidoarjo), rakom Murakabi FM (Kulonprogo), dan rakom Dewantara FM ( Aceh Utara). Inovasi yang mereka lakukan adalah cara menyampaikan pesan pengawasan terhadap program PNPM dengan menggunakan kesenian tradisional yakni wayang kulit untuk kegiatan off air yang kemudian di produksi ulang pesan nya menjadi mini drama radio untuk on air nya (radio komunitas Pendowo FM, Sidoarjo). Di radio komunitas Murakabi FM, Kulonprogo sedikit berbeda yakni untuk sosialisasi program PNPM menggunakan senam angguk, gerakan senam yang diambil dari gerakan tari angguk, tari khas Kulonprogo. Di Aceh Utara, tepatnya di radio komunitas Dewantara FM bentuk kegiatan inovasinya dengan 3



mengadakan cerdas-‐cermat kelompok perempuan, semua pertanyaan cerdas-‐cermat seputar pengetahun tentang PNPM. Kegiatan-‐kegiatan inovatif yang dilakukan oleh radio komunitas tersebut berdampak pada meningkatnya partisipasi warga dalam program PNPM. Dampak lainnya, radio komunitas pun menjadi semakin dipercaya dan digemari sebagai media warga. Dalam tahap Evaluasi program, pembahasan lebih banyak mengenai monitoring, supervisi, dan juga workshop evaluasi dan refleksi program DISKUSI III. Selain itu ada pembahasan khusus mengenai hasil endline survey dan survey dampak. Pelaksanaan monitoring program DISKUSI III dilakukan di 5 wilayah, yakni; Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Aceh yang dilaksanakan selama bulan oktober sampai Desember 2013. Endline Survey dilakukan di 14 wilayah mitra program DISKUSI III, tahap pencarian data sudah dilakukan selama bulan Nopember-‐Desember 2013, tahap verifikasi data bulan Februari-‐Maret 2014 dan tahap analisis dan laporan final endline pada bulan April-‐Mei 2014. Secara garis besar, temuan-‐temuan dalam endline survey ini adalah .sebagian besar pengelola rakom adalah anak muda antara 17 -‐35 tahun (68,4%) tapi pendengar rakom kebanyakan usia 30 tahun ke atas sebanyak 63,6%. Sebagian masyarakat sudah mengetahui tentang PNPM Mandiri (90,1%) Jika dibandingkan dengan baseline survey yang dilaksanakan pada tahun 2010 maka tingkat pengetahuan masyarakat tentang PNPM Mandiri mengalami kenaikan 5,8 % jika dibandingkan dengan kondisi awal 82,9 %. Temuan-‐temuan lainnya ada dalam laporan lengkap final Endline dan Dampak Survey Program DISKUSI yang dilampirkan. Perpanjangan program adalah aktifitas tambahan setelah mendapatkan situasi dana produksi yang serapan nya masih kurang dikarenakan adanya target produksi yang tinggi diawal perencanaan produksi padahal ada rakom yang kemampuan produksinya masih rendah. Maka dirancang melanjutkan program DISKUSI III dengan mitra lebih sedikit dan waktu lebi pendek yakni 60 mitra rakom dari 8 wilayah. Program perpanjangan ini dimulai dari bulan januari sampai April 2014. Bagian ketiga, membicarakan tentang capaian program DIKSUSI III. Apa saja capaiannya selama pelaksanaan program bisa dilihat dibagian ini. Capaian-‐capaian yang bisa menjadi perhatian adalah terjadinya inovasi program yang dilakukan oleh radio komunitas dan adanya gerakan radio komunitas untuk mendorong anti korupsi dengan kampanye-‐kampanye khas menggunakan bahasa lokal. Di radio Komunitas Taruna FM dan SBL FM, Jombang, Jawa Timur, 2 radio komunitas ini baru pertama kali ikut program DISKUSI. Awal-‐mulanya sebelum ada program DISKUSI para pengurus radionya tidak terlalu peduli dengan program PNPM. Taruna FM yang kebanyakan pengelola radio komunitasnya adalah anak muda anggota karang taruna dan SBL FM kebanyakan pengelola radionya adalah ibu-‐ibu dengan pandangan agama berbeda. Visi SBL FM adalah masyarakat damai dalam perbedaan. Setelah adanya program DISKUSI III akhirnya para pemuda anggota karang taruna yang tergabung di Taruna FM jadi ikut peduli dan berpartisipasi dalam program PNPM sampai sekarang jadi penggerak di kampungnya. Sedang Ibu-‐ibu di radio SBL FM sekarang punya kelompok simpan 4



pinjam dalam program PNPM. Dari keterlibatan para pengelola radio komunitas dalam PNPM ini berdampak kepada siaran-‐siaran yang berkenaan dengan program PNPM sekarang jadi konten siaran setiap hari di taruna FM dan SBL FM. Capaian lain dari program ini adalah adanya database radio komunitas dalam bidang kemampuan produksi, adanya hasil survey dampak dari program, dan komitmen radio komunitas untuk mengawal program pembangunan di daerahnya. Adapun bagian keempat, membicarakan tentang kendala, tantangan dan solusi program DISKUSI III, antara lain koordinasi dan komunikasi pengelola program dengan mitra dengan solusi menggunakan berbagai macam saluran komunikasi termasuk mengefektifkan media sosial seperti Facebook untuk komunikasi harian. Sedang bagian Kelima, Membicarakan tentang pembelajaran dan rekomendasi, terakhir bagian keenam berisi lampiran-‐lampiran dokumen selama pelaksanaan program DISKUSI III ini, yaitu antara lain laporan tentang hasil asessment, PTO program DISKUSI III, laporan endline survey, dan hasil-‐hasil monitoring ke wilayah mitra program. Selain itu, Program DISKUSI III ini juga diapresiasi oleh JRKI (Jaringan Radio Komunitas Indonesia) dengan mengkampanyekan gerakan anti korupsi di radio komunitas. Nama gerakannya #GRKIB (Gerakan Radio Komunitas untuk Indonesia Bersih). Salah satu gerakan yang memperkuat peran radio komunitas untuk mengudara melawan korupsi. Sekarang Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) RI mengajak kerjasama JRKI untuk memperluas gerakan anti korupsi ini. 5



EXECUTIVE SUMMARY The program of Enhancing Transparency and Accountability through Community Radio Part 3 or DISKUSI III was carried out by COMBINE Resource Institution (CRI) in collaboration with the Indonesian Network of Community Radio (JRKI) and the Local Network of Community Radio (JRK) with financial support from PNPM Support Facility. It aimed to realize the principles of transparency and accountability of PNPM Mandiri through public involvement by making use of community radio as source of information and a means of disseminating information and monitoring. The DISKUSI III was a continuation of the previous periods (1 & 2) with some additional new activities such as innovation competition, certificates for program partners and participation in anti-‐corruption movement. This program began in September 2012 with preparation stage in which coordination with related stakeholders and field assessment were conducted. The program involving community radio stations as program partners began in April 2013 and ended in April 2014. The DISKUSI III put emphasis on the effort of raising certain issues through production of information aired by community radio to audience from high level of administrations (regency, province and nation) for obtaining responses and real action from the implementation of PNPM Mandiri and from those related to it. Media convergence was the approach taken for disseminating the issues at the level of community and it was expected to be a communication pattern that would sustain after the program was completed. One of the ways to disseminate was by posting information as news articles on the website http://www.suarakomunitas.net. Besides community media like information board and bulletin, the program also involved local newspapers. Information was also disclosed in meetings related to PNPM Mandiri at the levels of village, sub-‐district, district and province. In this final report, there are 5 parts. The first part contains the introduction explaining the background, goals and strategies of the DISKUSI III program. The second consists of the implementation, which exposes every activities having been carried out: from the phase of preparation in which assessment of community radio stations was conducted. Then the third was assistance by facilitator for community radio stations with regard to community radio stations’ production, content production analysis, and innovation competition. The fourth contains explanation of monitoring and evaluation stage. The last part explains about the stage of program extension and final report. In the stage of preparation, the assessment of DISKUSI III and team recruitment were the emphasis of discussion besides the coordination among stakeholders (PNPM Support Facility (PSF), Combine Resource Institution, Indonesian Network of Community Radio, and PNPM-‐Supervisee Team (JRKI) and PNPM-‐Oversight Committee). This part also discuss the DISKUSI III Operational Technical Guidelines. The guidelines regulated the task and responsibility of program executors (both local facilitators and national facilitators). The assessment weighed the capacity of community radio stations by observing their condition, role and function as community channel. It resulted in recommendation of which stations were appropriate and able to be partners for executing DISKUSI 6



III in accordance with the existing criteria. At the beginning there were 150 recommended stations from 15 provinces but due to some changes in the implementation, the number of stations involved turned to 142 from 14 provinces (Aceh, North Sumatera, West Sumatera, Lampung, Banten, West Java, Central Java, SR Yogyakarta, East Java, West Nusa Tenggara, South Sulawesi, South East Sulawesi, North Sulawesi, and West Kalimantan). Two main factors reducing the number of community radio stations were the unpreparedness of them to produce regular programs and technical disorder of their equipment. The program involved 13 Regional Network of Community Radio, 5 persons from national team and 14 provincial facilitators plus 2 co-‐ facilitators regularly supported by the program. In the stage of program implementation, the focus of discussion talked more about facilitators’ assistance to community radio stations joining the program, distribution of these community radio stations, the results of analysis on the contents produced and the programs’ competition and innovation. Regarding the community radio’s production, team of content analysis made tools to ease the way of analyzing information produced. There was tabulation of the production of community radio stations, which could be read online and at real time, http://bit.ly/GBWMOj and there was also the results of content analysis. In general, the products of these 142 community radio stations were news programs, public service advertising, radio talkshow and print bulletins. For the innovation competition, there were two types: first, regular competition (3-‐ monthly). There was special reward for community radio that could have production above the average every three months. The second was innovation competition with small grant. In this competition the jurors selected 17 proposals. The criteria of selection were: 1) creative idea, 2) involvement of broader communities and PNPM implementers, 3) activities proving the principles of accountability and transparency in the implementation of PNPM, 4) the idea applicable in other places. The community radio stations selected to realize their proposal of innovations were Pendowo FM (Sidoarjo), Murakabi FM (Kulonprogo) and Dewantara FM (North Aceh) They created innovations by using traditional performing arts like shadow puppet show to deliver messages about the importance of supervising the implementation of PNPM. The messages delivered through off-‐air activities were reproduced as materials for mini drama radio program as done by Pendowo FM (Sidoarjo). What Murakabi FM (Kulonprogro) was a bit different. It socialized PNPM using angguk calisthenics, choreography of calisthenics based on Kulonprogro’s angguk dance. In North Aceh, Dewantara FM created a quiz program for women groups, known in Indonesia as cerdas cermat, an off air quiz that has been acknowledge as tradition in Indonesia. All questions in the competition were knowledge about PNPM. These innovative activities were done by community radio stations contributed to the increase of people participation in PNPM. The other impact was that the community radios became more confident because more people listened to them. In the evaluation stage, the discussion was more about monitoring, supervision, evaluation workshop, and program reflection. In addition, there was special discussion about the endline survey and impact survey. 7



Program monitoring was done in 5 regions: West Kalimantan, North Sulawesi, Lampung, Central Java, East Java and Aceh from October to December 2013. The endline survey was done in 14 regions. The stage of data collection was carried out in November-‐December 2013, data verification in February-‐March 2014 and data analysis and final endline report in April-‐May 2014. In general, the endline survey found that most community radio personnel were young people of 17-‐35 years old (68.4%) but most listeners were above 30 years old (63.6%). Most people had already known about PNPM Mandiri (90.1%) if compared to the result of baseline survey done in 2010 (82.9%), indicating the increased rate of people’s knowledge about PNPM Mandiri as much as 5.8%. The other findings are in the complete report of final endline and Impact Survey as enclosed. Program extension was extra activities as a response to the shortage of production fund. Consequently, the program was continued with fewer partners and less time: 60 community radio stations from 8 regions. The extension lasted from January until April 2014. The third part is about the outputs of the program: what outputs having been achieved can be seen in this part. The visible outputs were innovative radio programs and anti-‐ corruption movement with campaigns using local language. On the Community Radio Taruna FM and SBL (Suara Budi Luhur) FM, Jombang, East Java, both first-‐time participants DISKUSI programs. Early-‐initially before his radio joint program DISKUSI officials are not concerned with the PNPM program. Taruna FM that most managers are young people and SBL FM managers are mostly mothers with different religious views. SBL FM Vision is a peaceful community in diversity. After DISKUSI III program youth members joined in Taruna FM take care and participating in PNPM program until now so driving in the village. Being the mother in SBL FM radio now has savings groups in PNPM program. Of involvement in community radio managers PNPM affect broadcasts related to the PNPM now be broadcast content every day. Another achievement of this program is the database of community radio in the field of production capability, absence survey the impact of the program, and a commitment community radio to oversee local development programs. The fourth part talks about the obstacles, challenges and solutions: coordination and communication between program managers and partners for solutions such as the use of various communication channels including social media like Facebook for daily communication. And the fifth part is about the lessons learned and recommendations. The report is completed with attachments of documents related to the implementation of the program such as report of assessment results, the PTP of the program, report of endline survey and the results of monitoring in the areas of program partners. In addition, this program has been appreciated by JRKI through a campaign of anti-‐ corruption movement. The movement was named Community Radio Movement for Clean Indonesia (#GRKIB). It aims to strengthen community radio stations to fight against corruption through their radio programs. Now the Corruption Eradication Commission of Indonesia has made collaboration with JRKI to extend this movement.


8


DAFTAR ISI Ringkasan Eksekutif Executive Summary Daftar Isi Bagian 1 : Pendahuluan • Latar Belakang Program DISKUSI III • Tujuan dan Sasaran Program DISKUSI III • Tahapan, Strategi, dan Bentuk Kegiatan Bagian 2 : Pelaksanaan Kegiatan Rencana vs Realisasi A. Tahap Persiapan • Coordination Meeting with PSF and JRKI • Recruitment Team • Development of PTO • Asessment Program DISKUSI B. Tahap Pelaksanaan • Asistensi Program & Mitra Program • Kompetisi Inovasi • Analisa Konten Produksi C. Tahap Monitoring dan evaluasi • Monitoring Dan Supervisi • Endline Survey D. Perpanjangan Program Bagian 3 : Capaian Bagian 4 : Kendala, Tantangan, & Solusi Bagian 5 : Pembelajaran & Rekomendasi Bagian 6 : Lampiran

Halaman 2 Halaman 6 Halaman 9 Halaman 10 Halaman 20 Halaman 20 Halaman 21 Halaman 36 Halaman 42 Halaman 51 Halaman 52 Halaman 53 Halaman 55 Halaman 57

9



BAGIAN I. PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Kelahiran Undang-‐undang Nomor 14 Tahun 2008 yang lebih dikenal dengan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) telah memberikan jaminan keterbukaan akses informasi dan partisipasi masyarakat. Dengan kesempatan yang diberikan oleh UU No. 14 tersebut, masyarakat dapat kembali berperan menemukan jati dirinya, antara lain mencakup : (a) penguatan peran masyarakat, yaitu menempatkan masyarakat secara bertahap dalam posisi menjadi tuan dan terlibat pada proses pengambilan keputusan dalam pembangunan; dan (b) penguatan semangat good governance yaitu adanya transparansi, akuntabilitas dan komitmen moral yang tinggi dalam segala tahapan pembangunan. Keterbukaan informasi publik sangat didukung oleh adanya peran media yang baik dalam setiap proses pembangunan. Namun sayangnya, selama ini sebagian besar media masih didominasi oleh kepentingan tertentu, akibatnya informasi yang disampaikan terkadang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan lokal. Dalam konteks ini, media komunitas memegang peranan yang strategis dalam proses pembangunan nasional, disamping karena pilihan media yang masih terbatas, juga karena media komunitas merupakan media alternatif yang cukup membantu dalam mewartakan berbagai persoalan yang terjadi di komunitasnya. Melalui media komunitas, masyarakat akan semakin terbuka peluang untuk memperoleh informasi. Berkaitan dengan hal tersebut maka paradigma media komunitas adalah penciptaan iklim yang kondusif untuk mendorong masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, ikut menggerakkan atau mensosialisasikan, ikut melaksanakan pembangunan, dan melakukan pemantauan partisipatif melalui media komunitas. Hal itu bisa terkait dengan perencanaan, implementasi, dan keberlanjutan berbagai macam program pembangunan sesuai dengan permasalahan dan urutan prioritasnya serta disepakati untuk ditangani bersama. Keberadaan radio komunitas (lebih dari 300 stasiun) dan asosiasinya (di lebih dari 17 kota/kab/prop) di Indonesia saat ini telah membuktikan bahwa komunitas ingin agar suaranya lebih diperhatikan. Meskipun masih terdapat tantangan disana-‐sini, satu hal yang pasti adalah Komunitas ingin agar keberadaannya lebih didengar oleh pihak lain, termasuk dalam proses dan pelaksanaan pembangunan, tidak terkecuali PNPM Mandiri. PNPM Mandiri dan Media Komunitas Akuntabilitas dan transparansi merupakan prinsip dasar yang diakui sebagai prasyarat dalam berbagai teori pembangunan yang selama ini dipraktekkan di Indonesia. Akuntabilitas dan transparansi selalu menjadi isu kunci yang dihadapi oleh setiap program pembangunan. Keberhasilan suatu pemerintahan, program pembangunan hingga kepemimpinan nasional, pada dasarnya sangat ditentukan oleh sejauh mana mereka mampu menciptakan kondisi yang transparan dan akuntabel. Sehingga tidak jarang kegagalan pemerintahan juga disebabkan faktor ketiadaan prinsip tersebut. 10



