REPUBLIK INDONESIA
NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA DAN THE INTERNATIONAL INSTITUTE FOR DEMOCRACY AND ELECTORAL ASSISTANCE
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai KPU) , sebuah lembaga konstitusional Republik Indonesia yang berkantor pusat di Jakarta dan International Institute for Democracy and Electoral Assistance, (selanjutnya disebut sebagai International IDEA), sebuah organisasi antar pemerintahan ya -:-,g berkantor pusat di Stockholm, Swedia. MEMPERTIMBANGKAN bahwa KPU adalah sebuah badan yang independen yang didirikan berdasarkan Undang Undang Dasar Republik Indonesia dengan tujuan untuk mengelola pemilihan umum secara adil. MEMPERTIMBANGKAN bahwa International IDEA adalah sebuah organisasi antar pemerintahan yang mempunyai tujuan antara lain mendukung dan membantu perkembangan demokrasi yang berkelanjutan serta meningkatkan dan menguatkan proses-proses pemilihan umum di seluruh dunia, dan bahwa International IDEA juga menyediakan sebuah forum bagi pelaksanaan diskusi dan kegiatan yang dilakukan oleh perseorangan serta organisasi yang berkomitmen mendukung demokrasi. DIPANDU oleh misi yang sama untuk menguatkan lembaga-lembaga serta proses-proses untuk pemilihan umum yang demokratis melalui pertukaran pikiran dan kerjasama internasional. MENGAKUI potensi kontribusi yang dapat diberikan oleh usaha serta sumber daya yang dipadukan antara dua buah lembaga bagi perkembangan proses pemilihan serta budaya politik yang demokratis. MEMASTIKAN pentingnya pengkoordinasian usaha-usaha dari Kedua Pihak untuk mencapai tujuan bersama. TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut:
PASAL 1 TUJUAN
Tujuan dari Nata Kesepahaman (selanjutnya disebut sebagai Nata) ini adalah untuk membangun hubungan kerjasama di dalam menyediakan pertukaran rekan dan berbagi pengalaman berdasarkan saling menghormati, dan untuk menciptakan ketentuan-ketentuan serta kondisi terkait Nata yang telah disepakati ini oleh Para Pihak
untuk bekerjasama mengembangkan serta menguatkan lembaga dan proses-proses pemilihan umum.
PASAL 2 LINGKUP KERJASAMA
1. Untuk mewujudkan tujuan dari Nota ini, International IDEA dan KPU akan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dan bekerjasama dengan Pemerintah serta organisasi regional maupun internasional, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat dan media massa, didalam mengembangkan dan menguatkan lembaga dan proses pemilihan umum mereka, termasuk sebagai berikut: a. Menjadi tuan rumah bagi pertukaran informasi dan pengalaman-pengalaman yang mencakup sumber daya pengetahuan dan pelatihan; b. Mengorganisir forum-forum dan acara-acara internasional untuk tujuan tukar menukar pengetahuan dan pengalaman diantara negara-negara demokratis; c. Secara bersama-sama menerbitkan makalah-makalah dan publikasi lain berdasarkan pertukaran pengetahuan dan pengalaman tersebut; dan d. Mendorong pertukaran, penugasan dan kunjungan anggota staf, praktisi dan tenaga ahli dalam hal-hal yang merupakan kepentingan bersama. 2. Para Pihak selanjutnya mengeksplorasi secara bersama-sama kemungkinan proyek-proyek lain yang akan membantu menguatkan lembaga-lembaga dan proses-proses pemilihan umum. 3. Para Pihak akan mengadakan kegiatan-kegiatan yang dihasilkan Nota ini dengan perjanjian-perjanjian terpisah yang ditandatangani wakil-wakil mereka yang berwenang, sesuai dengan panduan yang dikembangkan pada Nota ini dan sesuai dengan persyaratan-persyaratan peraturan serta anggaran masing-masing Pihak. Setiap perjanjian semacam ini akan merinci tindakan-tindakan yang akan diambil serta sumber daya, keuangan dan lain-lain, yang akan dikontribusikan oleh masingmasing Pihak sejauh memungkinkan.
PASAL Ill KEWAJIBAN KEUANGAN
Nota ini tidak menetapkan kewajiban keuangan pada Pihak manapun. Tidak satupun dalam Nota ini akan mewajibkan suatu komitmen bagi Pihak tertentu untuk memberikan dana untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang dilakukan berdasarkan Nota ini. Kewajiban keuangan yang ditanggung oleh Para Pihak dibawah perjanjian-perjanjian yang diakibatkan oleh Nota ini akan ditentukan oleh badan pengatur masing-masing Pihak, ketersediaan dana, dan peraturan-peraturan penganggaran serta keuangan dari Para Pihak.
