NOTULENSI. Diskusi Tematik Hari I: Politik Anggaran berbasis Hak Masyarakat

NOTULENSI Diskusi Tematik Hari I: Politik Anggaran berbasis Hak Masyarakat KONFERENSI REGIONAL MASYARAKAT SIPIL YOGYAKARTA: MASYARAKAT SIPIL DAN PENGUATAN DEMOKRASI INKLUSIF YOGYAKARTA, 25-26 FEBRUARI 2015

Hari Pertama: Ros In Hotel, Ruang Parang Pandan II Diskusi Tematik Hari I: Politik Anggaran berbasis Hak Masyarakat Peserta: 1. Retnaningsih, Cladiur JR, Dhiah W, Sarjiyo, Hikmah, Jirhas Rani, Dira, Faris, Karel T, Iriyawan, Mahmud, Arta Wijaya, Mason Kaji, Hari Dwiyantoro, Belli, Valentina Pembicara Wiji

Ratnaningsih dari Narasita Dian wahyu ningsih Narasita Safina

Isi Pembukaan, Selamat sore, semangat pagi, terimasih bergabung disini, karena tidak banyak, kita maju saja biar lebih intens. Kalau lihat daftar ada 17 nama tapi kawan2 lain mana, mungkin masih menikmati kopi dan teh di depan. Seperti diketahui ruang ini untuk diskusi politik anggaran berbasis hak warga, seperti direncanakan di kerangka acuan: 1. Upaya pencegahan korupsi dengan hak asasi manusia 2. Tentang UU baru, UU desa kita berencana memetakan peluang apa yang muncul ttg UU desa tentang hak asasi manusia ada 2 kategori yaitu sosial politik dan budaya. Saya minta maaf karena ada 2 kawan yang kita minta datang. Seperti teman-teman lihat betapa ternyata korupsi sudah begitu lama dalam tata kehidupan baru, bahkan kriminalisasi tidak hanya oleh KPK tapi warga yang dikriminalisasi. Yang ke 2 terkait UU desa yang hadir sekarang mas Mahmud ada kawan IREI yang jadi garda depan, ada jg mas Boy PUKAT yang sedang kesini datang, dan sekarang mas Mahfud dari IREi jadi partisipsi aktif di diskusi ini. Sebelum melanjutkan kita kenalan dulu dengan menyebut nama lengkap dan lembaga, sambil mengingat-ingat nama panggilan, mulai dari saya, Nama Saya Valentina Wiji biasa dipanggil Wiji, saya belajar bersama dengan kawan-kawan Satunama, dan saat ini diajak SIGAB membantu. Dipanggil Retno Dian dari kulon progo Wahana keluarga cerebral palsy

1

Lili Hassanudin Sumiati Sarjoyo Argo Hendro sugiono wiboyo Ramadan Tami Sani Ngatini Wiji

Dian

wiji Dian Wiji

Mahmud IREI Asia foundation Gunungkidul Komunitas difabel KPLG Pukat inklusi jogjakarta SIGAB Sedayu asisten difable Jl. Paris sebagai LO Notulis forum disabilitas GK dipanggil Bunga Saya akan membagi, memetakan isu-is apa saja yang mengemuka dari 2 hal yang kita bicarakan dari topik kita, dari sekian banyak isu butir-butir masalah apa saja yang kita alami disekitar kita dari kota, Gunungkidul, atau kulonprogo. Berikutnya dari sekian peta akan kita coba untuk menambahkan agenda-agena apa yang sedang kita ampu atau coba lakukan di masyarakat sipil, diakhir diskusi akan kita coba rumuskan rekomendasi apa saja yang kta serukan pada para pihak tidak hanya pemerintah tapi jg actor-aktor luar Negara masyarakat sipil, sektor swasta dan masyarakat lain. Besok kita akan bertemu dengan pemangku kepentingan dari pemerintah dan memberi rekomendasi terkait politik anggaran. Sore ini tidak kita selesaikan sekaligus tapi dg curah gagasan dulu. Dari pagi sudah mendapat informasi banyak. Yang pertama mari kita bagi pengalaman terkait dengan isu anggaran atau pertanyaan yang bisa kita bersama sambil menggunggu mas Boy datang. Ada yang mau mulai? Ini mungkin hasil saya mendengar sesi pertama, kalau saya ambil kesimpulan, masalah kita bangsa ini, masih jauh dari demokrasi yang ideal, kenapa bisa karena unsur-unsur dalam masyarakat sipil maupun stakeholder kurang adanya jaringan yang sistematis berkait itu, saya yang awalnya atas prakasa narasita (saya mantan caleg). Target ideal yang jauh dari harapan kita, saya rasa benar sekali, bagi saya yang berpengalaman bersedia jadi caleg ternyata masyarakat tidak ngeh karena masyarakat belum berdemokrasi tadi karena budaya money politic, tadi saya yakin benar disinggung tentang doa, saya juga punya niat bisa mengajak masyarakat untuk target ideal demokrasi saya dibukakan jalan, difasilitasi narasita dan ditemukan BPPM saya jadi alumni BPPM jadi aliansi yang dipromotori narasita, yang arah gerakakanya alokasi kebijakan dan target idela demokrasi, saya sebagai ketua aliansi saya sudah punya program, yang tinggal menunggu moment tepat dan jalan yang pas agar agenda kerja segera terlaksana, yang berkelanjutan adalah pendidikan politik, yaitu bagaimana caranya bisa ada pendidikan politik terutama untuk calon pemilih (BPPM, Badan Pemeilih Perempuan..) di SKPD Pendidikan politik peremupaun saja? Tidak hanya perempuan tapi seluruh warga terutama bapak-bapak malah karena bapak-bapak yang atos Pencegahan pemberantasn korupsi dan anggaran dan partisipasi warga, yang dilihat narasita gimana?