Sebagai sebuah nilai atau prinsip, akuntabilitas dan transparansi adalah proses untuk menjadi dan bukan hasil yang seketika. Oleh karena itu, di tengah proses mewujudkannya para pengelola program akan selalu berhadapan dengan tantangan akibat keragaman latar belakang sosial budaya maupun faktor sumber daya yang ada. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri atau lebih dikenal dengan singkatan PNPM Mandiri adalah sebuah program pembangunan sebagai wujud kebijakan pemberdayaan masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan. Melalui PNPM Mandiri mekanisme penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang suaranya seringkali tidak tersalurkan, seperti perempuan, masyarakat miskin dan kelompok minoritas terpencil. PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) adalah kerangka kebijakan untuk pemberdayaan masyarakat berbasis program yang berfungsi untuk mempercepat pengurangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja di lebih dari 6.000 kecamatan di Indonesia. PNPM Mandiri melibatkan masyarakat miskin untuk secara proaktif berpartisipasi dalam pembangunan dan secara kolektif mengidentifikasi permasalahan untuk menjalani hidup lebih baik, dan mengutamakan pemecahan masalah dalam semangat swadaya, solidaritas dan kerjasama dalam komunitas itu sendiri. Pada akhirnya, diharapkan PNPM Mandiri akan menjadi platform di mana masyarakat dan pemerintah daerah dapat belajar untuk membuat program rencana jangka panjang untuk mengurangi kemiskinan yang efektif. Oleh sebab itu maka akuntabilitas publik menjadi dasar untuk pelaksanaan serta perumusan kebijakan PNPM Mandiri. Mendorong partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat harus dilakukan di seluruh tahap, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Untuk mendorong terwujudnya prinsip partisipasi ini berbagai media telah dioptimalkan oleh pengelola program PNPM. Disadari masih dibutuhkan berbagai pendekatan untuk memperkuat media yang telah ada. Salah satunya dengan memberi peran pada radio komunitas Upaya untuk memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi lebih aktif melakukan monitoring PNPM Mandiri melalui media komunitas (Radio komunitas dan bulletin komunitas), adalah kegiatan yang akan dilakukan oleh program DISKUSI singkatan dari Radio Komunitas untuk Akuntabilitas dan Transparansi. HASIL PROGRAM DISKUSI TAHAP I Program DISKUSI tahap I telah dikembangkan di 6 propinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan. Tujuan utama program ini adalah mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas PNPM Mandiri melalui partisipasi masyarakat dengan memanfaatkan media komunitas sebagai sumber informasi, penyebarluasan informasi dan media komunikasi bagi para pihak terkait. Media komunitas, dalam hal ini radio komunitas (rakom) dan bulletin/koran komunitas yang terlibat difasilitasi agar memiliki kompetensi dan kapasitas menjadi media komunitas yang lebih baik, antara lain dalam hal memproduksi konten, bersiaran dan memfasilitasi dialog para pihak. Melalui radio komunitas diharapkan ruang dan arena bagi masyarakat untuk berpartisipasi akan lebih terbuka. Radio komunitas mitra program DISKUSI I hingga akhir Mei 2010 berjumlah 97 stasiun, yang tersebar di Aceh (21 radio komunitas), Sumatera Utara (11 radio komunitas), Jawa Barat (25 radio komunitas), Jawa Tengah (17 radio komunitas), Nusa Tenggara Barat (18 radio komunitas) dan Sulawesi Selatan (5 radio komunitas). Jumlah mitra mengalami penurunan sejak Februari 2010 yang berjumlah 119 stasiun. Jumlah ini dibawah target total 150 radio komunitas sesuai 11



hasil assessment pertama pada saat program dimulai. Radio komunitas dibagi menjadi 2 klasifikasi berdasarkan kondisi dan kompetensinya, yaitu regular dan intensif. Radio komunitas regular lebih banyak berperan sebagai media sosialisasi dan ditargetkan memproduksi lebih sedikit produk audio (berita dan ilm) dibanding radio intensif. Sedangkan radio komunitas dengan klasifikasi intensif, selain memproduksi berita dan ilm, harus pula melaksanakan talkshow 2 mingguan dan mencetak buletin/koran komunitas 2 bulanan. Selama periode September 2009 hingga Mei 2010 telah dihasilkan sebanyak kurang lebih 4.000-‐an produksi audio lokal yang diproduksi dan disiarkan berulang kali oleh radio komunitas baik klasifikasi regular maupun intensif. Produksi lokal rakom tersebut dibuat dalam bentuk berita, iklan layanan masyarakat dan talkshow. Prosentasi kontennya adalah sekitar 81% informasi tentang PNPM Mandiri dan 19% non PNPM Mandiri. Sedangkan media cetak komunitas yang telah diproduksi adalah sejumlah 165 edisi oleh 61 radio komunitas klasifikasi intensif, baik berbentuk bulletin maupun koran komunitas. Dengan prosentasi kontennya adalah sekitar 58% berita PNPM Mandiri dan 42% non PNPM Mandiri (data hasil analisa content produksi rakom secara nasional). Program DISKUSI tahap I disepakati untuk diperpanjang menjadi tahap II karena kuatnya indikasi bahwa radio komunitas mampu mendorong keterlibatan komunitas untuk memonitor pelaksanaan PNPM Mandiri. Pada tahap awal program, radio komunitas dan buletin berperan sebagai alat sosialisasi sehingga komunitas menjadi lebih banyak tahu tentang PNPM Mandiri. Pada tahap selanjutnya muncul sejumlah pertanyaan dari masyarakat, keluhan dan kasus yang diangkat oleh radio komunitas, baik melalui siaran berita ataupun bulletinnya. Bahkan pada beberapa radio komunitas mitra, beberapa pertanyaan dan kasus dapat didorong untuk diselesaikan melalui radio komunitas, baik melalui format berita, ILM, talkshow hingga bulletin. Sasaran umum pelaku program DISKUSI adalah komunitas akar rumput (grassroot) dan para pihak yang terkait dengan PNPM Mandiri. Fokusnya untuk memperkuat partisipasi masyarakat dan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas PNPM Mandiri melalui monitoring partisipatif. Strategi yang digunakan dengan menggunakan media-‐media yang dikelola oleh warga atau komunitas. Diharapkan dengan adanya Radio Komunitas akan memperkuat strategi komunikasi dan pelaksanaan monitoring partisipastif yang dilakukan oleh PNPM Mandiri. Proses panjang melelahkan ketika melakukan pendampingan dengan berbagai tantangan yang dihadapi, mulai dari tahap ; persiapan, assessment, produksi konten nasional, training, produksi konten lokal, siaran, serta dialog para pihak, seolah menjadi menyenangkan ketika hasil-‐hasil yang dicapai dan seolah menjadi tren (kecenderungan positif). Apalagi jika melihat jumlah produksi yang mencapai angka ribuan dan terjalinnya hubungan antara rakom dengan pelaku PNPM Mandiri. Meskipun secara kritis harus diakui masih ada beberapa indikator yang belum tercapai. HASIL PROGRAM DISKUSI TAHAP II Program Diskusi tahap II yang dimulai pada Bulan Juni sampai dengan Desember 2010 melibatkan 149 rakom yang tersebar di 9 propinsi ( Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat , Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Barat). Fakta ini menunjukkan bahwa sebaran geografis mitra Program Diskusi II sangatlah luas serta jumlah radio komunitas yang terlibat cukup banyak. Sebagai organisasi yang selalu belajar, CRI selaku pengelola program ini senantiasa melaksanakan aktifitasnya berdasarkan strategi yang tepat untuk suatu kondisi tertentu. Dengan demikian kondisi ini telah menjadi 12



tantangan tersendiri bagi CRI untuk selalu mengembangkan strategi guna menempatkan media komunitas dalam mendorong akuntabilitas dan transparansi PNPM Mandiri. Selama periode Juni 2010 hingga pertengahan Desember 2010 telah dihasilkan sebanyak 4.522 produksi audio lokal yang diproduksi dan disiarkan berulang kali oleh radio komunitas baik klasifiksai regular maupun intensif. Produksi lokal rakom tersebut dibuat dalam bentuk berita, iklan layanan masyarakat dan talkshow. Prosentasi kontennya adalah sekitar 81% informasi tentang PNPM Mandiri dan 19% non PNPM Mandiri. 68,73 % informasi tentang PNPM, 8,76 % kasus, 10,31 % keberhasilan, 3,69% respon warga dan 1,79 % respon pelaku/konsultan PNPM Mandiri. Sedangkan media cetak komunitas (bulletin maupun koran komunitas) yang telah diproduksi adalah sejumlah 131 edisi oleh 81 radio komunitas klasifikasi intensif. Dengan prosentasi kontennya adalah sekitar 58% berita PNPM Mandiri dan 42% non PNPM Mandiri. 42,19% informasi, 12,93% kasus, 9,64% keberhasilan, 3,88 % respon warga dan 4,70 % respon pelaku/konsultan PNPM Mandiri Dari pengalaman pelaksanaan program DISKUSI tahap II (hingga Desember 2010), setelah dilakukannya supervise bersama oleh PSF/WB, Pokja Pengendali PNPM Mandiri dan CRI diperoleh beberapa pelajaran (lesson learned) penting diantaranya : 1. Sosialisasi. Kegiatan sosialisasi PNPM Mandiri gencar terjadi di radio komunitas mitra DISKUSI, sehingga tidak jarang beberapa radio komunitas sering disebut warga menjadi radio PNPM. Banyaknya berita PNPM Mandiri juga muncul di website suara komunitas (www.suarakomunitas.net) yang merupakan website yang dikelola oleh CRI melibatkan radio komunitas di seluruh Indonesia sebagai kontributor. Membuktikan peran media komunitas dan media yang tersinkronisasi lainnya akan memberikan dampak positif bagi sosialisasi PNPM Mandiri. Sehingga akan semakin memperkuat transparansi PNPM Mandiri. 1. Pemberdayaan. Secara bertahap, keberanian masyarakat untuk berbicara dan menyampaikan keluhan atau pertanyaan mengenai PNPM Mandiri di ruang publik telah terjadi, meskipun masih banyak yang merahasiakan identitas dirinya. Fakta-‐fakta yang tersebar di beberapa tempat (meskipun belum merata dan dengan intensitas yang berbeda) merupakan indikasi dari proses pemberdayaan yang memberikan hasil positif. 2. Pemantauan Berbasis Masyarakat. a.

Di Sumatera Utara, asosiasi radio komunitas JARKOMSU (Jaringan Radio Komunitas Sumatera Utara) mendorong peran radio komunitas secara luas untuk berani menerima dan meneruskan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat tentang PNPM Mandiri.

b.

Penanganan masalah diawali dengan disiarkannya pengaduan masyarakat melalui siaran radio yang kemudian diinvestigasi lebih lanjut oleh pengelola radio. Salah satu contoh adalah ketika Radio Primadona FM (NTB) menggagalkan upaya penggantian material kegiatan PNPM dengan material yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB).

c.

Selain itu, ketika MBS FM-‐Sulawesi Selatan juga berhasil meluruskan pendapat yang keliru mengenai isu bahwa dana SPP tidak perlu dikembalikan. Bahkan, masyarakat telah mempercayai pengelola radio Primadona FM sebagai Tim Pengawas Kegiatan di desa mereka. Berbagai kasus ini memperlihatkan mulai terbuka lebih lebarnya komunikasi 2 arah yang mulai terbangun dan peran pemantauan yang dilakukan oleh masyarakat, yang akan semakin memperkuat transparansi dan akuntabiltas PNPM Mandiri. 13



3. Kolaborasi. Radio komunitas mitra DISKUSI II telah berhasil menjalin kerjasama secara mandiri dengan PNPM Mandiri di tingkat lokal. Contohnya, Radio Merah Putih (MP) FM di Jawa Tengah telah bekerjasama dengan PNPM Mandiri Perkotaan untuk bersama-‐ sama mengisi bulletin komunitas yang diproduksi oleh MP FM dan turut didanai oleh PNPM Mandiri. Demikian pula di NTB, dimana forum BKM se Lombok Tengah mengeluarkan surat edaran agar BKM bekerjasama dengan rakom untuk mensosialisasikan kegiatannya. Kerjasama para pihak seperti ini akan mendorong proses transparansi dan akuntabilitas serta keberlanjutan dari system pemanfaatan media komunitas di PNPM Mandiri. 4. Media Alternatif. Hasil baseline survey menunjukkan bahwa radio komunitas memiliki potensi yang sangat besar untuk membantu melengkapi strategi komunikasi yang telah diterapkan oleh PNPM Mandiri, baik melalui fasilitator maupun papan informasi. Pengalaman yang diperoleh dari Program Diskusi Tahap II memperlihatkan pula variasi dampak di masing-‐masing radio komunitas. Kenyataannya, tidak semua radio komunitas dalam kondisi yang cukup matang untuk menangani pengaduan dan memediasi kasus yang ditemukan oleh masyarakat. Namun, demikian radio komunitas tetap berpeluang untuk menjadi media alternatif bagi pelaksanaan PNPM Mandiri, karena radio komunitas cenderung memihak kepada komunitas dan dekat dengan masyarakat. Kecenderungan radio komunitas yang masih bervariasi dalam menangani kasus, telah memberikan pembelajaran tersendiri bagi CRI untuk mengembangkan program agar lebih berkualitas dan berdampak nyata bagi komunitas. Salah satu rekomendasi hasil Diskusi tahap II adalah media komunitas yang cukup matang akan menjadi prasyarat untuk menjadi mitra strategis dalam Diskusi selanjutnya. Pemilihan radio komunitas yang matang dalam menangani berbagai kasus yang terjadi di masyarakat, akan menjadi model rujukan bagi program pengembangan media khususnya media alternatif. Program Diskusi tahap III diusulkan untuk tetap terfokus pada media komunitas, dalam hal ini adalah radio komunitas. Peran, fungsi dan posisi radio komunitas akan selalu didorong untuk menjadi media alternatif bagi masyarakat dalam peran aktif memantau pelaksanaan pembangunan. Radio komunitas akan berperan melengkapi media yang sudah digunakan PMPM Mandiri selama ini dan berfungsi menyebarluaskan informasi dan mengkomunikasikan (2 arah) kepada pihak PNPM Mandiri. B. TUJUAN & SASARAN PROGRAM DISKUSI III  Tujuan Umum Mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas PNPM Mandiri melalui partisipasi masyarakat dengan memanfaatkan sistem yang berbasis media komunitas sebagai penyedia informasi, media penyebarluas informasi dan komunikasi (dialog 2 arah) bagi para pihak terkait PNPM Mandiri. 

Tujuan Khusus a) Memperdalam rasa kepemilikan PNPM Mandiri di masyarakat b) Radio Komunitas sebagai alat/media alternatif/pendukung untuk melakukan pemantauan berbasis komunitas. 14



c) Radio Komunitas memfasilitasi dan menjadi salah satu pilihan media komunitas untuk pengaduan masyarakat. d) Memperdalam dan memperluas dampak Program Diskusi di masyarakat e) Lancarnya saluran informasi dan adanya respon isu komunitas melalui Radio Komunitas dari level desa, kecamatan, kabupaten,propinsi sampai nasional. 

Output

a) Adanya dokumen berbagai materi tentang PNPM Mandiri yang up to date dengan menggunakan sistem (sederhana) baik arsip (offline) ataupun basis data (online). b) Adanya media komunitas dan sistem yang aksesibel, diakui (de facto & de jure), didukung nyata (oleh komunitas, pelaku PNPM Mandiri serta pemeritah lokal) yang terhubung dengan sistem PNPM Mandiri yang sudah ada. c) Anggota masyarakat dan para pihak pihak percaya bahwa media komunitas dapat menjadi media alternative dalam proses pengaduan masyarakt terkait PNPM Mandiri. d) Terbangunnya kerjasama beragam media yang mempermudah akses bagi komunitas dalam pelaksanaan PNPM Mandiri. e) Berfungsinya sistem DISKUSI III (media infokom) yang dibangun atas prinsp sustainbailitas terhadap aspek : 1. Pemilihan teknologi yang tepat sesuai kapasitas dan situasi kondisi komunitas dan lingkungan lokal. 2. Kesetaraan gender dan sosiokultural seperti kesetaraan aksesibilitas dan pemanfaatannya. 3. Institusionalisasi dan kapasitas manajerial dari rakom (pelaku), asosiasi (pendukung), CRI (sistem), pemda lokal (kebijakan) serta pelaku PNPM Mandiri dalam jangka panjang. 4. Ekonomi dan finansial dalam pengelolaan sistem/media komunitas. C. TAHAPAN, STRATEGI, DAN BENTUK KEGIATAN Tahap Persiapan: Strategi “Tim Building” :  Rapat internal CRI dilakukan sebanyak 2 kali di awal program untuk menentukan calon lokasi, tools rekruitmen dan system administrasi keuangan. 

Rekrutmen tim program DISKUSI 3 dilakukan oleh pihak CRI secara terbuka untuk pembentukan tim kerja yang berpusat di Yogyakarta.



Melakukan penyusunan Petunjuk Teknis Operasional Diskusi 3 dan kurikulum pelatihan (pendampingan dan On the Job Training/OJT)



Menyusun rencana kerja, log frame dan strategi konvergensi antara media komunitas dan media mainstream yang ada.



Rapat koordinasi internal CRI (Workshop) sebanyak 2 kali bersama tim fasilitator Propinsi DISKUSI dengan agenda : uji coba panduan/PTO program DISKUSI III dan menyusun tools yang akan dipakai 15



pada assessment lokasi. Rapat ini sekaligus ToT bagi Fasilitator Propinsi. 

Rapat koordinasi dengan PSF di Jakarta sebanyak 2 kali (agenda : kick off meeting, annual meeting, final report).



Assesment (penjajakan). Dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu : sekunder (kajian dokumen laporan dan data yang ada) dan primer primer (kunjungan langsung ke lapangan dan melalui telepon). Assesment ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi terkini tentang kondisi, kapasitas, jaringan/kerjasama tentang radio/media komunitas dan media lokal lainnya guna menentukan lokasi program dan menyusun strategi komunikasi dan kerjasama media di tingkat lokal. Assesment akan dilakukan di 12 propinsi, yaitu 9 propinsi eks mitra DISKUSI 2 (Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Barat, dan 5 (lima) propinsi baru (Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Jawa Timur, Yogyakarta dan Banten).