PASAL IV HAK CIPTA DAN PERTUKARAN INFORMASI
1. Hak cipta intelektual (selanjutnya disebut sebagai Hak Cipta) atas semua materi baru yang sama termasuk elektronik dan isi yang disimpan pada komputer yang dikembangkan secara bersama di bawah Nota ini akan dipegang secara bersama oleh Para Pihak pada masing-masing dan setiap yuridiksi hukum di dunia sepenuhnya sejauh diijinkan oleh undang-undang di masing-masing yuridiksi hukum terkait, untuk seluruh ketentuan hak cipta dan semua pembaruan serta perluasan dari ketentuan tersebut. 2. Tidak termasuk pada ketentuan diatas yaitu materi yang dikontribusikan oleh salah satu Pihak yang dikembangkan sendiri oleh KPU atau International IDEA sebagai bagian dari buku-buku atau publikasi-publikasi yang telah mereka terbitkan dalam bentuk cetak atau pada situs mereka. Hak cipta terkait materi tersebut akan tetap merupakan milik eksklusif dari Pihak yang bersangkutan. 3. Semua versi elektronik publikasi yang dihasilkan dari kegiatan kerjasama dibawah ini akan dilisensikan melalui Creative Commons License (Creative Commons AttributeNonCommercial-ShareAlike 3.0 Un ported licence http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/). lzin ini akan memperbolehkan pihak lain untuk menggandakan, mendistribusikan atau memublikasikannya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dilakukan untuk tujuan non-komersial, memberikan pengakuan yang pantas terhadap sumber, dan mendistribusikan karya turunan hanya dibawah izin yang identik dengan izin Creative Commons yang diadopsi. lzin ini berlaku di seluruh dunia dan tidak dapat dibatalkan. 4. Para Pihak akan bertukar informasi dan dokumen secara teratur terkait kepentingan yang sama yang tidak melanggar ketentuan kerahasiaan mereka.
PASAL 5 KOORDI NASI DAN PEMBERIT AHUAN
1. Kantor yang berada di KPU yang bertanggungjawab mengkoordinasikan kegiatankegiatan KPU dibawah Nota ini adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Pemberitahuan dan komunikasi hendaknya ditujukan kepada wakil yang telah disebutkan terdahulu pada alamat, nomor fax dan/atau e-mail berikut ini: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia JI. Imam Bonjol No. 29 Telepon: +62 21 3157750 Fax: +62 3916321 E-mail: mail.kpu.go.id 2. Kantor yang berada di International IDEA yang bertanggung jawab mengkoordinasikan kegiatan-kegiatannya di bawah Nota ini adalah International IDEA Regional Asia dan Pasifik, dan wakilnya yaitu Andrew Ellis. Pemberitahuan dan komunikasi hendaknya ditujukan kepada wakil yang telah disebutkan terdahulu pada alamat, nomor fax dan/atau e-mail berikut ini:
Program Regional Asia dan Pasifik International IDEA 103 34 Stromsborg Stockholm Sweden Phone: +46 8 698 37 00 Fax: +46 8 20 24 22 E-mail:
[email protected]
3. Komunikasi dan pemberitahuan yang dikeluarkan dibawah Nota ini akan sah hanya jika ditujukan lewat surat atau fax kepada wakil-wakil pada alamat-alamat yang telah disebutkan pada Pasals 5.1 dan 5.2 pada Nota ini. Apabila komunikasi dan pemberitahuan dikirimkan melalui surat elektronik, surat tersebut akan sah hanya jika dikirimkan langsung dari alamat elektronik dari koordinator Pihak yang bersangkutan kepada koordinator dari Pihak yang dituju. 4. Tiap Pihak dapat mengganti unit di jajarannya yang bertanggungjawab, wakilnya , atau alamat, nomor telepon, nomor faksimili atau e-mail tersebut di atas dengan memberitahukan Pihak lainnya secara tertulis.
PASAL 6 PENYELESAIAN SENGKETA
1. Setiap perselisihan yang timbul dari pelaksanaan atau interpretasi atas MoU ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi di antara Para Pihak. 2. Nota ini secara akurat mencerminkan pemahaman Para Pihak mengenai pokok yang dibahas pada Nota ini dan menggantikan semua perjanjian terdahulu yang terkait dengan hal tersebut. Apabila salah satu Pihak tidak melaksanakan suatu ketentuan pada Nota ini, hal tersebut tidak menyatakan pembatalan dari penyelesaian ketentuan tertentu tersebut atau ketentuan lain pada Nota ini. Apabila ada ketentuan pada Nota ini dihilangkan atau tidak diterapkan, hal tersebut tidak memengaruhi keabsahan atau penerapan dari ketentuan lain pada Nota ini.
PASAL 7 AMAN DEM EN
Amandemen atas Nota ini dapat dilakukan hanya dengan pernyataan yang ditandatangani oleh para wakil yang berwenang dari kedua Pihak. lnstrumen yang berisi amandemen tersebut akan dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota tersebut.