2

Dian

Wiji

Sumi

Wiji Sumi

Ngatini

wiji Ngatini

Mengapa pilih ini, karena tidak mungkin dilakukan sendiri khususnya pendanaan, saya lihat dan rasakan di lapangan ketika kita menyampaikan sesuatu yang banyak ngomong, masyarakat tidak respek duluan, tidak menarik perhatian, kecuali ada konsumsi yang paling kecil, jadi dana jadi kami pikir lembaga seperti kami bisa difasilitasi masalah anggaran, bukan kita merasa ke PD an tidak jagake SKPD Karena mereka pegawai mereka tidak memikirkan target ideal dan hanya menjalankan prosedur kepegawaianya. Kalau kita yang kita pikir banyak dan berkembang. Saya memikirkan bagaimana caranya organisasi yang saya rintis punya backup dana paling tidak didukung secara moral paling tidak, kalau masuk ke masyarakat tidak anti pati terhadap kita Dalam konteks ini, ngomong anggaran yang jauh APBN, tapi yang dekan APBD DIY, dan tidak kalah penting kita punya UUD desa dan UU keistimewaan dengan dana keistimewaan dan bisa kita buka lagi Ini cerita yang sudah saya alami, keterlibatan disabilitas di musrenbang, yang sudah kami ikuti, kami ikut musrendus dari masyarakat paling rendah, bisa dilibatkan mengikuti dari cara menganggarkan disabilitas, orangtua jompo, pembangunan dusun, kami terimaksaih sekali kami dilibatkan dan baru sekali ini, dan kami mungkin kurang persiapan dan pengalaman, di mursendus kami juga diberi kesempatan mengusulkan kebutuhan disabilitas, dengan kebutuhan, akesibilias dan pemberdayaan, kami juga diikutkan murendesa, sepertinya kami juga harus bertarung padahal tidak tapi memperjuangkan apa yang kita ikuti. Kami juga mengikuti proses tingkat kecamatan, disini banyak lagi usulan yang kita perjuangkan. Dalam anggaran untuk disabilitas ternyata masih terlalu kecil, padahal kebutuhan disabilitas berkaitan degan kemiskinan, yang bisa meningkatkan kemiskinan. Dalam proses itu kami juga dapat banyak pengalaman, ternyata masyatakat belum memahami apa itu disabilitas, terutama penyebutan penyandang cacat yang sudah diganti dengn penyandang disabilitas. Masyarakat harus mendapat informasi entantg disabilitas Ini Di desa Mana? Papringan, desa Plembutan, kecamatan Palayen. Di forum disabilitas playen kita mewakili untuk dinas. Kalau dikecamatan lain baru dikenalkan dulu, sudah ada kelompok di desa lain Kami ikut di kecamatan playen, saya perwakilan kecamatan, troboson kami: isu disabilitass ke SKPD di desa, penyandang difabel sudah dianggarkan, contonya: pemberdayaan. Kebetulan ususal kami pemebedayaan lolos dan dibawa ke kecamatan dan jadi prioritas sampai kabupaten. Yang menjadi modal utama pengertian pada SKPD tentang disabilitas, sehingga mereka memperhatikan isu disabilitas. Isu penganggaran juga bikin bedah anggaran dan bedah APBD dan ternyata itu sangat minim dan dinsos sangat minim yang biasanya dicantolkan atau kiikutkan dikegiatan yang lain. Kami kemarin berjuang roadshow 18 kecamatan dengan bapeda untuk ikut disemua musrenbang Pengalaman praktik baik yang disusun sampai kecamatan kapan? Ini pengalaman pertama kami yang dilibatkan , kami harap tidak hanya didengar tapi dipraktekan dan dilakasnakan, dan kita mengawasi, dan ini tahun pertama tahun 2015

3

wiji Sarjiyo

Wiji wiji

Wiji Retno

wiji

Nana

Ada cerita lain? Saya juga dilibatkan di musrendus sampai musrendes disana kita diundang lalu diberikan waktu untuk menyampikan untuk disabilitas mau mengajukan apa, saya sendiri mengajukan untuk program aksesibilitas paling tidak di gedung desa, ada ramnya seperti gedung-gedung saat ini, lalu pemberdayayan bagi temanteman yang sudah punya embrio usaha, saya punya gagagsan yang pertama di jogja dan Indonesia yaitu posyandu difabel, kalau hanya di DPO atau orang disabilitas, kalau tidak masuk keanggotaaan DPO itu akan susah mengaksesnya, kalau punya posyandu diafabel walau tidak anggota bisa mengakses disana misalnya menyediakan alat bantu darurat, karena tiap warga akan rentan menjadi disabilitas bukan hanya warga yang sudah menyandang difabel, jadi di posyandu difabel sebagai ketika kecelakaan mau pinjam kursi roda bisa dipinjamkan. Bahkan camat Lendah Kulonprogo care dengan penyandang disabilitas diundang secara pribadi oleh camat untuk minta masukan hal-hal disabilitas sebagai modal briefing bagi kesra-kesra di kecamatan Lendah, imbas dari camat yang terbuka kita bisa sinkron dengan musrendes, kalau itu bisa ditiru pemangku kebijakan desa lain akan baik. Desa mana Pembangunan gedung? Desa Sidorejo, Kecamatan Lendah, Kulonprogo Untuk embrio kegiatan ekonomi? Di Sidorejo saja, karena saya tinggal di Sidorejo ini masih usulan belum masuk APBDES, saya tidak mengatakan itu untuk posyandu difabel untuk kesra, tapi saya bikin budget untuk kursi roda 3 kruk 5, kalau boleh bikin posyandu difabel, kalau mau buat ini masih baru gagasan, kita bisa persiapkan lebih matang, seperti kebutuhan kursi roda dan therapist, pak kesra minta rencana anggaran dan sudah masuk Pak Sarjiyo langsung bicara dengan aparat desa ya Gerakan-gerakan yang kami lakukan untuk anti korupsi yaitu gerakan perempuan anti korupsi, 1000 wajah untuk Jokowi, dan aksi, sehingga hasil korupsi bisa membantu rakyat. Sebenarnya korupsi melemahkan masyarakat kita. Kaitan dengan penyandang disabilitas kita perlu civil society sehingga ada gebrakan ke pemerintah sehingga disabilitas dapat haknya, ditingkat desa jarang kaum disabilitas masuk ke musrenbangdes, karena aksesnya di kecamatan sudah ada ramnya, tapi di desa belum ramah disabilitas, kami ada pendataan untuk jamkesus, banyak penyandang disable KTP mati karena tidak bisa menjaungkaunya. Bagaimana kita bisa buat kebijakan bisa accessible untuk penyandang disable. Ternyata depok ada 3 desanya yang belum aksesibel untuk disable dan KTP banyak yang mati dan caturtunggal masuk desa dengan pemasukan tertinggi. Politik tidak jauh dari pemenuhan hak warga Disabilitas mengajukan untuk amandeman advokasi, subsidi bagaimana, pemerintah memberikan subsidi untuk pemeriksaan tokso, sebelum kita ajukan untuk audiensi ke gubernur, kami meneliti ada 100 anak-anak CP yang ternyata sebagian besar berawal dari tokso, kami ajukan audiensi hanya diterima dinas kesehatan, harapan kami DIY memberikan subsidi pemeriksaan tokso jumlah ABK bisa ditekan. Bila bisa ditekan anggaran untuk difabel yang sudah diberikan bisa dimaksimalkan, kami menyuarakan itu, tapi hingga sekarang belum ada tindak