Melakukan assessment terhadap Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) atau asosiasi lainnya yang konsent terhadap Radio Komunitas di 9 propinsi (Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Barat) dan 3 propinsi baru (Sulawesi Barat, Sulawesi Utara dan Jawa Timur. Cadangan NTT dan Banten). Tujuan assesment ini adalah membangun komitment serta peluang JRK daerah dalam memfasilitasi keberlanjutan program Diskusi III.

Tahap Pelaksanaan : Strategi 1 : “Peningkatan Kapasitas & Membangun Keberlanjutan”, melalui : 1. Pendampingan & On Job Training (OJT) Pendampingan terhadap 150 media/radio komunitas di 12 propinsi (Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Sulawesi barat, Banten dan Jawa Timur) oleh fasilitator propinsi minimal 1 kali per bulan dengan strategi kunjungan langsung ke lokasi rakom. Secara periodik tim nasional akan memastikan sejauhmana ketercapaian program dengan metode monitoring dan evaluasi. 2. Asesment kapasitas media & stakeholder lokal Lokakarya ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan Media komunitas dan media lain di tingkat tertentu (propinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan/desa) dan sejauh mana masyarakat mengenal PNPM Mandiri, serta media apa saja yang biasanya digunakan PNPM Mandiri dalam menginformasikan program-‐programnya. Lokakarya ini dilakukan untuk menyusun strategi komunikasi dan kerjasama media di tingkat kabupaten. Dilakukan sebanyak 1 kali per propinsi pada awal kegiatan dan diikuti oleh media komunitas, stakeholders, dan perwakilan media lokal lain yang difasilitasi oleh fasprop. 16



3. Workshop (di propinsi baru) Worshop tingkat propinsi dilakukan di 3 propinsi baru (asumsi : Banten, DIY dan Jawa Timur) sebanyak 1 kali per propinsi dengan materi: pemhaman tentang PNPM Mandiri, program DISKUSI, sms gateway dan manajemen media komunitas yang difasilitasi oleh fasprop. 4. Penglibatan Jaringan Radio Komunitas (JRK) Penglibatan yang lebih besar terhadap asosiasi radio komunitas (JRK) pada kegiatan media komunitas di tingkat wilayah (kabupaten dan propinsi maupun nasional). Kegiatannya adalah mengundang pengurus JRK ikut mendampingi Radio Komunitas ketika hadir pada rapat koordinasi tim PNPM Mandiri. Hingga memberikan peran lebih besar kepada JRK untuk memfasilitasi mengelola kegiatan seperti DISKUSI. Kedepannya dapat saja dilakukan kerjasama formal/MoU antara CRI dan JRK untuk mengelola program DISKUSI. 5. Penguatan sinergi media Penguatan sinergi antara media komunitas mitra DISKUSI dengan media pewarta warga dan media jejaring social lainnya. Hal ini dapat dilakukan dengan menghubungkan (link) system jejaring online DISKUSI dengan media lain tersebut (termasuk media cetak lokal). Misalnya menyebarkan informasi dari program DISKUSI melalui facebook, twitter dan website DISKUSI dengan website lainnya. Sebuah sinergi media diharapkan dapat menjadi kesempatan untuk saling mengisi peran yang telah ada selama ini oleh masing-‐masing media yang ada. 6. Rapat Koordinasi Tim DISKUSI dengan PNPM Mandiri Secara sistematis dan terstruktur tim DISKUSI baik di nasional, propinsi dan kecamatan akan memperbanyak koordinasi dengan PNPM Mandiri yang setingkat dengannya. Misal tim DISKUSI tingkat nasional akan berkoordinasi dengan Pokja Pengendali, Kementrian/Dirjen terkait, konsultan terkait untuk sharing dan mendorong eksistensi system DISKUSI. 7. Steering Comitee DISKUSI III Secara sistematis dan terencana sejak awal tim nasional akan membentuk fungsi komite pengarah “steering comitee” guna membangun keterlibatan para pihak PNPM Mandiri sejak awal. Melibatkan SC untuk memantau dan mendukung progress kegiatan. Termasuk diantaranya adalah 5 PNPM Mandiri inti, Pokja Pengendali, Kementrian/Dirjen terkait, JRK-‐I untuk sharing dan mendorong berfungsinya sistem partisipasi masyarakat dalam monitoring PNPM Mandiri. 8. Dokumentasi : • A. Data base Logbook (daily activity online/offline report) by radio station. • B. Pembelajaran Dokumentasi hasil dan proses serta pelajaran yang dapat dipetik (lesson learned) dalam beragam bentuk seperti audio, film maupun buku yang disebarluaskan secara cetak maupun virtual di daerah lain, sehingga 17



dapat menjadi inspirasi maupun wadah pertukaran pengetahuan. Strategi 2 : “Penguatan Aliran informasi dan komunikasi 2 arah”, melalui : 1. Produksi lokal radio komunitas. Program Diskusi III akan bermitra dengan sebanyak 150 Radio Komunitas di 12 propinsi. Dari 150 rakom akan dibagi menjadi 2 kategori yaitu kategori “mandiri1” sekitar 50 rakom dan “berkembang” sekitar 100 rakom. Masing-‐masing radio komunitas kategori Mandiri akan memproduksi rata-‐rata 4 news/bln, 2 Talkshow/bln, 8 sms/bln, 1 edisi bulletin/koran komunitas (200 eks/edisi/2 bln), dan 8 berita di upload web/bln. Sedangkan kategori berkembang akan memproduksi rata-‐rata 4 news/bln, 4 sms/bln, dan 4 berita di upload web/bln dan 1 talkshow. Radio komunitas kategori Intensif akan difokuskan sebagai sarana monitoring berbasis masyarakat dan complain handling unit, sedangkan radio komunitas kategori regular akan memfasilitasi sebagai media diseminasi informasi (sosialisasi) 2. Produksi nasional. Data produksi rakom akan direkap oleh tim analis (audio & bulletin) untuk dikemas dalam bentuk factsheet yanhg akan didistribusikan melalui Facebook, twitter, web. Factsheet ini akan diproduksi setiap 3 bulan sekali dan menjadi lampiran dalam penyusunan laporan triwulanan. Fungsi produksi nasional ini adalah merekap, memonitor dan mengevaluasi produksi lokal rakom. 3. Siaran radio komunitas Siaran radio komunitas dalam bentuk on air (news, ILM, TS) dan off air (bulletin, sms) yang melibatkan pelaku pnpm mandiri. 4. Operasionalisasi sms gateway Berfungsinya system sms gateway di tingkat propinsi dan nasional yang dikelola oleh nasional yang terhubung dengan media komunitas dan media lokal lainnya. Nantinya SMS Gateway ini akan terintegrasi dengan SMS Gateway PNPM Mandiri (terutama dalam hal penanganan keluhan). Agar strategi ini bisa berjalan lancar, maka komitmen bersama antara pelaku PNPM mandiri di setiap janjang (nasional, propinsi, kabupaten & kecamaan) adalah prasyarat yang harus ada. 5. Menghadiri rapat koordinasi PNPM Mandiri Pengelola rakom dan fasprop akan menghadiri rapat koordinasi di tingkat kecamatan, kabupaten propinsi untuk menghubungkan media komunitas (sistem DISKUSI 3) dengan sistem di PNPM Mandiri (HCU atau PPM). 6. FGD

1

“Mandiri” adalah pengganti istilah instensif dan “berkembang” adalah pengganti istilah regular. Katagorisasinya adalah pada level tumbuh (radio komunitas yang baru berdiri), berkembang adalah radio komunitas yang telah bersiaran cukup lama, sedangkan mandiri adalah radio komunitas yang telah memiliki karakter kekuatan mengarah pada keberlanjutan baik dari sisi infrastruktur, SDM dan manajemen. 18



FGD yang difasilitasi oleh fasprop akan dilakukan secara berkala di tingkat kabupaten/cluster bersama pemerintah lokal untuk terus memperkenalkan dan membangun kerjasama dalam menjalankan sistem DISKUSI 3. 7. Kegiatan inovatif. Rakom diberikan kesempatan untuk melakukan inovasi program dengan ketentuan : -‐ Budget Per-‐propinsi (tidak cost intensif) -‐ Dilakukan selama 2 (dua) bulan ditengah program -‐ Kompetisi per-‐propinsi (intensef & regular) -‐ Dokumentatif -‐ Mendukung penguatan aliran informasi -‐ Memiliki peluang keberlanjutan tinggi -‐ Melibatkan lebih banyak pihak/mitra dan komunitas 8. Kerjasama dengan pihak lain. Mengembangkan suatu aktifitas yang terintegrasi dengan media atau pihak lain (sinergi Lintas media) di suatu lokasi (kecamatan) yang sesuai dengan hasil assessment. b) Strategi 3 : “Monitoring, Evaluasi dan Laporan”, melalui : 1) Monitoring lapangan Monitoring lapangan dilakukan oleh fasprop dan tim nasional dengan metode bulanan dan triwulan, guna memastikan sistem yang ada berfungsi, terkelola, mudah diakses, dan tidak membebani komunitas. 2) Endlinde research Endline research dilakukan pada akhir program untuk mengetahui perubahan dampak program terhadap komunitas yang sebelumnya telah dilakukan basedline research pada Diskusi II. Kegiatan ini menggunakan metoda sampling di setiap propinsi. 3) Laporan Rutin Laporan dilakukan oleh pengelola program Diskusi III kepada SC secara ringkas (bulanan : short matrix), Triwulan (narration) dan Akhir (final report). Laporan triwulan juga akan dilampiri analisa konten produksi radio komunitas sebagai upaya untuk memonitor content yang muncul. Dengan demikian laporan tidak hanya bersifat kualitatif, namun juga bersifat kuantitatif. Laporan berisikan tentang analisa di tingkat nasional yang merupakan rekapitulasi dan diinterpretasikan pada isu – isu strategis.


19


BAGIAN II. PELAKSANAAN KEGIATAN Rencana VS Realisasi No Aktifitas

Rencana 2012

2013

2014

Realisasi 2012 2013

2014

A Tahap Persiapan Coordination Meeting with PSF and JRKI -‐-‐XX -‐-‐XX XX-‐-‐ X-‐-‐-‐ Recruitment Team -‐-‐XX -‐-‐XX XX-‐-‐ Development of PTO -‐-‐XX X-‐-‐-‐ -‐-‐XX XX-‐-‐ Assesment -‐-‐XX X-‐-‐-‐ -‐-‐-‐X X-‐-‐-‐ B Tahap Pelaksanaan Asistensi Program dan Mitra Program XXXX XXXX X-‐-‐-‐ Kompetisi Inovasi -‐-‐XX -‐-‐XX Analisa Konten Produksi XXXX XXXX X-‐-‐-‐ C Tahap Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan Supervisi -‐-‐-‐X -‐-‐-‐X X-‐-‐-‐ Endline Survey -‐-‐-‐X X-‐-‐-‐ D Perpanjangan Program Pelaksanaan Perpanjangan Program X-‐-‐-‐ E Final Report Penulisan Final Report -‐-‐-‐X X-‐-‐-‐ Keterangan: Untuk Rencana pelaksanaan kegiatan tahunan yang dibagi 4 merujuk pada laporan 3 bulanan. -‐-‐-‐X artinya kegiatan direncanakan atau dilaksanakan 3 bulan diakhir tahun yakni Oktober-‐ Desember. Begitupun keterangan lainnya. Α. Tahap Persiapan 20



Dalam tahap persiapan program DISKUSI III setelah finalisasi proposal Diskusi 3 (narasi, timeplan, logframe dan budget) adalah melakukan koordinasi lebih intensif dan terintegrasi baik di internal CRI maupun antara tim CRI dan PSF serta koordinasi dengan JRKI sebagai organisasi radio komunitas mitra dari program DISKUSI. Prioritas pada tahap persiapan adalah melakukan 1). Koordinasi tingkat nasional, 2). Recruitment tim, 3). Re assesment, rekomitmen dan Assesment terhadap rakom di wilayah yang baru, 4). Penyusunan PTO. Program DISKUSI 3 tetap menggunakan kerangka pikir yang sama dengan DISKUSI tahap I & 2, karena merupakan kelanjutan dari tahap sebelumnya. Namun secara geografis terdapat perluasan wilayah program ke 5 propinsi, yaitu Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Banten, DIY, dan Jawa Timur. Program DISKUSI 3 akhirnya disepakati menjadi 14 propinsi (1.Aceh, 2.Sumatera Utara, 3.Lampung, 4.Banten, 5.Jawa Barat, 6.Jawa Tengah, 7.Jawa Timur, 8.Daerah Istimewa Yogyakarta, 9.Kalimantan Barat, 10.Sulawesi Selatan, 11.Sulawesi Barat, 12.Sulawesi Tenggara, 13.Sulawesi Utara dan 14.Nusa Tenggara Barat). Program ini tetap dijalankan oleh COMBINE Resource Institution dengan manajemen program terdiri 2 level, pertama tim nasional di CRI Yogyakarta dan tim fasilitator propinsi untuk memfasilitasi sejumlah rakom di propinsi masing-‐masing. Tim nasional terdiri atas Koordinator Program, senior fasilitator, tim analis konten dan dibantu satu orang admin. Dalam menjalankan program ini CRI didampingi oleh PSF yang secara rutin melakukan supervisi baik melalaui koordinasi maupun kunjungan lapangan. Berdasarkan pengalaman dari Program DISKUSI 1 dan 2, masa persiapan dirasa masih kurang, sehingga pada DISKUSI 3 tahapan persiapan lebih diperpanjang agar benar-‐ benar dapat mempersiapkan pelaksanan program menjadi lebih baik.. Tahap ini menjadi penting untuk mematangkan berbagai aspek persiapan dalam upaya mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas PNPM Mandiri melalui partisipasi masyarakat dengan memanfaatkan sistem yang berbasis media komunitas. Program kerja atau kegiatan dilaksanakan menjadi 2 bagian berdasarkan pelaksanaanya. Pertama adalah program kerja yang dilaksanakan oleh COMBINE Resource Institution (CRI) selaku fasilitator program. Kedua adalah program kerja yang dilaksanakan oleh Radio Komunitas selaku mitra program. Program kerja yang dilakukan oleh CRI adalah yang terkait dengan kegiatan koordinatif dan dokumentatif. Sedangkan program kerja yang dilakukan oleh radio komunitas meliputi kegiatan jurnalisme siaran (radio komunitas), jurnalisme cetak (buletin), pertemuan warga (talkshow), berita web dan pemantauan/monitoring pembangunan Koordinasi dengan PSF Kegiatan Koordinasi ini dilakukan dalam berbagai cara baik pertemuan langsung maupun lewat telpon dan email serta media online lainnya. Koordinasi dilakukan pada setiap tahap pelaksanaan program dari tahap persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan juga perpanjangan program. Pada tahap persiapan, kegiatan koordinasi diawali dengan pertemuan internal antara COMBINE Resource Institution (CRI) dengan PNPM Support Facilities (PSF). Pertemuan selama dua hari ini berlangsung pada tanggal 11 dan 12 September 2012 di kantor CRI Yogyakarta. Hari pertama tim program melakukan kunjungan ke Radio Komunitas Radekka FM yang berada di Desa Semoyo Kec. Pathuk Kab. Gunungkidul Yogyakarta. Dalam kesempatan tersebut 21



tim program melakukan FGD bersama pengurus rakom Radekka FM dan pelaku PNPM Mandiri di tingkat local. Hasil temuan selama di lapangan menjadi bahan dan masukan bagi desain program DISKUSI 3 selanjutnya. Hari kedua, tim program melakukan rapat koordinasi di kantor CRI. Koordinasi yang dihadiri oleh perwakilan Bank Dunia ( Charles), PSF ( Citra & Wulan) dan tim CRI tersebut menghasilkan beberapa catatan penting, antara lain : •

Prioritas utama yang akan di lakukan dalam Program DISKUSI 3 adalah menghubungkan Radio komunitasi dengan actor PNPM di tingkat kabupaten, propinsi dan nasional. Kondisi ini kadang-‐kadang terjadi ketika ada issu lokal yang membutuhkan pengambil keputusan di tingkat yang lebih tinggi. Dalam konteks ini produksi dari Radio Komunitas mitra Program DISKUSI sudah dianggap lengkap, hanya bagaimana menyebarluaskannya kepada pihak yang benar.

•

Radio komunitas secara ideal harus mampu memungkinkan masyarakat bisa bersuara dan didengar oleh publik luar. Media ini bukanlah sekedar sebagai hiburan semata namun juga bisa sebagai sumber informasi. Tidak ada beda antara media komunitas dan media mainstream, yang penting adalah bagaimana semua media itu saling terkoneksi. Dalam kondisi ideal media komunitas kedepan harus mengungkapkan heterogenitas,konvergensi dan menjadi media ekskalasi untuk proses pengambilan keputusan.

•

Di butuhkan data base program DISKUSI I dan DISKUSIi II yang meliputi : 1. Best praktis 2. Issu yang berhubungan dengan PNPM 3. Issu yang berhubungan dengan permasalahan di tingkat komunitas 4. Pembelajaran

•

PSF akan mengumpulkan semua data dan informasi dengan menyebarkannya melalui internet kepada beberapa jaringan bank dunia yang tertarik dengan issu di komunitas. Sistem yang terhubung dengan konvergensi media yang ada (media social, website,media cetak, platform media PNPM, SMS Gateway dan lain sebagainya.

•

Dana inovasi harus lebih ditekankan pada dukungan program PNPM/Knowledge transfer. Innovasi dapat berupa Quis, pembuatan buletin, news, website news. Innovasi lebih di dorong kepada sistem penyebaran informasi dan transparansi program PNPM.

•

Kategori radio komunitas dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu : Advance, Medium and Basic. Perlu di bahasakan lebih sederhana untuk menjadikan indikator performance radio komunitas. Sub kategori akan menjadi indikator penilaian bagi kegiatan mentoring dan assistensi fasilitator provinsi dalam kerja fasilitasi terhadap radio komunitas dampingan masing maing. Sub kategori performance indikator Rakom antara lain, paket profuksi minimal, jaringan, peralatan, jumlah pengurus dan kapasitas jurnalisnya.

