REPUBLIK INDONESIA
NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM INDIA TENTANG KERJA SAMA Dl BIDAN G PENGELOLAAN DAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum India, selanjutnya disebut "Para Pihak", Berkeinginan untuk memperkuat hubu ngan persahabatan dan kerja sama bilateral yang telah terjalin antara Indonesia dan India; Bertindak sesuai kapasitas keduanya sebagai lembaga negara dengan tanggung jawab di negara masing-masing untuk melaksanakan pengelolaan dan administrasi pem ilihan umum; Menegaskan kembali komitmen Para Pihak terhadap demokrasi dan memegang teguh keyakinan dan kepercayaan terhadap proses demokrasi yang bebas dan JUjur serta norma-norma hak asasi rnanusia yang diterima secara luas; Mengupayakan peningkatan pengelolaan dan administrasi pemilihan umum dalam rangka penguatan institusi demokrasi; Mempertimbangkan pengalaman yang diperoleh kedua belah Pihak dalam bidang pemilihan umum dan demokrasi: Menyadari perlunya membangun sebuah mekanisme yang saling menguntungkan dalam rangka peningkatan dan kerja sama pertukaran keterampilan teknis, keahlian dan informasi dalam bidang pengelolaan dan administrasi pemilihan umum;
Sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku di negara masing-masing Pihak . Telah menyepakati hal-hal sebagai berikut: PASALI
Para Pihak menyepakati untuk meningkatkan kerja sama, bedasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama, dalam bidang pengelolaan dan administrasi pemilihan umum, yang dapat mencakup: (a) Peningkatan prakarsa-prakarsa yang dirancang untuk memperku&t sistem pemilihan umum dan institusi demokrasi; (b) Peningkatan pertukaran ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam bidang pengembangan organisasi dan teknis, dengan maksud untuk mengembangkan praktik terbaik dari proses dan sistem pemilihan umum; (c) Pertukaran informasi, materi-materi, keahlian dan keterampilan terkait proses dan sistem pemilihan umum (d) Peningkatan kapasitas kelembagaan, termasuk namun tidak terbatas pada pelatihan dan pengembangan personel, serta pengembangan organisasi; (e) Memproduksi dan mendistribusikan materi-materi mengenai sistem pemilihan umum, teknologi pemungutan suara, pendidikan dan kesadaran bagi pemilih, partisipasi perempuan, kaum minoritas, kaum dengan keterbatasan fisik dan peningkatan partisipasi dalam proses pemilihan umum atau bidang terkait; (f) Memfasilitasi
hubungan dengan pemiiihan umum lainnya; dan
otoritas-otoritas
dan
organisasi
(g) Bentuk kerja sama lainnya yang disepakati oleh Para Pihak. PASAL II
Dengan rnaksud untuk mempertahankan mekanisme yang tepat untuk pelaksanaan dan dan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini, Para Pihak akan melakukan konsultasi tentang isu-isu berikut: (a) Mengidentifikasi dan mengevaluasi bidang-bidang prioritas kerja sama khususnya bidang kegiatankegiatan organisasi dan teknis;
(b) Merekomendasikan dan menyiapkan instrumen-instrumen yang dirancang untuk mengidentifikasi kegiatan, program, dan proyek yang akan dilaksanakan, serta pengaturan khusus untuk pelaksanaannya. (c) Menelaah dan meninjau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini. PASAL Ill
Tidak ada apapun dalam Nota Kesepahaman 1m yang akan, dengan cara apapun, menghalangi salah satu Pihak melaksanakan perjanjian bilateral dengan negara lain mengenai hal-hal yang tercakup dalam Nota Kesepahaman ini. PASAL IV
Para Pihak dapat membuat pengaturan pelaksanaan mengenai kegiatan kerja sama organisasi dan teknis, penyusunan persyaratan dan ketentuanketentuan kerja sama, sumber daya keuangan yang dibutuhkan dan juga status hukum personel yang terlibat. PASAL V
Setiap materi dan informasi yang dipertukarkan sebagai hasil dari Nota Kesepahaman hanya dapat dipublikasikan dengan persetujuan tertulis Pihak lainnya. PASAL VI
Sengketa antara Para Pihak yang berkaitan dengan penafsiran dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara damai melalui perundingan atau cara penyelesaian lainnya yang disepakati bersama. PASAL VII
Nota Kesepahaman ini dapat sewaktu-waktu direvisi atau diamandemen dengan kesepakatan Para Pihak. Revisi atau amandemen tersebut akan mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh Para Pihak. PASAL VIII
a.