4

Wiji

Nana (Safina) Hendro

Wiji Wiji

lanjutnya, minimal ibu-ibu hamil, bila ibu hamil diketahui ada toksonya, anak yang lahir bisa diterapi untuk mengurangi disabilitas yang parah entah CP atau netra, dan itu dari Tokso itu. Saya memilih diskusi ini mendadak karena 3 hari lalu mendapat informasi ini. Kami belum sebaik tempat Bu Ngatini, tentang disabilitas, belum ada dipenganggaran, mungkin saya tergerak dari ABK yang banyak, kemarin dari keluarga menengah kebawah yang ingin masuk inklusi yang murah, yang SD negri yang terdaftar sebagai dinas pendidikan dan ternyata disitu memilih juga yang ekonomi normal, sedangkan anak itu hanya terpaut 5 dan tidak bisa masuk dan masuk SLB, saya ingin desa saya masuk desa inklusi, mungkin sekolah yang didekat saya bisa memperjuangkan untuk ABK bisa masuk sekolah yang dekat, saya perlu belajar dari semua yang ada disini. WKCP mengusulkan TORCH salah satu penyebab terbesar disabilitas pada anak, ke DIY ternyata belum bisa masuk ini. Bagaimana budaya bagus hak dasar warga tidak diperhitungkan. Perumahanmu dimana? Perumnas Minomartani Semoga ini tidak jadi Njaluk piro wani piro. Mba Safina mengusulkan anggaran untuk Tokso, sebenernya pemerintah sudah memiliki langkah jumut, yaitu pasal yang bilang: perempuan yang mengandung dan ada kemungkinan difabel bisa digugurkan (UU perkawinan 1972) Ada juga perempuan difabel bisa dipoligami. Temen-teman pada 2012 di hari perempuan mengadakan aksi menuntuk klausul-klausul ini dihapuskan, tapi klausul ini ada di UU perkawinan atau di UU yang lain di aksi 2012 jadi tuntutan. Kemudian berbicara mengenai penganggaran, kita dilibatkan di musrendus kita perlu lihat sejauh mana transparansi dari hasil musrenbang ini, untuk benarbenar kita bisa mengawal ini apa perlu lihat musrenbang sebelumnya apakah ini sinkron, belum sampai desa sudah ada musrendes lagi, ini rentan yang kita usulkan terdahulu bisa hilang, tugas pemerintah mentransparansikan informasi ini. Jadi harus transparan. Contoh di DIY transprarasni kurang tapi di website peraturan-peraturan di daerah temasuk walikota itu tidak ada, ada perwal dengan nomor-nomor tertentu tidak ada disana, kalau disortir itu tidak transparan, temasuk pengangguran. Kalau rakyat sebagi pemilik tertinggi, untuk memudahkan mengawal penganggaran, untuk hak-hak rakyat sipil, transprasansi itu harus dipenuhi oleh pemerintah Selamat datang mas Boy Ini isu yang baru diangkat ini oleh mas Hendro Sumi: ada ruang diskusi tapi difabel kurang persiapan, temuan anggaran difabel masih kecil, saya ingat Hendro ada bedah anggaran DIY hanya dari RKPD DIY untuk APBD tidak termasuk danais hanya 1 yang menyebut difabilitas dari 220 hal, di GunungKidul masyarakat juga belum paham dengan difabilitas dan baiknya 2015 dilibatkan dan terlibat di 18 kecamatan. Di Kulonprogo sudah ada usulan yang tidak lewat musrenbang dan ketemu langsung dengan kesra, dilibatkan juga tapi di musrendus dan desa tapi fasilitator tidak sampai kesepakatan sehingga jalan pintas ditempuh. Cerita narasita terlibat anti korupsi, penekanan uang korupsi uang itu bisa untuk pemenuhan hak warga.

5

Arga

wiji

mahmud Boy

Wiji Mahmud

Depok: KTP banyak yang mati dan gedung yang belum akseseble WKCP mengusulkan pemeriksanaan dini TORCH tapi belum ada lampu hijau. Lalu terakhir hendro butir yang di UU perkawinan dimungkinkannya aborsi bagi janin yang mungkin difabel, perempuan difable yang bisa dipoligami dan transparansi pemerintah. Pengalaman saya sendiri saya minta di kab. Bantul hasil musrenbang yang sudah tidak ada karena sudah jadi APBD dan undang-undang yang tidak ada di website. Saya baru terlibat dipendidikan inklusi membentuk klompok kerja membuat rencana aksi pendidikan inklusi jogaj, secara komitmen politik sudah ada tapi belum ditindak lanjuti dan perda sedang diinisiasi oleh DPRD. Setelah mengidentifikasi pendidikan inklusi DIY, setelah tanya dinas pendidikan pejabat tertinggi, seluruh satuan pendidikan harus menyediakan layanan bagi kaum difabel, tapi kenyataan dilapangan banyak tidak ada karena anggaran dan SDM, kita sudah memetakan dalam pokja itu dan bikin rencana aksi langsung ke walikota dan DPRD berupa rekomendasi, ada beberapa yang tidak masuk tidak hanya terlibat di kota. Termasuk tenaga PLB yang bukan pegawai kota. Kita juga ada bosda dibedakan dengan difabel dan bukan difabel, pendidikan inklusi dengan difable lebih besar untuk difabel, kebutuhan pribadi difable bisa dengan beasiswa yang ada di dinas pendidikan kota. Harapan pendidikan inklusi bisa diakses. Kita akan rekomendasikan secara bertahap. Pemenuhan hak warga untuk difabel ada berjarak seperti pengangkatan tenaga difabel kota. Hampir lewat 15 menit jadwal kita sampai 17,30, kalau mas Mahmud bisa bisa berbagi dengan kita. Kita undang mas Boy dan mas Mahmud, kita ke mas Mahmud dulu Ada slide ttg UUD desa yang bisa ditayangkan, tentang system perencanaan desa. Kita akan lihat slide beriikut Perkenalan nama Aifdil Alim biasa dipanggil mas Boy, kegiatan pusat kajian anti korupsi UMG, dosen syariah dan hukum UIN, saya disini membantu sebagai asisten mas Mahmud. Semoga ini bisa sebagai pemantik peta, pemetaan dari apa yang kita diskusikan tadi dari kulonprogo, GunungKidul Desa buat RPMDes dan RKPdes, ini rute perencanaan ada rumusan masalah, musdes ini baru bicara visi misi kades dan ini sekarang dimusyawarahkan, dan ini disabilitas bisa masuk. Dirumusan masalah tim buat perumusan masalah dan perencaanaan desa isinya tidak hanya desa tapi bisa juga masuk ketua RT, dusun, mencari kebutuhan-kebutuhan masyarakat, itu PPD, hasil ini dibawa ke musrenbangdes, ada 2 RKPD dan musrenbangdes dan tahunan. Teman-teman sektoral harus masuk disini, dan kalau gagal bisa diperpanjang. Alur ini perlu, musrenbangdes masuk tembus, kepala desa wajib masuk kesini, celahnya di 3 alur ini. Agenda penyelenggaran adalah BPD, pemda memfasilitasi saja, difable bisa masuk BPD penting, BPD lumayan penting dia tidak punya hal menjatuhkan kades tapi minimal punya bargaining position kuat. Bagaimana membuat misi ada 3, ini metode visi ini dibuat. Kemudian perumusan materi lalu struktur gagasan. Rumusan masalah: pemdes  TPD lokakarya desa, kalau tim difable bisa