Pada tahap Pelaksanaan koordinasi dilakukan di Kantor PSF pada tangal 23 Mei 2013, yang hadir dalam pertemuan tersebut Nieke Jahja, Iman (CRI), Sinam M.S (JRKI), Citra, Ovi, Charles (PSF), Taufik (Pokja Pengendali PNPM). Dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa agenda yang berkaitan dengan pelaksanaan program DISKUSI III. Agenda pembahasan berkenaan dengan administrasi menghasilkan beberapa keputusan: •

Ovi/Citra (PSF) akan follow up ke PMD, PU, dan Kominfo terkait tindak lanjut surat Pak 22



Sujana untuk fasilitator dan radio komunitas mitra progam DISKUSI III. •

Mas Taufk dan Ovi akan bantu review Draft PTO terlampir. Dan akan mengajak tim J4P untuk bisa ikut bantu mereview.

•

Combine akan melakukan follow up dengan JRKI untuk menggandeng 2 propinsi tambahan, yaitu Yogyakarta dan Sumatera Barat, sehingga jumlah mitra bisa bertambah menjadi 150 by July 2013.

•

Combine akan merevisi RAB dan Workplan sesuai diskusi hari ini, diantaranya mengalihkan budget assessment untuk Papua ke dana inovasi, dll.

•

Combine akan membuat mailing list (google) dengan menyertakan semua yang tercantum dalam list pertemuan.

Pembahasan berkaitan dengan subtansi menghasilkan keputusan untuk menyusun tema khusus sebagai daftar menu bagi radio komunitas mitra program DISKUSI III dalam memproduksi materi siarannya. Citra akan menyusun 6 tema sebagai daftar menu yang bisa dipilih radio komunitas. Daftar menu ini juga akan dilengkapi berbagai referensi terkait yang akan dikoordinasikan oleh Citra dengan tim J4P, CHU unit, dll. Pertemuan juga mengahsilkan Rencana tindak lanjut sbeagai berikut: • Combine akan menyusun 3 concept note, yaitu: Kompetisi Dana Inovasi, Reward per quarter untuk radio komunitas yang kegiatannya beyond regular activities, End Line Survey. • Combine akan melihat kemungkinan pengembangan database audio menjadi newsroom di Sangkala JRKI atau Suara Komunitas. Mohon dilaporkan perkembangannya pada laporan di akhir bulan. • Combine akan mengembangkan geocommon mapping dengan menambahkan informasi lain (jika memungkinkan) • terkait dengan SMS gateway, Combine akan membuat satu halaman penjelasan mengenai aktifitas SMS Gateway yang akan dijalankan oleh radio komunitas terkait PNPM untuk di-‐share ke tim complaint handling PNPM untuk melihat kemungkinan Combine bisa memforward SMS yang diterima ke SMS gateway PNPM dan menerima feedback. • Rencana Supervisi gabungan pada Bulan September dengan melibatkan Pokja, PMD, PU, Kemkominfo, J4P, Tim komunikasi PSF. Tim komunikasi PSF (Wulan/Yasmin) akan membuat draft SMO-‐nya. • Untuk implementasi ke depan, diharapkan kegiatan ini bisa menjadi joint effort of Pokja Pengendali PNPM Mandiri (Tim GAC), Tim komunikasi PSF, Tim J4P PSF, Combine, dan JRKI Koordinasi untuk pelaksanaan kompetisi inovasi dilaksanakan secara online dan pertemuan langsung selama bulan September sampai Oktober 2013. Dewan Juri untuk pelaksanaan kompetisi inovasi ini adalah Taufik Rinaldi (Pokja Pengendali PNPM Mandiri), Citra Lestari (PSF), Sinam M. Sutarno (JRKI), Iman Abdurrahman (CRI). Hasil dari penjurian ada dalam lampiran. Koordiansi dalam tahap evaluasi dilaksanakan juga dalam workshop evaluasi program yang dilaksanakan pada tanggal 6-‐9 Februari 2014. Hadir dalam pertemuan ini semua 23



fasilitator provinisi, radio komunitas pemenang kompetisi inovasi, team nasional program DISKUSI, PSF, JRKI, Pokja Pengendali PNPM. Workshop difasilitasi oleh tim fasilitator dari Inspirit. Tempat acara untuk workshop dilaksanakan di Edu Hostel Yogjakarta. Laporan workshop evaluasi ada dalam lampiran. Koordinasi baik melalui email ataupun telpon serta pertemuan langsung di acara-‐acara ‘kampanye anti korupsi’ di PNPM sering dilakukan. Misal di acara ACS di lampung, Gerakan Anti Korupsi di Surabaya dan Jombang, serta Pertemuan Nasional PNPM, Jakarta. Di momentum acara koordinasi dan update pelaksanaan program selalu dilakukan. Koordinasi internal COMBINE Resource Institution (CRI) adalah salah satu elemen masyarakat sipil yang meyakini bahwa informasi adalah instrument penting dalam penguatan komunitas marjinal. Mengapa demikian, pertama, komunitas yang mampu mengelola informasi dan pengetahuan dengan baik akan lebih mudah memperkuat diri. Kedua, kemampuan mengelola informasi dan pengetahuan akan menjadi modal penting bagi komunitas untuk berjejaring dengan pihak lain, sehingga terjadi hubungan yang saling menguatkan. Gagasan COMBINE ini diterjemahkan dalam 4 platform utama yaitu Suara Komunitas, Pasar Komunitas, Lumbung Komunitas dan Tikus Darat. Salah satu platform utama COMBINE adalah (www.suarakomunitas.net). Suara Komunitas adalah sebuah portal jaringan pewarta warga Indonesia yang mengelola informasi dan gagasan warga untuk mempengaruhi kebijakan kebijakan publik yang berpihak ke masyarakat akar rumput. Dalam melakukan aktifitasnya, Suara Komunitas menerapkan prinsip independen dan nondiskriminatif. Kegiatan Suara Komunitas adalah memfasilitasi pertukaran informasi dan gagasan antar warga. Portal ini berusaha menjadi media komunikasi dua arah antara warga dan berbagi pemangku kepentingan. Atas dasar inilah penting dilakukan koordinasi internal untuk mensinkronkan program DISKUSI dengan platform utama CRI. Melihat aktifitas dan output yang hampir sama, maka program DISKUSI sangat relevan dengan Suara Komunitas, sehingga Program DISKUSI 3 merupakan bagian dari Program Suara Komunitas. Inilah hasil kesimpulan koordinasi internal program Suara Komunitas. Strategi ini dilakukan untuk memastikan keberlanjutan program DISKUSI 3 mendatang. Lebih lanjut Suara Komunitas akan melakukan konsolidasi internal guna berbagi SDM dan pembelajaran bersama. Program Suara Komunitas akan selalu dilibatkan mulai dari hal-‐hal prinsip, administratif dan teknis di lapangan.

24



Halaman depan situs web Suara Komunitas Koordinasi dengan JRKI

Program DISKUSI 3 merupakan kolaborasi antara COMBINE Resource Institution, Pokja Pengendali PNPM Mandiri, serta Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Dengan dimulainya Program DISKUSI tahap 3 pada akhir tahun 2012, maka berbagai persiapan telah dilakukan. Sejauh ini pelaksanaan Program Diskusi 1 & 2 dinilai sudah cukup baik meskipun masih memerlukan koordinasi dan pemahaman bersama dalam setiap tahapannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pengintegrasian dan komitment bersama lintas pelaku program. Salah satu kegiatan yang penting dilakukan adalah pertemuan koordinasi bersama Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) terkait pelaksanaan program Diskusi tahap 3. Diperlukan adanya koordinasi lebih intensif dan terintegrasi diantara tim pelaksanan program dan pengurus JRKI Pertemuan koordinasi bersama JRKI mengagendakan bagaimana pengintegrasian teknis, mekanisme, alur dan tahapan program Diskusi ke depan sehingga memberikan pengaruh yang signifikan dalam program pemantauan pembangunan secara partisipatif. Koordinasi pertama bersama JRKI dilakukan di solo, disekretariat nasional JRKI. Hadir dalam pertemuan tersebut Akhmad Muharam, Ranggoaini Jahja dan Lia Yuniar Irfan mewakili CRI, dan Sinam S Sutarno serta Farida dari JRKI. Hasil pertemuan solo antara lain : •

Adanya masukan (review dan sinkronisasi) terhadap persiapan dan


25


implementasi program DISKUSI tahap 3. •

Terjalinnya sinkronisasi pemikiran dan kegiatan dengan kegiatan JRKI di lapangan dengan tim Pelaksana Program Diskusi tahap 3

•

Mendiskusikan dan menyusun mekanisme pengintegrasian bagi pengurus JRK Wilayah di masing-‐masing propinsi mitra DISKUSI 3.

Setelah pertemuan pertama dengan JRKI tersebut, koordinasi dilakukan terus secara langsung maupun lewat telpon dan email. Serta dalam pertemuan-‐pertemuan koordinasi bersama antara stakeholder program DISKUSI III. Rekruitmen Team Program DISKUSI III Program DISKUSI tahap 3 membutuhkan kualitas SDM yang baik, mencakup aspek manajerial, fasilitasi dan kemampuan teknis lainnya. Hal ini penting dimiliki oleh tim pelaksana program, karena jangkauan wilayah yang sangat luas (14 propinsi) dengan output yang cukup besar. Di samping itu, program DIKSUSI tahap 3 memadukan unsur-‐ unsur media alternative yang lebih beragam dengan spesifikasi yang berbeda. Oleh karena itu proses recruitment tim harus lebih ketat dan selekif. Tahap rekruitmen dimulai dari tingkat nasional dengan melakukan open recruitment untuk posisi tim managemen program di tingkat nasional. Setelah melalui seleksi yang ketat dan panjang akhirnya terpilih Akhmad Muharam sebagai Koordinator Program DISKUSI 3, Lia Yuniar Irfan sebagi Senior Fasilitator dan Wahyu Mulyawan sebagai Analisis content, sedangkan posisi Administrasi keuangan dipercayakan kepada Yulia Khoirunnisa. Selanjutnya ada perubahan komposisi dipertengahan program yakni mulai bulan Mei 2013 Koordinator Program adalah Iman Abdurrahman dan tambahan asisten analisa konten produksi yakni Ferdhi F. Putra dan pergantian administrasi dari Yulia menjadi Rani Soraya Siregar. Sejak itu ada 5 orang pelaksana di tingkat nasional. Tahap selanjutnya adalah recruitmen ditingkat propinsi yang akan merekrut sejumlah fasilitator propinsi. Beberapa tahap recruitment antara lain : Pengumuman terbatas (17-‐24 september 2012) Daftar nama calon terbatas (25-‐30 september 2012) Wawancara (1-‐7 oktober 2012) Penetapan (8-‐14 desember 2012) Secara umum kriteria fasilitator lebih diutamakan pada pemahaman tentang radio komunitas, pengenalan medan, keterlibatan di JRK wilayah dan keterampilan fasilitasi dan sebisa mungkin adalah orang lokal. Secara structural tim manajemen program DISKUSI telah banyak berubah, dengan munculnya personil baru, baik di tingkat nasional maupun propinsi. Di tingkat nasional CRI memperbaharui tim dengan harapan mampu bekerja lebih baik dibanding program DISKUSI sebelumnya. Sedangkan di tingkat propinsi CRI merekrut 9 fasilitator di propinsi baru, yaitu di Aceh, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Nusa Tenggara barat. Untuk propinsi Sumatera Utara, 26



Lampung dan Jawa Barat masih memakai fasilitator lama. Disamping itu khusus propinsi Sulawesi Barat Yogjakarta dan Banten. Kriteria fasilitator lebih diutamakan pada pemahaman tentang radio komunitas, pengenalan medan, keterlibatan di JRK wilayah dan keterampilan fasilitasi dan sebisa mungkin adalah orang lokal. Setelah melalui beberapa penilaian dari tim nasional dengan mempertimbangkan rekomendasi yang dilakukan oleh JRK setiap wilayah. Penyusunan PTO Program DISKUSI III Berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan DISKUSI di tahap pertama dan kedua yang mengungkapkan keberhasilannya dan tantangannya, maka salah satu pembelajaran yang dapat diambil adalah belum adanya Petunjuk Teknis Operasional (PTO) pelaksanaan Program DISKUSI. Dalam pelaksanaannya, Program DISKUSI 3 berupaya lebih mendorong partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi PNPM Mandiri. Untuk mendorong terwujudnya prinsip partisipasi ini berbagai strategi telah dilakukan dengan memberi peran kepada radio komunitas untuk memfasilitasi masyarakat lebih aktif dalam mencari tahu dan melakukan pemantauan PNPM Mandiri. Untuk itu, dalam melaksanakan kegiatan Program DISKUSI 3 diperlukan Petunjuk Teknis Operasional (PTO). Salah satu tahapan penting dalam penyusunan PTO adalah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program DISKUSI I dan 2. Dari evaluasi tersebut akan diketahui bagaimanakah pelaksanaan program DISKUSI sebelumnya serta berbagai kendala dan tantangannya. Elaborasi ini akan menjadi pijakan empirik bagi upaya perumusan alternatif-‐ alternatif kebijakan pengembangan kapasitas dan kualitas program DISKUSI 3 yang dituangkan dalam PTO. Pokok bahasan PTO akan dimulai dengan bagian pendahuluan yang memuat tentang latar belakang, tujuan dan output, lokasi, pendanaan, prinsip-‐prinsip dan nilai-‐nilai. Bagian kedua akan berbicara tentang tugas dan tanggungjawab pelaku kegiatan serta struktur organisasi program DISKUSI 3. Bagian ketiga adalah tahapan kegiatan, yakni kegiatan yang dilakukan oleh Program DISKUSI 3 yang terbagi dalam tiga tahapan : melakukan persiapan program, melaksanaan aktivitas program serta melakukan monitoring, evaluasi dan motivasi program. Bagian keempat akan ditutup dengan perumusan tentang mekanisme pengendalian dan system pelaporannya. Dokumen PTO diharapkan menjadi panduan bagi pelaksanaan kegiatan Program DISKUSI 3 bagi pelaksana program, termasuk tim manajemen dan tim pelaksana. PTO juga diharapkan dapat memberi informasi mengenai program DISKUSI 3 bagi pelaksana PNPM Mandiri. Dokumen PTO dilampirkan dalam laporan ini. Asessment Program DISKUSI III Tujuan Assesment Program DISKUSI III adalah, pertama, untuk melakukan penilaian terhadap kapasitas Radio Komunitas yang terfokus pada kondisi, peran dan fungsi rakom sebagai media komunitas. Dan kedua, untuk merekomendasikan sejumlah Radio Komunitas yang dinilai layak dan mampu menjadi mitra program DISKUSI III sesuai kriteria yang ada. Dari jumlah total rakom yang ada menurut database JRKI secara keseluruhan berjumlah 443 rakom terdapat di 15 provinsi tapi hanya 194 di antaranya dilakukan assessment. Dari 27



hasil assessment tersebut ada175 rakom yang direkomendasi untuk menjadi mitra di program DISKUSI III. Assessment ini diksanakan terhadap Radio Komunitas di 15 propinsi terpilih (Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat dan Bali). Kelimabelas propinsi yang dilakukan proses assessment tersebut dipilih untuk menjadi target wilayah program, baik secara langsung atau di sub fasilitasi propinsi pendampingnya. Sasaran assessment adalah para pengelola radio komunitas, pelaku PNPM di wilayah radio komunitas tersebut berada, dan masyarakat pendengar radio komunitas. Selain itu melibatkan juga para pengurus atau pelaksana di JRK Wilayah dan juga JRKI. Kerangka Alur Assessment Langkah – langkah assessment dilakukan mengikuti diagram alur di bawah ini. Desk Study Field Study Reporting Mempelajari berbagai dokumen Memverifikasi hasil-hasil desk 1. Kompilasi dan analisa data yang terkait dengan keberadaan study melalui kunjungan 2. Finalisasi data rakom mitra Rakom langsung ke lapangan program DISKUSI III Metodologi Assessment Metodologi assessment ini berdasar pada lokasi dan teknik. Untuk lokasi assessment yaitu di Propinsi Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat dan Bali yang terfokus pada keberadaan radio komunitas. Untuk teknik assesment dilakukan melalui metodologi : • Desk Study • Observasi partisipatif • In-‐depth Interview No Metode Deskripsi Keterangan assesment 1 Desk Study Dokumen yang ditelaah adalah data Radio 4) Assessment sekunder Komunitas yang ada di databased CRI, JRKI 5) Pengecekan kembali dan dan Lembaga lain yang focus terhadap pengecekan silang via pendampingan Radio Komunitas serta telepon informasi lainnya. 6) Jika hasil assessment skunder dinilai sudah cukup, maka assessment primer tidak perlu dilakukan.

28



No Metode assesment 2. Observasi partisipatif

3.