Nota Kesepahaman ini mulai penandatanganannya.
berlaku pada
b.
Nota Kesepahaman ini akan tetap berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan perjanjian tertulis dari kedua belah Pihak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya.
tanggal
4JHOFE
4JHOFE
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GENERAL ELECTIONS COMMISSION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AN D THE ELECTION COMMISSION OF INDIA ON COOPERATION IN THE FIELD OF ELECTORAL MANAGEMENT AND ADM INISTRATION
The General Elections Commission of the Repuolic of Indonesia and the Election Commission of India, hereinafter referred to as the "Parties"; Desiring to strengthen the existing friendly relations and bilateral co-operatic·n between India and Indonesia; Acting in their capacities as State institutions with responsi bilities in their respective countries for electoral management and administration; Reaffirming their comrnitment to democracy and reposing faith and trust in free and fair democratic processes and generally accepted norms of human rights; Seeking to improve electoral management and administration in order to strengthen democratic institutions; Considering the experience gained by the Parties in the field of elections and democracy:
Acknowledging the need of establishing a mutually beneficial mechanism for the promotion and cooperation for the exchange of technical knowhow, expertise and information in the field of electoral management and administration; Pursuant to the prevailing laws and regulations of the Parties respective states. Hereby agreed as follows: ARTICLE I
The Parties undertake to promote cooperation, on the basis of agreed terms and conditions, in the field of electoral management and administration, which may include: (a) Promotion of initiatives designed to strengthen electoral systems and democratic institutions; (b) Promotion of exchanges of knowledge and experience in the field cf organizational and technical development, with a view to develop best practices of electoral management ar.d administration; (c) Exchange of information, materials, expertise and technical knowhow relating to electoral processes, systems and technologies; (d) Institutional capacity building, including but not limitet:i to training and development of personnel, and organizational development; (e) Production and dissemination of materials pertaining to electoral systems. voting technology, voters education and awareness, participa1ion of women, minorities, invalids and enhancing participation in electoral process or related areas; (f) Facilitating relationships with other electoral authorities and organizations;
and (g) Any other modality of cooperation as mutually agreed by the Parties. ARTICLE II
With a view to maintaining an appropriate rr1echanism for irnplementation ano follow up of this Memorandum of Under~tanding, the Parties shall conduct consultations on the following i8sues:
(a) Identifying and evaluating priority areas of cooperation in particular organizational and technical fields of activity; (b) Recommending and preparing instruments designed to identify activities, programmes and projects to be executed, as well as specific arrangement for their implementation; (c) Assessing and Understanding.
revie\iving
implementation of this
Memorandum of
ARTICLE Ill Nothing in this Memorandum of Understanding shall, in any way, prevent either Party from entering in to bilateral agreements with other countries on matters covered under this Memorandum of Understanding. ARTICLE IV The Parties may conc:ude particular implementing arrangements pertaining to organizational and technical cooperation activities, setting out the terms and conditions of such cooperation, the financial resources required and aiso the legal status of the personal involved. ARTICLE V Any materials and information exchanged as a result of this Memorandum of Understanding shall be available for publication only with the prior written consent of the other party. ARTICLE VI Any dispute between the Parties relating to the interpretation and application of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably through negotiations or other mutually agreed mode of settlement. ARTICLE VII This Memorandum of Understanding may be amended as mutually agreed by the Parties Such amendment shall come into force on a date as may be mutually agreed upon by the Parties.
4JHOFE
4JHOFE
