NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 13/KB/KPU/TAHUN 2012 NOMOR : 02/NK/XII/2012/01 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BAGI WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI TAHUN 2014 Pada hari ini, Kamis tanggal enam Desember tahun dua ribu dua belas, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum, jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini: 1. HUSNI KAMIL MANIK
: Ketua Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
1
2. R.M. MARTY M. NATALEGAWA :
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang
berkedudukan
di
Jl.
Taman
Pejambon No.6, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian
Luar
Negeri
Repubik
Indonesia, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA; Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersamasama disebut PARA PIHAK. Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a. bahwa pemilihan umum merupakan sarana demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan di Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; b. bahwa
pemilihan
umum
perlu
mengikutsertakan
rakyat
Indonesia
sebanyak-banyaknya warga yang berhak, termasuk Warga Negara Indonesia yang berada di Luar Negeri; c.
bahwa sesuai dengan ruang lingkup dan tugasnya, Kementerian Luar Negeri berkewajiban untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2014 di luar negeri;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditandatangani Nota Kesepahaman antara Ketua Komisi Pemilihan Umum dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bagi Warga Negara Republik Indonesia di Luar Negeri Tahun 2014;
2
Selanjutnya PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut : 1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Pemilihan Umum di Perwakilan RI di luar negeri adalah Pemilu bagi Warga Negara Republik Indonesia yang berdiam atau sedang berada di luar negeri. 3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. 4. Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan RI, adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang terdiri atas Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan Konsulat Republik Indonesia. 5. Kelompok Kerja Pemilihan Umum Luar Negeri yang selanjutnya disebut Pokja PLN adalah suatu kelompok kerja yang beranggotakan para pejabat KPU, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian terkait yang bertugas membantu KPU dalam melaksanakan Pemilu di luar negeri. 6. Panitia Pemilihan Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri, berkedudukan di kantor Perwakilan RI dan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei. 7. Kelompok
Penyelenggara
Pemungutan
Suara
Luar
Negeri
yang
selanjutnya disingkat KPPSLN, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri. 8. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat TPSLN, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri. 3
9. Pemilih Luar Negeri adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdiam atau sedang berada di luar negeri pada saat diselenggarakannya Pemilu.
PARA
PIHAK
sepakat
untuk
membuat
Nota
Kesepahaman
tentang
Penyelenggaraan Pemilihan Umum bagi Warga Negara Republik Indonesia di Luar Negeri tahun 2014, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:
Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN
Nota Kesepahaman ini mempunyai maksud untuk melaksanakan pemilihan umum bagi Pemilih Luar Negeri untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
untuk Daerah Pemilihan Daerah Khusus Ibukota Jakarta II meliputi
Kotamadya Jakarta Pusat dan Luar Negeri serta Kotamadya Jakarta Selatan dengan alokasi 7 kursi dan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.
Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengikutsertakan sebanyak-banyaknya pemilih Luar Negeri untuk berpartisipasi pada Pemilihan Umum tahun 2014.
Pasal 2 PRINSIP KERJASAMA
PARA PIHAK melaksanakan kerjasama berlandaskan itikad baik, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-udangan.
4
Pasal 3 RUANG LINGKUP KEGIATAN
(1)
PARA PIHAK melaksanakan secara bersama penyelenggaraan Pemilu tahun 2014 bagi Pemilih Luar Negeri.
(2)
Untuk penyelenggaraan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan dibentuk Pokja PLN yang berkedudukan di Kementerian Luar Negeri.
Pasal 4 REALISASI KERJASAMA
(1)
Ketua Pokja PLN dijabat oleh Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian Luar Negeri.
(2)
Pokja PLN sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas pokok membantu PIHAK PERTAMA dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2014 bagi Pemilih Luar Negeri.
(3)
Pokja PLN menyelenggarakan fungsi membantu: a. Menyiapkan tahapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2014 bagi Pemilih Luar Negeri yang akan dilaksanakan oleh PPLN dan KPPSLN; b. Mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengarahkan kegiatan PPLN dan KPPSLN, serta melaporkan kegiatan penyelenggaraan Pemilu tahun 2014 di luar negeri; c. Melaksanakan sosialisasi teknis penyelenggaraan Pemilu tahun 2014, fasilitasi kampanye Partai Politik peserta Pemilu tahun 2014 , dan menyelenggarakan administrasi, keuangan, logistik, dan distribusi yang berkenaan dengan penyelenggaraan Pemilu bagi Pemilih Luar Negeri.
(4)
Tata kerja dan Pengisian personel Pokja PLN ditetapkan dengan Keputusan Ketua KPU.
5
Pasal 5 TANGGUNG JAWAB
PIHAK PERTAMA bertanggung jawab dalam: a.
menentukan kebijakan penyelenggaraan Pemilu bagi Pemilih Luar Negeri;
b.
menetapkan
petunjuk
pelaksanaan
dan
petunjuk
teknis
tentang
Pembentukan PPLN dan KPPSLN; c.
menetapkan pemutakhiran data, penyusunan daftar pemilih
dan
penetapan daftar pemilih luar negeri, kampanye Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2014, pemungutan suara, penghitungan suara dan pengumuman hasil pemungutan suara di TPSLN serta teknis pengiriman hasil Pemilu tahun 2014 ke PIHAK PERTAMA; d.
menyediakan
biaya
pengadaan
dan
pengiriman
peralatan
dan
perlengkapan yang diperlukan bagi penyelenggaraan Pemilu tahun 2014 pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan e.
menanggung biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan Pokja PLN.
PIHAK KEDUA bertanggung jawab dalam: a.
memfasilitasi pelaksanaan Pemilu tahun 2014 yang diselenggarakan pada setiap Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
b.
menyediakan data penduduk warga negara Indonesia yang berdiam di luar negeri;
c.
penunjukan staf PIHAK KEDUA dalam pengisian personel Pokja PLN;
d.
apabila dipandang perlu, PIHAK KEDUA dapat melakukan penggantian anggota Pokja PLN yang berasal dari unsur PIHAK KEDUA;
e.
melaksanakan koordinasi dalam rangka pembentukan PPLN dan KPPSLN;
f.
penyediaan ruang kerja di Kementerian Luar Negeri bagi Pokja PLN, dan di setiap Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk PPLN dan KPPSLN; dan
6
g.
pengangkatan anggota PPLN dan KPPSLN dari unsur pejabat Perwakilan RI dengan memperhatikan masa tugas di Perwakilan.
Pasal 6 WAKTU PENYELENGGARAAN PEMILU DI LUAR NEGERI
(1)
Penyelenggaraan Pemilu di Luar Negeri dapat dilakukan lebih awal dari Penyelenggaraan Pemilu di Dalam Negeri.
(2)
Penghitungan dan Pengumuman Hasil Pemilu sebagaimana dimaksud pada
ayat
(1)
dilakukan
bersamaan
dengan
Penghitungan
dan
Pengumuman Hasil Pemilu di Dalam Negeri.
Pasal 7 PEMBIAYAAN
Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Perselisihan dan atau perbedaan penafsiran yang timbul dari pelaksanaan kegiatan kerjasama dalam Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat
Pasal 9 AMANDEMEN
(1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
7
8