In-‐depth Interview

Deskripsi

Keterangan

Pengamatan didasarkan atas pengalaman  Assessment primer secara langsung, mencatat perilaku pengurus  Metodologi sampling rakom dan kejadian sebagaimana yang terhadap rakom di suatu terjadi pada keadaan sebenarnya, dan wilayah berusaha memahami situasi-‐situasi yang rumit/kompleks. Sedangkan peranan pengamat secara terbuka diketahui oleh informan Pengumpulan data dilakukan dengan metode Wawancara dilakukan terhadap : wawancara mendalam dengan menggunakan I. panduan pertanyaan engelola Rakom Β. asilitator PNPM Mandiri Χ. Masyarakat sekitar

Tim Asessment Anggota tim terdiri dari 4 orang staf CRI yaitu Akhmad Muharam, Ranggoaini Jahja, Haryana, Lia Syafitri & Sarwono dibawah koordinasi tim pengarah program DISKUSI III. Tim ini dipimpin langsung oleh koordinator program, Akhmad muharam. Adapun pembagian wilayah assessment sebagai berikut : 1. Akhmad Muharam (Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Banten dan Lampung) 2. Haryana (Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur) 3. Lia Syafitri (Aceh, Sumatera Utara dan Jawa Tengah) 4. Sarwono (Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara 5. Ranggoaini Jahja di Bali dibantu oleh Sarwono untuk depth assesment. Jadwal Kegiatan ini dilakukan pada bulan Oktober – Desember 2012. No Kegiatan Oktober Nopember Desember 1

Penyusunan penyusunan assessment

2

ToR

Koordinasi & Finalisasi tools assessment

V

3

Kajian Study)

(Desk

V

4

Studi lapangan (Field study)

V V V V V

5

Olah data dan Analisis

V V

8

Pelaporan (Reporting)

dokumen

dan V tools

V V V V

Hasil Assessment Daftar rakom yang diobservasi 29



Jumlah keseluruhan rakom yang diobservasi oleh assessor ada 119 rakom di 114 kecamatan dan 75 kabupaten kota dari 15 propinsi dengan penjabaran sebagai berikut: No

Propinsi

Kecamatan

Kabupaten

Jumlah Rakom

1

Aceh

12

7

12

2

Sumatera Utara

5

4

5

3

Lampung

6

4

7

4

Banten

4

4

4

5

Jawa Barat

8

7

8

6

Jawa Tengah

11

7

11

7

Daerah Istimewa 9 Yogyakarta

5

9

8

Jawa Timur

9

8

10

9

Kalimantan Barat

7

4

8

10

Sulawesi Utara

5

3

5

11

Sulawesi Barat

5

3

62

12

Sulawesi Tenggara

5

3

6

13

Sulawesi Selatan

8

5

8

14

Bali

10

7

10

15

Nusa Tenggara Barat

10

4

10

TOTAL

114

75

119

Total rakom yang terdata dan jumlah rakom direkomendasi sebagai mitra program No

Propinsi

Jumlah Rakom

Jumlah Rakom yang di rekomendasikan

1

ACEH

46

13

2

SUMATRA UTARA

24

10

3

LAMPUNG

18

9

4

JAWA BARAT

51

18

5

BANTEN

10

4

6

JAWA TENGAH

48

15

7

JAWA TIMUR

65

17

8

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

35

16

9

KALIMANTAN BARAT

44

10

10

SULAWESI UTARA

9

6

11

SULAWESI TENGGARA

17

17

12

SULAWESI SELATAN

39

16

2


30


13

SULAWESI BARAT

17

4

14

NUSA TENGGARA BARAT

39

20

15

BALI

10

5

TOTAL

180

Dari 119 rakom yang di observasi dan dari 186 Rakom yang direkomendasikan akan di pilih lagi menjadi 150 Rakom yang secara kompetensi yang optimal untuk terlibat di DISKUSI III. Proses pemilihan sudah di lakukan melalui hasil assessment dan penambahan rakom melalui koordinasi dengan masing masing JRK wilayah berdasarkan kriteria tools assessment. Hasil sementara 150 Rakom dengan pembagian sebagai berikut : No

Propinsi

Jumlah Rakom yang di rekomendasikan

Jumlah Rakom yang akan terlibat DISKUSI III

1

ACEH

13

11

2

SUMATRA UTARA

10

11

3

LAMPUNG

9

9

4

JAWA BARAT

18

18

5

BANTEN

6

4

6

JAWA TENGAH

15

13

7

JAWA TIMUR

17

14

8


16

11

9

KALIMANTAN BARAT

10

10

10

SULAWESI UTARA

6

5

11

SULAWESI TENGGARA

17

7

12

SULAWESI SELATAN

16

10

13

SULAWESI BARAT

4

3

14

NUSA TENGGARA BARAT

24

20

15

BALI

5

4

TOTAL

186

150

Jumlah 150 Rakom untuk DISKUSI III dapat berupah dimasing masing wilayah berdasarkan diskusi akhir di kegiatan TOT bersama seluruh peserta namun tetap akan menggunakan TOTAL 150 Rakom. Platform, kelompok media dan aktor yang harus dilibatkan 1. Secara umum, platform yang akan diusung dalam DISKUSI III: • Upaya meningkatkan sikap kritis masyarakat atas proses pembangunan yang ada di sekitarnya. • Pengamatan tidak hanya kepada transparansi dan akuntabilitas proses kegiatan PNPM Mandiri tetapi juga pada upaya pemeliharaan dan perawatan pasca pembangunan infrastruktur oleh PNPM Mandiri. • Program mementingkan pendokumentasian semua kegiatan PNPM Mandiri yang 31



•

• •

• • •

• • •

berlangsung di level kecamatan, kabupaten dan propinsi. Info yang diangkat oleh rakom harus diberi respon berupa solusi persoalan oleh pihak PNPM Mandiri dan dijadikan alat justifikasi untuk menentukan langkah program PNPM Mandiri selanjutnya. Program ditujukan untuk mengawal dan mengevaluasi kegiatan PNPM Mandiri yang sedang dan sudah berjalan. Rekomendasi implementasi program secara bulanan dari salah satu JRK yaitu laporan bulanan dibagi ke dalam 2 format; 1. Laporan untuk ke CRI, 2. Laporan untuk ke PSF/PNPM Mandiri Nasional. Skema respon dan tindakan terhadap temuan-‐temuan yang diangkat oleh rakom harus disusun oleh CRI dengan PSF/PNPM Mandiri Nasional. DISKUSI III diupayakan untuk lebih mengangkat informasi mengenai PNPM Mandiri secara substansial. DISKUSI III menguatkan kolaborasi media-‐media komunitas untuk mengangkat isu akar rumput untuk mendorong mekanisme literasi informasi melalui kerja-‐kerja kolaborasi. Program mengedepankan kerja-‐kerja advokasi perizinan, penguatan dan pengembangan jaringan JRK wilayah. Program mengedepankan mekanisme koordinasi rakom, JRK wilayah dengan JRKI. Program mengedepankan peningkatan kapasitas rakom dalam bidang produksi, jurnalime warga, pola pendanaan untuk keberlangsungan rakom (fund raising), teknis dan pengembangan jaringan.

2. Kelompok media dan aktor yang harus dilibatkan Secara nasional, media dan aktor yang harus dilibatkan adalah PNPM Mandiri nasional, media cetak maupun elektronik di tingkat nasional adalah : AJI 3 Indonesia, JRKI, lembaga maupun asosiasi lainnya yang berpihak pada masyarakat dan menjunjung tinggi jurnalisme warga yang ada pada radio komunitas. Dengan pola konvergensi media yang akan diterapkan, program DISKUSI III juga akan sangat aktif memanfaatkan media-‐media jejaring sosial seperti Twitter, Facebook, dan sebagainya. Selain itu, program DISKUSI III juga akan sangat mengajak kelompok blogger pewarta warga yang ada di setiap wilayah yang terlibat dalam program untuk ikut aktif mengangkat isu-‐isu yang disuarakan oleh radio komunitas. Di tingkat propinsi, media dan aktor yang harus dilibatkan di antaranya: No Propinsi

Kelompok Media dan Aktor

1.

Aceh

PNPM Mandiri Propinsi Aceh, AJI Aceh, Aceh TV dan media elektronik maupun media cetak propinsi, Lembaga perlindungan masyarakat lokal (Liga Ureung Inong Aceh, LBH4 Banda Aceh, GERAK5 Aceh), JRK Aceh

2.

Sumatera Utara PNPM Mandiri Propinsi Sumatera Utara, AJI Sumatera Utara, media elektronik maupun media cetak Sumatera Utara, Lembaga perlindungan masyarakat lokal (GERAK Sumut), Jarkomsu

3.

Lampung

PNPM Mandiri Perdesaan dan Perkotaan Propinsi Lampung, Kawan Tani, Lampung, media elektronik maupun surat kabar propinsi

3 Aliansi Jurnalis Independen 4 Lembaga Bantuan Hukum 5 Gerakan Anti Korupsi


32


No Propinsi

Kelompok Media dan Aktor

4.

Banten

PNPM Mandiri Perdesaan dan Perkotaan Propinsi Banten, media elektronik maupun surat kabar propinsi..

5.

Jawa Barat

PNPM Mandiri Propinsi Jawa Barat, media elektronik maupun surat kabar propinsi, LSM Lokal.

6.

Jawa Tengah

PNPM Mandiri Propinsi Jawa Tengah, AJI Jawa Tengah, media elektronik maupun media cetak propinsi (Surat kabar Suara Merdeka dan Wawasan), lembaga perlindungan masyarakat lokal.

7.

Daerah Istimewa Yogyakarta

PNPM Mandiri Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, AJI Daerah Istimewa Yogyakarta, KR, TV Komunitas Kagem, Hardjo, Bernas Jogja

8.

Jawa Timur

PNPM Mandiri Propinsi Jawa Timur, AJI Jawa Timur, TV 9 Jatim, Majalah bangkit, Buletin warga Risalah dan jaringan NU Online.

9.

Kalimantan Barat

PNPM Mandiri Perdesaan Propinsi Kalimantan Barat, Ruai TV, Pontianak Institute, LPS AIR, Lembaga Gemawan, KPID, media elektronik maupun surat kabar propinsi.

10. Sulawesi Utara

PNPM Mandiri Propinsi Sulawesi Utara, AJI Sulawesi Utara, media elektronik maupun surat kabar propinsi, lembaga perlindungan masyarakat lokal.

11. Sulawesi Barat

PNPM Mandiri Propinsi Sulawesi Barat, AJI Sulawesi Barat, e-‐Koran mandar, Tribun sulbar & Harian Fajar

12. Sulawesi Tenggara

PNPM Mandiri Propinsi Sulawesi Tenggara, AJI Sulawesi Tenggara, media elektronik maupun surat kabar propinsi, lembaga perlindungan masyarakat lokal.

13. Sulawesi Selatan PNPM Mandiri Propinsi Sulawesi Selatan, AJI Sulsel, Jurnal Celebes, Berita kota Makasar, Makasar TV dan FAjar TV. 14. Bali

PNPM Mandiri Propinsi Bali, AJI Bali, media elektronik maupun surat kabar propinsi, lembaga perlindungan masyarakat lokal.

15. NTB

PNPM Mandiri Propinsi NTB, media elektronik maupun surat kabar propinsi, dinas kepemerintahan terkait rakom.

E. Kandidat fasilitator propinsi Setelah melalui beberapa penilaian dari tim DISKUSI dengan mempertimbangkan rekomendasi yang dilakukan oleh JRK setiap wilayah, kandidat fasilitator propinsi maupun tim pendukung DISKUSI lainnya yaitu sebagai berikut: No PROPINSI

NAMA KANDIDAT

POSISI

PENGALAMAN KUCI

1

ACEH

Teuku Ambral

Fasilitator propinsi

Koordinator Program Baru di DISKUSI Arrnet6 dan Ketua (Jaringan III Radio Komunitas) JRK-‐Aceh

2

SUMATRA UTARA

Muhammad Hidayat


Wakil Ketua Jarkomsu Terlibat DISKUSI (Jaringan Radio Komunitas II Sumatera Utara), aktivis sosial, pewarta warga di Suara Komunitas dan ahli teknis radio komunitas

6 Aceh Rehabilitation and Reconstruction Radio Network


KETERANGAN

33


3

LAMPUNG

Rifky Endrawan Fasilitator propinsi

Ketua Jaringan Radio Terlibat DISKUSI Komunitas Lampung , II pewarta warga di Suara Komunitas dan aktivis sosial

4

JAWA BARAT

Adi Rumansyah Fasilitator propinsi

Praktisi radio komunitas, Terlibat DISKUSI pewarta warga di Suara II Komunitas, Ketua Jaringan Radio Komunitas Jawa Barat

5

CIREBON

Ahmad Rovahan Co-‐Fasilitator

Praktisi radio komunitas, Baru di DISKUSI pewarta warga di Suara III Komunitas dan Ketua Jaringan Radio Komunitas Cirebon

6

BANTEN

Amrullah

Co-‐Fasilitator

Praktisi radio komunitas, Baru di DISKUSI pewarta warga di Suara III Komunitas , Ketua Jaringan Komunitas Banten dan aktifis sosial kemasyarakatan

7

JAWA TENGAH

Sukiman


Praktisi radio komunitas, Baru di DISKUSI aktivis sosial III kemasyarakatan dan ketua Jaringan Radio Komunitas Jawa Tengah

8

JAWA TIMUR

Faridah


Praktisi radio komunitas, Baru di DISKUSI aktivis sosial III kemasyarakatan, pengurus Jaringan Radio Komunitas Indonesia dan Jaringan Radio Komunitas Jawa Timur

9


Muhammad Amrun


Praktisi radio komunitas, Baru di DISKUSI aktivis sosial III kemasyarakatan pemuda Daerah Istimewa Yogyakarta, Koordinator pasar komunitas CRI

10 KALIMANTAN BARAT

Fachrurrazi


Praktisi radio komunitas, Baru di DISKUSI anggota jaringan radio III komunitas KALBAR dan aktifis sosial kemasyarakatan

11 SULAWESI UTARA

Marcos Dipan


Praktisi radio komunitas, Baru di DISKUSI Pengurus Jaringan Radio III Komunitas Sulawesi Utara, pewarta warga di Suara Komunitas dan aktifis sosial kemasyarakatan

34



12 SULAWESI TENGGARA

Rizal


Praktisi radio komunitas, Terlibat DISKUSI Pengurus Jaringan Radio II Komunitas Sulawesi Tenggara dan aktifis sosial kemasyarakatan

13 SULAWESI SELATAN

Rudi Rustam


Praktisi radio komunitas, Baru di DISKUSI Pengurus Jaringan Radio III Komunitas Sulawesi Selatan, pewarta warga di Suara Komunitas dan aktifis sosial kemasyarakatan pemuda Sulawesi Selatan

14 SULAWESI BARAT

Aditya

Co-‐Fasilitator

Praktisi radio komunitas, Baru di DISKUSI dan aktifis sosial III kemasyarakatan

15 NUSA TENGGARA Dedi BARAT


Praktisi radio komunitas, Baru di DISKUSI anggota JRK-‐NTB dan aktifis III, menggantikan sosial kemasyarakatan kandidat sebelumnya, Ikhsan Husin, yang meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2012.

16 BALI


Praktisi radio komunitas Baru di DISKUSI dan aktifis sosial III kemasyarakatan

Made Arya

Dari daftar jumlah fasilitator yang di rekrut 16 orang, dengan posisi Fasilitator Propinsi berjumlah 13 orang dan Co-‐Fasilitator berjumlah 3 orang. Fasilitator yang baru terlibat di program DISKUSI berjumlah 11 orang dan yang pernah terlibat di program DISKUSI sebelumnya berjumlah 5 orang. F. Kekuatan Strategis Yang Dibutuhkan Dari hasil penelusuran assessment melalui FGD dan studi lapangan, untuk mendorong komunikasi yang lebih produktif pada DISKUSI III nanti, tim analisis konten nasional yang memadai dibutuhkan oleh program. Analisis konten dibutuhkan untuk memetakan kuantitas dan kualitas isu yang diangkat serta aktor-‐aktor yang terlibat dan manajemen konvergensi media dan aktor untuk merespon isu tersebut. Untuk kepentingan ini, program telah menjalankan proses rekrutmen terhadap fasilitator nasional analisis konten yang nantinya akan dibantu oleh dua orang analis konten berita dan analis konten non-‐berita. Fasilitator nasional analisis konten yang dipilih melalui proses seleksi pengalaman, kemampuan dan mekanisme wawancara yaitu Wahyu Khoeruddin. Kandidat memiliki pengalaman sebagai praktisi radio komunitas, pewarta warga sekaligus editor di Suara Komunitas, aktifis sosial kemasyarakatan dan fasilitator di beberapa program yang berkaitan dengan radio komunitas. 35



B. Tahap Pelaksanaan Asistensi program & Mitra Program Asistensi program pelaksanaan Program DISKUSI III dilakukan oleh 14 fasilitator wilayah dan 2 co-‐pasfrov. Selain itu ada 5 orang tim nasional yang mengkoordinasikan pelaksanaan lapangan dengan pembagian kerja 1 koordinator, 1 fasilitator nasional, fungsinya melakukan koordinasi dengan fasilitator wilayah, 1 analis konten ditambah co-‐analis konten, fungsinya menganalisa hasil produksi dari mitra program DISKUSI III, dan 1 administrasi. Pada akhir tahun program 2013 ini terjadi kecelakaan motor yang menimpa Fasilitator provinsi Aceh saudara Ambral di bulan Oktober. Sehingga pelaksanaan program DISKUSI III di Aceh agak terhambat. Maka di putuskan dalam rapat khusus tim nasional untuk merekrut pengganti saudara Ambral maka terpilihlah saudara Syamsul yang menggantikan. Masa kerja saudara Syamsul mulai bulan Nopember – Desember 2013, dan Januari 2014. Nama-‐nama Fasilitator Propinsi dan Co Fasprop program DISKUSI III : No PROPINSI NAMA POSISI 1

ACEH

Teuku Ambral


2

ACEH

Syamsul

Co Fasilitator propinsi

3

SUMATRA UTARA

Muhammad Hidayat


4

LAMPUNG

Rifky Endrawan


5

JAWA BARAT

Adi Rumansyah


6

JAWA BARAT

Ahmad Rovahan

Co-‐Fasilitator

7

BANTEN

Amrullah


8

JAWA TENGAH

Sukiman


9

JAWA TIMUR

Faridah


10

DIY

Nurul Purnamasari


11

SUMATERA BARAT

Simen Hadi

Koord. Radio Komunitas mitra DISKUSI III

12

KALIMANTAN BARAT

Fachrurrazi


13

SULAWESI UTARA

Marcos Dipan


14

SULAWESI TENGGARA

Rizal

Fasilitator propinsi 36



15

SULAWESI SELATAN

Rudi Rustam


16 NUSA TENGGARA BARAT Dedi Fasilitator propinsi Semua fasilitator provinsi sudah melakukan asistensi teknis di wialyah-‐nya masing-‐ masing. Ada yang melatih produksi untuk membuat berita, ILM, dan cara teknis penyelenggaraan talkshow ada juga yang asistensi berkaitan dengan pelaporan administrasi. Data Mitra Program DISKUSI III Ada 142 radio komunitas yang menjadi mitra program DISKUSI III yang tersebar di 14 provinsi. Data komplitnya bisa dilihat di lampiran. Untuk peta sebarannya bisa dilihat di http://geocommons.com/maps/280908

Kompetisi Inovasi Untuk merangsang dan meningkatkan kreativitas radio komunitas di Indonesia dalam mengelola dan memproduksi informasi yang mampu mendorong perubahan pembangunan ke arah Indonesia yang lebih baik maka dibutuhkan kerja inovatif. Kegiatan inovasi dalam program DISKUSI III ini dilaksanakan dalam 2 bentuk kegiatan : pertama, Reward atau pemberian penghargaan dan kedua, Kompetisi, mencari proposal terbaik untuk kegiatan inovasi dari radio komunitas dan wilayah yang terlibat dalam program DISKUSI III. Reward 3 bulanan atau pemberian penghargaan kepada pengelola radio komunitas mitra DISKUSI III dilakukan dalam 3 bulan sekali. Inovasi dalam jenis reward ini atau pemberian penghargaan dilaksanakan dengan asumsi bahwa semua mitra adalah setara. Semua punya kesempatan untuk dapat penghargaan dari hasil kerjanya.