6

Retno

mahmud

Retno

Mahmud

Wiji

Boy

masuk TPD BPD penyelenggaran) dan TPD dari desa dan bisa siapa saja masuk dan pemimpinnya adalah kepada desa. Kadus saya telpon untuk buat proposal itu gimana? Iya itu masuk, ada 2 dana besar dari APBD dan kabupaten, karena bertahap 200jt sekian per desa mulai tahun ini. Musrenbangdes maret-apriil di kulonprogo 700jtan, GunungKidul 600700 jt. Dana APBN murni untuk pembangunan tidak dipotong gaji. Kalau mau bangun sekolah disabilitas bisa saja. Ini contoh, kalau bikin perencanaan desa, ini program, kegiatan dan anggaran, ada dana ketiga yang salah satunya danais ada jenis dana APBDesa, APBD dan Dana CSR. Musdes dan musrenbangdes, ada satu lembaga desa lagi 2012 tim penanggulangan kemiskinan, dimana posisi TPK ini, dana desa itu kalau dihitung sudah ada dan munculnya PNPM dan dimuarakan di desa, tahun lalu dikelola BKM sekarang dimuarakan di pemerintah desa, artinya ini apa masyarakat dibodohi anggarannya segitu tapi lewatnya lain? Sebetulnya tidak masuk struktur lembaga desa, PNPM sudah tutup, UU desa ini menjelaskan semua projek2 yang masuk desa dikelola oleh desa semua masuk APBDes, sperti PU bikin jalan di desa sudah tidak boleh. Ada PP 61 yang lalu akan dibatalkan. PNPM ini masih jadi perdebatan khususnya fasilitatornya jadi fasilitator desa, tapi banyak yang mau fasilitator dari desa itu sendiri. Tahun kemarin PNPM ini akan berhenti badan kemiskinan ini akan berhenti, BKM kami asetnya 2M 160 jt, artinya BKM itu langsung dibawahnya desa, padahal BKM perwakilan masyarakat, kalau dikuasai pemerintah desa apakah ini tidak rawan korupsi khusunya pada pilkades, kita harus memikirkan PP dan Permen untuk itu. BKM itu perdebatan, karena PNPM menghilangkan Negara, problemnya posisi Negara sebagai apa klo programnya sudah selesai, seperti UPK itu jadi asset ekcamatan, karena tidak ada yang bertanggung jawab, dan ini jalan tengahnya, bikn tidak memberdayanan masyarakat tapi siapa yang bertanggung jawab. Di RKBdes kawan-kawan bisa merebut kursi, khususnya kawan-kawan difabel untuk masuk kesana dari pada menitipkan suara, UU desa punya alokasi dana desa yang tidak sedikit dan walapun bertahap tapi ini tidak sedikit. Mba Retno menyampaikan sumber daya yang sudah datang (maret-April) PNPM yang bajunya lain ada celah-celah korupsi kita bisa lembar ini ke mas Boy, banyak sekali celah untuk korupsi yang bagi yang tidak tahu dan punya akses informasi. Bagaimana mencegah korupsi untuk pemenuhan hak warga? Apapun pola politiknya keuangan Negara yang keluar kas Negara, uang yang sudah dikorupsi jadi milik rakyat, itu idealnya tapi teknisnya susah. Contohnya; ditelevisi mobilnya Wawan 30 mobil itu harusnya milik rakyat yang bisa kita pakai, tapi tidak bisa begitu ketika wawan mengajukan kasasi itu milik wawan dan bila sudah itu jadi milik Negara tidak bisa langsung dinikmati oleh Negara, masih banyak jalan panjang keabsahan dan legalitasnya yang kemudian dilelang, yang inipun masih panjang jalan menuju lelang ini , kemudian bila laku ke kementrian keuangan, baru dishare ke yang lain dan kadang tidak ada untuk disabilitas. Saya masuk selama 2 tahun belakangan secara pribadi sering diminta pendapat tentang danais UU 13 rahun 2013 termasuk tahan dan kebudayaan saya diminta

7

wiji

merumuskan, saya sering ditanya ada uang 200M, tahun 2013, dia cair Mei untuk APBN murni dari Mei – September APBN diubah Agustus-Desember tanggal 15 harus laporan (dari Agustus sampai Desember) harus laporan bagaimana 200M ini laporan, harus masuk 6 bagian ini, kumpulkan semua warga di alun-alun kita belikan cendol, pemerintah bingung mengahabiskan ini dan tidak mau menyalahi anggaran. Contohnya: pertemuan di kulon progro jam 7 malam diawali dengan tarian ada unsur kebudayaan dan 15 menit tentang anti korupsi dan lanjut jatilan. Ini pemerintah bingung dan tidak tahu bagaimana, pertanggung jawababanya bagaimana: 1. Pertanggungjawaban administrative, ada kuitansi, foto. 2. Ada pertanggung jawaban substansi caranya dengan bikin makalah atau powerpoint untuk buat laporan substantive. Setahu saya kurang ada representasi penyaluran danais untuk disabilitas. Tidak ada relevasi untuk kesitimewaan jogja. Untuk disabilitas dalam bentuk Bansos ada ICTJ dari Mei-Oktoner mengawal dana bantuan untuk disabilitas, yang kita temukan adalah disabilitas membuat dokumen yang seharusnya diterima 100% hanya diterima 60%, bagaimana tracking 40% itu, subjectnya disabilitas kami predikat saja membantu saja. Kita akan beri ke disabilitas bagaimana cara tracking ini. Yang harus diketahu dana hibah ini sangat kecil, yang besar bansos. Kebocorannya dimana: transfer dana, soal penetuan harus ada syarat-syarat yang dipenuhi apakah ini memenuhi UU atau tidak, grasdasi semakin tinggi makin besar bantuannya. Saya ingin memberikan contekan beberapa pertanyaan yang kita ajukan untuk penanggulangan korupsi untuk para penyandang disabilitas DIM riset di Bantuan Sosial- Hifdzil: 1. Apa saja tujuan bansos? Di bagian manakah sering terjadi kebocoron 2. Apa saja bentuk bantuan sosial? Bentuk yang mana yang sering diduga dikorupsi berkaitan dengan disabilitas? 3. Siapa saja pihak yang memeiliki wewenang dalam rantai bansos? Bagaimana pembagian tugas dan wewenang? 4. Bagaimana prosedur menetpakan penerimaan bansos? Apakah ada syarat tertentu? 5. Bagaimana prosedur pencairan bansos? Siapa saja pihak yang terlibat dalam pencairan? Apakah ada syarat tertentu yang harus dipenuh? 6. Bagaimana prosedur pengajuan SPP dalam pencairn bansos 7. bagaimana prosedur penyetoran bagi bansos ke kas umum Negara yang tidak tersalurkan Di PKKAD mereka lebih sulit menerima kembali uang itu dari pada menyalurkannya, kalau bisa sebisa mungkin jangan kembali, Karen kalau kembali susah bikin laporan dan dianggap tidak perform, dan tahun berikut anggaran akan diturunkan. Saya pernah ada kasus kembali 60 juta, dan kami kembalikan di PKKAD bilang jangan dikembalikan karena susah, apa DPAnya apa dan nomornya berapa? Kami tidak tahu, kami tidak bisa terima itu, karena kami masukkan jadi CSR yang aneh karena pemerintah koq ada CSR. Begitu kiranya. Ujungnya ternyata jadi berjamaah, ini informasi banyak baru, saya tidak boleh mengurangi hak untuk beristirahat, kalau ada pertanyaan tolong tulis dikertas ini, dan bisa dijawab besok. Mungkin kita bisa bikin rekomendasi bila ada uang sisa itu dan bisa kita kupas