PASAL IX PEMBERLAKUAN DAN PEMBATALAN
1. Nota ini akan mulai berlaku, dan akan tetap berlaku selama dua tahun, sejak tanggal penandatanganannya oleh Kedua belah Pihak.
2. Nota ini dapat diperpanjang dengan persetujuan dari kedua belah Pihak yang dibuat dalam bentuk adendum terhadap Nota ini seperti disebutkan pada Pasal 7. 3. Nota ini dapat dibatalkan dengan persetujuan dari kedua belah Pihak, atau Nota ini dapat dibatalkan oleh salah satu Pihak dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lain setidaknya dalam waktu tiga bulan lebih awal. Namun demikian, pembatalan Nota tersebut tidak akan berdampak pada status efektif dari keg iatan-kegiatan yang didanai secara benar dan proyek-proyek yang dibuat dengan perjanjian-perjanjian sesuai Pasal 2 (3). Pembatan Nota oleh salah satu Pihak tidak akan berdampak pada kewajiban-kewajiban yang tidak dapat ditarik kembali yang telah disepakati oleh KPU atau International IDEA terkait dengan kegiatan-kegiatan atau proyekproyek sebelum diterimanya pemberitahuan pembatalan tersebut. SEBAGAI BUKTI , yang bertandatangan di bawah ini yang telah diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Nota Kesepahaman ini.
DIBUAT di Jakarta, Indonesia pada 30 September 2011 dan Stockholm , pada 30 September 2011 dalam rangkap 2 dalam bahasa Indonesia dan lnggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran , maka naskah dalam bahasa lnggris yang berlaku.
UNTUK KOMISI PEMILIHAN UMUM
::,r;ON~-IA--~_J
~
UNTUK THE INTERNATIONAL INSTITUTE FOR DEMOCRACY AND ELECTORAL ASSISTANCE
~VI-=
Prof Dr H.A. Hafiz Anshari AZ, MA Ke tu a
Vidar Helgesen Sekretaris Jenderal
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GENERAL ELECTIONS COMMISSION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE INTERNATIONAL INSTITUTE FOR DEMOCRACY AND ELECTORAL ASSISTANCE
The General Elections Commission of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as KPU), a constitutional institution of the Republic of Indonesia with headquarters in Jakarta and the International Institute for Democracy and Electoral Assistance, (hereinafter ·referred to as International IDEA), an intergovernmental organisation with headquarters in Stockholm, Sweden. CONSIDERING that KPU is an independent body established under the Constitution of the Republic of Indonesia for the purpose of fair management of elections. CONSIDERING that International IDEA is an intergovernmental organization whose objectives include supporting and fostering lasting democracy and improving and consolidating electoral processes worldwide, and that it also provides a forum for discussion and action by individuals and organizations committed to supporting democracy. GUIDED by the common mission to strengthen institutions and processes for democratic elections through peer exchanges and international cooperation. RECOGNISING the potential contribution that combined efforts and resources between the two institutions may bring to the development of democratic electoral processes and political culture. AFFIRMING the importance of coordinating the efforts of both Parties to attain their common objectives. PURSUANT to the prevailing laws and regulations in their respective jurisdictions. HAVE AGREED as follows:
ARTICLE 1 OBJECTIVES
The objectives of this Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as MoU) is to establish a mutually cooperative relationship in providing a forum for peer exchanges and experience sharing on the basis of mutual respect, and to establish
terms and conditions concerning the undertaking assumed herein by the Parties to cooperate in developing and strengthening electoral institutions and processes.
ARTICLE 2 SCOPE OF COOPERATION
1. In pursuit of the objectives of this MoU, International IDEA and KPU shall carry out activities and cooperate with States and relevant regional and international organisations, including NGOs and the media, in developing and strengthening their electoral institutions and processes, including the following: a. Hosting meetings for exchange of information and experiences involving knowledge resources and training; b. Organising international forums and events for the purpose of knowledge and experience exchanges among democratic countries; c. Jointly publishing papers and other publications based on the said knowledge and experience exchanges; and d. Promoting exchanges, assignments and visits of members of staff, practitioners and experts in matters of common interest. 2. The Parties further undertake to explore jointly other possible projects that would help to strengthen electoral institutions and processes. 3. The Parties shall conduct any activities that arise from this MoU through separate agreements signed by their duly authorised representatives, in accordance with the guidelines established herein and in accordance with each Party's budgetary and regulatory requirements. Each such agreement shall specify the actions to be taken and the resources, financial and of any other nature, to be contributed by each Party when appropriate.
ARTICLE 3 FINANCIAL OBLIGATIONS
This MoU itself imposes no financial obligations on any Party. Nothing in this MoU shall constitute a commitment of any Party to contribute funds toward implementation of activities envisaged under this MoU . Financial obligations incurred by the Parties under the agreements resulting from this MoU shall be subject to the decisions taken by the each Party's governing bodies, the availability of funds, and the budgetary and financial regulations of the Parties.