Kriteria Penilaian penghargaan 3 bulanan 1. Penghargaan diberikan kepada radio komunitas yang konsisten dan produksi informasi-‐ nya secara rata-‐rata potensial. 2. Konten produksi informasi-‐nya punya kedalaman kalau dinilai dari prinsip jurnalistik. 37



Baik dari akurasi informasinya dan data-‐nya maupun keberimbangan dan kekinian. 3. Konten informasinya berkaitan dengan tema-‐tema penting dalam PNPM yang juga bisa menggambarkan transparency dan akuntabilitas. Mekanisme Pemberian Penghargaan Mekanisme pemberian penghargaan disesuaikan dengan kebutuhan radio komunitas yang mendapat penghargaan tersebut. Untuk menentukannya tim nasional akan mendiskusikan dengan fasprov dan pengelola radio komunitas nya. Setiap wilayah provinsi setiap 3 bulan akan memberikan rekomendasi rakom yang layak dapat reward. Selain penghargaan yang rutin diberikan setiap tiga bulan, dikembangkan juga penghargaan khusus yaitu penghargaan yang diberikan kepada pengelola radio komunitas diakhir program, karena prestasi tersendiri. Adapun penghargaan khusus adalah penghargaan berupa sertifikat untuk semua radio komunitas mitra DISKUSI III. Bentuk Kompetisi Inovasi Kegiatan atau aktifitas kompetisi inovasi ini untuk memperdalam informasi sehingga radio komunitas mampu mendorong perubahan pembangunan di komunitas nya. Ada dua kegiatan utama di radio komunitas yang bisa dijadikan dasar untuk memulai inovasi, yaitu kegiatan On-‐Air dan kegiatan Off-‐Air. Kompetisi Inovasi ini akan menilai proposal yang diajukan oleh radio komunitas yang punya ciri kreatif dan inovatif, melibatkan banyak stakeholder juga menggambarkan tentang terjadinya transparasi dan akuntabilitas dalam program PNPM. Fokus Tema Kegiatan kompetisi inovasi ini diarahkan untuk menggali lebih dalam pada focus tema di bawah ini: 1. Zero Tolerance (anti korupsi), artinya cegah, awasi, dan tangani praktek-‐praktek penyalahgunaan uang negara dalam PNPM 2. Mekanisme penyelesaian masalah berkaiatan dengan PNPM di tingkat Kecamatan atau Desa 3. Anti manipulasi politik, karena program PNPM ini punya semua orang jadi tidak bisa diklaim oleh individu atau partai tertentu. 4. Complain handling atau mekanisme pengaduan. Kriteria Penilaian 1. Kompetisi ini menilai proposal kegiatan yang diajukan oleh radio komunitas yang puya ide segar . 2. Kesesuaian aktifitas yang diajukan dengan focus tema dalam kompetisi ini 3. Melibatkan banyak pemangku kepentingan 4. Mencari solusi pada permasalahan yang dihadapi Juri yang akan menilai Untuk menentukan penerima penghargaan dan proposal kegiatan inovasi ditentukan oleh dewan juri dari PSF (Citra Lestari), Pokja Pengendali PNPM (Taufik Rinaldi), Combine (Iman), JRKI (Sinam M. Sutrisno) Ketentuan Umum • Penerima manfaat kegiatan Inovasi ini adalah radio komunitas yang ikut tergabung dalam program DISKUSI III • Untuk kompetisi pengelola radio komunitas mitra DISKUSI III boleh mengirim 38



gagasan atau proposal lebih dari satu Penghargaan 3 Bulanan Untuk penghargaan 3 bulanan sudah 4 kali pengumuman, yang pertama diumukan sebanyak 38 radio komunitas yang mendapat reward. Yang kedua, ada 31 rakom yang mendapat reward. Yang ke-‐3 ada 38 rakom mendapat reward dan yang ke-‐4 ada 34 rakom mendapat reward. Nama dan data rakom yang mendapat reward ada dalam lampiran. Reward Kompetisi Inovasi dimenangkan oleh 3 rakom di bawah ini: No Nama Rakom Ide Proposal Keterangan 1 Pendowo FM Kegiatan ON Air membuat mini drama Sudah terlaksana radio dengan konten seputar PNPM dan kegiatan Off Air mementaskan kesenian tradisi yang disisipi konten PNPM setelah itu di ON Air kan. 2 Dewantara FM Cerdas Cermat PNPM yang melibatkan Sudah terlaksana fasilitator PNPM dan warga 3 Murakabi FM Kegiatan ON air radio komunitas di Sudah terlaksana waduk sermo Analisis Konten Produksi Produksi radio komunitas jenisnya ada beberapa yaitu; berita, ILM, Talkshow, Buletin, dan SMS gateway. Beragam jenis produksi informasi ini melatih para pengelola radio komunitas dalam memproduksi beragam bentuk informasi. Produksi yang berupa berita, ILM, dan Talkshow disambungkan dengan web Suara Komunitas. Produksi dari radio komunitas sudah dimulai sejak bulan April 2013. Produksi yang masuk dan di upload ke Suara Komunitas selama tahun 2013 berjumlah 2,278 berita, 497 ILM, 398 episode Talkshow, dan 197 bulettin serta 67 SMS. TABULASI NASIONAL PRODUKSI KUMULATIF Jenis Produksi Jumlah Rakom Wilayah Talkshow Berita ILM Buletin SMS A B C Epsd Durasi NTB 13 2 0 431 109 74 1,255 35 34 Jateng 7 2 6 207 26 28 875 9 22 Jatim 10 1 3 305 55 41 2,346 20 0 Jabar 17 1 0 410 93 95 1,839 52 1 Lampung 0 4 6 36 6 9 0 0 0 Sumut 0 7 1 26 5 4 83 0 0 Kalbar 3 2 1 77 18 11 0 2 0 Sultra 0 5 4 83 9 8 50 12 1 Sulsel 5 5 0 137 42 24 512 19 8 Banten 5 0 0 140 21 15 295 7 0 Aceh 8 0 5 226 62 48 567 27 0 Sulut 0 4 2 23 1 0 0 3 0 Yogya 5 3 1 120 33 26 1,286 4 0 Sumbar 3 0 1 57 17 15 551 7 1 TOTAL 76 36 30 2,278 497 398 9,659 197 67 TOTAL MITRA 142 16.04 3.50 2.80 68.02 1.39 0.47 Pencapaian Saat Ini 53%


39


Pada produksi tahun 2013 diketahui bahwa 82,2% berita bertemakan publikasi, diikuti 11,6% mengangkat masalah, 5,2% bertemakan partisipasi warga dalam PNPM Mandiri dan 5,2% bertemakan solusi yang dilakukan para pihak berkaitan dengan permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri di wilayah masing-‐masing. Bulletin yang di produksi oleh pengelola radio komunitas mitra DISKUSI III dibatasi minimal 8 berita. Isi bulletin tersebut berkaitan dengan informasi dari komunitas seputar program pembangunan dan informasi-‐informasi lainnya yang ada di komunitas. Untuk SMS gateway sudah ada yang masuk dari radio komunitas hanya belum terkelola dengan baik di website Suara Komunitas, dikarenakan pembenahan server dan pembaharuan aplikasi SMS Gateway. Kendala teknis tersebut menyebabkan SMS gateway kurang berfungsi maksimal.

Jika dicermati berdasarkan konten meliputi gaya bahasa dan sudut pandang, kita menyimpulkan bahwa para pewarta warga masih banyak yang ragu untuk mengangkat kasus/masalah PNPM Mandiri di lingkungannya. Kesimpulan tersebut juga didukung oleh beberapa sampel komunikasi konsultatif yang dilakukan oleh teman-‐teman pewarta warga yang mengaku tidak atau belum berani mengangkat tema-‐tema kontroversial karena berbagai pertimbangan. Seperti di Jatim ada yang masih takut karena adanya kekuatan tertentu yang akan berdampak terhadap rakom jika mengangkat berita yang 'panas.' Sementara ada pewarta lain yang mengaku merasa tidak enak hati dan takut terjadi konflik dengan sesama warga. Namun demikian ada juga beberapa rakom yang sudah berani mengangkat permasalahan bahkan hingga muncul solusinya.

40



41



Mencermati tabel di atas, dinamika wilayah untuk produksi berita ditunjukkan dengan mengukur produktifitas rata-‐rata per rakom sehingga Banten unggul dengan rata-‐rata 15 berita per rakom, NTB 12 dan Jabar 10, disusul Sulsel dengan 8 berita per rakom. Sistem Tabulasi yang bisa di akses di google drive akan terus diperbaiki supaya dapat memberikan informasi yang lebih konprehensif meliputi durasi talkshow setiap edisi setiap rakom, kemudian akumulasi setiap rakom, akumulasi setiap propinsi dan akumulasi nasional sehingga dapat dibuat perkiraan durasi total dan durasi rata-‐rata setiap kali talkshow. Sistem penilaian kinerja dan produktifitas juga terus disempurnakan sesuai dinamika yang berkembang dan data disimpan setiap akhir bulan secara offline. C. Tahap Monitroing dan Evaluasi Endline Survey dan Survey Dampak Awalnya kegiatan ini hanya melakukan Endline Survey dengan merujuk pada Baseline Survey sebelumnya. Di dalam diskusi untuk pelaksanaan Endline Survey terungkaplah ada kebutuhan untuk melihat Survey Dampak bagi wilayah baru yang ikut program DISKUSI yang tidak pernah dilakukan baseline survey nya. Tahapan dan proses survey nya adalah sebagai berikut; Selama bulan Nopember-‐ Desember dilakukan pengambilan sampel di 14 wilayah. Kemudian selama bulan Februari-‐ maret 2014 dilakukan verifiaksi data factual dengan FGD ke 3 wilayah sampling. Yakni ke NTB, Banten, dan Sumatera Barat. Hasil endline survey Sebanyak 783 orang telah diwawancarai dalam survey ini. Jumlah sebanyak itu terdiri dari 534 orang adalah informan pada endline survey dan 249 informan survey dampak. Pada bagian ini secara khusus akan disampaikan hasil endline survey. Pengambilan data primer melalui wawancara dengan alat bantu kuesioner telah dilakukan pada bulan November 2013 sampai Maret 2014. Sampel yang diambil sebanyak 25,2 % dari total radio komunitas yang menjadi mitra program. Radio 42



komunitas terpilih berada di 8 propinsi mitra program Diskusi 3 (1.Aceh, 2.Sumatera Utara, 3.Lampung, 4.Jawa Barat, 5.Jawa Tengah, 6.Nusa Tenggara Barat, 7.Sulawesi Selatan, 8.Sulawesi Tenggara). 1. Identitas informan Sebanyak 71,7% pengurus rakom adalah laki-‐laki, sedangkan yang perempuan sebanyak 28,3%. Mayoritas rakom dikelola oleh anak muda yang berada dalam rentang umur 20-‐40 tahun. Secara spesifik pengelola rakom sebesar 36,7% adalah umur 20-‐30 tahun, sedangkan yang berumur 30-‐40 tahun sebesar 31,7%. Generasi lebih tua diatas 40 tahun sebesar 18,3% dan sisanya sebanyak 13,3% adalah umur dibawah 20 tahun. Sementara latar belakang pendidikan didominasi lulusan SMU (47,5%) S1 (23,3%) dan SMP sebanyak 16,7%. Sisanya lulusan SD,D3 dan S2 kurang dari 10%. Temuan ini mengindikasikan bahwa sebagian besar rakom dikelola oleh anak muda laki-‐laki dengan latar belakang pendidikan yang cukup baik yakni SMU. Sedangkan untuk masyarakat pendengar rakom, kelompok usia diatas 40 tahun sebanyak 33,1%, usia 30-‐40 tahun (30,5%) dan anak muda usia 20-‐30 tahun 28,5%. Sisanya 7,9% dibawah 20 tahun. Hal berbeda terjadi pada umur pelaku PNPM Mandiri, dimana sebanyak 37,6% berusia antara 30-‐40 tahun, 36,7% diatas umur 40 tahun. Hanya 23,9% yang berumur di bawah 30 tahun sisanya 1,8% di bawah 20 tahun. Hasil endline survey mengindikasikan 5 (lima) temuan penting yakni : 1. Pengetahuan masyarakat mengenai PNPM Mandiri Sebagian besar masyarakat sudah mengetahui tentang PNPM Mandiri (90,8%), sisanya sebanyak 9,2% belum mengetahui apa itu PNPM Mandiri. Dari 90,8% masyarakat yang mengenal PNPM Mandiri tersebut 82,9% diantaranya merasa mudah mendapatkan informasi tentang PNPM Mandiri, 12,7% merasa kesulitan, dan 3,6% tidak tahu dan 0,7% menjawab lainnya. Jika dibandingkan dengan kondisi awal pada saat baseline survey dilakukan pada akhir 2010 lau, maka temuan ini mengindikasikan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat tentang PNPM Mandiri mengalami kenaikan sebesar 5,8 % yang semula hanya 85%. Walaupun angkanya masih kecil, namun peningkatan ini cukup membuktikan bahwa media radio komunitas ikut berperan dalam mensosialisasikan PNPM Mandiri. Hal ini relevan ketika masyarakat akan mengakses informasi tentang PNPM mandiri yang cenderung lebih mudah jika dibandingkan dengan kondisi awal (82,9%). Di sisi yang lain rakom tetap harus lebih intensif dalam menginformasikan seputar PNPM Mandiri (definisi, bentuk program, pelaku, tahapan dan besarnya dana). Masyarakat sampai saat ini masih sebatas mengenal, pernah mendengar namun belum memahami apa itu PNPM Mandiri. Setidaknya inilah temuan penting pada saat dilakukan FGD. 2. Radio komunitas sebagai media pilihan masyarakat Temuan akhir pada saat dilakukan endline survey, menunjukkan fakta bahwa sebagian besar masyarakat memperoleh informasi tentang PNPM Mandiri melalui fasilitator atau pelaku PNPM Mandiri secara langsung (50,4%). Angka ini mengalami kenaikan dari kondisi awal yang hanya 32%. Namun demikian, masyarakat yang memperoleh informasi tentang PNPM Mandiri melalui rakom juga mengalami peningkatan sebesar 3,9% dari semula 25%. Media lain alternatif lain seperti papan informasi, surat kabar dan buletin warga, masih berperan dalam proses penyebaran informasi namun angkanya di bawah 5%. 43



Fakta ini didukung dengan temuan lain bahwa walaupun pilihan pendengar masih menjadi format acara favorit bagi masyarakat (29,2%), namun angka ini cenderung mengalami penurunan dibandingkan format acara lain seperti berita terkini (23,3%), ILM (20,3%) dan talkshow (17,7%) yang justru mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan hasil baseline survey. Temuan ini mengindikasikan bahwa radio komunitas berpeluang membantu peran fasilitator dan pelaku PNPM dalam menyebarkan pengetahuan dan pemahaman tentang PNPM Mandiri karena radio komunitas bisa menyesuaikan waktu siaran dengan waktu komunitasnya mendengarkan radio. Selain itu, materi siaran radio komunitas sangatlah dekat dengan keseharian komunitasnya. Tidak seperti radio swasta, radio komunitas tidaklah menghitung jam siarannya dengan nominal uang tertentu untuk menyiarkan informasi yang dibutuhkan komunitasnya. Dengan demikian, kontribusi yang diberikan program atau lembaga untuk mengganti jam siar rakom sangatlah fleksibel. Satu materi siar mengenai program atau lembaga sangat mungkin untuk disiarkan ratusan kali dengan satu kali kontribusi saja. 3. SMS sebagai media penyalur respon SMS (short messages services) masih menjadi pilihan utama masyarakat dalam merespon informasi yang disampaikan oleh rakom. Walaupun mengalami penurunan menjadi 51,2% dari semula 56%, namun media ini paling sering digunakan oleh masyarakat. Pilihan media lainnya adalah dengan mendatangi rakom secara langsung (22%) atau menelepon (26%). Kecenderungan masyarakat untuk menyampaikan tanggapan/keluhan melalui SMS tersebut merupakan potensi yang dapat dikelola oleh pelaku/fasilitator PNPM Mandiri. Dalam hal ini, radio komunitas sebagai media alternatif bagi masyarakat dapat membantu melanjutkan mengirim aspirasi/ tanggapan masyarakat tersebut kepada pelaku/fasilitator PNPM Mandiri. Pilihan menggunakan SMS dan telpon dalam merespon siaran rakom lebih disebabkan karena hampir semua masyarakat sudah mempunyai telpon genggam dengan biaya yang terjangkau. Fakta ini juga memperlihatkan terjadinya perubahan perilaku masyarakat dalam merespon siaran rakom. Walaupun mendatangi studio rakom secara langsung masih dilakukan oleh masyarakat, namun pilihan ini bukanlah prioritas utama. Hal ini berbeda dengan hasil baseline survey yang memperlihatkan aktifitas mendatangi rakom secara langsung merupakan pilihan kedua setelah SMS. Trend ke depan pilihan mendatangi rakom akan semakin ditinggalkan oleh masyarakat, apalagi respon melalui surat.