8

lagi, karena banyak yang belum cerita, besok kita punya waktu setengah hari. Pengalaman yang saya ingat dipertemuan lalu, ada dugaan korupsi di dinas social ketika dia menyampaikan itu, dia merasa diintimidasi dan akhirnya yang diminta membuktinkan yang menjadi korban dari 40% yang dibilang mas Boy tadi. Terimakasih sudah meluangkan waktu dan besok jam 8.30 di ruang yang sama. Terimaksih

9

Hari Kedua Ros In Hotel, Ruang Parang Pandan II Peserta: Hendra, Ngatini, Sumi, Wiji, Ramadhani, Sani, Puji Triwahyu (pengganti Safrina), Tami, Sarjiya, Cladius JR Fasilitator: Valentina Wiji Notulis : Sani; LO : Tami; Asisten difabel : Ramadhan 08.55 mulai Pembicara Wiji

Tami Wiji Puji Sarjiya

Puji Wiji

Sumi Wiji

Isi Memulai selamat pagi dengan semangat pagi dengan ada pendatang baru adik Gali, sambil menunggu yang lain gabung, sambil kita review kemarin yang sudah kita bahas. Kemarin kita sudah berbagi cerita tentang pengalaman kita dengan Politik anggaran berbasis hak masyarakat. Mba Tami mohon dipimpin pembukaan ini dengan berdoa Mulai dengan berdoa Kenalan dengan ibu ini Pengganti safina dari WKCP dating dengan Gali, anaknya Kulonprogo ada WKCP? Ada kenalan saya dengan anak CP ingin bergabung dengan komunitas anak CP tapi kurang tahu infonya, kalau nanti di Kulonprogo ada, bisa bergabung, anak tidak sekolah, tidak bisa berbalik dan hanya tiduran Baik akan kita sampaikan dan akan saya beri no HP Ini juga politik untuk berjejaring dan berbagi info. Forum kita untuk meningkatkan jejaring, mungkin ke depan bisa organisasi ini WKCP bisa berbagi cerita dan informasi kumpul bisa di secretariat dan diinfokan seperti kawan di GunungKidul. Saya mengumpulkan ada 23 butir pengalaman yang sudah diceritakan kemarin dan ini sudah mewakili apa yang kita punya. Sebelum ini kita lihat sebentar apa itu anggaran dan HAM. Berikut slide yang bisa sebagai rekomendasi nantinya. Bicara anggaran bila kita meminta pihak lain transpran, akuntabel kita juga harus melihat kita dulu. Prinsip Ham: 1. Kesetaraan, 2. Non diskriminasi, 3. Tidak bisa diambil/ditransferkan, 4. Menjadi tanggung jawab semua pemangku kepentingan, 5. Ketidakterbagian, 6 universalitas, 7. Saya coba meringkas deklasrasi universal HAM sedunia (slide): Berikutnya ada 3 hak yang yang paling dekat untuk politik anggaran: Bebas berpendapat dan atas informasi, 2. Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan pemilu yang bebas, 3. Hak atas standart hidup yang layak. Lingkup hak biasanya pada pembicaraan pada manfaatnya saja. Contohnya GunungKidul manfaat untuk difabel tidak ada sama sekali. Ada 7 SKPD ada 1 untuk difabel di dinas pendidikan dan ini APBD 2013 Biasa kita bicara manfaatnya tidak atau belum pada memantau anggaran dan berpartisipasi. Idelanya 4 aspek kita dapatkan (Akses, partisipasi, control dan

10

manfaat) Model pemenuhan HAM ada 3: Perlakuan Khusus contohnya pembangunan gedung untuk akses difabel harus ada ramnya, pintu toilet bisa masuk untuk kursi roda ini perlu perlakuan khusus, penambahan yang bisa memenuhi hak difabel. 2. Alokasi spesifik , 3. Pengarusutamaan. Model 3 ini idelanya harus dilakukan bersama biar tidak tercecer perlakuan haknya. Contoh perlakuan khusus 30% perempuan di parlemen inipun belum dipenuhi apalagi tidak ada alokasi ini. Coba nanti di cek tim perencanaan desa yang mewakili difabel? Nanti perlu diperjuangkan. Kewajiban Negara: Mengormati (tidak menciderai kepercayaan), melindungi (melindungi warga agar tidak diciderai pihak ke 3) dan memenuhi Bicara anggaran ada prinsip yang kita perhatikan yaitu realisasi progresif, contohnya inflasi idelanya kenaikan anggaran lebih tinggi daripada laju inflasi. Contoh gampangnya, pengadaan kursi roda 5 th lalu dianggarakan 3,5 juta dan sekarang harga 5 jt ini nilai yang turun. Pegeseran paradigma pemberdayaan kelompok rentan: Paradigma Kariatif VS paradigma Pemberdayaan, kita perlu menggeser paradigma karitatif ke paradigma pemberdayaan. Bicara anggaran ada pihak diluar Negara yang mencampuri kebijakan relasi 3 pihak actor, Negara dan rakyak itu harus seimbang tapi kenyataan rakyat makin jauh dan Negara dg korporasi makin dekat. Siapa saja kelompok rentan: Anak, permpuan, miskin, difabel, Odha, orientasi seksual beda, masyarakat adat, pemeluk agama minoritas, beda pandangan politik dg mayoritas, buruh migran, penyintas bencana, pencari suaka, warga terbatas. Kita ada UU no 14 2008, ini tentang transparansi informasi badan public menjadi hak kita untuk tahu. Sistem informasi public kita bisa ke komisi informasi bila ada masalah. Anggaran itu hak kita! Keragaman belanja: belanja langsung dan belanja tidak langsung Politik anggaran ada 4 pihak : Pendekatan politik (DPRD, parpol). Pendekartan teknokratik (SKPD, Bapedda), Pendekatan birokratik dan pendekatan Partisipatif (Warga, ORNOP dll) yang paling jarang digunakan partisipatif. Daur perencanaan anggaran: perencanaan, penyususnan, pengesahan, pelaksanaan, pertanggungjawaban. Idelanya kita awasi semuanya proses ini. Celah yang bisa kita gunakan: medio juni Penyampaian kebijakan umum APBD, Juli-agustus penyususnan rencana kerja anggaran SKPD Medio Oktober : Pengajuan RAPBD. Unsur dan proses pembentukan kebijakan public (menurut Roem Topatimasang) (Slide): 1. Mengubah isi, 2. Mengubah pelaksanaan peraturannya, 3. Mengubah budaya yang ada dimasyarakat, perlu melakukan upaya untuk merubah budaya ini dengan pendidikan ke warga dan pertemuan ke basis2. Tujuannya untuk membentuk dan mengubah kebijakan publik yang memenuhi HAM senjata kita UU 14 2008 tadi Sekarang kita kembali ke 23 butir yang kita bagikan, bisa mewakili 4 proses