ARTICLE 4 COPYRIGHT AND EXCHANGE OF INFORMATION
1. The intellectual property rights (hereinafter referred to as Copyright) to all new material including electronic and computer-stored content of the same, developed jointly under this MoU shall be held jointly by the Parties in each and every legal
jurisdiction in the world to the fullest extent permitted by law in each such legal jurisdiction, for the full term of copyright and all renewals and extensions of that term. 2. Excluded from the above is material contributed by either Party which was developed solely by the KPU or International IDEA as part of books and publications that they have already published in print or on their website. The Copyright for such material shall remain the exclusive property of the respective Party. 3. All electronic versions of publications produced under this MoU shall be licensed under a Creative Commons licence (Creative Commons Attribute-NonCommercialShareAlike 3.0 Unported licence http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/). The licence will allow others to copy, distribute or display the publications, provided they do so for non commercial purposes, give proper credit to the source, and distribute derivative work only under a licence identical to the Creative Commons licence adopted. This licence applies worldwide and is not revocable. 4. The Parties shall regularly exchange information and documents of common interest that are not subject to their confidentiality restrictions.
ARTICLE 5 COORDINATION AND NOTIFICATIONS
1. The office within the KPU responsible for coordinating KPU's activities under this MoU is the Chairperson of the General Elections Commission of the Republic of Indonesia. Notifications and communications should be addressed to the aforementioned representative at the following address, fax number and/or e-mail address: General Elections Commission of the Republic of Indonesia JI. Imam Bonjol No. 29 Tel: +62 21 3157759 Fax: +62 3916321 E-mail: mail.kpu.go.id 2. The office within International IDEA responsible for coordinating its activities under this MoU is the Asia and the Pacific Regional Programme of International IDEA, and its representative is Andrew Ellis. Notifications and communications should be addressed to the aforementioned representative at the following address, fax number and/or e-mail address: Asia & the Pacific Regional Programme (AP) International IDEA 103 34 Stromsborg Stockholm Sweden Phone: +46 8 698 37 00 Fax: +46 8 20 24 22 E-mail:
[email protected]
3. Communications and notifications issued under this MoU shall be valid only when addressed by mail or fax to the representatives at the addresses indicated in Articles 5.1 and 5.2 of this MoU. When communications and notifications are transmitted by electronic mail, they shall be valid only when sent directly from the electronic address of the coordinator of one Party to the electronic address of the coordinator of the other Party. 4. Either Party may change the responsible unit within its structure, the designated representative, or the address, telephone, fax or e-mail indicated by notifying the other Party to that effect in writing .
ARTICLE 6 SETTLEMENT OF DISPUTES
1. Any dispute arising from the implementation or interpretation of this MoU will be settled amicably through consultation or negotiation between the Parties.
2. This MoU accurately reflects the Parties' interpretation of the issue addressed in this MoU and replaces all prior agreements related to this matter. If one Party does not implement a provision of this MoU, that will not signify exemption from compliance with that specific provision or with any other provision of this MoU. If any provision of this MoU is nullified or not applied, that will not affect the validity or applicability of any other provision of this MoU.
ARTICLE 7 AMENDMENTS
Amendments to this MoU may be made only by express agreement signed by the duly authorised representatives of both Parties. Any instrument containing amendments shall be appended to and become an integral part of the MoU .
ARTICLE 8 ENTRY INTO EFFECT AND TERMINATION
1. This MoU shall enter into effect, and shall remain in effect for two years, as of the date of its signature by both Parties. 2. This MoU may be extended by mutual consent expressed in the form of an addendum to this MoU as stated in Article 7. 3. This MoU may be terminated by mutual consent, or it may be terminated by either Party by written notice to the other Party at least three months in advance. However, the termination of the MoU shall not affect the effective status of properly financed activities and projects initiated through agreements under Article 2 (3). Termination of this MoU by either Party shall not affect irrevocable obligations assumed by the KPU or International IDEA with respect to the activities or projects prior to receipt of the notice of termination.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly authorized thereto by their respective governments, have signed this MoU. DONE in Jakarta, on 30 September 2011 and Stockholm, on 30 September 2011 respectively in two original copies in the Indonesian and English, all text being equally authentic. In case of any divergence of the interpretation, the English text shall prevail.
FOR THE GENERAL ELECTIONS COMMISSION )OF INDONESIA OF THE REPUB
FOR THE INTERNATIONAL INSTITUTE FOR DEMOCRACY AND ELECTORAL ASSISTANCE:
,~t'--'j
)
Prof Dr H.A. Hafiz Anshary AZ, MA Chairman
Vidar Helgesen Secretary-General