4. Respon pelaku/fasilitator PNPM terhadap radio komunitas Sembilan puluh tujuh koma dua prosen (97,2%) pelaku/fasilitator PNPM yang diwawancarai tahu keberadaan radio komunitas, sisanya 2,3% belum mengenal adanya radio komunitas di wilayahnya. Pelaku/fasilitator PNPM yang mengenal radio komunitas tersebut, 50,9% diantaranya mengenal rakom dari pengelolanya langsung, sementara 26,4% dari teman atau saudara, sisanya 13,2% dari masyarakat sekitar dan 7,5% dari lingkungan kerjanya. Temuan ini mengindikasikan bahwa hampir semua pelaku/fasilitator PNPM yang diwawancarai mengenal radio komunitas. Radio Komunitas adalah salah satu media alternative yang akan telah membantu pelaku/fasilitator PNPM dalam mensosialisasikan dan menginformasikan program-‐programnya. Radio Komunitas telah menjadi media pelengkap bagi media-‐media komunitas yang sudah ada (papan informasi, musyawarah warga, bulletin warga, spanduk, dan leaflet). Content berita yang spesifik dan bersifat lokalitas, menjadikan radio komunitas 44



dekat dengan masyarakat, sehingga media ini cukup berpeluang menjadi media informasi bagi masyarakat di tingkat komunitas. Semakin banyak media alternative yang digunakan dalam mensosialisasikan program PNPM, maka semakin besar pula peluang tersampaikannya informasi kepada masyarakat luas.

5. Bentuk kerjasama Rakom & PNPM Mandiri Bentuk kerjasama antara Radio Komunitas dengan PNPM Mandiri lebih kepada pertukaran berita baik yang dikemas dalam bentuk news, ILM maupun talkshow. Bentuk kerjasama masih didominasi pertukaran berita (34,6%), ILM tentang PNPM (28%), dan siaran talkshow (15,9%). Kerjasama pada tahap partisipasi langsung masih perlu ditingkatkan, karena temuan akhir menunjukkan bahwa pengurus rakom masih sangat jarang mengundang PNPM dalam pertemuannya (7,5%) begitu juga sebaliknya PNPM yang mengundang rakom ke rapat-‐rapat yang dilakukan PNPM (14%). Hasil Survey Dampak Sebanyak 249 informan telah berhasil diwawancarai dalam survey ini. Radio komunitas terpilih untuk survey dampak ini berada di 6 propinsi mitra program Diskusi 3 (1. .Kalimantan Barat, 2.Jawa Timur, 3.DI Yogyakarta, 4.Sulawesi Utara, 5.Sumatera Barat dan 6. Banten).

1. Identitas informan Identitas responden hasil survey dampak menunjukkan bahwa tidak jauh berbeda dengan hasil endline survey, dimana pengurus rakom adalah laki-‐laki (72,1%), sedangkan yang perempuan sebanyak 29,9,3%. Mayoritas rakom dikelola oleh anak muda yang berada dalam rentang umur 20-‐40 tahun. Secara spesifik pengelola rakom sebesar 24,6% adalah umur 20-‐30 tahun, sedangkan yang berumur 30-‐40 tahun sebesar 32,8%. Generasi lebih tua diatas 40 tahun sebesar 26,2% dan sisanya sebanyak 16,4% adalah umur dibawah 20 tahun. Sementara latar belakang pendidikan didominasi lulusan SMU (65,6%) S1 (18%) dan sisanya lulusan SD, SMP, D3 dan S2 kurang dari 10%. Temuan ini mengindikasikan bahwa sebagian besar rakom dikelola oleh anak muda laki-‐laki dengan latar belakang pendidikan yang cukup baik yakni SMU. Sedangkan untuk masyarakat pendengar rakom, kelompok usia diatas 40 tahun sebanyak 42%, usia 30-‐40 tahun (27,5%) dan anak muda usia 20-‐30 tahun 23,7%. Sisanya 6,9% dibawah 20 tahun. Hal berbeda terjadi pada pelaku PNPM Mandiri, dimana fasilitator/pelaku PNPM Mandiri cukup seimbang antara laki-‐laki (57,9%) dan perempuan (42,1%). Sedangkan dari kelompok usia masih didominasi umur diatas 30 tahun (40,4%) dan diatas umur 40 tahun 36,8%.


45


Hasil Survey dampak mengindikasikan 5 (lima) temuan penting yakni : 1. Pengetahuan masyarakat mengenai PNPM Mandiri Hasil survey dampak juga memperlihatkan bahwa sebagian besar masyarakat sudah mengetahui tentang PNPM Mandiri (90,8%), sisanya sebanyak 9,2% belum mengetahui apa itu PNPM Mandiri. Dari 90,8% masyarakat yang mengenal PNPM Mandiri tersebut 83,9% diantaranya merasa mudah mendapatkan informasi tentang PNPM Mandiri, 13% merasa kesulitan, dan 3,8% tidak tahu. Jika dibandingkan dengan hasil endline survey, maka temuan ini mengindikasikan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat tentang PNPM Mandiri sudah cukup baik. Setidaknya masyarakat sudah pernah mendengar namun belum memahami apa itu PNPM Mandiri. Tingkat pengetahuan masyarakat tentang PNPM cukup baik karena masyarakat mudah mendapatkan informasi tentang PNPM Mandiri (83%).

2. Radio komunitas sebagai media pilihan masyarakat Temuan pada survey ini menunjukkan fakta bahwa sebagian besar masyarakat memperoleh informasi tentang PNPM Mandiri dari radio komunitas (39%), sedangkan melalui pelaku PNPM Mandiri secara langsung sebanyak 36%. Papan informasi masih cukup berperan dalam penyebarluasan informasi (11%) di samping televisi (6%). Media alternatif lain seperti surat kabar dan buletin warga, masih berperan dalam proses penyebaran informasi namun angkanya di bawah 5%. Media di tingkat akar rumput yang dijadikan sumber dan penerus informasi di 6 propinsi pengembangan adalah Radio Komunitas. Menurut survey ini rakom berpeluang menjadi media informasi bagi masyarakat dalam mengakses PNPM. Survey ini juga memperlihatkan bahwa sebanyak 39% masyarakat menyatakan fungsi rakom sebagai media informasi selain sebagai media hiburan (28%). 3. SMS sebagai media penyalur respon Sebanyak 56,5% masyarakat pernah merespon siaran rakom. Dari sebanyak itu hampir separo (45,9%) masyarakat menggunakan SMS (short messages services). Pilihan lainnya adalah dengan mendatangi rakom secara langsung (27%) atau menelepon (24,3%). Temuan ini mengindikasikan bahwa masyarakat sudah mulai ikut terlibat terhadap siaran rakom. Walaupun angkanya belum ada sseparo, namun gejala ini menunjukkan terjadinya komunikasi dua arah antara masyarakat dan rakom 4. Respon pelaku/fasilitator PNPM terhadap radio komunitas Lima puluh tujuh orang pelaku PNPM Mandiri yang diwawancarai dalam survey dampak, 55 orang diantaranya tahu tentang keberadaan rakom. Angka ini setara dengan 96,5%, sisanya 3,5% belum mengenal adanya radio komunitas di wilayahnya. Pelaku/fasilitator PNPM yang mengenal radio komunitas tersebut, 50,9% diantaranya mengenal rakom dari pengelolanya langsung, sementara 20% dari anggota masyarakat, sisanya 16,4% dari teman dan 9,1% dari lingkungan kerjanya serta media cetak sebanyak 3,6% . 5. Bentuk kerjasama Rakom & PNPM Mandiri Dari 55 pelaku PNPM Mandiri yang tahu keberadaan rakom, 52 diantaranya menyatakan pernah bekerjasama dengan rakom ( 94,5%), sisanya 5,5% belum pernah bekerja sama. Bentuk 46



kerjasama masih didominasi pertukaran berita (32,7%), ILM tentang PNPM (25%), dan siaran talkshow (26,9%). Kerjasama pada tahap partisipasi langsung masih perlu ditingkatkan, karena temuan akhir menunjukkan bahwa pengurus rakom masih sangat jarang mengundang PNPM dalam pertemuannya (3,8%) namun sebaliknya PNPM yang mengundang rakom ke rapat-‐rapat yang dilakukan PNPM (7,7%).

Analisa lebih lanjut Studi endlineline survey ini terfokus pada 3 issue utama yakni produk, relasi dan respon. Secara sederhana hasil endline survey ini mencoba membatasi diri untuk tidak keluar dari 3 issure tersebut.

1. Produk Radio Komunitas Produksi siaran di semua Radio Komunitas sebenarnya sudah mengakomodir aspirasi dan masukan dari masyarakat. Ada beberapa modifikasi program siaran Radio Komunitas yang bersumber dari keinginan dan masukan masyarakat. Walaupun acara pilihan pendengar masih menjadi pilihan utama bagi masyarakat (29,2%), namun produk lain seperti berita, ILM maupun talkshow sudah mulai mendapat tempat dihati masyarakat. Interaksi masyarakat pendengar dengan Radio Komunitas secara aktif dilakukan melalui media SMS, telepon, atau datang langsung. Modifikasi program dilakukan antara lain dengan memproduksi buletin yang terbit setiap 2 bulan sekali. Lebih dari setengah (54,8%) masyarakat pernah membaca buletin yang diterbitkan oleh rakom. Informasi umum menjadi rubrik pilihan bagi masyarakat (49,7%) disamping berita lokal sebanyak 26,3%. Rubrik lain seperti, keberhasilan (9%), respon warga (9,6%) dan kasus (4,8%) mulai digemari walaupun porsinya lebih kecil . Temuan ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru, mengingat di wilayah-‐wilayah lain yang non program DISKUSI sekalipun, kebutuhan akan hiburan dari sebuah Radio Komunitas masih dominan. Hadirnya sebuah Radio Komunitas secara intensif dalam kehidupan masyarakat bisa menjadi suatu berkah, karena telah memberi kesempatan arena berkegiatan social sebagai tempat untuk berinteraksi dengan siapa saja di wilayahnya. Sebenarnya ini merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat berkomunikasi dan mengakses informasi dari media Radio Komunitas. Pada masyarakat manapun, manfaat akan hiburan adalah kebutuhan yang wajar. Dinamika kebutuhan akan hiburan secara naluriah berangsur-‐angsur tentu akan beralih kepada kebutuhan informasi, manakala kebutuhan pokok hidupnya telah terpenuhi. Dalam kaitan inilah produksi rakom dalam bentuk news, ILM, talkshow maupun buletin saat ini dinilai oleh masyarakat lebih baik daripada tahun-‐tahun sebelumnya (62,3%). Sementara sebanyak 19,7% menilai sama saja tanpa ada peruabahan yang cukup berarti. Hanya 2,6% mengatakan kurang baik dan sisanya sebanyak 15,45 menjawab tidak tahu.

47



2. Relasi Radio Komunitas dengan Pelaku PNPM Mandiri Kerjasama idealnya dilakukan dengan beragam pihak dan dibarengi dengan pertukaran SDM. Hampir semua Radio Komunitas (95,8%) sudah pernah melakukan kerjasama dengan pihak PNPM Mandiri. Berbagai bentuk kerjasama sudah dilakukan oleh rakom dengan PNPM Mandiri, hal ini menunjukan respon positif terhadap Radio Komunitas. Dalam arti yang lebih luas, munculnya kepercayaan dari PNPM Mandiri disebabkan oleh kualitas siaran rakom yang semakin baik. Kecenderungan ini disebabkan karena program siaran yang semakin memberikan ruang bagi masyarakat dan pihak lain untuk melakukan interaksi . Lebih lanjut, interaksi tidak akan terjadi jika tidak ada dua pihak yang saling membutuhkan pertukaran informasi. Dalam pelaksanaan Program DISKUSI, peran aktif pelaku dan fasilitator PNPM Mandiri kerapkali dirasakan kurang. Seringkali mereka terlalu sibuk dengan berbagai tenggat waktu penyelesaian program sehingga kurang memprioritaskan upaya-‐upaya penyampaian informasi melalui rakom untuk peningkatan akuntabilitas dan transparansi. Seringkali pula, keengganan muncul ketika banyak tudingan miring yang diarahkan pada pelaku dan fasilitator itu sendiri. Dalam pelaksanaan selanjutnya, berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran pelaku dan fasilitator PNPM Mandiri mengenai pentingnya pemanfaatan media komunitas untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas perlu ditingkatkan, termasuk kesadaran bahwa upaya klarifikasi atas tuduhan miring pun dapat dilakukan melalui media komunitas. Pengelola rakom juga harus ditingkatkan kesadaran dan kapasitasnya dalam mengelola berita investigasi agar selalu menelurkan berita yang berimbang. Inilah kondisi ideal, dimana rakom berfungsi sebagai radio monitoring pembangunan. Dalam kaitannya dengan relasi yang dibangun selama ini, kondisi lebih baik dari tahun-‐tahun sebelumnya telah dirasakan oleh rakom itu sendiri. Sebanyak 59,2% rakom menyatakan relasi yang dibangun lebih baik, 22,5% menyatakan sama saja, 2,5% kurang baik dan sisanya 15,8% menjawab tidak tahu.

48



3. Respon Masyarakat Sebanyak 75% masyarakat menyatakan pernah merespon siaran rakom, sisanya 25% belum pernah. Media yang paling sering digunakan untuk merespon adalah SMS (51,2%). Dalam konteks inilah, masyarakat dikategorikan ke dalam kelompok pendengar aktif. Lebih dari setengah bentuk interaksi yang dilakukan berupa berkirim short message service (SMS). Interaksi melalui SMS merupakan strategi yang terbilang digemari karena cukup murah, simpel, dan mudah dilakukan. Bentuk interaksi lainnya adalah memilih datang langsung ke Radio Komunitas untuk menyampaikan kepentingan. Selain itu masyarakat juga terbiasa dengan menelpon. Kepentingan dalam melakukan interaksi ini biasanya berupa penyaluran aspirasi, keluhan, mencari informasi atau hanya sekedar memesan lagu. Berkaitan dengan tanggapan PNPM Mandiri, maka sebanyak 83,7% respon warga pernah ditanggapi oleh pihak PNPM Mandiri. Dari semua tanggapan tersebut, 79,8% menyatakan sesuai dengan harapan masyarakat. Temuan ini mengindikasikan bahwa bentuk partisipasi yang biasa dilakukan masyarakat adalah interaksi. Bentuk partisipasi masyarakat terhadap Radio Komunitas bisa beragam, namun setidaknya dengan merespon siaran rakom sudah menunjukkan sikap memiliki terhadap rakom. Ini patut dihargai sebagai salah satu bentuk partisipasi aktif masyarakat, walaupun hanya sebagai pendengar. Sehebat apapun program siaran Radio Komunitas kalau tidak ada yang mendengarkan juga pasti akan sia-‐sia. Kondisi ini sebenarnya bukan lah sesuatu yang dikhawatirkan, mengingat fungsi utama Radio Komunitas bagi masyarakat masih didominasi oleh hiburan dan akses informasi. Proses informasi tetap tersampaikan walaupun masih satu arah karena belum ada interaksi aktif dari masyarakat. Tolok ukur keberhasilan pengelolaan Radio Komunitas biasanya ditentukan seberapa besar partisipasi warga masyarakat yang ditunjukkan dalam berbagai bentuk. Partisipasi yang bisa dilakukan sebenarnya tidak hanya dalam bentuk dana. Masyarakat bisa memberikan masukan pemikiran, kebijakan, atau keterlibatan langsung dalam proses siaran. Capaian ideal sebuah Radio Komunitas adalah bagaimana menjadikan media ini sebagai wadah edukasi bagi masyarakat. Tahapan edukasi ini adalah proses dimana informasi tidak hanya dimaknai sebatas informasi saja, namun lebih jauh Radio Komunitas mampu secara aktif melakukan perubahan-‐perubahan dalam komunitasnya. Untuk mencapai tahapan tersebut memang diperlukan proses yang lama, mulai dari pemanfaat Radio Komunitas untuk sekedar hiburan, kemudian beralih menjadi penyerapan informasi, hingga pada akhirnya masyarakat mampu mengolah informasi tersebut untuk kemajuan komunitasnya. 49



Untuk laporan utuh tentang endline survey bisa baca laporan enldine survey khusus, terlampir. Monitoring Pelaksanaan monitoring program DISKUSI III dilakukan di 5 wilayah, yakni; Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Aceh yang dilaksanakan selama bulan oktober sampai Desember 2013. Temuan dari monitoring lapangan memperlihatkan bahwa program DISKUSI banyak dirasakan manfaatnya oleh pengelola radio komunitas dan pelaku PNPM di tingkat lokal. Temuan lainnya mengungkapkan pembenaran bahwa program DISKUSI yang melibatkan radio komunitas, masih dijadikan alat sosialisasi oleh pelaku PNPM. Ada juga yang sudah menjadikan radio komunitas sebagai media dialog program PNPM seperti di Taruna FM, Jombang, Jawa Timur. Untuk laporan monitoring bisa dibaca di lampiran. Supervisi Program DISKUSI III Untuk supervisi program DISKUSI III rencana-‐nya mengajak para stakeholder ke 3 wilayah. Pertemuan koordinasi ini memutuskan 3 wilayah tersebut adalah NTB, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Barat. Wilayah yang ada di kepulaan Jawa dianggap sudah mudah secara akses terhadap informasi PNPM. Waktu yang direncanakan untuk pelaksanaan supervisi ini awalnya adalah akhir bulan Oktober 2013 kemudian setelah ada perpanjangan program akan dilaksanakan bulan Maret atau April 2014, waktu pasti untuk melaksanakan hal ini akan dibicarakan lagi dengan PSF dan akhirnya mundur ke bulan Mei 2014. Kendala yang dihadapi untuk pelaksanaan kegiatan ini karena tidak singkronnya waktu di PSF, agenda Pokja Pengendalai PNPM di Kemenkokesra serta KPK dan JRKI. Karena kondisi tersebut maka diputuskan pelaksanaan program supervise ini dirubah menjadi tinjauan pada area program sekaligus evaluasi lapangan. Pada tanggal 11-‐13 Mei 2014 terlaksana penyelenggaraannya di Lombok Tengah. Yang datang dalam kegiatan ini dari CRI, JRKI, dan KPK. Pertemuan berlangsung di 2 radio komunitas yakni Talenta FM dan SMP2RK FM di Lombok Tengah. Hasil dari pertemuan membahas pentingnya gerakan anti korupsi untuk terus dikampanyekan di desa-‐desa. Program DISKUSI yang mengajak radio komunitas untuk menguatkan peran akuntabilitas dan transparansi PNPM menjadi sangat relevan. Ke depan radio komunitas harus juga mengawal Desa untuk bisa transparan dan akuntabel setelah diberlakukannya UU Desa. Pada Tanggal 22-‐24 Mei 2014 supervisi program dan evaluasi program terlaksana di Kota Bantaeng, Sulawesi Selatan. Yang datang dan mengikuti proses dalam pelaksanaan tersebut dari CRI dan JRKI. Evaluasi & Refleksi Program DISKUSI III Meeting evaluasi dan workshop refleksi terlaksana di bulan Februari 2013 tanggal 6-‐9 Februari 2014 bertempat di Edu Hostel, Yogjakarta. Hadir dalam pertemuan dan workshop ini semua fasilitator dari 14 provinsi, 3 perwakilan dari radio komunitas, tim nasional program DISKUSI, PSF, JRKI dengan difasilitasi oleh team Inspirit. Hasil dari pertemuan ini terungkapnya proses dan kondisi terbaru pelaksanaan program DISKUSI III. Selain itu workshop refleksi menyiratkan kebutuhan akan warisan dari program DISKUSI yang penting untuk terus dilakukan baik ditingkat radio komunitas, JRK Provisi, maupun pelaksana program. Untuk lebih jelas bisa di baca dalam laporan khusus workshop refleksi dan evaluasi program DISKUSI III yang dilampirkan. Rekomendasi dari Hasil Monitoring dan Evaluasi 50



Meskipun dinamika Radio Komunitas dalam Program DISKUSI mengalami pasang surut, tetapi tidak ada alasan untuk mengakhiri dan meninggalkannya. Bukan pula untuk dibiarkan, seakan hasil yang telah dicapai adalah sebuah keniscayaan. Justru yang dibutuhkan adalah perbaikan pada sejumlah aspek dan kesediaan secara sukarela bagi agen-‐agen perubahan yang memiliki komitmen untuk menjalankannya. Berikut adalah kesimpulan dan sejumlah gagasan yang bisa dipikirkan atau didiskusikan lebih lanjut agar dampak Radio Komunitas lebih bermakna. Hasil-‐hasil utama studi ini dapat dirangkum pada beberapa kesimpulan. Umumnya terkait dengan kondisi Radio Komunitas saat ini, di tengah berbagai bentuk kendala dan permasalahannya.