11

Karel

Lili

Wiji

Ima

Contohnya cerita mba Dian tentang biaya politik yang tinggi dan legislative bisa mengambil dari hak warga untuk mengembalikan modal biaya politik. (review, membaca kembali 23 point kemarin) Hari ini kita tidak akan menyelesaikan semua tapi kita usahakan, mulai dari pemetaan pelaku dan korban dengan kertas metaplan kalau sudah terpetakan kita bisa buat rekomendasi, mohon diingat pemangku ada parpol, LSM, korporasi dan tidak hanya Negara. Menarik dari GunungKidul tentang musrenbang, masih banyak masyarakat ketika proses Musrendus-desa banyak mendapat intimidasi, padahal banyak hak mereka di pasung, terkait suatu ketika terjadi musrenbang, masyarakat minoritas yang kemudian suaranya tidak diperhitungkan. Banyak kita Tanya kenapa tidak mengikuti, Karena mereka merasa tidak penting dan takut menyampaikan aspirasi, pada proses itu suara mereka juga tidak diperhitungkan, kita perlu reformasi teknis pelaksanaan musrenbang ini, sehingga orang tidak merasa tertekan mengikuti proses itu. Kemudian masalah UU desa Masyrakat minoritas yang banyak di desa, di UU desa tidak ada anggaran yang menyentuh isu bencana, tidak ada disinggung tentang pengelolaan bencana, masyarakat miskin banyak di desa yang tidak diangakat di UU desa itu. Difabel sangat dekat dan rentan mengalamai bencana Informasi sangat kaya kemarin, dikaitkan dengan kemarin pagi ada catatan menarik, masyarakt hanya sampai tinggat voting belum sampai melakukan dan mempengaruhi. Dan hal itu terbukti sekarang, seperti kami dilibatkan, diajak, diikutsertakan, tapi apakah sudah keluar anggarannya itu tidak ada, ini menarik, apakah kemudian apa tantangannya? Apa ada perubahannya? Atau karena kita ga berani ngomongnya. Yang disampikan mba Wiji, hak sudah disampikan, kalau kita mau merubah politik anggaran menjadi partisipatif hal apa yang harus kita lakukan untuk merubah politik itu, ini lebih strategis untuk kedepan, kalau ada 23 butir kita bisa lihat mana yang pas untuk politik anggaran lalu kita pertajam jadi rekomendasi jauh lebih konkrit. Mungkin saran mas Lili untuk kita focus ada 4 hal Akses, control, partisipasi, pelaksanaan. Kita perlu pengawasan pemantauan yang masih kita kurang, mungkin kita bisa lihat lagi pengalaman kita, sudahkan kita menggunakan hak pengawasan itu? Kita masuk ke 4 lingkup dan seruan seperti apa yang perlu kita usulkan agar politik anggaran bisa memenuhi hak kita Maaf saya tidak ikut proses awal. Pengalaman nyata yang saya alamai dengan buruh informal yang membawa barang dikerjaakan di rumah, diwilayah Plered, Wonolelo, komunitas 100 anggota dalam kelompok perempuan 35 sudah terorganisir, bagaimana akses partisipatif anggaran di desanya, dalam 6 bulan ini kelomok Wonolelo ini mencoba menyususn ada kesempatan dana desa dan kebetulan lurahnya perempuan, ini dilihat buruh rumahan ini dikelompoknya mencoba membangun kegiatan/ program berkait kebutuhan mereka sendiri, hak perempuan dan hidup layak. Mereka membuat sekolah feminist perempuan berkelanjutan, butuh sumber yang diperlukan dana dan SDM. Mereka menjalankan ini butuh support dari pemdes. Akhir Desember mengundang birokrat desa dan berdialog, mewakili perepuan dan masyarakat desanya, masalah dan langkah yang bisa dilakukan untuk kebaikan mereka.

12

Wiji

Wiji

MasDirga dari pusat kajian politik Universitas Indonesia

Mereka mengatakan hal luar biasa buruh ini mengusulkan program yang bisa dianggaran desa dan kader ini diundang di MUSRENBANGDUS dan desa, dan mereka diminta anggaran dan proposal yang masuk anggaran desa kalau 2015 belum tapi mereka bisa terlibat kepemerintah, dan memberi ususlan ini sudah difasilitasi, bila tidak sekarang tapi ditahun berikutnya mereka diminta mengontrol tahun berikutnya. Makasih mba Ima, hanya ada factor tambahan amunisi untuk membela hak perempuan Kembali lagi untuk menyederhanakan kembali ke 4 hal, yang belum muncul butir pemantauan dan control. Kalau akses, mas Hendro sudah bicara tentang akses informasi soal partisipasi pengalaman yang muncul, umumnya yang rentan rendah, bekal untuk bisa berpartisipasi secara bermakna kurang cukup, suaranya dikeluarkan, didengarkan, dan masuk sebagi point di musyawarah. Kemudian alokasi anggaran untuk difabel kecil bahkan tidak ada. Apakah kita punya kendala untuk pemanfaatan DANAIS? Banyak yang dilewatkan bila saldo bila ada kembalian anggaran, adakah semanagt menghabiskan anggaran tersebut. Saya usul pengalaman pemantauan pengawasan kita break 10 menit kemudian kita ke seruan rekomendasi ini Baik kita rehat 10 menit Sesi lanjutan aspek, parisipasi, control, mafaat Arah seruan kita ada 4 aktor: pendekatan politis, pendekatan teknotratis, pendekatan birokratis, dan pendekatan partisipatif saya usul dibagi 4 kelompok berdasar 4 lingkup tersebut, di aktor partisipatif ada keranjang besar yang bisa masuk dan ajak kita geser Bicara politik anggaran, adalah menempatan konteks relasi warga dengan siapa, dan ada kontes yang pas misalnya pemilu (waktu) sehingga kita bisa memainkan relasi kuasa ini, akses dan partisipasi sebelum pemilu , mengendaliakan anggaran untuk kita, dua hal yang sifatnya askse kuncinya informasi, Akses informasi disitribusan warga sebagai bahan bakar untuk mengawasi jalannya pemerintah. Momen ini penting menetukan siklus anggaran ini untuk merunut kuasa ini. Warga diberi kesempatan per kepala keluarga memberikan pendapat dengan survey warga yang dibuat warga sendiri, untuk kesadaran kolektif warganya sendiri. Kesadaran politik terbentuk ini cocok untuk kke musrenbang. Kendali muncul tidak dari aksesnya.