Pertama, satu hal yang bisa dimaknai dari Radio Komunitas adalah langsung atau tidak langsung, masyarakat mendapatkan manfaat dari keberadaannya. Walaupun aspek hiburan masih tinggi, namun di masa mendatang semakin terbuka peluang sebagai media informasi dan transformasi sosial. Trend kedepan, tidak menutup kemungkinan radio komunitas akan menjadi media komunikasi dua arah yang mampu menjembatani aspirasi dan keluhan, masyarakat. Kedua, jenis dan ragam produksi radio komunitas cenderung sama, namun hasilnya menunjukkan tingkat perkembangan dan status kondisi Radio Komunitas yang cukup beragam. Hal ini menggambarkan bagaimana proses inisiasi, fasilitasi dan pengorganisasian Radio Komunitas mitra Program DISKUSI bukan sekedar memilih dan mendampingi semata. Ketiga, relasi antara rakom baik dengan masyarakat maupun dengan pelaku PNPM Mandiri merupakan bentuk nyata dari kepercayaan masyarakat dan pelaku PNPM Mandiri terhadap rakom. Relasi yang dibangun tidak hanya sekedar pertukaran informasi dalam bentuk pemberitaan, namun sudah terlihat gejala partisipasi langsung dari pelaku PNPM Mandiri mendatangi rakom sebagai narasumber atau sebaliknya rakom diundang dalam rapat-‐rapat yang diadakan oleh PNPM Mandiri. Keempat, respon terhadap rakom merupakan tolok ukur keberhasilan sebuah Radio Komunitas. Semakin tinggi respon masyarakat terhadap sebuah siaran rakom, menandakan semakin baik tingkat partisipasi warganya. Partisipasi yang bisa dilakukan sebenarnya tidak hanya dalam bentuk kontribusi dana namun masyarakat bisa memberikan masukan pemikiran, kebijakan, atau keterlibatan langsung dalam proses siaran. Dalam kondisi ideal, masyarakat semakin percaya bahwa radio komunitas adalah media untuk menyalurkan keluhan, kritikan, aspirasi maupun tanggapan terhadap pembangunan di wilayahnya. D. Tahap Perpanjangan Program DISKUSI III Pembahasan tentang perpanjangan program DISKUSI III awalnya setelah pertemuan team nasional program DISKUSI III di akhir bulan Oktober 2014 kemudian dilanjutkan dengan komunikasi lewat email dengan PSF maka diambil keputusan untuk memperpanjang program DISKUSI III sampai bulan April 2014. Perpanjangan program ini berdasar pada situasi dana produksi yang serapan nya masih kurang tapi tidak mungkin memperpanjang untuk semua mitra program DISKUSI. Maka dirancang kelanjutan program DISKUSI III dengan mitra lebih sedikit dan waktu lebih pendek 51



yakni 60 mitra rakom dari 8 wilayah. Bisa dilihat lebih detailnya dalam Proposal perpanjangan program DISKUSI III yang dilampirkan. E. Laporan Final Laporan final ini dibuat diakhir program yang melaporkan aktifitas program DISKUSI III dari tahap awal perencanaan sampai pelkasanaan dan perpanjangan. Berisi laporan keseluruhan kegiatan yang ditulis dengan singkat karena hampir semua aktifitas kegiatan ada lampiran nya sebagai laporan lebih utuhnya. BAGIAN III : CAPAIAN Tabel berikut memperlihatkan ringkasan capaian program No Aktifitas Capaian 1

Membuat Proposal

Adanya proposal program DISKUSI III 52



2 3 4

Asessment Program Meeting Stakholder Recruitment Team

5

Asistensi program

6 7

Kompetisi Inovasi Produksi Rakom

8

Analisa konten produksi

9

Monitoring

10

Supervisi

11 12

Endline Survey Meeting Evaluasi

13

Perpanjangan Program

Adanya hasil asessment untuk program DISKUSI III Adanya laporan hasil pertemuan dengan PSF dan JRKI Adanya dokumen Kontrak kerja dengan fasilitator dan team nasional pelaksana program DISKUSI III Adanya komunikasi tim nasional DISKUSI III dengan fasprop dan adanya laporan hasil kerja fasprov di wilyah masing-‐masing. Terselenggaranya kompetisi inovasi Sudah ada produksi rakom berupa news, ilm, dan talkshow di 14 propinsi. Untuk produksi berita bisa dilihat di website www.suarakomunitas.net Analisa konten produksi bisa dibuka secara online di http://bit.ly/18vZRLA Terlaksananya monitoring ke beberapa wilayah dan radio komunitas mitra program DISKUSI III Belum terlaksana karena perubahan jadwal dan adanya program perpanjangan Adanya dokumen laporan final endline survey Terlaksana pada tangal 6-‐9 Februari 2014 dilaksanakan di EDU Hostel Yogjakarta Proposal perpanjangan program sudah didisepakati dan difahami bersama antara Combine dan PSF serta beberapa teman fasilitator di wilayah yang ikut dalam perpanjangan program. Adanya dokumen laporan final program DISKUSI III

14 Final Report BAGIAN IV : KENDALA, TANTANGAN DAN SOLUSI Dalam Program DISKUSI III ini secara umum kendala yang masih dihadapi berkaitan dengan komunikasi antara tim nasional di Yogjakarta dan fasprop di wilayah berkaitan dengan koordinasi pelaksanaan program di wilayah. Soal-‐soal paling banyak dibicarakan berkaitan dengan produksi, administrasi dan pelaporan. 53



Dalam Produksi yang beban pekerjaannya ada di radio komunitas ditemukan bahwa komuniaksi dan cara pendampingan fasilitator wilayah terhadap radio komunitas menjadi sangat penting perannya. Biasanya soal ini ada yang sampai ke team nasional untuk dicarikan solusinya. Ada radio komunitas yang konsultasi soal produksi dengan team nasional langsung. Solusi untuk soal ini adalah dengan mengkomunikasikan ke fasilitataor wilayah tempat radio komunitas tersebut berada. Soal Admnistrasi juga sama tapi kebanyakan antara fasilitataor dan team administrasi di tingkat nasional. Laporan-‐laporan keuangan yang membutuhkan tanda bukti biasanya menjadi soal keseharian dalam soal admnistrasi ini. Solusinya dengan asistensi pelaporan administrasi oleh team admin. Berkaitan dengan pelaporan dari fasilitator ke team nasional ini juga menghadapi soal yang cukup dinamis. Soal keterlambatan atau pun berkaitan dengan pelaporan yang tidak subtansial. Solusinya dengan komunikasi dan asistensi pelaporan. Tim pelaksana program sebanyak 20 orang telah terisi penuh dengan posisi, tugas dan tanggungjawab masing-‐masing. Namun dengan semakin banyaknya anggota tim dan luasnya wilayah program dengan tingkat kapasitas yang beragam, maka kendala yang dirasakan adalah pada isu koordinasi. Terutama bagi propinsi yang melibatkan fasilitator propinsi baru. Tercatat hanya tiga (3) propinsi yang tetap menggunakan fasilitator lama (Sumatera Utara, Lampung dan Jawa Barat), sisanya sebelas (11) propinsi menggunakan Fasprop yang baru. Hal ini berakibat pada sulitnya melaksanakan koordinasi secara berkala, rutin dan intensif, mengingat wilayah yang sangat luas dan secara geografis cukup sulit terjangkau. Menghadapi situasi ini Tim nasional di Yogyakarta telah mengupayakan berbagai media untuk memaksimalkan koordinasi (telpon, sms, email, Facebook, Twitter, Whattsapp, group sosial media, tele conferences, dan secara berkala melakukan rapat koordinasi langsung). Di samping itu untuk lebih mempermudah pemahaman tentang program DISKUSI III, maka tim nasional juga telah menyusun Petunjuk Teknis Operasional (PTO) yang dalam proses finalisasinya telah melibatkan seluruh Fasprop dan Co fasprop. Diharapkan dengan adanya PTO ini akan menjadi pedoman dan acuan pelaksanaan program DISKUSI III sehingga tingkat kesenjangan kapasitas antar fasilitator propinsi bisa diminimalisir. Kendala umum konten analisis adalah koneksi internet, akses ke Suara Komunitas yang lambat. Banyak hambatan teknis. Karena banyaknya kontributor pemula sehingga penulisan belum standar sehingga harus menulis ulang berita dengan data yang dikirim semula. Tim Analisis Konten dengan bidang garapan yang sangat luas membuat konsentrasi terpecah karena overload. Agar membantu mengerjakan hal-‐hal di atas, maka analis konten dibantu oleh seorang asisten agar dapat berbagi peran dan atau bersama-‐sama mengerjakan semua bidang untuk menghasilkan analisa yang cerdas, tajam dan terpercaya. Analis konten melihat ada kendala aksesibilitas di lapangan yang mempengaruhi produktifitas mitra DISKUSI III. Buktinya banyak pewarta yang belum mendapat respon dari pelaku PNPM yang dijadikan narasumber. Solusi tim analis konten akan melakukan couching personal dengan masing-‐masing kontributor dan atau fasilitatornya. Teknis mengirim email yang berisi berita sebelum dan sesudah di edit dengan demikian mereka akan belajar dari kekurangan penlisan sebelumnya. Solusi teknis dengan cara memberikan laporan pengaduan teknis pada tim IT. Kadang melakukan analisi kalau kesulitannya di akses internet biasanya menggunakan modem sendiri dan dikerjakan di rumah. 54



Solusinya mendorong para kontributor untuk mencari sudut pandang lain terhadap peristiwa atau kejadian dalam program PNPM dengan tidak mengakses langsung informasi yang diberikan oleh pelaku PNPM. Misalnya dari unsur masyarakat atau penerima manfaat program PNPM. Selain kendala komunikasi soal produksi, admnistrasi dan pelaporan serta koordinasi ada juga kendala waktu. Dalam produksi waktu menjadi penting tapi praktek dilapangan kadang tidak sesuai dengan waktu yang direncanakan. Hal ini sebagai dinamika program. BAGIAN V : PEMBELAJARAN DAN REKOMENDASI Terdapat beberapa pelajaran yang dapat dipetik pada program ini; yang paling kuat terasa dan diapresiasi oleh berbagai macam lembaga adalah adanya satu gerakan di luar program yang saling mendukung. Yakni gerakan radio komunitas untuk Indonesia Bersih yang di lakukan JRKI. Deklarasi diberbagai wilayah yang kegiatanya ditempel dalam launching program DISKUSI III di 55



wilayah bisa mengajak lembaga-‐lembaga lain yang konsen di isu anti korupsi untuk ikut terlibat dalam program DISKUSI III. Selain itu apresiasi dari KPK RI terhadap gerakan ini. Pembelajaran yang bisa dibaca dalam analisis konten adalah bisa mengetahui dinamika yang ada ditingkat angkar rumput berkaitan dengan program PNPM. Dari sisi rakom nya belajar bagaimana menumbuhkan sikap kritis terhadap program pembangunan atau persoalan yang muncul di program PNPM. Sedang pembelajaran bersamanya adalah kita bisa mengukur tingkat partisipasi para pihak yang terlibat dalam PNPM mulai dari tingkat masyarakat sampai pelaku PNPM di tingkat wilyah. Masih ada miss komunikasi dari pelaku PNPM ditingkat wilayah dengan pelaku PNPM ditingkat lebih bawahnya. Contohnya ketika kesepakatan program yang sudah dilakukan di tingkat propinsi respon nya belum tentu sama dengan pelaku PNPM ditingkat kabupaten atau kecamatan. Ini menunjukan bahwa di PNPM masih bersifat hirarkis. Selama pelaksanaan program DISKUSI III yang disambut baik oleh JRKI dengan #GRKIB (Gerakan Radio Komunitas untuk Indonesia Bersih) atau radio komunitas sebagai media untuk kampanye anti korupsi mendapat tanggapan positive baik dari pengelola radio komunitas, warga di komunitas tempat radio tersebut berada ataupun lembaga negara yang bergerak di bidang anti korupsi seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Pembelajaran bersamanya adalah membangun komitment bersama untuk menjalankan program DISKUSI III dengan lancar sampai akhir program. Berbagai agenda peningkatan kinerja (baik dari sisi input, proses maupun output) akan menjadi perhatian bagi tim nasional. Beberapa pelajaran yang dapat dipetik serta rekomendasinya antara lain : • Perubahan jadwal kegiatan dari beberapa aktifitas program DISKUSI III dimaknai sebagai tantangan tersendiri. Dinamika lapangan yang berkembang cepat adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari lagi. Oleh karena itu, tim nasional harus selalu tanggap dan cepat dalam merespon dinamika tersebut. Semakin cepat dan tepat dalam mengambil kebijakan, maka pelaksanaan program tidak akan terganggu, sehingga target dan output program tetap dapat tercapai. Solusi partisipatif perlu dikedepankan dengan selalu mengakomodir masukan dari fasprop selama tidak bertentangan dengan PTO. • Pentingnya koordinasi dan komunikasi dengan semua elemen tim pelaksana program adalah sebuah keharusan. Mengingat luasnya area program DISKUSI III dengan karakteristik wilayah yang beragam, maka pemilihan media komunikasi dan informasi yang tepat akan sangat berpengaruh terhadap kualitas program ini. Untuk memastikan setiap aktifitas program dijalankan sesuai dengan perencanaan, maka strategi monitoring & evaluasi harus dilakukan secara berkala dan lebih ketat. • Pengorganisasian harus dilakukan secara masif (intensif dan kepada berbagai pihak) dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh stakeholders yang lebih luas didalam pengelolaan program secara utuh. Satu hal yang harus di garis bawahi, bahwa mengawal semangat program pemantauan partisipatif di tingkat warga perlu juga diiringi dengan bentuk dukungan pendampingan dan ketersediaan sumber daya manusia dari warga komunitas itu sendiri. • Upaya membangun kerjasama dengan beragam pihak dalam hal komitmen tentang keterlibatan radio komunitas dalam mendorong akuntabilitas dan transparansi PNPM Mandiri ternyata cukup sulit. Kerjasama terjalin melalui upaya panjang yang 56



bersifat formal dan informal. Menjalin kerjasama membutuhkan strategi khusus dalam menyentuh arena birokrasi. •

Upaya untuk keberlanjutan program bisa didorong untuk di kawal oleh JRKI (Jaringan Radio Komunitas Indonesia) yang selama program DISKUSI III mengawal program dengan gerakan kampanye anti korupsi.

•

Pelaksanaan program selayaknya ditindaklanjuti juga dengan upaya membangun gerakan untuk itu butuh melakukan komunikasi intensif dengan organisasi radio komunitas tingkat wilayah dan nasional.

BAGIAN VI : LAMPIRAN 1. Logframe & Workplan DISKUSI tahap 3 2. Tools Asessment 3. PTO 4. Data Radio Komunitas Mitra Program DISKUSI III 5. Surat Keterangan dari Kemenkokesra


57


6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Hasil Rekap Produksi Radio Komunitas Pengumuman Hasil Kompetisi Inovasi Laporan Final Assesment Laporan Hasil Analisa Konten Laporan Monitroing Laporan final Endline Survey Laporan Keuangan Laporan Rakom pemenang kompetisi inovasi Laporan Q-‐1, Q-‐2, Q-‐3, Q-‐4, Q-‐5 Contoh Sertifikat Penghargaan untuk Pelaksana Program DISKUSI Contoh bulettin DISKUSI 3

58


FINAL REPORT DISKUSI TAHAP 3

Recommend Documents