wiji

Semua upaya yang ada di slide gerbangnya 1 yaitu akses informasi, Hendro sudah mengingatkan bahkan akses informasi ini yang terbatas.

Mahmud

Ada orang desa tidak menerima uang sogokan tapi ada orang desa itu menjadi pemimpin tersebut. Kita tidak bisa menyingkirkan transaksi individual yang sangat money politic kalau kita tidak punya alternatifnya yang dilakukan IREI tadi tetap money politik tapi kolektif, harus lihat relasi kuasa dan siapa yang memegang kuasanya. Kalau kabupaten kota salah satu keluarah tidak boleh bertransaksi untuk kepentingan di desa dimana dia punya base massanya. Politik anggaran mentransformasi menjadi dalam bentuk kebijakan sehingga

Dirga

13

wiji

Hendro

wiji

Mahmud wiji Lili Mahfud Wiji Doni Wiji

10.45 11.11 Wiji

Dirga

uang Negara yang dipakai, problemnya warga tidak pernah datang dari hasil konkrit hasil survey, misal kebutuhan dan list kebutuhan layak untuk ditawarkan. Pilkada serentak legislative dan eksekutif bersama akan lebih memudahkan, jangan menempatkan kepala daerah sebagai fungsi distribusi. Hanya bisa mengalokasikan tanpa bisa distribusi. Bicara daur perencanaan penganggaran terlepas dari konteks pemilu kalau lihat komprehensif proses pemilu ini berpengaruh pada pengaanggaran, konteksnya bisa meletakan dalam satu bidang, karena anggran jadi untuk masing-masing prinsip non diskrimainasi jadi tercederai. Saya mngembalikan mas Dirga konteks masyarakat sipil saat ini, beberapa tema sudah tersusun termasuk pemilu, kita ingin refleksi hasil pemilu 2014 kita refleksinkan konsolidasi masyarakat sipil, salah satu momen adalah pilkada serempak, artinya transasi-transisi politik bisa kita canangkan pra pilkada , ini menjadi salah satu pengayak dalam rekomendasi hasil pilkada 2016 dapat kita rasakan bersama partisipasi masyarakat. DIY tidak punya pilkada propinsi ya. Kita bagi menjadi 4 kelompok masing2 kelomopok menyimak 4 aspek ini dan konteksnya pilkada serentak, Danais, dan UU desa Tidak usah dengan danais Karena ini punya kraton tidak masuk APBD Iya benar tapi ini bisa diakses publik Seperti otsus papua dan aceh dan masyarakat sipil cukup kuat koq UU danais tidak bisa dengan otsus karena tidak masuk APBD, tidak ada proses perencanaan Yang perlu kita dorong, makna istimewa dengan megangkat inklusifitas. Untuk memudahkan, dibagi menjadi 4 kelompok: Adakah yang bisa kita lakukan tidak hanya menuntut Di 4 kutub ini ada termasuk partisipasi, jadi yang mas Doni ingatkan bisa kita sampaikan ke pendekatan partisipatif, jadi seruannya tidak hanya ke pemerintah dan legislative tapi kita juga ingat ada kawan-kawan media, perusahaan, dan kita sendiri yang bisa kita berikan rekomendasi. Membagi menjadi 4 kelompok Mari kita mulai dan siapa yang akan menceritakan, kita dengarkan butir2 yang diberikan kawan-kawan dan bisakan ditanggapi dengan singkat. Siapa yang akan mulai Kelompok CSO bersama warga, CSO memfasilitasi kebutuhan warga secara partisipatif ada proses yang merepresentasikan seluruh warga tujuan ada kesadaran kolektif warga, sehingga ada moment untuk mengawasi. Ada tuntutan bersama yang jelas dan terukur. Dan ini harus didistribusikan dan dikopi untuk kebutuhan pemahaman warga. CSO dan warga dengan caleg, untuk berhadapan dengan caleg untuk mengalokasikan anggaran ditempat strategis, bila dianggarkan di APBD sudah baik. Pada momen pemilukada visi misi daerah dan tuntutan bukan visi misi dia, kita yang visi misi dan respon dia apa, ini untuk menuntut kepala daerah terpilih merumuskan dan tidak diskriminatif pada caleg atau aleg ini, problemnya pragmatisme, ketika calon kalah kita juga akan berhenti. Kalau tuntutan sama

14

Wiji Dirga

Hendro

Waji Dirga

Wiji Ima

Wiji Dius

dengan siapapun kita akan terus menuntut terus siapapun yang menang. Merumuskan ini transaksi jangan panjang, kesadarana kolektif. Ada tanggapan balik? Dengan actor politik dipemerintahan tidak kita serukan? Actor politik kita pisah legislatif dan eksekutif kita bedakan, sebenernya tuntutannya, memastikan pos anggaran masuk ke alokasi dan eksekusinya di eksekutif. Rekomendasi dari sisi CSO dan warga, ruang partisipasi untuk kelompok rentan disediakan pemerintah baik legislatif dan eksekutif. Banyak anggota legislative mereka beberapa hari sebelum ini akan dibahas waktu untuk mempelajari sangat sedikit. Kesadaran tingkat legislative yang pengetahuannya sangat rendah. Ruang partisipasi dan aspirasi kelompok rentan penting sekali, kepentingan kelompok rentan bisa sangat dikalahkan dengan kelompok yang lebih kuat, ruang kelompok rentan sangat penting di buka oleh pemerintah dan ini harus diisi oleh CSO dan warga. Actor utama eksekutif dan legislatif mengoptimalkan ruang-ruang kelompok rentan pada pengawasan dan pelaksanannya Harus membangun struktur diluar ruang diluar aturan, konsolidasi CSO dalam platform atau ruang tandingan diluar runutan siklus anggaran itu penting, tidak bisa mengusulkan begitu saja pada pemerintah. Penguatan pengetahuan pada kelompok rentan tidak hanya pada masyarakat sipil tapi pemerintah jg melakukannya. Kelompok Akses: akses informasi anggaran yang disusun pemerintah setempat, dilihat dari actor politiknya kita masuk eksekutif, bupati walikota dan pemerintah desa, bagaiaman kita bisa membuka informasi terkait kebijakan anggaran yang kita susun baik media, web, secara berkala dan intens atau lewat seruan selebaran yang bisa dipahami oleh masyarakat. Kedua berkaitan dengan LSKPD lebih ke pelaksanaan ada semacam transparansi informasi pelaporan penggunaan dana yang telah disusun oleh pemerintah baik lewat tempelan di kelurahan atau seruan-seruan itu dibuka kepertemuan musyawarah desa dan dusun. Berkaitan actor partisipatif: 1. Kita perlu membangun pemahaman dan sadar dan bertindak terhadap masyarakat secara kelompok pentingnya mereka untuk mendapatkan akses informasi tentang anggaran 2. Harapannya akan ada pemetaan potensi yang dipunya akan menjadi kebutuhan yang menjadi program bersama yang bisa jadi tuntutan bersama yang diperjuangkan bersama tidak berdasarkan kelompok. 3. kerjasama dengan media, ada kampanye bersama terkait inilah program bersama, masalah bersama tentang akses dan jalannya informasi, dan perlu konsolidasi seperi ini, untuk share proses apa yang kita lakukan. Pemerintah pusat tidak kita harap banyak, tapi perlu kita serukan terhadap teman-teman jaringan nasional untuk muncul di media nasional yang bisa kita akses Penegakan KIP mudah, murah, cepat dan mudah dipahami. CSO tidak menggantikan warga tapi mendorong warga. Lanjut bicara kontrol Kendali control: berjalan dari keterbukaan informasi awal ketika ada itikat tidak baik maka pelaksanaan program dan pelaksanaan tidak baik. Kita memberi rekomendasi, mendorong actor politis lebih meningkatkan transparansi

15

Wiji Mahmud

Lili

Wiji Retno

Wiji Mahfud Lili

Hendro Wiji

Doni

informasi, kepala dusun, atau desa memberikan info perencanaan dan partisipasi aktif dari warga, ada juga masyarakat yang tidak paham haknya, kita dorong dalam rekomendai dg CSO untuk memberi kesadaran dan pada masyarakat tentang hak-Haknya mengenai informasi. Dalam pelaksananan program ada penyelenggaraan atau asas manfaat yang tidak diterima masyarakat rentan bisa dibentuk kelompok masyarakat dg CSO dengan media dengan pihak kompeten untuk bentuk tim untuk mengawasi programnya, pratisipasi aktif dengan CSO, kepemerintahnya lebih menitikberatkan pada transparansi informasi. Ada tambahankah? Langkah pertama ada upaya untuk kenal dulu, baru bisa mengawasi anggaran Posisi startegis terutama di desa Bagaimana CSO bisa masuk lembaga formal dan pengawasan, kalau didesa bisa masuk bisa bagus, dan ikut serta misalnya jadi kepala desa, rekomendasi partisipasi, bagaimana teman difable bisa masuk pada posisi strategis. Sistemnya, pengawasan terkait akses diawal, pada pelaksanaan maka mekanisme. Setelah pengawasan maka mekanisme menyampaikan pengawasan harus disediakan ruangnya oleh pelaksana. Transparansi terhadap tindak lanjut laporan pengawasan tersebut. Ada yang lain, kita ke aspek manfaat Dimanafaat ini tidak terlepas dari proses awal, bagaimana suatu keputusan orientasinya adalah kebermanfaatnan dan ini terpengaruh pada proses perencanaan, terkait warga sendiri, dan actor dimana biasa kita bisa usul. Agar manfaat bisa kita rasakan progresif dan massif, maka kebermanfaatan ini perlu masuk pada kapasitas si orang-orang yang masuk di kebijakan ini banyak SKPD yang tidak kompeten buat program. Misalnya UU desa yang tidak membahas tentang bencana karena adalah kantong dana yang banyak tapi tidak bisa membuat program. Kapasitas pembuat kebijakan , sehingga manfaat bisa dirasakan secara merata, kalau tidak rata karena kurangnya data atau kurangnya interkonesi antar lembaga penyedia data. Jadi kita menyerukan informasi kelompok rentan secara rutin ke pembuat kebijakan. Menyarankan optimalisasi kebijakan implementasi kelompok rentan. Ini arahnya di alokasi khusus, pengarus utamaan sehingga tidak tercecer Ketika dana tidak habis maka konsekuensi tahun depan dana dikurangi, basisnya tidak pada kebutuhan, tapi ini mekanisme Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan, bukan menggunakan dan control tapi pada perencanaan , selain kebijakan untuk pengembalian kita persoalkan, ini meunjukan lingkup kapasitan managemen. Logika yang sama juga dilakukan CSO. Bagaimana dengan danais yang tidak ada perencanaannya? Sampai hari ini UU danais direncanakan bersama warga, mungkin bisa kita mintakan DPRD dan eksekutif untuk membangun kemauan politik untuk turut menetukan partisipasi Misal danais pada aspek budaya, bagaimana tidak hanya aspek budaya, tapi inklusi dan aksesibilitas yang bisa didanai Peruntukan danais untuk aspek budaya yaitu inklusi, aspek kelompok rentan

16

Lili Wiji

Doni

Wiji

Tuntutannya transpasransinya dulu, kalau orang tidak tahu yang bagaimana bisa mengakses semua Transpsaransi danais, kita perlu meminta bagian perencanaan peningkatan kapasistas perencana itu biar dana itu tidak bersisa, Bila uang bersisa bikin program lagi yang baru ini sebagai inovasi. Peruntukan danais dibawa untuk kelompok rentan ini aspek manfaat Misalnya jamkesos penyerapan tidak sampai habis dan tidak terkait dengan perencanaan tapi lebih dekat aspek akses dan control, jamkesos itu aksesnya sangat sulit dan dinsos akan dengan bangga orang ini pada sehat semua padahal akses ini sulit sekali, jangan sampai ini semacam pemelintiran masyarakat sudah sejahtera. Ini masuk akses atau manfaat? Pembenahan birokrasi akses anggaran warga contoh kasus jamkesos di DIY (manfaat) Saya usul ini kartu kita bagikan dan adakah yang bisa ikut presentasi selanjutnya dan yang maju mas Hendro. Terimakasih sudah berbagi, dan maaf bila banyak yang kurang dan tepuk tangan untuk semua

17